BAB III - 2. Organisasi & Manajemen

Laporan Akhir Penelitian dan Pengkajian Alih Status Desa Menjadi Kelurahan-Kabupaten Kulon Progo 2005STPMD “APMD” Yogyakarta

2. ORGANISASI DAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA

A. Pengantar

Salah satu ciri organisasi modern adalah penyelenggaraan

organisasi yang dibimbing dengan sebuah perencanaan strategis

(Renstra) organisasi yang disusun secara realistis. Realitas

perencanaan itu, dibuat atas dasar pertimbangan kekuatan dan

peluang serta hambatan dan ancaman yang ada baik dalam

internal organisasi maupun lingkungan eksternal organisasi.

Demikian pula dalam penyelenggaraan organisasi Pemerintahan

Desa, renstra desa akan membantu sekaligus membimbing

organisasi Pemerintah Desa dengan segenap kekuatan dan

potensinya dalam rangka mencapai tujuan.

Aktivitas manajemen dan administrasi Pemerintah Desa,

termasuk di dalamnya pelayanan publik bidang administrasi akan

memiliki tujuan dan manfaat yang jelas dalam mendukung kinerja

Pemerintah Desa secara umum, ketika dilaksanakan berdasarkan

renstra yang telah disusun sebelumnya. Namun kenyataan bahwa,

belum ada Pemerintah Desa di Kababupaten Kulon Progo yang

memiliki Renstra Desa. Dengan demikian perencanaan tersebut

belum menggabarkan visi, misi, strategi, dan program-program

yang akan dicapai dan dilaksanakan, melainkan masih dalam

bentuk program kerja tahunan.

Organisasi dan manajemen, khususnya di lingkup

Pemerintahan Desa merupakan segenap aktivitas penataan kerja

sama dari sekelompok aparatur Pemerintah Desa, dalam rangka

pencapaian tujuan Pemerintahan Desa. Aktivitas pelayanan publik

bidang administrasi (civic service) sangat ditentukan oleh

keberhasilan aktivitas organisasi manajemen dalam organisasi

Pemerintahan Desa, yang terutama dimotori oleh para pemimpin

(Lurah).

156


Dalam konteks alih status Desa menjadi kelurahan, aspek

organisasi dan manejemen Pemerintah Desa menjadi salah satu

aspek penting yang harus dipertimbangkan oleh Pemerintah. Aspek

organisasi dan manajemen yang mendukung pelaksanaan

pemerintahan desa secara baik, sangat dimungkinkan menjadi

pertimbangan kuat untuk menentukan kebijakan alih status.

Sebaliknya aspek organisasi dan manajemen yang belum efektif

dan efisien justru akan mempersulit pelaksanaan pemerintahan

desa secara keseluruhan.

Untuk mengetahui kemungkinan-kemungkinan keberhasilan

alih status desa menjadi kelurahan, antara lain dapat diukur dari

indikator-indikator utama sebagai berikut:

1. Manajemen kepegawaian

Aktivitas manajemen kepegawaian akan mengukur

pengelolaan kepegawaian meliputi aktivitas rekrutmen

kepegawaian, penempatan, pengembangan, kompensasi,

promosi-mutasi, sampai dengan PHK (purnatugas).

2. Sarana-prasarana pelayanan

Sarana-prasarana dibutuhkan dalam pelaksanaan kinerja

Pemerintah Desa, khususnya dalam pelayanan publik bidang

administrasi. Kelengkapan administrasi seperti alat kerja

(tempat pelayanan, komputer, alat komunkasi, alat transportasi,

dan lain-lain), serta kemampuan mengperasionalkan dalam

kinerja, akan menjadi ukuran evektifitas sarana-prasarana.

3. Tingkat kebutuhan pelayanan administrasi

Salah satu ciri dari masyarakat perkotaan adalah tingkat

kebutuhan pelayanan publik, termasuk pelayanan bidang

administrasi yang makin tinggi. Kompleksitas masyarakat dan

tingkat kebutuhan serta kepentingan masyarakat yang makin

157


tinggi ikut menentukan tinggi-rendahnya kebutuhan pelayanan

kepada masyarakat oleh Pemerintah Desanya.

4. Kemampuan pelayanan

Sebagai konsekuensi dari makin tingginya tingkat kebutuhan

dan kepentingan masyarakat dalam pelayanan publik, maka

dengan sendirinya Pemerintah Desa harus memberikan

pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Dalam hal ini

pelayanan bukan lagi sekedar warga atas pemerintah desanya

melainkan kebutuhan Pemerintah Desa untuk mendapatkan

legitimasi dimana masyarakatnya. Kecepatan, ketepatan,

efisiensi, dan lain-lain dalam pelayanan menjadi ukuran kualitas

pelayanan.

B. Pola dan struktur organisasi Pemerintah Desa

Pola organisasi yang digunakan di Desa Kabupaten Kulon

Progo adalah pola maksimal struktur terdiri dari 4 Bagian dan 1

Sekretaris BPD yang kedudukannya sejajar dengan Kepala bagian.

Adapun Struktur Organisasi Pemerintah Desa secara umum adalah

sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESADI KABUPATEN KULON PROGO

( Perda Kulon Progo Nomor : 2 Tahun 2001 )

Kepala Desa BPD

Carik

K.B Pem K.B Bang K.B.Pend K.BMas Sek.BPD

158


Dukuh

Keterangan garis : : Garis perintah: Garis koordinasi

Keterangan istilah :BPD : Badan Perwakilan DesaK.B Pem : Kepala Bagian PemerintahanK.B Bang : Kepala Bagian PembangunanK.B Pend : Kepala Bagian PendapatanK.B Mas : Kepala Bagian KemasyarakatanSek BPD: Sekretaris BPD

1. Susunan Organisasi Pemerintah Desa

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo

Nomor: 2 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Pemerintah Desa, maka dapat dideskripsikan mengenai organisasi

Pemerintah Desa, sebagai berikut :

1. Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari Lurah dan

Pamong Desa;

2. Pamong Desa terdiri dari :

a. Unsur Staff, yaitu Sekretariat Desa yang dipimpin oleh

Carik;

b. Unsur Pelaksana, yaitu unsur pelaksana teknis lapangan

yang terdiri dari Kepala Bagian Pemerintahan, Kepala Bagian

Pembangunan, Kepala Bagian Kemasyarakatan, dan Kepala

Bagian Pendapatan;

c. Unsur Wilayah, yaitu Pedukuhan yang dipimpin oleh

Dukuh.

2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

a. Lurah Desa

159


1. Kedudukan

Lurah berkedudukan sebagai pimpinan Pemerintah Desa

dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya,

bertanggungjawab kepada rakyat melalui Badan Perwakilan

Desa, dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada

Bupati.

2. Tugas dan Kewajiban

a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;

b. Membina kehidupan masyarakat desa;

c. Membina perekonomian desa;

d. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat

desa;

e. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa;

f. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan, dan

dapat menunjuk kuasa hukumnya;

g. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa dan bersama

dengan BPD menetapkan Peraturan Desa;

h. Menjaga kelestarian adat-istiadat yang hidup dan

berkembang di desa; dan;

i. Melaksanakan kerjasama antar desa dengan persetujuan

BPD.

3. Fungsi

a. Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Desa;

b. Pelaksanaan kewenangan untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat desa;

c. Peningkatan perekonomian dan kesejahteraan

masyarakat desa;

160


d. Pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan oleh

Pemerintah, Pemerintah Propinsi DIY dan atau Pemerintah

Daerah;

e. Pembinaan dan pelestarian adat istiadat yang hidup

dan berkembang di desa;

f. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Lurah wajib

berikap dan bentindak adil serta tidak diskriminatif dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat

b. Sekretariat Desa

1. Kedudukan

Sekretariat Desa berkedudukan sebagai unsur staf yang

membantu Lurah dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya

yang dipimpin oleh Carik.

2. Tugas pokok

a) Melakukan ketata-usahaan, kearsipan, perpustakaan,

personalia Pamong Desa, perlengkapan dan rumah tangga;

b) Menyelenggarakan tata usaha dan menjalankan administrasi

Desa serta memberikan pembinaan teknis administratif

kepada seluruh satuan organisasi Pemerintah Desa dan

pelayanan administrasi kepada masyarakat;

c) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

3. Fungsi

a. Pelaksanaan urusan surat menyurat dan kearsipan;

b. Pelaksanaan rencana dan pelaporan kegiatan Pemerintah

Desa;

161


c. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga

Pemerintah Desa;

d. Pelayanan administrasi Pemerintah Desa;

e. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa dan Rancangan

Keputusan Lurah Desa.

Dalam melaksanakan tugasnya, Carik dapat dibantu oleh staf

sesuai dengan beban kerja, kemampuan keuangan desa, dan

ketentuan yang berlaku

c. Kepala Bagian Pemerintahan

1. Tugas

Kepala Bagian Pemerintahan mempunyai tugas

Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan

pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban desa, melaksanakan

administrasi penduduk, administrasi pertanahan, dan

memfasilitasi kegiatan sosial politik serta melaksanakan tugas-

tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

2. Fungsi

a. Penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeliharaan

ketentaraman dan ketertiban Desa;

b. Penyusunan rencana dan pelaksanaan administrasi

kependudukan;

c. Penyusunan rencana dan pelaksanaan administrasi

pertanahan;

d. Penyusunan rencana dan pelaksanaan fasilitasi kegiatan

sosial politik;

e. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan

Pemerintahan Desa.

162


d. Kepala Bagian Pembangunan.

1. Tugas

Kepala Bagian Pembangunan mempunyai tugas

merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan

pembangunan desa, pengelolaan sarana dan prasarana

perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat Desa, serta

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

2. Fungsi

a. Perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa;

b. Peningkatan kegiatan serta pengembangan sarana dan

prasarana;

c. Pelaksanaan, Pengelolaan dan pengendalian administrasi

pembangunan desa;

d. Pelaporan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan

pembangunan desa

e. Kepala Bagian Kemasyarakatan.

1. Tugas

Kelpala Bagian Kemasyarakatan mempunyai tugas

merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan

pembinaan mental spritual keagamaan dan kepercayaan

terhadap Tuhan Yang Maha Esa, nikah, talak, cerai dan rujuk,

sosial, pendidikan, kebudayaan, pemuda, olahraga, wanita,

kesehatan masyarakat, dan kesejahteraan keluarga, serta

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

163


2. Fungsi

a. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan keagamaan;

b. Pencatatan dan pelayanan administrasi nikah, talak, cerai,

dan rujuk;

c. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang sosial;

d. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang

pendidikan dan kebudayaan;

e. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang pemuda,

olahraga, dan wanita;

f. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang

kesejahteraan dan kesehatan masyarakat;

g. Pelaporan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan

kemasyarakatan;

h. Pelaporan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan adat

istiadat dan kebiasaan masyarakat.

f. Kepala Bagian Pendapatan

1. Tugas

Kepala Bagian Pendapatan mempunyai tugas menyiapkan

bahan penyusunan, perhitungan, dan perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa, mengelola dan mengadministrasi

keuangan desa, dan menggali sumber Pendapatan Asli Desa,

serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

2. Fungsi

a. Penyiapan bahan penyusunan, perhitungan, dan perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

b. Pengelolaan administrasi keuangan desa dan penggalian

sumber-sumber Pendapatan Asli Desa;

164


c. Perencanaan dan pelaksanaan program peningkatan

pendapatan desa;

d. Pendataan potensi kekayaan desa;

e. Peningkatan dan pengembangan sumber pendapatan desa;

f. Pelaporan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan

pendapatan desa.

g. Pedukuhan

Pedukuhan adalah bagian wilayah desa yang merupakan

lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa. Pedukuhan

dipimpin oleh seorang Dukuh yang merupakan pembantu Lurah

dalam wilayah Pedukuhan. Dukuh berkedudukan di bawah dan

bertanggungjawab langsung kepada Lurah.

1. Tugas

Dukuh mempunyai tugas membantu Lurah dalam

melaksanakan tugas kegiatan Lurah di wilayah kerjanya,

melaksanakan kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan,

dan kemasyarakatan, serta membina ketenteraman dan

ketertiban di wilayah kerjanya, melaksanakan Peraturan Desa di

wilayah kerjanya, melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada

Lurah dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Lurah.

2. Fungsi

a. Membantu pelaksanaan tugas Lurah di wilayah kerjanya;

b. Pelaksanaan kegiatan di bidang pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan, serta membina

ketenteraman dan ketertiban di wilayah kerjanya;

c. Pelaksanaan Peraturan Desa dan Keputusan Lurah di

wilayah kerjanya;

165


d. Pelaporan pelaksanaan tugas di wilayah kerjanya.

h. Sekretariat BPD

Berdasarkan Perda Kababupaten Kulon Progo Nomor: 3

Tahun 2001 Tentang Badan Perwakilan Desa pasal 35, dapat

diuraikan mengenai Sekretariat BPD, yakni sebagai berikut :

a. Dalam pelaksanaan tugasnya Pimpinan BPD dibantu oleh

Sekretariat BPD;

b. Sekretariat BPD dipimpin oleh seorang Sekretaris BPD dan

dapat dibantu oleh staf seseuai dengan kebutuhan, yang

diangkat oleh Pemerintah Desa atas persetujuan BPD, dan

bukan Pamong Desa.

i. Tata Kerja

Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugasnya

menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi di lingkup

Pemerintah Desa maupun antar Pemerintah Desa dengan

Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kondisi sosial budaya

masyarakat desa setempat. Secara terperinci ketentuan tata

kerja Pemerintah desa adalah sebagai berikut :

a. Lurah bertanggungjawab dalam memimpin, memberi

bimbingan, petunjuk, perintah, dan mengawasi serta

mengendalikan tugas bawahan;

b. Dalam rangka membimbing Pamong Desa, Lurah dapat

mengadakan rapat secara berkala;

c. Pamong Desa wajib mematuhi petunjuk dan perintah serta

bertanggungjawab kepada Lurah;

d. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas Lurah,

Pamong Desa berkewajiban untuk memberikan saran-saran

dan pertimbangan kepada atasan;

166


e. Setiap pimpinan satuan kerja di lingkungan Pemerintah Desa

wajib menyampaikan laporan tepat waktu sesuai dengan

bidang tugas masing-masing kepada atasannya;

f. Apabila Lurah berhalangan sementara, maka Carik mewakili

Lurah;

g. Dalam hal Lurah berhalangan tetap, ditunjuk pejabat yang

tata caranya diatur dalam Peraturan Daerahnya sendiri;

h. Apabila Pamong Desa berhalangan sementara, maka

ditunjuk pejabat yang mewakili berdasarkan Keputusan

Lurah;

i. Dalam menjalankan tugas dan kewajiban, Lurah

bertanggungjawab kepada rakyat melalui Badan Perwakilan

Desa yang dituangkan dalam Laporan Pertanggungjawaban

Lurah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

j. Lurah wajib menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan

tugasnya kepada Bupati dengan tembusan Camat.

j. Kerancuan.

Memperhatikan Perda Nomor: 3 Tahun 2001, khususnya

Pasal 35, terdapat kerancuan :

a. Sekretaris BPD diangkat oleh Pemerintah Desa, artinya ia

diangkat oleh Lurah yang secara administratif-formal

seharusnya menjadi bagian pemerintah desa dan Pamong

Desa yang bertanggungjawab kepada Lurah sebagai

Pemimpin Desa.

b. Tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentiannya

menjadi satu bagian bersama dengan Pamong dan staf,

yakni Perda Nomor: 9 Tahun 2001. Dengan demikian dapat

diinterpretasikan bahwa, secara formal Sekretaris BPD

merupakan bagian dari Pamong Desa.

167


c. Akan tetapi karena ditentukan bahwa Sekretaris BPD bukan

Pamong Desa, maka ia tidak bertanggungjawab kepada

Lurah yang mengangkatnya, melainkan kepada Pimpinan

BPD. Sementara Pimpinan BPD secara formal tentu tidak

mempunyai kewenangan yang cukup, karena terkait

dengan kewenangan pemberianan sanksi sampai dengan

pemberhentian Sekretaris BPD ada pada Lurah. Dalam

Perda Nomor 9 Tahun 2001, antara lain ditentukan :

Tindakan penyidikan terhadap Sekretaris BPD

dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari

Lurah ( ps. 35 ayat 1).

Apabila terbukti secara hukum melakukan

pelanggaran, Sekretaris BPD diberhentikan dengan

Keputusan Lurah setelah mendapat persetujuan BPD.

d. Meskipun kedudukan Sekretaris BPD bukan sebagai Pamong

Desa, namun secara administratif maupun keuangan

didudukan sebagaimana Pamong Desa, antara lain karena

data persoanalia masuk dalam data Aparat Pemerintah Desa

dan ketentuan mengenai pendapatan saat ini disetarakan

dan dikelola dalam satu manajemen keuangan bersama

dengan Pamong Desa lainnya.

Jabatan Sekretaris BPD dalam konteks transisi saat ini dijabat

oleh mantan Kepala Urusan Umum yang dikonversikan menjadi

Sekretaris BPD. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, seharusnya

Sekretaris BPD mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas-tugas

kesekretariatan BPD. Namun sehubungan dengan agenda kegiatan

BPD yang sangat sedikit, dikebanyakan desa akhirnya Sekretaris

BPD melakukan tugas-tugas administratif sebagaimana Pamong

desa. Tetapi di beberapa desa Sekretaris BPD ada pula yang tidak

168


melaksanakan tugas seperti Pamong, sehingga aktivitas kerjanya

sangat sedikit.

B. Analisa Data

1. TEMON KULON

1. Perencanaan (administrasi dan pelayanan administrasi)

Perencanaan dalam organisasi Pemerintahan Desa Temon

Kulon belum dirumuskan dalam bentuk Renstra. Perencanaan

masih berupa program-program kerja tahunan yang dirumuskan

bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD dalam rakorbang

(musbangdes) yang selanjutnya menghasilkan program-program

pembangunan. Khusus bidang administrasi, tidak ada

perencanaan yang dibuat secara eksplisit untuk mengebangan

maupun target-target pelaksanaan yang hendak dicapai.

Aspirasi warga secara langsung tidak ada, tetapi aspirasi

itu dibawa oleh Dukuh yang kenmudian dibicarakan interlal

Pemerintah Desa. Selanjutnya rencara-rencana bidang

administrasi masih terbatas pada kesepakatan antara Pamong,

sehingga target dan ukuran yang akan dilakukan tidak jelas.

2. Pola dan Struktur Organisasi

Pola dan struktur organisasi Pemerintah Desa Temon

Kulon mengacu pada Perda Kabupaten Kulon Progo, yakni

struktur yang terdiri dari Lurah, Carik, empat Kabag dan

Dukuh-dukuh. Dikatakan oleh Kabag. Pemerintahan (16 Agustus

2005) bahwa, pola dan struktur sekarang ini sudah cukup

memadahi dan sesuai dengan kebutuhan pelayanan masyarakat.

Selain itu potensi internal Pemerintah Desa pun cukup

memadahi untuk melaksanakan struktur tersebut.

169


3. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam kaitannya dengan struktur organisasi yang telah

ditentukan, masing-masing unit/bagian sudah ditentukan

Tupoksi yang harus dilaksanakan oleh Pamong yang

menjabatnya. Tupoksi itu cukup dipahami dan dilaksanakan oleh

Lurah dan Pamong, namun dalam prakteknya pelakasanaanya

tidak bisa kaku persis seperti yang ditentukan. Situasi dan

kondisi pelaksanaan dilapangan sangat dibutuhkan fleksibilitas

dalam pelaksanaan Tupoksi, sehingga para Pamong bisa saling

membantu maupun saling menggantikan. Namun urusan

tertentu ada yang harus tetap dilakukan oleh Pamong yang

bersangkutan.

Tupoksi masing-masing unit sekaligus menggambarkan

pembangian tugas Lurah dan Pamong Desa. Ternyata

pembagian tugas itupun harus berjalan fleksibel agar pelayanan

kepada masyarakat dapat dilaksanakan dengan mudah dan

lancar, tanpa harus menunggu.

4. Tata hubungan antar unit kerja maupun dengan supra

desa

Tata hubungan dengan Pemerintah Kabupaten maupun

dengan Kecamatan pada prinsipnya sama sebagaimana terjadi

pada desa-desa lainnya. Selama ini Kabupaten melalui Dinas-

dinas terkait dan Kecamatan berhubungan dengan Pemerintah

Desa dengan lebih menekankan pada fungsi koordinasi.

Dalam konteks tata hubungan antara Pemerintah Desa

dengan BPD sudah berjalan dengan baik dan mengutamakan

hubungan partnership. Evaluasi selalu dilakukan terhadap

Pemerintah Desa, setidaknya dalam forum LPJ Lurah, dan

170


kalaupun terjadi kekurangan, BPD langsung memberi saran dan

masukan.

Selanjutnya hubungan Lurah dengan Pamong Desa

berjalan sebagaimana ditentukan dalam tata kerja antara Lurah

dengan Pamong. Aliran perintah dari Lurah kepada Pamong

berjalan fleksibel dengan mengutamakan fungsi koordinasi,

sedangkan pertanggujawaban Pamong terhadap Lurahpun

lebih fleksibel dan bersifat kolegial.

5. Koordinasi antar unit maupun dengan supra desa

Koordinasi Pemerintah Desa dengan Pemerintah

Kabupaten dan Kecamatan berjalan sebagaimana terjadi di

desa-desa lainnya. Forum-forum sering dibentuk oleh dinas-

dinas atau Kecamatan dengan Pemerintah Desa, sehingga

program-program pembangunan dan administrasi bisa ditindak

lanjuti dan dan dilaksanakan oleh Pemeronyah Desa. Adapun

koordinasi internal Pemerintah Desa dilakukan baik dalam rapat

rutin maupun insidental. Rapat koordinasi resmi selain

rakorbang, juga dilakukan rapat rutin setiap hari sabtu, baik

ada masalah atau tidak ada masalan. Selain itu sering pula

dilakukan koordinasi mendadak jika ada keperluan tertentu atau

jika ada pekerjaan yang harus segera diselesaikan.

6. Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh dinas terkait atau oleh

Kecamatan terhadap pelaksanaan pembangunan dan

pelaksanaan APBD, meskipun tindak lanju pengawasan tidak

ada ketentuan eksplisit. Selain itu pengawasan juga dilakukan

oleh BPD terhadap pelaksanaan Pemerintahan dan pelaksanaan

APBDes. Selama ini pengawasan BPD dirasakan cukup efektif

171


dan BPD sering memberikan saran-saran untuk perbaikan

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa maupun pelaksanaan

APBDes. Adapun pengawasan Lurah terhadap kinerja Pamong

Desa juga berjalan cukup evektif, meskipun pengawasan lebih

berifat koordinatif dan menggunakan pendekatan personal.

Pengawasan secara tegas dan tidak lanjut yang tegas memang

belum dapat dilakukan karena harus toleran terhadap

keterbatasan penghasilan Pamong Desa.

7. Rekrutmen dan Penempatan SDM

Rekrutmen Lurah berjalan demokratis melalui mekanisme

pemilihan oleh warga desa yang bersangkutan, sedangkan

Rekrutmen Pamong dilaksanakan melalui mekanisme seleksi.

Secara umum proses rekrutmen tidak ada indikasi KKN baik

Pemilihan Lurah maupun seleksi Pamong Desa, kecuali

pelaksanaan syukuran atas jadinya Lurah atau Pamong.

Untuk Pamong terdahulu seleksi dilakukan di Kabupaten,

sedangkan yang baru seleksi dilakukan di desa oleh team seleksi

yang terdiri dari Pemerintah Desa, BPD, dan tokoh masyarakat.

Sehingga kemungkinan KKN menjadi kecil karena banyak pihak

yang diawasi.

Hasil rekrutmen Pamong terdahulu tidak ada masalah

dalam hal kompetensi karena para Pamong sudah memiliki

pengalaman yang cukup lama. Sementara untuk Pamong yang

masih baru, misal Ka. Bag. Pendapatan masih harus adaptasi

dengan tugas dan kewajiban yang harus diemban. Tapi itu wajar

saja karena dia belum lama menjabat, dan dengan adanya

kerjasama saling membantu, maka pekerjaan tetap dapat

terlaksana dengan baik.

172


Pasca seleksi, penempatan terhadap calon terbaik

dilaksanakan sesuai formasi yang ada karena penempatan SDM

memang belum menggunakan perencanaan SDM.

Konsekuensinya, penempatan SDM menjadi relatif sulit untuk

menemtukan kualifikasi dan kualitas calon Pamong yang

dibutuhkan. Namun dengan adanya kerjasama yang baik,

kompetensi dapat dibangun melalui pengalaman dalam

pelaksanaan tugas sehari-hari.

8. Pengembangan SDM

Keterbatasan sumber dana desa menyebabkan kesulitasn

bagi upaya pengembangan SDM Pemerintah Desa. Sementara

upaya pengembangan oleh Pemerintah Kabupatenpun sangat

terbatas, sehingga fasilitasi dalam bentuk pelatihan misalnya,

kuantitas maupun kualitasnya masih terbatas. Pelatihan jarang

sekali dilakukan, kecuali sekedar ceramah-ceramah dalam

rangka memberikan pengarahan kepada Pemerintah desa.

Promosi dan mutasi tidak pernah dilakukan, sehingga

seorang Pamong akan berada pada jabatan yang sama selama

masa aktifnya, kecuali yang bersangkutan terpilih sebagai

Lurah. Dengan demikian harapan kenaikan pendapatanpun

sangat kecil, karena kemungkinan promosi memang tidak

diatur. Secara psikologis, makin lama seseorang menduduki

suatu jabatan, terlebih lagi dengan penghaslilan kecil, tentu

akan cenderung menurun kinerjanya.

9. Sistem kompensasi

Kompensasi yang diterima oleh Lurah dan Pamong terdiri

dari sumber-sumber sebagai berikut :

a. Bengkok

173


Lurah : 1,8 Ha

Carik : 1,5 Ha

Ka. Bag. : 1,2 Ha

Dukuh : 1,2 Ha

b. Bantuan dari Kabupaten (triwulanan)

Lurah : Rp. 350.000,-

Carik : Rp. 300.000,-

Ka. Bagian : Rp. 270.000,-

Dukuh : Rp. 225.000,-

c. Bantuan kesehatan dari APBDes

Dari semua sumber pendapatan, untuk Kabag. misalnya,

penghasilan rata-rata per bulan adalah Rp. 600.000,-. Namun

setiap bulannya dia juga harus mengeluarkan uang untuk

berbagai bentuk sumbangan, yang merupakan konsekuensi

sebagai Pamong yang rata-rata tidak kurang dari Rp. 300.000,-.

Dengan demikian penghasilan riil Pamong Desa adalah relatif

kecil dibandingkan dengan kebutuhan hidup dan keluarganya.

Untuk memenuhi kekurangan itu, umumnya Pamong

memiliki usaha sampingan, misalnya Lurah yang memiliki usaha

pertukangan kayu, Ka. Bag yang memiliki lahan pertanaian lain,

makelar kendaraan, dan lain-lain. Lurah (16 Agustus 2005)

mengatakah bahwa, juka tidak lincah bisnis, sudah jebol

kemarin-kemarin dan kebetulan sebelum jadi Lurah, secara

ekonomis sudah mapan. Meskipun demikian mereka masih

punya motivasi, setidaknya menanamkan sejarah bahwa, ia

pernah mengabdi pada masyarakat sebagai Pamong. Bagi

Pamong yang lain, motivasinya juga dari pada tidak bisa

kerjalainnya.

10. Evaluasi kinerja Pamong

174


Kinerja Pemerintah Desa secara langsung diawasi oleh

BPD, dimana pengawasan oleh BPD sudah cukup efektif dengan

mengededepankan fungsi partnersip, sehingga konflik tidak

terjadi antara Pemerintah Desa dengan BPD. Adapun

pengawasan Lurah terhadap para Pamongnya sudah efektif

karena rasa pekewuh tinggi, sehingga disiplin pada tingkatan

Kabag. sudah cukup tinggi. Untuk Dukuh ada yang kurang

disiplin, dan sudah sering ditegur. Meskipun demikian sanksi

bagi tindakan indisepliner Pamong belum pernah dilakukan.

11. Purnatugas

Sebagaimana ketentuan Perda Kab. Kulon Progo, apabila

seorang Pamong habis masa jabatannya, maka ia akan

menerima purnatugas berupa bengkok seluas 1/5 dari

bengkoknya semasa aktif. Luas bengkok untuk purnatugas itu

dirasakan kurang, sehingga ada kekhawatiran bahwa, setelah

purnatugas nantinya tidak akan terjamin mengenai

kelangsungan kesejahteraanya.

12. Data Pamong

No

Nama JabatanUmur(Th)

Pendikan

Masa Kerja(Th)

1 Drs. Wahyono Lurah 39 Sarjana 42 Siti Amirin Carik 52 SLTP 153 Hadi Prayitno Ka.Bag.

Pemerint.51 SLTP 16

4 Yumari Ka.Bag. Pembang.

50 SLTA 14

5 Retno Sukoco Ka.Bag. Kemasy. 38 SLTA 146 Sih Adi Mulyanto Ka.Bag.

Pendapatan38 Sarjana 1

175


7 Sarikem Sek. BPD 37 SLTA 38 Mitro Hasan Dukuh SLTP9 Ngadino Dukuh SD10 Wahyono Dukuh SLTP11 Cipto Wardoyo Dukuh SLTP

Sumber data : Pemdes Temon Kulon Tahun 2005

13. Kemampuan memberi pelayanan kepada masyarakat

Untuk keperluan pelayanan masyarakat khususnya bidang

administrasi dapat dikatakan bahwa kemampuan para Pamong

Desa Temon Kulun sudah cukup memadahi, karena rata-rata

masa kerja yang sudah lama. Sedangkan yang masih baru hanya

1 orang, namun menurut Ka. Bag. Pemerintahan, Pamong yang

masih baru sudah cepat menyesuaikan, barangkali karena yang

bersangkutan adalah sarjana.

Salah satu tokoh masyarakat Desa Temon Kulon (28 Juli

2005) menyatakan bahwa, Pamong yang ada sebagian besar

sudah tua-tua dan sudah bertahun-tahun menjabat Pamong

Desa. Jadi sudah mumpuni dalam melayani masyarakat,

sementara Pak Lurah yang masih relatif muda juga cepat belajar

dengan Pamong yang lain. Selain itu menurut Ka. Bag.

Pemerintahan bahwa, di lihat dari ekebutuhan pelayanan

administrasi memang belum tinggai, karena tiap hari yang

datang minta pelayanan tidak banyak. Kecuali jika ada

pendaftaran PNS, barulah banyak yang minta pelayanan.

Dengan demikian kemampuan yang ada sekarang sudah cukup

memenuhi untuk pelayanan.

14. Kepuasan Masyarakat

Pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Desa sudah

baik dan memuaskan masyarakat. Demikian pendapat seorang

176


tokoh masyarakat. Diukung pendapat Dukuh Kaligondang

bahwa, selama dia menjabat 5 tahun ternyata kepemimpinan

Pak Lurah Wahyuno lebih bijaksana daripada yang dulu. Kalau

yang dulu sukanya ngatur dan otoriter. Jika masyarakat sangat

membutuhkan untuk surat-menyurat, biasanya Pak Lurah

langsung menandatangani. Selain itu pelayanan yang sekarang

tidak ada indikasi KKN.

15. Sarana kerja Pemerintah Desa

Sarana kerja pokok yang dimiliki oleh Pemerintah Desa

Temon Kulon antara lain : 1 unit komputer, 5 unit mesin ketik, 1

unit telephon, dan 1 unit sepeda motor dinas. Sayangnya

Pamong yang bisa mengoperasikan komputer baru satu orang,

sehingga yang lain hanya bisa menggunakan mesin ketik

manual. Meskipun demikian karena pelayanan belum begitu

tinggi, sehingga kemampuan dalam memanfaatkan tehnologi

yang masih terbatas belum ,menyebabkan tertundanya

pekerjaan pelayanan administrasi kepada masyarakat.

16. Akuntabilitas kepada masyarakat

Perkebangan pelaksanaan administrasi Pemerintahan

Desa tidak secara eksplisit dilaporkan kepada warga, tetapi

prosedur dan sarat-sarat pelayanan disampaikan kepada warga

baik secara langsung saat warga datang ke Kantor kelurahan,

atau melaui Dukuh-dukuh yang menyampaikan dalam forum-

forum warga. Adapun hasil pelaksanaan administrasi

Pemerintahan Desa tidak disampaikan kepada masyarakat,

karena disisi lain juga tidak ada permintaan atau protes dari

masyarakat, kerena mereka sudah puas.

177


2. DESA BENDUNGAN

1. Perencanaan

Perencanaan belum dibuat dalam bentuk Rencana

Strategis Desa, kecuali dalam bentuk program-program

pembangunan dan rencana anggaran yang tersusun dalam

APBDes. Rencana itu dibicarakan bersama dan ditetapkan

bersama dengan BPD pada setiap awal tahun anggaran. Khusus

untuk perencanaan dan pengembangan bidang organisasi dan

manajemen, atau lebih konkrit dalam bentuk rencana

pengembangan administrasi Pemerintahan Desa belum

dirumuskan. Menurut Ka. Bag. Pemerintahan Desa Bendungan

(16 Agustus 2005), perencanaan itu ada dan dimusyawarahkan

dengan BPD serta mendengarkan aspirasi masyarakat yang

disampaikan secara informal. Perencanaan itu disampaikan

dalam rapat koordinasi dengan BPD, yang kemudian

menghasilkan prosedur dan syarat pelayanan administrasi.


Pola dan struktur organisasi yang dilaksanakan di Desa

Bendungan adalah mengacu pada Perda Kabupaten, yang

menggambarkan pengoganisasian dalam organisasi

pemerintahan Desa, yakni sebagai berikut :

a. Lurah

b. Carik

c. Ka. Bag. Pemerintahan

d. Ka. Bag. Pembangunan

e. Ka. Bag. Kemasyarakatan

f. Ka. Bag. Pendapatan

g. Dukuh-dukuh terdiri dari 12 Dukuh

178



Tupoksi masing-masing jabatan mengacu pada Perda

Kabupaten Kulon Progo tentang susunan organisasi

Pemerintahan Desa. Tupoksi masing-masing jabatan telah

dipampang dipampang di dinding dengan harapan akan

dipahami dan dilaksanakan oleh para pejabatnya. Dalam

pelaksanaan Tupoksi itu, secara umum masing-masing pejabat

sudah melaksanakan dengan baik, namun realisasinya setiap

Pamong tidak kaku dalam melaksanakan Tupoksinya. Terdapat

kesepakatan secara tak tertulis di antara para Pamong untuk

saling membantu atau saling menggantikan, dalam

melaksanakan Tupoksi itu. Dengan demikian pelayanan kepada

masyarakat dapat dilaksanakan dengan lancar, karena

pelaksanaan pelayanan tidak harus menunggu Pamong yang

dituju, meskipun Pamong yang bersangkutan sedang tidak di

tempat.


desa

Tata kerja dalam bentuk alur perintah dan

pertanggungjawaban secara internal organisasi Pemerintah

Desa secara umum juga mengacu pada kententuan yang telah

dirumuskan dalam Perda Kabupaten Kulon Progo. Namun dalam

praktek pelaksanaan organisasi sehari-hari hubungan tata-kerja

itu menjadi sangat fleksibel. Alur perintah dan

pertanggungjawaban antara Lurah dengan para Pamongnya

lebih bersifat koordinatif dan personal. Sementara tata

hubungan antara unit horisontal dipastikan berjalan secara

koordinatif, yang tergambarkan dalam aktifitas kerjasama antar

Pamong.

179


Pertanggungjawaban secara formal lebih ditujukan

kepada BPD, yang ternyata terdapat hubungan yang kurang

serasi selama beberapa tahun. Hubungan demikian terjadi

karena peran BPD yang selama ini cenderung tampil arogan

tetapi kurang mengenatui fungsinya, sehingga BPD lebih

mengedepankan fungsi kontrolnya ketimbang partnershipnya.

Namun pada tahun terakhir, hubungan telah cair dan telah

terjadi sinkronisasi, karena Ketua BPD terakhir lebih

komunikatif dibanding dengan Ketua BPD sebelumnya.

Tata hubungan dengan pihak Pemerintah Kabupaten dan

Kecamatan juga lebih bersifat koordinatif. Pengarahan-

pengarahan cukup sering diberikan oleh dinas-dinas terkait

maupun Kecamatan. Perintah dari Pemerintah Kabupaten

mengalir baik melalui Dinas-dinas terkait maupun Kecamatan,

kepada Pemerintah Desa untuk melaksanakan berbagai aktifitas

pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan administrasi.


Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten maupun

kecamatan dilakukan antara lain dalam rapat koordinasi bidang

pembangunan dalam bentuk rapat UDKP dan Rakorbang. Rapat

koordinasi dengan Kabupaten dan Kecamatan juga dilakukan

secara periodik baik tiga bulanan maupun bulanan. Untuk

keperluan tertentu Pemerintah Desa juga sering datang ke

Kecamatan maupun dinas terkait untuk keperluan koordinasi

baik secara formal maupun informal.

Rapat koordinasi secara rutin juga dilakukan setiap bulan

untuk membicarakan persoalan pembangunan, pemerintahan,

keamanan, dan lain-lain. Selain itu rapat koordinasi insidental

labih sering dilakukan untuk kepentingan-kepentingan

180


mendadak dan yang harus secepatnya diselesaikan. Koordinasi

insidental itu sering pula dilakukan dalam suasana non formal,

namun hasilnya sangat efektif untuk menyelesaikan berbagai

tugas.

6. Pengawasan

Pengawasan bersifat supervisi dilakukan oleh Pemerintah

Kabupaten maupun Kecamatan dilakukan meskipun

intensitasnya terbatas, karena hubungan antara Kabupaten dan

Kecamatan dengan Pemerintah Desa yang tidak bersifat

hierarkis. Secara formal pengawasan dilakukan oleh BPD

terhadap Pemerintah Desa, namun selama ini pengawasan bisa

dikatakan kurang efektif dan cenderung melahirkan konflik

antara BPD dengan Pemerintah Desa. BPD sering melakukan

kontrol dan teguran kepada Pemerintah Desa, namun dianggap

tidak proposional dan cenderung arogan. Namun setelah terjadi

pergantian Ketua BPD yang terakhir, kontrol BPD sudah

proporsional dan terjadi hubungan komunikasi intensif yang

mengedepankan patnership antara BPD dengan Pemerintah

Desa.

Pengawasan internal Pemerintah Desa sudah cukup

efektif dilakukan oleh Lurah, meskipun Lurah lebih menekankan

pada pendekatan personal terhadap para Pamong. Jika terdapat

indikasi indisipliner, lurah melakukan pendekatan dengan

memanggil Pamong yang bersangkutan untuk diajak berdiskusi

mengenai permasalahan yang dihadapi. Dari pendekatan itu

diharapkan muncul rasa “pakewuh”, yang kemudian akan

muncul upaya perbaikan. Dengan pengawasan seperti itu Lurah

Bendungan (16 Agustus 2005) mengatakan bahwa, para

Pamongnya sudah memiliki disiplin kerja yang cukup tinggi.

181



Rekrutmen dilakukan jika terdapat formasi dalam

Pemerintah Desa, dengan mengacu pada ketentuan yang

berlaku. Rekrutmen Lurah dilakukan melalui mekanisme

pemilihan langsung, sedangkan rekrutmen Pamong dilakukan

melalui mekanisme seleksi, baik administratif mapun

kemampuan. Untuk Pamong terdahulu. Rekrutmen dilakukan

oleh Kabupaten dan dilaksanakan di Kabupaten. Sedangkan

setelah pemberlakukan UU No. 22 Tahun 1999, pernah

dilakukan untuk rekrutmen Ka. Bag. Pendapatan. Seleksi itu

dilakukan oleh Team yang dibentuk di desa dan dilaksanakan di

desa. Selanjutnya Calon Pamong yang mendapatkan nilai

tertinggi diangkat menjadi Pamong Desa melaui Surat

Pengangkatan Lurah.

Sistem rekrutmen demikian tidak mendasarkan pada

perencanaan SDM, karena rekrutmen dilakukan sekedar

mengisi formasi yang ada. Meskipun demikian Lurah

mengatakan bahwa, rata-rata Pamong sudah memiliki

kompetensi yang cukup memadahi. Hasil seleksi dilanjutkan

dengan penempatan pada formasi yang ada, namun dalam masa

orientasi tidak dilakukan pembekalan maupun pelatihan sebagai

Pamong baru. Sehingga kemampuan melaksanakan tugas dalam

jabatannya berjalan secara autodidak saja, melalui trasnfer

pengalaman dari Pamong-pamong yang senior.

8. Pengembangan SDM

Secara umum pengalaman kerja Lurah dan Pamong Desa

Bendungan sudah cukup memadahi, karena masa kerja yang

sudah cukup lama dan dari sisi tingkat pendidikan, untuk

182


sementara juga bisa dikatakan cukup memadahi. Namun jika

dilihat dari sisi kebutuhan pelayanan masyarakat yang makin

tinggi, pengembangan SDM diperlukan bagi Pemerintah Desa

Bendungan. Ternyata selama ini pengembangan SDM masih

terbatas, yakni pelatihan Siak tahun 2004 dan untuk Ka. Bag.

Pembangunan cukup sering, tetapi sebatas pada ceramah-

ceramah.


Kompensasi yang diterima oleh Lurah dan Pamong Desa

terdiri dari bengkok, TPP triwulanan dan bantuan kesehatan

dari APBDes:

a. Bengkok :

Lurah : 2,0670 Ha

Carik : 1,7181 Ha

Ka. Bagian : 1,3745 Ha

Dukuh : 1,0308 Ha

b. TPP Triwulanan :

Lurah : Rp. 350.000,-

Carik : Rp. 300.000,-

Ka. Bagian : Rp. 270.000,-

Dukuh : Rp. 225.000,-

c. Bantuan kesehatan dari APBDes : Rp. 4.560.000,- untuk

seluruh Pamong jika Pamong mengalami sakit saja.

Dari keseluruhan sumber pendapatan, untuk seorang

Kepala Bagian misalnya, rata-rata pendapatan bersih per bulan

adalah Rp. 500.000,-. Selanjutnya untuk keperluan iuran,

subangan, dan lain-lain konsekuensi kedudukannya sebagai

Pamong harus mengeluarkan rata-rata per bulan Rp. 300.000,-

183


bahkan dibulan-bulan tertentu bisa lebih dari penghasilan dalam

satu bulan. Dengan demikian riel yang diterima oleh Lurah dan

Pamong Desa dari penghasilanya secara resmi bisa dikatakakan

sangat minim untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari

Pamong dan keluarganya.

Untuk memenuhi kebutuhan, tidak mengherankan jika

sebagian besar Pamong mencari penghasilan tambahan seperti

menjadi makelar, ternak ayam buras, usaha warung makan, dan

lain-lain. Selain itu beberapa Pamong terbantu karena istri

bekerja sebagai PNS atau wiraswasta. Dengan demikian secara

umum pengasilan sampingan maupun bantuan istri justru lebih

besar dari penghasilannya sebagai Pamong.

Logika sederhana memperkirakan jika motivasi kerja

Pamong terhadap pekerjaannya maupun palayanan masyarakat

menjadi lemah, karena lebih termotifasi untuk melakukan

pekerjaan sampingan. Meskipun ketika ditanya mengenai

motivasi mereka menjadi Pamong, jawabanya adalah untuk

pengabdian dan mencari status sosial.

10. Evaluasi Kinerja Pamong

Dalam lingkungan Pemerintah Desa Bendungan bisa

dipastikan belum menggunakan standart evaluasi kinerja.

Sehingga sangat sulit menentukan dan menilai kualitas kinerja

para Pamong, disamping itu ada keterbatasan penghasilan

Pamong juga menjadi pertibangan sendiri bagi Lurah jika ingin

menegakkan disiplin kerja Pamong. Maka dari itu wajar bila

Lurah lebih mengedapankan pendekatan personal kepada para

Pamong untuk meningkatkan kinerja Pamong, ketimbang

184


menggunakan kewenangannya untuk memberikan sanksi.

Terbukti selama ini Lurah hanya sekedar memberi teguran bila

menemui tindakan indikasi indisipliner diantara para Pamong.

11. Purnatugas

Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Perda

Kabupaten Kulon Progo, maka bagi Pamong yang habis masa

jabatannya, akan menerima purnatugas berupa bengkok seluas

1/5 dari tanah bengkok yang diterimanya semasa aktif.

Sebagaimana pernyataan Ka. Bagian Pemerintahan, besarnya

purnatugas itu tidak sebanding dengan baktinya sebagai

Pamong yang telah lama mengabdi. Selain itu dikatakan pula

bahwa besarnya purnatugas itu tidak akan mampu menjamin

kesejahteraannya di masa tua.

12. Data Pamong

No


Pendikan

1 Tukino Lurah 51 SLTA2 Joko Pitono Carik 39 SLTA3 Ngadikan Ka.Bag. Pemerint. 51 SLTA4 Paijo Ka.Bag. Pembang. 40 SLTA5 Suyoto Ka.Bag. Kemasy. 53 SLTA6 Budi Darminto Ka.Bag.

Pendapatan54 SLTA

7 Sutopo Sek. BPD 40 SLTA8 Ruslan Winarno Dukuh 54 SLTA9 Rumijadi Dukuh 40 SLTA

185


No

Nama Jabatan Umur(Th)

Pendikan

10 Pujo Harsono Dukuh 56 SLTA11 Mulyanto Dukuh 46 SLTA12 Radiyan Dukuh 55 SLTA13 Okti Libranita Dukuh 40 SLTA14 Pujo Utomo Dukuh 53 SD15 Suharto Dukuh 42 SLTA16 Ramelan Dukuh 53 SLTP17 Ngadiran Dukuh 51 SLTA18 Sagiman Dukuh 53 SLTA19 Afudin Dukuh 51 SLTASumber data : Kantor Kelurahan Bendungan th. 2004


Dalam hal memberikan pelayanan masyarakat, Kabag

Pemerintahan (16 Agustus 2005) berpendapat bahwa, khusus

pelayanan administrasi, secara umum Lurah dan Pamong Desa

Bendungan memiliki kemampuan yang sudah cukup memadahi.

Diperkuat pendapat Suliki selaku tokoh masyarakat bahwa,

warga masih merasa nyaman dengan sistem pelayanan

administrasi yang diberikan oleh Pemerintah Desa.

Dengan tingkat pendidikan yang rata-rata SLTA untuk

sementara mencukupi karena ditunjang masa kerja dan

pengalaman yang cukup. Namun di masa-masa mendatang

kemampuan perlu ditingkatkan lagi, karena kebutuhan

pelayanan masyatakat cenderung meningkat seiring dengan

maskin kompleksnya kebutuhan masyarakat.


Terkait dengan kemampuan Pemerintah Desa dalam

memberikan pelayanan, kepuasan masyarakat bisa dikatakan

cukup tinggi. Hal itu ditunjang pula oleh hubungan Pemerintah

186


Desa dengan warga yang sangat baik dan akrab. Secara khusus

dikatakan bahwa Lurah dapat merangkul semua warga,

sehingga segala persoalan dapat diselesaikan dengan baik.

Dikatakan oleh Radiyan ( 23 Juli 2005 ) selaku Dukuh bahwa,

Pamong yang ada sudah dapat menjalankan tugas dan fungsinya

secara baik sesuai dengan jabatannya, karena mereka sudah

berpengalaman.


Sarana kerja dan pelayanan pokok yang dimiliki oleh

Pemerintah Desa Bendungan antara lain : Mesin ketik 4 unit,

komputer 3 unit, telephon 1 unit, dan motor dinas 1 unit

( digunakan Lurah ). Untus saat ini dengan sarana kerja itu

sudah cukup memadahi, sehingga pelayanan kepada masyarakat

dapat berjalan lancar. Persoalannya tidak semua dapat

mengoperasionalkan komputer, sehingga sarana yang ada

menjadi kurang efektif untuk memberikan pelayanan.


Akuntabilitas pelayanan publik kepada masyarakat bisa

dikatakan masih cukup rendah. Laporan penyelenggaraan

pemerintahan desa secara formal hanya disampaikan kepada

BPD, itupun terfokus pada pelaksanaan anggaran. Sehingga

akuntabilitas pelaksanaan administrasi kepada warga masih

sangat terbatas, sementara kritik dan saran dari warga kepada

para pamong sangat kurang atau warga tidak antusias

( Naalalmasri, 16 Agustus 2005, selaku Ketua Karang Taruna).

Demikian pula dalam rapat-rapat dengan warga, jaran sekali

Pak Dukuh menyampaikan laporan pelaksanaan administrasi itu

187


disampaikan kepada warga, kecuali kadang-kadang hanya

menyampaikan prosedur dan sarat pengurusan administrasi.

3. DESA GIRIPENI

1. Perencanaan (Administrasi Dan Pelayanan Administrasi)

Perencanaan belum dibuat dalam sebuah Renstra yang

menjadi induk perencanaan bagi operasional Pemerintah Desa

dalam melaksanakan segala tugas dan fungsinya. Khusus bidang

organisasi dan manajemen Pemerintah Desa dan aktivitas

administrasi belum dirumuskan secara jelas tujuan yang ingin

dicapai dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan. Informasi

dari Ka. Bag. Pemerintahan (8 Agustus 2005) diketahui bahwa,

perencanaan dibuat oleh Pamong Desa dan dibicarakan

bersama dengan BPD, sementara usulan dari masyarakat boleh

dikatakan sangat sedikit. BPD kadang-kadang mengusulkan,

yang diasumsikan sebagai manivestasi usulan dari masyarakat.

Pada kenyataanya perencanaan bidang organisasi dan

manajemen hanya menjadi kesepakatan internal Pemerintah

Desa, sehingga tujuan dan target kegiatan tidak dapat

dirumuskan dengan baik. Termasuk kegiatan administrasi

Pemerintah Desa, dikatakan bahwa perencanaan dibuat setahun

sekali bersama dengan BPD, agar pelaksanaan ke depan makin

baik. Namun demikian perencanaan itu juga belum dirumuskan

secara tertulis, kecuali sekedar menjalankan aktivitas

sebagaimana tertulis dalam Tupoksi Pemerintah Desa.


Pola dan struktur Pemerintah Desa sesuai dengan Perda

Kabupaten, dan sampai saat ini dirasakan bahwa struktur yang

ada masih sesuai dengan kebutuhan pelayanan pada

188


masyarakat. Di sisi lain masing-masing Pamong mampu

melaksanakan tugas dan fungsinya dalam struktur tersebut

dengan baik, meskipun ada Pamong yang kurang baik dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya dalam struktur yang

bersangkutan.


Tupoksi Lurah dan Pamong Desa sudah menyesuaikan

dengan ketentuan dalam Perda Kabupaten, namun dalam

pelaksanaanya tidak saklek karena antara Pamong satu dengan

yang lainnya bisa saling melengkapi dan saling membantu.

Seperti di contohkan oleh Ka. Bag. Pemerintahan (8 Agustus

2005), jika seorang Kabag suatu pagi sedang ke Sawah terlebih

dahulu, maka tugas pelayanan administrasi bisa diwakili oleh

Pamong lainnya.

Dengan pelaksanaan Tupoksi yang fleksibel, maka

pelayanan administrasi kepada masyarakat tidak harus

menunggu meskipun Pamong yang dituju sedang tisak ditempat.

Akan tetapi untuk pelayanan tertentu tetap ada yang harus

menunggu Pamong yang bersangkutan, misal administrasi

pertanahan yang harus dilayani oleh Ka. Bag Pemerintahan.

Terkait dengan pelaksanaan Tupoksi, pembagian tugas

masing-masing Pamong dan Lurah juga mendasarkan diri pada

Tupoksi masing-masing. Bahkan Tupoksi itu sudah terpampang

jelas di dinding. Artinya tugas dan fungsi Pemerintah Desa

sudah terbagi habis dalam struktur yang ada Namun pembagian

tugas itupun tidak kaku sebagaimana Tupoksi, karena antara

Pamong yang satu dengan yang lain dapat saling membantu.

Bahkah kadang-kadang Lurahpun ikut memberi pelayanan

langsung kepada masyarakat dalam hal administrasi. Namun

189


ada persoalan dalam pembagian tugas, karena tugas dan fungsi

Ka. Bag. Pemerintahan yang lebih banyak dibanding dengan

Pamong lainnya, sehingga bisa dikatakan bahwa Pembagian

Tugas itu belum merata.


desa

Setelah berlakukan UU No. 22 Tahun 1999, bisa dikatakan

jika tata hubungan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah

Kabupaten dan Kecamatan tidak tertata dengan jelas.

Pertanggungjawaban Pemerintah Desa adalah kepada BPD,

namun berbagai ketentuan tentang penyelenggaraan

Pemerintahan Desa tetap mengacu pada peraturan yang

ditetapkan dalam Perda Kabupaten. Sementara hubungan

dengan Kecamatan lebih bersifat koordinatif, tanpa ikatan yang

jelas dalam bentuk pelaksanaan perintah dan tanggungjawab.

Dengan berlakunnya UU No. 32 Tahun 2004,

pertanggungjawaban Pemerintah Desa berlalih kepada Bupati

melalui Camat, sehingga keterikatan Pemerintah Desa dengan

Supra Desa menjadi lebih kuat kembali. Aktifitas administrasi

pembangunan, kependudukan, pertanahan, dan lain-lain selalu

disampaikan ke dinas-dinas terkait. Sementara pembinaan

administrasi dari Kecamatan mulai diadakan kembali, terkait

dengan meningkatnya peran dan fungsi Kecamatan terhadap

desa dilingkungan Kecamatan tersebut.

Tata kerja internal Pemerintah Desa secara umum

mengikuti Perda Kabupaten tentang susunan organisasi

Pemerintah Desa, namun implementasinya tidak ketat

sebagaimana diatur dalam perda tersebut. Pada kenyataan garis

perintah dan pertanggungjawaban dalam internal Pemerintah

190


Desa lebih bersifat koordinatif, sehingga hubungan antara

atasan ( Lurah ) dengan Para Pamongpun lebih informal dengan

ikatan-ikatan personal yang lebih tinggi.


Untuk melancarkan pelaksanaan Tupoksi yang telah

ditetapkan, secara internal diadakan koordinasi rutin setiap

bulan, disamping koordinasi insidental yang dilaksanakan setiap

saat menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan atau ketika

menghadapi persoalan tertentu yang harus segera dilaksanakan

atau dipecahkan. Sebagaimana disampaikan Lurah Giripeni (8

Agustus 2005) bahwa, setiap selesai koordinasi dengan

Kecamatan, maka ia langsung mengundang Kabag dan

beberapa juga mengundang Dukuh untuk menyampaikan hasil

koordinasi dengan Kecamatan. Dengan cara seperti itu

diharapkan jika ada tugas-tugas atau kebijakan tertentu dari

Pemerintah Kabupaten atau kecamatan, segera dapat ditindak-

lanjuti oleh Pemerintah Desa.

Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan

juga sering dilakukan, tidak terbatas pada koordinasi bidang

pembangunan saja tetapi juga kordinasi anggaran, administrasi

kependudukan, pelaksanan bantuan-bantuan, dan lain-lain.

Pembinaan dari dinas terkait dan Kecamatan juga pernah

dilakukan, namun selama ini dirasakan pembinaan adminitrasi

Pemerintah Desa sangat kurang, sehingga administrasi saat ini

bisa dikatakan berantakan.

6. Pengawasan

Pengawasan terhadap Pemerintah Desa selama ini

dilakukan oleh BPD, tetapi dirasakan kurang efektif, karena

191


pengawasan masih terfokus pada pelaksanaan anggaran.

Sedang dalam palaksanaan administrasi dan manajemen

pemerintahan desa belum intensif dilaksanakan oleh BPD.

Namun pengawasan internal oleh Pemerintah Desa oleh Lurah

sudah dilakukan cukup intensif. Sebagaimana dikatakan Lurah

(8 Agustus 2005) bahwa, selama ini ada indikasi indisipliner

beberapa Pamong, namun Lurah sangat hati-hati dalam

melaksanakan fungsi pengawasan dengan lebih menekankan

pendekatan personal.

Untuk mengefektifkan pengawasan Lurah menempatkan

para Kabag dalam satu ruangan, dengan harapan semua bisa

dipantau dengan baik dan ada “pekewuh” jika tidak bekerja

dengan baik. Meskipun demikian pengawasan tetap belum

efektif, terutama karena sanksi secara tegas belum dapat

diterapkan meskipun ada Pamong yang kurang disiplin. Tindak

lanjut pengawasan masih terbantas pada pemberian teguran

lesan jika menjumpai Pamong yang tidak disiplin, dan itupun

dilaksanakan dengan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan

konflik.


Rekrument Lurah adalah melalui mekanisme pemilihan

langsung dengan mengacu pada Perda Kabupaten. Sedangkan

untuk Pamong melalui seleksi terhadap calon-calon Pamong

yang dilaksanakan oleh team seleksi di desa sendiri.

Persoalannya adalah adanya kesulitan untuk menentukan

kualitas dan kualifikasi yang diinginkan dari calon Pamong

Desa, karena Perdapun tidak menentukan secara tegas, kecuali

sekedar tingkat pendidikan dan status kependudukan. Adapun

untuk rekrutmen Pamong yang terdahulu, seleksi dilakukan oleh

192


Kabupaten, dan bagi yang lolos seleksi kemudian dilantik oleh

Bupati menjadi Pamong Desa. Untungnya seleksi Pamong

terakhir diikuti oleh calon-calon dengan pendidikan minimal

SLTA, tetapi yang terdahulu masih ada yang SD dan SLTP.

Dalam rekrutmen itu secara umum dapat dikatakan tidak

ada indikasi KKN, sebagaimana dikatakan oleh salah seorang

Tokoh Masyarakat Desa Giripeni (18 Juli 2005) bahwa, indikasi

KKN tidak nampak karena dibawah pantauan Kabupaten.

Diperkuat pendapat Samingan (18 Juli 2005) salah satu Ketua

RW bahwa, materi test dibuat oleh tokoh-tokoh masyarakat yang

dianggap mampu, dan waktu pembuatannyapun mereka

dikarantina. Jadi Calon tetap harus mengikuti proses seleksi dan

sangat kecil peluang KKN.

8. Pengembangan SDM

Untuk pengembangan SDM lingkup Pemerintah Desa

Giripeni dapat dikatakan sangat terbatas. Pendidikan lanjut

tidak ada, sementara pelatihan-pelatihan dari Kabupaten atau

dari pihak lain sangat terbatas. Beberapa tahun terakhir hanya

dilakukan pelatihan satu kali, yakni sistem administrasi

kependudukan saja dan itu sudah diterapkan. Sedangkan yang

lain hanya terbatas pada acara ceramah-ceramah saja, sehingga

kurang meningkatkan keterampilan Pamong.

Di samping pelatihan yang sangat terbatas, mutasi dan

promosi juga tidak pernah dilakukan karena tidak ada ketentuan

yang mengaturnya. Sehingga sekali menjabat pada jabatan

tertentu, maka sampai purnatugas akan menjabat pada jabatan

yang sama. Meskipun Para Pamong menyatakan tidak bosan,

namun secara umum akan terjadi penurunan kinerja akibat

rutinitas dan keterbatasan inovasi.

193



Penghasilan pokok Lurah dan Pamong Desa adalah

berasal dari tanah lungguh, yakni :

a. Lurah : 9.800 M2

b. Carik : 8.400 M2

c. Kepala Bagian : 6.200 M2

d. Dukuh : 4. 800 M2

Penghasilan lain adalah dari TPP yang diterima triwulanan

dengan jumlah yang sama untuk semua desa :

a. Lurah : Rp. 350.000,-

b. Carik : Rp. 270.000,-

c. Kepala Bagian : Rp. 320.000,-

d. Dukuh : Rp. 225.000,-

Selain itu masih ada pendapatan yang berasal dari Pendapatan

Asli Desa yang diterima satu kali dalam satu tahun, misalnya

untuk Lurah Rp. 1.800.000,- dan untuk Carik sebesar

1.500.000,-

Dari sekiar sumber penghasilan Lurah dan Pamong Desa,

dapat dikatakan bahwa pendapatan mereka masih minim.

Sebagai contoh, total penghasilan rata-rata per bulan untu

Kepala Bagian adalah Rp. 400.000,- sampai dengan 500.000,-.

Namun konsekuensi dalam kedudukannya sebagai Lurah dan

Pamong mengharuskan mereka untuk mengeluarkan pengasilan

itu untuk kegiatan kemasyarakatan seperti gotong royong,

menyumbang hajatan, dan lain-lain yang rata-rata tidak kurang

dari Rp. 200.000,- per nulan. Tentunya penghasilan makin

menurun, yang artinya penghasilan bersih pamong tidak mampu

untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi keluarganya.

194


Untuk menutupi kekurangan itu maka hampir semua

Pamong mempunyai pekerjaan sampingan baik sebagai

pedagang, makelar, dan usaha bisnis lainnya. Tentunya sistem

kompensasi demikian tidak mendukung kinerja pelayanan,

karena mereka akan mengorbankan banyak waktunya pada

aktivitas mencari nafkah selain sebagai Pamong Desa, meskipun

secara diplomatis para Pamong menyatakan bahwa pekerjaan

sampingan itu mereka lakukan di luar jam kerja. Tetapi

kenyataan bahwa beberapa Pamong sering datang siang dan

pulang lebih awal karena kepentingan pekerjaan diluar, menjadi

bukti bawah kinerja mereka kurang efektif.

Rendahnya kompensasi tentu terkait dengan motivasi

kerja yang dimungkinkan rendah. Meskipun para Pamong

menyatakan bahwa, motivasi mereka menjadi Pamong atau

Lurah adalah untuk meraih status sosial tertentu, disamping

terpaksa karena sulit mencari pekerjaan.


Evalusai kinerja Pamong secara umum dapat dikatakan

kurang efektif untuk meningkatkan kinerja. Di samping ukuran

evaluasi kinerja yang tidak ada, evalusi kinerja juga tidak dapat

dilaksanakan dengan konsisten dan tegas karena harus toleransi

tinggi terkait dengan rendahnya pendapatan. Tindak lanjut

evaluasipun hannya terbatas sampai teguran lesan, sehingga

pemberian sanksi secara tegas terhadap Pamong sulit dilakukan

meskipun kinerjanya rendah.

11. Purnatugas

Purnatugas akan diterapkan kepada Pamong yang

mencapai usia 60 tahun, dengan purnatugas hanya sebesar 1/5

195


luas tanah bengkok selama ½ masa jabatan. Menurut pendapat

Ka. Bag. Pemerintahan, besarnya purnatugas itu belum sesuai

dengan jasa dan tenaga yang telah mereka abdikan selama

menjabat sebagai Lurah atau Pamong Desa.

12. Data Pamong

Secara umum data Pamong, terkait dengan komptensi

pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

a. Pendidikan rata-rata Lurah dan Kepala Bagian adalah

SLTA

b. Pendidikan rata-rata Dukuh adalah SD dan SLTP

c. Masa kerja rata-rata adalah diatas 5 tahun, kecuali Lurah

dan Kepala Bagian pemerintahan yang masih relatif baru.

Dari sisi tingkat pendidikan, untuk sementara dapat

dikatakan memadahi dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat. Hal itu ditunjang pengalaman Pamong yang rata-

rata sudah sudah memadahi karena masa kerja yang sudah

cukup lama. Namun untuk masa mendatang kondisi Pamong

demikian tentu kurang mampu mengikuti kebutuhan

masyarakat yang makin lama makin tinggi.


Untuk sementara kemampuan Lurah dan Pamong dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat dikatakan

cukup memadahi, karena pengalaman kerja rata-rata yang

sudah cukup lama. Sebagaimana pendapat Widuri ( 18 Juli

2005 ) selaku tokok masyarakat bahwa, kemampuan Pamong

dalam memberikan pelayanan sudah cukup baik dan sudah

sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Kecuali untuk Lurah

yang baru menjabat dan Ka. Bag Pembangunan yang juga baru,

196


masih dirasa kurang mampu memberi pelayanan dengan baik,

kurang inisiatif, dan lain-lain.


Atas pelaksanaan pelayanan yang diberikan oleh

Pemerintah Desa bisa dikatakan cukup memuaskan. Keluhan

dari warga memang ada tetapi sedikit, terutama karena

kedatangan Pamong yang kadang-kadang terlambat. Tanggapan

Samingan (18 Juli 200 ) selaku tokoh masyarakat bahwa,

pelayanan masyarakat sudah cukup baik dan mudah, selain itu

pelayanan tidak harus nunggu seorang pamong karena bisa

dilayani oleh Pamong lainnya.


Sarana pokok untuk pelayanan sudah ada, seperti

komputer 1 unit, telephon 1 unit, mesin ketik 2 unit yang

berfungsi. Untuk saat ini sarana pelayanan yang ada dirasa

kurang, karena kebutuhan pelayanan yang makin meningkat,

sehingga kadang masyarakat harus antri menunggu pelayanan

karena sarana kerja yang terbatas. Selain itu dari 1 unit

komputer, ternyata semua Pamong belum mampu

mengoperasikan, sehingga harus melibatkan keluarga Pamong

untuk membuat surat-surat, dan lain-lain yang menggunakan

komputer.


Akuntabilitas Pemerintah Desa kepada masyarakat,

khususnya bidang organisasi manajemen masih sangat terbatas

karena penyampaian laporan dan pertanggungjawabanya masih

terbatas pada BPD, sementara masyarakat tidak mengetahui.

197


Riyadi (18 Juli 2005) selaku tokoh masyarakat menyatakan

bahwa, laporan pelaksanaan administrasi desa kepada

masyarakat tidak ada, kalaupun ada paling-paling hanya dalam

rapat koordinasi dengan Pamong dan tokoh masyarakat. Di situ

tokoh masyarakat dapat memberikan masukan-masukan kepada

Pemerintah Desa.

Senada dengan pendapat tersebut, Sulardi selaku tokoh

masyarakat menyatakan bahwa, kritikan dan saran paling hanya

disampaikan oleh tokoh masyarakat dalam rapat koordinasi.

Sementara Lurah dikatakan kurang inisiatif dan kurang kreatif

dalam mengambil ide atau gagasan, sehingga sering mendapat

kritik dari masyarakat, tapi dimaklumi karena Lurah masih

baru.

4. DESA TRIHARJO

1. Perencanaan (administrasi dan pelayanan administrasi)

Perencanaan yang dibuat oleh Pemerintah Desa Tri harjo

adalah berupa program-progran kerja tahunan yang dirumuskan

bersama dengan BPD. Namun khusus perencanaan bidang

administrasi tidak ada bentuk eksplisit dalam bentuk rencana

pengembangan atau peningkatan pelayanan. Rencana-rencana

itu ada dan dibicarakan oleh Pemerintah Desa, namun hanya

menjadi kesepakatan tidak tertulis diantara Pamong dan Lurah.

Maka dari itu tujuan dan langkah-langkah yang akan

dilaksanakan tidak bisa di ukur dengan jelas.


Pola dan struktur oraganisasi Pemerintah Desa mengacu

pada kententuan yang diatur dalam Perda Kab. Kulonprogo.

Menurut Carik Desa Triharjo (10 Agustus 2005) bahwa, pola dan

198


struktur yang ditetapkan oleh Kabupaten itu, Pamong Desa

dapat melaksanakan dengan baik, dan nampaknya sesuai

dengan kebutuhan masyarakat. Di samping itu Pamong Desa

juga relatif mudah dalam memahami dan melaksanakan struktur

itu, karena pada prinsipnya tidak berbeda jauh dari struktur

yang dulu.


Sebagaimana ditentukan dalam struktur organisasi, disitu

sudah ditetapkan Tupoksi masing-masing Pamong dan

Lurahnya. Secara umum Pamong Desa Triharjo sudah

memahami Tupoksi itu dan sudah mampu melaksanakannya.

Namun dalam prakteknya pelaksanaan Tuposk itu tidak

sesaklek yang difariskan. Sering terjadi seorang pamong

mengerjakan tugas Pamong lainnya. Hal itu dilakukan agar

masyarakat tidak menunggu lama.


desa

Hubungan dengan Pemerintah Kabupaten atau dengan

kecamatan, berjalan sebagaimana ketentuan dan lebih bersifat

koordinatif ketimbang instruksi. Pemerintah Kabupaten melalui

dinas-dinas terkait cukup sering mengundang Pamong Desa

untuk mengikuti rapat-rapat dalam rangka persiapan

pelaksanaan tugas. Demikian pula pihak Kecamatan. Selain itu

pernah pula pihak Kecamatan datang untuk cek pelaksasanaan

pembangunan, dan pelakasnaan administrasi.

5. Koordinasi antar unit

199


Koordinasi dengan BPD lebih banyak dilakukan dalam

forum-forum resmi, biasaanya bersamaan dengan rapat-rapat

pembahasan Perarturan Desa maupun dalam pembahasan LPJ

Lurah pada BPD yang diadakan setahun sekali. Koordinasi

insidental dengan BPD kadang juga dilakukan antara Lurah atau

Pamong dengan anggota BPD, karena tiap hari ada piket

anggota BPD.

Koordinasi internal Pemerintah Desa dilakukan dalam

forum rapat rutin maupun insidental. Rapat koordinasi Lurah

dan Pamong diadakan rutin sebulan sekali. Sedangkan

koordinasi tidak rutin antara Lurah dengan Pamong cukup

sering pula dilakukan, terutama jika menghadapi masalah

khusus yang harus segera mendapat pemecahan.

6. Pengawasan

Pengawasan terhadap Pemerintahan Desa dilakukan baik

oleh BPD, oleh Pemerintah Kecamatan, maupun oleh Lurah

sendiri. Menurut Carik dan Ka. Bag. Pemerintahan Desa

Triharjo (10 Agustus 2005) bahwa, Pengawasan BPD berjalan

cukup efektif, termasuk pengawasan triwulanan yang

merupakan monitoring terhadap proses pekerjaan. Selain dari

BPD, monitoring juga dilakukan untuk meningkatkksn kegiatan

administrasi.

Secara internal pengawasan Pemerintah Desa,

pengawasan dilakukan oleh Lurah, meskipun pengawasan lebih

ditujukan untuk memotivasi agar Pamong berkerja dengan baik.

Namun akibat keterbatasan imbalan yang diperoleh Pamong,

maka Pengawasan Lurah tidak dapat dilakukan secara

maksimal. Sehingga Lurah merasa sungkan bila ingin tegas

terhadap Pamong.

200



Untuk rekrutmen Lurah telah dilaksanakan dengan

mekanisme pemilihan langsung oleh masyarakat. Pada

prinsipnya proses pemilihan berjalan dengan demokratis,

dengan sedikit kemungkinan adanya kasus KKN. Adapun untuk

rekrutment Pamong dilakukan dengan cara seleksi, oleh team

seleksi yang terdiri dari BPD, Pemerintah Desa, dan tokoh

masyarakat. Test melibuti : test tertulis, test lesan,

keterampilan, dan penyampaian visi dan misi.

Menurut Ka. Bag. Pemerintahan Triharjo bahwa,

sebaiknya untuk Pamong rekrutmen tetap dengan

pengangkatan, karena akan mengurangi kemungkinan

terjadinya konflik dan pemborosan. Selain itu lebih mudah

dalam menentukan siapa calon Pamong yang lebih berkualitas.

8. Pengembangan SDM

Untuk keperluan pemgembangan organisasi Pemerintah

Desa, sebenarnya perlu dilakukan peningkatan kapasitas atau

keterampilan Pamong Desa, misalnya melalui pelatihan. Namun

selama ini pelatihan jarang sekali dilakukan, khususnya oleh

Pemerintah Kabupaten. Tahun 2004 pernah dilakukan pelatihan

tentang SIAK, namun untuk selanjutnya hanya berupa ceramah-

ceramah saja.

Penyegaran tugas juga tidak pernah dilakukan karena

belum pernah dilakukan promosi dan mutasi pejabat.

Mekanisme dan aturan yang mengatur tentang kemungkinan

mutasi dan promosi memang belum ada, sehingga sekali duduk

pada jabatan tertentu, maka selama menjadi Pamong akan

201


duduk pada jabatan tersebut, kecuali jika yang bersangkutan

terpilih menjadi Lurah.


Kompensasi sebagai Lurah dan Pamong Desa, berasal dari

beberapa sumber, yaitu :

Lurah : 3,6 Ha

Carik : 3,0 Ha

Ka.Bag-Ka. Bag : 2,4 Ha

Staff : 0,9 Ha

Dukuh : 1,8 Ha

Bantuan Triwulanan dari Pemerintah Kabupaten :

Lurah : Rp. 350.000,-

Carik : Rp. 300.000,-

Ka. Bagian : Rp. 270.000,-

Dukuh : Rp. 225.000,-

Tunjangan dari PADes

Lurah : Rp. 1.400.000,-

Carik : Rp. 1.200.000,-

Ka. Bag : Rp. 980.000,-

Dukuh : Rp. 900.000,-

Staff : Rp. 600.000,-

Dari keseluruhan sumber pendapatan seorang Ka. Bag

misalnya, rata-rata per bulan akan menerima penhasilan

sebesar Rp. 900.000,-. Pendapatan itu dari sisi nominal memang

cukup lumayan, namun secara riel tidak begitu menjanjikan

karena sebagai Pamong harus mengeluarkan uang itu untuk

berbagai bentuk sumbangan. Menurut Ka. Bag. Pemerintahan,

rata-rata per bulan tidak kurang dari Rp. 400.000,- untuk

sumbangan manten, kematian, gotong-royong, dan lain-lain.

202


Keterbatasan penghasilan memaksa Pamong untuk

mencari penghasilan tambahan, antara lain :

Carik : Usaha rias manten

Ka. Bag Pemerintahan : Sopir dan pedagang

Ka. Bag Pembangunan : Peternak

Ka. Bag Kemasyarakatan : Peternak, dan lain-lain

Demikian pula Pamong yang lainnya, yang kebanyakan juga

memiliki usaha sampingan. Selain itu beberapa Pamong juga

terbantu oleh pengasilan dari istri yang menjadi PNS atau usaha

lainnya. Sementara kompensasi-kompensasi lain asuransi

kecelakaan, tunjangan keluarga, dan lain-lain tidak ada. Dengan

demikian, perkerjaan sebagai Pamong tidaklan membanggakan

dari sisi penghasilan.


Evalusasi kinerja kepada Para Pamong terutama dilakukan

oleh Lurah, tetapi kurang efektif dilakukan oleh Lurah, karena

harus toleran terhadap besarnya pengasilan yang diperoleh

Pamong. Sehingga sanksi terhadap Pamong tidak pernah

dilakukan secara tegas. Di samping itu ada pengawasan baik

dari BPD maupun dari Kecamatan, namun pengawasan kedua

lembaga itu lebih bersifat monitoring, sehingga hasilnya kurang

mampu membawa dampak perubahan, khususnya bagi prodi.

11. Purnatugas

Setelah habis masa jabatannya, maka mantan Pamong akan

menerima 1/5 dari bengkok yang diterimanya semasa masih

menjabat. Dengan besarnya purnatugas seperti itu, Carik

Triharjo menyatakan bahwa, nantinya pengasilan purnatugas itu

tidak akan memberikan jaminan kesejahteraan di masa tuanya.

203


12. Data Pamong

No


Pendikan

Masa Kerja(Th)

1 Wadiyo Lurah 44 SLTA 12 Suyatmi Carik 56 SLTA 153 Bambang

HandoyoKa.Bag. Pemerint.

30 Sarjana 3

4 Kayat Widi Asmoro

Ka.Bag. Pembang.

55 SLTP

5 Endar Witomo Ka.Bag. Kemasy. 47 SLTA6 Sutasdiyah

WinarsoKa.Bag. Pendapatan

44 SLTA

7 Temo Raharjo Sek. BPD 58 SLTA8 Sri Purwati Staf 27 SLTA9 Dawali Dukuh I 56 SLTA10 Wito Dukuh II 52 SD11 Kurdi Dukuh III 54 SLTA12 Kastono Dukuh IV 58 SD13 Alexsius Nuryanto Dukuh V 47 SLTP14 Wasiyan Dukuh VI 41 SLTA15 Temu Sumadi Dukuh VII 33 SLTA16 Sutari Dukuh VIII 52 SLTP17 Mardjono Dukuh IX 52 SLTP18 Puji Utomo Dukuh X 51 SDSumber data : Pemdes Triharjo Tahun 2005


Dilihat dari sisi tingkat pendidikan dan rata-rata masa

kerja Pamong, seharusnya para Pamong sudah memiliki

kemampuan yang memadahi dalam memberikan pelayanan

kepada masyarakat. Sebagaimana pendapat Sutari (25 Juli

2005) selaku Dukuh bahwa, kemampuan Lurah dan Pamong

dalam melayani masyarakat sudah cukup baik. Ka. Bag.

Pemerintahan jelas sarjana, dan Pak Lurah meskipun hanya

lulusan SLTA, tetapi dalam berkoordinasi dan memberikan

pelayanan, pak Lurah mampu.

204


Pelayanan rata-rata dimulai jam 09.00–13.00, dan yang

sering agak banyak malayani adalah Ka. Bag Pemerintahan

meliputi pelayanan KTP, surat-surat ijin, legalisasi, dan lain-lain.

Dengan jam pelayanan demikian dan kemampuan pelayanan

yang ada untuk sementara sudah mencukupi, karena belum ada

kebutuhan untuk peningkatan intensitas pelayanan, khususnya

bidang administrasi.


Terkait dengan kemampuan Lurah dan Pamong dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat, Nur Thoha (25 Juli

2005) selaku Calon Lurah takterpilih membuat pernyataan

cukup kontroversial bahwa, kalau mau membahas pelayanan

administrasi di Desa Triharjo dari tahun ke tahun kurang

memuaskan. Bahkan masa kepemimpinan Lurah sekarang lebih

jelek dari Lurah yang kemarin, karena Lurah dan Pamong

sekarang belum dapat melaksanakan tugas dan fungsinya

secara baik. Lurah dan Pamong hanya lulusan SLTA dan tidak

pernah ada penyegaran.

Meskipun penyataan tersebut ada unsur memojokkan,

namun Carik Triharjo sendiri menyatakan bahwa, kadang-

kadang masyarakat harus antri untuk minta pelayanan, dan

kadang-kadang masyarakat mengeluh mengenai prosedur

pelayanan. Artinya ada pelayanan yang berbelit-belit, sehingga

wajar jiga ada warga yang mengeluh atas pelayanan Pamong

Desa, meskipun Carik menyatakan jika keluhan warga tidak ada.


Sarana kerja pokok yang dapat dimanfaatkan untuk

pelayanan masyarakat, khususnya pelayanan administrasi

205


adalah : 2 unit komputer, 2 unit mesin ketik, 1 unit telephon,

dan 1 unit sepeda motor dinas. Dari sarana komputer misalnya,

sebenarnya sudah cukup untuk keperluan pelayanan, akan

tetapi ternyata hanya 1-2 orang saja yang bisa

mengoperasionalkan saja, sehingga sarana itu kurang efektif

untuk pelayanan masyarakat.


Akuntabilitas pelayanan publik khususnya bidang

administrasi bisa dikatakan masih kurang, antara lain karena

masih terbatasnya upaya transparansi dalam hal prosedur

pelayanan administrasi. Sebagaimana dikatakan Sujono (25 Juli

2005) selaku tokoh masyarakat bahwa, sosialisasi prosedur dan

sarat ke penduduk jarang bahkan tidak pernah dilakukan. Yang

menyampaikan paling yang dukuh-dukuh, karena dukuh yang

memberi pelayanan di bawah dan memeberikan surat pengantar

ke Kelurahan.

5. DESA WATES

1. Perencanaan (Administrasi Dan Pelayanan

Administrasi)

Perencanaan organisasi manajemen belum dibuat dalam

bentuk Renstra Desa, bahkan Pamong tidak mengerti ketika

ditanya mengenai apa itu Renstra. Disamping itu ada kendala

teknis untuk menyusun renstra seperti kemampuan analisis

potensi, dan belum pernah ada pelatihan tentang itu. Dengan

demikian perencanaa dalam kegiatan administrasi juga belum

mendasarkan diri pada Renstra.

Menurut Ka. Bag. Pemerintahan (5 Agustus 2005)

dikatakan bahwa, perencanaan administrasi belum dibuat

206


secara konkrit, meskipun upaya peningkatan sudah ada dan

menjadi komitmen bersama. Maka dari itu ukuran keberhasilan

bidang administrasi belum ada, yang tentunya akan sulit

menentukan langkah-langkah strategis dalam pengembangan

administrasi. Namun untuk program-program peningkatan

selalu dibicarakan bersama dengan BPD, termasuk menerima

masukan-masukan dari masyakat melalui Dukuh-Dukuh.

2. Tata Hubunngan Antar Unit Kerja Maupun

Dengan Supra Desa

Tata hubungan antara Lurah dengan Pamong maupun

antar Pamong selama ini oleh Lurah (5 Agustus 2005) sudah

berjalan dengan baik. Alur perintah maupun

pertanggungjawaban berjalan dengan lancar dan lebih

mengedepankan hubungan koordinatif. Pertanggungjawaban

secara formal oleh Pemerintah Desa dilakukan kepada BPD

setidaknya setahun sekali, namun secara formal

pertanggungjawaban itu terfokus pada LPJ anggaran.

Sementara untuk perencanaan bidang administrasi masih

bersifat penyampaian informasi-informasi mengenai kemajuan

administrasi Pemerintahan Desa.

Adapun tata hubungan dengan supra desa, baik dengan

Pemerintah Kabupaten maupun Kecamatan juga berjalan

dengan baik, namun lebih bersifat koordinatif. Pengarahan-

pengarahan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, baik

melalui dinas-dinas terkait maupun melalui Camat. Dalam hal

laporan pelaksanaan administrasi kepada Kabupaten dan

Kecamatan tidak ada mekanisme yang jelas, kecuali laporan-

laporan teknis seperti perkembangan kependudukan,

pertanahan, dan lain-lain yang disampaikan kepada dinas

207


terkait. Adapun Perintah dari Pemerintah Kabupaten sering

disampaikan melalui surat maupun secara langsung dalam

acara-acara rapat koordinasi. Dikatakan Oleh Carik (5 Agustus

2005) bahwa, setelah berlaku UU No. 32 Tahun 2004,

kewenangan Camat terhadap Desa kan menjadi lebih jelas, dan

sekarang sudah lebih efektif. Camat menjadi lebih sering turun

ke desa, misalnya menindak lanjuti, misalnya bila ada laporan

tentang sapi bantuan yang mati.


Tupoksi Lurah maupun para Pamong adalah sesuai

dengan Perda Kabupaten Kulon Progo, yang mana rincian

Tupoksi menurut Carik (5 Agustus 2005) sudah dipahami oleh

Para Pamong, sehingga masing-masing sudah menjalankan

tugasnya sesuai dengan Tupoksi itu. Namun demikian Tupoksi

tidak dijalankan secara ketat oleh para Pamong, sehingga

diantara para Pamong bisa saling membantu tugas Pamong

lainnya, jika kebetulan sedang tidak melaksanakan tugas.

Dengan pelaksanaan Tupoksi demikian itu, pola dan

struktur yang sudah ditentukan untuk saat ini masih dirasa

cukup untuk mengkaver semua bentuk pelayanan kepada

masyarakat. Namun ke depan karena pelayanan akan makin

tinggi, barangkali struktur dan Pamong seperti sekarang akan

kesulitas memenuhi seluruh Tupoksinya. Terlebih lagi

keberadaan staf yang jumlahnya terbatas, sehingga Tupoksi

kurang cepat dilaksanakan.

4. Pembagian Kerja Antar Unit

Terkait dengan Tupoksi yang sudah ditentukan dalam

Perda, maka pembagian tugas antar Pamong di desa Wates

208


menurut Carik (5 Agustus 2005) sudah sesuai dengan Tupoksi

itu. Namun demikian dalam pelaksanaan tugasnya, masing-

masing Pamong tidak saklek dalam melaksanakan tugasnya.

Situasi dan kondisi Pamong maupun keperluan teknis

pelayanan, sangat membutuhkan adanya fleksibilitas dalam

pelaksanaan tugas. Hal itu juga mengingat bahwa kebutuhan

pelayanan di Desa wates ada kecenderungan kian lama kian

meningkat. Namun untuk tugas-tugas yang sangat prinsip tetap

harus dilaksanakan oleh Pamong yang bersangkutan.

5. Koordinasi Antar Unit Maupun Dengan Supra

Desa

Untuk koordinasi dengan supra desa kurang lebih sama

dengan desa lainnya, sementara secara internal, koordinasi

dengan para pamong dilakukan dengan beberapa cara. Rapat

koordinasi rutin dilakukan tiga bulan sekali. Disamping itu

sering pula dilakukan rapat-rapat koordinasi insidental (tak

terjadual) bila ada kepentingan mendesan, sebagaimana

dikatakan Carik (5 Agustus 2005) bahwa rapat insidental itu

bahkan sering dilakukan dua kali dalam seminggu, berupa

briefing oleh Lurah kepada para Pamong.

Sedangkan rapat dengan BPD selalu dilakukan saat

perumusan Perdes, laporan pertanggungjawaban Pemerintah

Desa kepada BPD, akan tetapi rapat koordinasi dengan BPD

lebih bersifat formal, bersamaan dengan sidang-sidang dengan

BPD. Namun demikian rapat-rapat koordinasi yang demikian itu

sudah dirasakan cukup memadahi untuk terlaksananya

koordinasi antara Pemerintah Desa dengan BPD.

6. Pengawasan

209


Dalam hal pengawasan baik yang dilakukan oleh

Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan maupun oleh BPD bisa

dikatakan kurang efektif. Dari Pemerintah Kabupaten dan

Kecamatan, pengawasan dilakukan hanya sekedar memberikan

pengarahan-pengarahan saja, sementara pengawasan BPD juga

cenderung formalitas bersamaan LPJ Lurah. Sedangkan dalam

bidang administrasi Pemerintah desa, BPD jarang memberikan

masukan maupun koreksi. Namun untuk proses pembuatan

Perdes, selalu dirembug bersama-sama dengan BPD untuk

mendapat pertimbangan dan persetujuan.


Rekrutmen Lurah dilakukan melalui mekanisme pemilihan

secara langsung oleh masyarakat. Sedangkan untuk Pamong

dilakukan melalui seleksi di tingkat desa, dengan kemungkinan

kecil adanya indiaksi KKN, karena tim seleksi terdiri dari

Pamong, BPD, dan tokoh masyarakat. Sehingga pelaksanaan

rekrutmen Pamong cukup transparan. Adapun materi test

dibuat oleh team seleksi itu, dan dari calon-calon yang

memperoleh skor tertinggi akan diangkat sebagai Pamong,

melalui Keputusan Lurah.

Persoalannya, rekrutmen cukup sulit untuk menyeleksi

calon Pamong yang memiliki kompetensi yang benar-benar

sesuai dengan kebutuhan formasi. Jumlah warga yang

mendaftarkan sebagai Pamongpun terbatas jumlanya, sehingga

sulit memilih calon Pamong yang sesuai dengan kebutuhan.

Rekrutmen sama sekali belum didasarkan pada

perencanaan SDM, sehingga ada kesulitan dalam mengisi

formasi-formasi yang ada, dengan SDM yang memiliki kapasitas

memadahi. Hasil seleksi yang memiliki skor tertinggi kemudian

210


diangkat menjadi Pamong Desa, dan ditempatkan sesuai formasi

yang ada, tanpa mempertimbangkan lagi kompetensi seseorang,

termasuk belum diadankannya masa orientasi maupun

pelatihan-pelatihan untuk jabatan yang bersangkutan.

8. Pengembangan SDM

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ka Bag.

Pemerintahan Desa Wates diketahui bahwa, pengembangan

SDM sangat terbatas dilakukan. Pelatihan-pelatihan teknis

sangat jarang dilakukan, kecuali pelatihan SIAK, sementara

ivent lain banyak dilaksanakan dengan cara sekedar memberi

ceramah-ceramah dari Kabupaten maupun dari Kecamatan.

Pernah ada pembinaan administrasi tahun 2001, tetapi itupun

tidak mampu dilaksanakan dengan baik. Pengembangan melalui

pendidikan lanjut juga kecil kemungkinan, karena terkait

dengan keterbatasan anggaran Pemerintah Desa.

Pasca penempatan, ternyata tidak pernah dilakukan

mutasi maupun promosi, sehingga seorang Pamong akan

menjabat pada jabatan yang sama sejak diangkat sampai

dengan purnatugas. Sepintas mereka menyatakan bahwa

meskipun tanpa promosi dan mutasi. Secara diplomatis Pamong

Desa menyatakan tidak akan bosan dalam melaksanakan tugas.

Namun di sisi lain para Pamong juga menginkan adanya

kenaikan pendapatan, kenaikan perhatian dari Pemerintah, dan

lain-lain yang tidak mungkin. Dari keinginan itulah Pamong

Desa Wates menyambut baik kebijakan alih status menjadi

Kelurahan, dengan harapan mereka akan menjadi PNS untuk

perbaikan tingkat kesejahteraan Pamong.

9. Sistem Kompensasi

211


Secara umum Ka. Bag Pemerintahan 5 Agustus 2005

mengatakan bahwa, kompensasi pokok Pamong Desa diberikan

dalam bentuk uang yaitu bengkok. Dari luas bengkok yang

diterima Pamong, rata-rata pengahasilan Pamong setiap bulan

adalah sebagai berikut :

a. Lurah : Rp. 600.000,-

b. Carik : Rp. 500.000,-


d. Dukuh : Rp. 300.000,-

e. Staf : Rp. 200.000,-

Dari pendapatan pokok itu ditambah dengan TPP yang

diterima setiap tiga bulan sekali dengan perincian per bulan,

sebagai berikut :

a. Lurah : Rp. 125.000,-

b. Carik : Rp. 100.000,-


d. Dukuh : Rp. 80.000,-

e. Staf : Rp. 60.000,-

Perhitungan dari dua jenis sumber pendapatan Pamong

itu, berdasarkan hasil konfirmasi dengan Carik Desa Wates (5

Agustus 2005), katakanlah Carik mempunyai pengahasilan rata-

rata Rp. 600.000,- per bulan itupun jika hasil panen bengkok

tidak gagal. Sementara tambahan kesejahteraan berupa

asuransi, dana perumahan, dan lain-lain tidak ada. Kemudian

rata-rata pengeluaran berupa sumbangan, dikatakan oleh Carik

bahwa ia mengeluarkan uang untuk berbagai sumbangan atau

iuran seperi gotong royong, hajatan warga, serkiler kematian,

dan lain-lain lebih dari Rp. 300.000,-. Pengeluaran Lurah pasti

lebih besar dari Pamong lainnya, karena posisi Lurah pasti

212


paling sering menghadiri atau diundang dalam berbagai bentuk

hajatan warga.

Dengan demikian rata-rata pengahasilan Pamong menjadi

berkurang cukup besar untuk urusan kemasyarakatan. Untuk

menutupi kebutuhan, maka terpaksa para pamong melakukan

usaha lainnya, antara lain: Lurah memiliki warung kelontong,

wartel, dan didukung oleh istrinya yang kebetulan jadi guru.

Sementara untuk Ka. Bag. ada yang menjadi pedagang pasar,

makelaran sepeda motor, dan lain-lain. Usaha-usaha itu harus

dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Sehingga secara umum dapat dikatakan bahwa pengahasilan

Pamong Desa belum dapat diandalkan sumber penghasilan

untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Meskipun demikian ketika ditanya mengenai motivasi

menjadi Pamong, dikatakan bahwa mereka ingin dan tetap

menjadi Pamong karena tidak ada pekerjaan lainnya. Selain itu

motivasi mereka menjadi Pamong setidaknya sebagai

pengabidian kepada masyarakat, meskipun pernyataan

semacam itu bisa ditangkap sebagai kalimat keterpaksaan

mereka karena tidak ada alternatif lainnya.


Evaluasi kinerja secara khusus baik dalam hal aturan

maupun teknis operasional evaluasi belum ada. Pengawasan

BPD kepada Pemerintah Desa dilakukan bersama dengan

Laporan Pertanggungjawaban Lurah, sementara untuk evaluasi

kinerja Pamong tidak secara sistematis dilakukan, sehingga

dapat dikatakan tidak efektif. Adapun pengawasan Lurah

terhadap para Pamong hanya merupakan pengawasan yang

213


lebih bersifat perndekatan personal berupa teguran ringan, dan

belum pernah ada tidak lanjut berupa pemberian sanksi.

11. Purnatugas

Sesuai dengan ketentuan Perda yang berlaku di

Kabupaten Kulonprogo, maka pada usia 60 tahun Pamong akan

purnatugas. Setelah purnatugas mereka akan menerima 0,20 %

dari luas tanah bengkoh, yang akan diterima selama separuh

masa jabatan Pamong Desa. Dikatakan oleh Carik (5 Agustus

2005) bahwa, jika tidak mencari tambahan lainnya, maka

purnatugas yang luasnya seperti itu pasti tidak sesuai dengan

kebutuhan pokok hidup sehari-hari. Sehingga tidak

mengherankan jika mereka merasa kurang mendapat

penghargaan layak atas kerja dan pengabdiannya selama

mereka mengabdi sebagai Pamong Desa.

12. Data Pamong (tidak ada di kelurahan)

13. Kemampuan memberi pelayanan kepada

masyarakat

Menurut Carik ( 5 Agustus 2005 ) kebutuhan pelayanan

masyarakat oleh Pemerintah Desa makin lama makin besar,

terkait dengan makin banyaknya anggota masyarakat. Di

samping itu Desa Wates merupakan Desa di wilayah perkotaan,

sehingga kebutuhan masyarakat makin komplek. Untuk saat ini

kebutuhan pelayanan masih cukup mampu dilayani oleh

struktur dan Pamong yang ada, setidanya mereka mempunyai

pengalaman yang cukup memadahi. Namun ke depan ada

kekhawatiran Pamong Desa kurang mampu mengikuti

perkembangan kebutuhan masyarakat. Tingkat pendidikan

214


personal Pemerintah Desa yang rata-rata SLTA, bahkan rata-

rata Dukuh yang hanya perpendidikan SLTP dan SD, serta

besarnya kendala untu melakukan pengembangan Pamong

Desa, maka sangat dimungkinkan pelayanan ke depan makin

menurun.


Dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat,

khususnya bidang administrasi, menurut Ka. Bag. Pmerintahan

(5 Agustus 2005) bahwa selama itu masyarakat cukup puas.

Keluhan masyarakat memang ada tapi jumlahnya sangat sedikit,

dan isi keluhannya seputar prosedur administrasi. Keluhan

prosedur itupun biasanya karena warga yang datang ke

Pemerintah desa belum melengkapi persyaratan-persyaratan

yang ditentukan.

Penyataan itu diperkuat dengan pennyataan Marijan (7

Agustus 2005) selaku tokoh masyarakat Desa Wates yang

mengatakan bahwa, pelayanan kepada masyarakat sudah ada

peningkatan meskipun belum banyak. Atas peningkatan itu

iapun menyatakan sudah cukup puas atas pelayanan yang

diberikan oleh Pemerintah Desa.

15. Sarana Kerja Pemerintah Desa

Sarana prasarana kerja untuk memberikan pelayanan

kepada masyarakat untuk sementara dikatakan cukup

memadahi, namun ke depan sarana-prasarana itu perlu

ditambah atau dikembangkan untuk mengikuti peningkatan

pelayanan kepada masyarakat. Ada kendala dalam penggunaan

sarana-prasarana pelayanan, khususnya bidang administrasi,

215


yakni tidak semua Pamong mampu memanfaatkan sarana kerja

seperti komputer.

16. Akuntabilitas Kepada Masyarakat

Hingga saat ini pelayanan kepada masyarakat, khususnya

bidang administrasi tidak ada mekanisme khusus untuk

melaporkan atau mengiformasikan kepada masyarakat.

Kalaupun ada itu dilakukan oleh Dukuh kepada warganya

masing-masing, namun baru sebatas menyampaikan hal-hal

teknis seperti pemberitahuan tentang sarat-sarat administrasi.

Adapun pelaporan kepada masyarakat atas pelayanan, bisa

dikatakan sangat terbatas dan waktunya juga sukup terbatas.

6. DESA PANJATAN


Organisasi Pemerintahan Desa Panjatan dalam membuat

perencanaan masih berupa program-program kerja tahunan

yang dirumuskan dalam APBDes. Program kerja itu dalam

pembuatannya diajukan oleh Pemerintah Desa untuk dibahas

bersama dengan dan dimintakan persetujuan BPD. Jadi

perencanaan organisasi secara makro belum dibuat dalam

sebuah Renstra. Demikian pula dalam rencana pengembangan

administrasi belum didasarkan pada renstra. Sama seperti desa-

desa yang lain, perencanaan bidang administrasi hanya sekedar

menjadi kesepakatan diantara Pemerintah Desa. Sehingga

tujuan, dan langkah-langkah yang hendak ditempuh belum

terumuskan dengan baik, termasuk target-target yang hendak

dicapai.


216


Pola dan struktur organisasi Pemerintah Desa Panjatan

adalah sebagaimana ditentukan dalam Perda Kabupaten Kulon

Progo. Dengan pola dan struktur seperti itu dirasa masih sangat

mencukupi kebutuhan untuk pelayanan publik di desa yang

bersangkutan. Selain itu kemampuan dan potensi internal

Pemerintah Desa juga cukup mampu untuk melakanakan

struktur tersebut. Menurut Carik Desa Panjatan (20 Agustus

2005) bahwa, dengan struktur yang ada para Pamong sudah

cukup mempunyai pengalaman karena tidak jauh berbeda

dengan pola dan struktur yang dulu. Adapun untuk jabatan yang

semula bernama Ka.Ur Umum, setelah berlakunya UU No. 22

Tahun 1999 dikonversikan ke Jabatan Sekretaris BPD.


Tupoksi Lurah dan masing-masing Pamong Desa sudah

ditentukan oleh Perda dan masing-masing Pamong sudah

mengetahui dan memahami tugas fungsi masing-masing.

Bahkan Tupoksi itu terpampang di dinding dekat meja tempat

duduk masing-masing Pamong. Dengan demikian setiap hari

para Pamong akan melihat, yang kemudian diharapkan akan

lebih mudah dalam membaca, mempelajari, memahami lalu

menerapkan dalam pelayanan publik.

Meskipun terdapat Tupoksi baku yang telah ditetapkan

dalam Perda, namun praktek pelaksanaanya tidak harus saklek

sebagaimana yang tertulis. Menurut Carik, Tupoksi itu

dijalankan fleksibel dan saling membantu “ yang pennting bisa

jalan. Jika Tupoksi itu dijalankan dengan ketat, maka

dikhhawatirkan justru akan terjadi pelayanan birokratis dan

berbelit, karena dimungkinkan salah seorang Pamong atau lebih

217


tidak ditempat, sehingga kondisi demokian tentu akan

menghambat pemberian pelayanan publik.

Terkait dengan Tupoksi yang ada, maka pembagian tugas

secara internal Pemerintah Desa juga mengacu pada Tupoksi

tersebut. Namun dalam pelaksanaan tugas sehari-hari

pembagian tugas tidak berjalan secara saklek melainkan saling

membantu dan saling melengkapi antara Pamong yang satu

dengan lainnya. Sehingga bila ada salah satu Pamong yang

tidak masuk kerja, maka dengan sendirinya tugas pelayanan

kepada masyarakat digantikan oleh Pamong yang datang.

Dengan cara itu diharapkan tugas pelayanan tidak sampai

tertunda, meskipun mengandung resiko adanya salah satu

aparat yang cenderung mengandalkan tugasnya pada Pamong

lain.

4. Tata Hubungan Antar Unit Kerja Maupun Dengan Supra

Desa

Tata hubungan antara Pemerintah Desa dengan BPD bisa

dikatakan cukup serasi, sehingga program-program kerja

tahunan dapat dirumuskan bersama. Pada kenyataannya

memang sebagian anggota BPD aktif dan sebagian yang lain

kurang atau tidak aktif, namun secara formal hubungan antara

pemerintah Desa dengan BPD relatif baik, tidah pernah sampai

konflik. Secara formal Hubungan partnership antara Pemerintah

Desa dengan BPD berjalan dengan baik, baik dalam pembuatan

Perdes bersama dan pelaksanaaan pertanggungjawaban (LPJ)

Lurah setiap tahunnya. Sebagaimana dikatakan Lurah Panjatan

(20 Agustus 2005) bahwa, hubungan BPD dengan Pemerintah

Desa relatif baik, BPD sudah tahun tugas fungsinya, sehingga

hubungan kemitraan berjalan dengan baik.

218


Dalam kaitannya dengan Pemerintah Kabupaten dan

Pemerintah Kecamatan, hubungan koordinatif telah bejalan,

yang mana Pemerintah Kabupaten melalui dinas-dinas terkait

cukup sering mengadakan forum bersama dengan Pemerintah

Desa untuk keperluan pengarahan, penjelasan, dan lain-lain

tentang pelaksanaan tugas yang hendak dilakukan oleh

Pemerintah Desa. Sementara dengan Pemerintah Kecamatan

hubungan koordinatif berjalan dengan lancar, yang mana

komunikasi cukup intensif melalui forum-forum seperti UDKP,

pembinaan administrasi, sosialisasi undang-undang dan lain-

lain, terlebih setelah berlakunya UU No. 32 Tahun 2004.

Adapun hubungan dan tata kerja antara Lurah dan para

Pamongnya secara umum mengikuti ketentuan yang telah diatur

dalam Perda Kabupaten Kulon Progo. Alur perintah (peminaan,

pengarahan, dan lain-lain) berjalan dengan baik meskipun pada

pelaksanaanya lebih ditekankan pada pendekatan personal

untuk membangun kerja sama diantara Pamong. Demikian pula

pertanggungjawaban Pamong terhadap lurah juga tidak

terkesan sebagai hubungan bawahan dengan atasan, melainkan

seperti hubungan kolega kerja.

5. Koordinasi Antar Unit Maupun Dengan Supra Desa

Koordinasi dengan pihak Pemerintah Kabupaten atau

Kecamatan antara lain terwujud dalam pertemuan atau forum-

forum antara Pemerintah Desa dengan Dinas-dinas atau dengan

Kecamatan. Disamping koordinasi pembangunan, koordinasi

juga sering dilakukan melalui forum Carik atau Lurah yang

dihadiri Kecamatan, koordinasi penarikan PBB, dan lain-lain

yang bisa dikatakan cukup sering.

219


Adapun koordinasi secara internal dilakukan oleh Lurah

dengan para Pamongnya baik melalui forum resmi maupun tidak

resmi. Rapat koordinasi resmi dilakukan secara rutin seminggu

sekali pada setiap hari Saptu dan selain itu kadang-kadang

dilakukan rapat-rapat informal dan mendadak untuk

menyelesaikan pekerjaan atau persoalan yang perlu segera

diselesaikan.

6. Pengawasan

Pengawasan terhadap Pemerintah Desa terutama

dilakukan oleh BPD terhadap penyelenggaraan Pemerintahan

Desa. Sebagaimana ketentuan yang berlaku, Lurah wajib

menyampaikan pertanggungjawaban kepada BPD minimal

setahun sekali. Namun khusus untuk pelaksanaan administrasi

pemerintahan desa, BPD sebatas memberi masukan atau

mengingatkan jika dirasa ada yang kurang baik. Selain dari

BPD, pengawasan secara eksternal juga dilakukan antara lain

oleh Bawasda, yang kadang memeriksa pelaksanaan APBDes.

Pengawasan internal oleh Lurah kepada para Pamong

Desa dilakukan dengan cara pendekatan personal untuk

membangkitkan kerja sama diantara para Pamong Desa.

Dengan pendekatan personal itu pengawasan tidak hanya

sekedar mengurangi kemungkinan indisipliner, tetapi juga

meningkatkan kinerja Pamong. Namun pengawasan oleh Lurah

terhadap para Pamong termasuk pengawasan oleh BPD,

nampaknya kurang efektif.


Rekrutmen Lurah dilaksananakan melalui mekanisme

pemilihan langsung oleh masyarakat. Menurut Carik Panjatan

220


(20 Agustus 2005) bahwa, khusus untuk pejabat Lurah saat ini

pemilihan berjalan secara demokratis diantara 4 orang calon

Lurah dan pemilihan diikuti kurang-lebih 90 % penduduk yang

memeiliki hak pilih. Pak Sukarman, S.Pd yang terpilih yang

kebetulan beliau adalah purnatugasan guru dan juga pernah

menjabat anggota DPRD, jadi ya cukup berpengalaman. Dalam

pemilihan itu yang kalah memang sempat protes, tapi ya Cuma

sebentar saja, sementara konflik atau indikasi KKN relatif tidak

ada. Tapi kalau permainan botoh yang tidak tahu, karena

mereka bermain di balik layar.

Selanjutnya untuk rekrutmen Pamong, yang sudah

menjabat lama rekrut melalui seleksi yang dilaksanakan di

Kabupaten. Sedangkan yang masih baru, yakni Ka. Bag.

Pendapatan dan Dukuh I seleksi dilakukan di desa oleh team

seleksi yang dibentuk di desa. Seleksi dilakukan dengan cara

test tertulis dan wawancara. Kemungkinan KKN sangat sulit

karena seleksi dilaksanakan oleh team dan diawasi oleh tokoh-

tokoh masyarakat dan BPD.

Hasil seleksi Pamong yakni yang memiliki skor tertinggi

otomatis diangkat dengan Keputusan Lurah untuk mengisi

formasi yang ada. Dengan demikian rekrutmen SDM tidak

didasarkan pada perencanaan SDM, kecuali sekedar mengisi

lowongan jabatan yang ada. Penentuan kualifikasi juga lebih

mengacu pada Perda, sehingga belum menjamin kompetensi

calon untuk jabatan tertentu yang akan diisi formasinya.

8. Pengembangan SDM

Secara umum dapat dikatakan bahwa pengembangan

SDM untuk Pemerintah Desa Panjatan relatif rendah. Untuk

meningkatkan keterampilan Pamong misalnya, beberapa tahun

221


terakhir jarang sekali ada pelatihan-pelatihan, paling-paling

Siak tahun 2004, setelah itu tidak ada lagi. Kalaupun ada

koordinasi dengan Dinas maupun Kecamatan, kebanyakan

berupa ceramah-ceramah singkat yang tentunya tidak

berpengaruh langsung pada peningkatan keterampilan kerja.

Selain rendahnya pelaksanaan peningkatan kualitas SDM,

kegiatan promosi dan mutasi juga tidak mungkin dilakukan,

karena mekanisme dan aturannya tidak ada. Jadi sekali

seseorang menjabat dalam jabatan tertentu sebagai Pamong

Desa, maka sampai purnatugas akan ada pada jabatan itu.

Setidaknya secara teoritik kondisi kerja demikian akan

mengarah pada penurunan kinerja seorang, meskipun secara

diplomatis para Pamong menyatakan tidak pernah bosan.


Imbalan yang diterima oleh Lurah dan para Pamong Desa

terdiri dari beberapa sumber, yakni bengkok, bantuan

Kabupaten, dan tunjangan kesehatan dari APBDes. Adapun

perinciannya sebagai berikut :

a. Bengkok :

Lurah : 7.250 M2

Carik : 5.800 M2

Ka. Bagian : 4.405 M2

Dukuh : 3.000 M2

b. TPP Triwulanan :

Lurah : Rp. 350.000,-

Carik : Rp. 300.000,-

Ka. Bagian : Rp. 270.000,-

Dukuh : Rp. 225.000,-

222


c. Bantuan kesehatan dari APBDes Rp. 100.000,- rata, namun

setiap tahun belum tentu sama jumlahnya.

Dari keseluruhan sumber pendapatan, untuk jabatan Carik

misalnya, dalam satu bulan rata-rata memperoleh Rp. 500.000,-,

tentunya untuk Ka. Bag dan Dukuh pendapatnnya di bawah itu.

Dari penghasilan itu ternyata harus dikeluarkan untuk berbagai

bentuk sumbangan yang rata-rata per bulan bisa mencapai Rp.

200.000,- lebih.

Besarnya pendapatan seperti itu jelas kurang sesuai jika

dibandingkan dengan kebutuhan hidup, sekalipun untuk

sekedar memenuhi kebutuhan dasar bagi Pamong dan

keluarganya. Meskipun demikian ketika di tanya mengenai

motivasi mereka menjadi Pamong, ternyata mereka menyatakan

tetap senang menjadi Pamong. Meskipun pengahasilan kecil

tetapi motivasi mereka untuk pengabdian masyarakat, meskipun

kadang-kadang mereka juga mengeluh karena penghasilan yang

kecil.

Dengan penghasilan yang kecil itu tentunya kurang

mampu untuk memotivasi agar Pamong bekerja lebih baik dan

berprestasi. Untuk menambah penghasilan, Lurah dan Para

Pamong berusaha mencari penghasilan tambahan, antara lain :

Lurah : Wiraswasta dan istrinya sebagai

PNS

Carik : Memiliki wartel dan istrinya PNS

Ka. Bag. Pemerintahan : Warung kelontong

Ka. Bag. Pembangunan : Warung makanan

Dan lain-lain yang juga memiliki usaha-usaha lain untuk

mencari tambahan diluar penghasilan sebagai Pamong Desa.

Meskipun Pamong menyatakan bila kegiatan sampingan itu

223


dilakukan di luar jam kerja, tapi kegiatan sampingan itu tentu

mengurangi konsentrasi kerja dan pelayanan masyarakat.


Tupoksi yang telah ditentukan ternyata tidak disertai

dengan ukuran penilaian evaluasi kinerja untuk Pamong Desa.

Secara teknis Lurah mengalami kesulitan dalam menentukan

prestasi kinerja Pamong, sehingga pengawasan terhadap

Pamong menjadi tidak efektif. Menurut Lurah (20 Agustus 2005)

menyatakan bahwa, pengawasan dilakukan dengan menekankan

pendekatan personal untuk mendorong kinerja dan kerja sama

para Pamong.

Evaluasi kinerja menjadi kurang efektif, antara lain terbukti

dari kinerja para Pamong yang kurang disiplin. Pada saat

penelitian antara lain ditemukan : Pamong yang hadir hanya 2

orang, kurang ramah dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat, dan data-data Pamong yang kurang lengkap. Selain

itu didapatkan informasi bahwa ada satu orang Pamong yang

sering tidak disiplin, antara lain sering tidak datang, sering

terlambat, dan sering pulang awal. Terhadap Pamong tersebut

Lurah menyatakan bahwa teguran sudah dilakukan bahkan

pernah dimarahi, tetapi perilaku Pamong tersebut tidak

berubah. Tiadanya ketentuan tentang disiplin kerja dan

pertimbangan rendahnya pendapatan Pamong membuat Lurah

tidak mungkin memberikan sanksi bagi Pamong yang kinerjanya

buruk.

11. Purnatugas

Penghasilan Pamong dari bengkok saat aktif sudah

dirasakan minim, dan setelah purnatugas nantinya Pamong

224


hanya akan menerima 1/5 dari tanah benkok yang akan

diterima selama ½ dari masa jabatannya. Dengan penghasilan

purnatugas seperti itu, Carik menyatakan bahwa purnatugas itu

tidak sebanding dengan pengabdian yang telah diberikan

semasa masih aktif bekerja.

12. Data Pamong

No


Pendikan

Masa Kerja(Th)

1 Sukarman, S.Pd Lurah 54 Sarjana 2 2 Suparyono Carik 49 SLTA 103 Purwadi Ka.Bag.

Pemerint.46 SLTP 18

4 Sukijo Ka.Bag. Pembang.

40 SLTA 7

5 Ridwan Ka.Bag. Kemasy. 49 SD 186 Nurwijayadi Ka.Bag.

Pendapatan38 SLTA 2

7 Maruto Hadi Sek. BPD 42 SLTA 48 R. Suhartono Dukuh I 37 SLTP 19 Sabari Dukuh II 51 SLTP 1110 Suwarti Dukuh III 49 SLTP 1411 Parman Dukuh IV 59 SD 612 Djemakir Dukuh V 34 SD 6Sumber data : Pemdes Panjatan Tahun 2005


Dari sisi kemampuan memberikan pelayanan kepada

masyarakat, khususnya pelayanan administrasi secara umum

dapat dikatakan bahwa Pemerintah Desa Panjatan memiliki

kemampuan yang cukup memadahi. Setidaknya dari sisi

pengalaman dan masa kerja, sebagian besar Pamong sudah

mencukupi, terlebih lagi didukung adanya kerja sama di antara

para Pamong. Diperkuat pernyataan seorang tokoh masyarakat

desa Panjatan bahwa, para Pamong sudah berpengalaman dan

225


mampu bekerja meskipun pendidikannya hanya SLTA dan SLTP.

Akan tetapi karena sudah cukup lama berkecimpung di

Pemerintah Desa, maka sudah berpengalaman.

Menurut Carik, kebutuhan pelayanan khususnya bidang

administrasi sampai saat ini belum ada perkembangan berarti.

Rata-rata warga yang datang untuk meminta pelayanan ke

Kantor Kelurahan hanya 5-10 orang, sehingga jumlah dan

kapasitas Pamong yang ada masih sangat mencukupi untuk

memberikan pelayanan kepada masyarakat.


Dengan keterbatasan beberapa hal, lurah dan Pamong

tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat, meskipun

kadang-kadang sikap kurang ramah, keterlambatan datang,

tidak bekerja, dan lain-lain. Namun secara umum pelayanan

Pemerintah Desa sudah bisa dirasakan oleh masyarakat,

setidaknya keluhan atau protes terbuka dari warga tidak pernah

muncul. Bahkan salah satu Tokoh masyarakat mengatakan

bahwa, masyarakat harus berterima kasih karena yang jadi

Pamong sekarang sudah berpengalaman dan mampu bekerja.

Pelayanan diberikan sudah cukup cepat dan efisien, bahkan bisa

titip pada Dukuh dan indikasi KKN tidak ada.

Khusus untuk Lurah sangat mudah dimintakan pelayanan

administrasi, bahkan kalau perlu dijalanpun Pak Lurah mau

tanda tangan asal syaratnya sudah lengkap. Jadi tidak harus

datang ke Kantor Kelurahan.


Sarana kerja pokok yang dimiliki oleh Pemerintah Desa

Panjatan antara lain, komputer 1 unit, mesin ketik 2 unit,

226


telephon 1 unit, dan sepeda motor dinas 1 unit. Untuk keperluan

pelayanan administrasi kepada masyarakat, sarana kerja yang

tersedia masih cukup memadahi, karena masyarakat yang minta

pelayananpun tidak banyak. Hal yang menjadi catatan, ternyata

sarana kerja seperti komputer tidak semua pamong mampu

menggunakannya. Sehingga sarana kerja yang ada kurang

efektif digunakan untuk pelayanan masyarakat.


Akuntabilitas Pemerintah Desa kepada masyarakat selama

ini masih terbatas pada BPD sebagai wakil masyarakat,

sehingga secara langsung pada masyarakat masih terbatas.

Menurut salah satu tokoh masyarakat Desa Panjatan bahwa,

koordinasi pelayanan administrasi biasanya dilakukan oleh

Lurah dan Pamong melalui Dukuh-dukuh. Biasanya kalau ada

aturan atau prosedur baru disampaikan dan disosialisaikan

kepada warga baik melalui forum di pedukuhan maupun ketika

warga datang ke Kantor Kelurahan.

Kritik dan evaluasi kinerja dari masyarakat kepada Lurah

dan Pamong Desa masih sangat terbatas. Evaluasi masih banyak

dilakukan oleh BPD, sementara dari warga kalaupun ada kritik

biasanya disampaikan diluar forum secara personal. Karena ada

rasa pekewuh bila disampaikan secara langsung dalam forum.

7. DESA BROSOT


Perencanaan yang dibuat oleh Pemerintah Desa Brosot

terwujud dalam program-program kerja tahunan yang

dirumuskan dalam ABPDes. Jadi perencanaan belum

dirumuskan dalam bentuk Renstra Desa yang menjadi induk

227


rencana seluruh kegiatan Pemerintahan Desa. Pernyataan Carik

Brosot (20 Agustus 2005) bahwa, khusus dalam perncanaan

administrasi pemerintahan desa juga belum dibuat dalam

bentuk tertulis, sehingga rencana pengembangan administrasi

dan peningkatan pelayanan administrasi masih sebatas

kesepakatan internal Pamong Desa.


Pola dan struktur organisasi Desa Brosot mengacu

sepenuhnya pada Perda Kabupaten Kulon Progo tentang

susunan organisasi Pemerintahan Desa. Dengan struktur yang

ada sekarang dirasakan oleh para Pamong, masih mencukupi

untuk keperluan pelayanan masyarakat. Selain itu potensi

internal Pemerintah Desa juga sesuai dengan kebutuhan untuk

melaksanakan struktur organisasi dan jabatan-jabatan yang ada.

Menurut Carik (20 Agustus 2005), memang ada salah satu

Pamong yang belum begitu cekatan dalam melaksanakan

Tupoksi, yakni Ka. Bag. Pemerintahan, tetapi karena dibantu

oleh Pamong lainnya, sehingga tidak sampai menghambat

pelaksanaan asministrasi Pemerintahan Desa secara umum.


Dalam struktur yang ada, masing-masing Pamong

dinyatakan sudah memahami Tupoksi yang menjadi tugas dan

tanggung-jawabnya, sekalipun Kepala Bagian yang terbaru.

Namun dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Tupoksi itu tidak

dapat dilaksanakan secara ketat oleh masing-masing Pamong.

Namun ada beberapa tugas yang harus tetap dilakukan oleh

Pamong tertentu.

228


Pelaksanaan Tupoksi masing-masing Pamong terkait

dengan pembangian tugas dan kewajiban Pamong. Artinya

tugas-tugas yang menjadi tanggungjawab para Pamong adalah

sesuai dengan Tupoksi yang ada. Dalam pembagian tugas itu

memang sesuai Tupoksi, namun masing-masing Pamong secara

fleksibel dan saling membantu tugas-tugas Pamong lainnya.

Sehingga apabila seorang Pamong tidak hadir, maka tugas

pelayanan dapat dilaksanakan oleh Pamong lainnya. Namun

tanggungjawab utama tetap ada pada Lurah dan Pamong yang

bersangkutan. Dengan demikian tugas-tugas pelayanan tida

terbengkelai.

Persoalan yang munsul adalah pembagian tugas yang

mengacu pada Tupoksi itu ada salah satu Pamong yang

tugasnya terlalu banyak, yakni Ka. Bag. Pemerintahan yang

antara lain meliputi KTP, KK, surat jalan, urusan tanah, dan lain-

lain. Sementara Ka. Bag. Pembangunan tugasnya paling sedikit

dan paling sepi melayani masyarakat. Hanya bulan-bulan

tertentu saja Ka. Bag. Pembangunan agak sibuk melaksanakan

tugas, termasuk tugas pelayanan kepada masyarakat.


Desa

Tata hubungan antar unit kerja maupun dengan supra

desa, secara umum dapat dikatakan dengan baik. Hubungan

Pemerintan Desa dengan BPD berjalan dengan baik, jadi

meskipun kadang-kadang ada kritik dari BPD, namun tidak

pernah sampai menimbulkan konflik dan tidak ada indikasi

mencari kemenangan (menang-menangan). Demikian pula

dalam hal pemberian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ),

229


selama ini selalu diterima oleh BPD, meskipun kadang-kadang

ada catatan tertentu dari BPD.

Hubungan dengan Pemerintah Kabupaten dan kecamatan

berjalan baik dan koordinatif. Hal itu terkait dengan

pelaksanaan otonomi desa, sehingga desa memiliki kewenangan

yang lebih besar untuk melaksanakan berbagai urusan yang

telah menjadi wewenang desa. Pertanggungjawaban dilakukan

kepada BPD, sementara dengan Kabupaten dan Kecamatan

adalah menyampaikan Laporan pertanggungjawaban yang telah

dilaksanakan di hadapan BPD. UU No. 32 tahun 2004 belum

efektif dilaksanakan, sehingga LPJ belum pada Bupati melalui

camat. Namun demikian dengan UU No. 32 tahun 2004, fungsi

dan kewenangan Camat menjadi lebih besar terhadap desa.

Meskipun demikian kewenangan Camat masih tetap terfokus

pada koordinasi dan pengawasan terutama dalam pelaksanaan

pembangunan.

Tata kerja internal Pemerintah Desa, yakni antara Lurah

dengan para Pamong maupun antar Pamong, berjalan cukup

baik dengan mengacu ketentuan tata-kerja yang telah

ditetapkan dalam Perda. Perintah dari Lurah mengalir ke

Kepala-kepala Bagian dan juga kepada Dukuh. Selanjutnya

pertanggungjawaban masing-masing Pamong juga berjalan

sudah baik kepada Lurah. Meskipun demikian alur perintah dan

tanggungjawab lebih bersifat fleksibel dengan menjaga

hubungan personal.


Untuk melancarkan pelaksanaan tugas dan tata-kerja

antara Lurah dengan Pamong maupun antara Pemerintah Desa

dengan supra desa juga berjalan dengan lancar. Secara rutin

230


ada waktu untuk koordinasi dengan Kabupaten melalui dinas-

dinas terkait, termasuk dengan Pemerintah Kecamatan.

Disamping itu koordinasi juga berjalan melalui mekanisme

informal dan terjadi sewaktu-waktu jika ada keperluan yang

harus diselesaikan atau ketika ada program-progran tertentu

yang datang dari Pemerintah yang harus segera dilaksanakan

oleh Pemerintah Desa.

Koordinasi dengan BPD berjalan dengan baik, namun

lebih fokus pada proses pembuatan peraturan desa. Adapun

koordinasi dengan Pamong Desa dilaksanakan baik secara

formal maupun informal. Koordinasi secara formal dilaksanakan

rutin satu bulan sekali, namun intuk insidentan kadang-kadang

dilaksanakan tiga kaali dalam satu bulan, menyesuaikan dengan

kebutuhan.

6. Pengawasan

Pengawasan datang baik dari Pemerintah Kabupaten

maupun dari BPD, dalam pelaksanaan pemerintahan desa.

Pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh dinas-

dinas atau badan terkait dengan pelaksanaan administrasi dan

keuangan. Namun pelaksanaan oleh Pemerintah Rekrutmen dan

Penempatan SDM. Sementara pengawasan BPD lebih terfokus

pada pelaksanaan anggaran dan tidak eksplisit dalam hal

administrasi.

Selanjutnya pengawasan internal para Pamong Desa oleh

Lurah dikatakan sudah cukup efektif, meskipun pengawasan

lebih menekankan pendekatan personal untuk meningkatkan

kesadaran dalam pelaksanaan tugas masing-masing Pamong.

Namun tidak lanjut terhadap kesalahan atau penyimpangan bisa

231


dikatakan kurang efektif, disamping tidak ada mekanismes yang

jelas dalam pelaksanaannya.


Rekrutmen Lurah dilakukan melalui mekanisme pemilihan

langsung oleh warga, yang secara umum dapat dikatakan

berjalan demokratis. Sebagai contoh untuk pemilihan Lurah

sekarang untuk jabatan kedua ini mendapat suara 60 %

sehingga lebih banyak dari pemilihan pertama. Menurut Carik

Brosot, hal itu terjadi karena pola kepemimpinan Lurah

disenangi oleh masyarakat, bahkan dari masyarakat sendiri

yang melakukan penggalangan massa untuk kemenangan Lurah

sekarang ini.

Untuk rekrutmen Pamong, yang terbaru adalah Sekretaris

BPD yang dilakukan dengan mekanisme seleksi terhadap 7

calon. Seleksi dilakukan melalui test tertulis dan uji kelayakan

yang dimintakan pendapat dari masyarakat. Namun setelah

diumumkan tidak ada komentar dan masukan dari warga, maka

calon yang memperoleh nilai terbaik otomatis diangkat menjadi

Pamong. Sementara untuk Pamong lama, pelaksanaan seleksi

dilakukan di Kabupaten.

Dari pelaksanaan seleksi itu menurut H. Setiyartoyo (15

Juli 2005) selaku tokoh agama dinyatakan bahwa, indikasi KKN

tidak ada, karena soal dibuat oleh Panitia khusus seleksi dan

pada saat itu team diasingkan di Kaliurang untuk

menghindarkan dari kemungkinan intimidasi atau KKN dari

para calon.

Selanjutnya untuk menempatan SDM masing-masing

Pamong dapat dikatakan sudah sesuai kompetensinya.

Setidaknya karena mereka sudah memiliki masa jabatan yang

232


sudah cukup lama, sehingga pada jabatan yang ada sekarang

masing-masing Pamong sudah mampu malaksanakan

jabayannya dengan baik. Memang ada salah satu Pamong yang

hingga kini belum begitu kompeten dibidangnya, namun

sebenarnya bukan karena tidak tepat pada jabatan itu melaikan

karena yang bersangkutan kurang disiplin saja.

8. Pengembangan SDM

Untuk keperluan pengembangan SDM bagi Para Pamong

Desa Brosot selama ini bisa dikatakan kurang efektif. Misalnya

pelatihan dari Kabupaten selama ini hanya diperintukkan bagi

Bagian Keuangan dan Pemerintahan, dan itupun tidak

menghasilkan peningkatan pelaksanaan tugas secara signifikan.

Sementara untuk bagian-bagian lainnya sekedar ceramah-

ceramah yang tidak dapat dipraktekkan langsung dalam

pelaksanaan tugas sehari-hari. Untungnya Lurah Brosot

termasuk Lurah yang mumpuni dan wawasannya luas, bahkan

sering mengikuti seminar-seminar. Sehingga dengan

wawasannya itu Lurah sering manularkan wawasannya dan

pengalamannya kepada para Pamong.

Masih dalam konteks pengembangan SDM, ternyata

promosi dan mutasi tidak mungkin dilaksanakan, sehingga

sekali seorang Pamong duduk di suatu jabatan maka sampai

purnatugas ia ada pada jabatan itu. Hal itu tentu berpengaruh

pada peningkatan kinerja para Pamong dari waktu-kewaktu,

karena kedudukan dan jabatan yang dipegang terlalu lama pada

umumnya menyebabkan menurunya kinerja. Terbukti dari

pernyataan salah satu Pamong bahwa, kadang para Pamong

merasa bosan, jenuh dan jengkel, karena dari hari-kehari itu-itu

233


saja tanpa ada perubahan dan peningkatan, namun mau

bagaimana lagi wong tidak ada peluang lainnya.


Penghasilan pokok yang diterima oleh Lurah dan Pamong

Desa adalah dari bengkok. Selain itu ada tambahan dari

Kabupaten (triwulanan), bantuan kesehatan dan tunjangan

penghasilan dari APBDes.

a. Bengkok.

Lurah : 11.340 M2

Carik : 9.450 M2

Kepala-Kepala Bagian : 7.560 M2

Dukuh-Dukuh : 5.670 M2

Staf : 3.780 M2

b. Triwulanan dengan jumlah yang sama dengan desa-desa

lain di Kabupaten Kulon Progo.

c. Bantuan Kesehatan sebesar Rp. 2.250.000,- per tahun

untuk seluruh Pamong baik sakit maupun tidak sakit,

sehingga tiap Pamong menerima Rp. 125.000,-

d. Tunjangan penghasilan per tahun

Lurah : Rp. 750.000,-

Carik : Rp. 625.000,-

Kabag-kabag : Rp. 500.000,-

Dukuh-dukuh : Rp. 375.000,-

Staf : Rp. 250.000,-

Dari keseluruhan sumber penghasilan itu, misalnya untuk

Carik akan mendapat pengahasilan rata-rata per bulan Rp.

750.000,-. Dari penghasilan itu masih harus dikeluarkan untuk

berbagai bentuk sumbangan dan iuran yang kurang lebih Rp.

300.000,- per bulan. Sehingga pengahasilan rata-rata per bulan

234


tinggal Rp. 450.000,-. Untuk Kabag dan staf dengan sendirinya

tentu lebih kecil dari penghasilan Carik.

Dari pengasilan sebesar itu bisa dipastikan tidak

mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup Pamong dan

keluarganya. Untuk itu hampir semua Pamong memiliki usaha

sampingan, antara lain :

Lurah memiliki tanah pertanian pribadi yang cukup luas.

Carik yang terbantu karena istrinya menjadi PNS. Kabag-kabag

ada yang berdagang kelontong, ada yang suaminya sebagai TNI,

dan lain lain. Dukuh-dukuh ada yang jadi sopir, makelar tanah,

usaha warung, dan lain-lain.

Kondisi demikian dan upaya untuk mencari sumber

penghasilan lainnya tentu akan mengurangi konsentrasi dan

intensitas Pamong pada pelayanan masyarakat. Meskipun para

Pamong menyatakan bahwa usaha sampingan iu dilaksanakan

setelah jam kerja. Namun kenyataan terjadi bahwa beberapa

Pamong cukup sering datang terlabat maupun pulang lebih

awal, ada kemungkinan karena Pamong yang bersangkutan

melaksanakan usaha sampingan itu.

Dengan penghasilan demikian mereka menyatakan tetap

termotivasi untuk bekerja dengan baik meskipun terpaksa.

Ketika awal menjadi Pamong, motivasinya adalah karena sulit

mencari pekerjaan, selanjutnya ya tetap sama, hitung-hitung

dari pada menganggur karena cari pekerjaan lain juga tidak

menjanjikan.


Kinerja Pamong secara umum dikatakan oleh Carik, sudah

cukup disiplin. Misalnya dalam satu hari rata-rata para Pamong

datang jam 9 pagi sampai dengan jam 13.30. Setelah sampai

235


dirumahpun kadang-kadang juga harus melayani masyarakat

baik untuk urusan surat-menyurat, ngantar orang sakit, dan

lain-lain. Namun untuk pelaksanaan evaluasi bisa dikatakan

kurang efektif karena stadart evaluasinya tidak ada. Kadang-

kadang memang ada teguran dari Lurah terhadap Pamong yang

kurang disiplin, tetapi ya hanya sampai disitu dan selanjutnya

tidak ada tindakan apa-apa. Pendekatan personal lebih

ditekankan oleh Lurah, yang menyatakan bahwa “saya tidak

senang maido (menyalahkan) dan sebaiknya jangan maido. Dari

prinsip itu Lurang menghimbau agar Pamong bekerja dengan

baik

Evaluasi dari BPD juga tidak efektif dilaksanakan, terlebih

lagi dalam pelaksanaan administrasi Pemerintahan Desa, BPD

hampi tidak pernah memberikan masukan atau pernyataan yang

berarti untuk mengembangkan maupun untuk mempebaiki

pelayanan administrasi.

11. Purnatugas

Setelah masa jabatan habis, maka Pamong akan menerima

purnatugas berupa tanah bengkon seluas 1/5 dari tanah

bengkok semasa aktif yang diterima selama ½ dari masa

jabatnnya. Dengan luas bengkok itu para Pamong menyatakan

bahwa purnatugas tidak sesuai dengan masa baikti, tenaga, dan

pikiran yang telah disumpankan kepada masyarakat.

12. Data Pamong

No Nama JabatanUmur(Th)

Pendikan

1 Soepeno Lurah 50 SMTA2 R. Arif Mahendra Carik 40 SMTA3 Suharto Ka.Bag. Pemerint. 59 SD

236


4 Setu Rahardjo Ka.Bag. Pembang. 60 SLTP5 Mardi Suwarno Ka.Bag. Kemasy. 65 SD6 Suparmi Ka.Bag.

Pendapatan46 SMTA

7 Tudjiman Sek. BPD 65 SLTP8 Subardja Dukuh Kutan 56 SMTA9 Pujiyo Dukuh Brosot 45 SMTA10 Sutarno Dukuh Pulo 35 SMTA11 Budiyono Dukuh Klampak 52 SLTP12 Suwandi Dukuh Bentengan

Lor41 SMTA

13 Karyatin Dukuh Bendungan Kidul

51 SLTP

14 Jumari Dukuh Nepi 36 SMTA15 Sujimin Dukuh Modinan 45 SLTP16 Djuratmanto Dukuh Karang 62 SMTA17 Sumarjo Dukuh Jeronan 46 SMTA

Sumber data : Kantor Pemdes Brosot th. 2004


Dengan potensi Pamong sebagaimana terganbar pada

data Pamong, untuk sementara dapat dikatakan bahwa

kemampuan Pamong Desa dalam memberikan pelayanan

kepada masyarakat sudah memadahi. Dikatakan oleh

Sutiyartoyo (15 Juli 2005) bahwa, kemampuan para Pamong

dalam memnerikan pelayanan kepada masyarakat sudah baik

dan tidak ada indikasi KKN dalam proses pelayanan.

Pernyataan Carik bahwa, sampai saat ini dalam hal

pelayanan administrasi bisa dikatakan tidak ada peningkatan

yang berarti, karena kebutuhan pelayanan juga tidak ada

peningkatan. Sehari-hari rata-rata hanya 10 – 15 orang yang

datang untuk minta pelayanan, dan yang paling banyak

melanyani adalah Ka. Bag. Pemerintahan, sedangkan yang lain

hanya sedikit-sedikit saja. Dengan demikian kemampuan

pelayanan seperti sekarang sudah cukup memadahi.

237



Dengan kemampuan pelayanan saat ini dan kebutuhan

pelayanan yang belum cenderung meningkat, untuk sementara

kepuasan masyarakat sudah cukup tinggi. Kritik dan keluhan

dari masyarakat dalam hal pelayanan administrasi bisa

dikatakan tidak ada karena sebagian besar kebutuhan bisa

dilayani dengan kinerja Pamong saat ini. Pernyataan itu

diperkuat oleh Setiyartoyo (15 Juli 2005) bahwa, masyarakat

sudah cukup puas dengan pelayanan yang dilaksanakan oleh

Pemerintah Desa saat ini.


Sarana pokok untuk pelayanan masyarakat terdiri dari

komputer 2 unit, mesin ketik 3 unit, telephon 1 unit, dan sepeda

motor dinas 1 unit. Sarana-sarana itu sementara sudah

mencukupi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,

karena peningkatan kebutuhan pelayananpun bisa dikatakan

tidak ada. Yang menjadi salah satu kelemahan adalah tidak

semua Pamong bisa memanfaatkan Komputer untuk pelayanan

administrasi, karena hanya ada 3 orang yang bisa

mengoprasikan.


Akuntabilitas pelayanan publik, khususnya dalam

pelayanan administrasi sudah dilaksanakan meskipun tidak

eksplisit dilaksanakan oleh Pemerintah desa. Misalnya laporan

penyelenggaraan pemerintahan desa secara umum kadang

disampaikan dalam forum-forum warga oleh Pamong atau

Dukuh. Setidaknya satu tahun sekali Pamong dan BPD turun

menemui warga dalam forum-forum yang ada, untuk minta

238


masukan atau usulan dari warga. Pada kesempatan itulah

Pamong menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan

desa kepada warga, termasuk laporan pelaksanaan administrasi

meskipun tidak eksplisit.

8. DESA GULUREJO


Administrasi)

Pemerintah desa Gulurejo tidak mengenal adanya

RENSTRA DESA, tetapi mereka tahu dan terbiasa menggunakan

mekanisme perencanaan pembangunan yang dimulai dengan

penggalian aspirasi di tingkat RT/RW, kemudian diteruskan

dengan MUSBANGDUS yang dihadiri oleh kepala dusun dan

tokoh-tokoh masyarakat yang ada di pedukuhan. Hasil

MUSBANGDUS kemudian diusulkan ke tingkat desa. Di desa

dikenal dengan nama MUSBANGDES yang dihadiri oleh kepala-

kepala dusun, BPD dan perangkat-perangkat desa yang lainnya.

Menurut perangkat desa Gulurejo, sedapat mungkin mekanisme

perencanaan pembangunan ini didasarkan pada visi dan missi

desa Gulurejo yakni “peningkatan taraf hidup masyarakat desa

dan terwujudnya ketertiban dan keamanan desa”. Misi dan

tugas pelayanan administrasi di desa Gulurejo, sejauh ini dapat

dipandang realistik dari segi potensi, kemampuan pemerintah

desa dan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan pendapat

perangkat desa, tugas pelayanan administrasi sejauh ini belum

menemukan kendala yang berarti dan perangkat desa dapat

menjalankan tugasnya dengan baik. Tugas administrasi yang

dijalankan ini, tentu saja berdasarkan kebutuhan masyarakat

desa itu sendiri.

239



Pola dan struktur organisasi yang ada dan yang sedang

dijalankan di desa Gulurejo, menurut perangkat desa sudah

mencerminkan kapasitas dan kemapuan pemerintah desa dan

sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Dalm wawancara yang

kami lakukan ada indikasi bahwa perangkat desa hanya

menjalankan pola dan struktur organisasi yang baku yang

secara umum ditetapkan oleh pemerintah kabupaten, belum

selaras dengan kondisi masyarakat desa dan kebutuhan desa

yang paling mendesak. Hasil wawancara yang kami lakukan

dengan perangkat desa Gulurejo menunjukkan bahwa masing-

masing unit yang ada yang terbagi dalam bidang-bidang seperti

bidang pemerintahan desa, bidang pembangunan, bidang

pendapatan dan bidang kemasyarakatan sudah menjalankan

tugas dan fungsinya dengan baik, sesuai dengan porsi tugas

yang telah dibagikan kepada masing-masing bagian. Tetapi kami

tidak menemukan adanya pencantuman rincian kegiatan dan

tugas yang harus dilakukan oleh masing-maising bagian

tersebut.


Perangkat desa Gulurejo mengatakan bahwa sudah

terdapat pembagian kerja yang sangat merata antara bagian-

bagian tersebut. Belum ada indikasi di mana terjadi

penumpukan kerja atau tugas pada satu bagian saja. Tetapi

mereka memegang prinsip apabila terjadi kelebihan kerja pada

salah satu bagian, bagian yang lainnya ikut membantu. Menurut

mereka, kalau terjadi penumpukan kerja pada bagian

pemerintahan desa, bagian yang lainnya ikut membantu. Begitu

juga kalau terjadi penumpukan kerja pada bagian yang lain.

240


4. Tata Hubungan Antar Unit Kerja Maupun

dengan Supradesa

Menurut perangkat desa Gulurejo, tata hubungan kerja

antara bagian sudah jelas. Artinya setiap bagian itu

bertanggungjawab dengan tugasnya masing-masing dan

mengerjakan tugas sesuai dengan pembagian. Secara internal,

masing-masing bagian itu bertanggungjawab kepada kepala

desa dan kepala desa sendiri bertanggungjawab kepada

pemerintah di atasnya. Berkaitan dengan penyelenggaraan

pemerintahan dan penggunaan kekuasaan, kepala desa

bertanggungjawab kepada BPD.

5. Koordinasi Antar unit Mauun dengan

Supradesa

Dalam kaitanya dengan kordinasi kerja, menurut

perangkat desa Gulurejo, mereka menjalankannya melalui

mekanisme evaluasi rutin yang dijalankan setiap tiga bulan

sekali.Evaluasi internal dihadiri oleh perangkat desa, staf-staf

dan kabag-kabag. Sedangkan evaluasi eksternal dilakukan

dengan inspeksi rutin yang dilakukan oleh pemerintah

kabupaten dan juga oleh BPD.

6. Pengawasan

Di desa Gulurejo, pengawasan internal dilakukan oleh kepala

desa terhadap perangkat-perangkatnya. Sedangkan

pengawasan eksternal dilakukan oleh BPD dengan pemerintah

kabupaten. Baik pengawasan internal maupun pengawasan

eksternal, memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap

peningkatan kinerja perangkat desa dan meminimalkan

241


terjadinya kekeliruan dalam menjalankan tugas. Di Desa

Gulurejo, kuantitas dan kualitas administrasi pemerintahan

desa belum terlalu memadai dan belum lengkap. Ini bisa

dilihat dari adanya kesulitan untuk menemukan data yang

sangat lengkap dan jelas berkaitan dengan kebutuhan

penelitian ini, misalnya data tentang tugas yang dijalankan

oleh masing-masing unit setiap hari.


Dalam rekrutmen perangkat desa, di desa Gulurejo

dilakukan dengan dua mekanisme. Mekanisme pertama melalui

pengangkatan dan mekanisme yang kedua melalui pemilihan.

Dalam proses rekrutmen dengan dua cara ini dilakukan dengan

mempertimbangkan kompetensi, kecakapan, kemampuan dan

pengalaman yang dimiliki oleh masing-masing perangkat.

Umumnya perangkat desa Gulurejo mau menjadi perangkat

desa, karena ingin melayani masyarakat dengan baik. Mereka

juga mengatakan bahwa tugas yang mereka menjadi pamong

karena dipercaya oleh masyarakat. Kepercayaan masyarakat ini

merupakan modal utama yang menjadi motivasi mereka dalam

menjalankan tugas. Menurut mereka, kami ini menjalankan

kepercayaan rakyat dan merawat kepercayaan itu dengan

menjalankan tugas dengan baik. Di desa Gulurejo, penempatan

pamong didasarkan pada kompetensi, pengalaman dan minat.

Menurut mereka, mereka tidak mungkin mampu menjalankan

tugas dengan baik tanpa adanya minat dan pengalaman. Minat

dan pengalaman mendorong para pamong desa Gulurejo

menjalankan tugasnya dengan baik.

8. Pengembangan SDM

242


Dalam rangka pengembangan SDM lurah dan pamong,

menurut perangkat desa Gulurejo dilakukan dengan mengikuti

berbagaimacam pelatihan-pelatihan, baik yang diselenggarakan

oleh pemerintah maupun yang diselenggarakan oleh swasta dan

lembaga swadaya masyarakat.Namun diakui bahwa internsitas

pelatihan-pelatihan tersebut masih sangat kurang dan belum

menyentuh kepada tugas-tugas yang dilakukan oleh aparat

desa.


Sistem kompenasi untuk lurah dengan pamong dilakukan

dengan mekanisme, setiap lurah dan pamong desa mendapatkan

tanah bengkok yang luasnya berbeda-beda antara yang satu

dengan yang lain sesuai dengan kedudukannya. Mereka juga

menerima gaji dari pemerintah kabupaten. Gaji untuk lurah

sebesar 375.000 rupiah per tiga bulan, carik sebesar 300.000

rupiah pertiga bulan dan kabag-kabag masing masing menerima

270.000 per tiga bulannya. Tabel berikut menggambarkan

kompensasi yang diberikan kepada lurah dan pamong dari tanah

bengkok.

Table Luas Bengkok

No Jabatan Luas Bengkok

01 Kepala Desa 12.680 meter

02 Carik Desa 10.927 meter

03 Kabag-kabag 8.933 meter

04 Dukuh-dukuh 6.340 meter

05 Staf-staf 4.758 meter

243


Di desa Gulurejo, belum pernah terjadi mutasi dan

promosi. Kebanyakan perangkat desa yang ada memiliki masa

jabatan yang cukup lama dalam menduduki posisinya masing-

masing. Ketika ditanya, apakah mereka bosan dengan

pekerjaannya masing-masing, umumnya mereka menjawab mau

bagaimana lagi, itu sudah keharusan.


Di desa Gulurejo,. Evaluasi kerja dilakukan secara berkala

setiap tiga bulan sekali. Evaluasi dilakukan oleh masing-masing

bagian yang dipimpin oleh kepala desa. Untuk evaluasi yang

insidental, biasanya tergantung ada masalah yang penting.

Biasanya kepala desa langsung mengkordinasi rapat dan

memberikan arahan yang jelas tentang apa yang harus

dilakukan.

11. Purnatugas

Untuk kompensasi lurah dan pamong setelah purnatugas

di desa Gulurejo dijalankan dengan mekanisme 1/5 dari tanah

bengkok dikalikan dengan ½ dari masa jabatan. Di samping itu,

perangkat desa yang telah purnatugas mendapatkan uang

sekitar Rp. 3.750.000,- dari pemerintah kabupaten dan biasanya

mendapat Rp. 2.000.000,- dari desa, disesuaikan dengan kas

dan keuangan desa.

12. Data Pamong

Secara umum dapat dikatakan bahwa perangkat desa

Gulurejo umumnya mempunyai latar belakang pendidikan yang

cukup memadai, rata-rata mereka dapat menyelsaikan

pendidikan menengah atas dengan baik. Jika dilihat dari masa

244


jabatan, mereka dapat dikatakan sebagai perangkat desa yang

berpengalaman dengan tugas dan fungsinya. Tabel berikut

dapat membantu menjelaskan profil perangkat desa Gulurejo.

Tabel

Profil perangkat desa Gulurejo dan masa jabatanya

No Jabatan Pendidikan Lama Masa Jabatan

1 Kepala Desa SLTASejak 1996-sekarang

2 Carik SLTA/SPGSejak 1991-sekarang

3 Kabag Pemerintahan D3Sejak 1983-sekarang

4 Kabag Pembangunan SLTASejak 1985-sekarang

5 Kabag Pendapatan SLTASejak 1987-sekarang

6 Kabag Kemasyarakatan SLTASejak 1994-sekarang

13. Kemampuan Memberi Pelayanan Kepada Masyarakat

Dalam pelayanan administrasi, masing-masing unit memiliki

kompetensi yang suku memadai. Ini juga karena ditunjang oleh

latar belakang pendidikan mereka yang semuanya tamatan

sekolah menengah atas. Sejauh ini di desa Gulurejo, pelayanan

kepada masyarakat sudah dijalankan dengan efisien dan efektif.

Setiadaknya menurut perangkat desa yang diwawancarai, belum

ditemukan adanya keluhan-keluhan masyarakat berkaitan

dengan rendahnya efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di

desa Gulurejo.


Di desa Gulurejo, kunci keberhasilan pemerintah desa

diukur dari tingkat kepuasan masyarakat. Sejauh ini menurut

245


mereka, masyarakat menyatakan puas dengan hasil yang telah

dicapai oleh pemerintah desa dalam penyelenggaraan

pemerintahan desa.


Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara kami,

pemerintah desa Gulurejo dan lurah desanya, dapat

menjalankan tugas dengan baik, karena didukung oleh adanya

fasilitas kerja yang cukup. Fasilitas kerja itu terdiri dari sepeda

motor, komputer, mesin ketik dan sebagainya. Tabel berikut

menggambarkan fasilitas tersebut.

Tabel Sarana Kerja Pemerintah Desa Gulurejo

NoFasilitas pelayanan

publikJumlah (unit)

Kondisi

01 Sepeda Motor 1 Baik

02 Telepon 1 rusak

03 Komputer 2 Baik

04 Mesin Ketik 4 Baik


Akuntabilitas publik dalam pelayanan kepada masyarakat

dilakukan dengan memberikan laporan pertanggungjawaban

kepada rakyat melalui BPD. Menurut perangkat desa, selama ini

pemerintah desa tetap bertanggungjawab kepada masyarakat

melalui BPD. Jadi UU No.32/2004 yang mengharuskan kepala

desa bertanggungjawab kepada bupati melalui camat, belum

diterapkan di desa Gulurejo.

246


9. DESA JATIREJO


Pemerintah desa Jatirejo suah mengenal RENSTRA DESA.

Menurut perangkat desa yang kami wwawancarai, pemerintah

desa selalu membuat program kerja, baik program kerja jangka

pendek maupun program kerja jangka panjang berdasarkan

RENSTRA DESA. RENSTRADES ini menggunakan instumen

SWOT untuk mengetahui potensi, keunggulan, kelemahan dan

peluang-peluang yang akan dihadapi desa ke depan.

RENSTRADes ini juga menjadi acuan untuk menentukan visi

dan missi desa. Namun RENSTRADES ini belum dituangkan

dalam PERDES. Mereka juga mempunyai mekanisme baku

dalam membuat perencanaan pembangunan yang diawali

dengan penggalian aspirasi di tingkat RT/RW yang dihadiri oleh

semua anggota masyarakat. Hasil penggalian aspirasi di tingkat

masyarakat ini, kemudian dilanjutkan dengan MUSBANGDUS di

tingkat pedukuhan. MUSBANGDUS di tingkat pedukuhan

dihadiri oleh unsure-unsur RT/RW, kadus, BPD dan tokoh-tokoh

masyarakat desa. Musbangdus diteruskan ke desa. Di desa

dikenal dengan MUSBANGDES yang dihadiri oleh perangkat-

perangkat desa, anggota BPD dan kadus-kadus yang mewakili

pedukuhannya masing-masing. MUSBANGDES ini sedapat

mungkin didasarkan pada visi dan missi desa.

Misi dan tugas pelayanan administrasi di desa Jatirejo,

sejauh ini dapat dipandang realistik dari segi potensi,

kemampuan pemerintah desa dan kebutuhan masyarakat.

Menurut perangkat desa Jatirejo yang kami temui, tugas

pelayanan administrasi sejauh ini belum menemukan kendala

yang berarti, karena sudah dijalankan secara realitik baik dari

segi potensi desa maupun dari segi kebutuhan masyarakat desa.

247


Pemerintah desa tidak mungkin membuat program kerja yang

tidak realistik, karena kalau itu dilakukan akan bertentangan

dengan kepentingan masyarakat.


Pola dan struktur organisasi yang ada dan yang sedang

dijalankan di desa Jatirejo sudah mencerminkan kemampuan

organisasi dan kebutuhan masyarakat desa. Artinya struktur

organisasi yang ada, disamping berdasarkan kapasitas yang

dimiliki oleh masing-masing perangkat desa juga berdasarkan

kebutuhan masyarakat desa. Tetapi jawaban ini belum tentu

benar, karena struktur organisasi desa Jatirejo yang kami temui,

tidak memiliki perbedaan spesifik dengan struktur organisasi

desa yang lainnya, sehingga jawaban yang mengatakan bahwa

struktur organisasi sudah mempertimbangkan kapasitas

masing-masing perangkat, belum tentu benar. Menurut

pengamatan kami, struktur organisasi mereka sama saja dengan

desa yang lain, tidak ada struktur yang mencerminkan keunikan

desa tersebut.


Sejauh ini perangkat desa Jatirejo, sudah menjalankan

tugas dan fungsi (TUPOKSI) sesuai dengan yang ditetapkan.

Menurut mereka TUPOKSI itu sudah tertulis di papan masing-

masing bagian. Setelah kami cek, memang ditemukan adanya

TUPOKSI masing-masing bagian yang sudah tertulis di papan

kerja masing-masing. Misalnya TUPOKSI yang berkaitan dengan

tugas dan fungsi pemerintah desa, sudah dicantumkan dengan

jelas pada papan masing-masing bagian.

248


4. Tata Hubungan Antar Unit Kerja Maupun Dengan

Supradesa

Pembagian kerja antara masing-masing unit atau bagian

sudah dilakukan secara merata. Bagian-bagian itu terdiri dari

bidang pemerintahan desa, bidang pembangunan desa, bidang

kemasyarakatan dan bidang pendapatan. Masing-masing dari

bagian-bagian itu sudah menjalankan tugas dan fungsinya

dengan baik.Di desa Jatirejo, tata hubungan kerja antara

masing-masing unit maupun dengan supradesa, sudah jelas dan

tidak overlapping antara bagian yang satu dengan yang lain,

maupun dengan supradesa. Tata hubungan kerja ini

mencerminkan peran dan fungsi yang berbeda yang dilakukan

oleh masing-masing bagian antara yang satu dengan yang lain.

Ini dapat dilihat dari struktur organisasi dan pembagian kerja

dan tugas yang ada di desa Jatirejo.


Untuk menjalankan kordinasi kerja antara unit dan

dengan supradesa, di desa Jatirejo dikenal adanya RAKORDES

yang dijalankan setiap hari Kamis. Dalam rakordes ini dihadiri

oleh semua bagian, dan diadakan setiap hari Kamis. RAKORDES

di desa Jatirejo yang dilakukan sekali seminggu ini, bertujuan

untuk membicarakan berbagaimacam persoalan sekaligus arah

dan tujuan desa ke depan.

6. Pengawasan

Di desa Jatirejo, pengawasan internal dilakukan oleh

kepala desa terhadap perangkat-perangkatnya, sedangkan

pengawasan eksternal dilakukan oleh rakyat melalui BPD

dengan pemerintah kabupaten melalui Camat. Pengawasan ini

249


sangat penting artinya terhadap perubahan kinerja perangkat

desa. Dengan adanya pengawasan internal dan eksternal, maka

perangkat desa tidak main-main dalam menjalankan tugasnya.

Mereka juga memberlakukan sanksi hukuman terhadap

pelanggaran dengan dipecat daripekerjaannya. Pengawasan

juga memungkinkan terjadinya pengurangan penyalagunaan

jabatan dalam menjalankan tugas sehari-hari, dibandingkan

dengan tidak adanya pengawasan. Di desa Jatirejo, kualitas dan

kuantitas administrasi pemerintahan desa sudah baik, jika

dibandingkan dengan desa yang lainnya. Data-data yang merkea

miliki cukup lengkap dan tersedia berbagai macam data yang

berkaitan dengan penelitian kita. Kuantitas dan kualitas

administrasi desa ini, ditunjang oleh factor pendidikan, dimana

rata-rata perangkatnya berpendidikan menengah ke atas.

7. Rekrutmen Dan Penempatan SDM

Rekrutem pamong desa yang dilakukan di desa Jatirejo

melalui dua cara yakni melalui pemilihan dan pengangkatan.

Lurah misalnya dipilih secara langsung, sedangkan yang lainnya

diangkat. Tidak ada indikasi KKN dalam proses rekrutmen ini.

Rekrutmen yang dilakukan menurut perangkat desa benar-

benar didasarkan pada kompetensi yang dimiliki oleh masing-

masing individu. Umumnya perangkat desa Jatirejo memiliki

motivasi menjadi lurah atau pamong untuk melayani

masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat menjadi orentasi dan

motivasi utama yang mereka lakukan setiap hari. Mereka juga

mengatakan bahwa mereka menjadi perangkat desa, karena

dipercaya oleh masyarakat desa. Kepercayaan yang diberikan

oleh masyarakat desa ini menjadi dasar utama mereka

250


menjalankan tugas setiap hari. Penempatan pamong di desa

Jatirejo, menurut perangkat desa yang kami wawancarai, sudah

sesuai dengan kompetensi, pengalaman dan minat yang dimiliki

oleh masing-masing individu. Kompetensi itu ditunjukkan oleh

adanya kemampuan kerja yang dilakukan oleh masing-masing

bagian. Kalau mereka tidak berpengalaman dan tidak berminat

dengan bidang tugasnya, mereka tidak bisa menjalankan tugas

dengan baik. Tetapi sejauh ini menurut mereka, mereka dapat

menjalankan tugas dengan baik.

8. Pengembangan SDM

Berkaitan dengan pengembangan SDM lurah dan pamong

desa, mereka sering mengikuti berbagai macam pelatihan yang

sesuai dengan tugas dan fungsi yang mereka lakukan setiap

hari. Dengan adanya berbagai macam pelatihan, dapat

memberikan motivasi kerja yang berarti bagi perangkat desa

untuk menjalankan tugasnya dengan baik.


Berkaitan dengan kompensasi untuk lurah dan pamong, di

desa Jatirejo, lurah dan pamong masing-masing memperoleh

jatah tanah bengkok yang jumlahnya tidak sama. Di samping itu,

juga mereka memperoleh gaji dari pemerintah kabupaten yang

besarnya sangat bervariasi antara yang satu dengan yang lain

dan diterimakan setiap tiga bulan sekali. Tetapi mereka

mengatakan bahwa kesejahteraan perangkat desa masih sangat

kurang. Tolong pemerintah kabupaten memperhatikan

251


kesejahteraan perangkat desa. Table beikut dapat

menggambarkan jumlah tanah bengkok yang mereka miliki.

Tabel Luas Bengkok


01 Kepala Desa 1.5776 hektar

02 Carik Desa 1.3150 hektar

03 Kabag-kabag 1.0517 hektar

04 Dukuh-dukuh 0.7886 hektar

05 Staf-staf 0.5258 hektar

Sejauh ini belum pernah terjadi mutasi kepegawaian di

desa Jatirejo. Demikian pun halnya dengan promosi. Mutasi dan

promosi belum pernah dilakukan. Tetapi menurut mereka,

berdasarkan aturan, mutasi dilakukan setelah yang

bersangkutan diberhentikan atau mengundurkan diri dari

tugasnya sebagai perangkat, kemudian baru ada peluang untuk

dipindahkan ke bagian yang lain.


Di desa Jatirejo, evaluasi dilakukan secara berkala setiap

tiga bulan sekali. Evaluasi dipimpin langsung oleh kepala desa

dan dihadiri oleh perangkat-perangkat yang ada.

11. Purnatugas

Sistem PHK yang terjadi di desa Jatirejo dilakukan dengan

mekanisme menerima 1/5 dari tanah bengkok dikalikan

setengah masa jabatan. Mereka juga akan menerima jatah

252


purnatugas dari kas desa, tetapi besarnya tidak tentu.

Sedangkan bantuan purnatugas dari kabupaten juga tidak jelas.

12. Data Pamong

Berdasarkan hasil wawancara kami dan didukung data

yang ada, profil kepergawaian desa Jatirejo dapat digambarkan

sebagaimana tercantum dalam table berikut.

Tabel

Profil perangkat desa Jatirejo dan masa jabatanya

No Jabatan Pendidikan Lama Masa Jabatan

01 Kepala Desa PT02 Carik PT Sejak 1991-

sekarang03 Kabag Pemerintahan SLTA Sejak 1991-

sekarang04 Kabag Pembangunan PT-D2 Sejak 2005-

sekarang05 Kabag Pendapatan SLTA Sejak 1989-

sekarang06 Kabag Kemasyarakatan SLTA Sejak 1989-

sekarang


Masing-masing bagian di desa Jatirejo, dapat menjalankan

tugas dan fungsinya berdasarkan kompetensi yang dimiliki oleh

masing-masing personel. Kompetensi itu, ditunjukan dengan

adanya kemampuan kerja yang cukup bagus dari masing-masing

perangkat. Berkaitan dengan pelayanan yang diberikan kepada

masyarakat desa, menurut mereka sudah dijalankan secara efektif

dan efisien. Menurut mereka kalau tidak efektif dan tidak efisien,

tentu saja akan berhadapan dengan tuntutan dan teklanan

masyarakat yang sangat besar melalui BPD.

253



Kunci keberhasilan pemerintah desa menurut para

perangkat desa adalah tingkat kepuasan masyarakat desa.

Kalau masyarakat puas, pemerintah desa senang, karena tidak

ada lagi keluhan-keluhan yang diberikan oleh pemerintah desa.


Jika dibandingkan dengan desa yang lain, lurah desa dan

pamong desa Jatirejo sudah dilengkapi dengan fasilitas standar

yang hampir sama dengan desa yang lain. Tetapi mereka baru

memiliki satu unit komputer, padahal mereka memiliki

perangkat yang berpendidikan sarjana. Tabel berikut dapat

menggambarkan bagaimana fasilitas yang dimiliki oleh desa

Jatirejo.

Table Faslitas Desa Jatirejo


publik

Jumlah

(unit)

Kondis

i

01 Sepeda Motor 1 unit Baik

02 Telepon 1 unit rusak

03 Komputer 1 unit Baik

04 Mesin Ketik 2 unit Baik


Akuntabilitas publik dalam pelayanan masyarakat di desa

Jatirejo dilakukan dengan mekanisme di mana kepala desa

bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD. Ada kesan

bahwa di desa jatirejo BPD masih memiliki peran yang besar.

Pemerintah desa wajib memberikan pertanggungjawaban

254


penyelenggaraan pemerintahan desanya kepada masyarakat

desa melalui BPD.

10. DESA NGENTAKREJO


Perencanaan dalam organisasi Pemerintahan Desa

Ngentakrejo belum dirumuskan dalam rencana strategis,

dengan demikian perencaanaan administrasi Pemerintahan

Desa belum menjadi bagian dari Renstra. Perencanaan itu ada

tapi di buat oleh Lurah dan Pamong Desa dan hanya sekedar

menjadi kesepakatan bersama antara internal Pemerintah Desa.

Kalaupun dibicarakan bersama dengan BPD, pembicaraan

mengenai rencana pengembangan administrasi itu lebih bersifat

informal. Oleh karena itu tujuan, wujud maupun target dari

perencanaan belum dapat dirumuskan dengan jelas.

2. Pola dan Struktur Organisasi.

Pola dan struktur orgaisasi Pemerintah Desa sudah

menjadi paket yang ditetapkan oleh Perda Kabupaten Kulon

Progo. Di Desa Ngentakrejo, untuk sementara waktu pola dan

struktur semacam itu dirasa masih cukup untuk mendukung

pemberian pelayanan kepada masyarakat. Struktur itu

merupakan bentuk baku yang ditetapkan Pemda Kabupeten,

namun dalam pelaksanaanya masing-masing Pamong bisa

flesibel saling membantu Pamong lainnya.

2.Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi.

Dalam kaitannya dengan struktur organisasi, Tupoksi

masing-masing unit kerja dilingkungan Pemerintah Desa

255


Ngentakrejo pada prinsipnya mengacu pada ketentuan Tupoksi

yang sudah baku ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Tupoksi

sudah cukup dipahami oleh masing-masing Pamong, dan sudah

dilaksanakan oleh Lurah dan para Pamong. Namun dalam

pelaksanaan Tupoksi itu masing-masing Pamong tidak dapat

saklek dalam Tupoksinya, karena mereka membutuhkan

kerjasama dan saling membantu antara Pamong satu dengan

lainnya.

Dengan demikian bila ada salah satu Pamong yang tidak

dapat melaksanakan tugasnya, untuk sementara bisa diganti

oleh Pamong Lainnya. Dengan cara ini pelayanan masyarakat

justru menjadi lebih lancar, karena tidak harus menunggu

Pamong yang bersangkutan.


Desa

Tata hubungan antara Pemerintah Desa dengan

Pemerintah Kabupaten lebih bersifat koordinatif melalui dinas-

dinas terkait. Aliran perintah datang dari Kabupaten melaui

dinas-dinas terkait atau melalui kecamatan, yang diwujudkan

dalam forum-forum sosialisasi atau ceramah-ceramah dan

pengarahan mengenai tugas-tugas yang harus diselesaikan

Pemerintah Desa.

Dalam hubungannya dengan BPD, secara umum mengacu

pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perda Kabupaten.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dipertanggungjawabkan

kepada BPD yang kemudian ditembuskan kepada Pem. Kab. Dan

Pemerintahan Kecamatan. BPD mengawasi pelaksanaan

Pemerintahan Desa, meskipun demikian hubungan antara

256


Pemerintah Desa dengan BPD relatif baik, sehingga terjadi

hubungan partnership antara keduanya.

5. Koordinasi Antar Unit Maupun Dengan Supra Desa.

Koordinasi Pemerintah Desa dengan Pemerintah

Kabupaten dan Pemerintah Desa secara umum berjalan dengan

baik. Rapat-rapat koordinasi cukup sering dilakukan oleh

Pemerintah Kabupaten melaui dinas-dinas terkait atau

kecamatan untuk untuk memberikan perintah atau arahan-

arahan yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas

Peemrintah Desa maupun tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Koordinasi dengan BPD lebih banyak dilakukan dalam

forum resmi dan rutin, antara lain dalam pembahasan Perdes

dan APBDes, serta pembahasan LPJ Lurah. Sementara

koordinasi internal Pemerintah Desa dilakukan guna

memadukan pelaksanaan tugas dan fungsi semua Pamong Desa,

antara lain berupa rapat rutin 1 minggu sekali. Selain itu

kadang diperlukan pula koordinasi di luar waktu rutin yang

telah ditetapkan.

6. Pengawasan.

Pengawasan pelaksanaan pemerintahan desa terutama

dilakukan oleh BPD, yakni melalui laporan Lurah baik ½

tahunan maupun akhir tahun. Selain itu BPD juga bisa

menyampaikan masukan-masukan kepada Bawasda terkait

dengan hasil pengawasan BPD. Selain pengawasan oleh BPD,

Lurah juga melakukan pengawasan terhadap para pamong,

meskipun pelaksanaan penawasan masih kurang mampu

mendisiplinkan Pamong. Tekanan psikologis atas keterbatasan

penghasilan Pamong membuat Lurah tidak mampu secara tegas

257


dan konsisten dalam memberikan saksi kepada para Pamong

Desa.


Khusus untuk Lurah sangat mudah dimintakan pelayanan

administrasi, bahkan kalau perlu dijalanpun Pak Lurah mau

tanda tangan asal syaratnya sudah lengkap. Jadi tidak harus

datang ke Kantor Kelurahan.

11. DESA BANGUNCIPTO1. Perencanaan (Administrasi Dan Pelayanan Administrasi)

Pemerintah desa banguncipto belum mengenal tentang

RENSTRA Desa, tetapi mereka mengenal mekanisme

perencanaan pembangunan yang diawali dengan penggalian

aspirasi di tingkat RT/RW, kemudian dilanjutkan dengan

MUSBANGDUS yang dihadiri oleh RT/RW dan diikuti oleh

tokoh-tokoh masyarakat. Hasilnya dibawakan ke tingkat

pedesaan dan di desa dikenal dengan sebutan MUSBANGDES.

Mereka memahami

RENSTRA DESA sebagai mekanisme perencanaan

pembangunan. Dalam mekanisme perencanaan pembangunan

ini menurut mereka didasarkan juga pada visi desa yakni”

menjadi desa satelit untuk DIY”. Umumnya menurut perangkat

desa, misi tugas pelayanan administrasi di desa Pengasih, sudah

sejalan dengan potensi, kemampuan pemerintah desa dengan

kebutuhan masyarakat. Misi tugas pelayanan administrasi

258


pemerintah desa, sedapat mungkin didasarkan pada kebutuhan

masyarakat.

2. Pola Dan Struktur Organisasi

Pola dan struktur organisasi di desa Banguncipto dibuat

dalam rangka untuk mewujudkan kebutuhan masyarakat dan

disesuaikan dengan kemampuan pamong desa dalam

menjalankannya.

3. Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi

Di desa Banguncipto, masing-masing Ka. Bag. dan staf-

satf merasa sudah menjalankan tugas, sesuai dengan fungsinya

masing-masing. Namun mereka memegang prinsip bahwa

apabila terdapat kekurangan di satu bagian akan dibantu oleh

bagian yang lain, sehingga pelaksanaan pelayanan kepada

masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya. Pembagian

kerja antara unit di desa Banguncipto sudah terbagi secara

merata. Masing-masing bagian mengemban porsi tugas kerja

yang merata. Tidak ada kelebihan kerja pada bagian yang satu

dan kekurangan pada bagian yang lain, sehingga tidak terjadi

penumpukan kerja.


Desa

Tata hubungan kerja di desa Banguncipto sudah jelas dan

tidak overlapping. Pola pertanggungjawaban kerja dan perintah

mengalir secara jelas. Pemerintah kabupaten memberikan

instruksi kepada pemerintah desa, dan seterusnya, pemerintah

desa memberikan isntruksi kepada bagian-bagiannya. Lurah

bertanggungjawab kepada pemerintah kabupaten dalam

259


menjalankan tugasnya dan pamong-pamong bertanggungjawab

kepada lurah desa dalam menjalankan tugasnya.


Untuk kordinasi pelaksanaan tugas, di desa Banguncipto

dilakukan dengan kordinasi rutin yang dijalankan setiap Minggu

sekali, dipimpin langsung oleh lurah. Jika lurahnya berhalangan,

maka kordinasi dipimpin oleh Carik. Sedangkan dengan

supradesa dilakukan dengan inspeksi atau pengawasan yang

dilakukan secara rutin dan waktunya tidak tentu.

6. Pengawasan

Di desa Banguncipto, pengawasan internal dilakukan oleh

lurah terhadap pamong desa, sedangkan pengawasan eksternal

dilakukan oleh BPD dengan pemerintah kabupaten. Pengawasan

ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap peningkatan

kinerja pamong dan mengurangi terjadinya penyalagunaan

jabatan dalam menjalankan tugas.


Rekrutmen untuk lurah dan pamong di desa Banguncipto

dilakukan melalui pemilihan langsung dan pengangkatan. Lurah

dipilih secara langsung oleh masyarakat. Lurah yang ada di

desa Banguncipto saat ini, dulunya menjadi Kabag

Pemerintahan. Perangkat desa Banguncipto mempunyai

motivasi menjadi pamong untuk melayani masyarakat dengan

baik. Pelayanan kepada masyarakat ini mereka pandang sebagai

kepercayaan yang harus dijalankan.

8. Pengembangan SDM

260


Pengembangan SDM di desa Banguncipto dilakukan

dengan cara mengikuti berbagaimacam bentuk pelatihan yang

diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten dan provinsi.

Namun menurut mereka sekarang setelah UU No.22/1999

dilaksanakan, jumlah pelatihan sangat terbatas dan hampir

tidak ada. Sehingga bisa dikatakan bahwa pengembangan SDM

mereka mengalami kemacetan.


Kompensai untuk lurah dan pamong dilakukan dengan

memperoleh tanah bengkok dan gaji dari pemerintah kabupaten

dan juga dari desa. Untuk tanah bengkok lihat table berikut.

Table Luas BengkokNo Jabatan Luas Bengkok01 Kepala Desa 1,8 hektar02 Carik Desa 1, 45 hektar03 Kabag-kabag 1,4 hektar04 Dukuh-dukuh 1, 1 hektar

Para perangkat desa ini juga memperoleh gaji dari

pemerintah kabupaten yang diterimakan setiap tiga bulan.

Untuk lurah jumlahnya 300 ribu rupiah, Carik 290 ribu rupiah,

Kabag-kabag 170 ribu rupiah, dukuh 150 ribu rupiah dan staf-

staf memperoleh 120 ribu rupiah. Pendapatan ini, masih harus

ditambah dengan penerimaan dari desa yang sumber dan

jumlahnya tidak tentu. Para perangkat desa Banguncipto

umumnya merasa bahwa mereka tidak puas dengan

kompensasi yang mereka terima, karena selain jumlahnya

sangat rendah, juga jangka waktu penerimaanya tidak jelas.


261


Evaluasi kerja di desa Banguncipto dilakukan setiap tiga

bulan sekali, dipimpin langsung oleh lurah. Evaluasi ini

ditindaklanjuti dalam bentuk rencana kerja dari masing-masing

bagian.

11. Purnatugas

Sama dengan desa Pengasih, sistem PHK dilakukan

dengan cara 1/5 dari tanah bengkok dikalikan dengan ½ masa

jabatan. Di samping itu, mereka juga menerima jatah

purnatugas dari desa dan dari pemerintah kabupaten yang

jumlahnya tidak tentu.

12. Data Pamong

Tabel berikut menggambarkan profil kepegawaian desa Banguncipto (lihat tabel).

TabelProfil perangkat desa Banguncipto dan masa jabatanya

No Jabatan Pendidikan Masa Jabatan

01 Kepala DesaSLTA

Sejak 2004-sekarang (sebelumnya kabag pemerintahan)

02 CarikSLTA

Sejak 1984-sekarang (cariknya PNS)

03 Kabag Pemerintahan

D3Sejak 2004-sekarang

04 Kabag Pembangunan

SLTASejak 1999-sekarang

05 Kabag Pendapatan SMP Sejak 1986-sekarang06 Kabag

KemasyarakatanSLTA

Sejak 1984-sekarang


Masing-masing bagian sudah menjalankan tugasnya

secara kompeten. Artinya mereka mengerti dengan tugasnya

262


masing-masing. Menurut perangkat desa, pelayanan yang

diberikan kepada masyarakat sudah efisien dan efektif. Ini

ditunjukkan dengan keberhasilan dalam menjalankan program

kerja, dan tidak adanya pemborosa anggaran yang digunakan.

Hampir sama dengan desa yang lainnya. kuantitas dan kualitas

pelayanan administrasi, termasuk kelengkapan buku-buku di

desa Banguncipto menurut perangkat desa, sudah cukup

memadai, tetapi memang perlu sekali diakui bahwa masih

terdapat banyak kekurangan yang harus dilengkapi.

Penempatan pamong di desa Banguncipto sudah sesuai dengan

kompetensi, pengalaman dan minat. Menurut mereka kalau

tidak begitu, mereka tidak mungkin dapat menjalankan

tugasnya dengan baik. Di desa Banguncipto belum pernah

terjadi mutasi dan promosi. Umumnya mereka menduduki

kekuasaan untuk jangka waktu yang lama dan berakhirnya tidak

jelas.


Kepuasan masyarakat desa merupakan kunci pelayanan

pemerintah desa Banguncipto, namun mereka menyadari bahwa

dalam menjalankan tugas, mereka sedapat mungkin

memberikan yang terbaik kepada masyarakat.


Untuk kelengkapan fasilitas lurah desa dan pamong desa

di desa Banguncipto, dapat dilihat di table berikut.

Tabel Fasilitas Desa BangunciptoNo Fasilitas pelayanan

publikJumlah (unit)

Kondisi

01 Sepeda Motor 1 unit Baik02 Telepon 1 baik

263


03 Komputer 1 unit Baik04 Mesin Ketik 3 unit Baik


Pertanggungjawaban dan akuntabilitas dilakukan kepada

rakyat melalui BPD dan kepada Bupati melalui Camat.

12. DESA SALAMREJO


Dari penelitian yang kami lakukan, Desa Salamrejo,

termasuk salah satu desa di Kabupaten Kulon Progo yang belum

memiliki RENSTRA DESA. Tetapi mereka mengenal pola atau

mekanisme perencanaan pembangunan yang biasanya dimulai

dari penggalian aspirasi dan pendapat dari tingkat RT/RW,

kemudian hasilnya dibawakan ke tingkat dusun. Di tingkat

dusun perencanaan pembangunan dilakukan dengan

MUSBANGDUS yang dihadiri oleh RT/RW, dan tokoh-tokoh

masyarakat. Hasil MUSBANGDUS ini, kemudian dibawakan ke

tingkat desa. Di desa mekanisme perencanaan pembangunan

itu, dicapai melalui MUSBANGDES yang dihadiri oleh

perangkat-perangkat desa dan Kepala-kepala Dusun dan juga

BPD yang ada. Mekanisme perencanaan, khususnya untuk

pelaksanaan tugas dan administrasi didasarkan pada visi desa

yakni “ingin menjadikan Desa Salamrejo sebagai desa

kerajinan”. Visi ini dirumuskan secara bersama antara

pemerintah desa dengan Badan Perwakilan Desa. Tetapi visi ini,

masih belum diadministrasikan dengan baik, karena belum

dicantumkan di dalam PERDES dan belum dicantumkan pada

264


papan visi desa. Boleh dikatakan bahwa visi ini, baru menjadi

milik pemerintah dan perangkat desa saja, karena tidak

dipublikasikan kepada masyarakat secara terbuka. Misi tugas

dan pelayanan administrasi di Desa Salamrejo, tidak realistik

jika dipandang dari segi potensi, kemampuan pemerintah desa

dan kebutuhan masyarakat. Persoalannya, dalam struktur

organisasi pemerintahan dan dalam hubungannya dengan

manajemen pemerintahan, Desa Salamrejo belum memiliki

perangkat yang secara khusus bertugas menangani pencapaian

visi Desa Salamrejo sebagai desa kerajinan. Misalnya, belum

ada Kabag Kerajinan Desa.


Pola dan struktur organisasi masih belum

menggambarkan terwadahinya kebutuhan masyarakat untuk

memperoleh pelayanan yang efektif dan efisien. Hal ini nampak

dari struktur organisasi yang belum mencerminkan kebutuhan

masyarakat dan adanya kecendrungan satu bidang dalam

struktur pemerintahan menjalankan fungsi yang lebih banyak

dibandingkan dengan bidang yang didudukinya.

265



Di Desa Salamrejo, TUPOKSI dijalankan oleh masing-

masing KABAG yang terdiri dari Kabag Pemerintahan, Kabag

Pendapatan, Kabag Kemasyarakatan, dan Kabag Pembangunan.

Menurut perangkat desa, mereka menjalankan tugas dan fungsi

sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Berdasarkan

wawancara kami dengan para perangkat tersebut, kelihatan

bahwa mereka belum menjalankan tugas dan fungsi dengan

baik. Hal ini tercermin dari kurangnya kemampuan mereka

dalam menjabarkan tugas dan fungsinya kepada kami. Misalnya,

ketika ditanya apakah bapak menjalankan tugas dan fungsi

sesuai dengan kedudukan ? Umumnya mereka menjawab ya.

Tetapi setelah ditanya apa saja yang menjadi tugas dan fungsi

bapak sesuai dengan kedudukan yang bapak/ibu pegang ?

Umumnya mereka tidak bisa menjabarkan dengan baik. Ini juga

bisa dilihat dari tidak adanya pencantuman tugas dan fungsi

dari masing-masing bagian itu secara tertulis, tertempel di

papan kerja dari masing-masing bagian.


Desa

Pembagian kerja antara bagian dengan bagian, seperti

antara Kabag dengan Kabag, dapat digambarkan sebagai

berikut: Kabag Pemerintahan menjalankan urusan pertanahan,

surat-menyurat, KTP, C1, pencatatan penduduk, seperti lahir,

mati, datang, pergi, dan sebagainya, Kabag Pembangunan

menjalankan urusan pertanian, pembangunan, kerajinan dan

sebagainya. Kabag Kemasyarakatan menjalankan fungsi

HUMAS, masalah sosial, keluarga miskin dan sebagainya.

266


Sedangkan Kabag Pendapatan mengurus administrasi tentang

pajak, bumi dan bangunan. Pembagian tugas ini menurut

perangkat desa yang kami wawancarai telah dilakukan secara

merata. Manajemen hubungan kerja antara unit dan dengan

supradesa, termasuk alur perintah dan pertanggungjawaban

sudah dijalankan dengan baik. Kepala desa bertugas

memberikan kordinasi untuk masing-masing kepala bagian.

Masing-masing kepala bagian mengkordinasi staf-stafnya.

Masing-masing kepala bagian bertanggungjawab kepada kepala

desa. Kepala desa bertanggungjawab kepada rakyat melalui

BPD. Untuk laporan pelaksanaan tugas dan hal-hal yang

berhubungan dengan pemerintah kabupaten, seperti

menyangkut pajak disampaikan kepada pemerintah kabupaten.

Dalam hal ini, Kepala Desa menjalankan apa yang menjadi

instruksi pemerintah kabupaten. Manajemen hubungan kerja

tidak overlapping, karena masing-masing bagian menjalankan

perintah dan bertanggungjawab kepada atasan, sesuai dengan

kedudukannya masing-masing. Misalnya, staf Kepala Bagian

Pemerintahan bertanggungjawab kepada Kabag Pemerintahan.


Untuk melakukan kordinasi antara unit kerja, di desa

Salamrejo biasanya dilakukan oleh unit kerja yang memiliki

kedudukan paling tinggi. Misalnya, kepala desa melakukan

kordinasi triwulanan terhadap kepala bagian-kepala bagiannya,

sebaliknya kepala-kepala bagian melakukan kordinasi

triwulanan dengan staf-stafnya. Tetapi jika ada masalah yang

mendadak dan membutuhkan penyelsaian segera, kordinasi

antara unit dilakukan tanpa mempertimbangkan waktu yang

telah ditetapkan.

267


6. Pengawasan

Di Desa Salamrejo, terdapat dua jenis pengawasan yakni;

pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan

internal dilakukan oleh kepala desa terhadap perangkat-

perangkatnya, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh

rakyat dan pemerintah kabupaten. Rakyat melakukan

pengawasan terhadap pemerintah desa melalui BPD, sedangkan

pemerintah kabupaten melakukan pengawasan melalui Camat.


Berkaitan dengan rekrutmen pegawai di Desa Salamrejo,

Kepala Desanya dipilih secara langsung, sedangkan perangkat-

perangkat desanya masih perangkat-perangkat yang diwariskan

oleh pemerintah sebelumnya. Kepala Desa Salamrejo baru

menjabat satu tahun, belum melakukan rekrutmen perangkat

desa dan pamong yang sudah ada dipandang kompeten, cakap

dan berpengalaman dalam menjalankan tugasnya. Hampir

semua perangkat yang ada, tidak memiliki hubungan keluarga

dengan kepala desa.

8. Pengembangan SDM

Selama R. Supatmo menjadi kepala desa, belum pernah

mengikuti pelatihan yang secara khusus bertujuan untuk

meningkatkan sumber daya manusia kepala desa. Demikian juga

perangkat-perangkat desa yang ada di Salamrejo. Umumnya

mereka belum pernah mengikuti pelatihan yang secara khusus

meningkatkan pelayanan mereka terhadap masyarakat desa.

268



Sistem kompensasi untuk lurah dan pamong di Desa

Salamrejo, diperoleh dengan tugas cara: 1) melalui sistem

penggajian; 2) tanah bengkok; 3) penerimaan lain yang

sumbernya tidak jelas. Gaji untuk kepala desa dengan

prangkatnya Rp. 100.000 rupiah diterimakan setiap tiga bulan

sekali. Kepala Desa memiliki tanah bengkok dengan luas 1,5

hektar, carik 8.785 hektar, sedangkan kabag-kabag hanya

7.028 hektar. Mereka tidak memiliki penghasilan lain di luar

gaji dan tanah bengkok.

Tabel Luas Bengkok


01 Kepala Desa 1,5 hektar

02 Carik Desa 8.785 hektar

03 Kabag-kabag 7.028 hektar/perorang


Evaluasi di Desa Salamrejo dilakukan secara berkala setiap

tiga bulan sekali. Evaluasi isidental juga dilakukan jika terdapat

masalah atau ada kebutuhan yang sangat mendesak. Untuk tingkat

desa evaluasi dipimpin oleh kepala desa, sedangkan untuk tingkat

pedukuhan, evaluasi dipimpin oleh kepala dusun.

11. Purnatugas

Di Desa Salamrejo belum pernah dilakukan PHK oleh kepala

desa terhadap perangkat-perangkat desanya. Untuk kompensasi

269


setelah purnatugas mereka masing-masing memperoleh 25% dari

tanah bengkok, dikalikan dengan setengah dari masa jabatan.

Misalnya untuk carik, masa jabatannya 10 tahun, maka yang

dihitung adalah setengah dari 10 tahun itu.

12. Data Pamong

Profil kepegawaian desa Salamrejo, dapat digambarkan dari

dua segi yakni dari segi pendidikan dan pengalaman kerja.

Tabel Pendidikan dan Masa Jabatan Perangkat Desa Salamrejo

No

Jabatan Pendidikan Lama Masa Jabatan

01 Kepala Desa SLTA 1 tahun02 Carik SLTA Sejak 1994-sekarang03 Kabag Pemerintahan SLTA

(SMEA)Sejak 1990-sekarang


SLTA Sejak 1982-sekarang

05 Kabag Pendapatan06 Kabag

Kemasyarakatan


Masing-masing unit di Desa Salamrejo dipandang sudah

menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Setiap kabag

dipandang kompeten dalam menjalankan tugasnya. Namun

menurut Carik desa Salamrejo, persoalan SDM yang masih

berpendidikan rendah, cukup mempengaruhi pelayanan

administrasi dan urusan pemerintahan desa. Pelayanan kepada

masyarakat dipandang sudah efisien dan efektif. Alasannya, selama

kepala desa yang baru belum ada komplain atau tuntutan

ketidakpuasan dari masyarakat berkaitan dengan kinerja

pemerintah desa.

270



Menurut pemerintah desa salamrejo, masyarakat sudah puas

dengan pelayanan pemerintah desa sehingga, mereka tidak pernah

mengeluh dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa.


Kuantitas dan kualitas kelengkapan adminsitrasi

pemerintahan desa masih belum cukup memadai. Jumlah buku-

buku yang berkaitan dengan registrasi pemerintahan desa masih

sangat terbatas dan kurang mengikuti perkembangan. Lurah dan

perangkat desa memiliki fasilitas yang sangat terbatas. Dilihat dari

alat transportasi yang mereka gunakan, hanya ada satu sepeda

motor yang melayani kebutuhan pelayanan administrasi baik yang

dilakukan oleh lurah, maupun perangkat-perangkatnya. Telepon

kantor hanya ada satu dan tersentral di kantor kepala desa, tidak

ada line yang menghubungkannya dengan kepala-kepala bagian.

Telepon kantor yang dimiliki hanya bisa digunakan untuk urusan

kantor yang sangat penting. Hampir semua perangkat memiliki

hand phone, tetapi mereka harus membeli pulsa sendiri jika

berhubungan dengan pihak luar, walaupun berkaitan dengan

urusan kantor. Desa Salamrejo juga hanya memiliki satu unit

komputer. Komputer ini digunakan untuk berbagai macam

kepentingan dan dipakai oleh semua perangkat desa.

Table Faslitas Desa Salamrejo


publikJumlah (unit)

Kondisi

01 Sepeda Motor 1 baik02 Telepon 1 baik 03 Komputer 1 baik

271


04 Mesin Ketik 4 1 rusak

Umumnya perangkat desa Salamrejo, termasuk lurahnya

memiliki motivasi menjadi perangkat desa untuk “melayani

masyarakat desa dengan baik”. Motivasi kepala desanya secara

khusus adalah “ingin meningkatkan perekonomian desa dengan

menggandeng investor”. Mereka terpanggil untuk memberikan

pelayanan yang maksimal kepada masyarakat desa. Selama

kepala desa yang baru, belum pernah dilakukan mutasi jabatan.

Setiap jabatan-jabatan yang ada juga tidak pernah dipromosikan

secara luas kepada perangkat desa yang lain. Artinya jabatan

yang mereka pegang sebelum kepala desa yang baru, tetap

mereka duduki hingga sekarang.


Akuntabilitas publik dilakukan dengan cara dimana kepala

desa selalu memberikan pertanggungjawaban dalam

menjalankan tugasnya setiap tahun kepada rakyat melalui BPD.

13. DESA SENTOLO


Pemerintah desa Sentolo belum mengenal RENSTRA

DESA. Berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan,

mereka hanya mengenal penggalian aspirasi masyarakat untuk

perencanaan pembangunan. Penggalian aspirasi masyarakat ini

dimulai dari RT/RW yang diikuti oleh anggota masyarakat,

dilanjutkan dengan MUSBANGDUS di tingkat dusun yang

dihadiri oleh RT/RW, kadus, tokoh-tokoh masyarakat dan

sebagainya. Hasil dari MUSBANGDUS ini, kemudian diteruskan

ke tingkat desa. Di desa dikenal dengan sebutan MUSBANGDES

272


yang dihadiri oleh kadus-kadus, BPD dan perangkat-perangkat

desa. Hasil perencanaan yang dibuat oleh desa ini, kemudian

diteruskan ke tingkat kecamatan dan selanjutnya diteruskan ke

tingkat kabupaten. Desa Sentolo belum memiliki visi dan missi,

sehingga mekanisme perencanaan pembangunan ini tidak

didasarkan pada visi dan missi desa. Misi tugas pelayanan

administrasi di desa Sentolo, belum reealistik jika dipandang

dari segi potensi, kemampuan pemerintah desa dan kebutuhan

masyarakat. Menurut mereka hal ini disebabkan oleh pelayanan

administrasi yang sangat baku dan sudah ditetapkan oleh

pemerintahan supradesa. Desa ini tidak memiliki sesuatu yang

bisa diandalkan. Ini terbukti dari wawancara kami dengan

perangkat desa. Ketika mereka ditanya apa yang unik dari desa

ini, mereka bingung untuk menjawabnya.


Pola dan struktur organisasi pemerintahan desa di desa

Sentolo, menurut perangkat desa, sudah sesuai dengan

kemampuan organisasi dan kebutuhan masyarakat. Kemampuan

organisasi menurut mereka sudah tercermin dalam menjalankan

tugas setiap hari. Tugas-tugas yang dijalankan pun, sesuai

dengan kebutuhan masyarakat. Kalau tidak sesuai dengan

kebutuhan masyarakat desa menurut mereka tidak mungkin

bisa dijalankan dengan baik.


Menurut perangkat desa Sentolo yang kami wawancarai,

pembagian tugas dan fungsi di desa Sentolo sudah jelas dan

masing-masing bagian menjalankan tugasnya dengan baik.

Tetapi mereka mengakui bahwa pembagian tugas dan fungsi itu

273


belum dicantumkan di dalam papan kerja pada masing-masing

bagian. Hasil pengamatan kami juga menunjukkan bahwa

perangkat desa belum memiliki papan TUPOKSI yang berfungsi

mengingatkan bagian-bagian dalam organisasi pemerintahan

Sentolo untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

Pembagian tugas antara bagian sudah terperinci dengan baik

dan terbagi secara merata. Namun pemerintah desa Sentolo

pada dasarnya memegang prinsip apabila dalam

pelaksanaannya terdapat bagian yang memiliki pekerjaan lebih

besar, maka bagian yang lainnya akan ikut membantu.


Desa

Tata hubungan kerja antara masing-masing unit dengan

supradesa di desa Sentolo sudah jelas dan tidak overlapping.

Lurah bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat dalam

menjalankan tugasnya. Sedangkan kabag-kabag, kadus dan

perangkat desa yang lain bertanggungjawab kepada lurah desa.


Di desa Sentolo, kordinasi kerja dilakukan satu bulan

sekali antara lurah dengan kabag-kabag sementara antara

bagian-bagian atau unit-unit kerja dilakukan tiap Minggu.

Kordinasi antara lurah dengan kabag-kabag dipimpin langsung

oleh kepala desa.

6. Pengawasan

Pengawasan internal di desa Sentolo, dilakukan oleh lurah

sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh BPD dan oleh

Bupati melalui Camat. Baik pengawasan internal maupun

274


pengawasan eksternal, memiliki pengaruh yang sangat besar

terhadap perbaikan dan peningkatan kinerja pamong sekaligus

mengurangi terjadinya penyelewengan dan penyalagunaan

jabatan dalam penyelengggaraan pemerintahan desa.


Rekrutmen pegawai di desa Sentolo, menurut mereka

merujuk pada perda. Kepala desa dipilih langsung oleh

masyarakat. Sedangkan pamong-pamong ada yang dipilih

langsung ada yang melalui pengisian. Pengisian dilakukan

dengan seleksi tertulis dan sebelumnya mereka mengajukan

lamaran secara tertulis kepada panitia penyelenggara

rekrutmen. Perangkat desa Sentolo, pada dasaranya memiliki

motivasi menjadi perangkat desa untuk mengapdi dan melayani

masyarakat dengan baik. Menurut mereka, mereka sama sekali

tidak memiliki kepentingan untuk memperoleh imbalan dengan

gaji yang besar, tetapi-semata-mata untuk pelayanan publik.

Penempatan pamong menurut mereka, sudah sesuai dengan

pengalaman, minat dan bakat dari masing-masing pamong,

karena di desa Sentolo dasarnya adalah rekrutem pamong yang

dilakukan secara terbuka melalui pemilihan dan pengangkatan.

Untuk yang pengangkatan dilakukan melalui proses seleksi.

Lamaran untuk menjadi pamong, khusnya untuk mengisi bagian

yang lowong, tentu saja berdasarkan minat dari masing-masing

pelamar. Di desa Sentolo belum pernah terjadi mutasi dan

promosi. Kebanyakan kabag-kabag yang ada, termasuk staf-staf

desa menduduki masa jabatan mereka untuk waktu yang lama.

8. Pengembangan SDM

275


Pengembangan SDM lurah dan pamong di desa Sentolo

dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya melalui

pelatihan-pelatihan yang dibuat oleh pemerintah kabupaten

atau pemerintah provinsi. Pelatihan-pelatihan ini sangat

bermanfaat untuk meningkatkan sumber daya manusia dan

kinerja pamong desa.


Kompenasi untuk lurah dan pamong di desa Sentolo,

dilakukan melalui pemberian tanah lungguh atau bengkok. Lihat

table berikut.

Tabel Luas Bengkok


01 Kepala Desa 12.600 meter

02 Carik Desa 10.500 meter

03 Kabag-kabag 8.400 meter

04 Dukuh-dukuh 6.300 meter

05 Staf-staf 5.250 meter

Selain memperoleh tanah bengkok, mereka juga

memperoleh gaji dari pemerintah kabupaten dan dari desa. Dari

pemerintah kabupaten mereka memperoleh jumlah gaji yang

berbeda sesuai dengan keududkan masing-masing. Lurah

memperoleh 300 ribu rupiah yang diterima setiap tiga bulan

sekali. Sementara dari desa ada tambahan penghasilan yang

diseuaikan dengan kas keuangan desa. Dari penerimaan-

penerimaan ini, mereka masih merasa belum mencukupi.

Menurut perangkat desa yang kami temui, mereka umumnya

merasa kesejahteraannya tidak diperhatikan oleh pemerintah,

276


padahal tugas pelayanan yang mereka lakukan sangat besar,

sampai dengan 24 jam.


Evaluasi secara berkala di desa Sentolo dilakukan empat

bulan sekali, sedangkan evaluasi insidental dilakukan jika

terdapat masalah penting atau hal yang sangat urgen dilakukan.

Evaluasi ini dipimpin langsung oleh lurah dan ditindaklanjuti

melalui program kerja atau penanganan terhadap persoalan

yang dipandang pokok tadi.

11. Purnatugas

Setiap pamong atau lurah yang purnatugas di desa

Sentolo, memperoleh 1/5 tanah lungguh dikalikan dengan ½

masa jabatan. Kompenasi yang lainnya dari kabupaten dan dari

desa yang jumlahnya tidak tentu.

12. Data Pamong

Berdasarkan data yang ada, profil pegawai di desa Sentolo

dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel

Profil perangkat desa Sentolo dan masa jabatanya

No JabatanPendidika

nLama Masa Jabatan

01 Kepala Desa SLTA Sejak 2001-sekarang

02 Carik SLTA Sejak 1979-sekarang

03 Kabag Pemerintahan SR/SD Sejak 1979-sekarang

04 Kabag Pembangunan SLTA Sejak 1986-sekarang

277


05 Kabag Pendapatan SLTA Sejak 1991-sekarang

06 Kabag

Kemasyarakatan

SLTP Sejak 1974-sekarang


Masing-masing unit dan personel di desa Sentolo, dapat

menjalankan tugas pelayanan administrasi secara kompeten,

sesuai dengan TUPOKSI yang telah ditetapkan. Pelayanan kepada

masyarakat sudah efisien dan efektif. Menurut mereka efisien

diukur dari tidak adanya pemborosan anggaran yang digunakan

untuk suatu program kerja, sedangkan efektif diukur dari

tercapainya program-program kerja dari masing-masing bagian,

baik program jangka panjang maupun program jangka pendek.


Kunci pelayanan kepada masyarakat desa di desa Sentolo

adalah kepuasan masyarakat desa. Jika masyarakat sudah pusa,

berarti pelayanan berhasil. Sejauh ini menurut perangkat desa

Sentolo, masyarakat merasa puas dengan pelayanan pemerintah

desa. Itu berarti pemerintah desa berhasil dalam menjalankan

tugasnya.


Pamong desa dan lurah desa Sentolo sudah dilengkapi oleh

fasilitas kerja yang cukup memadai. Mereka memiliki satu sepeda

motor, 5 buah mesin ketik, dua unit komputer dan satu line

telepon yang bisa mereka oprasikan dengan baik. Lihat table.

Tabel Faslitas Desa Sentolo

278



publikJumlah (unit)

Kondisi


02 Telepon 1 unit rusak



Berdasarkan pengamatan kami di desa Sentolo, buku-

buku administrasi pemerintahan masih belum lengkap dan

belum berkembang sesuai dengan kebutuhan. Tetapi menurut

mereka, buku-buku yang berkaitan dengan administrasi

pemerintahan desa sudah lengkap, sesuai dengan kebutuhan.



dilakukan dengan mekanisme di mana masing-masing bagian

bertanggungjawab kepada lurah. Lurah sendiri

bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD dan kepada

Bupati melalui Camat. Dengan mekanisme seperti ini, menurut

mereka, pelayanan kepada masyarakat dapat

dipertanggungjawabkan dengan baik.

14. DESA SUKORENO1. Perencanaan (Administrasi Dan Pelayanan Administrasi)

Pemerintah desa Sukoreno belum mengenal tentang

RENSTRA Desa. Tetapi mereka memiliki mekanisme

perencanaan, khususnya untuk pelaksanaan tugas dan

pelayanan administrasi yang dimulai dari penggalian aspirasi

dan kebutuhan di tingkat RT/RW. Penggalian aspirasi di tingkat

RT/RW melibatkan semua warga masyarakat, kemudian

279


dilanjutkan ke tingkat pedukuhan. Di tingkat dusun, dilakukan

dengan mengikuti mekanisme MUSBANGDUS yang melibatkan

RT/RW dan tokoh-tokoh masyarakat. Hasilnya diusulkan ke

tingkat desa melalui mekanisme MUSBANGDUS. Musbangdus

diikuti oleh BPD dan seluruh perangkat desa. MUSBANGDES ini

disamping menjadi dasar perumusan visi dan missi desa, juga

menjadi dasar pembuatan PERDES. Dalam PERDES desa

Sukoreno sudah mencantumkan visi dan missi desa. Misi tugas

dan pelayanan administraisi desa Sukoreno jika dilihat dari

potensi, kemampuan pemerintah desa dan kebutuhan

masyarakat, dipandang sudah realistik. Pemerintah desa

dipandang mampu menjalankan tugas sesuai dengan

kedudukannya dan bisa melayani kebutuhan masyarakat dengan

baik. Mereka juga bisa menjalankan tugas sesuai dengan

potensi-potensi yang ada di desa. Potensi desa umumnya sudah

termuat dalam monografi desa. Pemerintah desa berusaha

bekerja keras untuk menggarap potensi-potensi desa tersebut.


Menurut perangkat-perangkat desa yang kami

wawancarai, pola dan struktur organisasi pemerintah desa

sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa dan

perangkat-perangkat yang ada di dalam struktur itu mampu

menjalankan tugas sesuai dengan kedudukannya. Umumnya

desa Sukoreno memiliki empat kabag yang sehari-hari bertugas

untuk melayani masyarakat antara lain; Kabag Pemerintahan,

Kabag Ekonomi dan Pembangunan, Kabag Kemasyarakatan dan

Kabag Pendapatan Desa.


280


Menurut perangkat desa, masing-masing dari kabag-

kabag yang ada, sudah menjalankan tugas sesuai dengan

kedudukannya. Kabag Pemerintahan Desa misalnya bertugas

untuk mengurus administrasi kependudukan, keamanan dan

ketertiban, Kabag Ekonomi dan Pembangunan menangani

urusan yang berkaitan dengan investai, pembangunan fisik dan

non fisik dan sebagainya. Di desa ini, nampak sekali terdapat

pembagian tugas dan fungsi yang sangat jelas. Masing-masing

tugas dan fungsi dari kabag tertulis di papan yang terletak di

samping meja kantor masing-masing. Masing-masing bagian

memiliki kantor sendiri sendiri yang letaknya terpisah antara

yang satu dengan yang lain. Tugas dan pekerjaan di desa

Sukoreno, terbagi merata antara unit yang satu dengan unit

yang lainnya. Ini tercermin dari pendapat mereka yang

mengatakan bahwa tidak ada perangkat desa yang merasa

mengalami kelebihan beban dalam menjalankan tugasnya.

Kecuali carik desa yang menjadi tangan kanan kepala desa.

Sewaktu-waktu carik desa menjalankan tugas kepala desa,

apabila kepala desanya berhalangan dalam menjalankan

tugasnya.


Desa

Tata hubungan kerja antara unit atau antara bagian,

maupun dengan supradesa berjalan dengan baik, termasuk alur

perintah dan pertanggungjawaban. Semua bagian atau unit-unit

yang ada bertanggungjawab kepada kepala desa dan

menjalankan tugas atas perintah kepala desa. Kepala desa

menjalankan tugas atas pertintah supradesa. Dalam

memberikan pertangguyngjawaban, masing-masing bagian

281


memberikan pertanggungjawaban kerja kepada kepala desa.

Kepala desa sendiri memberikan pertanggungjawaban kepada

rakyat melalui BPD. Dalam hal yang berhubungan dengan

supradesa, kepala desa bertanggungjawab kepada Bupati

melalui Camat.


Untuk kordinasi antara unit kerja biasanya di desa

Sukoreno dilakukan setiap tiga bulan sekali atau secara berkala

setiap triwulanan. Sedangkan untuk masing-masing bagian

dilakukan setiap satu Minggu sekali yakni setiap hari Senin.

Dengan supradesa, dilakukan secara tidak tentu, menunggu

instruksi atau berdasarkan kebutuhan pemerintah atasan.

6. Pengawasan

Pengawasan internal di desa Sukoreno dilakukan oleh

kepala desa terhadap perangkat-perangkatnya, sedangkan

pengawasan eksternal dilakukan oleh rakyat melalui BPD dan

oleh kabupaten melalui Camat. Dalam hal pengawasan, kepala

desa tunduk kepada BPD dan Camat, sedangkan perangkat-

perangkat desa tunduk kepada kepala desa.


Berkaitan dengan sistem rekrutmen pamong desa di desa

Sukoreno, menurut Bu Lurah, sudah dilakukan berdasarkan

kompetensi, disamping mempertimbangkan latar belakang

pendidikan pamong, juga dipertimbangkan pengalaman

kerjanya. Mekanisme rekrutmen pamong tidak didasarkan pada

aspek like and dislike dengan Bu Lurah, dan juga tidak

didasarkan pada aspek kedekatan hubungan keluarga dengan

282


Bu Lurah, tetapi pengangkatan pamong desa didasarkan pada

aspek kecakapan dan kemampuan untuk menjalankan tugas

sesuai dengan bidang yang telah ditunjuk atau dipercayakan.

Umumnya motivasi mereka untuk menjadi pamong adalah untuk

memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-

baiknya dan motivasi Bu Lurah sendiri menjadi Lurah adalah

untuk menjalankan kepercayaan rakyat, khususnya supaya

kesejahteraan hidup masyarakat desa dapat tercukupi. Pada

umumnya mereka berpendapat bahwa menjadi lurah dan

pamong bukan atas dasar kemauan mereka, tetapi benar-benar

karena dipercaya oleh masyarakat. Menurut Bu Lurah,

penempatan pamong sudah sesuai dengan kompetensi dan juga

dipertimbangkan sesuai dengan bakat dan minat dari masing-

masing pamong. Ketika ditanya, apakah mereka menemukan

kendala teknis administrative dalam menjalankan tugas ?

Umumnya mereka menjawab belum menemukan kesulitan,

karena sejauh ini semuanya berjalan dengan baik. Di desa

Sukoreno selama Bu Lurah menjadi lurah, belum pernah terjadi

mutasi atau promosi jabatan yang dilakukan kepada masing-

masing pamong, terkecuali ada seorang dukuh yang meninggal

(Dukuh blimbing), kemudian digantikan oleh dukuh yang baru,

sementara yang lain digantikan karena usia sudah lanjut,

seperti dukuh kalimenur. Mutasi yang murni dilakukan karena

kesalahan atau untuk tujuan perbaikan peayanan belum pernah

dilakukan. Setiap jabatan juga tidak dipromosikan, tetapi intinya

siapa yang mau dan suka menjadi pamong, dipertimbangkan

dan diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk

mengusulkannya kepada lurah.

8. Pengembangan SDM

283


Berdasarkan wawancara yang kami lakukan dengan Bu

Lurah, Bu Lurah belum pernah mengikuti pelatihan-pelatihan

yang berkaitan dengan kedudukannya sebagai lurah, kecuali

yang pernah diikuti adalah pembekalan yang diselenggarakan

oleh pemerintah kabupaten setelah Bu Lurah dilantik menjadi

kepala desa. Sedangkan Carik desa sendiri, sudah sering

mengikuti berbagai macam pelatihan antara lain, pelatihan

kependudukan, SUSKALAK, dan sebagainya, sehingga bisa

dikatakan bahwa pa Carik sangat ahli di bidangnya. Berkaitan

dengan kabag-kabag yang lain, semuanya hampir sama dengan

Bu lurah, mereka belum pernah mengikuti pelathian yang

secara khusus bertujuan untuk meningkatkan sumber daya

manusia mereka. Persoalannya menurut mereka, karena sejauh

ini pemerintah kabupaten belum pernah menggalakkan

pelatihan untuk para pamong, khususnya untuk meningkatkan

pengetahuan mereka berhubungan dengan tugas dan fungsi

mereka di desa.


Kompensasi untuk lurah dan pamong di desa Sukoreno

sangat baik dibandingkan dengan desa-desa yang lainnya. Ini

dapat dilihat dari kesejahteraan mereka yang cukup lumayan

dibandingkan dengan pamong atau lurah di desa yang lain.

Untuk Lurah desa, memperoleh gaji dari pemerintah kabupaten

Kulon progo sebesar 225.000 rupiah yang diterima tiap tiga

bulan sekali, ditambah dengan tanah bengkok seluas 3 hektar.

Jika peniun dari lurah beliau tetap memperoleh kompenasi

purnatugas yang dihitung dengan cara 1/5 dari 3 hektar

dikalikan dengan setengah masa kerja. Table berikut dapat

284


menggambarkan kompensasi yang diperoleh lurah dan pamong

di desa Sukoreno.

Table Luas BengkokNo

Jabatan Luas Bengkok

01 Kepala Desa

3 hektar

02 Carik Desa 2,5 hektar03 Kabag-

kabag2 hektar

04 Dukuh-Dukuh

1,2 hektar

05 Staf 1,1 hektar


Evaluasi dilakukan secara berkala setiap tiga bulan sekali.

Evaluasi yang melibatkan kabag-kabag dipimpin langsung oleh

Bu Lurah. Sedangkan evaluasi yang melibatkan staf-staf,

dipimpin langsung oleh masing-masing kabag. Evaluasi untuk

masing-masing bagian dilakukan juga setiap minggu sekali,

khususnya setiap hari Senin.

11. Purnatugas

Selama Bu Lurah menjadi kepala desa, belum pernah

melakukan PHK. Untuk para pamong desa, setelah purnatugas

mereka memperoleh tanag bengkok yang menjadi jaminan

setelah purnatugas yakni akan mendapatkan 1/5 tanah bengkok

dari luas bengkok yang ada dikalikan dengan setengah dari

masa jabatan. Tanah bengkok yang diberikan kepada masing-

masing lurah, tidak diambil dari tanah bengkok yang

diperuntukkan bagi pamong-pamong yang masih menjabat.

285


Artinya mereka yang telah purnatugas diberikan tanah bengkok

yang baru.

12. Data Pamong

Profil kepegawaian pemerintahan desa Sukoreno dapat

digambarkan sebagaimana tercermin dalam table berikut ini.

TabelPendidikan dan Lama Masa Jabatan Perangkat Desa Sukoreno

No

Jabatan Pendidikan Masa Jabatan

01 Kepala Desa SLTA (purnatugasan Guru)

12 tahun

02 Carik03 Kabag

PemerintahanS1 11 tahun


05 Kabag Pendapatan06 Kabag

Kemasyarakatan


Berdasarkan wawancara kami dengan perangkat-perangkat

desa, dalam pelayanan administrasi desa, masing-masing bagian

sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Hanya saja menurut Pa

carik, masalah sumber daya manusia masih menjadi persoalan

yang menonjol. Diakui bahwa selama ini, sumber daya manusia

yang ada belum memadai dalam menjalankan tugasnya. Tetapi

mereka sudah bekerja dengan maksimal, sudah mampu

memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Pelayanan yang

diberikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa,

dipandang sudah efisien dan efektif. Hal ini terbukti dari banyak

286


agenda pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan dan

sebagainya mencapai hasil yang memuaskan dan belum terdapat

pemborosan anggaran yang dilakukan oleh masing-masing bagian

itu untuk mencapai tujuan.


Menurut perangkat-perangkat desa yang kami wawancarai,

masyarakat umumnya merasa sudah puas dengan pelayanan yang

mereka berikan. Hal ini terbukti dari tidak adanya komplain atau

tuntutan ketidakpuasan dari masyarakat terhadap kinerja

pemerintah desa. Sejauh ini menurut Bu Lurah, pemerintah desa

sudah memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat

desa.


Desa Sukoreno merupakan salah satu desa yang kami jumpai

di Kabupaten Kulon Progo yang memiliki kelengkapan buku-buku

registrasi pemerintahan desa yang cukup up to date. Mereka

memiliki semua buku yang berkaitan dengan pemerintahan desa

dengan papan-papan monografi yang sangat lengkap. Lurah dan

kepala desa memiliki fasilitas kerja yang cukup memadai. Fasilitas

yang cukup ini dapat dikatakan sebagai modal pelayanan

pemerintah desa yang cukup baik terhadap masyarakatnya. Table

berikut menggambarkan kepemilikan fasilitas yang menunjang

kerja dan pelayanan pemerintah desa Sukoreno.

Tabel Faslitas Desa SukorenoNo Fasilitas pelayanan

publikJumlah (unit)

Kondisi

01 Sepeda Motor 1 baik02 Telepon 1 baik

287


03 Komputer 3 baik04 Mesin Ketik 2 baik


Akuntabilitas dalam pelayanan kepada masyarakat di desa

Sukoreno dilakukan secara langsung kepada rakyat melalui Badan

Perwakilan Desa (BPD). Bu Lurah menyampaikan laporan

pertanggungjawaban kepada rakyat melalui BPD. Di Desa

Sukoreno menurut Bu Lurah, BPD menjalankan tugas dan

fungsinya masih berdasarkan UU No.22/1999, belum beralih ke UU

No.32/2004. Sejauh ini menurut Bu Lurah, tidak ada masalah yang

sangat serius berkaitan dengan pertanggungjawaban Bu Lurah

kepada masyarakat.

15. DESA TUKSONO


Pemerintah desa Tuksono belum mengenal RENSTRA Desa,

tetapi mereka mempunyai mekanimse perencanaan pembangunan

yang biasanya dimulai dari penggalian aspirasi dan pendapat di

tingkat RT/RW, kemudian diteruskan ke tingkat pedukuhan. Di

tingkat pedukuhan dikenal dengan nama Musbangdus yang

dihadiri oleh RT/RW, tokoh-tokoh masyarakat dan anggota BPD

yang ada dipedukuhan. MUSBANGDUS kemudian diteruskan ke

tingkat desa. Di desa namanya MUSBANGDES yang dihadiri oleh

perangkat-perangkat desa, kadus-kadus dan BPD. Musbangdus

dan Musbangdes ini memang prinsipnya didasarkan pada visi dan

missi desa yakni “terciptanya masyarakat yang aman dan

288


makmur”. Visi ini termuat dalam PERDES yang sedang dibuat.

Misi tugas dan pelayanan administrasi yang diselenggarakan di

desa Tuksono dipandang realistik dari segi potensi, kemampuan

pemerintah desa dan kebutuhan masyarakat. Menurut perangkat

desa yang kami wawancarai, tugas dan pelayanan administrasi

yang dijalankan di desa mereka, sesuai dengan potensi desa yang

sebagian besarnya terdiri dari pertanian dan sebagiannya lagi

industri anyam-anyaman. Pelayanan administrasi dan tugas-tugas

yang dilakukan oleh perangkat desa kemudian disesuaikan dengan

kebutuhan masyarakat yang terkait dengan bidang itu.


Berkaitan dengan pola dan struktur organisasi, di desa

Tuksono menurut perangkat desa, dibentuk berdasarkan

kemampuan dan kapasitas aparat desa yang ada dan semaksimal

mungkin mencerminkan kebutuhan masyarakat. Namun setelah

kami amati dalam struktur organisasinya, tidak ditemukan adanya

bagian khusus yang menangani urusan industri desa, sesuai

dengan visi dan missi desa untuk menjadi desa industri dan

kerajinan.


Berdasarkan wawancara kami dengan perangkat desa,

termasuk dengan kepala desa Tuksono, mereka mengatakan bahwa

sejauh ini masing-masing unit dan pamong sudah bekerja sesuai

dengan tugas dan fungsi yang dipegang oleh masing-masing

bagian. Kabag pemerintahan misalnya menjalankan tugas yang

berkaitan dengan pemerintahan desa, kabag kemasyarakatan

menjalankan tugas yang berhubungan dengan masyarakat desa,

kabag pembangunan menjalankan tugas yang berkaitan dengan

289


pembangunan desa, baik pembangunan fisik maupun

pembangunan nonfisik. Di desa Tuksono, pembagian kerja

dilakukan secara merata antara bagian-bagian seperti antara

bagian pemerintahan, kemasyarakatan, pendapatan dan

pembangunan. Sejauh ini, menurut mereka masing-masing bagian

ini dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Belum pernah ada

persoalan yang berkaitan dengan adanya satu bagian yang merasa

memiliki pekerjaan lebih besar atau lebih banyak dari bagian yang

lain. Prinsip dasarnya adalah bila ada pekerjaan yang menumpuk

pada salah satu bagian, dikerjakan secara bersama.


Desa

Tata hubungan kerja antara unit dan dengan supradesa

berjalan baik, karena menurut perangkat-perangkat desa, di desa

Tuksono semuanya menjalankan tugas dan fungsi dengan sebaik-

baiknya. Alur kerja di desa ini sudah jelas, karena semua bagian

memiliki rincian-rincian tugas yang dapat mereka sebutkan dengan

baik, seperti tugas kabag pemerintah desa yang menangani dan

mengurus keamanan dan ketertiban dan sebagainya.

Pertanggungjawaban kerja juga sangat jelas. Kabag-kabag

bertanggungjawab kepada kepala desa. Sedangkan kepala desa

bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD dan kepada Bupati

melalui Camat, khusus untuk hal-hal tertentu yang berkaitan

dengan hubungan desa kabupaten, misalnya menyangkut retribusi

dan pajak.

5.Koordinasi Antar Unit Maupun Dengan Supra Desa

Di desa Tuksono untuk melakukan kordinasi antara unit-unit

kerja dilakukan RAPAT Kordinasi desa yang dipimpin oleh kepala

290


desa. Rapat ini dipimpin langsung oleh kepala desa dan dihadiri

oleh perangkat-perangkat. Rapat secara berkala dilakukan setiap

tiga bulan sekali. Tujuannya untuk menggali pendapat dan

masukkan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan

desa.

6. Pengawasan

Di desa Tuksono, pengawasan internal dilakukan oleh kepala

desa, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh pemerintah

kabupaten dan oleh mayarakat melalui BPD. Kepala desa secara

rutin setiap hari mengawasi pelaksanaan tugas yang dilakukan

oleh kabag-kabagnya. Sedangkan kepala desa diawasi secara rutin

oleh BPD dan oleh pemerintah kabupaten. Jika kepala desa

melakukan kesalahan, maka, kepala desa akan mendapat ganjaran

yang setimpal dengan kesalahannya yang diperoleh dari

masyarakat dan pemerintah kabupaten. Pengawasan ini menurut

perangkat desa Tuksono, memiliki pengaruh yang sangat besar

terhadap kinerja aparat desa dan penyelenggaraan pemerintahan

sehari-hari. Dengan adanya pengawasan yang rutin baik yang

dilakukan secara internal maupun yang diberikan oleh masyarakat,

maka pemerintah desa tidak bisa seenaknya menjalankan

pemerintahan desa. Pengawasan ini menurut mereka dapat

meminimalkan terjadinya kesalahan dan kekeliruan dalam

menjalankan tugas sehari-hari.


Berdasarkan hasil wawancara kami dengan perangkat desa

Tuksono, rekrutmen pegawai yang dilakukan di desa Tuksono,

sudah dilakukan berdasarkan kompetensi dan menurut mereka

tidak ada nuansa KKN. Menurut mereka tidak ada hubungan

291


keluarga antara perangkat desa yang satu dengan yang lain.

Pengangkatan mereka menjadi pamong desa pun tidak ada indikasi

menggunakan uang atau memanfaatkan hubungan kedekatan.

Menurut mereka tidak ada untungnya menjadi pamong desa,

sehingga kurang diminati oleh banyak orang. Kalau ada

peminatnya barangkali nuansa KKN-nya ada. Umumnya mereka

menjadi pamong karena memilki motivasi untuk melayani

masyarakat dengan baik dan mau mengabdikan diri untuk

kepentingan masyarakat, mau melayani masyarakat desa 24 jam.

Menurut mereka motivasi ini jarang dimiliki oleh mereka-mereka

yang sama sekali tidak mempunyai minat untuk melayani

masyarakat dengan baik. Menurut perangkat desa Tuksono,

penempatan pamong di desa Tuksono sudah sesuai dengan

kompetensi, pengalaman dan minat. Ini bisa dilihat dari profil

kepegawaian dan kemampuan mereka dalam menjalankan tugas.

Sejauh ini belum ada keluhan dari masyarakat berkaitan dengan

kompetensi para pamong dalam menjalankan tugasnya. Di samping

itu, belum ada para pamong yang mengatakan bahwa mereka tidak

berminat dengan bidang tugas yang dijalankannya setiap hari.

sejauh ini di desa Tuksono belum pernah terjadi mutasi dan

promosi kerja. Mutasi belum pernah dilakukan, kerana kepala desa

merasa belum perlu dilakukan mutasi, kecuali ditemukan adanya

kekeliruan atau kelemahan dari masing-masing kabag dalam

menjalankan tugas. Tetapi sejauh ini mereka dapat menjalankan

tugasnya dengan baik.

8. Pengembangan SDM

292


Menurut para pamong, mereka belum pernah mengikuti

pelatihan yang secara khusus bertujuan untuk meningkatkan

sumber daya manusia mereka, terutama untuk menambah

wawasan berkaitan dengan tugas pelayanan mereka di desa.

Pemerintah kabupaten selama ini menurut mereka, hanya

melakukan pembinaan, instruksi dan perintah yang berkaitan

dengan tugas yang harus dijalankan oleh masing-masing pamong.

Sedangkan bagaimana tugas itu dijalankan, belum pernah

diadakan pelatihan secara khusus.


Selama ini lurah dan pamong memperoleh kompenasi berupa

gaji yang secara rutin diberikan oleh pemerintah kabupaten setiap

tiga bulan. Besarannya antara lurah dengan pamong-pamong

berbeda. Lurah memperoleh Rp.300.000 per tiga bulan dan Carik

juga memperoleh gaji yang sama. Di samping perolehan gaji ini,

mereka juga memperoleh pendapatan lain yang jumlahnya tidak

tentu, tergantung sumbernya. Mengenai sumbernya sendiri

menurut mereka tidak jelas. Lurah dan pamong juga memperoleh

tanah bengkok yang jumlahnya berbeda antara yang satu dengan

yang lain.

Tabel Luas Bengkok


01Kepala

Desa2,4 hektar

02 Carik Desa 2 hektar

03Kabag-

kabag1,6

293



Evaluasi kerja secara berkala dilakukan setiap tiga bulan

sekali. Evaluasi dipimpin langsung oleh kepala desa. Sedangkan

evaluasi incidental dilakukan bila mana diperlukan, artinya tidak

terjadwal. Evaluasi incidental dilakukan apabila ada persoalan

mendesak dan perlu diselesaikan segera. Evaluasi ini

ditindaklanjuti dalam bentuk laporan kerja yang dilakukan oleh

masing-masing unit atau bagian, kemudian dikoreksi dan dicarikan

jalan pemecahan jika ditemukan permasalahan yang bersifat

mendasar.

11. Purnatugas

Sistem PHK di desa Tuksono dilakukan dengan memberikan

uang pesang RP. 500.000 per perorang yang telah purnatugas atau

yang sudah pension. Disamping itu, diberikan 1/5 dari tanah

bengkok yang ada, dikalikan dengan setengah masa kerja.

12. Data Pamong

Profil kepegawaian desa Tuksono dapat dilihat di dalam table

berikut;

TabelPendidikan dan Lama Masa Jabatan Perangkat Desa Tuksono

No

Jabatan Pendidikan

Lama Masa Jabatan

01 Kepala Desa S1 Sejak 2003-sekarang

02 Carik SLTA Sejak 2002-sekarang


SD Sudah purnatugas

294




05 Kabag Pendapatan SLTA Sejak 2002-sekarang

06 Kabag Kemasyarakatan



Dalam pelayanan administrasi, masing-masing unit sudah

bisa dikatakan bekerja secara kompeten. Tetapi jika ada persoalan

dan menuntut keterlibatan pihak lain yang ada di luar bidang yang

dijalankan, maka bisa dibantu. Pelayanan yang diberikan kepada

masyarakat sudah maksimal secara efektif dan efisien. Sejauh ini

seluruh target dan perencanaan kegiatan dan program desa

terlaksana dan terwujud dengan baik. Di samping itu, pemerintah

desa juga menggunakan anggaran sehemat mungkin dan sejauh ini

di desa Tuksono belum ada kasus yang berkaitan dengan KKN yang

dilakukan oleh perangkat desa.


Kepuasan masyarakat menjadi ukuran utama dalam

pelayanan pemeintah. Sejauh ini masyarakat merasa pelayanan

pemerintah sudah baik. Pemerintah pun belum menemukan adanya

kasus yang menunjukkan bahwa masyarakat tidak puas dengan

pelayanan pemerintah.


Di desa Tuksono, buku-buku administrasi dan register desa

belum terlalu lengkap dan bahkan kurang up to date. Kami melihat

bahwa kendala utama kekurangan data ini adalah kurangnya

pengetahuan dan informasi tentang data-data dan buku-buku yang

295


sangat penting yang harus dimiliki oleh desa. Ini dapat dilihat dari

kenyataan bahwa ketika kami membutuhkan data yang berkaitan

dengan pendidikan dan masa jabatan pamong desa, mereka masih

mencatatnya secara manual dan tidak lengkap. Jika dibandingkan

dengan desa-desa yang lain yang ada di Kabupaten Kulon Progo,

lurah dan perangkat desa Tuksono sudah didukung oleh fasilitas

yang memadai. Table berikut dapat menggambarkan fasilitas

pelayanan administrasi dan penunjang tugas mereka sehari-hari.

Tabel Faslitas Desa Tuksono


publikJumlah (unit)

Kondisi

01 Sepeda Motor 1 baik02 Telepon 1 baik 03 Komputer 2 baik04 Mesin Ketik 3 baik



dilakukan melalui laporan pertanggungjawaban kepala desa yang

secara regular disampaikan kepada masyarakat melalui BPD.

Selama ini BPD merasa bahwa pemerintah desa sudah

menjalankan amanat, aspirasi dan kehendak masyarakat dengan

baik, sehingga tidak ada pendapat yang mengatakan bahwa

masyarakat menilai pemerintah tidak bertanggungjawab.

16. DESA KARANGSARI


296


Desa Karangsari belum memiliki Renstra Desa, dalam

melaksankan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan

administratif desa menggunakan program kerja tahunan. Program

kerja tsb, dibuat oleh pamong desa beserta BPD. Desa ini belum

memiliki visi dan misi. Pelayanan administrasi kepada masyarakat

dilakukan dengan model kerja sama, (manajemen terbuka),

sehingga setiap masyarakat yang membutuhkan pelayanan dapat

dilakukan oleh setiap pamong, tidak terpaku harus kepada Kepala

Bagian yang membidangi sesuai dengan tupoksinya masing-

masing. Diantara aparat desa saling bekerja sama, saling mengisi

dan saling terkait dalam melaksanakan tugas, tetapi setiap pamong

telah melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi berdasarkan

Perda No. 2 Thn 2001. Kerja sama tersebut dimaksudkan agar

tugas pekerjaan pemerintah desa dapat diselesaikan dengan baik.


Pola dan struktur organisasi di desa Karangsari masih

mengacu pada pola dan struktur organisasi berdasarkan UU

No.22/1999. Sejauh ini belum dilakukan perubahan pola dan

struktur organisasi yang paling mendasar.


Pembagian kerja tidak merata, karena terbatasnya staf,

sehingga kadang-kadang carik merangkap sebagai pengantar

surat, disuruh fotokopi dan lain-lain. Tugas Kabag Pendapatan

terlalu sibuk karena semua laulintas keuangan melalui satu pintu.

Saat ini Desa Karangsari baru memiliki 1 orang staf, yang

membantu Lurah, Carik, dan semua Kabag. Jabatan staf yang

297


kosong tidak diisi mengingat tanah bengkoknya sangat sempit

Sedangkan mantan Kabag Umum diperbantukan untuk menjadi

sekretaris BPD.


Desa

Tata hubungan kerja antar bagian cukup baik, semua aparat

menjalankan tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing.


Setiap tanggal 5 diadakan rapat koordinasi pamong desa

yang terdiri dari Lurah, Carik, Kabag-kabag, sampai dengan

Kepala Dukuh se Desa Sendangsari. Koordinasi dilakukan untuk

membahas persoalan-persoalan/hal-hal yang terjadi di desa

tersebut antara lain :

a. Membahas tugas-tugas pamong

b. Masukan-masukan masyarakat lewat Kepala Dukuh

c. Kegiatan pembangunan, terutama yang berkaitan dengan

dana bantuan dari Pem Desa ataupun dari Pem Kab.

Setiap tanggal 15 diadakan rakor tingkat kecamatan yang

diikuti oleh seluruh desa sewilayah Kecamatan Pengasih, dan

setiap tanggal 17 rakor di Kabupaten. Semenjak diberlakukannya

UU No 22 tahun 1999 UU No 32 tahun 2004, Pemerintah

Kabupaten sudah tidak lagi banyak memberikan perintah kepada

desa, melainkan informasi-informasi penting yang disampaikan

melalui rakor tingkat kabupaten. Demikian pula dalam

pelaksanaan tugas pemerintahan desa dipertanggungjawabkan

kepada masyarakat melalui BPD. Tata hubungan kerja antar

instansi sudah jelas, walaupun sering terjadu over lapping.

Langkah-langkah yang ditempuh untuk rakorbang. Masing-masing

298


Kabag mempersiapkan bahan untuk dibicarakan dalam rapat

koordinasi. Sedangkan intensitasnya, rapat koordinasi tingkat

desa sebulan sekali, bahan yang harus disiapkan antara lain,

evaluasi hasil rapat bulan yang lalu, laporan pelaksanaan tugas

yang telah selesai dikerjakan, dan kendala yang dihadapi,

inventarisasi permasalahan di dukuh-dukuh dan alternatif

solusinya, rencana kerja dll. Rapat koordinasi tingkat kecamatan,

bahan yang dipersiapkan adalah rencana kerja usulan desa,

evaluasi program kerja, persoalan-persoalan yang muncul di desa

dll. Pimpinan rapat adalah kepala desa. Sedangkan ditingkat

kabupaten diadakan rakorbang, yang membahas berbagai

program kerja yang telah lalu, terutama program yang

memperoleh bantuan APBD, usulan-usulan pembangunan desa dll.

6. Pengawasan

Pengawasan dilakuakan secara intern dan ekstern.

Pengawasan internal dilakukan oleh;

a. Lurah desa melakukan pengawasan melekat dengan cara

melakukan pendekatan, mengajukan pertanyaan tentang

tugas dan pekerjaan yang telah dilaksanakan, atau

persoalan-persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas.

b. Pengawasan yang dilakukan BPD dalam hal keuangan

meliputi perhitungan anggaran dan bukti-bukti pengeluaran.

Pengawasn eksternal dilakukan oleh BAWASDA melakukan

pemeriksaan keuangan desa tidak terjadwal, pernah dalam satu

tahun 2 kali pemeriksaan. Dengan dilakukannya pengawasan

ternyata berdampak pada perbaikan kinerja aparat desa antar

lain, termotivasi untuk lebih teliti dan tertib dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya lebih hati-hati.

299



Cara pengisian pamong Desa Karangsari;

a. Lurah desa dan Kepala Dukuh diisi melalui pemilihan

langsung oleh rakyat

b. Kabag dan Staf diisi melalui proses seleksi yang diadakan

oleh Pemerintah Kabupaten, penentuan akhir

dimusyawarahkan antara lurah desa dengan BPD. Dengan

berdasarkan pada perolehan nilai tertinggi hasil test

maka, kemudian ditetapkan sebagai personal yang

mengisi jabatan yang kosong.

Pengisian pamong desa telah berlangsung sesuai dengan

peraturan yang berlaku, dan tidak ditemukan adanya indikasi

KKN. Motivasi menjadi pamong disamping mengemban

amanah, tetapi juga mengabdi kepada kepentingan rakyat,

karena jika dilihat dari segi penghasilan sebagai pamong,

ternyata sangat jauh dari yang diharapkan. Selain itu beberapa

pamong meneruskan jasa orang tuanya yang dulu juga

menjabat sebagai pamong desa. Penempatan pamong sebagian

telah sesuai dengan minat dan kemauan masing-masing

personal tetapi sebagian belum sesuai. Bagi yang belum sesuai

disebabkan oleh karena faktor usia dan tingkat pendidikan.

Misalnya Kabag Pemerintahan yang telah berusia 64 tahun,

berpendidikan SMP, sangat susah untuk menerima introduksi

baru. Di Desa Karangsari sampai saat ini belum pernah terjadi

mutasi antar personal dari masing-masing bagian.

8. Pengembangan SDM

Semenjak diberlakukannya UU nomor 22 tahun 1999 dan UU

nomor 32 tahun 2004 tidak pernah ada pelatihan. Pernah ada

300


pelatihan yang berkaitan dengan penanganan kemiskinan selama 3

hari di Kaliurang.


Kompensasi terhadap perangkat desa dilakukan dengan

dua cara yakni melalui pemberian tanah bengkok dan

penggajian yang diterimakan per tiga bulan sekali.

Luas tanah bengkok pamong desa Karangsari

No Jabatan Luas bengkok01 Lurah 8.600 m2

02 Carik 7.100 m2

03 Kabag Pemerintahan 5.700 m2

04 Kabag. Pembangunan

5.700 m2

05 Kabag. Pendapatan 5.700 m2

06 Kabag Kesra 5.700 m2

Disamping memperoleh penghasilan dari tanah bengkok ,

seluruh pamong di Kabupaten Kulon Progo memperoleh

Tunjangan Penghasilan Aparat Pamong Desa (TPAPD).

a. Lurah sebesar Rp. 125.000/bulan

a. Carik sebesar Rp. 100.000/bulan

b. Kabag sebesar Rp. 90.000/bulan

c. Kepala Dukuh sebesar Rp. 80.000/bulan

d. Staf sebesar Rp. 70.000/bulan.

TPAPD tersebut diterimakan setiap triwulan dan diambil di BRI

dengan membawa buku rekeningnya masing-masing. Untuk

memenuhi kebutuhan hidupnya diantara pamong banyak yang

memiliki penghasilan dari sektor lain, seperti lurahnya

berstataus sebagai PNS, isterinya bidan, Bucarik menjadi TKW,

Kabag pemerintahan isterinya dagang, kabag pendapatan

301


suaminya guru, Kabag kesar mempunyai pekerjaan sampingan

sebagai pedagang kambing.


Evaluasi secara resmi tidak ada. Evaluasi dilakukan, jika

ada kebutuhan dan persoalan yang memang benar-benar

mendesak.

11. Purnatugas

PHK belum pernah terjadi. Bagi yang telah purnatugas

diberikan penghargaan tanah (pengarem-arem) seluas

seperlima dari luar bengkok saat masih menjabat dan digarap

selama 0,5 masa kerjanya.

12. Data Pamong

Profil kepegawaian pamong Desa Karangsari

No

JabatanUsia (th)

Tingkat Pendidikan

01 Lurah Desa 50 SLTA02 Carik 58 SLTP03 Kabag. Pemerint. 64 SLTP04 Kabag. Pembang. 52 SLTA05 Kabag. Pendapatan 54 SLTA06 Kabag. Kesra 53 SD07 Staf 61 SD08 Dukuh 46 SLTP09 Dukuh 59 SD10 Dukuh 56 SLTA11 Dukuh 63 SD12 Dukuh 53 SLTA13 Dukuh 49 SLTA14 Dukuh 63 SLTP15 Dukuh 62 SD16 Dukuh 65 SD

302



Kompetensi dari masing-masing personal pamong telah

sesuai dengan bidangnya. Terbukti semua urusan yang berkait

dengan tugas-tugas pokok dapat diselesaikan dan dipertanggung

jawabkan setiap tahunnya. Pelayanan kepada masyarakat sudah

cukup efektif, setiap keperluan masyarakat dapat secara cepat

dilayani dan juga efisisen karena semua pamong dapat melayani

kebutuhan masyarakat secara all round.


Kepuasan masyarakat sebagai ukuran keberhasilan

penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga pelayanan kepada

masyarakat. merupakan faktor utama yang harus diprioritaskan.

Sebagian besar masyarakat merasa sudah terpuaskan.


Kelengkapan administrasi Pemerintahan Desa sudah cukup,

baik ditinjau dari kuantitas maupun kualitasnya. Buku-buku

Register sudah cukup banyak. Sedangkan data terbaru antara lain

Monografi Desa sudah sampai semester I tahun 2005. Fasilitas

kerja pamong untuk melayani masyarakat sudah cukup memadai.

Dalam menjalankan tugas hariannya pamong telah menempati

ruang kerja, yang masing-masing berada pada ruangan yang

terpisah dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana kerja yang

ada. Misalnya meja, kursi, almari dll. Walaupun masih dirasa

kurang Desa Karangsari telah memiliki 1 unit komputer untuk

melayani semua kebutuhan administrasi desa tersebut. Inventaris

sepeda motor 1 buah bantuan pemkab. sebagai kendaraan

operasional lurah desa. Telpon 1 unit, mesin ketik 5, almari 8, meja

303


15, kursi lipat 138, kursi biasa 85, meja biro 8 filing kabinet 3

buah.


LPJ yang dibuat oleh lurah desa diajukan ke BPD sebagai

representasi rakyat dapat diterima, walaupun sering ada revisi

sedikit. Setiap saat penduduk dapat melihat LPJ yang telah dibuat

lurah desa, berarti pamong desa Karangsari mengembangkan sifat

keterbukaan dalam mempertanggungjawabkan hasil kerjanya.

17. Desa Margosari


Administrasi)

Salah satu ciri organisasi modern adalah penyelenggaraan

administrasi yang dibimbing dengan sebuah perencanaan

strategis ( Renstra ) organisasi yang disusun secara realistis.

Realitas perencanaan itu dibuat atas dasar pertimbangan

kekuatan dan peluang serta hambatan dan ancaman yang ada

baik dalam internal organisasi maupun lingkungan eksternal

organisasi. Demikian pula dalam penyelenggaraan organisasi

Pemerintahan Desa, renstra desa akan membantu sekaligus

membimbing organisasi Pemerintah Desa dengan segenap

kekuatan dan potensinya dalam rangka mencapai tujuan.

Aktivitas manajemen dan administrasi Pemerintah Desa,

termasuk didalamnya pelayanan publik bidang administrasi

akan memiliki tujuan dan manfaat yang jelas dalam mendukung

kinerja Pemerintah Desa secara umum ketika dilaksanakan

berdasarkan renstra yang telah disusun sebelumnya. Namun

kenyataan bahwa, belum banyak Pemerintah Desa yang

memiliki Restra, termasuk di Desa Margosari Kecamatan Wates,

304


Kab. Kulon Progo. Pembuatan perencanaan sudah dilakukan

namun masih menggunakan model dan proses konvensional,

sehingga perencanaan tersebut belum menggabarkan visi, misi,

strategi, dan program-program yang akan dicapai dan

dilaksanakan. Dari hasil wawancara dengan Iswartoyo (15 Juli

2005) selaku Carik Desa Margosari, diketahui bahwa, renstra

desa belum ada. Perencanaan dalam penyelenggaraan

Pemerintahan Desa, khususnya bidang organisasi manajemen

dan pelayanan administrasi dibuat oleh Pamong Desa tanpa

keterlibatan warga secara nyata. Keterlibatan Dukuh-Dukuh

dalam proses pembuatan perencaanaan dianggap sebagai

perwakilan dari warga secara keseluruhan, yang kemuadian

diakomodir oleh Pemerintah Desa. Selanjutnya perncanaan yang

telah tersusun disampaikan dalam forum bersama Badan

Perwakilan Desa (BPD). Setelah digodog bersama dan disetujui

oleh BPD, perencanaan itu disahkan oleh Kepala Desa antara

lain dalam bentuk Peraturan Desa dan APBDes.

Khusus dalam kaitannya dengan perencanaan bidang

manajemen dan pelayanan administrasi, tidak secara nyata

dimasukkan dalam prosen perencanaan bersama dengan BPD.

Dengan demikian perncanaan masih banyak ditentukan oleh

Pemerintah Desa, dengan mendasarkan pada aturan, pedoman,

dan prosedur yang ditentukan oleh Pemerintah supra desa atau

mendasarkan diri pada kebiasaaan yang sudah berlaku.

Perencanaan dalam organisasi Pemerintah Desa sangat penting

untuk menentukan tujuan organisasi, program kerja, pembagian

kerja, dan lain-lain. Perencanaan itu dibuat dalam sebuah

perencanaan strategis atas dasar analisis strategis terhadap

segala potensi yang ada bagi dari sisi internel organisasi

maupun eksternal organisasi. Perencanaan bidang organisasi

305


manajemen termasuk bagian dari perencanaan strategis

Pemerintah Desa, khususnya untuk menentukan tujuan yang

ingin dicapai dalam aktifitas administrasi Pemerintah Desa.

Carik Desa Margosari (15 Juli 2005) mengatakan bahwa,

perencanaan dibuat oleh Pamong Desa dengan yang kemudian

digodog bersama dengan BPD untuk mendapat persetujuan.

Namun perencanaan khusus untuk organisasi manajemen dan

pelayanan bidang administrasi tidak eksplisit dirumuskan.


Dari hasil wawancara dengan Saronto ( 15 Juli 2005 )

selaku Lurah Desa Margosari, diketahui bahwa pola dan

struktur oranisasi yang digunakan adalah berdasarkan pada

undang-undang dan Perda Kabupaten Kulon Progo. Disambung

oleh Iswartoyo bahwa dengan struktur tersebut untuk saat ini

masih mencukupi untuk kebutuhan pelayanan bidang

administrasi kepada masyarakat. Dengan demikian meskipun

tingkat kebutuhan pelayanan masyarakat makin tinggi, namun

untuk pelayanan masih bisa di cover melalui struktur tersebut.

Persoalannya sebenarnya bukan terletak pada strukturnya,

namun pada kinerja pelayannya.

Keterangan Nama Pejabat :

a. Lurah : Saronto

b. Carik : Iswartoyo

c. Ka. Bag. Pemerintahan : Arif Widodo

d. Ka. Bag. Pembangunan : Mulyana

e. Ka. Bag. Keuangan : Suyatno

f. Ka. Bag. Kemasyarakatan : Mursanto

g. Sek. BPD : Mujimun

h. Dukuh-Dukuh, dari 9 pedukuhan :

306


- Daliman - Djamal Muh. Subari

- Supardi - Sutiyono

- Siswodiharjo - Pairun

- Susilo - Sukamto

- Suyadi - Suparman

3. 3. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) baik Lurah, Kepala

Bagian, Dukuh, maupun staf secara umum telah mengacu pada

Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor: 2 Tahun 2001.

Sebagaimana pendapat Kepala Bagian Kemasyarakatan Desa

Margosari (15 Juli 2005) mengatakan bahwa, melaksanakan

tugas Pamong lainnya dilakukan tatkala Kepala Bagian yang

bersangkutan tidak ditempat, agar pelayanan tetap dapat

diselenggarakan tanpa menunggu Kepala Bagian yang sesuai

bidangnya. Kepala Bagian dan Carik seringkali saling membantu

atau melaksanakan pelayanan administrasi yang seharusnya

bukan pada bidangnya. Namun untuk urusan-urusan prinsip,

misalnya urusan nikah, tetap ditangani oleh Ka. Bag

Kemasyarakatan, karena urusan itu tidak bisa ditangani oleh

Kepala Bagian lainnya.


desa

Tata hubungan kerja antar unit kerja berkenaan dengan

alur perintah dan pertanggungjawaban, dan kerja sama dalam

pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. Dari hasil FGD

dengan Pemerintah Desa Margosari (15 Juli 2005) misalnya,

dapat diketahui bahwa tata hubungan antar unit kerja secara

formal mengikuti ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur

307


dalam Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Daerah

Kababupaten Kulon Progo. Namun dalam praktek pelaksanaan

administrasi sehar-hari, tata hubungan itu sangat fleksibel.

Perintah dari Lurah kepada unit dibawahnya bukan bersifat

instruktif, melainkan lebih menekankan anjuran atau ajakan,

demikian pula pertanggungjawaban unit bawah kepada Lurah

juga lebih bersifat formalitas dalam bentuk penyampaian

laporan. Namun atas laporan tersebut selama ini belum pernah

ada tindakan lebih lanjut secara konkrit.

Selanjutnya mengenai tata hubungan dengan supra desa

secara umum, baik dengan pihak Pemerintah Kecamatan dan

Pemerintah Kabupaten, didasarkan pada ketentuan perundang-

undangan yang berlaku. Untuk saat ini tata-hubungan itu masih

banyak mengacu pada UU No. 22 tahun 1999 dan berbagai

aturan pelaksanaanya, karena Perda yang baru sesuai dengan

UU No. 32 tahun 2004 belum dibuat. Misalnya dalam hal

Laporan pertanggungjawaban Lurah, masih tetap disampaikan

kepada BPD, karena sampai saat ini belum ada perda yang

mengatur tentang pembubaran BPD.

Alur perintah dari Pemerintah Kabupaten kepada

Pemerintah Desa, khususnya menyangkut pelaksanaan

administrasi Pemerintah Desa dan pelayanan administrasi.

Selama ini tetap berjalan sebagaimana biasanya, yakni perintah

datang dari dinas-dinas terkait melalui Pemerintah Kecamatan.

Alur perintah dari Kabupaten juga sering dilakukan oleh

Kabupaten melalui surat perintah atau surat edaran, yang

kemudian dibicarakan dalam rapat koordinasi dengan

Kecamatan. Adapun pelaporan atas kegiatan administrasi,

misalnya berupa data-data administrasi kependudukan,

pembangunan, kamtibmas, dan lain-lain disampaikan secara

308


langsung oleh Pemerintah Desa kepada dinas-dinas atau unit-

unit terkait di Pemerintah Kabupaten.

4. Koordinasi antar unit maupun dengan supra desa.

Koordinasi dengan Pemerintah supra desa lebih banyak

bersifat formal dalam forum-forum rapat resmi. Koordinasi

Pemerintah Desa dengan Pemerintah kecamatan Dalam forum

resmi itu pengarahan dan pemberian petunjuk banyak diberikan

oleh pejabat-pejabat terkait, sedangkan Pemerintah Desa lebih

bersifat sebagai penerima. Selain kordinasi melalui forum resmi

itu, beberapa juga dilaksanakan melalui surat edaran, surat

pengumuman, dan lain-lain, namun koordiasi yang bersifat

informal relatif jarang dilakukan. Koordinasi bidang

pembangunan dengan Pemerintah Kecamatan maupun dengan

pihak Pemerintah Kabupaten dilakukan dalam bentuk rapat

UDKP dan Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang) yang

dilakukan setahun sekali. Rapat koordinasi pembangunan itu

merupakan hasil koordinasi atau musyawarah di tingkat

pedukuhan (Musbangdus) dan koordinasi di tingkat Desa

(Musbangdes).

Kusus untuk koordinasi internal Pemerintah Desa

dilaksanakan cukup fleksibel dan lebih banyak dilakukan dalam

bentuk infomal. Hasil FGD dengan Lurah dan Pamong Desa

Margosari (15 Juli 2005) diketahui bahwa, interaksi secara

langsung dengan berbincang-bincang antar Lurah dengan

pamong maupun antar Pamong sangat sering dilakukan.

Nampaknya koordinasi-koordinasi informal ini justru lebih

mudah dilakukan dan lebih efektif dalam memotivasi kinerja

para pamong, hal itu juga terjadi karena jumlah Pamong yang

relatif sedikit, sehingga koordinasi formal justru kurang efektif.

309


Dengan demikian rapat-rapat koordinasi formal antar unit

jarang dilakukan, namun cukup sering dilakukan dengan dengan

BPD.

6. Pengawasan

Pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam

kegiatan administrasi Pemerintah Desa, termasuk dalam aktivitas

pelayanan administrasi kepada masyarakat, merupakan langkah

penting guna meningkatkan kualitas kinerja. Disamping itu dengan

pengawasan efektif diharapkan berbagai kemungkinan

penyimpangan dan penyalah-gunaan wewenang. Berdasarkan hasil

wawancara dengan Saronto (15 Juli 2005) selaku Lurah Desa

Margosari, diketahui bahwa, secara internal Lurah telah

melakukan pengawasan terhadap kinerja para Pamong dan staf

dibawahnya. Namun pengawasan itu tidak dilakukan dengan ketat,

mengingat bahwa kompensasi yang diterima Pamong dan staf di

bawahnya sangat terbatas. Tidak adanya aturan mengenai aturan

dan instrumen evaluasi kinerja, menyebabkan mekanismen

pengawasan terhadap kinerja para Pamong dan staf masik sulit

dilaksanakan.

Pengawasan yang sangat terbatas itu berimbas pada

keterbatasan pemberian punish and reward atas pelanggaran atau

kesalahan Pamong dan staf. Sebagaimana pernyataan Lurah dan

diperkuat pernyataan Sekretaris BPD (15 Juli 2005) bahwa, Lurah

maupun Carik hampir tidak pernah memberikan sanksi kepada

Pamong dan staf, meskipun Pamong indisipliner. Katakanlan Para

Pamong sering datang siang, meninggalkan kantor pada saat jam

kerja, maupun pulang lebih awal, ternyata Lurah tidak pernah

menegur apalagi memberi peringatan keras. Bahkan Sekretaris

BPD menyatakan bahwa, Lurahnya sendiri sering “mbolos”. Artinya

310


Lurah sendiri kurang mampu memberikan tauladan kepada para

Pamong dan stafnya, sehingga tidak mengherankan jika akhirnya

Lurah kurang berani menegakkan disiplin kerja Pamong dan

stafnya.

Secara ekternal, pengawasan kinerja Pemerintah Desa

dilakukan oleh BPD maupun oleh Pemerintah supra desa. Menurut

Iswartoyo (15 Juli 2005) selaku Carik, menyatakan bahwa

pengawasan BPD selama ini kurang efektif. Pengawasan itu jarang

dilakukan oleh BPD, terutama dalam kinerja administratif,

semantara BPD sendiri masih merasa ewuh-pakewuh dalam

mengawasi kinerja Pemerintah Desa. Jadi sepanjang

pertanggungjawaban Lurah kepada BPD sudah dianggap baik dan

diterima, maka pengawasan sudah dianggap cukup, sehingga BPD

kurang mengawasi kinerja Pemerintah Desa, khususnya terkait

dengan kegiatan administrasi.

Hasil konfirmasi dengan Ketua BPD (15 Juli 2005), juga dapat

diketahui bahwa akhir-akhir ini pengawasan BPD makin tidak

efektif, terkait dengan kewenangan BPD yang mengalami

degradasi akibat berubahan UU No. 22 tahun 1999 menjadi UU

No. 32 tahun 2004. Pada masa jabatan Lurah sebelumnya,

sebenarnya pengawasan dilakukan cukup baik oleh BPD terhadap

kinerja Pemerintah Desa. BPD saat itu pernah melakukan beberapa

kali terhadap kinerja Pemerintah Desa, meskipun tidak sampai

langkah-langkah tindak lanjut. Langkah pengawasan yang cukup

besar pernah dilakukan dengan melaporkan kinerja Pemerintah

Desa pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kulon progo, dengan

harapan BKD akan melakukan pembinaan terhadap Pemerintah

Desa, khususnya lurah. Namun BKD-pun tidak melakukan langkah

pembinaan secara konkrit, apalagi memberhentikan Lurah.

311


Sanksi berat tidak dilakukan meskipun Kinerja Lurah saat itu

rendah, hal itu dilakukan karena keterbatasan kewenangan

Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Desa. Sanksi juga tidak

dilakukan secara konkrit akibat kekhawatiran dan kemungkinan

munculnya perlawanan atau penolakan dari warga pendukung

Lurah. Dengan demikian kalaupun Pejabat dari Kabupaten maupun

dari Kecamatan datang ke Desa, itu pun hanya sekedar

memberikan himbauan maupun ajakan, dan tidak pernah secara

tegas menegur, apalagi sampai memberikan sanksi yang lebih

berat kepada personel-personel pemerintah Desa.

7. Rekrutmen dan Penempatan SDM.

Konsep ideal dalam rekrutmen dan penempatan SDM adalah

merit sistem, dimana kompetesi, kapasitas, bakat-minat,

keterampilan, dan sebagainya menjadi pertimbangan. Khusus

untuk Lurah sebagai pejabat politik, rekrutmen dilaksanakan

melalui mekanisme pemilihan langsung oleh warga desa.

Persyaratan administratif dan mekanisme pemilihan ditentukan

oleh Panitia Pemilihan yang terdiri dari BPD, Pemerintah Desa, dan

Tokoh Masyarakat, dengan mengacu pada peraturan perundang-

undangan terkait.

Rekrutmen Pamong atau staf dilakukan berdasarkan formasi

yang ada, yakni ketika terjadi kekosongan jabatan, maka dilakukan

rekrutmen untuk mengisi jabatan yang kosong itu melalui seleksi.

Adapun seleksi dilakukan oleh Pemerintah Desa atas pertibangan

BPD terhadap calon-calon Pamong yang mendaftar, yang mana

materi seleksi disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten. Setelah

seleksi, calon yang mendapat skore tertinggi diangkat menjadi

Pamong atau staf dengan Surat Keputusan Lurah.

312


Permasalahan dalam rekrutmen adalah, kesulitan menjaring

personel yang memiliki kompetensi, kapasitas, pengalaman, dan

keterampilan yang sesuai dengan jabatan yang akan diemban.

Kesulitan antara lain karena jumlah pendaftar sedikit, kesulitan

mencari SDM berkualitas dan berpengalaman sesuai formasi, dan

lain-lain. Dengan demikian mekanisme rekrutmen itu tidak

menjamin didapatkannya SDM yang berkualitas dan profesional

dalam menjalankan tugas dan fungsi pada formasi yang ada.

Selanjutnya dijumpai kenyataan bahwa, dalam organisasi

Pemerintahan Desa tidak pernah dilakukan mutasi dan promosi.

Hal itu terjadi karena pengangkatan yang pertama kali dijadikan

dasar untuk menduduki jabatan tertentu seterusnya, disamping

tidak adanya ketantuan yang mengatur tentang kemungkinan

dilaksanakannya mutasi dan promosi. Jadi sekali menjabat dalam

jabatan tertentu baik sebagai Carik, Ka. Bag, Kadus, maupun staf,

maka sampai dengan selesainya masa kerja tetap akan duduk pada

jabatan itu.

Dari hasil FGD (15 Juli 2005) secara diplomatis para Pamong

menyatakan bahwa, mereka tidak jenuh meskipun selamanya ada

pada jabatan itu. Tetapi ketika dikonfirmasi di luar FGF, Carik dan

Sekretaris BPD menyatakan bahwa sebenarnya para Pamong dan

staf mengalami kejenuhan dalam bekerja. Tetapi tidak ada jalan

lain kecuali menerima kejenuhan itu, karena mutasi dan promosi

tidak dimungkinkan untuk jabatan dalam Pemerintah Desa.

Menjumpai kenyataan tersebut, secara konseptual jelas tidak

memungkinkan terjadinya peningkatan kinerja pesonel organisasi,

karena makin lama seseorang ada pada jabatan yang sama, terjadi

kecenderungan makin menurunnya kinerja yang bersangkutan.

Terlebih lagi bagi personel yang sudah mendekati selesainya usia

313


kerja, tentu penurunan kinerja itu sangat dimungkinkan karena

tidak ada harapan untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik.

8. Pengembangan SDM.

Pengembangan SDM, khususnya melalui pendidikan dan

pelatihan sangat diperlukan untuk meningkatkan kapasitas dan

keterampilan dalam rangka pengembangan organisasi maupun

peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Hasil

wawancara dengan Iswartoyo (15 Juli 2005) selaku Carik, diketahui

bahwa selama ini para Pamong tidak pernah mendapat pendidikan

atau pelatihan dari instansi-instansi terkait maupun dari pihak

ketiga. Yang kadang-kadang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten

adalah sosialisasi peraturan perudang-undangan saja, tetapi

pelatihan-pelatihan seperti administrasi perkantoran, komputer,

manajemen keuangan, dan lain-lain belum pernah diterima.

Kalaupun ada beberapa Pamong yang menempuh pendidikan

lanjut, itupun atas inisiatif dan biaya sendiri.

Terbatasnya upaya pengembangan SDM tersebut tentu

berakibat pada menurunnya kinerja, karena tuntutan kinerja tentu

makin meningkat. Dengan perkembangan teknologi, makin

kompleksnya kebutuhan masyarakat, perubahan sosial-ekonomi

masyarakat, dan lain-lain, tentu sulit diikuti oleh Pemerintah Desa,

sebagai akibat lemahnya pengembangan SDM. Meskipun demikian

Pemerintah Desa sendiri tidak banyak upaya untuk melakukan

pengembangan SDM karena keterbatasan anggaran Pemerintah

Desa maupun keterbatasan penghasilan Pamong Desa.

9. Sistem Kompensasi.

314


Yang dimaksud kompensasi di sini adalah upah atau gaji

sebagai penghasilan tetap yang diterima Lurah dan Pamong Desa

sebagai imbalan atas pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan.

Adapun bentuk kompensasi itu dapat berbentuk uang atau natura

yang setara. Kompensasi yang diterima oleh Lurah dan Pamong

pada umumnya berupa bidang tanah garapan yang disebut

“bengkok” ataupun kompensasi dalam bentuk uang yang berasal

dari Pemerintah.

Gambaran secara umum mengenai penghasilan Lurah dan

Pamong Desa disampaikan oleh Pemerintah Desa dalam FGD (15

Juli 2005) yang dapat dikatakan sangat terbatas. Bengkok yang

tersedia di Desa Margosari kurang lebih seluas 9 Ha, yang digarap

oleh Lurah, Pamong, dan staf dengan sistem skala ganda, yakni

jabatan pada struktur tertinggi memperoleh kompensasi tertinggi

dan makin rendah jabatan, makin rendah pula kompensasinya.

Hasil konfirmasi melalui FGD (15 Juli 2005) diketahui bahwa, luas

bengkok 9 Ha itu di bagi habis dengan perincian sebagai berikut :

a. Lurah : 1 Ha

b. Carik : 0,82 Ha

c. Kepala Bagian : 0,655 Ha

d. Dukuh : 0,4 Ha

e. Staf : 0,2 Ha

Disamping kompensasi dari tanah bengkok, mereka juga

memperoleh penghasilan tambahan berasal dari Pemerintah

Kabupaten Kulon Progo yang diterimakan setiap 3 bulan sekali,

dengan besarnya nominal bisa dikatakan sangat kecil. Dari kedua

sumber kompensasi itu, dapat diperkirakan penghasilan rata-rata

perbulan untuk Lurah kurang-lebih Rp. 300.000,- s/d 400.000,-,

untuk Kepala Bagian Kurang lebih Rp. 200.000,-, dan untuk Dukuh

dan staf tentu makin rendah.

315


Besarnya kompensasi itu ternyata masih kotor, karena Lurah

dan Pamong harus mengeluarkan sejumlah uang untuk keperluan

kemasyarakatan seperti jagong, gotong-royong, sumbangan

musibah, dan lain-lain yang hampir setiap bulan harus dikeluarkan.

Bahkan pengeluaran itu kadang jumlahnya lebih dari penghasilan

pokok yang diterima dalam setiap bulannya. Besarnya nominal

penghasilan itupun masih terancam kemungkinan penurunan hasil

panen akibat hama, kekeringan, harga hasil panen menurun, dan

lain-lain.

Persoalan lain yang cukup menjadi perhatian adalah kenyataan

bahwa Lurah, Pamong, dan staf tidaklah mendapatkan perlidungan

atau jaminan tenaga kerja seperti asuransi kecelakaan kerja,

asuransi kesehatan, tunjangan kesejahteraan, dan lain-lain

sebagaimana umumnya aparat pelayanan publik. Dengan demikian

patut menjadi perhatian untuk masa-masa mendatang ketika

tuntutan terhadap kinerja mereka makin meningkat.

Dengan struktur, skala, dan besarnya nominal kompensasi

yang diterima itu, dapat dipastikan bahwa sistem kompensasi

untuk Lurah dan Pamong adalah tidak menarik dibandingkan

beban dan tanggungjawab yang seharusnya diemban. Ketika

ditanya, mengapa mereka tetap bertahan ? jawabnya karena

mereka menjadi Pamong bukan sekedar “mencari jenang

(pendapatan) akan tetapi juga mencari jeneng (nama/status)”.

Untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarga, meraka terpaksa

mencari penghasilan lain di luar pekerjaan sebagai Lurah dan

Pamong. Terungkap dalam FGD (15 Juli 2005) bahwa para Pamong

ternyata memiliki pekerjaan samping yang justru penghasilannya

lebih besar, antara lain :

a. Carik, menjadi Ketua Asosiasi Tebu Kulon Progo;

316


b. Ka. Bag. Pemerintahan berwiraswasta sebagai juragan

ayam;

c. Ka. Bag. Pembangunan berwiraswasta sebagai peternak

sapi;

d. Ka. Bag. Keuangan menjadi kontraktor;

e. Ka. Bag. Kemsyarakatan memiliki usaha grosir sembako;

Demikian pula staf dan sebagian besar Dukuh mempunyai

pengasilan sampingan, yang nampaknya justru menjadi

penghasilan utama.

Dengan demikian dapat dipastikan bahwa sistem kompensasi

itu tentu tidak mampu memotivasi kinerja para Pamong Desa

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, khususnya

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bahkan ada

kemungkinan rendahnya kompesasi itu mendorong Pamong Desa

untuk melakukan praktek KKN.


Evaluasi terhadap kinerja pamong dilakukan secara internal

yakni dilakukan oleh Lurah, terhadap prangkat-prangkatnya.

Tetapi evaluasi itu tidak dilakukan secara reguler, hanya dibuat

sepanjang ada kebutuhan yang mendesak dan ada persoalan yang

dihadapi oleh masing-masing prangkat. Hal ini menunjukkan

bahwa di desa Margosari, evaluasi kinerja pamong belum

sepenuhnya dapat menjadi panduan bagia peningkatan kinerja

organisasi dan manajemen pelayanan.

11. Purnatugas

Khusus untuk Lurah, masa jabatannya adalah 5 tahun dan

dapat menjabat lagi pada masa jabatan kedua jika terpilih kembali

dalam pemilihan Lurah. Adapun untuk Pamong dan staf, masa

317


jabatan pada umumnya sampai dengan usia 65 tahun, dan setelah

itu mereka di PHK. Setelah habis masa jabatannya (purnatugas)

maka baik Lurah, Pamong, maupun staf akan menerima bengkok

“purnatugas” seluah 25 % dari bengkok yang menjadi jatahnya

ketika yang bersangkutan menjabat. Bengkok purnatugas itu akan

diterima hingga yang bersangkutan meninggal dunia.

Jika dibandingkan dengan besarnya purnatugas PNS misalnya,

jelas ada kesenjangan yang besar, karena PNS akan menerima 75

% dari gaji pokok terakhir, sementara Lurah dan Pamongnya hanya

akan menerima 25 % saja. Dalam FGD (15 Juli 2005) dengan Lurah

dan Pamong Desa Margosari, mereka menyatakan bahwa besarnya

purnatugas itu tidak akan menjamin kesejahteraan di masa tuanya.

Bahkah ada yang berpendapat bahwa, setelah purnatugas nantinya

akan merasa kurang dihargai atas jasa-jasanya selama yang

bersangkutan menjadi Lurah atau pamong. “Habis manis sepah

dibuang” begitu katanya, sambil menampakkan raut muka pasrah.

12. Profil Personel Pemerintah Desa.

1. Menurut Jabatan.

Berdasarkan data Aparat Pemerintah Desa di Desa

Margosari, dapat diperinci personel Aparat Pemerintah Desa

menurut Jabatan sebagai berikut :

a. Lurah : 1 orang.

b. Cari : 1 orang.

c. Kepala Bagian : 4 orang.

d. Staf : 2 orang

e. Dukuh : 8 orang.

Dengan demikian seluruh Aparat Pemerintah Desa

sebanyak 16 orang, yakni 1 orang Lurah, 1 orang Carik, 4 orang

318


Kepala Bagian, 2 orang staf yakni staf Kepala bagian dan tukang

kebun, serta 8 orang Dukuh. Dari ke 16 orang tersebut

keseluruhanya berstatus sebagai non Pegawai Negeri Sipil (Non

PNS).

2. Menurut Tingkat Pendidikan.

No

Tingkat PendikanJumlah

( orang )Prosentasi

1 Sekolah Dasar 72 S L T P 13 S L T A 74 Sarjana Muda 15 Sarjana -

Jumlah 16 100%Sumber data : Kantor Pemdes Margosari tahun 2004

Dari data tersebut diketahui bahwa Pamong/staf yang

berpendidikan Sekolah Dasar terdiri dari 6 orang Dukuh dan 1

orang tukang kebun. Selain itu pendidikan Kepala Bagian termasuk

Lurah kebanyakan yang masih SLTA, dan dengan minimnya

pengembangan SDM, sangat dimungkinkan saat ini dan mendatang

makin tidak mampu mengikuti dan memenuhi perkembangan

kebutuhan masyarakat maupun pengembangan organisasi.

3. Menurut Umur dan Masa Kerja

No

Umur (tahun )

Jumlah (orang )

Masa Kerja Jumlah

1 31 – 35 2 0 – 5 12 36 – 40 3 6 – 10 23 41 – 45 4 11 – 15 54 46 – 50 2 16 – 20 85 51 – 55 5 21 – 25 -6 56 – 60 26 – 30 -

Jumlah 16 16Sumber data : Kantor Pemdes Margosari tahun 2004

319


Dari sisi umur dan masa kerja, seharusnya Aparat

Pemerintah Desa Margosari bisa dikatakan memadahi, karena usia

Lurah hingga Pamong sudah lebih dari 31 tahun keatas, tetapi

belum mencapai lebih dari 55 tahun. Artinya semuanya masih

dalam kategori masa kerja produktif, sehingga diharapkan

menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya masih-

masing. Adapun dari sisi masa kerja, rata-rata sudah memiliki

masa kerja lebih dari 5 tahun. Dengan demikian diharapkan Lurah,

Pamong, dan stafnya dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan

baik, karena mereka sudah berpengalaman bertahun-tahun dalam

menangani bidang tugas dan fungsi masing-masing.

13.Kemampuan dalam memberikan pelayanan administrasi

kepada masyarakat.

Pelayanan administrasi kepada masyarakat merupakan salah

satu bentuk pelayanan publik, yang apabila pelayanan itu

dilaksanakan secara profesional, efektif, dan efisien, akan menjadi

salah satu isntrumen pemberdayaan masyarakat. Pelayanan yang

efektif dan efisien akan menciptakan kepercayaan dan kebanggaan

masyarakat pada Aparat Pemerinatah Desa, yang pada gilirannya

akan memotivasi partisipasi masyarakat dalam berbagai aktifitas

pemerintahan, pembangunan, maupun sosial-kemasyarakatan.

Dari hasil FGD (15 Juli 2005) dengan Lurah dan Pamong

Desa Margosari, didapatkan beberapa penyataan diplomatis

bahwa, mereka sudah berusaha memberikan pelayanan

administrasi kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Sebagai

contoh untuk pelayanan KTP yang dulunya lebih dari 3 hari,

sekarang bisa kurang dari 3 hari. Asal dari pihak Kecamatan tidak

ada hambatan, maka pelayanan itu bisa lebih cepat. Untuk

mengatasi kemungkinan lowongnya salah satu Pamong, merakapun

320


saling mambantu dengan cara memberikan pelayanan meskipun

sebenarnya bukan menjadi tugasnya. Kecuali untuk hal-hal prinsip

seperti menikahkan. Bahkan untuk kebutuhan-kebutuhan

mendesak, mereka menyatakan bersedia memberikan pelayanan

24 jam dan di rumah, meskipun di luar jam kerja dan tidak ada

honor lembur.

14. Kepuasan Masyarakat atas pelayanan administrasi

Mengenai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Aparat

Pemerintah Desa, secara diplomatis pula mereka menyatakan

bahwa, saat ini masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang

diberikan Lurah dan stafnya. Keluhan-keluhan memang masih ada,

tetapi tidak banyak, apalagi protes-protes warga dalam bentuk

demontrasi, sampai sekaraang belum pernah terjadi. Namun ketika

pernyataan itu dikonfirmasikan dengan Sekretaris BPD secara

tersendiri, didapatkan informasi bahwa, sebenarnya beberapa

warga pernah mengeluhkan mengenai pelayanan Lurah dan

Pamong. Keluhan itu terutama pada kelambatan waktu atau

penundaan pelayanan karena Pamong tidak ditempat, datang

siang, atau pulang lebih awal.

Ada kesan bahwa, ukuran kepuasan masyarakat dalam hal

pelayanan administrasi belum menjadi ukuran keberhasilan

pelayanan publik. Mereka masih menganggap bahwa, kedekatan

dengan warga dan pelayanan-pelayanan bidang lain kepada

masyarakatlah yang harus diprioritaskan. Sementara terkait

dengan ukuran pelayanan (standart minimal pelayanan) sama

sekali tidak ada pedomannya, sehingga sangat sulit untuk

menentukan apakan pelayanan itu sudah baik atau belum.


321


Tingkat kemampuan dan keterampilan rata-rata Pamong juga

belum mampu mengejar perkembangan kebutuhan masyarakat

maupun perkembangan teknologi. Hal itu diakibatkan kurangnya

upaya pengembangan SDM baik dari pihak Pemerintah Kabupaten

maupun dari internal Pemerintah Desa. Keterbatasan kemampuan

itu antara lain terbukti dari kemampuan Pamong dalam

menggunakan fasilitas komputer. Meskipun di Kantor Pemerintah

ada komputer, namun penggunaannya masih sangat terbatas, dan

tidak semua pamong dan staf mampu mengoperasionalkan

(Sekretaris BPD, 15 Juli 2005). Meskipun demikian secara umum

mereka menyatakan bahwa, mereka mempunyai kemampuan dan

pengalaman yang cukup memadahi dalam memberikan pelayanan

administrasi kepada masyarakat.

Keterbatasan kemampuan pelayanan itu juga terkait dengan

keterbatasan sarana pelayanan yang tersedia di kantor Pemerintah

Desa. Sebagai contoh, saat ini hanya tersedia 1 unit komputer dan

itupun tidak semua Pamong mampu menggunakannya. Dengan

demikian pelayanan administrasi masih sering menggunakan cara

manual atau menggunakan mesin ketik yang jumlahnya ada 3 unit.

Dari ketiga mesin ketik itupun ada 1 unit yang rusah, artinya tidak

semua Kepala bagian, Lurah, atau Carik yang dilengkapi dengan

alat pelayanan seperti mesin ketik.


Sebagai mana disinggung sebelumnya bahwa, kepuasan

masyarakat atas pelayanan dari Pemerintah Desa, menjadi salah

satu motivasi masyarakat dalam berpartipasi. Akuntabilitas publik

Lurah dan stafnya Desa dalam pelayanan administrasi juga akan

menentukan kredibilitas Pemerintah Desa dimata masyarakat.

Persoalannya adalah, tidak adanya mekanisme

322


pertanggungjawaban Pemerintah dalam pelayanan administrasi

kepada masyarakat. Bahkah koordinasi dengan warga terkait

dengan penyerapan kepentingan masyarakat akan pelayanan

administrasi dan langkah-langkah peningkatannya, juga tidak

pernah secara langsung dilakukan. Pemerintah Desa masih

menganggap bahwa laporan pertanggungjawan (LPJ) Lurah kepada

BPD saja yang menjadi kewajiban Pemerintah Desa. Sementara

pertanggungjawaban kepada masyarakat desa secara langsung

belum dilakukan.

18. DESA PENGASIH


Pemerintah desa Pengasih belum mengenal tentang

RENSTRA Desa, tetapi mereka mengenal mekanisme perencanaan

pembangunan yang diawali dengan penggalian aspirasi di tingkat

RT/RW, kemudian dilanjutkan dengan MUSBANGDUS yang

dihadiri oleh RT/RW dan diikuti oleh tokoh-tokoh masyarakat.

Hasilnya dibawakan ke tingkat pedesaan dan di desa dikenal

dengan sebutan MUSBANGDES. Mereka memahami RENSTRA

DESA sebagai mekanisme perencanaan pembangunan. Dalam

mekanisme perencanaan pembangunan ini menurut mereka

didasarkan juga pada visi desa yakni” terwujudnya pelayanan

kepada masyarakat seoptimal mungkin”. Menurut perangkat desa,

misi tugas pelayanan administrasi di desa Pengasih, sudah sejalan

dengan potensi, kemampuan pemerintah desa dengan kebutuhan

masyarakat. Desa pengasih memiliki potensi berupa batu kali, batu

gamping dan sumber daya air yang melimpah. Pengembangan

323


potensi ini ditangani secara khusus oleh bagian pendapatan dan

keberadaan bagian pendapatan itu sendiri sejalan dengan

kebutuhan masyarakat desa Pengasih.


Menurut perangkat desa, pola dan struktur organisasi

pemerintahan desa yang ada di desa Pengasih, dibentuk

berdasarkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Tetapi jika

dasarnya adalah kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa,

seharusnya ada bagian-bagian dalam struktur pemerintahan desa

di desa pengasih yang berbeda dengan desa yang lainnya.

Umumnya yang kami temukan adalah adanya pola dan struktur

organisasi pemerintahan desa yang sama dengan desa yang lain.


Menurut perangkat desa yang kami wawancarai, TUPOKSI

di desa pengasih sudah dijalankan sesuai dengan kedudukan, tugas

dan fungsi masing-masing bagian. Bagian pemerintahan misalnya,

menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan kedudukannya. Di

desa pengasih yang kami temui, sudah terdapat pembagian kerja

yang terjadi secara merata. Ini ditunjukkan oleh kenyataan bahwa

masing-masing bagian menjalankan tugas sesuai dengan apa yang

telah ditetapkan secara bersama. Tugas-tugas dari masing-masing

bagian ini, sudah dicantumkan dalam PERDES.


Desa

Tata hubungan kerja antara unit atau antara bagian menurut

perangkat desa, di desa Pengasih sudah jelas dan menurut mereka

tidak overlapping. Perintah mengalir dari atas ke bawah, dari pa

324


lurah ke perangkat-perangkatnya dan dari kecamatan ke desa.

Sebaliknya pertanggungjawaban mengalir dari bawah, dari

perangkat-perangkat desa ke lurah dan dari lurah ke pemerintah

kabupaten.


Untuk kordinasi antara bagian-bagian atau antara unit-unit

dipimpin langsung oleh lurah yang dilakukan secara rutin setiap

bulan sekali. Kordinasi dengan supradesa dilakukan melalui

inspeksi dan pengawasan berupa kunjungan supradesa ke desa

yang jadwalnya tidak tentu.

6. Pengawasan

Pengawasan internal di desa Pengasih dilakukan oleh

lurah terhadap staf-stafnya, sedangkan pengawasan eksternal

dilakukan oleh Bupati melalui Camat dan BPD. Menurut

perangkat desa, baik pengawasan internal maupun pengawasan

eksternal memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap

peningkatan kinerja perangkat desa, sekaligus mengurangi

terjadinya penyalagunaan tanggungjawab dalam menjalankan

tugas masing-masing.


Rekrutmen untuk lurah dan pamong di desa Pengasih

dilakukan melalui pemilihan langsung dan pengangkatan. Lurah

dipilih secara langsung oleh masyarakat. Lurah yang ada di

desa Pengasih saat ini menduduki masa jabatan untuk kedua

kalinya. Masa jabatannya yang pertama berakhir tahun 2004

325


dan pada tahun 2004 juga dipilih lagi oleh masyarakat.

Umumnya perangkat desa pengasih memiliki motivasi menjadi

lurah atau pamong karena ingin mengabdi kepada desa. Lagian

menurut mereka, mereka menjadi lurah atau pamong karena

kepercayaan dan dorongan masyarakat. penempatan pamong di

desa pengasih, menurut perangkat desa sudah sesuai dengan

kompetensi, pengalaman dan minat. Berdasarkan kompetensi,

pengalaman dan minat, mereka dapat menjalankan tugasnya

dengan baik. Di desa Pengasih, belum pernah terjadi mutasi dan

promosi. Dari data-data tentang pegawai yang ada, umumnya

mereka sangat lama menduduki jabatan mereka dan tidak

pernah berpindah ke bagian yang lain.

8. Pengembangan SDM

Pengembangan SDM lurah dan pamong di desa Pengeasih

dilakukan dengan mengikuti berbagai macam pelatihan. Pelatihan

diadakan oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi.

Pemerintah desa sejauh ini, belum pernah melakukan pelatihan

yang secara khusus bertujuan untuk mengembangkan SDM lurah

dan pamong desa.


Kompenasi untuk lurah dan pamong di desa Pengasih

sama dengan desa yang lainnya, dimana pemerintah desa

memperoleh jatah tanah bengkok. Tabel berikut

menggambarkan jatah tanah bengkok yang mereka terima.

326


Table Luas Bengkok


01 Kepala Desa 1,8 hektar

02 Carik Desa 1,5 hektar

03 Kabag-kabag 1,4 hektar

04 Dukuh-dukuh 7000 meter

05 Staf-staf 5000 meter

Para perangkat desa ini juga memperoleh gaji dari

pemerintah kabupaten yang diterimakan setiap tiga bulan.

Untuk lurah jumlahnya 300 ribu rupiah, Carik 275 ribu rupiah,

Kabag-kabag 170 ribu rupiah, dukuh 150 ribu rupiah dan staf-

staf memperoleh 120 ribu rupiah. Pendapatan ini, masih harus

ditambah dengan penerimaan dari desa yang sumber dan

jumlahnya tidak tentu. Para perangkat desa Pengasih umumnya

merasa bahwa mereka tidak puas dengan kompensasi yang

mereka terima, karena selain jumlahnya sangat rendah, juga

jangka waktu penerimaanya tidak jelas.


Evaluasi kerja di desa Pengasih, sama dengan Rapat

Kordinasi yang dilakukan sekali sebulan. Evaluasi ini dipimpin

langsung oleh lurah.Evaluasi ditindaklanjuti dengan rencana

kerja yang dibuat oleh masing-masing bagian.

11. Purnatugas

Sistem PHK di desa pengasih dilakukan dengan cara 1/5

dari tanah bengkok dikalikan dengan ½ masa jabatan. Di

327


samping itu, mereka juga menerima jatah purnatugas dari desa

dan dari pemerintah kabupaten yang jumlahnya tidak tentu.

12. Data Pamong

Tabel berikut menggambarkan profil kepegawaian desa

Pengasih (lihat tabel).

Tabel

Profil perangkat desa Pengasih dan masa jabatanya

No Jabatan Pendidikan

Lama Masa Jabatan

01 Kepala Desa SLTA Sejak 2004-sekarang (periode kedua)

02 Carik SLTA Sejak 1990-sekarang (cariknya PNS)





05 Kabag Pendapatan SD Sejak 1978-sekarang

06 Kabag Kemasyarakatan



Dalam pelayanan administrasi, di desa Pengasih

masing-masing unit sudah menjalankan tugas dan

fungsinya secara kompeten. Artinya mereka mampu

menjalankan tugas sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Menurut perangkat desa, pelayanan yang diberikan

kepada masyarakat sudah efisien dan efektif. Ini

ditunjukkan dengan keberhasilan dalam menjalankan

program kerja, dan tidak adanya pemborosa anggaran

yang digunakan.

328



Sejauh ini menurut pemerintah desa Pengasih, kunci

pelayanan kepada masyarakat adalah kepuasan

masyarakat menerima pelayanan pemerintah desa. Sejauh

ini menurut mereka, belum ada indikasi yang

menunjukkan masyarakat komplain dengan pelayanan

pemerintah desa.


Menurut mereka, buku-buku yang berkaitan dengan

administrasi pemerintahan desa sangat lengkap, tetapi

diakui masih perlu dilakukan pembenahan. Berdasarkan

pengamatan kami, dalam kaitanya dengan kelengkapan

buku administrasi pemerintahan desa ini, di desa pengasih

masih mengalami kekurangan, jika dibandingkan dengan

desa yang lainnya. Berkaitan dengan fasilitas yang

digunakan oleh lurah dan pamong desa, di desa Pengasih

mengalami kekurangan, jika dibandingkan dengan desa

yang lainnya. Contohnya, telepon kantor mereka belum

punya dan menggunakan HP untuk urusan kantor.

Tabel Faslitas Desa Pengasih


publikJumlah (unit)

Kondisi


02 Telepon - -



329



Untuk mempertanggungjawabkan pelayanan kepada

masyarakat, lurah memberikan laporan

pertanggungjawabannya kepada masyarakat setiap tahun atau

jika diminta kepada rakyat melalui BPD dan juga dilakukan

kepada Bupati melalui Camat.

19. DESA SENDANGSARI


Administrasi)

Desa Sendangsari belum memiliki Renstra Desa, dalam

melaksankan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan

pelayanan administratif desa menggunakan program kerja

tahunan. Program kerja tersebut, dibuat oleh pamong desa

beserta BPD. Desa ini belum memiliki visi dan misi. Pelayanan

administrasi terhadap masyarakat dilakukan dengan model

kerja sama, (manajemen terbuka), sehingga setiap masyarakat

yang membutuhkan pelayanan dapat dilakukan oleh setiap

pamong, tidak terpaku harus kepada Kepala Bagian yang

membidangi sesuai dengan tupoksinya masing-masing.

Diantara aparat desa saling bekerja sama, saling mengisi dan

saling terkait dalam melaksanakan tugas, tetapi setiap

pamomong telah melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi

berdasarkan Perda No. 2 Thn 2001. Kerja sama tersebut

dimaksudkan agar tugas pekerjaan pemerintah desa dapat

selesai dengan baik.


330


Pola dan struktur organisasi di desa Sendangsari, sama

dengan desa-desa yang lainnya. Pola dan struktur ini

dipandang cukup representatif bagi mereka untuk menjalankan

tugas dan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.


Pembagian kerja sudah cukup merata, karena

berdasarkan Perda No. 2 Thn 2001, walaupun tugas Kabag

Pemerintahan memperoleh tugas yang paling banyak. Saat ini

Desa Sendangsari baru memiliki 2 orang staf, yang membantu

Lurah, Carik, dan semua Kabag. Diantara 2 staf tersebut satu

diantaranya lebih banyak diperbantukan kepada Kabag

Pemerintahan. Sedangkan mantan Kabag Umum

diperbantukan untuk menjadi sekretaris BPD.


Desa

Tata hubungan kerja antar bagian cukup baik, semua

aparat menjalankan tugas sesuai dengan bidangnya masing-

masing.


Setiap bulan, tanggal 5 diadakan rapat koordinasi pamong

desa yang terdiri dari Lurah, Carik, Kabag-kabag, sampai

dengan Kepala Dukuh se-Desa Sendangsari. Koordinasi

dilakukan untuk membahas persoalan-persoalan/hal-hal yang

terjadi di desa tersebut antara lain :

a. Informasi yang perlu disampaikan kepada Kapala Dukuh

b. Tugas penarikan pajak (PBB).

331





diikuti oleh seluruh desa sewilayah Kecamatan Pengasih, dan

setiap tanggal 17 rakor di Kabupaten. Semenjak

diberlakukannya UU No 22 tahun 1999 UU No 32 tahun 2004,

Pemerintah Kabupaten sudah tidak lagi banyak memberikan

perintah kepada desa, melainkan informasi-informasi penting

yang disampaikan melalui rakor tingkat kabupaten. Demikian

pula dalam pelaksanaan tugas pemerintahan desa

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui BPD. Tata

hubungan kerja antar instansi sudah jelas, walaupun sering

terjadu over lapping.

Langkah-langkah yang ditempuh untuk rakorbang.

Masing-masing Kabag mempersiapkan bahan untuk dibicarakan

dalam rapat koordinasi. Sedangkan intensitasnya, rapat

koordinasi tingkat desa sebulan sekali, bahan yang harus

disiapkan antara lain, evaluasi hasil rapat bulan yang lalu,

laporan pelaksanaan tugas yang telah selesai dikerjakan, dan

kendala yang dihadapi, inventarisasi permasalahan di dukuh-

dukuh dan alternatif solusinya, rencana kerja dll. Rapat

koordinasi tingkat kecamatan, bahan yang dipersiapkan adalah

rencana kerja usulan desa, evaluasi program kerja, persoalan-

persoalan yang muncul di desa dll. Sedangkan ditingkat

kabupaten diadakan rakorbang, yang membahas berbagai

program kerja yang telah lalu, terutama program yang

memperoleh bantuan APBD, usulan-usulan pembangunan desa

dll.

6.Pengawasan

332



Pengawasan internal dilakukan oleh;

a. Lurah desa melakukan pengawasan melekat dengan cara

melakukan pendekatan, mengajukan pertanyaan tentang

tugas dan pekerjaan yang telah dilaksanakan, atau

persoalan-persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan

tugas.

b. Pengawasan dari BPD mengadakan pertemuan untuk

menjaring aspirasi masyarakat dan kemudian dicocokan

dengan program Pemerintah Desa.

Pengawasn eksternal dilakukan oleh : BAWASDA melakukan

pemeriksaan keuangan desa setiap 4 tahun sekali, dengan cara

datang ke desa sewaktu-waktu dengan pemberihatuan terlebih

dahulu. Dengan dilakukannya pengawasan ternyata berdampak

pada perbaikan kinerja aparat desa antar lain, termotivasi untuk

lebih teliti dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga

lebih tertib.

7.Rekrutmen Dan Penempatan SDM

Cara pengisian pamong Desa Sendangsari


langsung oleh rakyat;




berdasarkan pada perolehan nilai tertinggi hasil test maka,

kemudian ditetapkan sebagai personal yang mengisi jabatan

yang kosong. Pengisian pamong desa telah berlangsung

sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan tidak ditemukan

adanya indikasi KKN. Penempatan pamong sebagian telah

333


sesuai dengan minat dan kemauan masing-masing personal

tetapi sebagian belum sesuai. Bagi yang belum sesuai

disebabkan oleh karena faktor usia dan tingkat pendidikan.

Misalnya Kabag Kesra yang usianya sudah mencapai 61

tahun, berpendidikan SMP, sangat susah untuk menerima

introduksi baru. Motivasi menjadi pamong disamping

mengemban amanah, tetapi juga mengabdi kepada

kepentingan rakyat, karena jika dilihat dari segi penghasilan

sebagai pamong, ternyata sangat jauh dari yang diharapkan.

Selain itu beberapa pamong memeng meneruskan jasa orang

tuanya yang dulu juga menjabat sebagai pamong desa.

8. Pengembangan SDM

Pengembangan SDM telah dilakukan berbagai pelatihan,

antara lain :

a. Setiap tanggal 5 dilakukanpertemuan antar pamong

sekaligus silaturahim secara bergantian di rumah pamong,

kemudian menghadirkan petugas dari dinas-dinas yang

sekiranya dibutuhkan untuk peningkatan kinerja pamong,

seperti dari kehakiman, dinas kesehatan, dinas sosial, dari

depag dll;

b. Pelatihan yang berkaitan dengan peningkatan administrasi

keuangan dilaksanakan di PPSJ Sendangsari;

c. Penyuluhan untuk kelembagaan PKK, BPD, LPMD, P3A, RT,

RW , Kelompok tani, Kadarkum dll.

Dengan berbagai pelatihan SDM dapat meningkatkan kinerja

pamong desa.


Luas tanah bengkok pamong desa Sendangsari

334


No Jabatan Luas bengkok01 Lurah 2,0850 Ha02 Carik 1,6680 Ha03 Kabag Pemerintahan 1,4500 Ha04 Kabag. Pembangunan 1,4800 Ha05 Kabag. Pendapatan 1,4500 Ha06 Kabag Kesra 1,4500 Ha07 Staf 4000 m208 Kepala Dukuh 1,0250 m2





b. Carik sebesar Rp. 100.000/bulan

c. Kabag sebesar Rp. 90.000/bulan

d. Kepala Dukuh sebesar Rp. 80.000/bulan

e. Staf sebesar Rp. 70.000/bulan.


dengan membawa buku rekeningnya masing-masing. Selain itu

pamong desa juga memperoleh tambahan penghasilan dari desa

yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa. Adapun lurah

memperoleh tambahan penghasilan sebesar Rp.86.250/bln.

Carik memperoleh Rp. 74.200/bln. Kabag sebesar Rp.

69.000/bln. Kepala Dukuh memperoleh Rp. 60.400/bln. Staf

mendapat tambahan sebesar Rp. 46.600/bln. Selain itu pamong

desa, anggota BPD, pengurus LPMD, pengurus PKK, Hansip, Rt,

Rw dan Rois memperoleh seragam, yang pengadaannya

bergantian, setahun satu unit lembaga desa tersebut.

Perjalanan dinas lurah 1 tahun maksimal Rp. 300.000. Pamong

yang lain maksimal Rp. 500.000/tahun. Di Desa Sendangsari

sampai saat ini belum pernah terjadi mutasi antar personal dari

masing-masing bagian.

335


10.Evaluasi Kinerja Pamong

Evaluasi dilakukan oleh masyarakat melalui realisasi

program kerja yang dilaksanakan di dukuh-dukuh. Jika terjadi

penyimpangan masyarakat dapat menyakan langsung kepada

pamong desa setempat. Selain itu evaluasi dilakukan oleh tim

apabila maju lomba, seperti lomba desa, lomba pertanian, lomba

kebersihan dll.

11. Purnatugas

PHK belum pernah terjadi. Bagi yang telah purna tugas




12.Data Pamong

Profil kepegawaian pamong Desa

No Jabatan Usia (th) Tingkat Pendidikan

01 Lurah Desa 52 SMEA02 Carik 44 STM03 Kabag. Pemerint. 62 SMA04 Kabag.

Pembang.40 STM

05 Kabag. Pendapatan

26 SMEA

06 Kabag. Kesra 60 SMP07 Staf 52 SPG08 Staf 49 STN09 Dukuh 46 SD10 Dukuh 47 SMP11 Dukuh 43 SMA12 Dukuh 55 SD13 Dukuh 43 SMA

336


14 Dukuh 52 SD

13.Kemampuan Memberi Pelayanan Kepada Masyarakat


sesuai dengan bidangnya. Terbukti semua urusan yang berkait

dengan tugas-tugas pokok dapat diselesaikan dan

dipertanggung jawabkan setiap tahunnya. Pelayanan kepada

masyarakat sudah cukup efektif, setiap keperluan msyarakat

dapat secara cepat dilayani. Desa mencoba membuka kotak pos

pengaduan, ternyata tidak banyak yang mengajukan protes atas

pelayanan aparat desa. Efisisen karena semua pamong dapat

melayani kebutuhan masyarakat secara all round.

14.Kepuasan Masyarakat


penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga pelayanan

kepada masyarakat. merupakan faktor utama yang harus

diprioritaskan. Sebagian besar masyarakat merasa sudah

terpuaskan.


Kelengkapan administrasi Pemerintahan Desa sudah

cukup, baik ditinjau dari kuantitas maupun kualitasnya. Buku-

buku Register sudah cukup banyak. Sedangkan data terbaru

antara lain Monografi Desa sudah sampai semester I tahun 2005.

Fasilitas kerja pamong untuk melayani masyarakat sudah cukup

memadai. Dalam menjalankan tugas hariannya pamong telah

menempati ruang kerja, yang masing-masing berada pada

337


ruangan yang terpisah dan dilengkapi dengan sarana dan

prasarana kerja yang ada. Misalnya meja, kursi, almari dll.

Walaupun masih dirasa kurang Desa Sendangsari telah memiliki 1

unit komputer untuk melayani semua kebutuhan administrasi desa

tersebut. Inventaris sepeda motor 1 buah bantuan pemkab.

sebagai kendaraan operasional lurah desa.



representasi rakyat dapat diterima, walaupun pada tahun 2002

LPJ ditolak oleh BPD, karena belum cocok antara program dan

realisasinya. Setiap saat penduduk dapat melihat LPJ yang telah

dibuat lurah desa, berarti pamong desa Sendangsari

mengembangkan sifat keterbukaan dalam mempertanggung

jawabkan hasil kerjanya.

20. DESA HARGOREJO


Desa Hargorejo belum memiliki Renstra Desa, dalam


administratif desa menggunakan program kerja tahunan. Program

kerja tsb, dibuat oleh pamong desa beserta BPD. Desa ini belum

memiliki visi dan misi. Pelayanan administrasi kepada masyarakat

dilakukan dengan model kerja sama, (manajemen terbuka),

sehingga setiap masyarakat yang membutuhkan pelayanan dapat

dilakukan oleh setiap pamong. Kepala bagian menempati satu

ruangan yang ukurannya relatif kecil, sehingga terkesan agak

semrawut. Saat ini terdapat dua jabatan yang kosong yaitu carik

dan Kabag Pemerintahan.

338



Pola dan struktur organisasi sama dengan desa-desa yang

lainnya. Pola dan struktur organisasi ini dipandang sudah cukup

representatif dan memenuhi kebutuhan masyarakat.


Di antara aparat desa saling bekerja sama, saling mengisi

dan saling terkait dalam melaksanakan tugas, tetapi setiap

pamong telah melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi

berdasarkan Perda No. 2 Thn 2001. Kerja sama tersebut

dimaksudkan agar tugas pekerjaan pemerintah desa dapat

diselesaikan dengan baik. Pembagian kerja selama ini, tugas-tugas

Carik dirangkap oleh Kabag Pendapatan dan tugas-tugas kabag

Pemerintahan dirangkap oleh Kabag Pembangunan. Jabatan carik

yang selama ini kosong belum boleh diisi, sedangkan untuk

jabatan Kabag Pemerintahan sudah proses pendaftaran calon dan

akan dilangsungkan ujian untuk jabatan tersebut pada tanggal 25

Agustus 2005. Dengan demikian tugas-tugas pemerintahan,

pelayanan dan pembangunan tidak terbagi secara merata.

4.Tata Hubungan Antar Unit Kerja Maupun Dengan Supra

Desa


aparat yang ada menjalankan tugas secara kolegial. Demikian pun

halanya dengan supra desa, berjalan dengan baik.


Rapat koordinasi pamong desa yang terdiri dari Lurah,

Carik, Kabag-kabag, sampai dengan Kepala Dukuh se Desa

Hargorejo diselenggarakan setiap tangal 15. Setiap tanggal 17

diadakan rakor tingkat kecamatan yang diikuti oleh seluruh

339


desa sewilayah Kecamatan Pengasih, dan setiap tanggal 20

rakor di Kabupaten. Semenjak diberlakukannya UU No 22 tahun

1999 UU No 32 tahun 2004, Pemerintah Kabupaten sudah tidak

lagi banyak memberikan perintah kepada desa, melainkan

informasi-informasi penting yang disampaikan melalui rakor

tingkat kabupaten. Demikian pula dalam pelaksanaan tugas

pemerintahan desa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat

melalui BPD. Tata hubungan kerja antar instansi sudah jelas,

walaupun sering terjadu over lapping.

Langkah-langkah yang ditempuh untuk rakorbang.

Masing-masing Kabag mempersiapkan bahan untuk dibicarakan

dalam rapat koordinasi. Sedangkan intensitasnya, rapat

koordinasi tingkat desa sebulan sekali, bahan yang harus

disiapkan antara lain, evaluasi hasil rapat bulan yang lalu,

laporan pelaksanaan tugas yang telah selesai dikerjakan, dan



koordinasi tingkat kecamatan, bahan yang dipersiapkan adalah

rencana kerja usulan desa, evaluasi program kerja, persoalan-

persoalan yang muncul di desa dll. Pimpinan rapat adalah

kepala desa. Sedangkan ditingkat kabupaten diadakan

rakorbang, yang membahas berbagai program kerja yang telah

lalu, terutama program yang memperoleh bantuan APBD,

usulan-usulan pembangunan desa dll.

6.Pengawasan


Pengawasan internal dilakukan oleh BPD melakukan

pemantauan keuangan meliputi perhitungan pemasukan dan

pengeluaran. Jika terjadi permasalahan dipecahkan bersama.

340


Misal jika ada warga yang PBB nya belum lunas dilakukan

sosialisasi anatara BPD dan aparat desa. Pengawasn eksternal

dilakukan oleh BAWASDA melakukan pemeriksaan keuangan

desa 3 tahun sekali tidak terjadwal, dan pernah terjadi dalam

satu tahun 2 kali pemeriksaan karena desa tersebut maju lomba

desa. Dengan dilakukannya pengawasan ternyata berdampak

pada perbaikan kinerja aparat desa antar lain, termotivasi untuk

lebih teliti dan tertib dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

lebih hati-hati.








kemudian ditetapkan sebagai personal yang mengisi

jabatan yang kosong. Pengisian pamong desa telah

berlangsung sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan

tidak ditemukan adanya indikasi KKN. Motivasi menjadi

pamong disamping karena;

a. Tidak ada pekerjaan lainnya

b. Disiapkan oleh orang tua meneruskan pengabdian

orang tuanya

c. Banyak pendukungnya

d. Terpanggil untuk memajukan desanya

Penempatan pamong sebagian telah sesuai dengan minat

dan kemauan masing-masing personal tetapi sebagian belum

sesuai. Bagi yang belum sesuai disebabkan oleh karena faktor

341


usia dan tingkat pendidikan. Misalnya Kabag Pemerintahan

yang telah berusia 64 tahun, berpendidikan SMP, sangat susah

untuk menerima introduksi baru.

8. Pengembangan SDM


antara lain :

a. Semenjak diberlakukannya UU nomor 22 tahun 1999

dan UU nomor 32 tahun 2004 tidak pernah ada pelatihan;

b. Pernah ada pelatihan komputer atas inisiatif desa, yang

diikuti oleh pamong, dukuh-dukuh, anggota BPD, yang

dianggarkan dari APBDes. Pelatihan 2 X dalam satu

minggu berlangsung selama 1 tahun;

c. Pelatihan pendataan penduduk di Kaliurang selama 1

bulan.


pamong desa.


Penghasilan per bulan pamong Desa Hargorejo

No

JabatanBengkok

RpTPAPD

RpTunj PAD

Jml Rp.

01 Lurah 300.000 125.000 122.900 547.900

02 Carik - - - -03 Kabag

Pemerin- - - -

04 Kabag. Pembang

200.000 90.000 81.900 371.900

05 Kabag. Pendap 200.000 90.000 81.900 371.900

06 Kabag Kesra 200.000 90.000 81.900 371.90

342


007 Staf 100.000 70.000 40.950 210.95

0 08 Kepala Dukuh 150.000 80.000 61.450 291.45

0










dengan membawa buku rekeningnya masing-masing. Selain

penghasilan dari bengkok dan TPAPD, aparat Desa Hargorejo

setiap bulan juga memperoleh tambahan penghasilan berupa

tunjangan dari PAD, untuk lurah sebesar Rp. 122.900,- semua

Kabag sama besar yaitu Rp. 81.900,- Kepala Dukuh juga sama

besarnya yaitu Rp. 61.450, dan kedua staf masing-masing Rp.

40.950. Untuk memenuhi kebutuhan keluarganya beberapa

pamong mencari penghasilan tambahan, seperti bakul,

peternak sapi, peternak lele, tukang dll.


Evaluasi secara resmi tidak ada. Evaluasi dilakukan

sepanjang ada kebutuhan dan persoalan mendesak yang dialami

oleh masing-masing prangkat.

11. Purnatugas

343






12. Data Pamong

Profil kepegawaian pamong Desa Hargorejo

No Jabatan Usia (th)Tingkat

Pendidikan01 Lurah Desa 38 S102 Carik - -03 Kabag. Pemerint. - -04 Kabag. Pembang. 56 SD05 Kabag. Pendapatan 62 SLTA06 Kabag. Kesra 40 SLTA07 Staf 43 SLTA08 Staf 54 SD08 Dukuh 41 SLTP09 Dukuh 50 SLTP10 Dukuh 62 SD

344



11 Dukuh 57 SD12 Dukuh 63 SD13 Dukuh 31 SLTA14 Dukuh 53 SLTA15 Dukuh 62 SD16 Dukuh 47 SLTA


Kompetensi dari masing-masing personal pamong

disesuaikan dengan bidangnya, walaupun belum sepenuhnya

dapat terpenuhi. Pelayanan kepada masyarakat kurang efektif

karena ruang kerja Kabag yang berada pada satu ruang yang

cukup sempit sehingga terlihat agak semrawut. Walaupun untuk

tahun anggaran 2005/2006 direncanakan ruang Kabag masing-

masing akan terpisah dan berada pada satu ruangan. Pelayanan

setiap keperluan masyarakat dapat berjalan secara efisien

karena semua pamong dapat melayani kebutuhan masyarakat

secara all round.



penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga pelayanan

kepada masyarakat. merupakan faktor utama yang harus

diprioritaskan.





antara lain Monografi Desa sudah sampai semester I tahun

345


2005. Fasilitas kerja pamong untuk melayani masyarakat sudah

cukup memadai. Dalam menjalankan tugas hariannya Kabag-

Kabag menempati ruang kerja yang berada pada satu ruangan.

Perlengkapan yang dimiliki masing-masing kabag antara lain :

meja, kursi, almari dll. Desa Hargorejo telah memiliki 1 unit

komputer untuk melayani semua kebutuhan administrasi desa

tersebut. Inventaris sepeda motor 1 buah bantuan pemkab.

sebagai kendaraan operasional lurah desa. Telpon 1 unit, mesin

ketik 3, almari 10, meja 13, kursi 37, Filling Kabinet 5, Rak

buku 2, TV 1 buah.



representasi rakyat dapat diterima, walaupun sering ada revisi

sedikit. Setiap saat penduduk dapat melihat LPJ yang telah

dibuat lurah desa, berarti pamong desa Hargorejo bersifat

terbuka dalam mempertanggung jawabkan hasil kerjanya,

walaupun sampai saat ini belum pernah ada anggota

masyarakat yang secara langsung mencermati LPJ Lurah

desanya.

21. DESA GIRIPURWO

1.Perencanaan (Administrasi Dan Pelayanan Administrasi)

Desa Giripurwo belum memiliki Renstra Desa. Dalam

melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan administrasi

digunakan Program Kerja Tahunan Desa. Visi dan misi belum

ada. Tugas pelayanan administratif telah sesuai dengan

kemampuan pemerintah desa dan sesuai dengan kebutuhan

masyarakat. Segala kebutuhan masyarakat yang berkait dengan

346


pelayanan dipenuhi oleh pem des, sepanjang tidak melanggar

aturan hukum yang berlaku.

2.Pola Dan Struktur Organisasi

Pola dan struktur organisasi yang berlaku di desa

Giripurwo, hampir sama dengan desa-desa yang lainnya. Hanya

saja pola dan struktur organisasi tersebut belum sepenuhnya

mengacu pada kebutuhan masyarakat.

3.Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Desa sebagaimana

yang diatur dalam Perda no : 2 tahun 2001, pasal 4 s.d. pasal

14. Pembagian tugas antar unit kerja, setiap pamong desa

menjalankan tugas sesuai dengan tugas pokoknya. Namun

demikian dalam prakteknya semua aparat untuk memberikan

pelayanan kepada masyarakat dilakukan secara kerja sama,

kekeluargaan dan kebersamaan. Apabila terdapat salah satu

pamong yang menghadapi pekerjaan cukup banyak, dalam

penyelesaiannya dibantu oleh pamong yang lain, tanpa

meninggalkan tugas pokoknya. Kecuali persoalan yang

berkaitan dengan rekondasi surta-surat tanah dan pernikahan

harus ditanda tangani langsung oleh Lurah Desa. (kebijakan

dari Kecamatan). Pembagian tugas masing-masing Kabag sbb:

Pelayanan umum oleh Kabag Pemerintahan

Tugas-tugas pembanguan oleh Kabag Pembangunan

Kemasyarakatan, pernikahan, perceraian, gakin, bencana

alan oleh Kabag kesra

347


Pemasukan dan pengeluaran keuangan desa oleh Kabag

Pendapatan. Semua tugas dibagi rata sesuai dengan

tupoksi.


Desa

Hubungan tata kerja secara umum antar pamong baik.

Namun akhir-akhir ini hubungan antar pamong dengan Lurah desa

sedikit terganggu, karena terdapat persoalan pelanggaran hukum

yang dilakukan oleh Lurah.


Setiap tanggal 20 diadakan rakordes yang dihadiri oleh

lurah, pamong desa dan kepala dukuh yang membahas tentang:

Menggali potensi untuk menyusun program

pembangunan desa

Penyampaian informasi hasil pertemuan di Kecamatan

Menampung masukan baik persoalan, maupun alternatif

penyelesaian yang dihadapi masing-masing pedukuhan.

Upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Hal-hal lain yang perlu dibahas dalam rapat.

Hubungan tata kerja dengan supra desa Setiap tanggal 17

dilaksanakan rapat koordinasi di pendopo kecamatan yang

membahas laporan kerja dari masing-masing desa, penyampaian

informasi baru berkait dengan instruksi pem kab. utk

dilaksanakan di tingkat desa. Di Kabupaten diadakan raker setiap

bulan sekali, yang biasanya dihadiri oleh lurah desa dan

diusahakan untuk tidak diwakilkan. Berkait dengan model-model

perintah dari supra desa sudah tidak seperti saat Orba, karena

camat bukan lagi sebagai kepala wilayah tetapi sebagai

348


koordinator pembangunan dan fasilitator. Instruksi disampaikan

pada saat rakor kemudian ditindak lanjuti secara tertulis, dan

disosialisasikan kepada masyarakat, lewat kepala dukuh.

Pertanggung jawaban jalannya pemerintahan dan kegiatan

pembangunan dilaporkan kepada BPD, secara tertulis, terutama

laporan pertanggung jawaban APBDes. Sementara itu tembusan

dikirim kepada bupati. Hubungan tata kerja antar unit sudah jelas

dan tidak over lapping. Langkah-langkah yang ditempuh untuk

rakorbang. Masing-masing Kabag mempersiapkan bahan untuk

dibicarakan dalam rapat koordinasi. Sedangkan intensitasnya,

rapat koordinasi :

Tingkat desa sebulan sekali

Tingkat kabupaten sebulan sekali

Tingkat kabupaten sebulan sekali.

6.Pengawasan


a. Pengawasan intern dilakukan oleh

- BPD dilakukan dengan cara membaca laporan

pertanggung jawaban dari lurah desa;

- Lurah desa dengan cara mengajukan pertanyyan

tentang tugas dan pekerjaan yang telah dilaksanakan.

b. Pengawasn ekstern dilakukan oleh BAWASDA, dilakukan

apabila ada permintaan untuk diperiksa. Akhir akhir ini

pemeriksaan BAWASDA dilakukan karena ada pengaduan

oleh masyarakat untuk mengaudit keuangan desa Giripurwo.

Dengan dilakukannya pengawasan ternyata berdampak pada

perbaikan kinerja aparat desa yaitu semakin tertib

administrasinya.

349



Cara pengisian pamong desa Giripurwo; Lurah desa dan

Kepala Dukuh diisi melalui pemilihan langsung oleh rakyat.

Kabag dan Staf diisi melalui proses seleksi yang diadakan





yang kosong. Pengisian pamong desa telah berlangsung

sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan tidak ditemukan

adanya indikasi KKN. Motivasi menjadi pamong disamping

mengemban amanah, tetapi juga mengabdi kepada

kepentingan rakyat, karena jika dilihat dari segi penghasilan

sebagai pamong, ternyata sangat jauh dari yang diharapkan.

Hal ini dibuktikan dengan imbalan jasanya berupa tanah

bengkok yang tidak dapat ditanami padi, tetapi hanya

ditanami polowijo. Hasil yang paling banyak jika disewa

untuk ditanami tebu yaitu Rp. 2 juta tiap hektarnya.

Penempatan pamong telah sesuai dengan minat dan

kemauan masing-masing personal untuk menduduki jabatan

pamong tersebut.

8.Pengembangan SDM


antar lain carik mengikuti pelatihan Proses Penyusunan APBDes.

yang diselenggrakan oleh USC Satu Nama. Kabag Pendapatan

mengikuti pelatihan Pengelolaan keuangan yang diselenggarakan

di gedung Haegar Jln. Adisucipto Yogyakarta, dan dilanjutkan

studi banding ke Bogor, Jawa Barat.

350


9.Sistem Kompensasi

Luas tanah bengkok pamong desa Giripurwo

No Jabatan Luas bengkok01 Lurah 4,1150 Ha02 Carik 2 Ha03 Kabag Pemerintahan 2,7110 Ha04 Kabag.

Pembangunan4,3350 Ha

05 Kabag. Pendapatan 3,3660 Ha06 Kabag Kesra 2,9250 Ha07 Staf 6.300 m208 Staf 7.065 m209 Kepala Dukuh 6.670 m210 Kepala Dukuh 7.090 m211 Kepala Dukuh 1.0510 Ha12 Kepala Dukuh 7000 m213 Kepala Dukuh 1.1450 Ha14 Kepala Dukuh 7.900 m215 Kepala Dukuh 7.900 m216 Kepala Dukuh 1.1750 Ha17 Kepala Dukuh 9.800 m218 Kepala Dukuh 8.900 m219 Kepala Dukuh 1.8200 Ha20 Kepala Dukuh 1.7400 Ha21 Kepala Dukuh 1.7200 Ha22 Kepala Dukuh 1.8350 Ha23 Kepala Dukuh 1.8300 Ha




Lurah sebesar Rp. 125.000/bulan

Carik sebesar Rp. 100.000/bulan

Kabag sebesar Rp. 90.000/bulan

Kepala Dukuh sebesar Rp. 80.000/bulan

Staf sebesar Rp. 70.000/bulan.

351



dengan membawa buku rekeningnya masing-masing.


Evaluasi kinerja secara berkala maupun insidental tidak

ada. Evaluasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan keperluan

yang bersifat mendesak. Apabila ditemukan sejumlah persoalan,

baru dilakukan evaluasi, untuk mengetahui letak kelemahannya.

11. Purnatugas

PHK belum pernah terjadi. Bagi pamong yang telah selesai

menjalankan tugas dinasnya diberikan penghargaan berupa

sebagian tanah bengkok seluas seperlimanya, dan digarap selama

0,5 masa kerjanya.

12. Data Pamong

Profil kepegawaian pamong desa Giripurwo;


01 Lurah Desa 45 D302 Carik 39 SLA03 Kabag. Pemerint. 39 SLTA04 Kabag. Pembang. 41 SLTA05 Kabag.

Pendapatan28 SLTA

06 Kabag. Kesra 38 SLTA07 Staf 53 SLTP08 Staf 61 SD09 Staf 50 SLTP10 Kepala Dukuh 50 SLTP11 Kepala Dukuh 61 SD12 Kepala Dukuh 53 SLTP13 Kepala Dukuh 55 SLTP14 Kepala Dukuh 58 SD15 Kepala Dukuh 39 SLTA16 Kepala Dukuh 39 SLTA17 Kepala Dukuh 51 SLTA

352


18 Kepala Dukuh 49 SLTP

353



19 Kepala Dukuh 58 SLTP20 Kepala Dukuh 40 SLTA21 Kepala Dukuh 43 SD22 Kepala Dukuh 50 SD23 Kepala Dukuh 53 SD


Kompetensi masing-masing unit dan personal dalam

pelayanan administrasi telah sesuai dengan tupoksi. Pelayanan

yang diberikan kepada masyarakat telah efektif dan efisien,

terbukti masyarakat tidak ada yang protes atas pelayanan yang

diberikan oleh pamong desa.


Kepuasan masyarakat menjadi ukuran keberhasilan

pelayangan pamong desa. Sejauh ini masyarakat desa Giripurwo

sudah mengatakan mereka puas dengan pelayanan yang diberikan

oleh prangkat desanya.




Register sudah cukup banyak, namun masih ada kekurangan,

yaitu buku-buku pendukung untuk organisasi maupun

kelembagaan desa. Sedangkan data terbaru yang tersedia

bervariasi, antara lain Monografi Desa sudah sampai tahun 2005,

Laporan PBB sampai dengan tahun 2004 dan sebagian 2005.

Namun demikian masih terdapat beberapa data yang baru sampai

dengan tahun 2002- 2003. Fasilitas penunjang untuk menjalankan

354


tugas pekerjaan bagi pamong desa dalam proses pelayanan sudah

cukup lengkap, termasuk sepeda motor sebagai inventaris desa

sebagai saran transportasi. Dalam menjalankan tugas hariannya

pamong telah menempati ruang kerja, yang masing-masing berada

pada ruangan yang terpisah dan dilengkapi dengan sarana dan

prasarana kerja yang ada.


Cara mempertanggungjawabkan pelayanan administrasi

desa kepada lurah, dan keuangan kepada BPD.

22. DESA JATISARONO


Desa Jati Sarono belum memiliki Renstra desa, dalam



tahunan an belum disusun dalam program kerja lima tahunan.

Program kerja tersebut, yang membuat pamong desa beserta BPD.

Desa ini belum memiliki visi dan misi. Pelayanan adm terhadap

masy cukup realistis ditinjau dari segi potensi, kemampuan

pemerintah desa yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Hal ini ditandai dengan pelayanan kepada masyarakat yang cukup

lancar dan belum ada protes terhadap aparat berkait dengan

fungsi pelayanan.


Pola dan struktur organisasi di desa Jatisarono sama dengan

desa-desa yang lainnya di Kabupaten Kulon Progo. Pola dan

struktur tersebut dianggap cukup representatif bagi mereka untuk

menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

355



Tupoksi masing-masing aparat telah melaksanakan tugas

sesuai dengan tupoksi. Namun demikian diantara aparat desa

saling bekerja sama dalam melaksanakan tugas. Bagi pamong

desa yang memiliki tugas cukup banyak dibantu oleh pamong yang

lain, tanpa melalaikan tugas pokoknya. Kerja sama tersebut

dimaksudkan agar tugas pekerjaan pemerintah desa tersebut

dapat selesai dengan baik. Misalnya tugas-tugas dari Kabag

Pemerintahan sangat banyak, karena meliputi tugas bidang

keagrariaan/pertanahan, Kependudukan seperti : surat kelakuan

baik, pembuatan KK, keamanan dll, sehingga dalam penyelesaian

tugas perlu dibantu oleh Kabag yang lainnya. Hal serupa berlaku

pula untuk tugas pekerjaan Kabag yang lain. Pembagian kerja

sudah cukup merata, karena mendasakan pada tupoksi yang telah

ditetapkan berdasarkan Perda Pem Kab. Kulon Progo.


Desa


aparat menjalankan tugas sesuai dengan bidangnya masing-

masing. Hubungan dengan supra desa pun berjalan dengan

baik. Tata hubungan antar bagian tidak terjadi over lapping.

Hubungan dengan supra desa juga tidak over lapping. Bagi

dinas-dinas terkait yang memberikan pembinaan telah

menempatkan diri sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Contoh : Dinas Sosial memberikan latihan ketrampilan

membuat emping mlinjo, setelah selesai pelatihan diberi

bantuan berupa alat pemletes mlinjo.

356



Setiap tanggal 5 diadakan rapat koordinasi pamong desa

yang terdiri dari Lurah, Carik, Kabag-kabag, sampai dengan

Kepala Dukuh se Desa Jati Sarono. Koordinasi dilakukan untuk



- Tugas penarikan pajak (PBB).

- Kegiatan pembangunan, terutama yang berkaitan dengan

dana bantuan dari Pemerintah Desa ataupun dari

Pemerintah Kabupaten;

- Dana stimulan yang diberikan kepada setiap Dukuh

sebesar Rp. 1.750.000 diberikan kepada pedukuhan yang

telah lunas PBB nya;

- Recheking pemanfaatan bantuan berupa semen, aspal bagi

dukuh-dukuh yang mengajukan proposal ke Pemerintah

Kabupaten;

- Permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing Kepala

Dukuh;

- Setiap tanggal 17 lurah mengadakan rakor di kecamatan,

membahas kemajuan desa, termasuk target-target yang

ditetapkan oleh pihak Kecamatan. Misalnya perubahan

penduduk, secara rutin harus dilaporkan;

- Setiap bulan lurah se-Kabupaten Kulon Progo melakukan

rapat koordinasi di Kabupaten;

- Alur perintah dari Pem Kab dilakukan dengan

menggunakan surat, dan juga dibicarakan melalui rakor di

Kecamatan;

- Langkah-langkah yang ditempuh untuk koordinasi antar

unit kerja, masing-masing Kabag menyiapkan laporan

sesuai dengan bidang tugasnya, sebagai bahan untuk

357


rakordes. Hasil dari rakordes tersebut kemudian

dilaporkan ke Kecamatan dan dari kecamatan dilanjutkan

ke Pem Kab. Laporan semacam ini berlangsung secara

periodik setiap bulan.

6. Pengawasan

Pengawasan yang berlangsung anatara lain dilakukan oleh

Lurah Desa, dengan cara mengadakan pendekatan terhadap

anak buahnya, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang

berkaitan dengan tugas pokoknya. Hal-hal yang berkaitan

dengan keuangan selalu dipantau oleh Lurah, karena yang

berkaitan dengan keuangan merupakan hal yang sangat sensitif.

Sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh BAWASDA

Kabupaten setiap 3 tahun sekali, karena proses pengawasan

secara bergiliran untuk seluruh desa di Kabupaten Kulon Progo.

Dari hasil pemeriksaan di Desa Jati Sarono selama ini belum

pernah ditemukan penyimpangan. Cara pengawasan petugas

Bawasda turun ke desa melakukan pemeriksaan pembukuan dan

laporan keuangan. Pengawasan ini ada pengaruhnya terhadap

peningkatan etos kerja pamong, terutama dalam hal ketelitian

pembukuan dan kedisiplinan.


Cara pengisian personal pamong desa

Lurah Desa dan Kepala Dukuh dipilih langsung oleh rakyat

Kabag di isi melalui proses seleksi dengan menempuh ujian

yang diselenggarakan Pem Kab. dan penentuan akhir

diputuskan oleh lurah dan BPD dengan kriteria nilai

tertinggi yang akan ditetapkan dan diusulkan untuk

menduduki jabatan kosong tersebut. Sampai saat ini Desa

358


Jati Sarono belum ditemukan pamong yang berindikasi

KKN.

Penempatan pamong sudah sesuai dengan pengalaman

dan minat dari masing-masing personal, karena melalui proses

pencalonan dan seleksi lewat ujian. Motivasi untuk menjadi

pamong bagi aparat yang masa kerjanya sudah cukup lama

(>20 tahun), tertarik menjadi perangkat desa, karena pamong

desa masih mempunyai kewibawaan dimata masyarakat.

Namun demikian bagi pamong desa yang relatif masih baru

motivasinya sudah berubah, sangat mungkin karena mencari

pekerjaan saat ini cukup sulit, sehingga untuk memperoleh

pendapatan, ketika ada lowongan pamong, kemudian melamar

untuk menjadi aparat desa. Di Desa Jati Sarono sampai saat

ini belum pernah terjadi mutasi antar personal dari masing-

masing bagian.

8. Pengembangan SDM

Pengembangan SDM sudah cukup lama (sekitar 8 thn)

tidak ada semacam penataran, pelatihan atau sejenisnya,

kecuali pak Lurah ada penataran setelah diangkat/dilantik

sebagai lurah desa.


Luas bengkok masing-masing pamong desa

Lurah : 3,5 Ha

Carik : 2,25 Ha

Kabag : 2,5 Ha

Kepala Dukuh : 1 Ha

Staf : 1 Ha

Rois : 1000 M 2

359


Penghasilan tambahan pamong desa. Di Kabupaten Kulon

Progo setiap pamng desa memperoleh tunjangan penghasilan

tambahan yang disebut Tunjangan Penghasilan Aparat Pamong

Desa (TPAPD). Tunjangan tersebut tidak sama besarnya.

No Jabatan Besarnya

tunjangan/bln

01 Lurah Rp. 125.000

02 Carik Rp. 100.000

03 Kabag Rp. 90.000

04 Kepala Dukuh Rp. 80.000

05 Staf Rp. 70.000

Tunjangan tersebut diterimakan setiap triwulan sekali dan

di ambil di BRI, dengan membawa buku rekening masing-

masing pamong.


Evaluasi dilakukan kepada masing-masing pamong desa

oleh Lurah, dengan cara melakukan pendekatan, dan

menyampaikan beberapa pertanyaan sekaligus mengecek

pelaksanaan tugas anak buahnya. Jika ditemukan penyimpangan

akan dilakukan teguran, selanjutnya jika belum ada

penyelesaian, maka persoalan tersebut dibawa ke forum rapat

khusus dibahas dan dicari solusinya. Di Desa ini pernah terjadi

pertemuan semacam itu, karena ada kesalahan persepsi antara

panitia pemilihan, carik dan kabag pemerintahan, tentang

pilihan Kepala Dukuh, yaitu tentang jumlah pemilih.

360


11. Purnatugas


diberikan penghargaan tanah pengarem-arem seluas seperlima

dari luas bengkok saat masih menjabat dan digarap selama 0,5

masa kerjanya.

12. Data Pamong

Profil kepegawaian pamong desa Jati Sarono

No Jabatan Usia Tingkat pendidikan

01 Lurah Desa 33 S102 Carik 59 SMA03 Kabag Pem 50 SPBMA04 Kabag Bang 51 STM05 Kabag

pendapatan59 SARMUD

06 Kabag K esra 36 SMA07 Staf 42 SMEA08 Staf 38 SMA09 Staf 49 SD10 Staf 60 SPG11 Kepala Dukuh 47 SMEA12 Kepala Dukuh 28 SMEA13 Kepala Dukuh 40 SMEA14 Kepala Dukuh 36 STM15 Kepala Dukuh 47 SMA16 Kepala Dukuh 47 SMEA17 Kepala Dukuh 50 SD18 Kepala Dukuh 65 SMP19 Kepala Dukuh 49 SD20 Kepala Dukuh 37 SPG21 Kepala Dukuh 56 SMA22 Kepala Dukuh S1

13. Kemampuan Memberi Pelayanan Kepada

Masyarakat

361


Saat ini staf tidak diperbantukan untuk masing-masing

Kabag, tetapi Staf membantu pekerjaan pamong yang mempunyai

pekerjaan yang cukup banyak. Demikian pula staf dapat diperintah

oleh Lurah untuk menyampaikan surat ke berbagai instansi

ataupun mewakili pamong untuk mendatangi acara tertentu

mewakili pamong desa. Pelayanan kepada masyarakat sudah cukup

efektif dan efisien, terbukti sampai penelitian ini dilakukan belum

pernah ada keluhan masyarakat berkait dengan pelayanan yang

dilakukan oleh aparat desa.



penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini dianalogikan karena

kebutuhan masyarakat telah tercukupi.


Di Desa Jati Sarono peralatan kantor sebagai sarana

penunjang kegiatan kerja aparat desa sudah cukup lengkap (lihat

lampiran). Peralatan yang ada dalam kondisi yang cukup baik,

bahkan untuk desa tersebut memiliki ruang yang dikondisikan

dapat digunakan untuk berbagai kepentingan umum seperti

pertemuan, rapat-rapat dan alin sebagainya. Untuk menunjang

keperluan tersebut pem des berencana menambah kursi lipat

dengan cara bertahap. Buku-buku register lengkap, dan data

terbaru sudah terisi sampai dengan bulan Juli 2005. Fasilitas kerja

bagi aparat desa cukup baik dan memadai untuk ukuran desa.

Masing-masing bagian telah dilengkapi dengan peralatan kantor,

termasuk mesin ketik manual yang berjumlah 5 buah. Desa

tersebut telah memiliki 1 unit komputer, walaupun tidak semua

pamong desa dapat mengoperasionalkan komputer, tetapi

362


beberapa personil telah mampu menggunakan alat tersebut,

termasuk pak lurahnya. Setiap lurah desa se Kabupaten Kulon

Progo diberikan inventaris berupa kendaraan bermotor roda 2

sebagai sarana penunjang kelancaran kerja.


Pertanggung jawaban: Desa menyerahkan kepada Dukuh

untuk membuat laporan pertanggung jawaban yang dibuat

bersama LPMD dan warga masyarakat. Blanko laporan disiapkan

oleh desa, setelah diisi tentang laporan kegiatan dan keuangan

kemudian diserahkan ke Desa. Selanjutnya desa meninjau

kelapangan untuk checking kebenaran dari laporan tsb. Laporan

cukup sampai di tingkat desa saja dan akan dipertanggung

jawabkan pada LPJ APBDes. Akuntabilitas publik terhadap

pamong desa masih kurang, hal ini diindikasikan tidak ada

masyarakat yang langsung menanyakan kepada pamong tentang

pertanggung jawaban lurah desa. Cara pertanggungjawaban di

lakukan melalui LPJ lurah kepada rakyat melalui BPD.

23. DESA BANJARARUM


Desa Banjararum belum memiliki Renstra Desa, dalam



tahunanan dan belum disusun dalam program kerja lima tahunan.

Program kerja tsb, dibuat oleh pamong desa beserta BPD. Desa ini

belum memiliki visi dan misi. Pelayanan adm terhadap masy cukup

realistis ditinjau dari segi potensi, kemampuan pemerintah desa

yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Di Desa

Banjararum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

363


dilakukan dengan membuka loket, sehingga semua urusan yang

membutuhkan pelayanan cukup keloket tersebut dan akan dilayani

oleh staf pamong desa sesuai dengan keperluannya. Kecuali

urusan-urusan yang berkaitan dengan NCR langsung dengan

Kabag Kesra, Ijin Usaha dan Ijin mendirikan bangunan dengan

Kabag Pembangunan, serta urusan pertanahan dengan Kabag

Pemerintahan. Pelayanan semacam ini rupanya cukup memuaskan

masyarakat, karena pamong satu dengan yang lain saling

membantu.


Pola dan struktur organisasi di desa Banjararum sama

dengan desa-desa yang lainnya. Pola dan struktur organisasi ini,

dipandang cukup representatif bagi prangkat desa dalam

menjalankan tugasnya.


Tupoksi masing-masing aparat sesuai dengan Perda No. 2

Thn 2001. Di Desa Banjararum semua pamong telah melaksanakan

tugasnya sesuai dengan tupoksi. Namun demikian diantara aparat

desa saling bekerja sama saling mengisi dan saling terkait dalam

melaksanakan tugas. Bagi pamong desa yang memiliki tugas cukup

banyak dibantu oleh pamong yang lain, tanpa melalaikan tugas

pokoknya. Kerja sama tersebut dimaksudkan agar tugas pekerjaan

pemerintah desa tersebut dapat selesai dengan baik. Dengan

dibukanya pelayanan satu loket dan dijaga oleh salah seorang staf,

ternyata sangat membantu pamong dalam memberikan pelayanan

kepada masyarakat. Pembagian kerja sudah cukup merata, karena

mendasakan pada tupoksi yang telah ditetapkan berdasarkan

Perda No. 2 Thn 2001. Saat ini Desa Banjararum baru memiliki 3

364


orang staf, yang membantu Carik, Kabag Pemerintahan, dan Kabag

Kemasyarakatan. Untuk ke depan semua Kabag direncanakan

memiliki seorang Staf.


Desa


menjalankan tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Demikian pun hubunganya dengan pemerintah supra desa,

berjalan dengan baik.


Setiap bulan diadakan rapat koordinasi pamong desa yang

terdiri dari Lurah, Carik, Kabag-kabag, sampai dengan Kepala

Dukuh se Desa Banjararum. Koordinasi dilakukan untuk



Informasi yang perlu disampaikan kepada Kapala Dukuh;

Tugas penarikan pajak (PBB);

Kegiatan pembangunan, terutama yang berkaitan dengan

dana bantuan dari Pemerintah Desa ataupun dari

Pemerintah Kabupaten.


diikuti oleh seluruh desa sewilayah Kecamatan Kalibawang, dan

setiap tanggal 17 rakor di Kabupaten. Semenjak

diberlakukannya UU No 22 tahun 1999 UU No 32 tahun 2004,

Pemerintah Kabupaten sudah tidak lagi banyak memberikan

perintah kepada desa, melainkan informasi-informasi penting

yang disampaikan melalui rakor tingkat kabupaten. Demikian

pula dalam pelaksanaan tugas pemerintahan desa

365


dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui BPD. Tata

hubungan kerja antar instansi sudah jelas, walaupun sering

terjadu over lapping. Langkah-langkah yang ditempuh untuk

rakorbang. Masing-masing Kabag mempersiapkan bahan untuk

dibicarakan dalam rapat koordinasi. Sedangkan intensitasnya,

rapat koordinasi tingkat desa sebulan sekali, bahan yang harus

disiapkan antara lain, laporan pelaksanaan tugas yang telah

selesai dikerjakan, dan kendala yang dihadapi, inventarisasi

permasalahan di dukuh-dukuh dan alternatif solusinya, rencana

kerja dll. Rapat koordinasi tingkat kecamatan sebulan sekali,

bahan yang dipersiapkan adalah rencana kerja usulan desa,

evaluasi program kerja, persoalan-persoalan yang muncul di

desa dll. Sedangkan ditingkat kabupaten sebulan sekali

diadakan rakorbang, yang membahas berbagai program kerja

yang telah lalu, terutama program yang memperoleh bantuan

APBD, usulan-usulan pembangunan desa dll.

6.Pengawasan


a. Pengawasan internal dilakukan oleh : Lurah desa melakukan

pengawasan melekat dengan cara melakukan pendekatan,

mengajukan pertanyaan tentang tugas dan pekerjaan yang

telah dilaksanakan, atau persoalan-persoalan yang dihadapi

dalam pelaksanaan tugas. Pernah memberi teguran kepada

salah satu kabag karena bertugas di KPPS sehingga

penyelesaian tugas di Desa agak terganggu;

b. Pengawasan eksternal dilakukan oleh : BAWASDA melakukan

pemeriksaan keuangan desa setiap 2 tahun sekali, dengan

cara datang ke desa sewaktu-waktu tidak ada pemberihatuan

terlebih dahulu. Dengan dilakukannya pengawasan ternyata

366


berdampak pada perbaikan kinerja aparat desa antar lain,

pamong merasa dikaruhke, termotivasi untuk lebih teliti

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.


Cara pengisian pamong desa Giripurwo


langsung oleh rakyat;





kemudian ditetapkan sebagai personal yang mengisi

jabatan yang kosong. Pengisian pamong desa telah

berlangsung sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan

tidak ditemukan adanya indikasi KKN. Motivasi menjadi

pamong disamping mengemban amanah, tetapi juga

mengabdi kepada kepentingan rakyat, karena jika dilihat

dari segi penghasilan sebagai pamong, ternyata sangat jauh

dari yang diharapkan. Selain itu beberapa pamong memeng

meneruskan jasa orang tuanya yang dulu juga menjabat

sebagai pamong desa. Penempatan pamong telah sesuai

dengan minat dan kemauan masing-masing personal untuk

menduduki jabatan pamong tersebut, karena saat pengisian

jabatan lowongan pamong, personal tersebut secara suka

rela mencalonkan diri menjadi aparat desa. Setelah terpilih

dan dilantik kemudian diberi pelatihan sesuai dengan

bidang tugas masing-masing bagian. Dengan demikian

ditinjau dari kompetensinya telah sesuai dengan

jabatannya. Demikian pula dengan menjabat pamong

367


tersebut aparat memperoleh pengalaman sesuai dengan

bidang tugasnya. Di Desa Banjararum sampai saat ini

belum pernah terjadi mutasi antar personal dari masing-

masing bagian.

8.Pengembangan SDM


antara lain :

a. Pelatihan peningkatan pelayanan bidang kependudukan.

b. Pelatihan penerapan sistem informasi, administrasi

kependudukan

c. Pelatihan statistik kependudukan

d. Pembekalan bagi lurah-lurah yang baru terpilih


pamong desa.

9.Sistem Kompensasi


No Jabatan Luas bengkok Keterangan01 Lurah 3.6330 Ha -02 Carik 2.6135 Ha -03 Kabag Pemerintahan 3.1100 Ha -04 Kabag. Pembangunan 3.4590 Ha -05 Kabag. Pendapatan 2.9600 Ha -06 Kabag Kesra 2.7090 Ha -07 Staf 5000 m2 3 orang 08 Kepala Dukuh (26

orang)6.500 m2 6500 m2 – 1 Ha




Lurah sebesar Rp. 125.000/bulan

368


Carik sebesar Rp. 100.000/bulan

Kabag sebesar Rp. 90.000/bulan

Kepala Dukuh sebesar Rp. 80.000/bulan

Staf sebesar Rp. 70.000/bulan.


dengan membawa buku rekeningnya masing-masing. Selain itu

pamong desa juga memperoleh tambahan penghasilan dari desa

yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa. Adapun besarnya

berdasarkan perbandingan 6,5,4,3 dan 2. Lurah memperoleh

tambahan penghasilan sebesar Rp. 300.000/tahun. Carik

memperoleh Rp. 250.000/tahun. Kabag sebesar Rp.

2250.000/tahun. Kepala Dukuh memperoleh Rp. 200.000/tahun.

Staf mendapat tambahan sebesar Rp. 150.000/tahun.


Evaluasi dilakukan kepada masing-masing pamong desa oleh

Lurah, dengan cara melakukan pendekatan, dan menyampaikan

beberapa pertanyaan sekaligus mengecek pelaksanaan tugas

anak buahnya. Jika ditemukan penyimpangan akan dilakukan

teguran, selanjutnya jika belum ada penyelesaian, maka

persoalan tersebut dibawa ke forum rapat khusus dibahas dan

dicari solusinya. Evaluasi bukan saja dilakukan di kantor desa,

namun juga sekaligus refreshing dilakukan di luar kantor desa.

11. Purnatugas


diberikan penghargaan tanah (pengarem-arem) seluas seperlima

dari luar bengkok saat masih menjabat dan digarap selama 0,5

masa kerjanya.

369


12. Data Pamong

Profil kepegawaian pamong Desa Banjararum


01 Lurah Desa 50 SLTA02 Carik 29 S103 Kabag. Pemerint. 41 SPG04 Kabag.

Pembang.50 SMA

05 Kabag. Pendapatan

29 S1

06 Kabag. Kesra 42 SPG07 Staf 38 SPG08 Staf 41 SMEA09 Staf 31 SMEA10 Staf 38 SMEA



sesuai dengan bidangnya. Mestinya setiap Kabag dibantu oleh

seorang Staf, namun saat ini baru Carik, Kabag Kesra dan Kabag

Pemerintahan yang memiliki Staf, sedangkan yang lain belum ada.

Pelayanan kepada masyarakat sudah cukup efektif dan efisien,

terutama dengan model satu loket, setiap keperluan masyarakat

langsung dapat dilayani.



penyelenggaraan pemerintahan desa, karena fungsi pemerintahan

desa antara lain adalah memberikan pelayanan. Dengan demikian

pelayanan merupakan faktor utama yang harus diberikan kepada

masyarakat.


370




Register sudah cukup banyak, namun masih ada kekurangan, yaitu

buku-buku penunjang untuk administrasi desa. Sedangkan data

terbaru antara lain Monografi Desa sudah sampai tahun 2005.

Fasilitas penunjang untuk menjalankan tugas pekerjaan bagi

pamong desa dalam proses pelayanan sudah cukup lengkap,

komputer 3 buah, sepeda motor 2 buah bantuan pemkab dan milik

desa dari hasil pendapataan asli desa. Dalam menjalankan tugas

hariannya pamong telah menempati ruang kerja, yang masing-

masing berada pada ruangan yang terpisah dan dilengkapi dengan

sarana dan prasarana kerja yang ada.



representasi rakyat dapat diterima dengan mulus, hal ini

menunjukkan kinerja pamong baik. Setiap saat penduduk dapat

melihat LPJ yang telah dibuat lurah desa, berarti pamong desa

Banjararum mengembangkan sifat keterbukaan dalam

mempertanggung jawabkan hasil kerjanya.

24. DESA BANJAROYA


Desa Banjaroya belum memiliki Renstra Desa. Dalam


administratif desa menggunakan program kerja tahunan dan belum

disusun dalam program kerja lima tahunan. Program kerja tsb,

dibuat oleh pamong desa beserta BPD. Desa ini belum memiliki visi

dan misi. Pelayanan administras terhadap masyarakat belum

realistis, karena terdapat dua kepala bagian yang masih baru,

371


namun keduanya merangap menjadi guru, sehingga tugas

hariannya terbagi di dua tempat yaitu disekolahan dan di kantor

desa. Kadang-kadang pelayanan terhadap masyarakat agak

terkendala karena personal tersebut belum datang masih mengajar

di sekolahnya.


Pola dan struktur organisasi di Desa Banjaroyo sama dengan

desa yang lainnya. Pola dan struktur organisasi ini, dipandang

cukup memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat desa.


Sebagian besar tugas pamong telah sesuai dengan Tupoksi

yang tertera dalam Perda No. 2 Thn 2001. Namun demikian masih

terdapat penyimpangan antara lain penomoran Surta Keputusan

pengangkatan Kabag Kesar dan Kanbag Pembangunan yang

mestinya menggunakan nomor dari Carik, namun ternyata nomor

SK tersebut dari luar carik. Diantara aparat desa dalam

malaksanakan tugas harian masih kurang harmonis, kerja sama

masih perlu ditingkatkan. Pembagian kerja sudah cukup merata,

karena mendasakan pada tupoksi yang telah ditetapkan

berdasarkan Perda No. 2 Thn 2001. Namun demikian dalam hal-hal

yang sifatnya khusus, lurah sering mengambil kebijakan

tersendiri.


Desa

Tata hubungan kerja antar bagian ada yang kompak dan ada

yang kurang harmonis, tetapi hubungan dengan supra desa

berjalan dengan baik.

372



Setiap bulan diadakan rapat koordinasi pamong desa yang

terdiri dari Lurah, Carik, Kabag-kabag, sampai dengan Kepala

Dukuh se Desa Banjaroya, Koordinasi dilakukan untuk membahas

persoalan-persoalan/hal-hal yang terjadi di desa tersebut antara

lain :

a. Informasi yang perlu disampaikan kepada Kapala

Dukuh


c. Kegiatan pembangunan, terutama yang berkaitan

dengan dana bantuan dari Pem Desa ataupun dari Pem

Kab.

d. Perencanaan masa tanam.

e. Hal-hal lain yang berkaitan dengan kebutuhan

pelayanan masyarakat, pembangunan dan pemerintahan

desa.


diikuti oleh seluruh desa sewilayah Kecamatan Kalibawang, dan

setiap tanggal 17 rakor di Kabupaten. Semenjak diberlakukannya

UU No 22 tahun 1999 UU No 32 tahun 2004, Pemerintah

Kabupaten sudah tidak lagi banyak memberikan perintah kepada

desa, melainkan informasi-informasi penting yang disampaikan

melalui rakor tingkat kabupaten. Demikian pula dalam pelaksanaan

tugas pemerintahan desa dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat melalui BPD. Tata hubungan kerja antar instansi sudah

jelas, walaupun sering terjadu over lapping. Langkah-langkah

yang ditempuh untuk rakorbang. Masing-masing Kabag

mempersiapkan bahan untuk dibicarakan dalam rapat koordinasi.

Adapun bahan-bahan yang dipersiapkan meliputi:

373


a. Inventarisasi dan evaluasi keputusan rapat yang lalu

b. Inventarisasi pembayaran PBB

c. Permasalahan yang dihadapi masing-masing pedukuhan.

Rapat koordinasi tingkat kecamatan sebulan sekali, bahan yang

dipersiapkan adalah rencana kerja usulan desa, evaluasi program

kerja, persoalan-persoalan yang muncul di desa dll. Sedangkan

ditingkat kabupaten sebulan sekali diadakan rakorbang, yang

membahas berbagai program kerja yang telah lalu, terutama

program yang memperoleh bantuan APBD, usulan-usulan

pembangunan desa, evaluasi bantuan semen, aspal dll.

6. Pengawasan


a. Pengawasan intern dilakukan oleh Lurah desa melakukan

pengawasan melekat dengan cara mengajukan pertanyaan

tentang tugas dan pekerjaan yang telah dilaksanakan, atau

persoalan-persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas.

b. Pengawasn ekstern dilakukan oleh BAWASDA melakukan

pemeriksaan keuangan desa ditemukan belum selesainya

pembuatan LPJ tahun 2003 dan 2004. Bahkan tahun 2004

terdapat temuan dana Rp. 4.336.293 yang belum

dipertanggungjawabkan.Dengan dilakukannya pengawasan

ternyata belum berdampak pada perbaikan kinerja aparat

desa.


Cara pengisian pamong desa Giripurwo

a. Lurah desa dan Kepala Dukuh diisi melalui

pemilihan langsung oleh rakyat;

374


b. Kabag dan Staf diisi melalui proses seleksi

yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten, penentuan

akhir dimusyawarahkan antara lurah desa dengan BPD.

Dengan berdasarkan pada perolehan nilai tertinggi hasil

test maka, kemudian ditetapkan sebagai personal yang

mengisi jabatan yang kosong.



KKN. Motivasi menjadi pamong disamping mengemban amanah,

tetapi juga mengabdi kepada kepentingan rakyat, karena jika

dilihat dari segi penghasilan sebagai pamong, ternyata sangat

jauh dari yang diharapkan. Selain itu beberapa pamong

meneruskan jasa orang tuanya yang dulu juga menjabat sebagai

pamong desa. Penempatan pamong telah sesuai dengan minat

dan kemauan masing-masing personal untuk menduduki jabatan

pamong tersebut, karena saat pengisian jabatan lowongan

pamong, personal tersebut secara suka rela mencalonkan diri

menjadi aparat desa. Setelah terpilih dan dilantik kemudian

diberi pelatihan sesuai dengan bidang tugas masing-masing

bagian. Dengan demikian ditinjau dari kompetensinya telah

sesuai dengan jabatannya. Demikian pula dengan menjabat

pamong tersebut aparat memperoleh pengalaman sesuai

dengan bidang tugasnya. Di Desa Banjararum sampai saat ini

belum pernah terjadi mutasi antar personal.

8. Pengembangan SDM


antara lain :

a. Penataran Administrasi Pemerintahan Desa selama 1 minggu

di Kabupaten

375


b. Sosialisasi UU No 32 tahun 2004 oleh LSM selama 3 hari

Dari berbagai upaya peningkatan SDM tersebut, ternyata

belum dapat meningkatkan kinerja pamong desa.










TPAPD tersebut diterimakan setiap triwulan dan diambil di

BRI dengan membawa buku rekeningnya masing-masing.

Karena penghasilan yang diterima oleh pamong desa relatif

kecil sementara itu untuk kebutuhan keluarga, maupun untuk

kepentingan sosial sangat besar, maka untuk memenuhi

kebutuhan tersebut, beberapa pamong mencari usaha

tambahan. Adapun jenis usaha yang dilakukan antara lain

memelihara ternak, sapi, kambing, ayam dll. Selain itu ada yang

berusaha sebagai produsen lanting, berjualan dan lain-lain.


Evaluasi tidak ada, kecuali melalui LPJ lurah kepada BPD.

11. Purnatugas



376



masa kerjanya.

12. Data Pamong

Profil kepegawaian pamong Desa Banjaroya


01 Lurah Desa 32 S102 Carik 52 SD03 Kabag. Pemerint. 43 SLTA04 Kabag. Pembang. 34 S105 Kabag. Pendapatan 55 SLTP06 Kabag. Kesra 42 S1

377



07 Staf 57 SD08 Staf 40 SLTA09 Staf 30 S110 Dukuh 37 SLTA11 Dukuh 40 SLTA12 Dukuh 53 SD13 Dukuh 55 SD14 Dukuh 54 SD15 Dukuh 58 SD16 Dukuh 61 SD17 Dukuh 43 SLTA18 Dukuh 46 SLTA19 Dukuh 34 SLTA20 Dukuh 29 SLTA21 Dukuh 45 SLTA22 Dukuh 56 SD



sesuai dengan bidangnya. Mestinya setiap Kabag dibantu oleh

seorang Staf, namun saat ini terdapat lowongan jabatan staf,

yang ada baru staf Kabag Pemerintahan. Pelayanan kepada

masyarakat maih kurang efektif dan efisien, karena terdapat

dua Kabag yang merangkap jabatan sebagai guru.



penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan demikian pelayanan

merupakan faktor utama yang seharusnya diberikan kepada

masyarakat.


378




Register sudah cukup banyak, namun masih ada kekurangan, yaitu

buku-buku penunjang untuk administrasi desa. Sedangkan data

terbaru antara lain Monografi Desa sudah sampai tahun 2005.

Fasilitas penunjang untuk menjalankan tugas pekerjaan bagi

pamong desa dalam proses pelayanan sudah cukup, komputer 1

buah, sepeda motor 1 buah bantuan pemkab. Dalam menjalankan

tugas hariannya pamong telah menempati ruang kerja, yang

masing-masing berada pada ruangan yang terpisah dan dilengkapi

dengan sarana dan prasarana kerja yang ada.


LPJ yang dibuat oleh lurah desa tahun 2003 dan 2004

belum dapat diterima oleh BPD, karena terdapat beberapa pos

anggaran yang belum dimasukkan.

25. DESA GERBOSARI


Desa Gerbosari belum memiliki Renstra Desa, dalam



tahunanan dan belum disusun dalam program kerja lima

tahunan. Program kerja tsb, dibuat oleh pamong desa beserta

BPD. Desa ini belum memiliki visi dan misi. Pelayanan

administrasi terhadap masyarakat cukup realistis ditinjau dari

segi potensi, kemampuan pemerintah desa yang disesuaikan

dengan kebutuhan masyarakat. Di Desa Gerbosari dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat dilakukan secara

kerja sama. Jika ada warga masyarakat yang membutuhkan

379


penyelesaian administrasi, akan dilayani oleh pamong yang

telah hadir, dan tidak perlu menunggu Kabag yang

membidanginya. Dengan demikian setiap pamong dituntut

harus dapat menguasai semua urusan administrasi

pemerintahan desa. Ditinjau dari model pelayanan seperti itu

masyarakat tidak perlu menunggu lama untuk menyelesaikan

urusan surat-menyurat di kantor desa.


Pola dan struktur organisasi sama dengan desa-desa yang

lain. Pola dan struktur organisasi yang ada dianggap cukup

representatif dan sesuai dengan kebutuhan pelayanan kepada

masyarakat.


Tupoksi masing-masing aparat sesuai dengan Perda No. 2

Thn 2001. Di Desa Gerbosai semua pamong telah melaksanakan

tugasnya sesuai dengan tupoksi. Namun demikian diantara aparat

desa saling bekerja sama saling mengisi dan saling terkait dalam

melaksanakan tugas. Bagi pamong desa yang memiliki tugas cukup

banyak dibantu oleh pamong yang lain, tanpa melalaikan tugas

pokoknya. Kerja sama tersebut dimaksudkan agar tugas pekerjaan

pemerintah desa tersebut dapat selesai dengan baik. Pembagian

kerja sudah cukup merata, karena mendasakan pada tupoksi yang

telah ditetapkan berdasarkan Perda No. 2 Thn 2001. Saat ini Desa

Gerbosari baru memiliki 3 orang staf, yang membantu semua

pamong yang ada di desa tersebut.

380



Desa


menjalankan tugas dan bertanggung jawab sesuai dengan

bidangnya masing-masing. Hubungan dengan pemerintah supra

desa pun, berjalan sebagaimana mestinya.


Setiap bulan yaitu tanggal 25 diadakan rapat koordinasi

pamong desa yang terdiri dari Lurah, Carik, Kabag-kabag, sampai

dengan Kepala Dukuh se Desa Gerbosari. Rapat ini dilakukan

setelah rakor di tingkat kecamatan (tiap tanggal 17), karena

menunggu informasi hasil rakor di kematan untuk disampaikan

kepada semua aparat desa. Rakor ditingkat desa dilakukan untuk



a. Informasi yang perlu disampaikan kepada Kapala Dukuh




Langkah-langkah yang ditempuh untuk rakorbang. Masing-

masing Kabag mempersiapkan bahan untuk dibicarakan dalam

rapat koordinasi. Sedangkan intensitasnya, rapat koordinasi

tingkat desa sebulan sekali, bahan yang harus disiapkan antara

lain, laporan pelaksanaan tugas yang telah selesai dikerjakan, dan



koordinasi tingkat kecamatan sebulan sekali, bahan yang

dipersiapkan adalah rencana kerja usulan desa, evaluasi program

kerja, persoalan-persoalan yang muncul di desa dll. Sedangkan

381


ditingkat kabupaten sebulan sekali diadakan rakorbang, yang

membahas berbagai program kerja yang telah lalu, terutama

program yang memperoleh bantuan APBD, (seperti semen, aspal),

serta usulan-usulan pembangunan desa.

6.Pengawasan


Pengawasan internal dilakukan oleh; Dilakukan oleh BPD

menanyakan langsung kepada warga masyarakat tentang

program-program pembangunan yang telah diputuskan untuk

dilaksanakan. Sedangkan untuk pengawasan yang langsung

menyangkut pamong dilakukan BPD dengan cara cheking

pelaksanaan tugas dari masing-masing pamong. Pengawasn

eksternal dilakukan oleh BAWASDA melalui pemeriksaan

keuangan desa setiap 3 tahun sekali, dengan cara datang ke

desa sewaktu-waktu tidak ada pemberihatuan terlebih dahulu.

Dengan dilakukannya pengawasan ternyata berdampak pada

perbaikan kinerja aparat desa antar lain, pamong merasa

termotivasi untuk lebih teliti dan hati-hati dalam melaksanakan

tugas dan fungsinya.


Cara pengisian pamong Desa Gerbosari







382



yang kosong.



KKN. Disamping niatnya ibadah, motivasi Lurah Desa menjadi

pamong karena merasa lebih dekat dengan rakyat dari pada

menjadi pegawai negeri. (guru). Jika dilihat dari segi

penghasilan sebagai pamong, ternyata sangat jauh dari yang

diharapkan. Berbeda halnya dengan Kabag Pembangunan,

motivasi menjadi pamong karena untuk memperoleh pekerjaan

lainnya susah, sehingga dari pada menganggur, mencalonkan

diri menjadi pamong ternyata dapat terpilih. Penempatan

pamong telah sesuai dengan minat dan kemauan masing-masing

personal untuk menduduki jabatan pamong tersebut, karena

saat pengisian jabatan lowongan pamong, personal tersebut

secara suka rela mencalonkan diri sesuai dengan jabatan yang

kosong. Dengan demikian menjabat pamong tersebut aparat

memperoleh pengalaman sesuai dengan bidang tugasnya. Di

Desa Gerbosari sampai saat ini belum pernah terjadi mutasi

antar personal dari masing-masing bagian.

8.Pengembangan SDM


antara lain: Ketika diberlakukan UU 5 thn 79 setiap tahun lurah

dilatih tentang administrasi pem desa. Bahkan lurah Gerbosari

dapat memperoleh prestasi sampai dengan tingkat nasional.

Pernah mewakili temu LMD tingkat nasional tahun 1995 di

Menado. Selama berlakunya UU 22 tahun 99 tidak pernah ada

383


pelatihan. Pelatihan pamong, tentang perpustakaan,

pertanahan, pemerintahan desa dll.

9.Sistem Kompensasi


No Jabatan Luas bengkok01 Lurah 2 Ha02 Carik 1,6 Ha03 Kabag Pemerintahan 1.3 Ha04 Kabag.

Pembangunan1.3 Ha

05 Kabag. Pendapatan 1.3 Ha06 Kabag Kesra 1.3 Ha07 Staf 1 Ha08 Kepala Dukuh (26

orang)1 Ha









TPAPD tersebut diterimakan setiap triwulan dan diambil di

BRI dengan membawa buku rekeningnya masing-masing. Selain

itu untuk menambah penghasilan beberapa pamong desa mencari

pekerjaan sampingan seperti ngojek, tukang batu, buruh,

berdagang makanan dll.


Evaluasi dilakukan oleh BPD melalui LPJ lurah pada tiap tahun.

384


11. Purnatugas




masa kerjanya.

12. Data Pamong

Profil kepegawaian pamong Desa Gerbosari


01 Lurah Desa 58 SLTA02 Carik 48 SMEA03 Kabag. Pemerint. 43 Sarmud04 Kabag. Pembang. 56 SD05 Kabag. Pendapatan 54 Sarmud06 Kabag. Kesra 48 SMEA07 Staf 49 SLTP08 Staf 53 SMP09 Staf 37 SMA10 Dukuh 60 SD11 Dukuh 63 SLTP12 Dukuh 44 SLTP13 Dukuh 51 SLTA14 Dukuh 57 SD15 Dukuh 62 SLTP16 Dukuh 41 SLTA17 Dukuh 37 SLTA18 Dukuh 49 STN19 Dukuh 38 SPG20 Dukuh 47 SGB21 Dukuh 40 SLTA


Kompetensi dari masing-masing personal pamong cukup

baik karena semua dapat melayani kebutuhan masyarakat .

(ngabehi). Pelayanan kepada masyarakat sudah cukup efektif

dan efisien, terutama dengan model kroyokan, setiap keperluan

masyarakat langsung dapat dilayani.

385




penyelenggaraan pemerintahan desa, karena fungsi

pemerintahan desa antara lain adalah memberikan pelayanan.

Dengan demikian pelayanan merupakan faktor utama yang

harus diberikan kepada masyarakat.





antara lain Monografi Desa sudah sampai tahun 2005. Fasilitas

penunjang untuk menjalankan tugas pekerjaan bagi pamong

desa dalam proses pelayanan sudah cukup lengkap. Dalam

menjalankan tugas hariannya pamong telah menempati ruang

kerja, yang masing-masing berada pada ruangan yang terpisah

dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana kerja yang ada.

Desa Gerbosari memiliki inventaris sebuah sepeda motor yang

dibeli dengan menggunakan Dana Bantuan Desa Rp 3 juta dan

PAD Rp.3 juta. Desa juga memperoleh bantuan inventaris

sepeda motor dari pem kab. untuk menunjang kelancaran

pelaksanaan tugas. Untuk meningkatkan motivasi kerja setiap

aparat yang bertugas keluar disediakan uang transport, ke

propinsi sebesar Rp. 20.000, ke kabupaten sebesar Rp. 15.000

dan tugas ke dukuh-dukuh sebesar Rp. 5.000. Setiap tahun

pamong, pengurus LPMD dan BPD memperoleh pakaian

seragam, yang pengadaannya menggunakan dana APBDes.


386



representasi rakyat dapat diterima dengan mulus, hal ini

menunjukkan kinerja pamong baik.

387

BAB III - 2. Organisasi & Manajemen

Documents