BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH … fileBab III - RPJMD Kabupaten Wonosobo 2016-2021 III-2 1. Kinerja Pelaksanaan APBD Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten

Bab III - RPJMD Kabupaten Wonosobo 2016-2021

III-1

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

A. Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2011-2015

Dalam rangka pelaksanaankewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana

ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah yang saat ini telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian

diikuti dengan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka

timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang yang perlu

dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan

daerah tersebut merupakan subsistem dari pengelolaan keuangan Negara dan

merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selain kedua Undang-Undang tersebut, terdapat beberapa peraturan

perundang-undangan yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah yaitu

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab

Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional.

Berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara, sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah,

maka APBD dalam satu tahun anggaran meliputi :

a. Hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;

b. Kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan

bersih; dan

c. Penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan

diterima kembali, baik pada pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun

pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Implementasinya dalam struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah.


III-2

1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Wonosobo tidak

terlepas dari kebijakan yang ditempuh, baik dari sisi efektivitas pengelolaan

penerimaan yang dijabarkan melalui target APBD dan realisasinya, maupun dilihat

dari efisiensi dan efektivitas pengeluaran daerah melalui belanja tidak langsung

dan belanja langsung. Secara umum gambaran pengelolaan keuangan daerah

berkaitan dengan pendapatan dan belanja daerah selama tahun 2011 – 2015

telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Pengelolaan keuangan

daerah yang telah dilaksanakan dengan baik diharapkan mampu mendorong

perkembangan dan pertumbuhan perekonomian daerah.

Dalam pelaksanaannya, sumber pembiayaan yang memegang peranan

penting dalam keuangan daerah Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonosobo,

yang pelaksanaannya ditetapkan melalui Peraturan Daerah setiap tahun;

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah, dan

c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).

Kebijakan umum keuangan daerah yang tergambar dalam pelaksanaan

APBD yang merupakan instrument dalam menjamin terciptanya disiplin dalam

proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan pendapatan

maupun belanja daerah mengacu pada aturan yang melandasinya baik Undang-

Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah maupun

Keputusan Kepala Daerah.

Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah

diselenggarakan secara professional, partisipatif, transparan dan akuntabel sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Pendapatan Daerah

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, hal penting yang

harus diperhatikan adalah tingkat penerimaan pendapatan daerah.

Optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah baik pendapatan asli daerah

(PAD), dana perimbangan maupun sumber pendapatan daerah lainnya akan

mendukung pengelolaan keuangan daerah.

Upaya-upaya dalam rangka peningkatan pendapatan daerah,

khususnya PAD telah dilaksanakan melalui berbagai langkah dan strategi.

Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah melalui pajak daerah dan

retribusi daerah terus diupayakan. Pajak daerah dan retribusi daerah


III-3

merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna

membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu

perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah merupakan hal penting

dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan pajak

daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi,

pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan

memperhatikan potensi daerah.

Langkah-langkah yang telah ditempuh dalam melakukan

intensifikasi pendapatan antara lain :

1. Melakukan kegiatan penyuluhan terhadap wajib pajak dan wajib retribusi

daerah mengenai peraturan yang berlaku dan manfaat yang diharapkan

dari peningkatan PAD.

2. Melakukan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait di tingkat

pemerintah kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat dalam menunjang

peningkatan bagi hasil pajak dan bukan pajak.

3. Menyusun dan mengevaluasi regulasi tentang pengelolaan pajak dan

retribusi daerah termasuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan

optimalisasi peningkatan pendapatan daerah.

5. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat dengan memberikan

penghargaan kepada wajib pajak yang tepat waktu dalam melunasi

pajak dan kepala wilayah yang dapat mencapai target penerimaan PBB.

Kinerja pengelolaan pendapatan daerah selama kurun waktu 2011 –

2015 disajikan pada tabel berikut ini.


III-4

Tabel III.1

Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2011-2015 Kabupaten Wonosobo

No Uraian Jumlah Rata2

g 2011 2012 2013 2014 2015

1 PAD 67.398.727.303 82.335.296.457 108.729.508.524 175.319.364.867 182.607.628.797 29,82

Pendapatan Pajak Daerah 8.822.722.948 9.441.193.741 26.416.352.676 26.122.824.174 27.484.141.296 44,38

Pendapatan Retribusi Daerah 13.017.003.175 17.622.354.246 19.024.710.492 23.816.881.941 9.967.184.606 -10,76

Pendapatan hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan

4.967.038.563 4.728.450.130 6.129.819.969 8.179.049.682 9.290.538.963 20,71

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah

yang Sah 40.591.962.617 50.543.298.340 57.158.625.387 117.200.609.070 135.865.763.932 166,57

2 DANA PERIMBANGAN 590.833.383.925 697.594.306.625 758.139.018.684 824.656.337.009 836.382.532.154 9,23

Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan

Pajak 42.786.344.925 43.765.552.625 34.640.804.684 40.988.318.009 31.393.027.154 -4,92

Dana Alokasi Umum 485.766.439.000 597.858.484.000 665.548.034.000 724.245.009.000 748.447.761.000 11,27

Dana Alokasi Khusus 62.280.600.000 55.970.270.000 57.950.180.000 59.423.010.000 56.541.744.000 0,73

3 LAIN-LAIN PENDAPATAN

YANG SAH 321.450.890.879 251.118.305.939 277.313.995.387 277.169.968.089 413.169.490.078 43,36

Pendapatan Hibah 7.500.000.000 0 0 5.000.000.000 0 0,00

Bagi Hasil Pajak 27.675.845.839 37.532.838.178 42.906.742.924 47.049.296.780 81.707.802.179 34,41

Dana Penyesuaian dan Otonomi

Khusus 145.743.885.040 107.537.478.530 145.810.630.000 169.467.713.000 198.827.670.000 31,15

Bantuan Keuangan 140.531.160.000 106.047.989.231 88.596.622.463 55.652.958.309 132.634.017.899 131,12

ADD 0 0 0 0 0 0,00

JUMLAH PENDAPATAN 979.683.002.107 1.031.047.909.021 1.144.182.522.595 1.277.145.669.965 1.432.159.651.029 15,67

Sumber : Bagian Keuangan dan Asset Daerah Setda Kabupaten Wonosobo, 2010-2016; Bappeda 2016 (data diolah)


III-5

Dari Tabel III.1 diatas dapat diketahui bahwa pendapatan daerah

Kabupaten Wonosobo dari tahun 2011 sampai tahun 2015 terus mengalami

kenaikan, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 15,67%. Pendapatan asli daerah

mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi dengan rata-rata pertumbuhan

sebesar 29,82%. Besarnya peningkatan pendapatan asli daerah dikarenakan

adanya peningkatan yang tinggi pada sektor pajak daerah dengan rata-rata

pertumbuhan 44,38%. Dana perimbangan mengalami pertumbuhan rata-rata

sebesar 9,23%. Sedangka Lain-lain pendapatan yang sah mengalami

pertumbuhan sebesar 43,36% dengan kontribusi terbesar berada di pendapatan

bantuan keuangan sebesar 131,12%.

b. Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja diklasifikasikan ke

dalam :

1. Belanja Tidak Langsung, yang terdiri dari :

a. Belanja Pegawai

b. Belanja Bunga

c. Belanja Subsidi

d. Belanja Hibah

e. Belanja Bantuan Sosial

f. Belanja Bagi Hasil

g. Belanja Bantuan Keuangan

h. Belanja Tidak Terduga

2. Belanja Langsung, yang terdiri dari :

a. Belanja Pegawai

b. Belanja Barang dan Jasa

c. Belanja Modal

Selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2011 sampai 2015, kebijakan

pengelolaan keuangan daerah di bidang belanja daerah diprioritaskan untuk:

a. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.

b. Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan.

c. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

d. Pengembangan kawasan strategis, lingkungan hidup dan sumberdaya alam.

e. Peningkatan pengelolaan keuangan daerah.

f. Peningkatan pendapatan daerah.

g. Peningkatan keamanan dan ketertiban.

h. Revitalisasi pertanian dan kehutanan.

Kinerja pengelolaan belanja daerah Kabupaten Wonosobo dari tahun

2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini.


III-6

Tabel III.2

Rata-rata Pertumbuhan Belanja Pendapatan Daerah Tahun 2011-2015 Kabupaten Wonosobo


2011 2012 2013 2014 2015 g

1

BELANJA

TIDAK

LANGSUNG

547.918.781.312 606.980.926.646 657.244.353.901 789.389.087.204 880.919.993.072 12,11

Belanja Pegawai 475.354.529.180 541.754.405.633 587.856.934.045 628.029.130.000 694.946.392.637 10,90

Belanja Hibah 25.126.273.455 15.543.085.255 15.153.119.710 104.130.611.914 30.628.168.435 89,03

Belanja Bantuan

Sosial 2.004.753.477 3.119.979.979 3.023.599.946 3.340.357.690 2.991.639.256 38,97

Bunga 0 0 0 0 0 0,00

Belanja Bagi

Hasil 0 0 0 0 3.060.322.050 0,00

Belanja Bantuan

Keuangan 44.561.557.200 44.593.569.179 49.362.126.320 51.418.016.600 147.026.667.694 40,16

Belanja tidak

terduga 871.668.000 1.969.886.600 1.848.573.880 2.470.971.000 2.266.803.000 26,77

2

BELANJA

LANGSUNG 340.519.637.831 379.555.986.242 330.859.418.508 430.934.553.163 613.527.298.730 33,10

Belanja Pegawai 6.448.326.390 6.623.304.400 10.250.813.960 13.751.852.992 21.913.675.741 31,46

Belanja Barang

dan Jasa 214.310.738.463 183.465.535.843 182.413.506.696 211.084.690.020 334.201.779.281 24,77

Belanja Modal 119.760.572.978 189.467.145.999 138.195.097.852 206.098.010.151 257.411.843.708 62,20

JUMLAH BELANJA 888.438.419.143 9.986.536.912.888 988.103.772.409 1.220.323.640.367 1.494.447.291.802 17,78

Sumber : Bagian Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonosobo, 2010-2016,

Bappeda 2016 (data diolah)


III-7

Dari Tabel III.2 diatas dapat diketahui bahwa belanja daerah terus

mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 17,78%, dimana

belanja tidak langsung rata-rata tumbuh sebesar 12,11% dan belanja langsung

tumbuh sebesar 33,10%. Bila ditinjau dari proporsinya, prosentase rata-rata

belanja tidak langsung sebesar 64,56% dari rata-rata total belanja daerah

sedangkan untuk belanja langsung sebesar 35,44%. Berarti bahwa belanja daerah

sebagian besar masih dipergunakan untuk belanja tidak langsung dimana

penggunaan yang paling besar adalah pada belanja pegawai untuk gaji dan

tunjangan pegawai negeri, tunjangan dan representasi anggota DPRD serta gaji

dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Untuk belanja langsung, terjadi peningkatan terus pada belanja pegawai

dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 31,46%. Pada belanja barang dan jasa

terjadi fluktuasi dalam pengelolaannya. Dari tahun 2011 sampai 2013 mengalami

penurunan dan naik kembali pada tahun 2014. Belanja modal dari tahun 2011 ke

tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 58,20%, tetapi mengalami penurunan

27,06% pada tahun 2013 serta naik kembali 49,14% di tahun 2014 dan menurun

di tahun 2015 sebesar 24,88%. Jika dilihat proporsi pada belanja langsung, belanja

daerah lebih banyak dipergunakan untuk belanja barang dan jasa.

c. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih

besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh.

Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan

pembangunan daerah yang semakin meningkat, namun dari sisi pembiayaan

sumber pendapatannya sangat terbatas.

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran

pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup SILPA tahun

anggaransebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah

yang dipisahkan, penerimaan pinjaman dan penerimaan kembali pemberian

pinjaman. Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan,

penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian

pinjaman. Anggaran pembiayaan netto yang merupakan selisih antara

pembiayaan penerimaan dan pembiayaan pengeluaran merupakan anggaran

yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara anggaran pendapatan daerah

dan anggaran belanja daerah.

Kinerja pembiayaan daerah dalam kurun waktu tahun 2011 – 2014 dapat

dilihat pada tabel berikut ini.


III-8

Tabel III.3

Rata-rata Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Tahun 2011-2015 Kabupaten Wonosobo


2011 2012 2013 2014 2015 g

1

PENERIMAAN

PEMBAYARAN 35.704.318.707 117.573.984.655 156.079.075.488 297.208.756.864 342.065.873.521 71,23

Penggunaan

SiLPA 35.593.744.407 117.502.901.671 156.022.980.788 297.157.825.674 327.766.817.462 72,26

Pencairan Dana

Cadangan 0 0 0 0 14.232.284.559 0,00

Hasil Penjualan

Kekayaan

Daerah yang

Dipisahkan

0 0 0 0 0 0,00

Penerimaan

Piutang Daerah 110.574.300 71.082.984 56.094.700 50.931.190 66.771.500 -22,71

Penerimaan

Lain-lain (Dana

Talangan)

0 0 0 0 0 0,00

2

PENGELUARAN

PEMBIAYAAN 9.446.000.000 6.062.000.000 15.000.000.000 26.263.969.000 41.768.737.622 34,08

Pembentukan

Dana Cadangan 0 1.000.000.000 5.000.000.000 7.000.000.000 0 0,00

Penyertaan

Modal

Pemerintah

Daerah

9.446.000.000 5.062.000.000 10.000.000.000 19.263.969.000 41.768.737.622 45,53

Pembayaran

Pokok Pinjaman

Dalam Negeri-

Lembaga

Keuangan Bank

0 0 0 0 0 0,00

Pengeluaran

Lain-lain

(DanaTalangan)

0 0 0 0 0 0,00

PEMBIAYAAN

NETTO 26.258.318.707 111.511.984.655 141.079.075.488 270.944.787.864 300.297.135.899 337,85

Sumber : Bagian Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonosobo, 2010-2016; Bappeda, 2016 (data diolah)


III-9

Penerimaan pembiayaan tahun 2011 – 2015 sebagian besar berasal dari

SILPA tahun lalu sedangkan pengeluaran pembiayaan dipergunakan sebagian

besar untuk penyertaan modal. Pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan

modal pada tahun 2012 mengalami penurunan dari tahun 2011, kemudian

meningkat kembali pada tahun 2013 dengan rata-rata pertumbuhan pembiayaan

dari tahun 2011 sampai 2014 sebesar 45,53%.

Berdasarkan realisasi pembiayaan tahun 2011 – 2015, diketahui bahwa

pembiayaan APBD Kabupaten Wonosobo tergantung pada SILPA baik SILPA

tahun lalu maupun SILPA tahun berkenaan. Ke depan diharapkan bahwa sumber-

sumber pembiayaan dapat dikembangkan melalui penyertaan modal pada BUMD,

pembentukan dana cadangan ataupun investasi pada sektor-sektor ekonomi

yang menguntungkan, sehingga sumber pembiayaan pembangunan menjadi

lebih beragam.

Kebijakan pembiayaan daerah ditetapkan untuk menutup defisit

anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan

dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran

adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat,

namun dari sisi sumber pendapatannya sangat terbatas. Untuk itu perlu didorong

dan terus dikembangkan upaya-upaya peningkatan investasi daerah, antara lain

dengan :

1. Deregulasi peraturan daerah untuk meningkatkan investasi di Kabupaten

Wonosobo;

2. Kerjasama pemerintah dengan pihak swasta atau pemerintah lain;

3. Kerjasama antara BUMD dengan pihak swasta;

4. Mendorong investasi masyarakat terutama untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat dan melibatkan peran masyarakat secara luas;

5. Meningkatkan investasi melalui fasilitasi PMA dan PMDN.

2. Neraca Daerah

Perkembangan aset dalam neraca keuangan Kabupaten Wonosobo

mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 1,32% dari tahun 2010 – 2015. Aset lancar

mengalami pertumbuhan sebesar 48,15%. Pertumbuhan aset lancar disebabkan

karena kenaikan kas dari tahun 2012 sampai tahun 2015 dengan rata-rata

pertumbuhan 68,16%. Piutang daerah mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar

41,34% sedangkan persediaan mengalami penurunan sebesar 3,69%.

Investasi jangka panjang mengalami pertumbuhan sebesar 23,63%,

peningkatan investasi ini didorong oleh peningkatan investasi permanen dari Rp

87.201.314.930,77,- menjadi Rp 123.826.465.172,37,- atau naik sebesar 28,05%.

Walaupun investasi jangka panjang mengalami pertumbuhan, namun pada investasi


III-10

non permanen mengalami penurunan dari Rp 7.268.427.486,- dari tahun 2012 menjadi

Rp 0,- atau dengan pertumbuhan rata-rata menurun sebesar 46,54%.

Jumlah aset tetap dalam neraca keuangan Kabupaten Wonosobo dari tahun

2010 – 2015 mengalami penurunan sebesar 2,39%. Penurunan ini disebabkan asset

tetap pada komponen konstruksi dalam pengerjaan mengalami penurunan rata-rata

pertumbuhan sebesar 58,97%.

Jumlah dana cadangan meningkat dengan pertumbuhan 106,55%. Komponen

pembentuk asset daerah yang meningkat sangat besar adalah pada asset lainnya yaitu

dari Rp 1.820.241.118,- pada tahun 2010 menjadi Rp 153.844.567.858,-pada tahun

2015 dengan pertumbuhan rata-rata 298,53%.


III-11

Tabel III.4

Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Wonosobo

No Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Rata-rata

Pertumbu

han (%)

1. ASET 1.750.533.460.191,00 1.864.642.183.185,73 2.184.729.758.770,95 2.468.385.322.425,26 1.461.831.601.357,75 1.618.325.931.483,78 1,32%

1.1 ASET LANCAR 56.922.252.690,00 134.224.570.932,00 172.546.521.635,00 323.197.871.112,25 347.494.393.138,37 283.480.529.310,99 48,15%

1.1.1 Kas 35.630.155.976,00 117.605.323.418,00 156.180.021.975,00 297.244.779.272,00 327.842.369.356,00 253.526.775.341,00 68,16%

1.1.2 Piutang 7.254.586.805,00 5.587.298.470,00 7.295.874.613,00 17.044.250.937,00 8.851.025.228,50 18.901.788.062,79 41,34%

1.1.3 Beban Dibayar

dimuka 167.130.306,00 83.416.666,67

1.1.4 Persediaan 14.037.509.909,00 11.031.949.044,00 9.070.625.047,00 8.908.840.903,25 10.633.868.247,87 10.968.549.240,53 -3,69%

1.2 INVESTASI JANGKA

PANJANG 52.850.841.014,00 70.092.147.222,73 47.061.031.676,95 53.822.167.721,01 87.230.798.891,77 123.826.465.172,37 23,63%

1.2.1 Investasi Non

Permanen 7.268.427.486,00 7.157.853.186,00 7.086.770.202,00 42.606.335,00 29.483.961,00 0,00 -46,54%

1.2.2 Investasi Permanen 45.582.413.528,00 62.934.294.036,73 39.974.261.474,95 53.779.561.386,01 87.201.314.930,77 123.826.465.172,37 28,05%

1.3 ASET TETAP 1.638.940.125.369,00 1.653.296.708.963,00 1.950.999.633.317,00 2.074.095.987.770,00 876.751.197.288,61 1.057.174.369.142,42 "-2,39%

1.3.1 Tanah 121.096.495.305,00 160.738.981.812,00 263.964.217.978,00 269.366.664.349,00 280.229.470.364,00 277.669.779.801,85 20,42%

1.3.2 Peralatan dan Mesin 157.805.383.712,00 200.295.468.454,00 244.188.582.459,00 264.528.000.699,00 291.686.855.269,00 337.038.893.512,13 16,60%

1.3.3 Gedung dan

Bangunan 692.402.034.603,00 574.175.000.506,00 610.762.293.738,00 663.743.192.978,00 683.208.425.978,00 788.394.963.455,58 3,26%

1.3.4 Jalan, Irigasi dan

Jaringan 620.471.970.811,00 657.111.435.323,00 760.405.468.066,00 798.540.097.778,00 745.752.679.531,00 841.628.993.117,00 6,58%

1.3.5 Aset tetap lainnya 41.703.934.938,00 57.077.101.618,00 66.922.009.076,00 77.918.031.966,00 67.201.005.784,00 84.955.630.678,15 16,64%

1.3.6 Konstruksi dalam

Pengerjaan 5.460.306.000,00 3.898.721.250,00 4.757.062.000,00 0,00 11.258.954.963,00 1.323.674.950,00 -58,97%

1.3.7 Akumulasi

Penyusutan Aset

Tetap

0,00 0,00 0,00 0,00 (1.202.586.194.600) (1.273.837.566.372) 5,92%

1.4 DANA CADANGAN 0,00 0,00 1.000.175.347,00 6.083.252.580,00 13.659.745.156,00 0,00 106,55%

1,4,1 Dana Cadangan 0,00 0,00 1.000.175.347,00 6.083.252.580,00 13.659.745.156,00 0,00 106,55%

1.5 ASET LAINNYA 1.820.241.118,00 7.028.756.068,00 13.122.396.795,00 11.186.043.242,00 136.695.466.883,00 153.844.567.858,00 298,53%


III-12

No Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Rata-rata

Pertumbu

han (%)

1.5.1 Aset lainnya 1.820.241.118,00 7.028.756.068,00 13.122.396.795,00 11.186.043.242,00 136.695.466.883,00 153.844.567.858,00 298,53%

JUMLAH ASET

DAERAH 1.750.533.460.191,00 1.864.642.183.185,73 2.184.729.758.770,95 2.468.385.322.425,26 1.461.831.601.357,75 1.618.325.931.483,78 1,32%

2 KEWAJIBAN 1.421.334.331,00 359.600.932,00 297.794.966,00 2.173.369.329,00 13.725.836.293,00 3.553.940.986,83 199,07%

2.1 KEWAJIBAN

JANGKA PENDEK 1.421.334.331,00 359.600.932,00 297.794.966,00 2.173.369.329,00 13.725.836.293,00 3.553.940.986,83 -34,40%

2.1.1 Kewajiban Jangka

Pendek 432.455.000,00 0,00 0,00 0,00 13.725.836.293,00 3.553.940.986,83 96,27%

2.1.2 Utang Perhitungan

Fihak Ketiga (PFK)

23.460.065,00 5.887.757,00 41.402.442,00 77.203.026,00 0,00 205,88%

2.1.3 Utang Jangka Pendek

Lainnya 965.419.266,00 353.713.175,00 256.392.524,00 2.096.166.303,00 0,00 0,00%

2.2 HUTANG JANGKA

PANJANG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199,07%

JUMLAH

KEWAJIBAN 1.421.334.331,00 359.600.932,00 297.794.966,00 2.173.369.329,00 13.725.836.293,00 3.553.940.986,83

3 EKUITAS DANA 1.749.112.125.860,00 1.864.282.582.253,73 2.184.431.963.804,95 2.466.211.953.096,26 1.448.076.281.102,70 1.614.771.990.496,95 1,38%

3.1 EKUITAS DANA

LANCAR 55.500.918.359,00 133.864.970.000,00 172.248.726.669,00 321.024.201.783,25 - - 32,24%

3.1.1 Silpa 35.593.744.407,00 117.502.901.671,00 156.022.980.788,00 297.157.825.674,00 0,00 52,73%

3.1.2 Pendapatan yang

Ditangguhkan 12.951.504,00 96.533.990,00 115.638.745,00 9.750.572,00 0,00 108,05%

3.1.3 Cadangan Piutang 7.254.586.805,00 5.587.298.470,00 7.295.874.613,00 17.044.250.937,00 0,00 1,34%

3.1.4 Cadangan Persediaan 14.037.509.909,00 11.031.949.044,00 9.070.625.047,00 8.908.840.903,25 0,00 -24,32%

3.1.5 Dana yang Harus

Disediakan untuk

Pembayaran Utang

Jangka Pendek

(1.397.874.266) -353713175,00 -256392524,00 -2096166303,00 0,00 203,61%

3.2 EKUITAS DANA

INVESTASI 1.693.611.207.501,00 1.730.417.612.253,73 2.011.183.061.788,95 2.139.104.198.733,01 - - -13,51%


III-13

No Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Rata-rata

Pertumbu

han (%)

3.2.1 Diinvestasikan dalam

Investasi Jangka

Panjang

52.850.841.014,00 70.092.147.222,73 47.061.031.676,95 53.822.167.721,01 0,00 -4,76%


aset tetap 1.638.940.125.369,00 1.653.296.708.963,00 1.950.999.633.317,00 2.074.095.987.770,00 0,00 -14,91%


Aset Lainnya (tidak

termasuk Dana

Cadangan)

1.820.241.118,00 7.028.756.068,00 13.122.396.795,00 11.186.043.242,00 0,00 276,02%

3.2.4 Dana yang Harus

Disediakan untuk

Pembayaran Utang

Jangka Panjang

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3 EKUITAS DANA

DICADANGKAN 0,00 0,00 1.000.175.347,00 6.083.252.580,00 - 106,55%

Ekuitas Dana

Dicadangkan 0,00 0,00 1.000.175.347,00 6.083.252.580,00 0,00 106,55%

JUMLAH KEWAJIBAN DAN

EKUITAS DANA 1.750.533.460.191,00 1.864.642.183.185,73 2.184.729.758.770,95 2.468.385.322.425,26 1.461.802.117.395,70 1.618.325.931.483,78 1,32%

Sumber : Bagian Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonosobo, 2010-2016;

Bappeda, 2016 (data diolah)


III-14

Hutang dalam neraca keuangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo

mengalami peningkatan dari Rp 1.421.334.331,- pada tahun 2010 menjadi Rp

3.553.940.986,83,- pada tahun 2015. Hutang tersebut menyebabkan Pemerintah

Kabupaten Wonosobo mempuyai kewajiban jangka pendek yang juga meningkat.

Perkembangan ekuitas dana dalam neraca keuangan Pemerintah Kabupaten

Wonosobo mengalami peningkatan sebesar 1,38%. Rata-rata pertumbuhan jumlah

kewajiban dan ekuitas dana sampai tahun 2015 sebesar 0,97%.

Analisis terhadap neraca keuangan daerah dilakukan dengan rasio likuiditas,

rasio solvabilitas dan rasio aktivitas. Untuk neraca keuangan daerah, rasio likuiditas

yang digunakan adalah rasio lancar (current ratio) dan quick ratio. Rasio lancar adalah

asset lancar dibagi dengan kewajiban jangka pendek, sedangkan quick ratio adalah

asset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan kewajiban jangka pendek.

Rasio Lancar (current ratio) digunakan untuk mengetahui sampai seberapa jauh

Pemerintah Kabupaten Wonosobo dapat melunasi hutang jangka pendek. Jika nilai

rasio kurang dari 1,5, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah akan mengalami

kesulitan dalam membayar hutang jangka pendeknya, sedangkan kalau lebih besar

maka pemerintah dapat mudah untuk mencairkan asset lancarnya untuk membayar

tagihan kewajiban jangka pendeknya. Dari hasil perhitungan, nilai rasio lancar pada

tahun 2010 sebesar 40,04846 dan pada tahun 2015 sebesar 82,824891. Nilai tersebut

mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Wonosobo tidak mengalami kesulitan

dalam mencairkan asset lancarnya untuk membayar seluruh hutang atau kewajiban

jangka pendeknya. Dari sisi rasio lancar menunjukkan bahwa neraca keuangan

pemerintah Kabupaten Wonosobo sangat baik dan ke depan harus tetap

dipertahankan dan ditingkatkan pengelolaan asset lancar terutama yang terkait

dengan kewajiban jangka pendek.

Quick Ratio yang nilainya lebih besar dari 1 menunjukkan bahwa asset lancar

setelah dikurangi dengan persediaan dapat menutup kewajiban jangka

pendeknya.Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai Quick Ratio sebesar 30,17217

pada tahun 2010 dan 79,404897 pada tahun 2015. Nilai tersebut menunjukkan bahwa

kemampuan asset lancar setelah dikurangi persediaan mempunyai kemampuan yang

cukup kuat untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya.


III-15

Tabel III.5

Analisa Rasio Keuangan Daerah Kabupaten Wonosobo

No Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 Rasio Lancar (Current Ratio) 49,04846 373,26 579,41383 148,70821 13,781044 82,824891

2 Rasio Quick (Quick Ratio) 30,17217 342,581 548,95453 144,60912 13,361894 79,404897

3 Rasio Kewajiban terhadap Aset 0,000813 0,00019 0,0001363 0,0008813 0,0096056 0,0019867

4 Rasio Kewajiban terhadap Ekuitas 0,000813 0,00019 0,0001363 0,0008813 0,0095597 0,0019867

Sumber : Bagian Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonosobo, 2010-2016;

Bappeda, 2016 (data diolah)

Untuk neraca keuangan daerah, rasio solvabilitas yang digunakan adalah rasio

kewajiban terhadap aset dan rasio kewajiban terhadap ekuitas. Rasio kewajiban

terhadap asset adalah kewajiban dibagi dengan asset sedangkan rasio kewajiban

terhadap ekuitas adalah kewajiban dibagi dengan ekuitas.

Rasio kewajiban terhadap aset secara langsung membandingkan kewajiban

jangka panjang ditambah kewajiban jangka pendek dibagi dengan asset dikurang

kewajiban jangka panjang dan jangka pendek. Semakin kecil nilai rasio maka semakin

baik rasio kewajiban terhadap aset. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai rasio

sebesar 0,000813 pada tahun 2010 dan 0,0019867 pada tahun 2015. Nilai tersebut

relatif kecil karena dibawah angka 0,75 sehingga kemampuan keuangan daerah cukup

kuat untuk membayar jika Pemerintah Kabupaten Wonosobo melakukan pinjaman

kepada kreditur.

Rasio kewajiban terhadap ekuitas secara langsung membandingkan kewajiban

jangka pendek dibagi dengan ekuitas. Semakin kecil nilai rasio maka akan semakin

baik rasio kewajiban terhadap ekuitas. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai

rasio sebesar 0,000813 pada tahun 2010 dan 0,0019867 pada tahun 2015. Nilai

tersebut hampir sama dengan rasio kewajiban terhadap asset. Nilai tersebut relatif

kecil karena dibawah angka 0,75 sehingga kemampuan keuangan daerah cukup kuat

untuk membayar jika Pemerintah Kabupaten Wonosobo melakukan pinjaman kepada

kreditur.

Untuk mengukur sampai seberapa jauh aktivitas pemerintah daerah dalam

menggunakan dana-dananya secara efektif dan efisien digunakan rasio aktivitas. Rasio

ini dapat mengukur efisiensi kegiatan operasional birokrasi pemerintah daerah, karena

rasio ini didasarkan pada perbandingan antara pendapatan dengan pengeluaran pada

periode tertentu. Untuk neraca keuangan daerah, rasio aktivitas yang digunakan

adalah rasio rata-rata umur piutang dan rasio rata-rata umur persediaan.

Rata-rata umur piutang yaitu rasio untuk melihat berapa lama hari yang

diperlukan untuk melunasi piutang (merubah piutang menjadi kas). Semakin besar

periode rata-rata, semakin besar resiko kemungkinan tidak tertagihnya piutang dan


III-16

sebaliknya. Cara perhitungan rata-rata umur piutang adalah 365 dibagi perputaran

piutang, dimana perputaran piutang sendiri adalah pendapatan daerah dibagi rata-

rata piutang pendapatan daerah. Sedangkan rata-rata piutang pendapatan daerah

adalah saldo awal piutang ditambah saldo akhir piutang kemudian dibagi 2. Dari hasil

perhitungan dapat diketahui bahwa rata-rata umur piutang pada tahun 2014 adalah

4,03 hari. Artinya Pemerintah Kabupaten Wonosobo memiliki kemampuan yang

sangat baik dalam menagih piutang atau merubah piutang menjadi kas.

Rata-rata umur persediaan yaitu rasio untuk melihat berapa lama dana

tertanam dalam bentuk persediaan (menggunakan persediaan untuk memberi

pelayanan public). Semakin besar periode rata-rata, semakin besar resiko

kemungkinan persediaan berada di gudang dan sebaliknya. Cara menghitung rata-

rata umur persediaan adalah 365 dibagi perputaran persediaan, dimana perputaran

persediaan adalah nilai persediaan yang digunakan dalam satu tahun dibagi rata-rata

nilai persediaan. Sedangkan rata-rata nilai persediaan adalah saldo awal persediaan

ditambah saldo akhir persediaan lalu hasilnya dibagi 2. Dari hasil perhitungan dapat

diketahui bahwa pada tahun 2014 rata-rata umur persediaan adalah 10,88 hari.

Artinya bahwa dana yang tertanam dalam bentuk persediaan hanya bertahan sekitar

setengah bulan.

B. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2011-2015

1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran untuk belanja pemenuhan kebutuhan aparatur

terhadap total pengeluaran pemerintah Kabupaten Wonosobo dari tahun 2011 – 2015

dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.6

Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Wonosobo

No Tahun

Total Belanja untuk

Pemenuhan Kebutuhan

Aparatur (Rp000)

Total Pengeluaran

(Belanja+Pembiayaan

Pengeluaran) (Rp000)

Persentase

(%)

1. 2011 481.802.855.570 897.884.419.143 53,66

2. 2012 548.377.710.033 992.598.912.888 55,25

3. 2013 598.107.748.005 1.003.103.772.409 59,63

4. 2014 641.780.982.992 1.246.587.609.367 51,48

5. 2015 716.860.068.378 1.536.216.029.424 46,66



Dari Tabel III.6 diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2011 total belanja untuk

pemenuhan kebutuhan aparatur sebesar Rp 481.802.855.570,- atau 53,66% dari total

pengeluaran daerah.Tahun 2012 sebesar Rp 548.377.710.033,- atau 55,25% dari total

pengeluaran daerah, mengalami kenaikan 13,82% dari tahun sebelumnya. Tahun

2013 sebesar Rp 598.107.748.005,- atau 59,63% dari total pengeluaran daerah dan

mengalami kenaikan sebesar 9,07% dari tahun 2012. Pada tahun 2014, total belanja


III-17

untuk pemenuhan kebutuhan aparatur sebesar Rp 641.780.982.992,- atau 51,48%

dari total pengeluaran daerah, mengalami penurunan 7,3% dari tahun 2013. Tahun

2015, total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur sebesar Rp

716.860.068.378,- atau 46,66% dari total pengeluaran daerah, mengalami kenaikan

sebesar 11,70% dari tahun 2014. Selama kurun waktu lima tahun, proporsi total

belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran daerah

mengalami kenaikan dari tahun 2011 sampai tahun 2013 kemudian mengalami

penurunan pada tahun 2014 dan 2015, dengan rata-rata proporsi sebesar 53,32%.

Hal ini menunjukkan bahwa belanja daerah masih lebih besar digunakan untuk

pengeluaran pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan untuk peningkatan

pelayanan dasar dan daya saing daerah.

2. Analisis Pembiayaan

Tabel III.7

Defisit Riil Anggaran Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2015

No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015

1.

Pendapatan

Daerah 979.683.002.107 1.031.047.909.021 1.144.182.522.595 1.277.145.669.965 1.432.159.651.029

Dikurangi

2. Belanja daerah 888.438.419.143 986.536.912.999 988.103.772.409 1.220.323.640.367 1.494.447.291.801,80

3.

Pengeluaran

pembiayaan

daerah

9.446.000.000 6.062.000.000 15.000.000.000 26.263.969.000 41.768.737.622

Surplus/defisit

riil 81.798.582.964 38.448.996.133 141.078.750.186 30.558.00.598

-

104.056.378.394,80



Tabel III.8

Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2015

No Uraian Proporsi dari Total Defisit Riil (%)

1. Penggunaan SiLPA 2011 2012 2013 2014 2015

2. Pencairan Dana Cadangan 43,51 305,61 110,59 972,44 -314,99

3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0 0 0 0 -13,68

4. Penerimaan Pinjaman Daerah 0 0 0 0 0

5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 0 0 0 0 0

6. Penerimaan Piutang Daerah 0,14 0,18 0,04 0,17 -0,06




III-18

Tabel III.9

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2015

N

o Uraian

2011 2012 2013 2014 2015

Rp % dari

Silpa Rp

% dari

silpa Rp

% dari

silpa Rp

% dari

silpa Rp

% dari

silpa

1 Jumlah Silpa 35.593.744.407 117.502.901.671 156.022.980.788 297.157.825.674 327.766.817.462

2 Pelampauan penerimaan PAD

3 Pelampauan penerimaan dana

perimbangan

4 Pelampauan penerimaan lain-lain

pendapatan daerah yang sah

5 Sisa penghematan belana atau

akkibat lainnya 35.593.744.407 100 117.502.901.671 100 156.022.980.788 100 297.157.825.674 100 327.766.817.462 100

6

Kewajiban kepada pihak ketiga

sampai dengan akhir tahun

belum terselesaikan

7 Kegiatan lanjutan




III-19

C. Kerangka Pendanaan

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 1 ayat 25,

kerangka pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai

sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah

daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh. Untuk

menentukan kemampuan anggaran Pemerintah Kabupaten Wonosobo 5 (lima) tahun ke

depan perlu dihitung perkiraan kemampuan anggaran berdasarkan anggaran tahun

sebelumnya dengan asumsi-asumsi yang diperkirakan terjadi.

1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang wajib dianggarkan serta

merupakan prioritas utama, harus ada pada setiap perencanaan penganggaran.

Beberapa pengeluaran periodik, wajib dan mengikat serta prioritas utama pada

tahun 2013-2015 ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel III.10

Belanja dan Pengeluaran Periodik, Wajib dan mengikat serta Prioritas Utama

Kabupaten Wonosobo Tahun 2013-2015

No. Uraian 2013 2014 2015 Rata-

rata g

A Belanja tidak langsung 587.856.934.045 628.029.130.000 694.946.392.637 8,74

1

Gaji dan tunjangan PNS,

profesi &askes 560.379.451.415 592.986.394.181 652.310.192.295 7,91

2 Penunjang operasional 400.000.000 400.000.000 380.000.000 -2,50

3 Belanja DPRD 4.787.141.300 5.223.932.775 7.220.710.950 23,67

4 Kesejahteraan pegawai 20.533.721.191 26.480.854.505 34.027.441.234 28,73

5

Biaya pemungutan

pajak/retribusi 1.756.620.139 2.937.948.539 1.008.048.158 0,78

B Belanja langsung 57.945.208.717 93.373.028.190 60.155.193.560 12,78

1 Belanja pegawai BLUD 1.604.726.760 1.952.166.064 10.065.419.293 218,63

2 Belanja jasa kantor 50.454.633.616 85.750.767.637 44.588.111.431 10,98

3 Premi asuransi 677.441.280 530.195.000 296.255.775 -32,93

4

Belanja perawatan

kendaraan 5.208.407.061 5.139.899.489 5.205.407.061 -0,02

C

Pengeluaran

pembiayaan 15.000.000.000 26.263.969.000 41.768.737.622 67,06

1 Dana cadangan 5.000.000.000 7.000.000.000 0 -30,00

2 Penyertaan modal 10.000.000.000 19.263.969.000 41.768.737.622 104,73

Total (A+B+C) 660.802.142.762 747.666.127.190 796.870.323.819 9,86



Pengeluaran wajib dan mengikat dari tahun ke tahun meningkat secara

signifikan. Pada tahun 2013 sebesar Rp. 660.802.142.762,- meningkat 12,15% di

tahun 2014 menjadi Rp. 747.666.127.190,- dan meningkat kembali sebesar 6,58% di


III-20

tahun 2015 menjadi Rp. 796.870.323.819,-. Pengeluaran terbesar terdapat pada

belanja tidak langsung yaitu berupa gaji PNS dengan pertumbuhan rata-rata 7,91%.

2. Kebijakan dan Proyeksi

Untuk memperkirakan kemampuan anggaran 5 (lima) tahun kedepan,

metode sederhana yang dipergunakan adalah fungsi forecast, yaitu menggunakan

regresi linear untuk memperkirakan sebuah nilai berdasarkan hubungan 2 (dua)

kumpulan data, ditambah asumsi-asumsi yang diperkirakan akan terjadi.

a. Kebijakan dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2016-2021

Berdasarkan hasil perhitungan, didapat proyeksi pendapatan daerah Kabupaten

Wonosobo tahun 2016 – 2021 sebagai berikut:


III-21

Tabel III.11

Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021

No

URAIAN

PENETAPAN

2016

PREDIKSI

2017 2018 2019 2020 2021

1 PAD 164.649.559.140 199.105.575.937 210.972.038.954 222.946.855.428 236.234.169.413 249.058.487.447

Pendapatan Pajak Daerah

30.905.000.000 33.995.500.000 35.695.275.000 37.480.038.750 39.995.500.000 41.321.742.722

Pendapatan Retribusi Daerah

10.057.730.500 11.070.390.106 12.169.853.905 13.386.839.296 14.725.523.225 16.198.075.548

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

11.376.999.390 13.652.399.268 15.700.259.158 17.302.993.947 18.997.313.581 20.897.044.940

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

112.309.829.250 140.387.286.563 147.406.650.891 154.776.983.435 162.515.832.607 170.641.624.237

2 DANA PERIMBANGAN 1.236.403.297.000 1.322.396.739.550 1.370.619.495.478 1.421.253.389.201 1.454.010.646.582 1.487.793.516.900

Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

37.054.501.000 38.907.226.050 40.852.587.353 42.895.216.720 45.039.977.556 47.291.976.434

Dana Alokasi Umum 841.407.175.000 925.547.892.500 971.825.287.125 1.020.416.551.481 1.051.029.048.026 1.082.559.919.466

Dana Alokasi Khusus 357.941.621.000 357.941.621.000 357.941.621.000 357.941.621.000 357.941.621.000 357.941.621.000

3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YG SAH

301.760.272.797 309.710.014.277 318.454.729.904 322.073.917.095 327.364.470.050 332.919.550.652

Pendapatan hibah 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 0 0 0

Bagi hasil pajak 79.497.414.797 87.447.156.277 96.191.871.904 105.811.059.095 111.101.612.050 116.656.692.652

Dana penyesuaian dan Otonomi khusus

0 0 0 0 0 0

Bantuan Keuangan 66.209.389.000 66.209.389.000 66.209.389.000 66.209.389.000 66.209.389.000 66.209.389.000

ADD 150.053.469.000 150.053.469.000 150.053.469.000 150.053.469.000 150.053.469.000 150.053.469.000

JUMLAH PENDAPATAN

1.702.813.128.937 1.831.212.329.764 1.900.046.264.336 1.966.274.161.724 2.017.609.286.045 2.069.771.554.999

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo, 2016;

Bagian Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonosobo, 2016,



III-22

Pendapatan daerah pada tahun 2016 diperkirakan sebesar Rp 1.702.813.128.937,-

dan pada tahun 2021 akan meningkat menjadi Rp 2.069.771.554.999,- dengan

asumsi-asumsi :

1. Pendapatan asli daerah mengalami kenaikan setiap tahun antara lain

disebabkan :

a. Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah;

b. Bertambahnya objek dan wajib pajak dan retribusi;

c. Adanya perubahan nilai jual objek pajak (NJOP) pada subjek PBB-P2 dan

BPHTB.

2. Terjadi kecenderungan kenaikan dana perimbangan setiap tahun, khususnya

untuk DAU dan bagi hasil pajak sepanjang tidak ada perubahan mendasar dari

pemerintah pusat, dengan uraian sebgai berikut:

a. DAU cenderung meningkat setiap tahun seiring kebijakan kenaikan gaji

pegawai;

b. Pemerataan dana bagi hasil pajak/bukan pajak mengalami kenaikan setiap

tahun.

3. Dengan adanya pengurangan anggaran oleh pemerintah pusat, terkait dana

transfer dari pusat untuk DAK dan bantuan keuangan dibuat flat sama dengan

tahun 2016.

4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami kenaikan setiap tahun,

sepanjang tidak ada perubahan kebijakan mendasar dari Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, maka ditetapkan

kebijakan umum dalam pengelolaan pendapatan daerah meliputi :

1. Intensifikasi

a. Penataan peraturan daerah di bidang pendapatan asli daerah.

b. Meningkatkan kinerja BUMD dalam upaya peningkatan kontribusi secara

signifikan terhadap pendapatan daerah.

c. Membangun sistem dan prosedur administrasi pelayanan perpajakan dan

retribusi berbasis online system.

d. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi

penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.

e. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme SDM pengelola pendapatan

daerah.

2. Ekstensifikasi


III-23

a. Penyesuaian tarif pajak dan penyesuaian dasar pengenaan pajak tertentu.

b. Menggali sumber-sumber penerimaan pajak baik dari sektor unggulan

maupun sektor informal.

c. Penyesuaian NJOP PBB di kawasan tertentu.

d. Monitoring sumber-sumber pendapatan untuk mengurangi kebocoran.

b. Kebijakan dan Proyeksi Belanja Tahun 2016-2021

Untuk menentukan pagu indikatif maka harus dibuat proyeksi atas belanja

daerah yang akan dilakukan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Menurut Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 11, pagu indikatif adalah

jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan yang

perhitungannya berdasarkan standard satuan harga yang ditetapkan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan. Penghitungan proyeksi untuk

anggaran belanja daerah dilakukan dengan metode yang sama dengan proyeksi

pendapatan.


III-24

Tabel III.12

Proyeksi Belanja DaerahKabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021

No Uraian PENETAPAN

2016

PREDIKSI

2017 2018 2019 2020 2021

1

BELANJA TIDAK

LANGSUNG 1.103.617.912.131 1.105.704.910.947 1.115.672.976.387 1.183.041.133.963 1.241.227.516.414 1.240.256.614.086

Belanja Pegawai 851.364.836.781 853.180.800.136 902.872.409.406 929.958.581.688 957.857.339.139 986.593.059.313

Belanja Hibah 1.370.000.000 1.397.400.000 1.425.348.000 1.453.854.960 31.482.932.060 1.512.590.700

Belanja Bantuan

Sosial 85.500.000 87.210.000 88.954.200 90.733.284 92.547.950 94.398.909

Bunga 0 0 0 0 0 0

Belanja Bagi Hasil

kepada Kab &

Pemerintah Desa 4.096.273.050 4.178.198.511 4.261.762.481 4.364.997.731 4.433.937.685 4.522.616.439

Belanja bantuan

keuangan 238.701.302.300 238.701.302.300 238.701.302.300 238.701.302.300 238.701.302.300 238.701.302.300

Belanja tidak

terduga 8.000.000.000 8.160.000.000 8.323.200.000 8.489.664.000 8.659.457.280 8.832.646.425

2

BELANJA

LANGSUNG 698.075.841.886 699.507.418.817 714.373.287.949 753.233.027.761 781.381.769.631 804.514.940.913

Eks BAU 168.592.968.285 168.868.498.919 170.108.737.195 180.856.623.110 186.282.321.802 196.250.417.298

Eks BOP/BM 529.482.873.601 530.638.919.898 544.264.550.754 572.376.404.651 595.099.447.829 608.264.523.615

JUMLAH

BELANJA 1.801.693.754.017 1.805.212.329.764 1.870.046.264.336 1.936.274.161.724 2.022.609.286.045 2.044.771.554.999

Sumber : Bagian Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonosobo, 2016, Bappeda 2016 (data diolah)


III-25

Tabel III.13

Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Wajib dan Mengikat (Prioritas I) Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021

No. Uraian Penetapan 2016 Prediksi

2017 2018 2019 2020 2021

A

Belanja Tidak

Langsung 851.364.836.781 853.180.800.136 902.872.409.406 929.958.581.688 957.857.339.139 986.593.059.313

1

Gaji dan tunjangan PNS,

profesi & askes 774.650.858.929 776.164.415.466 825.748.497.577 852.721.766.343 880.501.975.102 909.113.219.149

2

Penunjang operasional

KDH/WKDH 400.000.000 600.000.000 600.000.000 600.000.000 600.000.000 600.000.000

3 Belanja DPRD 10.266.891.500 10.266.891.500 10.266.891.500 10.266.891.500 10.266.891.500 10.266.891.500

4 Kesejahteraan pegawai 63.998.950.000 63.998.950.000 63.998.950.000 63.998.950.000 63.998.950.000 63.998.950.000

5

Biaya pemungutan

pajak/retribusi 2.048.136.352 2.150.543.170 2.258.070.329 2.370.973.845 2.489.522.537 2.613.998.664

B Belanja Langsung 105.711.099.472 110.695.754.000 115.720.477.800 120.990.032.850 126.516.468.633 132.312.431.650

1 Belanja pegawai BLUD 9.953.966.907 10.451.665.250 10.765.215.200 11.088.171.650 11.420.816.800 11.763.441.300

2 Belanja jasa kantor 89.636.705.475 94.118.540.750 98.824.467.800 103.765.691.200 108.953.975.700 114.401.674.500

3 Premi asuransi 314.110.000 320.392.200 326.800.000 333.336.000 340.002.700 346.802.750

4

Belanja perawatan

kendaraan 5.806.317.090 5.805.155.800 5.803.994.800 5.802.834.000 5.801.673.433 5.800.513.100

C

Pengeluaran

pembiayaan 16.030.590.000 26.000.000.000 30.000.000.000 30.000.000.000 25.000.000.000 25.000.000.000

1 Dana cadangan 0 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 0 0

2 Penyertaan Modal 16.030.590.000 16.000.000.000 20.000.000.000 20.000.000.000 25.000.000.000 25.000.000.000

Total (A+B+C) 973.106.526.253 989.876.554.136 1.048.592.887.206 1.080.948.614.538 1.109.373.807.772 2.143.905.490.963

Sumber : Bagian Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonosobo, 2016, Bappeda 2016 (data diolah)


III-26

Proyeksi belanja daerah pada tahun 2016 diperkirakan sebesar Rp

1.801.693.754.017,- dan pada tahun 2021 akan meningkat menjadi Rp

2.044.771.554.999,-. Sementara untuk proyeksi pengeluaran wajib dan mengikat

yang harus diprioritaskan oleh Kabupaten Wonosobo pada tahun 2016 sebesar

Rp. 973.106.526.253,- dan meningkat di tahun 2021 menjadi Rp.

1.143.905.490.963,-. Proyeksi anggaran belanja daerah tersebut diatas

memperhatikan asumsi-asumsi sebagai berikut :

1. Kebutuhan belanja pegawai selalu meningkat setiap tahun sebagai akibat dari

kenaikan gaji;

2. Kebutuhan belanja publik yang semakin meningkat sebagai upaya pencapaian

visi dan misi Pemerintah Kabupaten Wonosobo tahun 2016 – 2021;

3. Penyesuaian terhadap kenaikan harga (inflasi) dengan kebutuhan belanja.

Arah kebijakan pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi dan efektivitas,anggaran yang tersedia harus diarahkan untuk

mendanai belanja yang bersifat wajib dan mengikat dan harus dimanfaatkan

dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan dasar pada

masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Prioritas penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-

kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, penciptaan lapangan kerja,

peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan

pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan

secara berkelanjutan.

3. Memenuhi pelaksanaan program yang berstandar minimal dan operasional.

4. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran

berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan disertai sistem

pelaporan yang akuntabel.

5. Optimalisasi belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya

tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas

dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk

meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

6. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik

dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga sesuai

ketentuan yang berlaku.

7. Transparansi dan akuntabel,setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan

dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan

sehingga masyarakat mudah dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan

dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi

keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.


III-27

c. Kebijakan dan Proyeksi Pembiayaan Tahun 2016-2021

Untuk memperkirakan penyaluran surplus dan menutup defisit anggaran

yang mungkin akan terjadi maka perlu dibuat proyeksi pembiayaan. Proyeksi

pembiayaan di masa yang akan datang dari sisi penerimaan menggunakan

perkiraan pencairan dana cadangan dan dari sisi pengeluaran berupa penyertaan

modal dalam rangka pemenuhan kewajiban. Gambaran proyeksi pembiayaan

daerah 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel III.14.


III-28

Tabel III.14

Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021

No Uraian PENETAPAN

2016

PREDIKSI

2017 2018 2019 2020 2021

1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penggunaan SiLPA 114.911.215.080 0 0 0 0 0

Pencairan Dana Cadangan 0 0 0 0 30.000.000.000 0

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan 0 0 0 0 0 0

Penerimaan Piutang Daerah 0 0 0 0 0 0

Penerimaan Lain-lain (Dana Talangan) 0 0 0 0 0 0

JUMLAH PENERIMAAN

PEMBIAYAAN 114.911.215.080 0 0 0 30.000.000.000 0

2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pembentukan Dana Cadangan 0 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 0 0

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 16.030.590.000 16.000.000.000 20.000.000.000 20.000.000.000 25.000.000.000 25.000.000.000

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam

Negeri - Lembaga Keuangan Bank 0 0 0 0 0 0

Pengeluaran Lain-lain (Dana

Talangan) 0 0 0 0 0 0

JUMLAH PENGELUARAN

PEMBIAYAAN 16.030.590.000 26.000.000.000 30.000.000.000 30.000.000.000 25.000.000.000 25.000.000.000

Sumber : Bagian Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonosobo, 2016,



III-29

Kebijakan pembiayaan daerah dari sisi penerimaan pembiayaan diarahkan

untuk :

1. Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran.

2. Penggunaan pencairan dana cadangan sebagai sumber penerimaan pada

APBD Tahun Anggaran 2019, didasarkan pada kebutuhan pembiayaan Pilkada.

3. SILPA diupayakan nol seiring dengan semakin efektifnya dan efisiennya

penggunaan anggaran.

Sedangkan pembiayaan daerah dari sisi pengeluaran pembiayaan,

diarahkan untuk :

1. Mengembangkan investasi daerah dan penyertaan modal dalam rangka

pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian (prudential) dan

pengelolaannya berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.

2. Pembentukan dana cadangan yang akan digunakan untuk kepentingan-

kepentingan yang bersifat strategis misalnya belanja pemilihan Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah dan dana cadangan becana alam.

3. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Untuk menghitung kerangka pendanaan selama lima tahun ke depan

dilakukan penghitungan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah yang digunakan

untuk mendanai pembangunan daerah, sebagaimana dapat dilihat pada tabel

berikut.


III-30

Tabel III.15

Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-

2021

No Uraian Penetapan 2016 Prediksi

2017 2018 2019 2020 2021

1 Pendapatan 1.702.813.128.937 1.831.212.329.764 1.900.046.264.336 1.966.274.161.724 2.017.609.286.045 2.069.771.554.999

2 Pencairan dana cadangan 0 0 0 0 30.000.000.000 0

3 Silpa 114.911.215.080 0 0 0 0 0

Total penerimaan 1.817.724.344.017 1.831.212.329.764 1.900.046.264.336 1.966.274.161.724 2.047.609.386.045 2.069.771.554.999

Dikurangi :

4

Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat (Prioritas I) 973.106.526.253 989.876.554.136 1.048.592.887.206 1.080.948.614.538 1.109.373.807.772 1.143.905.490.963

Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan 844.617.817.764 841.335.775.628 851.453.377.130 885.325.547.186 938.235.478.273 925.866.064.036



Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk

memenuhi kebutuhan anggaran belanja daerah baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung di luar belanja dan pengeluaran

pembiayaan yang wajib, mengikat dan prioritas utama seperti pada tabel berikut.


III-31

Tabel III.16

Proyeksi Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021

No Uraian Penetapan 2016 Prediksi

2017 2018 2019 2020 2021

I Kapasitas keuangan daerah 1.817.724.344.017 1.831.212.329.764 1.900.046.264.336 1.966.274.161.724 2.047.609.286.045 2.069.771.554.999

Prioritas I (Wajib dan Mengikat) 973.106.526.253 989.876.554.136 1.048.592.887.206 1.080.948.614.538 1.109.373.807.772 1.143.905.490.953

1 Belanja Tidak Langsung (blj pegawai) 851.364.836.781 853.180.800.136 902.872.409.406 929.958.581.688 957.857.339.139 986.593.059.313

2 Belanja Langsung (blj eks BAU) 105.711.099.472 110.695.754.000 115.720.477.800 120.990.032.850 126.516.468.633 132.312.431.650

3 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 16.030.590.000 26.000.000.000 30.000.000.000 30.000.000.000 25.000.000.000 25.000.000.000

Kapasitas riil kemampuan keuangan 844.617.817.764 841.335.775.628 851.453.377.130 885.325.547.186 938.235.478.273 925.866.064.036

II Rencana alokasi pengeluaran prioritas II 592.364.742.414 588.811.664.817 598.652.810.149 632.242.994.911 654.865.300.998 672.202.509.253

1 Belanja Langsung

eks BOP/BM 529.482.873.601 530.638.919.898 544.264.550.754 572.376.404.651 595.099.447.829 608.264.523.615

eks BAU 62.881.868.813 58.172.744.919 54.388.259.395 59.866.590.260 59.765.853.169 63.937.985.648

III Rencana alokasi pengeluaran prioritas III 252.253.075.350 252.524.110.811 252.800.566.981 253.082.552.275 283.370.177.275 253.663.554.773

1 Belanja tidak langsung

Belanja hibah 1.370.000.000 1.397.400.000 1.425.348.000 1.453.854.960 31.482.932.060 1.512.590.700

Belanja bantuan sosial 85.500.000 87.210.000 88.954.200 90.733.284 92.547.950 94.398.909

Belanja bagi hasil kepada kab/pemerintah desa 4.096.273.050 4.178.198.511 4.261.762.481 4.346.997.731 4.433.937.685 4.522.616.439

Belanja bantuan keuangan 238.701.302.300 238.701.302.300 238.701.302.300 238.701.302.300 238.701.302.300 238.701.302.300

Belanja tidak terduga 8.000.000.000 8.160.000.000 8.323.200.000 8.489.664.000 8.659.457.280 8.832.646.425

IV Surplus anggaran riil/berimbang 0 0 0 0 0 0 Sumber : Bagian Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonosobo, 2016,



III-32

Berdasarkan tabelIII.15dapat diketahui kapasitas riil kemampuan keuangan

daerah yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan belanja prioritas I, II dan III

sebagaimana tabel berikut.

Tabel III.17

Kerangka Pendanaan Alokasi Prioritas I, II dan III Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021

Tahun Penetapan Prioritas I Prioritas II Prioritas III Total

2016 (Rp) 973.106.526.253 592.364.742.414 252.253.075.350 1.817.724.344.017

(%) 53,53 32,59 13,88 100,00

2017 (Rp) 989.876.554.136 588.811.664.817 252.524.110.811 1.831.212.329.764

(%) 54,06 32,15 13,79 100,00

2018 (Rp) 1.048.592.887.206 598.652.810.149 252.800.566.981 1.900.046.264.336

(%) 55,19 31,51 13,3 100,00

2019 (Rp) 1.080.948.614.538 632.242.994.911 253.082.552.275 1.966.274.161.724

(%) 54,97 32,15 12,87 100,00

2020 (Rp) 1.109.373.807.772 654.865.300.998 283.370.177.275 2.047.609.286.045

(%) 54,18 31,98 13,84 100,00

2021 (Rp) 1.143.905.490.963 672.202.509.263 253.663.554.773 2.069.771.554.999

(%) 55,27 32,48 12,26 100,00 Sumber : Bagian Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonosobo, 2016,


Kebutuhan pendanaan untuk prioritas I prosentasenya paling besar disusul

prioritas II dan III karena beban kegiatan prioritas I memang paling banyak yaitu

meliputi belanja pegawai. Dengan demikian kerangka pendanaan selama lima tahun

dapat dilihat pada tabel berikut.


III-33

Tabel III.18

Proyeksi APBD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021

No

Uraian

Penetapan 2016 Prediksi

2017 2018 2019 2020 2021

I Pendapatan 1.702.813.128.937,00 1.831.212.329.764 1.900.046.264.336 1.966.274.161.724 2.017.609.286.045 2.069.771.554.999

A Pendapatan Asli Daerah 1.646.494.559.140,00 199.105.575.937 210.972.038.954 222.946.855.428 236.234.169.413 249.058.487.447

1 Pajak daerah 30.905.000.000 33.995.500.000 35.695.275.000 37.480.038.750 29.995.500.000 41.321.742.727

2 Retribusi Daerah 10.057.730.500 11.070.390.106 12.169.853.905 13.386.839.296 14.725.523.225 16.198.075.548

3 Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan 11.376.999.390 13.652.399.268 15.700.259.158 17.302.993.947 18.997.313.581 20.897.044.940

4 Lain-lain PAD yang sah 112.309.829.250 140.387.286.563 147.406.650.891 154.776.983.435 162.515.832.607 170.641.624.237

B Dana Perimbangan 1.236.403.297.000 140.387.286.563 1.370.619.495.478 1.421.253.389.201 1.454.010.646.582 1.487.793.516.900

1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan pajak 37.054.501.000 38.907.226.050 40.852.587.353 42.895.216.720 45.039.977.556 47.291.976.434

2 DAU 841.407.175.000 925.547.892.500 971.825.287.125 1.020.416.551.481 1.051.029.048.026 1.082.559.919.466

3 DAK 357.941.621.000 357.941.621.000 357.941.621.000 357.941.621.000 357.941.621.000 357.941.621.000

C Lain-lain PAD yang sah 301.760.272.797 309.710.014.277 318.454.729.904 322.073.917.095 327.364.470.050 332.919.550.652

II Belanja 1.456.834.438.701 1.469.441.908.785 1.525.890.450.777 1.574.754.380.183 1.638.792.160.018 1.657.757.448.682

A Belanja Tidak Langsung 1.225.359.601.603 1.242.400.664.947 1.301.393.454.187 1.334.031.166.813 1.392.743.985.047 1.397.569.045.736

Belanja wajib dan mengikat (Prioritas I) 973.106.526.253 989.876.554.136 1.048.592.887.206 1.080.948.614.538 1.109.373.807.772 1.143.905.490.963

Belanja pioritas III 252.253.075.350 252.524.110.811 252.800.566.981 253.082.552.275 283.370.177.275 253.663.554.773

B Belanja Langsung 231.474.837.098 227.041.243.838 224.296.996.590 240.723.213.370 246.048.174.971 260.188.402.946

Prioritas I 168.592.968.285 168.868.498.919 170.108.737.195 180.856.623.110 186.282.321.802 196.250.417.298

Prioritas II 62.881.868.813 58.172.744.919 54.388.259.395 59.866.590.260 59.765.853.169 63.937.985.648

Surplus/Defisit 245.978.690.236 361.770.420.979 374.155.813.559 391.519.781.541 378.817.126.027 412.014.106.317

III Pembiayaan 98.880.625.080 -26.000.000.000 -30.000.000.000 -30.000.000.000 5.000.000.000 -25.000.000.000

A Penerimaan 114.911.215.080 0 0 0 30.000.000.000 0

B Pengeluaran (Prioritas I) 16.030.590.000 26.000.000.000 30.000.000.000 30.000.000.000 25.000.000.000 25.000.000.000

Total APBD 1.817.724.344.017 1.831.212.329.764 1.900.046.264.336 1.966.274.161.724 2.047.609.286.045 2.069.771.554.999 Sumber : Bagian Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonosobo, 2016, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo, 2016; Bappeda 2016 (data diolah)


III-34

Berdasarkan kerangka pendanaan tersebut dapat dilaksanakan berbagai

program dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan dan untuk mencapai

target indikator pembangunan Kabupaten Wonosobo selama lima tahun ke depan.

Mengingat besarnya permasalahan dan keterbatasan APBD Kabupaten

Wonosobo maka diperlukan dukungan sumber dana lainnya baik dari APBN, APBD

Provinsi, CSR/PKBL, lembaga donor maupun swadaya masyarakat.

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH … fileBab III - RPJMD Kabupaten Wonosobo 2016-2021 III-2 1. Kinerja Pelaksanaan APBD Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten

Documents