TUGAS UNDANG-UNDANG DAN REGULASI FARMASI DI APOTEK NAMA KELOMPOK : 1. LIA FAUZIAH 2. MARTHA ZELVIANA JUZTIA 3. MERRY MEGAWATI 4. MUHAMMAD AMRU S. 5. NADIA SAPTARINA 6. SAYUTI 7. TRIASIH HARDIYANTI FAKULTAS FARMASI DAN SAINS PROGRAM STUDI PROFESIAPOTEKER
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
TUGAS
UNDANG-UNDANG DAN REGULASI FARMASI
DI APOTEK
NAMA KELOMPOK :
1. LIA FAUZIAH2. MARTHA ZELVIANA JUZTIA3. MERRY MEGAWATI4. MUHAMMAD AMRU S.5. NADIA SAPTARINA6. SAYUTI7. TRIASIH HARDIYANTI
FAKULTAS FARMASI DAN SAINS
PROGRAM STUDI PROFESIAPOTEKER
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF DR. HAMKA
2015
BAB I
PENDAHULAN
1.1 Latar Belakang
Tugas dan fungsi apotek dari waktu ke waktu mengalami pergeseran
seiring dengan perkembangan di segenap aspek yang lain. Pada masa lalu apotek
lebih terkonsentrasi pada fungsi penyediaan obat (product oriented). Yaitu
bagaimana menyediakan obat yang bermutu dan aman bagi masyarakat. Pada
masa itu aktivitas peracikan obat sangat mendominasi. Karena formula produk
yang dibuat industri farmasi masih terbatas, apotek menyediakan berbagai bahan
baku untuk keperluan peracikan yang diresepkan oleh dokter.
Kemajuan teknologi dan maraknya industri farmasi telah membuat
produk-produk obat baru bermunculan setiap tahunnya. Formula-formula resep
yang dahulu harus diracik, kini sudah banyak diproduksi oleh industri. Aktifitas
peracikan di apotekpun mulai berkurang. Ditambah dengan fenomena semakin
banyaknya lulusan apoteker, maka orientasi apotekpun berubah. Dari product
oriented, kini bergeser kepada patient oriented. Yaitu pelayanan kefarmasian yang
berorientasi kepada pasien.
Kini perhatian lebih tertuju pada bagaimana pasien mendapatkan manfaat
yang sebesar-besarnya dari obat, dan terhindar dari bahaya-bahaya penggunaaan
obat. Aspek-aspek yang dinilai penting dalam pelayanan kefarmasien berorientasi
pasien adalah ketepatan dalam pemilihan dan penyediaan obat, informasi obat,
kepatuhan pasien, monitoring efek samping obat, dan evaluasi penggunaan obat
pada pasien. Salah satu institusi penting dalam pelayanan kesehatan kepada
masyarakat adalah apotek. Gambaran umum masyarakat mengenai fungsi apotek
barangkali masih sebatas bahwa apotek bertugas menyiapkan resep dan menjual
obat-obatan. Lebih dari itu tampaknya hanya sebagian kecil masyarakat yang
mengetahuinya. Persepsi tersebut menjadikan pasien tidak banyak mengerti akan
hak-haknya terhadap pelayanan kefarmasian di apotek.
Ketidaktahuan pasien akan hak-haknya bisa membuat proses terapi menjadi
tidak optimal. Pelayanan kesehatan kepada pasien akan berjalan efektif bila terjadi
perimbangan kesadaran dan kepemahaman antara penyedia layanan dengan pihak
pasien atau konsumen. Penyedia layanan berkewajiban mematuhi standar
kerja/profesi, di sisi yang lain masyarakat perlu sadar akan hak-haknya.
Ketidakberdayaan salah satu pihak akan cenderung memunculkan dominasi pihak
lain.
1.2 Rumusan Masalah
1. Apakah hak dan kewajiban produsen/penyedia sediaan dan
pekerjaan/pelayanan kefarmasian di apotek?
2. Apakan Untuk mengetahui kewajiban konsumen terkait di apotek?
3. Apakah Untuk mengetahui bentuk pelnggaran dn sanksi pelanggaran di
apotek?
1.3 Tujuan Masalah
1. Untuk mengetahui hak dan kewajiban produsen/penyedia sediaan dan
pekerjaan/pelyanan kefarmasian.
2. Untuk mengetahui kewajiban konsumen terkait di apotek.
3. Untuk mengetahui bentuk pelnggaran dn sanksi pelanggaran di apotek
BAB II
ISI
2.1 Pengertian Apotek
Apotek menurut PP No. 51 Tahun 2009 adalah sarana pelayanan
kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker.
Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu
Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi
atau penyaluranan obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep
dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat
dan obat tradisional.
Berbeda dengan usaha-usaha bisnis murni, apotek adalah tempat
pengabdian profesi apoteker atau sering juga disebut farmasis. Profesi ini
dibekali dengan keilmuan dibidang obat dan memiliki kode etik yang
harus dipatuhi. Hanya apoteker yang berhak memimpin pengelolaan
apotek, karena sebagaimana kita tahu bahwa obat adalah sebuah produk
yang fungsinya bagaikan pisau bedah, tidak hanya membawa berkah,
namun juga bisa membawa bencana bisa salah menggunakannya.
2.2 Hak dan Kewajiaban Produsen/penyedia sediaan dan
pekerjaan/pelayanan Kefarmasian di Apotek.
Pengertian Apoteker adalah Berdasarkan Keputusan Menteri
Kesehatan RI No. 1027/Menkes/SK/IX/2004, Apoteker adalah sarjana
farmasi yang telah lulus pendidikan profesi dan telah mengucapkan
sumpah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai apoteker.
1. Ijazah apoteker telah terdaftar di Departemen Kesehatan
2. Telah mengucapkan sumpah/janji sebagai apoteker
3. Memiliki Surat Izin Kerja dari Menteri Kesehatan (SIK)
4. Sehat fisik dan mental untuk melaksanakan tugas sebagai
apoteker
5. Tidak bekerja di perusahaan farmasi atau apotek lain
Dalam pengelolaan apotek, apoteker senantiasa harus memiliki kemampuan
menyediakan dan memberikan pelayanan yang baik, mengambil keputusan yang
tepat, kemampuan berkomunikasi antar profesi, menempatkan diri sebagai
pimpinan, kemampuan mengelola sumber daya manusia secara efektif, selalu
sabar sepanjang karier, dan membantu member pendidikan dan memberi peluang
untuk meningkatkan pengetahuan.
Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya
tergantung kepada kita sendiri.Kewajiban adalah sesuatu yg dilakukan dengan
tanggung jawab.Hak dan kewajiban dapat timbul dari adanya suatu perjanjian
yang dibuat para pihak ataupun yang telah ditentukan oleh undang-undang. Suatu
perjanjian yang dibuat oleh para pihak, akan menimbulkan suatu perikatan, yang
mana perikatan merupakan isi dari suatu perjanjian. Jadi, perikatan yang telah
dilaksanakan para pihak dalan suatu perjanjian, memberikan tuntutan pemenuhan
hak dan kewajiban terhadap pelaksanakan isi dari perjanjian.
Adapun hak-hak apoteker sebagai pelaku usaha pelayanan
kefarmasian diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen, yaitu:
o Mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang
beriktikad tidak baik;
o Melakukan pembelaan diri yang sepatutnya di dalam penyelesaian
hukum sengketa konsumen;
o Rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa
kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/ atau jasa yang
diperdagangkan;
o Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
lainnya.
Kewajiban-kewajiban apoteker sebagai pelaku usaha pelayanan
kefarmasian diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen, yaitu:
o Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
o Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai
kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa serta memberikan
penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
o Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur
serta tidak diskriminatif;
o Menjamin mutu barang dan/ atau jasa yang diproduksi dan
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/
atau jasa yang berlaku;
o Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan
mencoba barang dan/ atau jasa tertentu serta memberikan jaminan
atas barang yang dibuat dan/ atau diperdagangkan;
o Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian atas
kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang
dan/ atau jasa yang diperdagangkan; Selain itu, sebagai pelayanan
kefarmasian kewajiban apoteker juga diatur dalam Pasal 15.
Dalam menjalankan profesinya, Apoteker atau farmasis di apotek
diwajibkan mematuhi standar kompetensinya. Standar kompetensi farmasis di
apotek yang erat kaitannya dengan pelayanan kepada pasien atau konsumen
adalah:
1. Memberikan pelayanan obat kepada pasien atas permintaan dari dokter,
dokter gigi, atau dokter hewan baik verbal maupun non verbal. Dalam
melayani resep, farmasis memastikan ketepatan resep dari aspek