BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KORPORASI SEBAGAI … BAB II.pdf · Contohnya adalah PPh (pajak penghasilan) dan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). 2) Pajak Tidak langsung adalah pajak yang

1

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KORPORASI

SEBAGAI WAJIB PAJAK

2.1 Pengertian Pajak, Wajib Pajak dan Korporasi

Dalam kehidupan manusia, manusia merupakan mahluk sosial yang

saling membutuhkan dan selalu berhubungan. Manusia tidak dapat hidup

sendirian, selalu berkelompok, berkeluarga. Dalam keluarga, manusia selalu

berusaha untuk senantiasa memenuhi segala kebutuhannya sendiri maupun

keluarganya. Dalam lingkup kehidupannya manusia hidup bersama-sama

dalam masyarakat untuk tataran yang lebih besar akan terwujud ke dalam

suatu wadah yaitu Negara. Negara sebagai suatu organisasi membutuhkan

sarana prasarana untuk mendukung kelangsungan hidup rakyat beserta

Negara itu sendiri, yang dapat diperoleh melalui peran serta masyarakat

secara bersama-sama dalam berbagai bentuk. Salah satu diantaranya adalah

pajak.

Pasal 23 ayat (2) UUD RI 1945 ditentukan bahwa : “ segala pajak

untuk kegunaan kas Negara berdasarkan undang-undang”. Berdasarkan

perintah Pasal 23 UUD RI 1945, PJA Adriani dalam Simon Nahak menulis

bahwa “Pajak adalah pungutan oleh pemerintah dengan paksaan yuridis,

untuk mendapatkan alat penutup bagi pengeluaran-pengeluaran umum tanpa

adanya jasa timbal khusus terhadapnya.”1

1 Simon Nahak, 2014, Op-Cit, hal.6.

2

Menurut PJA Adriani, pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat

dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut

peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang

langsung dapat ditunjuk, dan yang digunakan adalah untuk membiayai

pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk

menyelenggarakan pemerintahan. H. Rochmat Soemitro menulis bahwa:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang

yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi),

yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar

pengeluaran umum.2 Soeparman Soemahamidjaja menulis bahwa: “Pajak

adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa

berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-

barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”. 3

Pendapat para ahli hukum pajak tersebut menunjukkan bahwa

Wajib Pajak sebagai Pembayar Pajak kepada negara tidak mendapatkan

imbalan secara langsung karena uang yang dibayarkan adalah sebagai

pendapatan penerimaan negara untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, maka

diperlukan pembaharuan dalam Undang-Undang perpajakan yang

berorientasi pada pendapatan sebesar-besarnya bagi penerimaan negara.

Dari berbagai difinisi yang dikemukakan oleh para sarjana tersebut dapat

dikatakan adanya beberapa ciri atau karakteristik pajak yaitu :

2 Sri Pudyatmoko Y, Op-Cit, hal. 87

3 Sri Pudyatmoko Ibid

3

1) Pajak dipungut berdasarkan adanya undang-undang ataupun peraturan

pelaksanaanya;

2) Terhadap pembayaran pajak tidak ada tegen prestasi yang dapat

ditunjukkan secara langsung;

3) Pemungutannya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah sehingga ada istilah pajak pusat dan pajak daerah;

4) Hasil pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran

pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan,

dan apabila terdapat kelebihan maka sisanya digunakan untuk public

investment;

5) Disamping mempunyai fungsi sebagai alat untuk memasukkan dana dari

rakyat ke dalam kas Negara (fungsi budgeter), pajak juga mempunyai

fungsi yang lain, yakni fungsi mengatur.

Jenis-jenis pajak menurut Direktorat Jenderal Pajak Indonesia

dibedakan menjadi :

1. Berdasarkan pihak yang menanggung :

1) Pajak langsung adalah pajak yang pembayarannya dimana harus

ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat atau tidak bisa

dialihkan kepada pihak lain.

Contohnya adalah PPh (pajak penghasilan) dan PBB (Pajak Bumi

dan Bangunan).

2) Pajak Tidak langsung adalah pajak yang pembayarannya dapat

dialihkan kepada pihak lain.

4

Contohnya adalah Pajak penjualan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN),

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn-BM), Bea Materai dan

cukai.

2. Berdasarkan pihak yang memungut :

1) Pajak Negara adalah pajak yang di pungut oleh pemerintah pusat.

Pajak pusat merupakan sumber penerimaan Negara Indonesia.

Contohnya adalah PPh (pajak penghasilan), PPN (Pajak

pertambahan nilai), Pajak barang Mewah.

2) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah Daerah.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah

daerah. Contohnya adalah pajak tontonan, pajak reklame, Pajak

Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Berdasarkan sifatnya :

1) Pajak subjektif adalah pajak yang memperhatikan kondisi Wajib

Pajak itu sendiri. Contohnya PPh.

2) Pajak Objektif adalah pajak yang dinilai berdasarkan objektifitasnya

dan tanpa memperhatikan keadaan Wajib Pajak. Contohnya PPN.

Kejahatan di bidang perpajakan berada dalam aspek kehidupan

berbangsa dan bernegara, maka pengertiannya dapat ditinjau dari aspek

yuridis, sosiologis, dan filosofis. Ketiga aspek tersebut perlu dicermati.

Kejahatan dibidang perpajakan sangat terkait dengan penerapan hukum

pajak agar semua pihak yang terkait dapat mentaati ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan.

5

Secara yuridis, kejahatan di bidang perpajakan menunjukkan bahwa

kejahatan itu merupakan substansi hukum pajak karena terlanggarnya

kaidah hukum pajak. Secara sosiologis, kejahatan dibidang perpajakan telah

memperlihatkan suatu keadaan nyata yang terjadi dalam masyarakat sebagai

bentuk aktivitas pegawai pajak, wajib pajak, pejabat pajak, atau pihak lain.

Secara filosofis, tersirat makna bahwa telah terjadi perubahan-perubahan

nilai dalam masyarakat ketika suatu aktivitas perpajakan dilaksanakan

sebagai bentuk peran serta dalam berbangsa dan bernegara.

Kejahatan di bidang perpajakan dapat merupakan melakukan

perbuatan atau tidak melakukan perbuatan yang memenuhi ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan. Pada hakikatnya, ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan dikategorikan sebagai kaidah

hukum pajak yang menjadi koridor untuk berbuat atau tidak berbuat.

Dengan demikian, melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan di

bidang perpajakan tergolong sebagai kejahatan di bidang perpajakan ketika

memenuhi rumusan kaidah hukum pajak.

Melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan sebagai

bentuk kejahatan di bidang perpajakan memerlukan uraian analisis yang

mendasar sehingga mudah dipahami secara prinsipil. Pertama, melakukan

perbuatan tetapi bertentangan dengan kaidah hukum pajak, sehingga

dikategorikan sebagai kejahatan di bidang perpajakan. Misalnya wajib pajak

melakukan perbuatan berupa menyampaikan surat pemberitahuan tetapi

substansinya tidak benar, tidak lengkap, tidak jelas, atau tidak

6

ditandatangani. Kedua, tidak melakukan perbuatan, tetapi memenuhi

rumusan kaidah hukum pajak, sehingga dikategorikan sebagai melakukan

kejahatan di bidang perpajakan. Misalnya, wajib pajak tidak membayar

pajak untuk suatu saat atau masa pajak bagi tiap-tiap jenis pajak.4

Ketika kejahatan di bidang perpajakan telah memenuhi unsur-unsur

delik pajak, berarti pelaku kejahatan wajib dikenakan sanksi pidana

sebagaimana ditentukan dalam kaidah hukum pajak. Apabila ditelusuri

sanksi pidana sebagai suatu ancaman hukuman yang ditujukan kepada

pelaku kejahatan yang memenuhi rumusan kaidah hukum pajak, hanya

berupa hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda. Ketiga

jenis hukuman ini berada pada tataran hukuman pokok. Dalam arti, ketika

ditelusuri ancaman hukuman yang boleh dikenakan kepada pelaku kejahatan

di bidang perpajakan, ternyata tidak mengaitkan hukuman tambahan

sebagaimana dikenal dalam Pasal 10 KUHP yaitu ;

1. Pidana Pokok, terdiri dari :

a. Pidana mati;

b. Pidana penjara;

c. Pidana kurungan; dan

d. Denda.

2. Pidana Tambahan, terdiri dari :

a. Pencabutan hak-hak tertentu;

b. Perampasan barang-barang tertentu; dan

4 Muhammad Djafar Saidi dan Eka Merdekawati Djafar, 2012, Kejahatan Di Bidang

Perpajakan”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.3-4.

7

c. Pengumuman putusan hakim.

Dalam bidang pajak dikenal beberapa pihak yang saling

berhubungan yaitu salah satunya adalah Wajib Pajak.

Pasal 1 angka 2 UU Perpajakan secara tegas menentukan bahwa : “wajib

pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak,

pemotongan pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan”.

Wajib pajak adalah subjek pajak yang telah memenuhi syarat

objektif, selain juga syarat subjektif. Syarat objektif adalah syarat yang

berkaitan dengan sasaran pengenaan pajak (objek pajak). Sedangkan syarat

subyektif adalah syarat yang melekat pada diri wajib pajak yang

bersangkutan seperti misalnya lahir di Indonesia, berdomisili di Indonesia,

berkedudukan atau didirikan di Indonesia, atau jika tidak tinggal dan

berkedudukan di Indonesia, maka memiliki kekayaan atau memperoleh

kekayaan dari Indonesia.

Pada hakikatnya wajib pajak tidak boleh terlepas dari konteks

perorangan agar tetap dalam kedudukannya sebagai orang pribadi.

Sementara badan sebagi wajib pajak, dapat berupa badan tidak berstatus

badan hukum dan badan yang berstatus badan hukum, baik yang tunduk

pada hukum privat maupun yang tunduk pada hukum publik.

Frank Gilders menyatakan wajib pajak merupakan subjek hukum

yang harus memiliki kepatuhan dalam hal sebagai wajib pajak :

8

“…..subject only to the limitations expressed in the constitutions the power

with respect to taxationwas plenary and absolute, unlimited, as to amouths,

as to subjects, as to objects, as to conditions, as to machinery, so that the

Parliament has, prima facie, power to tax whom a chooses, power to exempt

whom it chooses, power to impose such conditions as to liability or as

toexemption as it chooses…..”5

Wajib pajak pada hakekatnya adalah subjek hukum yang wajib

mentaati hukum pajak. Wajib pajak berdasarkan pasal 1 angka 2 UU

Perpajakan terdiri dari :

1) Pembayar pajak;

2) Pemotong pajak; dan

3) Pemungut pajak.

Wajib pajak berdasarkan pasal 1 angka 2 UU Perpajakan merupakan wajib

pajak dalam arti normatif. Akan tetapi, bila dikaji secara keilmuan dalam

bidang hukum pajak ternyata ketiganya terdapat perbedaan secara prinsipil.

Pembayar pajak sebagai wajib pajak berada dalam tataran

kebenaran karena telah memenuhi syarat-syarat subjektif dan syarat-syarat

objektif. Sementara itu, pemotong pajak dan pemungut pajak tidak boleh

dikategorikan sebagai wajib pajak karena syarat-syarat objektif tidak

terpenuhi. Pajak yang dipotong atau dipungut tidak boleh dikategorikan

sebagai objek pajak yang dimiliki, melainkan adalah pajak dari pihak-pihak

yang dikenakan pemotongan pajak atau pemungutan pajak. Pemotong pajak

5 Frank Gilders, 2004, Understanding Taxation Law (An Interactive Approach), Second

Edition, LexisNexis Butterworths, Australia, page 9.

9

atau pemungut pajak adalah tepat kalau dimasukkan ke dalam kategori

sebagai petugas pajak bukan merupakan wajib pajak.6

Wajib Pajak dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

a. Wajib Pajak Orang Pribadi

Adalah mereka yang telah mempunyai penghasilan diatas Penghasilan

Tidak Kena Pajak (PTKP) dimana batasan PTKP telah ditentukan oleh

undang-undang pajak penghasilan.

b. Wajib Pajak Badan

Adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan

baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha

yang meliputi Perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan

lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah

dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi,

dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,

organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk

badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha

tetap.

Batasan pengertian atau definisi korporasi, erat kaitannya dengan

masalah dalam bidang hukum perdata. Sebab pengertian korporasi

merupakan terminologi yang berhubungan dengan istilah Badan Hukum

(rechtpersoon), dan Badan Hukum itu merupakan terminologi yang erat

kaitannya dengan bidang hukum perdata.

6 Muhammad Djafar Saidi dan Eka Merdekawati Djafar, 2012, Kejahatan di Bidang

Perpajakan, ed. 1, Cet. Ke 2, Jakarta, Rajawali Pers, hal. 34.

10

Secara etimologi kata korporasi (Belanda : corpratie, Inggris : corporation,

Jerman : corporation), berasal dari kata “corporation” dalam bahasa Latin.

Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhiran “tio”, maka

“corporatio” sebagai kata benda, berasal dari kata kerja “corporare” yang

banyak dipakai oleh orang pada abad pertengahan atau sesudah itu.

Corporare sendiri berasal dari kata “corpus” (Indonesia=badan), yang

berarti badan atau membadankan. Dengan demikian, corporation itu berarti

hasil dari pekerjaan membadankan, dengan perkataan lain badan yang

dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai

lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.7

Satjipto Rahardjo, memaknai korporasi sebagai suatu badan hasil

ciptaan hukum. Badan yang diciptakannya itu seperti dikemukakan

sebelumnya, selain orang pribadi, badan atau badan hukum atau korporasi

juga merupakan wajib pajak. Dewasa ini dalam pergaulan hukum dan

kepustakaan, istilah Badan Hukum terdiri, dari “corpus” yaitu struktur

fisiknya dan ke dalamya hukum memasukkan unsur animus yang membuat

badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena itu Badan Hukum itu

merupakan ciptaan hukum maka kecuali penciptaannya, kematiannyapun

juga ditetapkan oleh hukum.8

Menurut Subekti dan Tjitrosudibyo yang dimaksud dengan corporatie atau

korporasi adalah satu perseroan yang merupakan badan hukum.

Adapun menurut Yan Pramadya Puspa, korporasi adalah :

7 Muladi dan Dwidja Priyatno, 2014, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Ed. Revisi,

Cet. 4, Kencana, Jakarta, hal. 23. 8 Satjipto Rahardjo, 1986, Ilmu Hukum, alumni, Bandung, hal. 110.

11

“suatu perseroan yang merupakan badan hukum; korporasi atau perseroan

disini yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh

hukum diperlakukan seperti seorang manusia (personal) ialah sebagai

pengemban (atau pemilik) hak dan kewajiban memiliki hak menggugat

ataupun digugat di muka pengadilan. Contoh badan hukum itu adalah PT,

bahkan Negara juga merupakan badan hukum.9

Menurut Rudi Prasetyo dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, kata korporasi

merupakan sebutan yang lazim dipergunakan dikalangan pakar hukum

pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam hukum lain, khususnya bidang

hukum perdata, sebagai badan hukum, atau yang dalam bahasa Belanda

disebut sebagai rechtpersoon, persona moralis (Latin), legal persons

(Inggris). 10

Menurut Wirjono Prodjodikoro, korporasi adalah suatu perkumpulan orang,

dalam korporsi biasanya yang mempunyai kepentingan adalah orang-orang

yang merupakan anggota korporasi itu, anggota manapun mempunyai

kekuasaan dalam peraturan korporasi berupa rapat anggota sebagai alat

kekuasaan yang tertinggi dalam peraturan korporasi.11

Pengertian korporasi sebagaimana tercantum dalam Black’s Law

Dictionary, diartikan sebagai :

“an entity (usually a business) having authority under law to act as a single

person distinct from the share holders who own it and having right to issue

stock and exist indefinitely, a group or uccession of persons established in

accordance with legal rules into a legal or juristic person that has legal

personality distinct from the natural person who make it up, exists

indefinitely apart from them, and has the legal powers that is constitution

gives it.12

9 Yan Pramadya Puspa, 1977, Kamus Hukum, CV Aneka, Semarang, hal. 257. 10 Muladi dan Dwidja Priyatno, Op-Cit, hal. 27. 11 Chidir Ali, Op-cit, hal. 47. 12 Henry Campbell Black, 1990, Black’s Law Dictionary, Sixth Edition, St. Paul, Minn,

West Publishing Co, page 339

12

Badan Hukum adalah badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang)

menjadi pendukung hak yang tidak berjiwa atau lebih tepatnya lagi bukan

manusia. Badan Hukum sebagai gejala kemasyarakatan adalah suatu gejala

riil, merupakan fakta benar-benar, dalam pergaulan hukum, biarpun tidak

berwujud manusia atau benda. Penting bagi pergaulan hukum ialah hal

Badan Hukum itu mempunyai kekayaan (vermogen) yang sama sekali

terpisah dari kekayaan anggotanya, yaitu dalam hal badan hukum itu berupa

korporasi. Hak dan kewajiban badan hukum sama sekali terpisah dari hak

dan kewajiban anggotanya. Badan Hukum menjamin kontinuitas.

Logemann: bestendigheid (hak-kewajiban sesatu penjelmaan korporasi atau

yayasan), walaupun pengurus penjelmaan itu selalu diganti. Badan Hukum

sebagai pendukung hak dan kewajiban, tetap ada, diteruskan, sedangkan

pengurusnya, yang menjadi wakil kontinuitas itu, dapat berganti-ganti.13

Menurut Subekti dalam Chidir Ali, menyatakan bahwa Badan

Hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat

memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti manusia, serta memiliki

kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.14

Menurut R Rochmat Soemitro dalam Chidir Ali mengemukakan,

Badan Hukum pada pokoknya adalah ialah suatu badan yang dapat

mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang pribadi.15

Menurut Frank E Hagan, korporasi adalah :

13 Chidir Ali, Op-cit, hal. 20-21 14 Chidir Ali, Ibid, hal 19 15 Chidir Ali, Ibid

13

“organizational crème refers to crème committed on behalf of a legatimate

organization. Corporate crime is a and crème is a type of organizational

crème committed in free enterprise economy and thus involves criminal

activity on behalf of and for the benefit of private bussiness or

corporation.”16

Dari uraian tersebut diatas adapun unsur-unsur dari Badan Hukum

adalah :

1) perkumpulan orang (organisasi);

2) dapat melakukan perbuatan hukum (rechtshandeling) dalam hubungan-

hubungan hukum (rechtsbetrekking);

3) mempunyai harta kekayaan sendiri;

4) mempunyai pengurus;

5) mempunyai hak dan kewajiban;

6) dapat digugat atau menggugat di depan Pengadilan.

2.2 Pembagian Badan Hukum

Korporasi merupakan istilah lain dari Badan Hukum. Badan

Hukum di Indonesia dapat digolongkan menurut macamnya, jenis, dan

sifatnya.

1) Pembagian Badan hukum Menurut Macamnya :

a. Badan Hukum Orisinil (murni, asli), contohnya Negara.

b. Badan Hukum yang tidak orisinil (tidak murni, tidak asli) yaitu

badan hukum yang berwujud sebagai perkumpulan berdasarkan

ketentuan pasal 1653 KUH Perdata.

16 Frank E Hagan, 1986, Introduction to Criminology Theoris, Methods, and Criminal

Behavior, Chicago USA, page 128.

14

2) Pembagian Badan Hukum Menurut Jenisnya;

a. Badan Hukum Publik

Suatu Badan Hukum di Indonesia yang merupakan badan hukum

publik adalah Negara. Dalam lapangan hukum perdata,

penyelenggaraan badan hukum publik masih merupakan persoalan

yang harus ditentukan apakah berdasarkan hukum adat atau

KUHPerdata. Badan hukum publik meliputi badan hukum publik

yang mempunyai teritorial dan badan hukum publik yang tidak

mempunyai teritorial. Badan hukum publik yang mempunyai

teritorial pada umumnya harus memperhatikan kepentingan mereka

yang di wilayahnya. Sedangkan badan hukum publik yang tidak

mempunyai teritorial adalah suatu badan hukum yang dibentuk oleh

yang berwajib hanya untuk tujuan tertentu saja.

b. Badan Hukum Privat

Hal yang penting dalam badan hukum keperdataan yaitu badan-

badan hukum yang terjadi atau didirikan atas pernyataan kehendak

dari orang secara perorangan. Disamping itu, badan hukum publik

pun dapat juga mendirikan suatu badan hukum privat.

3) Pembagian Badan Hukum Menurut Sifatnya; Menurut sifatnya, badan

hukum itu ada dua macam, yaitu korporasi (corporatie) dan yayasan

(stichting). Korporasi dan yayasan adalah badan hukum; badan hukum

bagi hukum. Hukum adalah suatu hubungan yang para pihak-pihaknya

mempunyai titik-titik peralihan di dalam subjek dan objek. Hubungan

15

antara subjek hukum dengan subjek hukum yang lain mengenai benda,

dan bukan hubungan antara benda dengan benda. Oleh karena itu

korporasi dan yayasan adalah subjek hukum, subjek hukum dalam

hubungan hukum sebagai pembawa hak dan kewajiban-kewajiban

hukum.17 Berikut ini beberapa macam bentuk badan hukum :

1) Perusahaan perseorangan adalah badan usaha yang kepemilikannya

dimiliki oleh satu orang. Individu dapat membuat badan usaha

perseorangan tanpa izin dan tata cara tertentu. Semua orang bebas

membuat bisnis personal tanpa adanya batasan untuk

mendirikannya. Pada umumnya perusahaan perseorangan bermodal

kecil, terbatasnya jenis serta jumlah produksi, memiliki tenaga

kerja/buruh yang sedikit dan penggunaan alat produksi teknologi

sederhana. Ciri dan sifat dari perusahaan perseorangan :

- Relatif mudah didirikan dan dibubarkan;

- Tanggungjawab tidak terbatas dan bisa melibatkan harta pribadi;

- Tidak ada pajak, yang ada adalah pungutan dan retribusi;

- Seluruh keuntungan dinikmati sendiri;

- Sulit mengatur roda perusahaan karena diatur sendiri;

- Keuntungan yang kecil yang terkadang harus mengorbankan

penghasilan yang lebih besar;

- Sewaktu-waktu dapat dipindahtangankan.

17 Setiyono, 2009, Kejahatan Korporasi, Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban

Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia, Ed. 2, Cetakan Keempat, Malang, Bayumedia

Publishing, hal. 7.

16

2) Perusahaan / Badan Usaha Persekutuan adalah badan usaha yang

dimiliki oleh dua orang atau lebih yang secara bersama-sama

bekerjasama untuk mencapai tujuan bisnis. Yang termasuk dalam

badan usaha persekutuan adalah firma dan persekutuan komanditer

(CV). Untuk mendirikan badan usaha persekutuan membutuhkan

izin khusus pada instansi pemerintah yang terkait :

a. Firma adalah suatu bentuk persekutuan bisnis yang terdiri dari

dua orang atau lebih dengan nama bersama yang

tanggungjawabnya terbagi rata tidak terbatas pada setiap

pemiliknya.

Ciri dan sifat Firma :

- Apabila terdapat hutang tak terbayar, maka setiap pemilik

wajib melunasi dengan harta pribadi;

- Setiap anggota firma memiliki hak untuk menjadi pemimpin;

- Seorang anggota tidak berhak memasukkan anggota baru

tanpa seizin anggota yang lainnya;

- Keanggotaan firma melekat dan berlaku seumur hidup

- Seorang anggota mempunyai hak untuk membubarkan firma;

- Pendiriannya tidak memerlukan akte pendirian;

- Mudah memperoleh kredit usaha.

b. Persekutuan komanditer (CV) adalah suatu bentuk badan usaha

bisnis yang didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih

untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang

17

berbeda-beda di antara anggotanya. Satu pihak dalam CV

mengelola usaha secara aktif yang melibatkan harta pribadi dan

pihak lainnya hanya menyertakan modal saja tanpa harus

melibatkan harta pribadi ketika terjadi krisis finansial. Yang aktif

mengurus perusahaan CV disebut sekutu aktif, dan yang hanya

menyetorkan modal disebut sekutu pasif.

Ciri dan sifat CV :

- Sulit untuk menarik modal yang sudah disetor;

- Modal besar karena didirikan banyak pihak;

- Mudah mendapat kredit pinjaman;

- Ada anggota aktif yang memiliki tanggungjawab tidak

terbatas dan ada yang pasif tinggal menunggu keuntungan;

- Relatif mudah untuk didirikan;

- Kelangsungan hidup perusahaan CV tidak menentu.

3) Perseroan Terbatas / PT / Korporasi adalah organisasi bisnis yang

memiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh minimal dua orang

dengan tanggungjawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa

melibatkan harta kekayaan pribadi atau perseorangan yang ada di

dalamnya. Di dalam PT pemilik modal tidak harus memimpin

perusahaan, karena dapat menunjuk orang lain di luar pemilik modal

untuk menjadi pimpinan. Untuk mendirikan PT dibutuhkan sejumlah

modal minimal dalam jumlah tertentu dan berbagai persyaratan

lainnya.

18

Ciri dan sifat PT :

- Kewajiban terbatas pada modal tanpa melibatkan harta pribadi;

- Modal dan ukuran perusahaan besar;

- Kelangsungan hidup perusahaan PT ada di tangan pemilik saham;

- Dapat dipimpin oleh orang yang tidak memiliki saham;

- Kepemilikan mudah berpindah tangan;

- Mudah mencari tenaga kerja;

- Keuntungan dibagikan kepada pemilik modal/saham dalam bentuk

deviden;

- Kekuatan dewan direksi lebih besar daripada kekuatan pemegang

saham ;

- Sulit untuk membubarkan PT;

- Pajak berganda pada pajak penghasilan / pph dan pajak deviden;

- Tanggungjawab sosial dan lingkungan, dan memiliki hak dan

kewajiban.

Memang peraturan hukum memperlakukan sama, hubungan hukum

antara manusia dengan badan hukum, antara badan hukum dengan badan

hukum lainnya, seperti hubungan antara manusia dengan manusia. Hukum

tidak membedakan, tidak pula membuat peraturan khusus bagi hubungan

tertentu, dimana badan hukum menjadi pihak atau pihak-pihaknya.

Badan hukum mempunyai kepentingan (interest) sendiri sebagaimana

ada pada manusia. Kepetingannya dilindungi hukum, dan dilengkapi dengan

suatu aksi, jika kepentingan itu diganggu. Dalam mempertahankan

19

kepentingan itu, badan hukum itu sendiri yang tampil didalam proses

persidangan.18

Pembagian badan hukum (korporasi) yang demikian ini mempunyai arti

penting dalam pertanggungjawaban pidana dari badan hukum (korporasi)

yang bersangkutan, misalnya pertanggungjawaban korporasi publik berbeda

dengan pertanggungjawaban korporasi privat.19

2.3 Kewajiban Korporasi di Bidang Perpajakan

Beberapa pasal dalam UU Perpajakan mengatakan bahwa

korporasi mempunyai sejumlah kewajiban perpajakan. Kewajiban

perpajakan sebagai kewajiban kepada negara idealnya akan menempatkan

seorang wajib pajak untuk mengutamakan kewajibannya daripada

menuntut hak-haknya. Kewajiban perpajakan memang harus diletakkan

pada segi kepentingan negara. Kepentingan negara disini berhubungan erat

dengan tujuan dan fungsi kewajiban membayar pajak yaitu untuk

menunjang penerimaan negara bagi pembiayaan dan kelangsungan

pembangunan. Adapun kewajiban Wajib Pajak yang harus dipenuhi

berdasarkan UU Perpajakan adalah :

1. Kewajiban Mendaftarkan Diri. Setiap Wajib Pajak, wajib

mendaftarkan diri pada Kantor Jenderal Pajak dalam wilayah tempat

Wajib Pajak tinggal, dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib

Pajak (NPWP);

18 Setiyono, Ibid 19 Sutiyono, Ibid.

20

2. Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT, menandatangani dan kemudian

menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak setempat,

dengan batas waktu 20 hari setelah akhir masa pajak untuk SPT Masa

dan 3 bulan setelah akhir tahun pajak untuk SPT Tahunan;

3. Kewajiban mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar. Wajib

Pajak diwajibkan mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar,

lengkap, dan jelas, dan menandatanganinya, dengan ketentuan apabila

Wajib Pajak adalah badan. SPT harus ditandatangani oleh pengurus

atau Direksi. Sedangkan jika SPT ditandangani oleh orang lain harus

dilampiri surat kuasa khusus;

4. Kewajiban menyetor Pajak di Kas Negara. Wajib Pajak, wajib

membayar atau menyetor pajak yang terutang di kas negara melalui

kantor pos dan atau bank Badan Usaha Milik Negara atau bank Badan

Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran yang lain yang

ditetapkan oleh Menteri Keuangan;

5. Kewajiban membayar pajak berdasarkan Perundang-undangan.

Kewajiban lain dari Wajib Pajak yang terutang berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak

menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Hal ini dapat

dilakukan oleh Wajib Pajak yang telah menghitung, dan membayar

besarnya pajak yang terutang secara benar berdasarkan ketentuan

21

peraturan perundang-undangan perpajakan, serta melaporkan dalam

surat pemberitahuan;

6. Kewajiban menyelenggarakan pembukuan dan/atau pencatatan. Wajib

Pajak Badan diwajibkan menyelenggarakan pembukuan atau

pencatatan yang menyajikan keterangan-keterangan yang cukup untuk

dijadikan dasar pengenaan pajak;

7. Kewajiban mentaati pemeriksaan pajak. Apabila Wajib Pajak diperiksa

dalam rangka pemeriksaan pajak, maka wajib memperlihatkan dan

atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya

dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang

diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek

yang terutang pajak, memberikan kesempatan untuk memasuki tempat

atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna

kelancaran pemeriksaan, serta memberikan keterangan yang

diperlukan.

Melihat beberapa kewajiban yang telah disebutkan, dapat dikatakan

bahwa tanggungjawab pemenuhan kewajiban perpajakan terletak

sepenuhnya pada diri Wajib Pajak dan bukan aparat pajak. Hal ini

menunjukkan bahwa Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk

menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang

terutang (self assessment). Ketentuan di bidang perpajakan merupakan

landasan dan pedoman dalam pelaksanaan administrasi pemungutan pajak

bagi aparatur perpajakan dan bagi Wajib Pajak sendiri, yang berisi aturan

22

dasar dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Undang-Undang Nomor

36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133), pada

Pasal 21 ayat (1) mengatur kewajiban pajak, yaitu kewajiban melakukan

pemotongan pajak.

Kewajiban ini sebenarnya bukan merupakan kewajiban langsung

dari Wajib Pajak tetapi kewajiban pihak tertentu yang terkait, Pihak-pihak

itu misalnya pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, badan dana

pensiun, dan sebagainya. Pihak-pihak yang berkewajiban itu melakukan

pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan denga pekerjaan jasa, atau

kegiatan lain dan penyetorannya ke kas negara. Kewajiban perpajakan

yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang

Perubahan Keempat atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8

Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak

Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor

150), membebankan kewajiban tersebut kepada pengusaha dan/atau

pengusaha kena pajak sebagai Wajib Pajak. Berbagai kewajiban dari

pengusaha kena pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun

2009 adalah :

1) Kewajiban melaporkan usahanya ke Dirjen Pajak. Pengusaha yang

berdasarkan ketentuan perpajakan dikenakan pajak, wajib melaporkan

usahanya kepada Dirjen Pajak ditempat pengusaha itu bertempat

23

tinggal atau berkedudukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha

Kena Pajak dalam jangka waktu yang ditentukan, dan wajib

memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang. (Pasal 3 ayat (1));

2) Kewajiban membuat faktur pajak. Pengusaha Kena Pajak mempunyai

kewajiban membuat faktur pajak pada saat penyerahan Barang Kena

Pajak atau Jasa Kena Pajak (Pasal 13). Tujuannya adalah karena faktur

pajak adalah merupakan bukti yang menjadi sarana mekanisme

pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai;

3) Kewajiban melaporkan perhitungan pajak. Pengusaha Kena Pajak

wajib melaporkan perhitungan-perhitungan pajak kepada Direktorat

Jenderal Pajak (Pasal 9 dan Pasal 10). Pajak yang dimaksud adalah

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

yang terutang.

2.4 Kerugian Yang Diderita Negara Akibat Tindak Pidana Perpajakan

Pasal 11 ayat (3) dan penjelasan UU No. 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara menentukan bahwa :

“Pendapatan Negara terdiri atas penerimaan pajak, peneriman bukan pajak,

dan hibah”.

Untuk penerimaan Negara tentang penerimaan Negara Bukan

Pajak menentukan bahwa :

“Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan pusat yang

tidak berasal dari penerimaan Perpajakan”.

24

Kerugian Negara, diatur pada Pasal 1 ayat (22) UU No. 1 Tahun

2004 tentang Perbendaharaan Negara, menentukan bahwa:

“kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang

nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik

sengaja maupun lalai”.

Kerugian Negara dapat dihitung akibat perbutan melawan hukum

baik karena kelalaian maupun kesengajaan, yang berasal dari pungutan

Negara yang tidak dibayar atau tidak disetor kepada kas Negara oleh pelaku

tindak pidana di bidang perpajakan.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 38 UU No. 28 Tahun 2007

tetang Perubahan Ketiga Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun

1983, bahwa : “setiap orang karena kealpaannya :

a. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan;

b. Menyampaikan surat pemberitahuan tetapi isinya tidak benar atau tidak

lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar.

Bentuk pelanggaran yang lain juga diatur dalam Pasal 39 ayat (1),

bahwa :

Setiap orang dengan sengaja :

a. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau

tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena

Pajak;

b. Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib

Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;

c. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan;

d. Menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya

tidak benar atau tidak lengkap;

e. Menolak untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam

pasal 29;

f. Memperlihatkan pembukuan pencatatan, atau dokumen lain yang palsu

atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan yang

sebenarnya;

25

g. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak

memperilihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen

lain;

h. Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar

pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil

pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau

diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (11); atau

i. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga

dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara……”

Sedangkan, pasal 39 ayat (3) menyatakan bahwa :

“setiap orang yang melakukan pencobaan untuk melaksanakan Tindak

Pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa Nomor Pokok Wajib

Pajak atau pengukuhan pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau

keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d, dalam rangka mengajukan permohonan

restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak,…..”

Pasal 39 A huruf a dan b menentukan :

Setiap orang yang dengan sengaja :

a. Menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan

pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak

berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau

b. Menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha

Kena Pajak.

Tindakan kelalaian dan kesengajaan tersebut mengakibatkan

Negara tidak dapat memungut uang tersebut sesuai ketentuan Undang-

Undang Perpajakan diatas, sehingga berdampak negatif karena penerimaan

Negara menjadi berkurang, dimana pendapatan Negara bersumber dari pajak

dan perekonomian Negara. Pada akhirnya, pelaksanaan pembangunan

nasional yang ditujukan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi

terhambat.