25 BAB III IDENTIFIKASI DATA A. Data Perusahaan 1. Profil Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Surakarta Kota Surakarta awalnya merupakan bekas kerajaan Kasunanan dan Mangkunegaran, sehingga di kota Surakarta ini banyak peningalan- peninggalan sejarah yang kemudian dijadikan obyek wisata. Untuk melestarikan peninggalan sejarah tersebut, Pemkot dalam Rencana Induk Kota (RUK) Masterplan 20 Kodya dati II Surakarta ditetapkan Perda No. 5 Tahun 1975 dan disahkan dengan keputusan Mendagri No 412/1997, Kota Surakarta diarahkan sebagai Kota Budaya dan Pariwisata. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta berdiri pada tahun 1974 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Surakarta Nomor 108/ kep. 1/3/1974 dengan nama Lembaga Perkembangan Pariwisata Kota Surakarta (LPPS), yang berstatus semi pemerintah. Pendirian lembaga ini dimaksudkan untuk pengolahan dan peningkatan kepariwisataan Kota Surakarta, mengingat Kota Surakarta merupakan salah satu kota tujuan wisata di Indonesia. Lembaga ini bertanggung jawab kepada Walikota Surakarta dengan fungsinya yaitu, memberi saran atau membantu Walikotamadya dalam hal tersebut dibawah ini: a. Membina, mengembangkan, dan mengarahkan potensi kepariwisataan di Kota Surakarta. b. Mengkoordinasi badan-badan swasta dalam hak kepariwisataan. c. Mengadakan hubungan kerjasama sebaik-baiknya dengan pemerintah
23
Embed
BAB III IDENTIFIKASI DATA - Portal Wisudaabstrak.ta.uns.ac.id/wisuda/upload/C0711031_bab3.pdf · a. Penyelenggaran kesekretariat dinas. b. Penyusunan rencana program, ... lain-lain
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
25
BAB III
IDENTIFIKASI DATA
A. Data Perusahaan
1. Profil Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Surakarta
Kota Surakarta awalnya merupakan bekas kerajaan Kasunanan dan
Mangkunegaran, sehingga di kota Surakarta ini banyak peningalan- peninggalan
sejarah yang kemudian dijadikan obyek wisata. Untuk melestarikan peninggalan
sejarah tersebut, Pemkot dalam Rencana Induk Kota (RUK) Masterplan 20 Kodya
dati II Surakarta ditetapkan Perda No. 5 Tahun 1975 dan disahkan dengan
keputusan Mendagri No 412/1997, Kota Surakarta diarahkan sebagai Kota Budaya
dan Pariwisata.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta berdiri pada tahun 1974
berdasarkan Surat Keputusan Walikota Surakarta Nomor 108/ kep. 1/3/1974
dengan nama Lembaga Perkembangan Pariwisata Kota Surakarta (LPPS), yang
berstatus semi pemerintah. Pendirian lembaga ini dimaksudkan untuk pengolahan
dan peningkatan kepariwisataan Kota Surakarta, mengingat Kota Surakarta
merupakan salah satu kota tujuan wisata di Indonesia. Lembaga ini bertanggung
jawab kepada Walikota Surakarta dengan fungsinya yaitu, memberi saran atau
membantu Walikotamadya dalam hal tersebut dibawah ini:
a. Membina, mengembangkan, dan mengarahkan potensi
kepariwisataan di Kota Surakarta.
b. Mengkoordinasi badan-badan swasta dalam hak kepariwisataan.
c. Mengadakan hubungan kerjasama sebaik-baiknya dengan pemerintah
26
dan swasta bersifat nasional maupun internasional.
Mengingat pentingnya lembaga ini, maka untuk menyempurnakan
keberadaan lembaga ini dikeluarkan Surat Keputusan Walikotamadya Surakarta
Nomor 439/Kep I/Kp. 76 pada tanggal 31 Maret 1976 tentang struktur organisasi
dan tata kerja Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kota Surakarta. Dengan
dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut, maka secara resmi Lembaga
Pengembangan Pariwisata Kota Surakarta berubah nama menjadi Dinas
Pariwisata Kota Surakarta, dan statusnya adalah organisasi pemerintah.
Dalam rangka meningkatkan kepariwisataan di daerah, pemerintah pusat
mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1979 tentang penyerahan
sebagai urusan pemerintah dalam bidang kepariwisataan kepada Daerah Tingkat
II. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah tersebut, maka secara otomatis
Pemerintah Kota Surakarta mempunyai wewenang yang lebih luas mengenai
masalah kepariwisataan. Dengan munculnya peraturan pemerintah tersebut,
secara otomatis terjadi perubahan dalam penyusunan dan tata kerja Dinas
Pariwisata Kota Surakarta. Untuk menanggapi hal tersebut, maka Walikota
Surakarta mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 061.7/129/1980 pada tanggal
30 September 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata
Kota Surakarta.
Keberadaan Dinas Pariwisata Surakarta semakin kuat posisinya setelah
Gubernur Kepala daerah Tingkat I Jawa Tengah mengeluarkan Surat Keputusan
Nomor 556/15509 pada tanggal 9 Juli Tahun 1982 tentang pembentukan
Dinas Pariwisata untuk daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Implementasi
Peraturan Pemerintah Dati I Jawa Tengah mengenai Kepariwisataan Daerah
27
Tingkat II Surakarta, secara resmi diserahkan pada tanggal 17 September 1986
di muka sidang pleno C/10 DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.
Berdasarkan hal-hal di atas, maka Dinas Pariwisata Kota Surakarta berusaha
mengusahakan tugas dan fungsinya di bidang kepariwisataan. Kemudian pada
Tahun 2008 Pemerintah Kota Surakarta menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2008 pada tanggal 23 September 2008 dan di undangkan tanggal 26
September 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja, maka Dinas
Pariwisata Seni dan Budaya Kota Surakarta berubah nama menjadi Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta.
2. Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Surakarta
a. Visi
Mewujudkan citra Kota Surakarta sebagai kota budaya yang di
dukung oleh pelayanan jasa pariwisata, perdagangan, industri, yang
bertumpu pada hasil kerajinan rakyat dalam tata perkotaan yang
kondusif, merangsang kehidupan kreatif, produktif dan mandiri.
b. Misi
1) Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap peningkatan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun pendapatan masyarakat
golongan ekonomi menengah kebawah yang bergerak dalam
bidang pariwisata tanpa mengabaikan peran golongan lain. Kota
Surakarta sebagai daerah tujuan wisata nusantara dan daerah
persinggahan wisatawan mancanegara dengan orientasi pada
pengembangan ke arah pariwisata budaya dan menempatkan jenis
pariwisata yang lain sebagai pendamping berdasarkan
28
permintaan pasar dan potensi yang tersedia.
2) Meningkatkan obyek wisata yang ada menjadi kawasan wisata
yang terpadu, terarah dan berkesinambungan dengan
memperhatikan ragam obyek yang ada.
3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Surakarta
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok
menyelenggarakan urusan pemerintah daerah bidang pariwisata, seni, sejarah,
kebudayan dan purbakala. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut,
Dinas Kebudayaan dan pariwisata mempunyai fungsi:
a. Penyelenggaran kesekretariat dinas.
b. Penyusunan rencana program, pengendalian evaluasi dan budaya.
c. Penyelenggaraan dan pembiyayaan usaha akomodasi wisata,
rekreasi dan hiburan umum.
d. Pembinan dan pengembangan kesenian, bahasa dan budaya.
e. Pelestarian nilai-nilai sejarah dan kepurbakalaan.
f. Pembinaan waktu wisata.
g. Pengendalian dan pengembangan aset wisata, seni dan kebudayaan.
h. Pemasaran wisata.
i. Penyelenggaraan sosialisasi.
j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan
tugas dan fungsinya pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
k. Pembinaan jabatan fungsional.
l. Pengelolaan Unit Pelaksana Daerah (UPTD).
29
Berdasarkan struktur organisasi yang telah dibuat, dapat dijabarkan tugas
dan wewenang masing-masing adalah:
a. Kepala Dinas
Kepala Dinas memimpin penyelenggaraan tugas pokok dan