BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI, TABUNGAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PT. TASPEN (PERSERO) 2.1 Asuransi 2.1.1 Pengertian asuransi Perasuransian adalah istilah hukum (legal term) yang dipakai dalam perundang-undanngan dan perusahaan perasuransian. Istilah perasuransian berasal dari kata “asuransi” yang berarti pertanggungan atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian. 19 Apabila kata “asuransi” diberi imbuhan per-an, maka muncul istilah “perasuransian”, yang berarti segala usaha yang berkenaan dengan asuransi. Istilah asuransi adalah serapan dari istilah assurantie (Belanda), assurance (Inggris) banyak dipakai, baik dalam kegiatan bisnis maupun pendidikan hukum di perguruan tinggi hukum sebagai sinonim. 20 H. M. N. Poerwosutjipto, memberikan definisi asuransi adalah sebagai berikut. Suatu perjanjian timbal balik antara penanggung dengan penutup asuransi, dimana penanggung mengikatkan diri untuk mengganti kerugian dan atau membayar sejumlah uang atau santunan yang ditetapkan pada waktu penutupan perjanjian, kepada penutup asuransi atau orang lain yang ditunjuk, pada waktu terjadinya evenemen, sedangkan penutup asuransi mengikatkan diri untuk membayar uang premi. 21 19 Abdulkadir Muhammad, 2006. Hukum Asuransi Indonesia, Cet. IV, Citra Aditya Bakti, Bandung (selanjutnya disebut Abdulkadir Muhammad I), h.6 20 Abdulkadir Muhammad, 1978. Pokok-Pokok Hukum Pertanggungan, Cet. I, Alumni, Bandung (selanjutnya disingkat Abdulkadir Muhammad II), h.6 21 H.M.N. Poerwosutjipto, opcit. h.10 18
23
Embed
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI, TABUNGAN … II.pdfdengan pengertian asuransi menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian definisi maupun
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI, TABUNGAN ASURANSI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PT. TASPEN (PERSERO)
2.1 Asuransi
2.1.1 Pengertian asuransi
Perasuransian adalah istilah hukum (legal term) yang dipakai dalam
perundang-undanngan dan perusahaan perasuransian. Istilah perasuransian berasal
dari kata “asuransi” yang berarti pertanggungan atau perlindungan atas suatu
objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian.19 Apabila kata
“asuransi” diberi imbuhan per-an, maka muncul istilah “perasuransian”, yang
berarti segala usaha yang berkenaan dengan asuransi. Istilah asuransi adalah
serapan dari istilah assurantie (Belanda), assurance (Inggris) banyak dipakai, baik
dalam kegiatan bisnis maupun pendidikan hukum di perguruan tinggi hukum
sebagai sinonim.20
H. M. N. Poerwosutjipto, memberikan definisi asuransi adalah sebagai
berikut.
Suatu perjanjian timbal balik antara penanggung dengan penutup asuransi, dimana penanggung mengikatkan diri untuk mengganti kerugian dan atau membayar sejumlah uang atau santunan yang ditetapkan pada waktu penutupan perjanjian, kepada penutup asuransi atau orang lain yang ditunjuk, pada waktu terjadinya evenemen, sedangkan penutup asuransi mengikatkan diri untuk membayar uang premi.21
19Abdulkadir Muhammad, 2006. Hukum Asuransi Indonesia, Cet. IV, Citra Aditya Bakti, Bandung (selanjutnya disebut Abdulkadir Muhammad I), h.6 20Abdulkadir Muhammad, 1978. Pokok-Pokok Hukum Pertanggungan, Cet. I, Alumni, Bandung (selanjutnya disingkat Abdulkadir Muhammad II), h.6 21H.M.N. Poerwosutjipto, opcit. h.10
18
19
Menurut pendapat Wirjono Projodikoro, menjelaskan asuransi sebagai berikut.
dalam suatu asuransi terlibat dua pihak, yaitu satu sanggup menanggung atau menjamin bahwa pihak lain akan mendapat penggantian suatu kerugian, yang mungkin akan ia derita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu terjadi atau semula belum dapat ditentukan saat terjadinya. Suatu kontraprestasi dari pertanggungan ini, pihak yang ditanggungkan itu diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menanggung, apabila kemudian ternyata peristiwa yang dimaksudkan akan terjadi. 22
C.S.T Kansil memberikan definsi mengenai risiko adalah suatu ketidaktentuan
yang berarti kemungkinan terjadinya suatu kerugian dimasa yang akan datang,
jadi asuransi menjadikan suatu ketidakpastian menjadi suatu kepastian yaitu
dalam hal terjadi kerugian, maka akan memperoleh ganti rugi.23
Dari definisi para sarjana yang diberikan mengenai pengertian asuransi
tersebut diketahui bahwa inti dari tujuan asuransi adalah mengalihkan risiko dari
tertanggung yang mempunyai kepentingan terhadap obyek asuransi kepada
penanggung yang timbul akibat adanya bahaya terhadap harta kekayaan atau
terhadap jiwanya kepada penanggung dengan melakukan kewajiban
membayarkan premi dan berhak mendapat pembayaran atas kerugian yang
diderita oleh tertanggung.
Pengertian asuransi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
(KUHD), dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dinyatakan
bahwa asuransi adalah :
“suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan dirinya
kepada seorang tertanggung dengan menerima kerugian atau kehilangan
22Wirjono Projodikoro, opcit. h. 1 23 C.S.T. Kansil, 2002 , Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. h.178
20
keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu
peristiwa tidak tertentu”.
Sedangkan pengertian asuransi dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2
Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian merumuskan :
perjanjian antara dua pihak atau lebih, yaitu pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul akibat suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.
Bila ditelaah lebih lanjut pengertian asuransi dalam pasal 246 KUHD, hanya
mencakup bidang asuransi kerugian tidak termasuk ke dalam asuransi jiwa,
karena KUHD memandang jiwa manusia bukanlah harta kekayaan berbeda
dengan pengertian asuransi menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No 2
Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian definisi maupun ruang lingkupnya
lebih luas, disamping mengatur asuransi kerugian juga meliputi asuransi jiwa. Hal
itu terlihat jelas pada rumusan kata-kata : “… atau untuk memberikan suatu
pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang
dipertanggung jawabkan”. Walaupun demikian rumusan asuransi dari pasal 246
KUHD berlaku secara umum.
Berdasarkan perundang-undangan yang terbaru mengenai perasuransian,
dimuat ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014
Tentang Perasruansian merumuskan :
asuransi adalah perjannjian dua belah pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerima premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:
21
a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
Dari pengertian asuransi dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2014 Tentang
Perasuransian bila dibandingkan dengan pengertian asuransi dalam Pasal 246
KUHD dan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No 2 Tahun 1992, definisi yang
diberikan lebih jelas dikarenakan dalam rumusannya lebih menyempurnakan dari
undang-undang sebelumnya. Akan tetapi dapat disimpulkan bahwa asuransi
adalah suatu alat untuk mengurangi risiko yang melekat di dalam kehidupan
tertanggung kepada penanggung yang menerima premi asuransi, untuk
memberikan pembayaran maupun penggantian kepada tertanggung akibat risiko
ataupun kergian yang diderita oleh tertanggung dengan manfaat yang besarnya
telah ditetapkan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
Dari ketentuan Pasal 246 KUHD, Pasal 1 Undang-Undang No.2 Tahun 1992
Tentang Usaha Perasuransian dan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang N0 40 Tahun
2014 Tentang Perasuransian, dapat disebutkan bahwa terdapat beberapa unsur dari
asuransi, yaitu :
1. Asuransi adalah suatu perjanjian;
2. Premi merupakan prasyarat perjanjian;
3. Penanggung akan memberikan pergantian kepada tertanggung, dan
4. Kemungkinan terjadinya peristiwa tak tertentu atau peristiwa yang tidak pasti.
22
Asuransi sebagai suatu perjanjian atau perikatan sebagaimana perjanjian
lainnya yang tunduk kepada Hukum Perikatan. Hukum Perikatan tersebut termuat
dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan.
Perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi di antara dua orang atau lebih,
yang terletak di dalam harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas
prestasi dan pihak yang lainnya wajib memenuhi prestasi itu.24
2.1.2 Jenis-jenis asuransi
Jenis-jenis Asuransi menurut Pasal 247 KUHD, yaitu :
a. asuransi terhadap bahaya kebakaran ;
b. asuransi bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian yang belum
dipanen ;
c. asuransi terhadap jiwa, satu atau beberapa orang ;
d. asuransi terhadap bahaya laut, dan
e. asuransi terhadap bahaya yang mengancam pengangkutan di darat, di
sungai dan di perairan pedalaman.
Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang
Perasuransian bahwa ruang lingkup usaha perasuransian mencakup :
1. Perusahaan asuransi umum hanya dapat menyelenggarakan : a. Usaha Asuransi Umum, termasuk lini usaha asuransi kesehatan dan
lini usaha asuransi kecelakaan diri; dan b. Usaha Reasuransi untuk risiko Perusahaan Umum lain.
2. Perusahaan asuransi jiwa hanya dapat menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa termasuk lini anuitas, lini usaha asuransi kesehatan, dan lini usaha asuransi kecelakaan diri,
3. Perusahaan reasuransi hanya dapat menyelenggarakan Usaha Reasuransi.
24Subekti, 1993. Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Bandung, h.7
23
Di samping pembagian jenis-jenis asuransi diatas, pembagian asuransi
menurut ilmu pengetahuan dijabarkan sebagai berikut.
1. Asuransi kerugian
Asuransi kerugian adalah suatu asuransi atau pertanggungan dimana
penanggung mengikatkan diri untuk melakukan prestasi dalam bentuk mengganti
kerugian sepanjang ada kerugian yang timbul. Dari jenis-jenis asuransi yang
disebutkan dalam Pasal 247 KUHD yang termasuk dalam asuransi kerugian antara
lain :
a. Asuransi kebakaran adalah asuransi yang menjamin penggantian kerugian
yang diderita sebagai akibat kebakaran.
b. Asuransi terhadap bahaya yang mengancam hasil pertanian yang belum
dipanen yaitu asuransi yang menjamin penggantian kerugian yang diderita
akibat adanya bahaya yang mengancam hasil pertanian yang belum
dipanen.
c. Asuransi terhadap bahaya laut yaitu asuransi yang menjamin penggantian
kerugian yang diderita atas barang-barang yang ada di dalam
pengangkutan atau pengiriman lewat laut.
d. Asuransi terhadap bahaya yang mengancam pengangkutan perairan di
pedalaman yaitu asuransi yang menjamin penggantian kerugian yang
diderita atau pengiriman melalui perairan pedalaman.
2. Asuransi sejumlah uang
Asuransi sejumlah uang merupakan suatu pertanggungan yang penanggung
berjanji akan membayar sejumlah uang yang jumlahnya sudah ditentukan
24
sebelumnya tanpa disandarkan pada suatu kerugian tertentu. Penentuan jumlah
uang yang harus dibayarkan oleh ppenanggung pada tertanggung diserahkan
sepenuhnya atas kesepakatan kedua belah pihak.25
Pembagian asuransi berdasarkan persesuaian kehendak dapat dibagi menjadi
dua yaitu sebagaimana diuraikan dibawah ini.
1. Asuransi sukarela ( free voluntary insurance )
Para pihak dalam jenis asuransi ini di dalam mengadakan perjanjian bebas
atau tidak ada paksaan dari pihak luar atau pihak lawan. Penanggung
secara sukarela dengan persetujuan nya sendiri mengikatkan diri untuk
memikul risiko, sedang pihak tertanggung juga dengan sukarela membayar
premi sebagai imbalan memperlihatkan resikonya kepada pidak
penanggung. Jenis asuransi ini memang merupakan salah satu usaha untuk
mencari keuntungan, oleh sebab itu asuransi ini juga disebut commercial
insurance.
2. Asuransi wajib ( compulsary insurance )
Asuransi ini ada unsur paksaan bagi pihak tertanggung karena diwajibkan
oleh suatu peraturan, pihak yang mewajibkan ini ialah pihak pemerintah.
Tetapi tidak selalu dimonopoli oleh pemerintah sebab bisa saja pemerintah
menunjuk badan swasta sebagai penanggung. Tujuan pemerintah
mewajibkan masuk asuransi ini dengan pertimbangan melindungi dari
bahaya yang akan menimpanya.atau dengan perkataan lain untuk
25Made Puri Adyani Sangging, 1995. Hukum Asuransi, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, h. 26
25
memberikan jaminan social sebagai suatu Social Insurance atau
Government Insurance.26
2.1.3 Tujuan asuransi
Pada hakikatnya setiap orang akan selalu mengahadapi suatu risiko baik
terhadap dirinya maupun harta bendanya, yang disebut risiko adalah kewajiban
menanggung atau memikul kerugian sebagai akibat suatu peristiwa diluar
kesalahannya yang menimpa diri atau benda yang menjadi miliknya. Persoalan
risiko ini berpangkal pada terjadinya suatu peristiwa diluar kesalahan salah satu
pihak yang telah mengadakan perjanjian. Sehingga yang menjadi tujuan asuransi
adalah sebgai tujuan ganti rugi.
Tujuan asuransi jiwa sebagaimana dikutip oleh H. Abbas Salim yaitu :
1. Dari segi masyarakat umumnya (social)
Asuransi jiwa bisa memberikan keuntungan-keuntungan tertentu terhadap
individu maupun masyrakat, yaitu :
a. Mententramkan kepala keluarga, dalam arti memberi jaminan penghasilan,
pendidikan apabila kepalan keluarga tersebut meninggal dunia.
b. Dengan membeli polis asuransi jiwa dapat digunakan sebagai alat untuk
menabung (saving). Pada umunya pendapatan per capita dari masyarakat
masih sangat rendah, karena dalam praktek terlihat bahwa keinginan
masyarakat untuk membeli asuransi jiwa sangat sedikit.
c. Sebagai sumber penghasilan (earning power).
26Emmy Pangaribuan Simanjuntak, op.cit. h.5
26
d. Tujuan lain asuransi jiwa ialah untuk pengobatan dan menjamin kepada
keturunan andaikata yang mengasuransikan tidak mampu untuk mendidik
anak-anaknya (beasiswa/pendidikan).
2. Dari segi pemerintah/publik
Perusahaan asuransi jiwa di Negara ini yang besar operasinya, umumnya
kepunyaan pemerintah. Perusahaan asuransi merupakan suatu lenbaga
keuangan yang memberikan fasilitas untuk pembiayaan yang dapat
dipergunakan dalam tahap pembangunan ekonomi Indonesia. Berdasarkan
pada Undang-Undang No. 19 Tahun 1960 Tentang Perusahaan Negara,
tenyata bahwa sumbangan lembaga asuransi terhadap pembangunan ekonomi
ialah :
1. Sebagai alat pembentukan modal (capital formation).
2. Lembaga penabung (saving).
Jadi dapat dikatakan bahwa, tujuan perusahaan asuransi jiwa adalah
untuk turut membangun ekonomi nasional di bidang perasuransian jiwa sesuai
dengan Repelita, dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketentraman
serta kesenangan bekerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan
makmur materiil dan spiritual.27
2.1.4 Klaim dalam perjanjian asuransi
Klaim adalah suatu tuntutan atas suatu hak, yang timbul karena
persyaratan dalam perjanjian yang ditentukan sebelumnya telah dipenuhi.
Sedangkan klaim asuransi jiwa adalah suatu tuntutan dari pihak tertanggung yang
27H. Abbas Salim, 1995, Dasar-Dasar Asuransi, Tarsito, Bandung, h.26
27
ditunnjuk kepada pihak asuransi, atas sejumlah Uang Pertanggungan (UP) atau
Nilai tunai yang timbul karena syarat-syarat dalam perjanjian asuransinya telah
dipenuhi.
Penyebab terjadinya klaim yaitu :
1. Tertanggung meninggal dunia.
2. Pemegang polis menghentikan pembayaran preminya dan memutuskan
perjanjian asuransinya pada saat polisnya sudah mempunyai nilai tunai.
3. Perjanjian asuransi sudah berakhir dengan jangka waktu yang tercantum
dalam polis dan kewajiban pemegang polis dalam keadaan lapse tetapi
telah mempunyai nilai tunai (habis kontrak bebas premi).
4. Tertanggung mendapat kecelakaan.
5. Tertanggung karena suatu penyakit perlu di opname atau rawat jalan.
Macam-macam klaim yaitu :
1. Klaim meninggal dunia
Timbul jika tertanggung atau peserta yang tercantum dalam polis
meninggal dunia, sedangkan polisnya dalam keadaan berlaku.
2. Klaim penebusan
Timbul jika polis sudah mempunyai nilai tunai, sedangkan pemegang polis
memutuskan perjanjian asuransinya.
3. Klaim habis kontrak
Timbul jika waktu perjanjian asuransi sudah berakhir, sedangkan polisnya
dalam keadaan inforce ( premi telah dibayar sampai jangka waktu
kontrak).
28
4. Klaim kecelakaan
Timbul akibat tertanggiung mendapat kecelakaan dan polisnya masih
dalam keadaan inforce.
5. Klaim (Asuransi Rawat Inap dan Pembedahan) + Rawat Jalan
Timbul akibat peserta menderita suatu penyakit dan perlu diopname atau
cukup hanya dengan rawat jalan.
2.2 Tabungan Asuransi Pegawai Negeri Sipil
2.2.1 Pengertian tabungan asuransi pegawai negeri sipil.
Di Indonesia, asuransi sosial merupakan salah satu dari beberapa jenis
asuransi yang umumnya relatif masih baru dibandingkan dengan jenis asuransi
lainnya.28 Hal ini disebabkan timbulnya asuransi sosial berbeda latar belakangnya
dengan asuransi yang lain, dimana asuransi sosial justru timbul karena adanya
suatu kebutuhan masyarakat akan terselenggaranya suatu jaminan sosial. Jadi,
karena adanya suatu kebutuhan masyarakat dalam perkembangannya dimana
suatu jaminan sosial itu sudah merupakan suatu hal yang demikian mendesak dan
tidak dapat ditunda.
Bagi pemerintah Indonesia usaha-usaha untuk mningkatkan kesejahteraan
Pegawai Negeri Sipil adalah sangat penting, karena Pegawai Negeri Sipil sebagai
alat Negara dan abdi Negara serta abdi masyarakat mempunyai potensi yang dapat
menentukan kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional sehingga dianggap
28Djoko Prakoso, op.cit. h.338
29
perlu untuk selalu dibina kesejahteraannya agar dapat dipelihara dan
dikembangkan daya cipta, daya guna dan hasil gunanya.29
Usaha pembinaan kesejahteraan dimaksud berupa jaminan sosial yang
merupakan perlindungan kesejahteraan masyarakat yang diselenggarakan atau
dibina oleh pemerintah untuk menjaga dan meningkatkan taraf hidup rakyat, yang
dalam hal ini berwujud asuransi sosial.
Pada dasarnya asuransi sosial hampir sama dengan asuransi pada umunya,
tetapi harus ada satu unsur lagi ialah adanya unsur wajib, sehingga unsur asuransi
sosial itu adalah :
a. Penanggung, biasanya suatu organisasi dibawah wewenang Pemerintah;
b. Tertanggung, biasanya masyarakat luas anggota/golongan masyarakat
tertentu;
c. Risiko, suatu kerugian yang sudah diatur dan ditentukan terlebih dahulu;
d. Wajib, berdasarkan suatu ketentuan undang-undang atau peraturan lain.
Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil, yaitu suatu program asuransi yang
membeikan jaminan keuangan bagi peserta pada waktu mencapai pensiun ataupun
bagi ahli warisnya pada waktu peserta meninggal dunia sebelum mencapai
pensiun.30
Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil atau sering disebut Dana Tabungan dan
Asuransi Pegawai Negeri Sipil adalah suatu asuransi semacam asuransi dwiguna
yang memberikan jaminan pada saat seseorang itu pensiun maupun membayarkan
haknya kepada ahli warisnya bilamana peserta itu meningggal dunia. Kemudian