BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH - jdih.bireuenkab.go.idjdih.bireuenkab.go.id/wp-content/source/BAB 3 GAMBARAN KEUANGAN... · GAMBARAN KEUANGAN DAERAH ... Kerangka pengelolaan keuangan

BAB III Gambaran Keuangan Daerah III - 1

RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Gambaran pengelolaan keuangan Kabupaten Bireuen dalam bentuk laporan,

penyajian data dan informasi pertanggung jawaban dimaksudkan untuk menjelaskan

kinerja pengelolaan keuangan dimasa lalu, dan bagaimana proyeksi ketersediaan dana

pembangunan pada masa 5(lima) tahun mendatang. Analisis pengelolaankeuangan

kabupaten dilakukan terhadap APBK dan laporan keuangan Kabupaten pada umumnya.Hal

ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran tentang kapasitas dan kemampuan

keuanganKabupaten dalam mendanai penyelenggaraan pembangunannya.Selain itu

dibutuhkan realisasi kinerja keuangan Kabupaten sekurang-kurangnya 5(lima) sebelumnya

sebagai pijakan untuk memyusun APBK lima tahun kedepannya (2017-2022).

Peraturan yang mendasari pengelolaan keuangan Kabupaten bertujuan untuk

mewujudkan pengelolaan keuangan kabupaten yang tertib, taat pada peraturan perundang-

undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab, adil, patut,dan

bermanfaat. Kerangka pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Bireuensecara garis

besar terdiri dari penyusunan anggaran kabupaten, penatausahaan,

pertanggungjawaban,dan pelaporan yang kesemuanya mengacu pada tujuan tersebut di

atas. Untukmemahami kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Bireuen, perlu

dicermatikondisi kinerja keuangannya, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan

yang melandasi pengelolaannya. Berdasarkan hal tersebut dapat diproyeksikan

pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagai kerangka pendanaan di masa yang

akandatang (2017-2022)

III.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Analisiskinerjakeuanganini dimaksudkan untukmengetahui kondisi kinerja

keuangan dimasa lalu. Dari analisis kinerja masa lalu atau 5 (lima) tahun kebelakang,

maka akan diketahui rata-rata pertumbuhan yangdapat dijadikan sebagai analisis proyeksi

untuk keuangan lima tahunkedepan.Kinerjakeuangan

masalaluterdiriataskinerjapelaksanaan

APBKdanneracakeuanganKabupaten.Kinerjapelaksanaan APBKterdiri atas target dan



realisasi pendapatan, target dan realisasi belanja, serta penerimaan pembiayaan dan

pengeluaran pembiayaan. Sedangkan neraca keuangan kabupaten berupa perkembangan

dan analisis neraca keuangan kabupaten.

Dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)Kabupaten Bireuen masih

memiliki keterbatasankemampuan anggaran dalam melaksanakan pembangunan dan roda

pemerintahan. Dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, pelayanan publik dan

pemberdayaan masyarakat, selama ini, proporsi terbesar dari penerimaan masih ditopang

dari dana perimbangan, Hal tersebut juga terjadi pada hampir seluruh daerah di Indonesia

terutama Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki tingkat ketergantungan yang masih

relatif tinggi pada penerimaan yang bersumber dari dana perimbangan yang ditransfer oleh

Pemerintah Pusat.Kebijakan pendapatan untuk anggaran 2012-2016 ditetapkan dengan

memperhatikan prinsip-prinsip berikut :

1. Pendapatan meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah

kabupaten, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah dalam lima

tahun anggaran;

2. Pendapatan adalah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat

dicapai untuk setiap sumber pendapatan dalam kurun waktu lima tahun anggaran.

Untuk meningkatkan output kemandirian Pemerintah Kabupaten Bireuen yang

berasal dari pos PAD kabupaten maka kebijakan pada peningkatan pendapatan yaitu

strategi intensifikasi melalui upaya-upaya peningkatan target dan realisasi pendapatan pada

sektor pajak daerah kabupaten, retribusi dan dana perimbangan. Sedangkan ekstensifikasi

baru sebatas pada kajian-kajian yang dilakukan upaya untuk menggali potensi pos PAD

kabupaten.

Terbagi dalam 3 (tiga) kelompok struktur pendapatan dan asal sumber

penerimaannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK)Bireuen

Tahun Anggaran 2012-2016 yaitu (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten dalam hal

ini pajak , yang merupakan hasil penerimaan dari sumber-sumber pendapatan yang berasal

dari potensi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam rangka membiayai urusan

rumah tangga daerah kabupaten. Sedangkan Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kabupaten dilakukan dalam berbagai upaya yang diarahkan untuk meningkatkan

pendapatan daerah kabupaten.(2) Danaperimbangan adalah pendapatan yang berasal dari

Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara (APBN) yang bertujuan untuk menutup celah



fiscal (fiscal gap) sebagai akibat selisih kebutuhan fiskal (fiscal need) dengan kapasitas

fiskal (fiscal capacity).(3) Lain-lain pendapatan yang sahadalah penerimaan yang berasal

dari sumbangan pihak ketiga serta bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh

(APBA) berupa transfer dana Otsus dan Migas serta dana hibah lainnya. Untuk

memberikan gambaran pendapatan dapat dilihat pada tabel 3.1 “Target dan Realisasi

Pendapatan Bireuen untuk Tahun 2012-2016.

Berdasarkan Tabel 3.1 menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan

pendapatan daerahselama5(lima)tahunterakhirsebesar17,48persen.Penyumbang

terbesarpendapatandaerahdalamstrukturAPBDKabupaten Bireuen bersumberdari

danaperimbangan.Sedangkan kontribusiPADKabupaten

Bireuenterhadaptotalpendapatandaerahselamatahun 2012-2016berkisar antara 1,64-

3,42persen.Darihasil perhitunganmenunjukkanbahwaderajat

desentralisasifiskalKabupaten Bireuensebesar2,53persen.Iniberarti

bahwatingkatketergantungankeuangan daerahterhadapsumber-sumber penerimaanlaindi

luarPADsangattinggiyaitusebesar 97,47 persen.Dengan demikian,sumber utama

pendapatandaerahdalamstruktur APBDKabupaten Bireuenberasal daridana transferdari

pemerintahpusat,baikdalam bentuk

DanaAlokasiUmum(DAU),DanaAlokasiKhusus(DAK),maupun danatransfer

lainnya.Karenaitu,kinerja pengelolaanPADmasihjauh di bawahtargetyang tetapkan.

Olehsebab itu, dalamrangkameningkatkantingkatkemandirian daerah, maka

perludioptimalkanpengelolaan PAD denganmeningkatkanefekfitas

pelaksanaanintensifikasi dan ekstensifikasi terhadapsumber-sumber PAD. Adapun faktor-

faktor penyebabtidaktercapainyatargetPADselama5 (lima)tahunterakhir

antaralain:(1)Dataobyek danpotensisumberPADyang masih minim, (2) Rendahnya

kualitas SDM pengelola pajak dan retribusi daerah,(3) Kurangnyasosialisasi pajak

danretribusi daerah,(4) Rendahnya kesadaran masyarakatwajibpajak, dan(5)belum

maksimalnya penagihan pajak.Halini berartibahwaberbagai upayauntuk

mengefektifkanpenggalian sumber-sumber pendanaanpembangunan daerahyangberasal

dariPAD perlu terusditingkatkanagarketergantungan terhadap pemerintah pusatdan

pemerintah provinsilambat laun dapat dikurangi. Disamping itu, perlu terobosan

melaluiberbagaialternatifpeningkatan PADterutamadaripospajakdaerahdan retribusi

daerah.



Berdasarkanlaju pertumbuhanekonomi, inflasi, pertumbuhanpenduduk dan

faktor-faktorlainnyasertakemampuankeuangandaerah Kabupaten Bireuentahun2012-

2016,maka proyeksi pertumbuhanPADsetiaptahunnya berkisar antara sebesar 10-15

persen per tahun. Sedangkan pertumbuhandana perimbangandiproyeksikansekitar 5-

2persensetiap tahunnya.



Tabel 3.1

Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja DaerahKabupaten BireuenTahun 2012 sd 2016

No. Uraian

Tahun Rata-Rata

Pertumbuhan

(%) 2012 2013 2014 2015 2016

1 PENDAPATAN 839,043,708,084.19 1,043,303,275,817.50 1,321,492,478,996.81 1,667,681,314,398.74 1,837,712,229,968.30 17.48

1.1 Pendapatan Asli Daerah 22,942,297,895.97 93,893,140,983.71 172,302,227,983.38 173,972,782,734.16 186,162,575,752.23 80.15

1.1.1 Pajak daerah 9,928,407,576.00 9,404,464,634.00 11,983,793,632.00 17,648,407,313.00 16,536,779,057.00 12.62

1.1.2 Retribusi daerah 8,279,878,956.00 12,580,979,610.00 8,697,714,630.00 14,862,066,190.00 13,510,255,196.00 16.57

1.1.3 Hasil pengelolaan keuangan daerah yang

dipisahkan 2,557,240,757.97 3,412,338,964.33 3,728,447,185.80 4,869,061,663.00 4,916,471,188.70

14.85

1.1.4 Lain-lain PAD yang sah 1,076,114,606.00 67,006,825,775.38 146,000,868,535.58 136,593,247,568.16 151,199,070,310.53 1,249.78

1.1.5 Zakat 1,100,656,000.00 1,488,532,000.00 1,891,404,000.00 0.00

1.2 Dana Perimbangan 709,058,241,652.00 801,415,717,109.00 866,656,552,095.00 984,896,515,695.00 1,120,470,574,800.00 9.71

1.2.1 Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan

pajak 45,356,689,652.00 43,171,658,109.00 34,792,301,095.00 26,200,824,745.00 24,712,964,929.00

(10.92)

1.2.2 Dana alokasi umum 612,599,162,000.00 699,060,589,000.00 770,780,301,000.00 780,023,926,000.00 816,856,418,000.00 6.06

1.2.3 Dana alokasi khusus 51,102,390,000.00 59,183,470,000.00 61,083,950,000.00 178,671,764,950.00 278,901,191,871.00 53.52

1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 107,043,168,536.22 147,994,417,724.79 282,533,698,918.43 508,812,015,969.58 531,079,079,416.07 42.73

1.3.1 Hibah 1,325,491,000.00 777,088,531.00 664,903,441.00 92,936,000.00 288,629,000.00 13.75

1.3.2 Dana darurat 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.3.3 Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya **)

29,261,807,536.22 34,581,524,193.79 150,366,000,477.43 157,498,640,969.58 169,453,879,416.07 73.07

1.3.4 Dana penyesuaian dan otonomi

khusus***) 76,455,870,000.00 112,635,805,000.00 131,502,795,000.00 351,220,439,000.00 361,336,571,000.00

46.81

1.3.5 Bantuan keuangan dr provinsi atau pemerintah lain nya

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

2 BELANJA DAERAH 813,683,230,752.96 1,029,022,714,361.99 1,280,879,667,646.81 1,607,649,017,634.41 1,936,610,656,833.08 19.38

2.1 Belanja Tidak langsung 646,250,927,833.29 735,844,757,557.00 870,218,730,670.00 1,046,517,107,592.41 1,352,944,594,762.33 16.33

2.1.1 Belanja Pegawai 597,211,545,860.00 685,604,000,607.00 797,691,068,894.00 734,303,729,605.41 788,543,852,261.43 6.12

2.2.2 Belanja Bunga 392,708,333.29 16,250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.2.3 Belanja Subsidi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.2.4 Belanja Hibah 21,690,655,275.00 5,870,000,000.00 47,831,086,299.00 47,317,119,600.00 66,809,609,395.00 136.40

2.2.5 Belanja Bantuan Sosial 6,210,200,000.00 15,464,899,500.00 18,500,357,000.00 43,083,850,000.00 31,278,497,100.00 54.83

2.2.6 Belanja Bagi Hasil 18,946,667,365.00 26,910,050,950.00 898,679,527.00 0.00 3,981,914,697.00 0.00

2.2.7 Belanja Bantuan Keuangan 220,814,051,387.00 460,358,608,308.90 0.00

2.1.8 Belanja Tidak Terduga 1,799,151,000.00 1,979,556,500.00 5,297,538,950.00 998,357,000.00 1,972,113,000.00 38.80

2.2 Belanja Langsung 167,432,302,919.67 293,177,956,804.99 410,660,936,976.81 561,131,910,042.00 583,666,062,070.75 31.17

2.1.1 Belanja Pegawai 0.00

2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 69,749,342,382.00 133,757,624,277.99 151,493,328,666.81 260,305,385,850.00 280,298,157,721.00 36.91



No. Uraian

Tahun Rata-Rata

Pertumbuhan

(%) 2012 2013 2014 2015 2016

2.2.3 Belanja Modal 97,682,960,537.67 159,420,332,527.00 259,167,608,310.00 300,826,524,192.00 303,367,904,349.75 28.54

Surplus/Defisit 25,360,477,331.23 14,280,561,455.51 40,612,811,350.00 60,032,296,764.33 (98,898,426,864.78) (15.24)

0.00

3 PEMBIAYAAN 53,913,518,692.95 65,223,626,727.85 101,832,124,458.02 202,477,232,572.35 155,211,114,865.90 30.52

3.1 Penerimaan Pembiayaan 14,276,520,680.86 25,471,532,636.17 30,609,656,554.01 71,222,467,904.01 127,054,770,865.34 61.93

3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

Anggaran Sebelumnya (SIlPA) 14,276,520,680.86 25,471,532,636.17 30,609,656,554.01 71,222,467,904.01 127,054,770,865.34

61.93

3.1.2 Penerimaan Kembali Investasi Non

Permanen Lainnya 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

3.2 Pengeluaran Pembiayaan 39,636,998,012.09 39,752,094,091.68 71,222,467,904.01 131,254,764,668.34 28,156,344,000.56 17.04

3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi Pemerintah daerah)

0.00 1,000,000,000.00 0.00 1,200,000,000.00 0.00 0.00

3.3.3 Pembayaran Pokok Pinjaman dalam

Negeri 18,239,619,855.00 1,682,770,630.00 0.00 2,999,993,803.00 2,999,544,165.00

0.00

3.3.4 Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.3.5 Pembayaran Kegiatan lanjutan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.3.6 Penggunaan SILPA yang telah diterbitkan 21,397,378,157.09 37,069,323,461.68 71,222,467,904.01 127,054,770,865.34 25,156,799,835.56 32.71

Sumber :BPKD 2017



3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBK

Anggaran dan pendapatan belanja Kabupaten Bireuen merupakan instrument untuk

menginplementasi kebijakan keuangan Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama

antara pemerintah kabupaten dan DPRK yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten.

Secara umum kebijakan keuangan pemerintah kabupaten dapat dilihat dari

perkembangan APBK dari tahun ke tahun. Analisis pengelolaan keuangan kabupaten pada

dasarnya bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang kapasitas atau kemapuan

keuangan kabupaten dalam membiaya penyelenggaraan pembangunan kabupaten.

Pengelolaan keuangan kabupaten diwujudkan dalam APBK, maka analisis dilakukan

terhadap APBK dan laporan keuangan kabupaten pada umumnya. Sebelummelakukan

analisis pengelolaan keuangan, terlebih dahulu harus dipahami objek pendapatan, belanja

dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan susunan/struktur masing-masing APBK.

Secara umum struktur APBK merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari:

A. Pendapatan Kabupaten Bireuen

Pendapatan Kabupatenadalah semua penerimaan yang melalui rekeningkasumum

kabupaten bireuen,yangmenambah ekuitas dana, merupakan hak kabupaten dalam setiap

tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh kabupaten. Pendapatan Kabupaten

adalah hak pemerintah KabupatenBireuen yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan

bersih. Pendapatan kabupaten Bireuen dibagikedalamtigakomponenyaituPendapatan Asli

Daerah (PAD) kabupaten, Dana Perimbangan, danLain-lain. Pendapatan Kabupaten yang

Sah.

Pada dasarnya pendapatan KabupatenBireuendiproyeksikan meningkat dari tahun-

tahun sebelumnya seiring peningkatan perekonomian nasional dan Kabupaten yang pada

gilirannya akan semakin membuka peluang potensi pendapatan negara maupun kabupaten

itu sendiri. Hal ini terutama darikenaikan komponen dana

perimbangan,disampingjugayang berasal dari kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

kabupaten.PAD kabupaten diharapkan tetap meningkat sebagai wujud kemandirian

kabupaten. Kenaikan PAD Kabupaten dilaksanakan melalui upaya intensifikasi dan

ekstensifikasi dengan penuh kehati-hatian untuk dapat mempertahankan kondisi di

kabupaten tetap kondusif terutama padasaat perekonomian sedang lesu. Pendapatan

Pemerintah Kabupaten Bireuen masih tergantung dari Dana Perimbangan yaitu Dana



Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), bagi hasil pajak dan bukan pajak

serta dana perimbanganlainnya.

B. Belanja Kabupaten

Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Peraturan

MenteriDalamNegeriNomor13Tahun2006tentang Pedoman PengelolaanKeuangan

pasall31ayat(1)menyebutkanbahwa belanja Kabupaten dipergunakan dalam rangka

mendanai pelaksanaan urusanpemerintahyangmenjadi kewenanganprovinsiatau Kabupaten

yang terdiri dari urusan wajib,urusanpilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian

atau bidang tertentu yang dapatdilaksanakanbersamaantara pemerintah dan pemerintah

atau antar pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Belanja Kabupaten padadasarnya merupakan bagian dari upaya pencapaian sasaran yang

telah ditetapkan dan didasarkan atas pendekatan prestasikerja yang

berorientasipadapencapaian hasil.Haltersebutbertujuanuntuk meningkatkan akuntabilitas

perencanaan anggaran serta mempercepat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

C. Pembiayaan Kabupaten

PembiayaanKabupaten adalahsemuapenerimaanyangperlu

dibayarkembalidan/ataupengeluaran yangakanditerimakembali, baik pada tahunanggaran

yangbersangkutanmaupun pada tahun anggaranberikutnya. Pembiayaan Kabupaten

merupakan transaksi keuangan pemerintah kabupaten, baik penerimaan maupun

pengeluaran, yang perlu dibayar atauakan diterimakembali,yang dalampenganggaran

pemerintahterutamadimaksudkanuntuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus

anggaran. Penerimaanpembiayaan antaralaindapatberasaldaripinjaman,dan

hasildivestasi.Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk

pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan

penyertaan modal oleh pemerintahKabupaten.



Gambar 3.1

Realisasi Anggaran Pendapatan Kabupaten Bireuen Tahun 2012 - 2016

Berdasarkan Grafik3.1 di atas bahwa, salah satu komponenutamadariPendapatanAsli

kabupatenadalah Pendapatan Asli atau disingkat PADKabupaten. Perolehan PADKabupaten

Bireuen terusmengalami peningkatansecaraprogresifselama kurun waktu 5 (lima) tahun

yaitu sejak tahun 2012-2016.Pada tahun 2012nilaiPADKabupaten Bireuen berjumlah Rp

903,636,908,653.00 (sembilan ratus tiga miliyar enam ratus tiga puluh enam juta sembilan

ratus delapan ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah),sedangkan pada tahun2016telah

mencapai Rp1.952,340,765,404.00. (satu triliyun sembilan ratus lima puluh dua miliyar

tiga ratus empat puluh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu empat ratus empat

rupiah)persentase kenaikan rata-rata PAD Kabupaten Bireuen sebesar 21,35persen

pertahun.Pertumbuhan atas perolehan PADKabupaten yang signifikan inimenunjukkan

bahwaoptimalisasi sumber-sumber PADKabupaten oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen

cukup efektif.Usaha untuk menekan potensi kebocoran PAD kabupaen dan perluasan

sumber- sumber pendapatan asli baru menjadi upaya penting untuk memaksimalkan

perolehan PADKabupaten.

PENDAPAT…

PEMBIAYA…

0.00

500,000,000,000.00

1,000,000,000,000.00

1,500,000,000,000.00

2,000,000,000,000.00

2012 2013 2014 2015 2016

Re

alis

asi (

Rp

.)

Tahun

PENDAPATAN BELANJA DAERAH PEMBIAYAAN



D. Pendapatan Kabupaten Bireuen

Rata-rata anggaran Pendapatan Kabupaten Bireuen tahun 2012-2016 sebesar Rp.

1.379.727.601.073,33 dengan angka realisasi mencapai Rp. 1.352.655.160.612,91 atau

sebesar 15,98 persen untuk pertumbuhan. Realisasi Pendapatan Kabupaten Bireuen rata-

rata tidak melebihi dari anggaran yang direncanakan, malah masih dominan kurang dari

(100 persen) selama 5 (lima) tahun sebagaimana yang telah direncanakan. Namun pada

tahun 2014 yang melebihi (100 persen). Secara keseluruhan, anggaran dan realisasi

Pendapatan Kabupaten Bireuen selama periode 2012-2016 cenderung tidak mencapai

target, hanyalah satu tahun, yaitu tahun 2014 yang diatas target (Tabel 3.2).

Tabel 3.2

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Bireuen Tahun 2012 – 2016

NO TAHUN ANGGARAN REALISASI Realisasi

% Pertumbuhan

1 2012 903.636.908.653,00 893.043.708.084,19 98,81

2 2013 1.065.157.148.435,00 1.043.303.275.817,50 97,91 16,83

3 2014 1.303.388.832.453,27 1.321.492.478.996,81 101,37 26,66

4 2015 1.674.114.350.446,00 1.667.681.314.398,74 99,61 26,20

5 2016 1.952.340.765.404,38 1.837.755.025.767,30 93,76 10,20

Rata-rata 1,379,727,601,078.33 1,352,655,160,612.91 98,29 15,98

Sumber :BPKD 2017

Berdasarkan Tabel 3.2 di atas jelaslah bahwa,anggaran dan realisasi pendapatan

Anggaran Kabupaten Bireuen tahun 2012-2016cenderung terjadi penurunan, hanyalah

tahun 2014 yang terjadi kenaikan mencapai 101,39 persen. Sedangkan pada tahun 2016

terjadi penurunan anggaran sebesar 94,13 persen.Selanjutanya pada tahun 2014 realisasi

pertumbuhan Kabupaten Bireuen dari tahun 2016 terjadi penurunan sebesar 10,20 persen.

Adapun realisasi pertumbuhan terjadi peningkatan sebesar 26,66 persen pada tahun 2014.



Gambar 3.2

Realisasi Pertumbuhan Pendapatan Kabupaten Bireuen Tahun 2012 - 2016

E. Belanja Kabupaten

Belanja Kabupatensebagaimana dimaksud dalam Peraturan

MenteriDalamNegeriNomor13Tahun2006tentang Pedoman PengelolaanKeuangan

pasal31ayat(1)menyebutkanbahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai

pelaksanaan urusanpemerintahyangmenjadi kewenanganprovinsiatau kabupaten/kota yang

terdiri dari urusan wajib,urusanpilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau

bidang tertentu yang dapatdilaksanakanbersamaantara pemerintah dan pemerintah daerah

atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Belanja kabupaten padadasarnya merupakan bagian dari upaya pencapaian sasaran yang

telah ditetapkan dan didasarkan atas pendekatan prestasikerja yang

berorientasipadapencapaian hasil.Haltersebutbertujuanuntuk meningkatkan akuntabilitas

perencanaan anggaran serta mempercepat efektivitasdanefisiensipenggunaananggaran.

Terdapat tiga elemen penting yang saling bersentuhan untuk

diperhatikandalammenentukanbelanja kabupaten yaitu: masyarakat sebagai

penerimamanfaatpembangunan, pemerintah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan

dan pembangunan serta DPRK sebagai mitrapemerintah kabupaten dibidang

penyusunanperaturan daerah dalam kontek aceh disebut Qanun Kabupaten, penyusunan

anggaran dan pengawasan. Hakekat anggaran belanja kabupaten adalah sebagai

perwujudan dari amanah rakyat kepada Pemerintah kabupaten dan DPRK dalamrangka

meningkatkan kualitas pelayanan untuk kesejahteraan rakyat. Namun demikiananggaran



belanja kabupaten hingga saat ini masih dirasakan sangat terbatas, sehingga diperlukan

skala prioritas dalam penggunaannya. Secara garis besar kendala utama dalam menyusun

belanja kabupaten adalah tajamnya perbedaan antara kebutuhan pembiayaan program dan

kegiatan pembangunan yang harus ditangani dengan kemampuan keuangan kabupaten.

Untuk memperjelas penggunaannya, anggaran belanja dikelompokkan

menjadiduabagianutamayaituBelanjaLangsung dan

BelanjaTidakLangsung.BelanjaLangsungmerupakanbelanjayang dianggarkanterkait

secaralangsungdenganpelaksanaanprogramdan kegiatan pembangunan.

BelanjaTidakLangsung merupakan belanja yang dianggarkanuntuk

membiayaipenyelenggaraantugas-tugas pemerintahan guna mendukung

pelaksanaanprogramdankegiatan pembangunan. Rincian perkembangan belanja

Kabupaten Bireuen disajikan pada Tabel 3.3 berikut:



Tabel 3.3

Realisasi Belanja Kabupaten Bireuen Tahun2012-2016

No. Uraian

Tahun Rata-Rata

Pertumbuhan

(%) 2012 2013 2014 2015 2016

1 BELANJA LANGSUNG 813,683,230,752.96 1,029,022,714,361.99 1,280,879,667,546.81 1,607,649,017,634.41 1,936,610,656,833.08 24.23

1.1 Belanja Pegawai 195,208,666,926.67 360,395,426,844.99 574,785,421,430.81 636,597,183,642.00 647,595,682,915.75 39.15

1.2 Belanja Barang dan Jasa 27,776,364,007.00 67,217,470,000.00 116,298,541,155.00 98,659,998,489.00 93,981,696,028.00 48.78

1.3 Belanja Modal 69,743,342,382.00 133,757,624,277.99 199,319,271,965.81 237,110,660,961.00 250,246,082,538.00 41.33

2 BELANJA TIDAK LANGSUNG 97,682,960,537.67 159,420,332,527.00 259,167,608,310.00 300,826,524,192.00 303,367,904,349.75 35.67

2.1 Belanja Pegawai 618,474,563,826.29 668,627,287,517.00 706,094,246,216.00 971,051,833,992.41 1,289,014,973,917.33 21.00

2.2 Belanja Bunga 569,435,181,850.00 618,386,530,567.00 681,392,527,739.00 681,392,527,739.00 788,379,887,911.43 8.62

2.3 Belanja Subsidi 392,708,333.29 16,250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.4 Belanja Hibah 21,690,655,275.00 5,870,000,000.00 10,726,500,000.00 10,598,900,000.00 29,880,000,000.00 47.63

2.5 Belanja Bantuan Sosial 6,210,200,000.00 15,464,899,500.00 7,779,000,000.00 4,692,500,000.00 4,442,450,000.00 13.58

2.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota

dan Pemerintah Desa 0.00 0.00 0.00 0.00 3,981,914,697.00 0.00

2.7

Belanja Bantuan Keuangan kepada

Prov/Kab/Kota/Pemerintah Desa dan Partai

Politik

18,946,667,365.00 26,910,050,950.00 898,679,527.00 220,814,051,387.00 460,358,608,308.90 6,131.20

2.8 Belanja Tidak Terduga 1,799,151,000.00 1,979,556,500.00 5,297,538,950.00 998,357,000.00 1,972,113,000.00 48.51

Sumber : DPKKD Bireuen 2017



BerdasarkanTabel3.3diatasdapat diketahuibahwa realisasi

belanjalangsungPemerintahKabupatenBireuen selama tahun2012-2016 setiap tahunnya

mengalami peningkatan dengan rata-rata kenaikan pertahunsebesar 24.23 persen. Untuk

belanja langsung rata-rata realisasi tertinggi terjadi pada belanja barang dan jasa yang

mencapai 48,78% dan terendah pada belanja pegawai sebesar 39.15%. Belanja tidak

langsungKabupaten Bireuen selama periode 2012-2016, setiap tahunnya juga

mengalamikenaikandenganpeningkatanrata-ratapertahunsebesar35,67 persen. Untuk

belanja tidak langsung rata-rata realisasi tertinggi terdapat pada belanja hibah sebesar

47.63% dan terendah terdapat pada belanja bunga sebesar 8.62%.

F. Pembiayaan Kabupaten

Pembiayaan Kabupaten merupakan setiappenerimaan yang perlu dibayar

kembalidan/ataupengeluaranyangakanditerimakembali baikpada tahun anggaran yang

bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pembiayaan kabupaten

terdiridarikebijakan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah yang

diarahkan pada:

a. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnyasebagai

sumber penerimaan pada APBK tahun berikutnya,didasarkan pada perhitungan yang

cermat dan rasional;

b. Penyertaan modal kepada BUMD;

c. Persentase SILPA diupayakan tidak meningkat dengan semakin efektifnya

perencanaan anggaran.

III.1.2. Neraca Kabupaten

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001, Neraca Daerahadalah

neracayangdisusunberdasarkanstandar akuntansipemerintahsecarabertahap

sesuaidengankondisimasing-

masingpemerintah.NeracaKabupatenmemberikaninformasimengenai posisi keuangan

berupaaset,kewajiban(utang), danekuitasdana pada tanggal neracatersebut dikeluarkan.

Aset, kewajiban, dan ekuitasdanmerupakanrekeningutamayangmasihdapatdirinci

lagimenjadisubrekeningsampai levelrincianobyek.

Sesuaidengan ketentuanPeraturan PemerintahNomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntasi Pemerintah, Neraca Kabupaten merupakansalah satu laporan keuangan



yang harus dibuat oleh Pemerintah Kabupaten.Laporan inisangat penting bagimanajemen

pemerintah daerah,tidakhanyadalamrangkamemenuhikewajiban peraturan perundang-

undangan yangberlaku, tetapijuga sebagaidasaruntukpengambilan keputusanyang

terarahdalamrangka pengelolaansumber-sumberdayaekonomiyangdimiliki olehdaerah

secara efisiendanefektif.AsetKabupaten Bireuenmerupakan asset yangmemberikan

informasi tentang sumber daya ekonomi yangdimiliki dandikuasai pemerintah

Kabupaten,memberikanmanfaat ekonomidan sosial bagi pemerintah kabupaten

maupunmasyarakat pada masa mendatang sebagai akibat dariperistiwamasalalu,

sertadapatdiukur dengan uang.Neraca Kabupaten Bireuen selamakurunwaktu2012-

2016sepertiterlihatpadaTabel3.4dapat dijelaskansebagaiberikut:



Tabel 3.4

Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah

Tahun 2012-2016Kabupaten Bireuen

No. Uraian Tahun Rata-Rata

Pertumbuhan (%) 2012 2013 2014 2015 2016

1. ASET 1,872,953,373,798.94 2,056,270,988,128.96 2,517,073,917,341.50 2,335,073,157,416.85 2,459,340,619,281.32 7.57

1.1. Aset Lancar 62,431,918,890.09 88,984,319,640.20 136,568,099,633.65 238,690,273,051.05 154,624,327,091.52 33.89

1.1.1. Kas 21,397,378,157.09 37,217,308,017.00 71,222,467,940.01 127,805,961,170.34 26,100,564,961.56 41.29

1.1.2. Piutang 2,097,382,420.00 7,834,389,549.40 18,622,969,144.00 52,730,318,315.71 58,454,767,897.96 151.31

1.1.3. Persediaan 4,011,803,704.00 7,136,254,048.00 9,459,986,767.07 18,928,897,525.00 28,900,784,094.00 65.80

1.2.4. Investasi Jangka Panjang 34,925,354,609.00 36,796,368,025.80 37,262,675,782.57 39,225,096,040.00 41,168,210,138.00 4.21

1.2. Aset Tetap 1,781,926,863,329.00 1,938,692,076,908.91 2,339,420,847,345.00 1,833,729,067,884.66 2,039,373,549,579.66 4.77

1.2.1. Tanah 388,680,143,650.00 403,830,951,590.00 425,980,026,823.00 443,091,803,573.00 462,532,612,973.00 4.45

1.2.2. Peralatan dan mesin 167,954,903,998.00 187,316,308,418.85 234,530,964,854.92 181,612,835,379.85 258,244,304,482.85 14.09

1.2.3. Gedung dan bangunan 468,659,282,928.00 505,008,027,202.07 594,761,646,003.69 691,055,464,577.71 755,149,420,172.71 12.75

1.2.4. Jalan, irigasi, dan jaringan 746,116,847,943.00 828,166,902,097.99 1,061,241,007,423.61 1,055,185,094,284.39 1,273,851,233,862.39 14.82

1.2.5. Aset tetap lainnya 10,515,684,810.00 14,369,887,600.00 15,853,322,278.00 18,908,435,665.00 21,391,563,052.00 19.84

1.2.6. Kontruksi dalam Pengerjaan 0.00 0.00 7,053,879,961.78 53,102,605,263.71 52,534,369,950.71 162.94

1.2.7. Akumulasi Penyusutan 0.00 0.00 0.00 (609,227,170,859.00) (784,329,954,914.00) 7.19

1.2.8. Dana Cadangan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.3. Aset Lainnya 28,594,591,579.85 28,594,591,579.85 41,084,970,398.85 262,653,816,481.14 265,342,742,610.14 146.00

1.3.1. Tagihan penjualan angsuran 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.3.2. Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah 7,560,391,530.00 7,560,391,530.00 7,560,391,530.00 7,560,391,530.00 7,560,391,530.00 0.00

1.3.3. Kemitraan dengan pihak kedua 3,371,608,000.00 3,371,608,000.00 3,371,608,000.00 3,371,608,000.00 3,371,608,000.00 0.00

1.3.4. Aset tak berwujud 0.00 0.00 1,780,768,670.00 2,680,266,670.00 3,377,971,670.00 19.14

1.3.5. Aset lainnya 17,662,592,049.85 17,662,592,049.85 28,372,202,198.85 249,041,550,281.14 251,032,771,410.14 209.80

2. KEWAJIBAN 40,201,249,207.85 62,154,225,811.85 65,449,069,684.85 125,066,152,733.32 144,900,278,885.11 41.71

2.1. Kewajiban Jangka Pendek 40,201,249,207.85 62,154,225,811.85 65,449,069,684.85 125,066,152,733.32 144,900,278,885.11 41.71

2.1.1. Utang perhitungan pihak ketiga 40,201,249,207.85 62,154,225,811.85 65,449,069,684.85 79,052,510,022.85 70,746,533,137.85 17.55

2.1.2. Uang muka dari kas daerah 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.1.3. Pendapatan diterima dimuka 0.00 0.00 0.00 254,582,329.47 291,427,402.26 3.62

2.1.4. Hutang belanja 0.00 0.00 0.00 26,184,807,698.00 73,862,318,297.00 45.52

Hutang jangka pendek lainnya 0.00 0.00 0.00 19,574,252,683.00 48.00 (25.00)

2.2. Kewajiban Jangka Panjang 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



No. Uraian Tahun Rata-Rata

Pertumbuhan (%) 2012 2013 2014 2015 2016

3. EKUITAS DANA 1,832,752,124,591.09 1,994,116,762,317.11 2,451,624,847,656.65 2,210,007,004,683.53 2,314,440,340,396.21 6.65

3.1. Ekuitas Dana Lancar (12,694,684,926.76) (9,966,274,197.45) 33,856,354,130.23 2,210,007,004,683.53 2,314,440,340,396.21 1,492.78

3.1.1. SILPA

3.1.2. Cadangan Piutang

3.1.3. Cadangan Persediaan

3.2. Jumlah Ekuitas Dana Investasi 1,845,446,809,517.85 2,004,083,036,514.56 2,417,768,493,526.42 0.00 0.00 7.31

3.2.1. Diinvestasikan dalam aset tetap

3.2.2. Diinvestasikan dalam aset lainnya

JUMLAH KEWAJIBAN DAN

EKUITAS DANA 1,872,953,373,798.94 2,056,270,988,128.96 2,517,073,917,341.50 2,335,073,157,416.85 2,459,340,619,281.32 7.57

Sumber : DPKKD 2017



Berdasarkan Tabel 3.4 di atas, selama tahun 2012-2016jumlahaset mengalami

perkembangan, denganpertumbuhanrata-ratapertahunsebesar 7,57 persen. Asettersebut

terdiriatas:Aset lancer (kas,piutang dan persediaan),investasi jangkapanjang(investasinon

permanen dan investasipermanen);Asettetap (tanah,peralatandanmesin,gedung dan

bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, kontruksidalampengerjaan);

Danacadangan; Aset lainnya (tagihan penjualan angsuran,

tuntutanperbendaharaan,tagihan tuntutan ganti kerugian daerah, kemitraan dengan pihak

kedua,aset tak berwujud, asset lainnya).Semuanyadipergunakan untukmenunjang

kelancarantugaspemerintahan.

Kewajiban, baikjangka pendekmaupun jangka panjang, memberikan

informasitentang hutang pemerintah Kabupatenkepada pihak ketiga atau klaim pihak

ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. KewajibanKabupatenBireuendalam

kurunwaktu2012-2016denganrata-ratapertahun41,71 persen.

III.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa lalu

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, kebijakan

pengelolaan keuanganKabupaten diarahkan pada pengelolaan pendapatan, belanja dan

pembiayaan Kabupaten secara efisien, efektif, transparan, adil, akuntabel dan berbasis

kinerja untuk mendanai berbagai program dan kegiatan pembangunan.

Pendekatan berbasis kinerja berarti bahwa penetapan anggaran suatu SKPK harus

disertai sasaran dan indikator kinerja (masukan, keluaran dan hasil) yang spesifik, terukur,

dapat dicapai, masuk akal dan memperhatikan dimensi waktu, sesuai dengan tugas pokok

dan fungsi; serta memperhatikan kondisi keuangan Kabupaten. Sedangkan penerapan

prinsip transparansi dan akuntabilitas berarti bahwa penetapan mekanisme pengendalian,

pengawasan, evaluasi dan pelaporan berbasis sistem informasi yang dapat diakses oleh

seluruh pemangku kepentingan sehingga pengelolaan dana bermanfaat bagi peningkatan

kesejahteraan rakyat dan kemajuan KabupatenBireuen secara berkelanjutan.

III.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Penggunaan anggaran keuangan KabupatenBireuen antara lain untuk pemenuhan

kebutuhan aparatur dan kebutahan pembangunan. Analisis terkait proporsi penggunaan



anggaran untuk kebutuhan aparatur menjadi dasar untuk menentukankebijakan efisien dan

efektif penggunaan anggaran aparatur selama periode yang direncanakan.

Kebijakan umum keuangan Kabupaten Bireuen yang tergambar dalam

pelaksanaan APBK yang merupakan instrumen dalam menjamin terciptanya disiplin dalam

proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja

Kabupaten mengacu pada aturan yang melandasinya baik Undang-Undang, Peraturan

Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah dalam kontek Aceh disebut Qanun.

Anggaran pemerintah Kabupaten yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Kabupaten (APBK) adalah rencana kerja keuangan tahunan pemerintah Kabupaten dalam

satu tahun yang disusun secara jelas dan spesifik serta merupakan desain teknis

pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan pembangunan Kabupaten dalam bentuk alokasi

dana.

Tabel 3.5

Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Kabupaten Bireuen

No. Tahun

Total Belanja Untuk Pemenuhan

Kebutuhan Aparatur

Total Pengeluaran (Belanja

+ Pembiayaan Pengeluaran) Prosentase

(Rp) (Rp)

(a) (b) (a) / (b) x 100%

1 2012 597,211,545,860.00 831,922,850,607.96 71.79

2 2013 685,604,000,607.00 1,031,705,484,991.99 66.45

3 2014 797,691,068,894.00 1,280,879,667,646.81 62.28

4 2015 832,608,024,094.41 1,611,849,011,437.41 51.66

5 2016 882,361,583,939.43 1,939,610,200,998.08 45.49

Rata-Rata 59.53

Sumber :BPKD

DariTabel 3.3 di atas menunjukanbahwa,selamakurunwaktulima

tahunterakhirtotalbelanja daerahdalamrangka pemenuhankebutuhanaparatur tiap tahunnya

mengalamipenurunan. Tahun 2012, prosentasi total belanja untukpemenuhankebutuhan

mengalami peningkatan sebesar71,79 %,sedangkan

padatahun2016mengalamipenurunansekitar45,49%,sedangkan rata-rata pertumbuhan

lima tahun sebesar 59,53 %. Halinimencerminkanbahwa

posturpengelolaankeuangandaerah dari waktukewaktumengalamiperubahanyang sangat

signifikan serta mengalami peningkatandalammemenuhikebutuhan



publik.Artinyaterjadipeningkatan pemenuhankebutuhanbelanja

untukkepentinganpelayananpublikyaknibelanja dipergunakan untuk pembangunan

menampakkan peningkatan dan terjadi penurunanuntuk

pemenuhankebutuhanbelanjapegawai/aparatur,halini disebabkankarena

kebijakanpemerintahpusat dalampenerimaanpegawai dilakukan pengurangan.

III.2.2. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan Kabupaten merupakan transaksi keuangan kabupaten yang

dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan kabupaten dan belanja

kabupaten.Selisih lebih pendapatan kabupaten terhadap belanja kabupaten disebut surplus

anggaran sedangkan selisih kurang pendapatan terhadap belanja disebut defisit anggaran.

Analisis pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh

kebijakan pembiayaan Kabupaten tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit

belanja Kabupaten. Hal ini dimaksudkan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan

pembiayaan di tahun yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan

pembangunan Kabupaten.Analisis pembiayaan dilakukan dengan terlebih dahulu mencari

besarnya defisit riil anggaran, sekaligus mencari penutup defisit riil anggaran

tersebut.Selanjutnya dilakukan analisis realisasi Sisa Lebih Perhitungan dan Pembiayaan

Kabupaten untuk mengukur kinerja APBK.

Pembiayaan yang termuat dalam APBK Bireuen terdiri atas penerimaan

pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan Daerah Kabupaten. Pada sisi penerimaan

pembiayaan terdiri dari SiLPA Tahun lalu, penerimaan kembali penyertaan modal,

penerimaan kembali piutang dan penerimaan hutang. Sedangkan sisi pengeluaran

pembiayaan terdiri dari SiLPA tahun berkenaan, pembentukan dana cadangan dan

penyertaan modal/investasi. Selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran

pembiayaan merupakan pembiayaan netto dan selisih antara penerimaan dengan belanja

merupakan surplus/defisit belanja.Hal ini terjadi karena tidak seimbangnya antara jumlah

belanja Kabupaten dengan jumlah pendapatan Kabupaten. Meskipun tren pendapatan dan

belanja Kabupaten menunjukkan adanya peningkatan, namun pertumbuhan belanja

kabupaten dan pengeluaran pembiayaan daerah jauh lebih besar dibandingkan dengan

pertumbuhan pendapatan Kabupaten. Adanya defisit anggaran pada tahun 2012-2016



menunjukkan pengelolaan APBK belum optimal, sehingga kedepan diharapkan Kabupaten

Bireuen dapat memaksimalkan pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Kabupaten

Bireuen seperti pajak daerah, retribusi daerah, zakat/infaq dan lain-lain pendapatan

kabupaten yang sah (Tabel 3.6).



Tabel 3.6

Defisit Riil Anggaran

Kabupaten Bireuen

No. Uraian Tahun (Rp.)

2012 2013 2014 2015 2016

1 Realisasi Pendapatan Daerah 839,043,708,084.19 1,043,303,275,817.50 1,321,492,478,996.81 1,667,681,314,398.74 1,837,712,229,968.30

Dikurangi realisasi:

2 Belanja Daerah 813,683,230,752.96 1,029,022,714,361.99 1,280,879,667,646.81 1,607,649,017,634.41 1,936,610,656,833.08

3 Pengeluaran Pembiayaan 39,636,998,012.09 39,752,094,091.68 71,222,467,904.01 131,254,764,668.34 28,156,344,000.56

Defisit Riil 14,276,520,680.86 25,471,532,636.17 30,609,656,554.01 71,222,467,904.01 127,054,770,865.34

Sumber :BPKD 2017

Tabel 3.7

Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran

Kabupaten Bireuen

No. Uraian Tahun

2012 2013 2014 2015 2016

Defisit Riil 14,276,520,680.86 25,471,532,636.17 30,609,656,554.01 71,222,467,904.01 127,054,770,865.34

1

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Tahun Anggaran sebelumnya 14,276,520,680.86 25,471,532,636.17 30,609,656,554.01 71,222,467,904.01 127,054,770,865.34

2 Pencairan Dana Cadangan - - - - -

3

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di

Pisahkan - - - - -

4 Penerimaan Pinjaman Daerah - - - - -

5

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Daerah - - - - -

6 Penerimaan Piutang Daerah - - - - -

7

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun

berkenaan - - - - -

Sumber :BPKD 2017



Tabel 3.8

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Kabupaten Bireuen

No. Uraian

2012 2013 2014 2015 2016

Rp % dari

SiLPA Rp

% dari

SiLPA Rp

% dari

SiLPA Rp

% dari

SiLPA Rp

% dari

SiLPA

1 Jumlah SiLPA 14,276,520,680.86 100.00 25,471,532,636.17 100.00 30,609,656,554.01 100.00 71,222,467,904.01 100.00 127,054,770,865.34 100.00

2

Pelampauan penerimaan

PAD 22,942,297,895.97 4.09 93,893,140,983.71 1.84 172,302,227,983.38 1.01 173,972,782,734.16 1.07 186,162,575,752.23 1.07

3


dana perimbangan 709,058,241,652.00 1.13 801,415,717,109.00 1.08 866,656,552,095.00 1.14 984,896,515,695.00 1.14 1,120,470,574,800.00 1.14

4


lain-lain pendapatan daerah yang sah

107,043,168,536.22 1.38 147,994,417,724.79 1.91 282,533,698,918.43 1.80 508,812,015,969.58 1.04 531,079,079,416.07 1.04

5 Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya

813,683,230,752.96 1.26 1,029,022,714,361.99 1.24 1,280,879,667,646.81 1.26 1,607,649,017,634.41 1.20 1,936,610,656,833.08 1.20

6

Kewajiban kepada pihak

ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7 Kegiatan lanjutan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sumber :BPKD 2017



Berdasarkan Tabel 3.6 diatas Defisitatausurplusanggaranpendapatanbelanja

daerahdiakibatkan karenaadanyaselisih antara pendapatan dan belanja.Bilamanaterjadi

surplus anggaran, maka dimanfaatkan untuk pengeluaran pembiayaan dansebaliknya jika

terjadidefisit anggaran, maka dibiayai dari penerimaan pembiayaan. Struktur

anggaranpembiayaanterdiri atas penerimaanpembiayaandan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaanmencakup(1)Sisalebih

perhitungananggarantahunsebelumnya,(2)pencairandanacadangan(3)

Hasilpenjualankekayaan daerahyangdipisahkan,(4) penerimaanpinjaman,

dan(5)penerimaan kembali pemberianpinjaman.Sedangkan pengeluaran pembiayaan

mencakup: (1) pembentukan dana cadangan, (2) penyertaan modal pemerintahdaerah,(3)

pembayaran pokok hutang, dan(4) pemberian pinjaman.

III.3. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan yang

akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah selama 5

(lima) tahun ke depan. Berdasarkan proyeksi penerimaan dan belanja serta pengeluaran

pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama serta belanja tidak mengikat,

maka dapat diproyeksikan kapasitas riil keuangan yang akan digunakan untuk membiayai

program/kegiatan selama 5 tahun kedepan (2012-2016) dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten(RPJMDK).

Proyeksi pendapatan merupakan hak pemerintah yang diakui sebagai penambah

nilai kekayaan bersih. Pendapatan meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas

umum Kabupaten, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak Kabupaten

dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Kabupaten. Sumber

pendapatan Kabupaten terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten, Dana

Perimbangan, Dana Otonomi Khusus (DOK), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi

Khusus (DAK)dan kelompok Lain-lain Pendapatan yang sah.

Penerimaan Bireuen yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Kabupaten (APBK) Bireuen diperoleh dari berbagai sumber diantaranya dari Pendapatan

Asli Daerah (PAD) Kabupaten, berupa pajak, Zakat dan retribusi Kabupaten, bagi hasil

pajak dan bagi hasil bukan pajak, dana perimbangan berupa Dana Alokasi Umum (DAU),

Dana Alokasi Khusus (DAK) dan penerimaan lain-lain yang sah. Dari semua penerimaan

tersebut yang memberikan kontribusi yang cukup besar berasal dari instansi yang lebih



tinggi atau bantuan dari pemerintah pusat, sedangkan sumber penerimaan Kabupaten yang

berasal dari Penerimaan Kabupaten Sendiri (PKS) masihterlalu kecil dibandingkan dengan

bantuan pusat sehingga faktor ketergantungan Kabupaten ini kepada pemerintah pusat

sangat tinggi. Hal ini menunjukkan, bahwa Kabupaten Bireuen selama ini dalam

pembiayaan administrasi pemerintahan dan pembangunan masih sangat tergantung dari

Pemerintah Pusat, terutama untuk belanja pegawai berupa gaji yang masih diharapkan dari

Pemerintah Pusat.Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Bireuen telah melakukan

langkah–langkah kebijakan untuk meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten.Adapun

langkah–langkah kebijakan yang telah diambil dalam rangka meningkatkan penerimaan

Pendapatan Asli adalah melalui usaha instensifikasi dan ekstensifikasi. Usaha melalui

intensifikasi antara lain meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait serta

meningkatkan kinerja aparat Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten (SKPK) Pendapatan

Kabupaten Bireuen. Sedangkan langkah-langkah usaha ekstensifikasi pendapatan Bireuen

adalah melalui pemungutan pajak dan Zakat.

Dalam mendukung pengelolaan keuangan Derah Kabupaten, tidak akan terlepas

dari pendapatan daerah Kabupaten. Pendapatan dalam proses pengelolaan harus

dituangkan terlebih dahulu dalam APBK. Tanpa diketahuinya sumber-sumber pendapatan

daerah Kabupaten, maka pengelolaan keuangan Kabupaten tidak akan dapat dikelola

secara sempurna. Setelah itu, baru diikuti dengan langkah-langkah lainnya, sesuai aturan

yang berlaku.Adapun dalam mendukung pendapatan tetap harus dilakukan secara optimal,

dengan harapan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten secara

optimal.

Pendapatan Kabupaten Bireuen terdiri atas tiga komponen yaitu pertama,

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten; kedua, Dana Perimbangan dan ketiga,Lain

Lain Pendapatan Yang Sah.Jumlah masing masing komponen dari Pendapatan Daerah

KabupatenBireuen tersebut.

III.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Proyeksi belanjamerupakan semua kewajiban Kabupaten yang diakui sebagai

pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.Analisis

belanja Kabupaten digunakan untuk melihat realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan

pengeluaran pembiayaan Kabupaten pada periode tahun anggaran sebelumnya. Analisis ini



kemudian dapat digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan

pengeluaran pembiayaan dimasa yang akan datang.

Proyeksi belanja diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kinerja aparatur dan

kesejahteraan masyarakat sebagai kewajiban Daerah Kabupaten, yang diwujudkan melalui

peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang,

perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman umum, dan sosial, fasilitas

sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Mengacu pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja Tahun Anggaran 2018-2022, disusun

menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari

inputyang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap organisasi perangkat

Kabupaten dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk

meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi

penggunaan anggaran.

Proyeksi belanja Kabupaten Bireuen tahun 2018-2022 diarahkan pada upaya

peningkatan proporsi belanja yang memihak kepentingan publik, disamping tetap menjaga

eksistensi penyelenggaraan pemerintahan.Dalam penggunaannya, belanja harus tetap

mengedepankan efisiensi, efektivitas, dan penghematan sesuai dengan prioritas, yang

diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah

kabupaten.Dalam pengelolaan belanja daerahKabupaten, ada beberapa isu penting yang

perlu dihadapi dan yang merupakan misi pembangunan Kabupaten Bireuen 5 tahun ke

depan dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.9

Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Tahun 2018 sd 2022Kabupaten Bireuen

No. Uraian

Rata-Rata

Pertumbuhan

(%)

Tahun

2018 2019 2020 2021 2022

1 PENDAPATAN 8.45 1,719,536,778,357.00 1,834,838,979,702.20 1,960,400,332,416.79 2,097,292,610,660.71 2,246,710,111,522.16

1.1 Pendapatan Asli Daerah 6.55 104,685,100,430.00 111,543,719,259.87 118,858,145,258.06 126,659,092,216.02 134,979,370,864.09

1.1.1 Pajak daerah 6.31 20,937,020,084.00 22,258,146,051.30 23,662,635,067.14 25,155,747,339.87 26,743,074,997.02

1.1.2 Retribusi daerah 5.52 20,937,020,085.00 22,093,441,494.36 23,313,735,912.90 24,601,431,259.82 25,960,250,313.07

1.1.3 Hasil pengelolaan keuangan daerah

yang dipisahkan 7.43 20,937,020,086.00 22,491,593,827.39 24,161,594,669.07 25,955,593,073.25 27,882,795,858.94

1.1.4 Lain-lain PAD yang sah 6.00 20,937,020,087.00 22,193,241,292.22 23,524,835,769.75 24,936,325,915.94 26,432,505,470.89

1.1.5 Zakat 7.50 20,937,020,088.00 22,507,296,594.60 24,195,343,839.20 26,009,994,627.13 27,960,744,224.17

1.2 Dana Perimbangan 5.56 1,096,715,480,000.00 1,151,140,682,636.28 1,209,467,023,045.19 1,272,053,254,238.56 1,339,294,732,040.35

1.2.1 Dana bagi hasil pajak /bagi hasil

bukan pajak 2.92 20,748,478,000.00 21,354,333,557.60 21,977,880,097.48 22,619,634,196.33 23,280,127,514.86

1.2.2 Dana alokasi umum 3.06 802,618,535,000.00 827,178,662,171.00 852,490,329,233.43 878,576,533,307.98 905,460,975,227.20

1.2.3 Dana alokasi khusus 10.70 273,348,467,000.00 302,607,686,907.68 334,998,813,714.28 370,857,086,734.25 410,553,629,298.29

1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang

Sah 13.24

518,136,197,927.00 572,154,577,806.05 632,075,164,113.54 698,580,264,206.14 772,436,008,617.72

1.3.1 Hibah 15.75 54,715,488,000.00 63,333,177,360.00 73,308,152,794.20 84,854,186,859.29 98,218,721,289.62

1.3.2 Dana darurat 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.3.3 Dana bagi hasil pajak dari provinsi

dan Pemerintah Daerah lainnya **) 14.61 38,370,975,927.00 43,978,510,348.97 50,405,529,851.37 57,771,793,983.85 66,214,563,956.65

1.3.4 Dana penyesuaian dan otonomi

khusus***) 9.36 425,049,734,000.00 464,842,890,097.08 508,361,481,467.97 555,954,283,363.00 608,002,723,371.44

1.3.5 Bantuan keuangan dr provinsi atau

pemerintah lain nya 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00

2 BELANJA DAERAH 7.17 1,836,716,894,023.00 1,926,930,718,788.01 2,023,572,263,788.34 2,127,142,606,704.39 2,238,188,667,686.15

2.1 Belanja Tidak langsung 7.53 1,222,755,702,867.00 1,268,002,532,946.60 1,316,281,860,361.04 1,367,832,012,725.38 1,422,916,423,691.87

2.1.1 Belanja Pegawai 6.12 705,139,098,307.68 748,293,611,124.11 794,089,180,124.91 842,687,437,948.55 894,259,909,151.00

2.2.2 Belanja Bunga 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00

2.2.3 Belanja Subsidi 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00

2.2.4 Belanja Hibah 20.40 7,949,400,000.00 9,571,077,600.00 11,523,577,430.40 13,874,387,226.20 16,704,762,220.35



No. Uraian

Rata-Rata

Pertumbuhan

(%)

Tahun

2018 2019 2020 2021 2022

2.2.5 Belanja Bantuan Sosial 15.83 2,300,004,000.00 2,664,094,633.20 3,085,820,813.64 3,574,306,248.43 4,140,118,927.56

2.2.6 Belanja Bagi Hasil 0.00 3,300,347,607.40 3,300,347,607.40 3,300,347,607.40 3,300,347,607.40 3,300,347,607.40

2.2.7 Belanja Bantuan Keuangan 0.00 500,261,530,452.92 500,261,530,452.92 500,261,530,452.92 500,261,530,452.92 500,261,530,452.92

2.1.8 Belanja Tidak Terduga 2.80 3,805,322,499.00 3,911,871,528.97 4,021,403,931.78 4,134,003,241.87 4,249,755,332.65

2.2 Belanja Langsung 6.82 613,961,191,156.00 658,928,185,841.41 707,290,403,427.30 759,310,593,979.01 815,272,243,994.27

2.1.1 Belanja Pegawai 5.00 104,849,831,623.00 110,092,323,204.15 115,596,939,364.36 121,376,786,332.58 127,445,625,649.20

2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.91 230,282,638,028.00 246,195,168,315.74 263,207,254,446.35 281,394,875,728.60 300,839,261,641.44

2.2.3 Belanja Modal 8.54 278,828,721,505.00 302,640,694,321.53 328,486,209,616.59 356,538,931,917.84 386,987,356,703.63

Surplus/Defisit

3 PEMBIAYAAN 6.93 21,694,295,776.00 23,197,710,473.28 24,805,311,809.07 26,524,319,917.44 28,362,455,287.72

3.1 Penerimaan Pembiayaan 6.93 21,694,295,776.00 23,197,710,473.28 24,805,311,809.07 26,524,319,917.44 28,362,455,287.72

3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Tahun Anggaran Sebelumnya (SIlPA) 6.93 21,694,295,776.00 23,197,710,473.28 24,805,311,809.07 26,524,319,917.44 28,362,455,287.72

3.1.2 Penerimaan Kembali Investasi Non

Permanen Lainnya

3.2 Pengeluaran Pembiayaan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan -

3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi

Pemerintah daerah) -

3.3.3 Pembayaran Pokok Pinjaman dalam

Negeri -

3.3.4 Pengeluaran Investasi Non Permanen

Lainnya -

3.3.5 Pembayaran Kegiatan lanjutan -

3.3.6 Penggunaan SILPA yang telah

diterbitkan -

Sumber :BPKD 2017



Berdasarkan Tabel 3.7 diatas dapat dianalisis bahwa proyeksi anggaran

pendapatan belanja Kabupaten Bireuen untuk tahun 2018-2022 sebagai berikut.

Berdasarkan hasil analisis tersebut diketahui proyeksi anggaran pendapatan Belanja

Kabupaten Bireuen tahun 2018 berjumlah Rp 1,719,536,778,357.00 dan terus mengalami

peningkatan menjadi pada tahun 2022 mencapaiRp 2,246,710,111,522.16. Sedangkan

untuk belanja daerah pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 1,836,716,894,023.00. dan untuk

tahun 2022 adalah sebesar Rp. 2,238,188,667,686.15, selanjutnya pembiayaan tahun 2018

Rp. 21, 694,295,776.00 sedangkan untuk 2022 adalah sebesar Rp. 28,362,455,287.72.

III.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

perubahan kedua atas Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-

undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat

dan Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan

bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundangundangan dengan memperhatikan

rasa keadilan dan kepatutan. Prinsip pengelolaan keuangan ini tercermin pada proses

penyusunan anggaran Daerah Kabupaten, struktur pendapatan dan struktur belanja Daerah

Kabupaten. Pada bagian ini akan dikemukakan kerangka pendanaan untuk menentukan

arah kebijakan umum pendapatan dan belanja Bireuen untuk anggaranlima tahun yang

akan dating kedalam Rencana Pembanguan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK)

Bireuen tahun 2018-2022. Prediksi kemampuan keuangan ini merupkan kapasitas

keuangan yang bersifat indikatif, yakni tidak kaku dan disesuaikan dengan kondisi terkini

disaat perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya.



Tabel 3.10

Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

Untuk Mendanai Pembangunan Daerah

Kabupaten Bireuen

No. Uraian Tahun

2018 2019 2020 2021 2022

1 Pendapatan 1,719,536,778,357.00 1,834,838,979,702.20 1,960,400,332,416.79 2,097,292,610,660.71 2,246,710,111,522.16

2 Pencairan dana cadangan (sesuai

Perda) - - - - -

3 Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran 21,694,295,776.00 23,197,710,473.28 24,805,311,809.07 26,524,319,917.44 28,362,455,287.72

Total penerimaan 1,741,231,074,133.00 1,858,036,690,175.48 1,985,205,644,225.86 2,123,816,930,578.16 2,275,072,566,809.88

Dikurangi:

4 Belanja Tidak langsung 1,222,755,702,867.00 1,268,002,532,946.60 1,316,281,860,361.04 1,367,832,012,725.38 1,422,916,423,691.87

5 Pengeluaran Pembiayaan 0.00

Kapasitas riil kemampuan keuangan 1,836,716,894,023.00 1,926,930,718,788.01 2,023,572,263,788.34 2,127,142,606,704.39 2,238,188,667,686.15

Sumber :BPKD 2017



Berdasarkan Tabel 3.10diatas bahwa, proyeksi pendapatan dan belanja serta

pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat serta prioritas utama, maka dapat diproyeksi

kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai program dan

kegiatan selama lima tahun ke depan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Kabupaten Bireuen tahun 2018-2022. Perkiraan kapasitas kemampuan keuangan daerah

yang disajikan diatas ini merupakan kapasitas keuangan yang bersifat indikatif, dalam

artian tidak kaku dan disesuaikan dengan kondisi dan informasi terkini pada saat

perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya. Dari hasil proyeksi kapasitas riil

kemampuan keuangan Kabupaten Bireuen diketahui pada tahun 2018 diperkirakan

berjumlah Rp 1.836.716.894.023,00 dan terus mengalami peningkatan sampai pada akhir

periode RPJMK tahun 2018-2022 berjumlah Rp 2.238.188.667.686,15. Selanjutnya

kapasitas riil kemampuan keuangan yang tersedia tersebut Tabel 3.8 dipergunakan untuk

membiayai Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas I, Prioritas II, dan Prioritas III.

Pengalokasian dana pada prioritas III akan dipenuhi, setelah pemenuhan dana pada

prioritas I dan Prioritas II terlebih dahulu. Adapun rencana pengeluaran terhadap masing-

masing prioritas tersebut dapat dijelaskan sebagi berikut:

a. Prioritas I, yaitu berkaitan dengan alokasi belanja tidak langsung, seperti belanja

pegawai, tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS), belanja hibah, belanja

bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kecamatan dan belanja tidak terduga.

b. Prioritas II, adalah berkaitan langsung dengan kepentingan publik, bersifat

monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan menilai manfaat yang

tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi

pada capaian visi/misi daerah. Program pembangunan Kabupaten Bireuen yang

menjadi unggulan kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMK dan

amanat/kebijakan Nasional yang definitif, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan

20 (dua Puluh) persen dan kesehatan sebesar 10 (sepuluh) persen. Prioritas II juga

diperuntukkan bagi pruoritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang merupakan penjabaran belanja langsung yang terdiri dari

belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang/jasa.

c. Prioritas III, yaitu dengan program prioritas di tingkat Satuan Kerja Perangkat

Kabupaten (SKPK) yang merupakan penjabaran dari masing-masing urusan/bidang

urusan yang berdampak luas pada masing-masing kelompok masyarakat yang

dilayani. Hal ini disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang dihadapi



berkaitan dengan layanan dasar serta tugas pokok dan fungsi SKPK, termasuk

peningkatan kapasitas kelembagaan dan administrasi perkantoran serta program

pendukung lainnya untuk peningkatan pelayanan SKPK.

Untuk mengetahui secara lebih terperinci mengenai perkembangan rencana

penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan Kabupaten Bireuen tahun 2018-2022

berdasarkan masing-masing prioritas dapat dilihat pada Tabel 3.11dibawah ini.



Tabel 3.11

Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

Kabupaten Bireuen

No Uraian Proyeksi

2018 (Rp.) % 2019 (Rp.) % 2020 (Rp.) % 2021 (Rp.) % 2022 (Rp.) %

Kapasitas riil kemampuan

keuangan 1,836,716,894,023.00 100 1,926,930,718,788.01 2,023,572,263,788.34 2,127,142,606,704.39 2,238,188,667,686.15

Prioritas I 495,913,561,386.21 27 539,540,601,260.64 28 607,071,679,136.50 30 701,957,060,212.45 33 783,366,033,690.15 35

Prioritas II 1,267,334,656,875.87 69 1,329,582,195,963.73 69 1,355,793,416,738.19 67 1,361,371,268,290.81 64 1,365,295,087,288.55 61

Prioritas III 73,468,675,760.92 4 57,807,921,563.64 3 60,707,167,913.65 3 63,814,278,201.13 3 89,527,546,707.45 4

Sumber :BPKD 2017

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH - jdih.bireuenkab.go.idjdih.bireuenkab.go.id/wp-content/source/BAB 3 GAMBARAN KEUANGAN... · GAMBARAN KEUANGAN DAERAH ... Kerangka pengelolaan keuangan

Documents