BAB II TINJAUAN TEORI A. Partai Politika-research.upi.edu/operator/upload/s_ppk_044308_chapture2.pdf · Pengertian Partai Politik ... meskipun terorganisasi secara sederhana, ...

13

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Partai Politik

1. Pengertian Partai Politik

Berdasarkan teori yang telah banyak diterima secara luas, Sudijono

Sastroatmodjo (1995 : 116) menyebutkan bahwa infrastruktur politik terdiri atas

komponen-komponen:

1. Partai politik (Political Party), 2. Kelompok kepentingan (Interest group), 3. Kelompok penekan (Pressure group), 4. Media komunikasi politik (Political communication media), 5. Tokoh politik (Political figure),

Jadi, partai politik (parpol) merupakan salah satu bagian dari sistem politik yang

ada dalam suatu negara. Parpol merupakan salah satu infrastruktur politik, yaitu

struktur politik kemasyarakatan yang memiliki peran cukup penting dalam arah

kebijakan politik.

Partai politik maupun infrastruktur politik yang lain sama-sama memiliki

kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintahan. Tetapi ada pembeda yang

membedakan partai politik dengan infrastruktur politik yang lain. Salah satunya

adalah partai politik merupakan organisasi resmi yang bisa menjadi peserta dalam

pemilihan umum.

Banyak batasan atau definisi yang diberikan oleh para ahli terhadap partai

politik. Carl J Friedrich (Budiardjo, 1993 : 161) mendefinisikan parpol sebagai :

Sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut dan mempertahankan pengawasan terhadap pemerintahan bagi

14

pimpinan partainya dan berdasarkan pengawasan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun material

Definisi tersebut menekankan bahwa tujuan dari partai politik adalah

merebut dan mempertahankan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan. Hal ini

bisa dilakukan dengan cara menempatkan orang-orangnya dalam parlemen yang

terlebih dahulu harus berusaha memenangkan pemilihan umum. Definisi tersebut

sejalan dengan pendapat dari Roger H. Soltau (Budiardjo, 1993 : 161), yang

mengatakan bahwa

Partai politik terdiri dari sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang memakai kekuasaan memilih bertujuan mengawasi pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.

Dalam perkembangan studinya, definisi konsep partai politik mengalami

perubahan dalam setiap jaman, sehingga tidak ada definisi tunggal yang bisa

diterima secara universal di seluruh dunia tentang konsep partai politik. Tetapi

secara prinsipil, menurut Joseph Schumpeter (Faturohman dan Sobari, 2004 :

113), definisi partai politik memiliki kesamaan dalam hal tujuan umum (general

aim), yaitu, “ The first and foremost aim of each political party is to prevail over

the others in order to get into power or to stay in it” . Jadi, menurutnya dalam

setiap definisi partai politik akan mengandung kekuasaan sebagai tujuan umum

pada setiap partai politik di manapun.

Beberapa definisi tentang partai politik dari para ahli, ternyata

memperkuat gagasan dari Joseph Schumpter. Mari kita lihat beberapa contoh

definisi yang memperkuat pendapat tersebut.

• Sigmund Neumann (Budiardjo, 1993 : 162)

15

Partai poitik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.

• Leon D. Epstein (Faturohman dan Sobari, 2004 : 113)

Setiap kelompok-kelompok, meskipun terorganisasi secara sederhana, yang bertujuan untuk mendapatkan jabatan publik dalam pemerintahan, dengan identitas-identitas tertentu.

Neumann dan Epstein memberikan definisi tentang partai politik

menggunakan redaksi yang berbeda. Tetapi dari dua definisi yang berlainan

tersebut dapat kita ambil pokok persamaannya, yaitu partai politik merupakan

organisasi atau kelompok manusia yang memiliki tujuan merebut kekuasaan.

Sedangkan Austin Raney (Faturohman dan Sobari, 2004 : 113) membuat

karakteristik-karakteristik fundamental yang setidaknya dimiliki oleh organisasi

partai politik, yaitu :

1. They are groups of people ─ whom labels, are generally applied by both themselves and others (Berwujud kelompok-kelompok masyarakat yang beridentitas)

2. Some of people are organized, ─ that is, they deliberately act together to achieve party goals (Terdiri dari beberapa orang yang terorganisasi, yang dengan sengaja bertindak bersama-sama untuk mencapai tujuan-tujuan partai)

3. The larger society recognizes as legitimate the right of parties to organize and promote their causes (Masyarakat mengakui partai politik memiliki legitimasi berupa hak-hak untuk mengorganisasikan dan mengembangkan diri mereka)

4. In some of their goal ─ promoting activities, parties work through the mechanisms of representatif government (Beberapa tujuannya diantaranya, mengembnagkan aktivitas- aktivitas, partai bekerja melalui mekanisme “pemerintahan yang mencerminkan pilihan rakyat”.

5. A key activity of parties is thus selecting candidates for elective publik office (Aktivitas inti partai politik adalah menyeleksi kandidat untuk jabatan publik.

16

Deden Faturohman dan Wawan Sobari sendiri menilai bahwa lima kriteria

dari Raney tersebut bukan menjadi satu-satunya indikator untuk menilai apakah

suatu organisasi dikatakan sebagai partai politik atau bukan. Karena menurut

mereka partai politik dalam konteks yang dimaksud Raney berada dalam satu

iklim implementasi ideologi yang mengakui kekuatan rakyat, artinya rezim yang

berkuasa adalah rezim yang demokratis. Sementara, tidak semua negara memiliki

ideologi dan sistem pemerintahan yang sama.

Dalam konteks partai politik di Indonesia, Undang-undang Nomor 2 Tahun

2008 menyebut partai politik sebagai suatu organisasi yang memiliki tujuan untuk

memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggotanya. Untuk lebih

jelasnya, bisa dilihat pada pasal 1 tentang ketentuan umum yang menyebutkan

partai politik sebagai

… organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Tujuan dan Fungsi Partai Politik

Tujuan dari partai politik di Indonesia tercantum dalam undang-undang.

Pengaturan tujuan ini adalah supaya partai politik di Indonesia yang berjumlah

sangat banyak itu bisa berdiri dan bergerak ke arah yang sama ─ yaitu

mewujudkan bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur ─

walaupun dibungkus dengan ideologi dan flatform yang berbeda. Tujuan dari

partai politik di Indonesia, dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 dibagi menjadi tujuan

khusus dan tujuan umum yang tercantum dalam pasal 10 ayat (1) dan (2), yaitu:

17

(1) Tujuan umum partai politik adalah: a. mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila

dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan

d. mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. (2) Tujuan khusus partai politik adalah:

a. meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;

b. memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan

c. membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sedangkan fungsi partai politik berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh

partai politik, dan dampaknya terhadap sistem politik. Setiap aktivitas partai

politik, terutama partai mayoritas, akan mengalami dampak terhadap struktur dan

fungsi pemerintahan secara proses politik di dalamnya. Sehingga wajar apabila

sarjana-sarjana ilmu politik menaruh perhatian cukup besar terhadap partai politik,

terutama di negara-negara demokratis, dan negara yang sedang mengalami masa

transisi demokrasi.

Keberadaan Partai politik di Indonesia salah satunya diatur oleh UU No. 2

Tahun 2008 tentang partai politik. Undang-undang tersebut mengatur tentang

fungsi dari parpol di Indonesia yang tertuang dalam pasal 11, yaitu :

Pasal 11

(1) Partai politik berfungsi sebagai sarana : a. pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar

menjadi Warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

18

b. penciptaan ikim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;

c. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;

d. partisipasi politik Warga Negara Indonesia; dan e. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui

mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Sudah banyak ahli yang memberikan pendapatnya perihal fungsi partai

politik. Umumnya pendapat mereka saling menguatkan dan melengkapi. Untuk

memudahkan pembahasan mengenai fungsi partai politik, lebih baik kita lihat

pendapat-pendapat dari beberapa ahli.

• Menurut Macridis (Cecep Darmawan, 2008 : 68)

a. Representatif atau perwakilan b. Konvensi dan agregasi c. Integrasi/partisipasi, sosialisasi, atau mobilisasi d. Persuasi e. Represi f. Rekrutmen g. Perumusan kebijakan h. Kontrol terhadap pemerintah

• Menurut Maurice Duverger (Teuku May Rudi, 1992 : 66)

a. Pendidikan politik b. Seleksi Politik c. Penghimpun (kegiatan) politik d. Saluran pernyataan kepentingan e. Pengawasan/pengendalian konflik f. Komunikasi politik

• Menurut Miriam Budiardjo (1993 : 163-164)

a. Sebagai sarana komunikasi politik b. Sebagai sarana sosialisasi politik c. Sebagai sarana rekrutmen politik d. Sebagai sarana pengatur konflik

• Menurut Ramlan Surbakti (1992 : 116 – 121)

19

a. Sosialisasi Politik b. Rekrutmen Politik c. Partisipasi Politik d. Pemandu Kepentingan e. Komunikasi Politik f. Pengendalian Konflik g. Kontrol Politik

Dari beberapa pendapat ahli mengenai fungsi partai politik, terdapat

beberapa fungsi yang tampaknya selalu terkandung, baik secara eksplisit maupun

implisit. Fungsi-fungsi tersebut adalah :

a. Fungsi Rekrutmen Politik

Fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik adalah bahwa partai

politik berperan dalam mempersiapkan calon-calon pemimpin dalam sistem

politik. Partai politik harus mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam

kegiatan politik sebagai anggota partai (Budiardjo, 1993 : 164).

Cecep Darmawan (2003 : 230) menyebutkan bahwa “partai politik

berfungsi sebagai rekrutmen politik artinya mempersiapkan anggota masyarakat

untuk menduduki jabatan-jabatan politik dalam pemerintahan”. Parpol memiliki

peran strategis dalam pengisian jabatan-jabatan politik dalam pemerintahan.

Parpol merekrut anggota masyarakat yang dianggap berbakat untuk menjadi

kadernya, kemudian parpol mempersiapkan kadernya untuk menempati jabatan-

jabatan kepemimpinan dalam suprastruktur politik.

b. Fungsi Pendidikan Politik

20

Partai politik, terutama dalam negara berkembang ─ yang masih

membutuhkan pembentukan karakter warga negara yang kuat, memiliki amanat

yang cukup berat. Mereka dituntut untuk memberikan pendidikan politik kepada

masyarakat yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang melek politik

(political literacy).

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 memberikan amanat kepada partai

politik di Indonesia untuk menjalankan fungsi pendidikan politik. Dalam UU

tersebut pendidikan politik yang dimaksud adalah “… proses pembelajaran dan

pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara”. Partai politik diharapkan mampu untuk

memberikan suatu pendidikan kepada masyarakat dengan cara-cara yang sesuai

dengan kebijakan internal masing-masing supaya masyarakat sadar akan hak-hak

yang bisa ia terima dan kewajiban yang harus ia laksanakan yang nantinya akan

membentuk warga negara yang bertanggungjawab.

c. Fungsi Sosialisasi Politik

Sosialisai politik menurut Miriam Budiardjo (1993 : 163) adalah “proses

melalui mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena

politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada”. Jadi

sosialisasi politik menurutnya adalah proses pembentukan sikap dan orientasi

politik seseorang.

Proses sosialisasi politik ini berlangsung secara terus menerus seumur

hidup yang bisa diperoleh secara sengaja, seperti melalui pendidikan formal,

21

nonformal, dan informal, atau juga secara tidak sengaja seperti pengalaman hidup

sehari-hari (Ramlan Surbakti, 1992 : 117).

Dalam usaha memenangkan pemilu, tentunya partai politik memerlukan

dukungan masyarakat. Untuk itu parpol harus berusaha menciptakan “image”

bahwa mereka adalah partai politik yang layak dipilih masyarakat. Untuk itu

parpol harus menyosialisasikan pesan politik mereka kepada mayarakat.

Berdasarkan segi penyampaian pesan, sosialisai politik menurut Ramlan

Surbakti (1992 : 117) dibagi menjadi dua, yaitu pendidikan politik dan

indoktrinasi politik. Dalam pendidikan politik parpol berusaha menyampaikan

pesan-pesan ─ entah itu berupa simbol, program, visi misi atau yang lainnya ─

terbaiknya dalam berbagai kegiatan yang diharapkan mampu dinilai sendiri

dengan penuh kesadaran oleh masyarakat. Sedangkan indoktrinasi politik

dilakukan ketika partai politik melakukan mobilisasi dan memanipulasi

masyarakat untuk memilih mereka.

d. Fungsi Komunikasi Politik

Fungsi partai politik sebagai sarana komunikasi politik menurut Miriam

Budiardjo (1992 : 163) adalah proses penyampaian pendapat dan aspirasi

masyarakat, yang sebelumnya sudah melewati proses agregasi dan perumusan

kepentingan, kepada pemerintah. Selain itu partai politik pun berperan untuk

memperbincangkan dan menyebarluaskan kebijakan-kebijakan pemerintah kepada

masyarakat. Pendapat itu senada dengan pendapat Kantaprawira (Muhtadi, 2008 :

10) yang menilai bahwa “Komunikasi politik berguna untuk menghubungkan

pikiran politik yang hidup dalam masyarakat, baik pikiran intra golongan, institut,

22

asosiasi, ataupun sektor kehidupan politik masyarakat dengan sektor

pemerintahan”.

Partai politik dalam hal penyampaian pendapat masyarakat kepada

pemerintah harus terlebih dahulu menyerap berbagai kepentingan masyarakat dan

selanjutnya dituangkan menjadi ide-ide, visi dan kebijakan. Kemudian

disampaikan kepada pemerintah dengan harapan ide, visi dan kebijakan tersebut

dapat mempengaruhi atau bahkan dapat menjadi kebijakan kenegaraan (Rully

Chairul Azwar, 2007).

Selain berperan dalam menyampaikan aspirasi masyarakat kepada

pemerintah, partai politik pun berkewajiban menyampaikan kebijakan-kebijakan

ataupun program-program pemerintah kepada masyarakat. Untuk menjalankan

fungsi ini, Ramlan Surbakti (1992 : 120) berpendapat

Partai politik tidak menyampaikan begitu saja segala informasi dari pemerintah kepada masyarakat atau dari masyarakat kepada pemerintah, tetapi merumuskan sedemikian rupa sehingga penerima informasi (komunikan) dapat dengan mudah memahami dan memanfaatkan.

Jadi, segala kebijakan pemerintah yang biasanya diungkapkan dalam

bahasa teknis yang rumit harus dikemas ke dalam bahasa yang sederhana yang

mampu dicerna dengan mudah oleh masyarakat, terutama lapisan bawah.

e. Fungsi Pengatur Konflik

Dalam kehidupan tidak bisa dielakaan terjadinya sebuah konflik. Konflik

disebabkan oleh keberagaman pandangan dari setiap individu manusia atau

kelompok. Dalam negara demokrasi setiap orang memiliki hak untuk

menyampaikan pendapat-pendapatnya yang mungkin antara satu dengan yang

lainnya saling berbeda atau bertolak belakang.

23

Partai politik sebagai salah satu lembaga demokrasi berfungsi untuk

mengendalikan konflik melalui cara berdialog dengan pihak-pihak yang

berkonflik, menampung dan memadukan aspirasi dan permasalahan ke dalam

musyawarah badan perwakilan rakyat untuk mendapatkan penyelesaian berupa

keputusan politik. Oleh kerena itu dibutuhkan kesediaan berkompromi di antara

para wakil rakyat, yang berasal dari partai-partai politik (Ramlan Surbakti, 1992 :

120).

3. Partai Politik pada Pemilu 2009

Pada 7 Juli 2008, Komisi Pemilihan Umum mengumumkan daftar partai

politik yang dinyatakan lolos verifikasi faktual untuk mengikuti Pemilu 2009. 18

di antara 34 partai politik nasional yang diumumkan adalah partai politik baru

yang pertama kalinya mengikuti pemilu. Tetapi berdasarkan putusan Pengadilan

Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta No. 104/VI/2008/PTUN.JKT yang

mengabulkan gugatan 4 partai politik peserta Pemilu 2004 untuk menjadi peserta

Pemilu 2009, KPU menetapkan partai-partai politik tersebut sebagai peserta

Pemilu 2009 sehingga jumlah partai politik yang mengikuti menjadi peserta

Pemilu 2009 berjumlah 38 partai.

Berikut nama 38 partai politik nasional peserta Pemilu Legislatif 2009

beserta nomor urutnya.

Tabel 1 Partai Politik yang akan menjadi peserta pada pemilu 2009

No

urut Nama Partai Politik

1 Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) 2 Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) 3 Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) 4 Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)

24

5 Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 6 Partai Barisan Nasional (Barnas) 7 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) 8 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 9 Partai Amanat Nasional (PAN) 10 Partai Perjuangan Indonesia Baru (PIB) 11 Partai Kedaulatan 12 Partai Persatuan Daerah (PPD) 13 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 14 Partai Pemuda Indonesia (PPI) 15 Partai Nasional Indonesia (PNI) Marhaenisme 16 Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) 17 Partai Karya Perjuangan (PKP) 18 Partai Matahari Bangsa (PMB) 19 Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) 20 Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) 21 Partai Republika Nusantara (Republikan) 22 Partai Pelopor 23 Partai Golongan Karya (Golkar) 24 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 25 Partai Damai Sejahtera (PDS)

26 Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK) Indonesia

27 Partai Bulan Bintang (PBB) 28 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 29 Partai Bintang Reformasi (PBR) 30 Partai Patriot 31 Partai Demokrat (PD) 32 Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) 33 Partai Indonesia Sejahtera (PIS) 34 Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) 41 Partai Merdeka

42 Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI)

43 Partai Serikat Indonesia 44 Partai Buruh

Sumber : KPU

KPU juga mengumumkan enam partai politik lokal di Provinsi Nanggroe

Aceh Darussalam yang berhak mengikuti Pemilu Anggota DPR untuk Daerah

Pemilihan Aceh dan Pemilu Anggota DPRD di Provinsi NAD.

25

B. Pemilihan Umum

1. Pengertian Pemilu

Dalam suatu negara demokrasi rakyat memegang kekuasaan tertinggi,

artinya kedaulatan dalam negara berada di tangan rakyat. Demokrasi yang

dipraktekan di semua negara yang mengaku negara demokratis sudah dapat

dipastikan berupa demokrasi perwakilan, bukan lagi demokrasi langsung yang

pernah dipraktekan pada Negara Yunani Kuno dahulu. Konsekwensi dari sistem

demokrasi perwakilan adalah harus diadakannya pemilihan umum (pemilu) yang

ditujukan untuk memilih para wakil rakyat.

Pemilihan umum adalah suatu keharusan dalam kehidupan negara

demokrasi karena pemilu merupakan pengejawantahan sistem demokrasi. Oleh

karena itu hampir sebagian besar negara di dunia ini menjalankan pemilu. Hal ini

dikarenakan “hampir tidak ada sistem politik yang bersedia menerima cap tidak

demokratis, maka tak ada sistem politik yang tidak menjalankan pemilu, kecuali

sejumlah kecil saja …” (Eef Saefulloh Fatah, 2000 : 116).

Melalui pemilu rakyat memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam

parlemen dan struktur pemerintahan. Dalam berbagai negara, peranan pemilu bisa

beragam, tetapi tujuannya tetap satu yaitu memilih wakil rakyat. Pemilu bisa

digunakan hanya untuk memilih anggota parlemen saja, tetapi pada beberapa

negara, pemilu ditujukan juga untuk memilih para pejabat tinggi negara (Teuku

May Rudi, 2007 : 87).

Dari berbagai praktek pemilu yang telah ada, Eef Saefulloh Fatah (2000 :

117) membagi pemilu menjadi dua tipe, yaitu pemilu sebagai formalitas belaka

26

dan pemilu sebagai alat demokrasi. Pemilu yang hanya dijadikan formalitas

politik adalah pemilu yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak demokratis ─

yang biasanya penuh dengan intervensi dan manipulasi, ia hanya dijadikan suatu

formalitas politik yang sebenarnya bertujuan untuk melanggengkan pemerintahan

yang sedang berkuasa. Hasil dari pemilu ini biasanya sudah dapat diketahui

sebelum pemilu tersebut berlangsung. Sedangkan pemilu sebagai alat demokrasi

adalah sebuah pemilu yang dijalankan secara jujur, bersih, bebas, kompetitif dan

adil.

Adanya praktek pemilu yang hanya merupakan formalitas politik belaka

menjadi suatu indikasi bahwa adanya pemilu tidak berarti suatu negara sudah

melaksanakan demokrasi. Karena pemilu yang dikehendaki demokrasi adalah

pemilu yang jujur, bersih, bebas, kompetitif dan adil. Kalau pemilu hanya sebagai

formalitas, maka suatu negara tersebut dikatakan belum menjalankan demokrasi

secara penuh. Jadi “ada tidaknya pemilu, adalah benar sebagai indikator

kedemokrasian sebuah negara, tetapi kualitas demokrasi sangat ditentukan oleh

proses pemilunya” (Cecep Darmawan, 2003 : 231).

Lebih jauh, Eef Saefulloh Fatah (2000 : 118-119) memberikan syarat bagi

sebuah pemilu yang bisa dikatakan sebagai pemilu yang demokratis, yaitu :

1. Ada pengakuan terhadap hak pilih universal

2. Ada keleluasaan untuk membentuk “tempat penampungan” bagi

pluralitas aspirasi masyarakat pemilih

3. Tersedia mekanisme rekrutmen politik bagi calon wakil rakyat yang

demokratis

27

4. Ada kebebasan bagi pemilih untuk mendiskusikan dan menentukan

pilihan

5. Ada komite atau pemilihan yang independen

6. ada keleluasaan bagi setiap kontestan untuk berkompetisi secara sehat

7. Netralitas birokrasi

Dengan syarat-syarat tersebut pemilu boleh dikatakan sebagai pemilu yang

demokratis karena pelaksanaan kedaulatan rakyat berjalan dengan alami tanpa

adanya manipulasi yang mengakibatkan suara-suara rakyat yang memilih dalam

pemilu menjadi suara yang tidak didasari kesadaran dan kematangan pilihan.

2. Sistem Pemilu

Lijphart (Afan Gaffar, 1999 : 255) mengatakan bahwa dalam ilmu politik,

sistem pemilihan umum diartikan sebagai satu kumpulan metode atau cara warga

masyarakat memilih para wakil mereka. Menurut Lijphart, sistem pemilihan

merupakan sesuatu yang penting dalam sebuah negara demokrasi perwakilan,

karena alasan-alasan sebagai berikut.

Pertama, sistem pemilihan membawa konsekwensi yang sangat besar

terhadap proporsional hasil pemilihan juga terhadap sistem kepartaian, terutama

yang menyangkut banyaknya partai dalam sistem kepartaian. Sistem pemilihan

juga menentukan macam kabinet yang akan dibentuk. Apakah kabinet dibentuk

atas dasar koalisi atau tidak? Demikian juga dengan akuntabilitas pemerintahan,

dan yang tidak kalah pentingnya adalah sistem pemilihan menentukan derajat

keutuhan dan kesatuan partai politik.

28

Kedua, sistem pemilihan merupakan dimensi yang paling mudah diutak-

atik dibandingkan dengan elemen lain dari demokrasi, yaitu apabila seseorang

hendak mengubah wajah demokrasi dalam sebuah negara, misalnya dengan

mengubah sistem pemilihan dari sistem perwakilan berimbang menjadi sistem

distrik.

Sistem pemilihan umum yang ada di dunia ini sangat beragam jenisnya,

tetapi umumnya sistem-sistem pemilihan yang ada tersebut selalu berkutat kepada

dua prinsip pokok, yaitu sistem single-member constituency atau dikenal dengan

sebutan sistem distrik dan sistem multi-member constituency atau sistem

perwakilan berimbang (proporsional).

a. Sistem Single-Member Constituency atau Sistem Distrik

Secara sederhana sistem distrik bisa diartikan sebagai pemilihan satu orang

dalam setiap distrik. Dalam sistem ini setiap kesatuan geografis (yang biasanya

disebut distrik karena kecilnya daerah yang diliputi) mempunyai satu wakil dalam

lembaga perwakilan. Untuk keperluan itu negara dibagi ke dalam sejumlah besar

distrik dan jumlah wakil rakyat dalam lembaga perwakilan rakyat ditentukan oleh

jumlah distrik. Calon yang dalam suatu distrik memperoleh suara terbanyak

berhak memperoleh kursi di lembaga perwakilan rakyat. Sedangkan suara yang

ditujukan kepada calon lain dianggap hilang.

Dalam hal ini tidak ada nomor urut berdasarkan tanda gambar parpol

tertentu. Para calon dinilai secara perorangan oleh para pemilih pada masing-

masing distrik. Tidak pula ada penjumlahan atau penggabungan nilai suara antara

satu distrik dengan distrik yang lain.

29

Sistem distrik ini memiliki berbagai kelemahan jika dibandingkan dengan

sistem lainnya. Miriam Budiardjo (1993 : 177 – 178) menilai bahwa kelemahan

sistem ini yaitu :

1. Sistem ini kurang memperhitungkan adanya partai-partai kecil dan golongan minoritas, apalagi jika golongan ini terpencar dalam beberapa distrik.

2. Sistem ini kurang representatif dalam arti bahwa calon yang kalah dalam suatu distrik, kehilangan suara-suara yang telah mendukungnya. Hal ini berarti ada sejumlah suara yang tidak diperhitungkan sama sekali; dan kalau ada beberapa partai yang mengadu kekuatan, maka jumlah suara yang hilang dapat mencapai jumlah yang besar. Hal ini akan dianggap tidak adil oleh golongan-golongan yang merasa dirugikan.

Sedangkan Teuku May Rudy (2007 : 89 – 90) berpendapat bahwa

kelemahan/kerugian sistem distrik ini adalah :

1. Calon yang terpilih kurang merasa terikat kepada kepentingan parpol yang mengajukannya sebagai calon, karena ia terpilih berdasarkan kemampuan pribadinya menarik simpati rakyat (walaupun faktor kredibilitas dan reputasi parpol ikut membantu keberhasilan calon tersebut)

2. Cara seperti ini kurang memberi kesempatan bagi para calon dan bagi parpol yang hanya didukung oleh kelompok minoritas. Kemungkinan tidak ada kursi bagi parpol kecil dan untuk mewakili kelompok minoritas, karena tidak ada penjumlahan suara baik secara nasional maupun daerah. Jumlah perolehan suara dihitung pada distrik yang bersangkutan

Dari pendapat Miriam Budiardjo dan Teuku May Rudy itu bisa kita lihat

bahwa yang menjadi titik lemah dari sistem distrik adalah tidak terakomodirnya

partai-partai kecil dengan calonnya. Suara partai kecil dianggap hilang begitu saja

ketika sudah didapat calon dengan suara terbanyak pada suatu distrik. Sudah

hampir dapat dipastikan partai kecil dengan calonnya tidak akan mendapatkan

30

kursi di parlemen, karena secara mesin politik, mereka belum atau tidak kuat

untuk memperoleh suara terbanyak dalam suatu distrik.

Di samping kelemahan-kelemahan yang ada, sistem distrik juga memiliki

kelebihan/keunggulan. Mari kita lihat pendapat dari Miriam Budiardjo (1993 :

178) tentang kelemahan sistem ini.

1. Karena kecilnya distrik, maka wakil yang terpilih dapat dikenal oleh penduduk distrik, sehingga hubungannya dengan penduduk distrik lebih erat. Dengan demikian dia akan lebih terdorong untuk memperjuangkan kepentingan distrik. Lagipula, kedudukannya terhadap partainya akan lebih bebas, oleh karena dalam pemilihan semacam ini faktor personalitas dan kepribadian seseorang merupakan faktor yang penting.

2. Sistem ini lebih mendorong ke arah integrasi partai-partai politik karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik pemilihan hanya satu. Hal ini akan mendorong partai-partai untuk menyisihkan perbedaan yang ada dan mengadakan kerja sama. Disamping kecenderungan untuk membentuk partai baru dapat sekedar dibendung, sistem ini mendorong ke arah penyederhanaan partai tanpa diadakan paksaan. Maurice Duverger berpendapat bahwa dalam negara seperti Inggris dan Amerika, sistem ini memperkuat berlangsungnya sistem dwi partai.

3. Berkurangnya partai dan meningkatnya kerjasama antara partai-partai mempermudah terbentuknya pemerintah yang stabil dan mempertingkat stabilitas nasional.

4. Sistem ini sederhana dan murah untuk diselenggarakan. Sistem distrik ini akan berdampak kepada terpilihnya orang-orang yang

memang didukung oleh sebagian besar masyarakat dalam suatu distrik. Hal ini

tentu saja berdampak pula kepada ikatan emosional yang lebih antara calon

terpilih dengan masyarakat distriknya. Calon yang terpilih sedikit banyak akan

merasa bahwa peran dirinya dan masyarakat distrik setempatlah yang paling

berjasa mengantarkan dirinya kepada kursi di parlemen.

31

b. Sistem Multi-Member Constituency atau Sistem Proporsional

Sistem pemilu multi-member constituency atau sistem proporsional adalah

sistem pemilu yang dimaksudkan untuk menghilangkan beberapa kelemahan dari

sistem distrik. Hal utama dari sistem ini adalah jumlah kursi yang diperoleh suatu

partai adalah sesuai dengan jumlah suara yang diperolehnya. Untuk keperluan ini

ditentukan sesuatu perimbangan, missal 1 : 500.000, yang berarti bahwa setiap

500.000 pemilih memiliki satu wakil dalam parlemen. Negara dianggap sebagai

suatu daerah pemilihan besar, tetapi untuk kemudahan teknik-administratif dibagi

ke dalam beberapa daerah pemilihan yang besar (yang lebih besar daripada distrik

dalam sistem distrik), dimana setiap daerah pemilihan (dapil) memilih sejumlah

wakil sesuai dengan banyaknya penduduk dalam dapil tersebut. Jumlah jatah

wakil tiap dapil ditentukan oleh jumlah penduduknya dibagi yang dibagi oleh

jumlah perimbangan (Miriam Budiardjo, 1993 : 177).

Ada beberapa langkah yang perlu dipersiapkan dalam menyelenggarakan

pemilu dengan sistem ini. Afan Gaffar (1999 : 259) menyebut beberapa langkah

tersebut. Pertama, menentukan alokasi jumlah kursi pada suatu dapil. Penentuan

jumlah jatah kursi ini dikenal dengan istilah “district magnitude”. Kedua,

menentukan besarnya quota untuk dapat dipenuhi oleh sebuah partai politik guna

mendapatkan satu kursi di DPR.

Sistem ini terdiri dari berbagai macam variasi, diantaranya dengan sistem

daftar tertutup (closed list system), sistem daftar terbuka (open list system), The

single transferable vote dan The single nontransferable vote (Afan Gaffar, 1999 :

261-263). Tetapi sepertinya yang harus kita ketahui adalah dua sistem yang

32

pertama disebutkan, karena kedua sistem tersebut pernah dilaksanakan di

Indonesia.

Sistem pemilu dengan variasi daftar tertutup (closed list system)

mengharuskan pemilih memilih tanda gambar partai politik saja, bukan calegnya.

Dengan memilih tanda gambar parpol berarti pemilih hanya akan mempengaruhi

jumlah jatah kursi yang diperoleh suatu parpol, sedangkan untuk penentuan caleg

yang akan mendapat kursi ditentukan oleh parpol itu sendiri dengan sebelumnya

membuat suatu daftar dan rangking calon. Dalam hal ini peranan pimpinan partai

sangat dominan dalam proses rekrutmen. Pemilu dengan sistem inilah yang

dipraktekan Indonesia pada tahun 1971 sampai 1997 (pada masa orde baru).

Sistem pemilu dengan sistem daftar terbuka (open list system) berbeda

dengan sistem daftar tertutup, dalam sistem ini pemilih bukan hanya memilih

tanda gambar partai tetapi sekaligus calon yang dipilihnya. Jadi, dalam sistem ini

pemilih juga turut serta dalam penentuan caleg mana yang akan mendapatkan

jatah kursi. Sistem ini dipraktekan di Indonesia mulai Pemilu 1999, tetapi menurut

pengamatan penulis dan juga pendapat dari para ahli bahwa sistem yang

digunakan di Indonesia saat ini justru tidak beda jauh dengan sistem closed list

system karena adanya sistem perangkingan.

Seperti halnya sistem distrik, sistem proporsional pun memiliki berbagai

kelemahan dan kelebihan. Miriam Budiardjo (1993 : 179) menyebutkan berbagai

kelemahan dari sistem ini, yaitu :

1. Sistem ini mempermudah fragmentasi partai dan timbulnya partai-partai baru. Sistem ini tidak menjurus ke arah integrasi bermacam-macam golongan dalam masyarakat; mereka lebih cenderung untuk mempertajam perbedaan-perbedaan yang ada dan kurang terdorong

33

untuk mencari dan memanfaatkan persamaan-persamaan. Umumnya dianggap bahwa sistem ini mempunyai akibat memperbanyak jumlah partai.

2. Wakil yang terpilih merasa dirinya lebih terikat kepada partai dan kurang merasakan loyalitas kepada daerah yang telah memilihnya. Hal ini disebabkan oleh karena dianggap dalam pemilihan partai semacam ini partai lebih menonjol peranannya daripada kepribadian seseorang. Hal ini memperkuat kedudukan pimpinan partai.

3. Banyaknya partai mempersukar terbentuknya pemerintah yang stabil, oleh karena umumnya harus mendasarkan diri atas koalisi dari dua partai atau lebih.

Dikarenakan dimungkinkannya partai-partai kecil memperoleh kursi di

parlemen, maka sistem proporsional ini akan mengakibatkan bermunculannya

partai-partai. Hal ini mungkin saja bersifat positif, tetapi dampak negatifnya

adalah dalam pemerintahan yang nantinya terbentuk umumnya selalu didasari

oleh koalisi dari dua partai atau lebih yang mengakibatkan akan seringnya terjadi

tarik menarik kepentingan di pemerintahan itu sendiri sehingga sulit membentuk

pemerintahan yang stabil.

Wakil rakyat yang dipilih melalui sistem ini pun akan merasa bahwa peran

partai politik sangat dominan. Hal ini menyebabkan kadangkala mereka lebih

loyal kepada partainya ketimbang mayarakat yang memilihnya. Pendapat ini

diperkuat oleh pendapat Teuku May Rudy (2007 : 91) yang menyebutkan bahwa

“keterikatan (komitmen) para calon lebih terarah kepada partainya dibanding

kepada publik pemilih…”

Sistem proporsional ini pun memiliki keunggulan, yaitu bersifat representatif,

karena setiap suara diperhitungkan dan praktis tidak ada suara yang hilang. Partai-

partai, bagaimanapun kecilnya, dapat menempatkan wakilnya dalam badan

perwakilan rakyat. Masyarakat yang heterogen sifatnya, umumnya lebih tertarik

34

kepada sistem ini karena dianggap lebih menguntungkan bagi masing-masing

partai (Miriam Budiardjo, 1993 : 179-180).

C. Rekrutmen Politik

1. Pengertian Rekrutmen Politik

Menurut Gabriel Almond (Lili Romli, 2005 ) proses rekrutmen merupakan

kesempatan rakyat untuk menyeleksi kegiatan-kegiatan politik dalam jabatan

pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota

organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan dan latihan.

Sedangkan rekrutmen politik menurut Lili Romli (2005) adalah “menunjukan

pada pengisian posisi-posisi formal dan legal, serta peranan-peranan yang tidak

formal”. Untuk posisi formal seperti jabatan presiden dan anggota dewan,

sedangkan yang tidak formal adalah aktivis partai atau propaganda.

Lebih jauh Ramlan Surbakti (1992 : 118) menjelaskan rekrutmen politik

sebagai seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau

sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem-sistem

politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Menurutnya fungsi ini

semakin besar porsinya manakala partai politik itu merupakan partai tunggal

seperti dalam sistem politik totaliter, atau merupakan partai mayoritas dalam

badan perwakilan rakyat sehingga berwenang membentuk pemerintahan dalam

sistem politik yang demokratis. Fungsi rekrutmen merupakan kelanjutan dari

fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan. Selain itu, fungsi rekrutmen

politik sangat penting bagi kelangsungan hidup sistem politik.

35

Afan Gaffar (1999 : 155) menambahkan bahwa

Rekrutmen politik adalah proses pengisian jabatan politik dalam sebuah negara, agar sistem politik dapat memfungsikan dirinya dengan sebaik-baiknya, guna memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat

Satu hal yang perlu mendapat sorotan dari pendapat tersebut adalah rekrutmen

politik pada akhirnya harus mampu menciptakan suatu sistem politik yang dapat

memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat dengan cara mengisi

jabatan politik yang ada dalam sebuah negara. Untuk menghasilkan suatu sistem

politik yang diharapkan tentunya orang-orang yang ada dalam sebuah lembaga

infra maupun suprastruktur politiknya harus memiliki kualitas yang mumpuni.

Oleh karena itu, berdasarkan definisi dari Afan Gaffar, apabila sebuah rekrutmen

politik ingin disebut berhasil maka ia harus mampu melahirkan orang-orang yang

memiliki kualitas untuk mengisi suatu jabatan agar bisa menjadi pelayan dan

pelindung masyarakat. Oleh karena itu, menurut Afan Gaffar, untuk memilih

orang yang betul-betul memiliki integritas pribadi yang baik, berakhlak mulia,

sehingga menjadi pemimpin yang amanah tehadap jabatannya maka rekrutmen

harus dijalankan dengan terbuka.

Rush dan Althoff (2005 : 23) menyebut bahwa proses rekrutmen politik

merupakan proses dua arah yang bisa bersifat formal maupun nonformal. Apabila

seseorang direkrut dengan cara terbuka, melalui mekanisme institusional dengan

cara seleksi atau pemilihan, maka rekrutmen tersebut bersifat formal. Tetapi

apabila seseorang direkrut dengan tidak melalui cara yang institusional ─ seperti

patronage atau atas dasar hubungan darah, daerah, kekerabatan, dan sebagainya ─

disebut rekrutmen yang nonformal. Peristiwa sedemikian ini juga mencakup

36

beberapa pertimbangan apakah mereka yang mengendalikan jabatan tadi bisa

dengan tugas merupakan kelompok politik tertentu atau merupakan kelompok elit.

Tujuan dari rekrutmen politik sebagaimana kita ambil dari definisi

konseptual mengenai rekrutmen politik adalah untuk mengisi suatu jabatan

kepemimpinan. Dalam pembahasannya dalam buku Pengantar Sosiologi Politik,

Rush dan Althoff menguraikan bahwa jabatan yang dimaksud bisa jabatan politik,

administratif atau jabatan hukum. Sedangkan menurut Ramlan Surbakti jabatan

yang dimaksud adalah peranan-peranan dalam sistem politik secara umum dan

pemerintahan (dalam arti yang luas) secara khusus. Jadi rekrutmen politik tidak

hanya difokuskan mengisi jabatan politik saja, tetapi jabatan kekuasaan yang

lainnya.

Orang-orang yang direkrut untuk untuk jabatan-jabatan politik, menurut

Gabriel Almond (1986 : 50), “cenderung berasal dari orang-orang yang memiliki

latar belakang kelas menengah atau kelas atas, dan orang-orang kelas rendah yang

berhasil memperoleh pendidikan”. Hal ini bisa dimaklum, karena untuk mengisi

jabatan-jabatan polititik dan pemerintahan diperlukan kecakapan dan pengetahuan

yang cukup, dan tentu saja ini akan sulit diperoleh lewat cara di luar pendidikan.

Almond mengemukakan bukti-bukti yang memperkuat pendapatnya. Ia

menunjukan bahwa dalam partai-partai kiri pun, jabatan-jabatan tingginya

cenderung dipegang oleh seorang yang professional dan berpendidikan formal

daripada oleh anggota kelas buruh. Negara-negara komunis yang berpegang pada

ideologi revolusi kaum buruh pun tidak bisa mengindari hal ini. Begitu mereka

37

maju menuju industrialisme, mereka mungkin akan tergantung kepada teknisi-

teknisi yang terlatih dan cakap.

Berdasarkan pendapat Almond, maka kesempatan orang yang memiliki

latar belakang kelas bawah ataupun mereka yang tidak mampu mengenyam

pendidikan formal yang layak akan sangat sulit mendapat kesempatan dalam

mengisi jabatan-jabatan politik atau pemerintahan. Tetapi itu tidak berarti

kesempatan kelas bawah sesuatu hal yang mustahil, karena demokrasi seharusnya

tidak memandang orang dari kelas mana, tetapi memandang orang dari

kemampuannya.

2. Sistem Rekrutmen Politik

Sistem rekrutmen politik yang ada di dunia ini sangatlah banyak.

Rekrutmen politik, yang merupakan proses pengisian jabatan-jabatan

kepemimpinan, memiliki jenis yang beragam. Salah satu metode tertua yang

dipergunakan untuk memperkokoh kedudukan pemimpin-pemimpin politik adalah

dengan cara penyortiran atau penarikan undian. Metode ini digunakan oleh

Yunani Kuno.

Untuk mencegah dominasi jabatan dari posisi-posisi yang berkuasa oleh

orang atau kelompok individu tertentu digunakan sistem giliran atau rotasi. Sistem

giliran ini bertujuan untuk membatasi masa jabatan posisi berkuasa. Indonesia,

seperti halnya beberapa negara lain di dunia, juga pada dasarnya menggunakan

metode ini yaitu dengan membatasi masa jabatan presiden lewat konstitusi. Pasca

amandemen UUD 1945.

38

Tidak selamanya pengisian jabatan kepemimpinan dilakukan dengan cara-

cara yang halus. Rekrutmen politik pun bisa dilakukan dengan cara yang keras.

Salah satunya adalah dengan cara perebutan kekuasaan dengan jalan

menggunakan atau mengancam kekuasaan, entah itu lewat coup d’etat, revolusi,

intervensi militer dari luar, atau pembunuhan atau kerusuhan rakyat. Hasil dari

metode-metode itu adalah pergantian pemegang jabatan politik.

Sistem rekrutmen yang lain adalah dengan cara patronage, yaitu suatu

sistem yang tetap penting di banyak negara berkembang yang terdapat pada

zaman dahulu. Sistem patronage menuntut orang-orang yang memiliki keinginan

menduduki suatu jabatan memiliki patron/pelindung terlebih dahulu. Sistem ini

merupakan “… sistem dimana kenaikan pangkat dapat dibeli oleh individu-

individu yang mencari jabatan” (Rush dan Althoff, 2005 : 187).

Pemimpin-pemimpin yang ada juga bisa melaksanakan proses rekrutmen

politik. Mereka bisa merekrut orang-orang untuk menduduki jabatan yang masih

kosong. Sistem perekrutan ini dinakaan “koopsi” (co-option). Althoff dan Rush

(2005 : 187) mendefinisikan sistem koopsi sebagai “… pemilihan seseorang ke

dalam suatu badan oleh anggota-anggota yang ada”.

Sistem pengangkatan pun seringkali dipraktekan. Biasanya, sistem ini

dilakukan untuk rekrutmen jabatan birokratis yang kewenangannya biasanya ada

pada diri top leader dari hierarki jabatan tersebut, misal presiden. Tetapi dalam

sejarah Indonesia, jabatan politik pun pernah menggunakan sistem pengangkatan

ini. Seperti pada masa demokrasi terpimpin, dimana Dewan Perwakilan Rakyat

Gotong Royong (DPR GR) anggotanya dipilih langsung oleh presiden Soekarno.

39

Juga ketika masa orde baru, dimana 100 dari 500 anggota DPR direkrut dengan

cara diangkat langsung oleh presiden tanpa melalui mekanisme pemilihan umum.

Semuanya adalah sedikit contoh dari sistem rekrutmen yang pernah ada di

dunia ini. Tetapi yang dianggap paling penting adalah sistem perekrutan dengan

cara pemilihan melalui ujian serta latihan. Kedua cara ini, tentu saja memiliki

banyak keragaman dan banyak diantaranya mempunyai implikasi penting bagi

perekrutan politik.

3. Proses Rekrutmen Politik

Sebelum membahas tentang proses rekrutmen politik sebaiknya kita

ketahui dulu tentang siapa-siapa yang direkrut dalam rekrutmen politik. Hal ini

akan memudahkan dalam pembahasan selanjutnya.

Pembahasan tentang siapa-siapa yang direkrut untuk menduduki jabatan-

jabatan politik atau administratif bisa dilakukan dengan pendekatan teori-teori elit

dan kelas. Teori-teori ini membahas tentang siapa yang mampu menduduki

jabatan-jabatan politik beserta alasan-alasannya.

Vilpredo Pareto (Varma, 2003 : 200) percaya bahwa setiap masyarakat

diperintah oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas-kualitas yang

diperlukan bagi kehadiran mereka pada kekuasaan sosial dan politik yang penuh.

Elit merupakan kelompok-kelompok yang berhasil, yang mampu menduduki

jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat.

Pareto mendeskripsikan pengertian elit dengan berbagai penuturan dan

contoh yang bervariasi, tetapi sebenarnya yang dimaksudkan adalah bahwa bakat

dan kemampuan setiap individu berbeda-beda dalam setiap lapisan sosial. Untuk

40

itulah kemudian dikenal pengelompokan struktur sosial ke dalam dua kelompok.

Pertama, lapisan yang lebih rendah, yakni sekelompok massa yang tidak

merupakan golongan elit yang mungkin berpengaruh juga dalam pemerintah.

Kedua, lapisan yang lebih tingi yakni golongan elit yang terdiri dari elit yang

memerintah dan elit yang tidak memerintah.

Sementara itu Gaetano Mosca (1858 – 1941) menolak adanya klasifikasi

pemerintahan ke dalam bentuk-bentuk monarki, aristokrasi dan demokrasi. Dia

menegaskan hanya ada satu bentuk pemerintahan, yaitu oligarki. Dalam suatu

masyarakat selalu muncul dua kelas yaitu kelas yang memerintah dan kelas yang

diperintah. Kelas pertama, yang biasanya berjumlah lebih sedikit, memegang

semua fungsi politik, monopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan-keuntungan

yang didapatnya dari kekuasaan. Sementara kelas yang kedua yang jumlahnya

lebih besar, diatur dan dikontrol oleh yang pertama (Varma, 2003 : 202 – 203).

Pareto dan Mosca memberikan suatu pengertian terhadap elit sebagai

sekelompok orang yang merupakan minoritas dalam suatu masyarakat, yang

dengan segala keunggulan-keunggulannya, mampu menduduki jabatan-jabatan

penting dalam masyarakat yang memberinya kewenangan untuk berkuasa.

Laswell lebih lanjut mengartikan konsep elit sebagai suatu kelas yang

terdiri dari mereka yang berhasil mencapai kedudukan dominasi dalam

masyarakat dalm arti bahwa nilai-nilai yang mereka ciptakan, hasilkan, mendapat

penilaian tinggi dalam masyarakkat yang bersangkutan. Nilai-nilai itu mungkin

berupa kekuasaan, kekayaan, kehormatan, pengetahuan dan lain-lain. Artinya elit

berhasil memiliki sebagaian terbanyak dari nilai-nilai karena kecakapan-

41

kecakapan serta sifat-sifat kepribadian mereka (Sudijono Sastroatmodjo, 1995 :

146).

Inti dari teori elit adalah menunjukan bahwa kelompok-kelompok khusus

dalam masyarakat itu diwakili secara tidak sebanding di kalangan para pemegang

jabatan politik dan administratif. Kenyataan ini oleh Rush dan Althoff, dalam

proses rekrutmen politik, sering dihubungkan dengan kekuatan permintaan. Hal

tersebut jelas karena secara terbatas dibuktikan dengan kualifikasi formal yang

kadang-kadang ditetapkan bagi calon pada pemilihan-pemilihan;dan lebih luas

lagi pada kualifikasi yang ditetapkan pada fungsionaris pemegang jabatan

administratif. Mungkin juga ada permintaan yang kurang normal dengan latar

belakang pribadi, kemampuan atau keterwakilannya, umpamanya. Tetapi Rush

dan Althoff (2005 : 241) mengatakan “… harus diakui , bahwa perekrutan politik

adalah juga merupakan masalah pengadaan …”.

Permintaan dalam konteks rekrutmen menurut Rush dan Althoff adalah

orang dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan atau dibutuhkan oleh negara atau

partai politik. Sedangkan pengadaan adalah orang-orang yang melamar dengan

berbagai orientasi, ekspektasi, dan latar belakang yang beragam.

Daya penyediaan dan permintaan juga dipengaruhi oleh berbagai badan

seperti agensi perekrutan politik, kriteria yang mungkin digunakan, dan oleh kadar

sejauh mana proses itu dapat dikontrol. Beberapa agensi ini sedikit atau banyak

bekerja secara formal (seperti komisi-komisi perekrutan administratif); yang lain-

lain seluruhnya bersifat informal (seperti “keluarga-keluarga” politik atau

kelompok-kelompok kepentingan tertentu). Partai politik jelas merupakan sarana

42

yang paling penting dalam kebanyakan sistem politik untuk merekrut sebagian

besar pemegang jabatan politik, walaupun seperti yang kita lihat, cara-cara

mereka melakukannya berbeda sekali. Pentingnya partai-partai sebagai agensi

perekrutan dilukiskan sejauh mana partai-partai tertentu merupakan wahana

perekrutan para pemegang jabatan kelas pekerja: fungsi demikian dilakukan

umpamanya oleh Partai Buruh di Inggris, Partai Komunis dan Sosialis di Perancis.

Badan-badan agensi perekrutan biasanya akan menetapkan beraneka

ragam kriteria, meliputi ciri-ciri dan keterampilan yang mereka anggap layak dan

harus dikuasai oleh pejabat yang bersangkutan. Kriteria ini, tentu saja akan

mencerminkan permintaan, tetapi mereka juga akan mempengaruhi sistem pengadaan.

Sejauh mana perekrutan politik itu mengalami berbagai tipe pengawasan,

adalah juga penting dalam mempengaruhi sistem pengadaan dan permintaan.

Mungkin ada kualifikasi-kualifikasi formal yang dituntut dari calon-

calon/pemegang jabatan tadi. Beberapa diantaranya mungkin ditetapkan oleh

agensi itu sendiri, sedang yang lainnya mungkin ditetapkan oleh negara.

Bagaimanapun juga peristiwa itu mempengaruhi proses perekrutan secara

mendalam. Kualifikasi pendidikan yang biasanya diperlukan untuk posisi

birokrasi, tidak hanya mencerminkan permintaan untuk satu tipe pelamar khusus

saja, akan tetapi merupakan batas bagi pengadaan pelamar-pelamar tadi.

Proses rekrutmen politik ada yang bersifat terbuka dan ada yang bersifat

tertutup. Menurut Lili Romli (2005) suatu rekrutmen dikatakan terbuka apabila

seluruh warga negara tanpa kecuali mempunyai kesempatan yang sama untuk

direkrut apabila yang bersangkutan telah memenuhi syarat-syarat yang telah

43

ditentukan. Sedangkan rekrutmen tertutup adalah proses rekrutmen secara

terbatas, yaitu hanya individu-individu tertentu saja yang dapat direkrut untuk

menduduki jabatan politik atau jabatan pemerintahan. Dalam konteks rekrutmen

secara tertutup ini maka individu-individu yang dekat dengan penguasa atau

pemimpin politiklah yang mempunyai kesempatan untuk masuk dalam partai

politik atau menduduki jabatan politik. Kedekatan itu bisa berdasarkan hubungan

darah, persamaan darah, golongan, etnis, persahabatan, almamater, dan

sebagainya.

Rekrutmen jabatan birokratis relatif lebih tertutup, sedangkan untuk

jabatan-jabatan politis, seperti anggota parlemen, lebih bersifat terbuka. Terkait

dengan ini Sutoro Eko (2003), dalam makalahnya “membuat rekrutmen legislatif

yang bermakna” yang dijadikan bahan diskusi untuk Forum Kajian Analisis

Sosial tentang “Menyukseskan Penyelenggaraan Pemilu 2004 di Provinsi DIY”,

menyebutkan bahwa :

Antara rekrutmen untuk birokrasi dan rekrutmen untuk jabatan-jabatan politik (eksekutif dan legislatif) mempunyai perbedaan mendasar. Secara teoretis rekrutmen birokrasi membutuhkan model teknokratis, yang lebih mengedepankan prinsip profesionalitas, kualifikasi teknis, keahlian, pengalaman atau sering disebut merit sistem. Kalau terjadi KKN dalam proses rekrutmen birokrasi berarti mengingkari model teknokratis itu, dan dampaknya adalah birokrasi yang tidak profesional. Sedangkan rekrutmen jabatan politik membutuhkan model demokratis, yang mengedepankan proses pemilihan secara terbuka, kompetitif, dan partisipatif. Persetujuan dan legitimasi rakyat menjadi unsur utama dalam proses rekrutmen jabatan-jabatan politik, sebab pejabat politik itulah yang kemudian bakal membuat kebijakan dan memerintah rakyat. Model teknokratis dan model demokratis di atas harus ditempatkan pada

tempatnya. Perekrutan anggota legislatif tidak mungkin menggunakan model

teknokratis, karena akan berakibat kepada tidak adanya legitimasi masyarakat

44

kepada orang terpilih. Begitu juga sebaliknya, jabatan birokratis tidak mungkin

menggunakan model demokratis karena hanya akan menimbulkan tarik menarik

kepentingan yang berlarut-larut. Jabatan tersebut akan menjadi tempat tarik

menarik yang sangat rumit sehingga tidak akan membuatnya maksimal.

Pendapat yang bisa menambah penjelasan mengenai alasan rekrutmen

anggota legislatif harus menggunakan model demokratis adalah pendapat dari

Maswardi Rauf (1996). Menurutnya seorang calon anggota legislatif perlu dikenal

dengan baik oleh rakyat di daerah pemilihannya karena hubungan yang dekat

antara caleg dengan rakyat di daerah pemilihannya adalah konsep

representativeness (keterwakilan), dimana konsep ini tidak terlalu penting dalam

rekrutmen untuk birokrasi pemerintahan.

Maswardi Rauf (1996) mengingatkan bahwa fungsi utama dari lembaga

legislatif adalah untuk mewakili rakyat. Fungsi ini tidak akan bisa dijalankan

dengan maksimal apabila para anggotanya sendiri tidak memahami serta

mendalami masalah-masalah sosial yang ada di lingkungan masyarakat daerah

yang ia wakili. Oleh karena itu, ada baiknya bila setiap

orsospol mengadakan seleksi terhadap para caleg berdasarkan pemahaman

mereka terhadap daerah pemilihan masing-masing, dengan melihat riwayat hidup

mereka dan pengetahuan mereka tentang masyarakat di daerah pemilihan

Terkait masalah rekrutmen anggota legislatif yang menggunakan model

demokratis, Sutoro Eko, masih dalam tulisan yang sama, memberikan lima prinsip

dasar untuk menunjang rekrutmen legislatif dengan model demokratis ini, yaitu :

45

1. Partai politik harus mempromosikan orang-orang yang memiliki

kapasitas, integritas, legitimasi dan populer di masyarakat.

2. Proses rekrutmen harus bersifat terbuka.

3. Proses rekrutmen harus bersandar pada partisipasi elemen-elemen

masyarakat sipil

4. Partai politik mau tidak mau harus mengembangkan basis atau

jaringan dengan komunitas atau organisasi masyarakat sipil

5. Penerapan rekrutmen politik dengan model demokratis membutuhkan

dukungan pendidikan politik yang memadai kepada rakyat

Dalam prakteknya tidak semua rekrutmen politik untuk jabatan politik

benar-benar terbuka. Seringkali partai politik yang diberikan kewenangan untuk

melaksanakannya mempraktekan praktek-praktek oligarkis, dimana elit partai

kadangkala hanya merekrut atau memprioritaskan orang-orang yang dekat dengan

mereka. Hal ini membuat individu-individu yang sebetulnya memiliki

kemampuan yang memadai tetapi tidak dekat dengan pimpinan partai terganjal

jalannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Pareto bahwa Pada dasarnya semua

orang yang berbakat memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai posisi elit,

tetapi mereka kadangkala dihalangi oleh elit politik yang sedang berkuasa yang

membentuk oligarki-oligarki kekuasaan (Maurice Duverger, 1993 : 180).

Sudah menjadi suatu agenda yang mendesak bagi negara-negara yang

menginginkan terciptanya suatu keadaan demokrasi untuk memperbaiki sistem

rekrutmen politiknya. Sistem rekrutmen tertutup harus segera ditinggalkan dan

sistem rekrutmen terbuka yang memberikan kesempatan bagi semua warga negara

46

yang memiliki kapasitas dan terdapatnya keterlibatan masyarakat umum harus

dipraktekan.

4. Partai Politik sebagai sarana Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik bisa diartikan sebagai suatu proses seleksi

kepemimpinan atau jabatan. Dalam hal ini partai politik memiliki peran dalam

mempersiapkan kader-kader tangguh untuk menjalankan peranan partai yang lain

maupun ditempatkan dalam jabatan-jabatan pemerintahan. Caranya dengan

merekrut orang-orang yang dianggap berbakat.

Banyak cara yang bisa dilakukan oleh partai politik dalam merekrut

individu-individu yang berbakat. Miriam Budiardjo misalnya, ia memberikan

contoh cara rekrutmen politik yang bisa digunakan yaitu dengan cara kontak

pribadi, persuasi atau lainnya. Tentu saja mekanisme rekrutmen politik yang

digunakan partai berbeda-beda sesuai dengan kebijakan internal partai politik itu

sendiri.

Menjalankan fungsi dari sistem politik dalam suatu negara membutuhkan

keahlian yang tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang. Oleh karena itu

Ramlan Surbakti (1992 : 118) menjelaskan betapa pentingnya fungsi rekrutmen

politik dari parpol. Ia mengatakan bahwa kelangsungan hidup sistem politik akan

terancam jika tanpa elit yang mampu menjalankannya. Sedangkan elit dilahirkan

dari rekrutmen politik oleh parpol.

Partai politik sebagai organisasi yang diberikan kewenangan untuk

mnegajukan calon legislatif dalam pemilihan umum memiliki peran dalam

mencetak pemimpin yang berkualitas. Pemimpin yang berkualitas ini tentu saja

47

tidak bisa diciptakan secara instan, tetapi perlu proses pendidikan yang mampu

membentuk jiwa dan karakter pemimpin yang kuat. Sehubungan dengan ini,

Firmanzah (2008 : 71) memberikan pendapatnya yaitu :

Untuk dapat melakukan tugas ini, dalam tubuh organisasi partai politik perlu dikembangkan sistem rekrutmen, seleksi, dan kaderisasi politik. Mendapatkan pemimpin yang baik harus dimulai dari sistem rekrutmen. Dengan adanya sistem ini, nantinya akan dapat diseleksi kesesuaian antara karakteristik kandidat dengan sistem nilai dan ideologi sama serta memiliki potensi

Jadi rekrutmen politik merupakan suatu proses yang cukup kompleks dari

seleksi sampai kepada proses pendidikan guna mempersiapkan pemimpin yang

memiliki kecakapan dan bertanggungjawab atau dengan kata lain memiliki jiwa

kepemimpinan yang tangguh. Dalam hubungan dengan masalah kepemimpinan

ini, Finer (Sudijono Sastroatmodjo, 1995 : 122-123) menyebutkan beberapa sifat

ideal seorang pemimpin, yaitu :

1. Kesadaran (consciousness) 2. Kebulatan pandangan (coherence) 3. Ketetapan jiwa (constancy) 4. keyakinan (conviction) 5. kreativitas (creativeness) 6. kepekaan hati nurani (conscientiousness) 7. keberanian (courage) 8. kemampuan memukau, dan 9. Kepandaian

Seleksi kepemimpinan dalam suatu struktur politik dilakukan secara

terencana dan teratur sesuai dengan kaidah, norma-norma yang ada, serta harapan

masyarakat. Beberapa persyaratan diperlukan untuk dapat menduduki jabatan

pimpinan, baik persyaratan menyangkut aspek fisik, mental spiritual, serta aspek

intelektual. Seorang pemimpin diharapkan mampu memberikan keteladanan

48

kepada orang-orang yang dipimpin, mengembangkan semangat untuk berusaha

mencapai kemajuan, serta mampu memberikan pengarahan kepada orang-orang

yang dipimpinnya demi tercapainya tujuan. Kondisi sosial ekonomi sampai batas-

batas tertentu juga sering menjadi bahan pertimbangan dalam seleksi

kepemimpinan. Hal itu bisa jadi karena untuk mendukung kegiatannya seorang

pemimpin terkadang harus berkorban secara pribadi, walaupun banyak juga

terjadi sebaliknya. Seorang pemimpin juga diharapkan mampu mengerti dan

menghayati aspirasi serta kebutuhan orang-orang yang dipimpinnya. Dengan

pemenuhan berbagai persyaratan tersebut, seorang pemimpin benar-benar dapat

diterima oleh masyarakat, dan pada gilirannya akan menumbuhkan partisipasi

masyarakat dalam segala program yang dilaksanakan.

Salah satu dari tiga teori tentang asal-usul kepemimpinan yang

dikemukakan oleh Sondang (Kartakusumah, 2006 : 28) menyatakan bahwa

kepemimpinan seseorang pada dasarnya dibentuk oleh tiga aspek pembentuk

kepemimpinan yang meliputi : (1) bakat yang dibawa sejak lahir, (2) pendidikan

dan pelatihan kepemimpinan yang terarah, intensif, dan berkelanjutan, (3)

kesempatan menduduki, mempraktikan, dan mengembangkan bakat dan

kemampuan kepemimpinan yang dimiliki oleh sesorang. Dari tiga unsur

pembentuk kepemimpinan seseorang yang dikemukakan Sondang tersebut

terdapat dua unsur yang bisa didapatkan oleh seorang bakal calon anggota

legislatif dari partainya, yaitu unsur kedua dan ketiga.

Jelaslah sudah bahwa partai politik memainkan peranan penting dalam ikut

serta menentukan kualitas kepemimpinan. Partai politik dituntut untuk bisa

49

melakukan kaderisasi sebagai bagian dari rekrutmen politik yang bertujuan untuk

mempersiapkan para pemimpin yang berkualitas. Hal ini senada dengan pendapat

dari Ramlan Surbakti (2003 : 52), ia mengatakan bahwa

Agar orang-orang yang direkrut ke dalam berbagai posisi kenegaraan itu memiliki kualitas kepemimpinan yang diperlukan untuk melaksanakan jabatan itu, partaipolitik melakukan kaderisasi kepemimpinan baik dalam visi dan misi (ideologi) perjuangan partai maupun dalam bidang substansi yang sesuai dengan tugas kenegaraan.

Dari pendapat tersebut, idealnya partai politik merupakan suatu sarana

bagi para anggotanya untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas

kepemimpinan. Hal ini tentunya akan memudahkan bagi partai politik dalam

merekrut orang-orang yang berkompeten, karena mereka sudah memilikinya, di

dalam tubuh parpol itu sendiri, yaitu anggota internal partai. Tetapi tampaknya

saat ini partai-partai politik di Indonesia belum bisa menjalankan fungsi ini

dengan maksimal. Hal ini bisa kita lihat dari maraknya partai politik yang

mencalonkan orang-orang di luar partai politik sebagai calon anggota legislatif,

terutama dari kelompok masyarakat yang dinilai populer dan mampu

mendongkrak suara.

Partai politik, secara ideal, harus mampu mempersiapkan kader-kadernya

menjadi individu-individu yang siap dan memiliki kualitas untuk menjadi seorang

pemimpin, sehingga ketika terdapat tuntutan bagi parpol unuk melakukan

rekrutmen terhadap anggota-anggota dari lembaga suprastruktur politik tidak

perlu lagi mencari dari luar (eksternal) partai. Tetapi pada kenyataannya,

kaderisasi yang dilakukan oleh partai-partai politik di Indonesia belum berjalan

50

dengan maksimal sehingga partai politik kadangkala menempatkan individu-

individu dari eksternal partai untuk dijadikan calon.

Menurut Cecep Darmawan (2008) keunggulan dari rekrutmen yang

berasal dari internal partai adalah dapat memberikan jaminan internalisasi nilai

visi dan misi partai politik kepada caleg. Sedangkan kelemahan dari rekrutmen

yang berasal dari eksternal parpol adalah kadangkala partai merekrut individu-

individu yang memiliki latar belakang yang irisannya sangat kecil dengan politik

yang hanya akan menghambat akselerasi gerak pembangunan dan reformasi

bangsa Indonesia

Menurut hemat penulis, terjadinya rekrutmen caleg yang berasal dari

eksternal partai disebabkan oleh dua hal pokok. Pertama, aturan main yang

memperbolehkan hal tersebut; kedua, kurang maksimalnya kaderisasi yang

dilakukan oleh parpol; ketiga, parpol-parpol yang ada sedikit sekali memiliki

kader yang populer.

5. DPRD dan Perekrutan Aggotanya

a. Kedudukan DPRD dalam Sistem Politik Indonesia

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah

yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ia

merupakan lembaga legislatif di tingkat daerah (provinsi, kabupaten, atau kota)

yang menjadi lembaga penyalur aspirasi masyarakat daerahnya setempat dalam

sistem pemerintahan daerah.

51

Dalam sistem pemerintahan daerah, DPRD memiliki beberapa hak dan

kewajiban yang semuanya diatur oleh Undang-undang No. 32 Tahun 2004. Dalam

undang-undang tersebut hak lembaga DPRD, sebagaimana yang tercantum dalam

pasal 43 ayat (1), antara lain:

a. Interpelasi, b. Angket, c. Menyatakan pendapat Hak-hak tersebut dimiliki oleh lembaga DPRD dan penggunaannya daiatur

dalam peraturan Tata Tertib DPRD yang berpedoman pada peraturan perundang-

undangan.

Sementara itu, pasal 44 ayat (1) memuat hak-hak anggota DPRD yang

meliputi hak:

a. Mengajukan rancangan Perda b. Mengajukan pertanyaan c. Menyampaikan usul dan pendapat d. Memilih dan dipilih e. Membela diri f. Imunitas g. Protokoler h. Keuangan dan administratif

Sedangkan kewajiban anggota DPRD diatur dalam Undang-undang No. 32

Tahun 2004 pasal 43 ayat (1) yang mencakup kewajiban untuk:

a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD RI Tahun 1945, dan mentaati segala peraturan perundang-undangan

b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan NKRI

d. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah e. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi

masyarakat

52

f. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan

g. Memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRD sebagai wujud tanggung jawab moral dan politis terhadap daerah pemilihannya

h. Mentaati tata tertib, kode etik, dan janji anggota DPRD i. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga

yang terkait

Selain dilengkapi dengan hak dan kewajiban, DPRD pun menyandang

beban tugas serta wewenang yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya guna

kemajuan daerah. Tugas dan wewenang tersebut tercantum dalam pasal 42 ayat

(1) Undang-undang No. 32 Tahun 2004, yaitu sebagai berikut.

a. Membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama

b. Membahas dan menyutujui rancangan perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah

c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda, dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah

d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah atau wakil kepala daerah kepada presiden melalui mentri dalam negeri bagi DPRD Provinsi, dan kepada mentri dalam negeri melalui gubernur bagi DPRD Kabupaten/Kota

e. Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah

f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah

g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah

h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

i. Membentuk panitia pengawas dan pemilihan kepala daerah j. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam

penyelenggaraan pemilihan kepala daerah k. Memberikan persetujuan atas rencana kerjasama antar daerah dengan

pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah

53

Undang-undang sendiri memberikan fungsi terhadap lembaga DPRD

yaitu: Pertama, fungsi untuk membuat Peraturan Daerah (fungsi legislasi). Kedua,

bersama-sama dengan pemerintah daerah merumuskan Anggaran Penerimaan dan

Belanja Daerah (fungsi anggaran). Ketiga, fungsi pengawasan terhadap

pelaksanaan kebijakan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Dari uraian mengenai hak, kewajiban, tugas dan wewenang, serta fungsi

DPRD dapat disimpulkan bahwa peran yang dimainkan oleh DPRD sangatlah

penting dalam suatu pemerintahan daerah, terutama menyangkut nasib

masyarakat. Bisa tidaknya para legislator daerah tersebut dalam memainkan

perannya dengan baik akan sangat mempengaruhi terhadap kualitas dari

pemerintahan daerah. Oleh karena itu, perlu adanya suatu rekrutmen yang mampu

melahirkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkualitas dan berintegritas.

b. Rekrutmen Anggota DPRD Provinsi berdasarkan UU No. 10 Tahun 2008

Pemilihan umum anggota DPR, DPRD, dan DPD tahun 2009 diatur dalam

UU No. 10 Tahun 2008 tentang pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-

undang dengan jumlah pasal sebanyak 320 ini mengatur tentang hal-hal yang

berkaitan dengan pemilu legislatif yang akan diselenggarakan pada April 2009.

Berkaitan dengan rekrutmen politik anggota legislative, khususnya DPRD

Provinsi di Indonesia, ada beberapa hal yang bisa kita ketahui dari UU Nomor 10

Tahun 2008, diantaranya mengenai :

54

1. Syarat-syarat bakal calon anggota legislatif

Dalam UU No. 10 tahun 2008 ini, syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk

menjadi bakal calon anggota DPR adalah :

a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;

b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia; d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA),

Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;

e. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

g. sehat jasmani dan rohani; h. terdaftar sebagai pemilih; i. bersedia bekerja penuh waktu; j. mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara

Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;

k. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai peraturan perundang-undangan;

l. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat-negara lainnya, pengurus pada badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;

m. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu; n. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan o. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

55

2. Tata Cara Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD

Sebelum terdapat calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD

Kabupaten/Kota yang akan berjuang dalam pemilu untuk memperebutkan suara

masyarakat, terlebih dahulu terdapat seleksi bakal calon anggota. Agensi yang

bertugas untuk untuk melaksanakan seleksi bakal calon ini adalah partai politik.

Mereka yang mempersiapkan calon-calon anggota legislatif tersebut sesuai

dengan mekanisme perekrutan internal parpol masing-masing. Jadi, seleksi bakal

calon anggota yang dilakukan oleh parpol bisa beragam caranya tergantung

kepada kebijakan masing-masing partai. Hal ini bisa kita lihat dari bunyi pasal 51,

yaitu :

(1) Partai Politik Peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

(2) Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik.

Setelah melaksanakan seleksi, partai politik mengajukan daftar bakal calon

anggota legislatifnya yang telah ditetapkan partai. Daftar bakal calon anggota

DPR ditetapkan oleh pengurus pusat partai, calon anggota DPRD Provinsi

ditetapkan oleh pengurus partai tingkat provinsi, dan daftar bakal calon anggota

DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh pengurus partai tingkat kabupaten/kota.

Daftar bakal calon ini harus memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan

dan pada setiap daerah pemilihan (dapil) partai politik hanya bisa mengajukan 120

% bakal calon dari jatah jumlah kursi pada dapil tersebut. Misal, pada daerah

pemilihan A terdapat jatah kursi sebanyak 10 orang anggota DPRD Provinsi,

56

maka setiap partai politik hanya bisa mengajukan bakal calon ke KPUD Provinsi

maksimal sebanyak 120% dari 10 tadi, yaitu 12 orang.

Daftar bakal calon anggota DPRD Provinsi yang diajukan oleh partai

politik disusun berdasarkan nomor urut. Setiap tiga bakal calon yang diajukan

harus terdapat minimal satu orang perempuan bakal calon. Hal ini bertujuan untuk

tercapainya keterwakilan perempuan dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi.

3. Proses penetapan calon anggota DPRD Provinsi

Setelah partai politik menyerahkan daftar bakal calon anggota DPRD

Provinsi ke KPUD Provinsi, selanjutnya adalah tahap verifikasi. Tahap verifikasi

ini adalah tahap dimana KPUD Provinsi memeriksa kebenaran dokumen

persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD Provinsi. Selain itu, dalam

proses verifikasi ini KPUD Provinsi memeriksa apakah sudah terpenuhinya

keterwakilan perempuan dalam daftar yang diajukan minimal 30% (tiga puluh

persen).

Apabila dalam proses verifikasi KPUD Provinsi menemukan kelengkapan

dokumen persyaratan belum terpenuhi, maka KPUD Provinsi mengembalikan

dokumen kelengkapan administrasi bakal calon kepada partai politik yang

bersangkutan. Partai politik diberikan kesempatan untuk melengkapi atau

memperbaiki dokumen kelengkapan administrasi bakal calon itu.

Apabila dalam proses verifikasi KPUD Provinsi menemukan adanya bakal

calon yang memalsukan dan menggunakan dokumen palsu, KPUD Provinsi

meminta kepada partai politik yang bersangkutan untuk mengganti atau

57

mengajukan nama baru sebagai bakal calon pengganti. Pengajuan bakal calon

pengganti ini dilakukan paling lama tujuh hari sejak partai politik menerima surat

permintaan dari KPUD Provinsi. Tetapi jika pemalsuan dan penggunaan dokumen

palsu itu diketahui setelah dikeluarkannya Daftar Calon Tetap (DCT), partai

politik yang bersangkutan tidak bisa mengajukan bakal calon pengganti.

Proses verivikasi bakal calon anggota DPRD Provinsi yang diajukan partai

politik dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi dan

diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Provinsi. Apabila panwaslu

provinsi menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian dari KPUD Provinsi

selama proses verifikasi yang mengakibatkan terjadinya kerugian terhadap bakal

calon, maka panwaslu provinsi menyampaikan temuannya kepada KPUD

Provinsi. Temuan tersebut wajib ditindaklanjuti oleh KPUD.

Setelah proses verifikasi selesai, KPUD Provinsi mengumumkan bakal

calon yang lulus verifikasi yang disusun menjadi daftar calon sementara (DCS)

anggota DPRD Provinsi yang disertai nomor urut dan pas poto terbaru. Daftar

calon yang diumumkan oleh KPUD Provinsi ini masih bersifat sementara dan

masih bisa berubah. Daftar calon sementara ini diumumkan sekurang-kurangnya

pada 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional dan 1

(satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik daerah serta sarana

pengumuman lainnya selama 5 (lima) hari.

Setelah keluarnya daftar calon sementara, maka tahap selanjutnya adalah

uji public, di mana masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan

masukan, saran, atau teman-temuan terkait orang-orang yang masuk menjadi

58

calon anggota DPRD Provinsi sementara. Tanggapan dari masyarakat ini harus

disampaikan ke KPUD Provinsi dalam jangka waktu 10 hari sejak DCS

diumumkan.

KPUD Provinsi meminta klarifikasi kepada partai politik terkait setiap

tanggapan yang dilayangkan kepada calonnya. Partai politik tersebut terlebih

dahulu harus meminta klarifikasi dari calon yang bersangkutan. Apabila dalam

klarifikasi partai politik kepada KPUD Provinsi menyatakan bahwa calon yang

bersangkutan tidak memenuhi syarat, maka KPUD Provinsi memberikan

kesempatan kepada partai politik untuk mengajukan calon pengganti. Jika tidak,

maka urutan nama dalam daftar calon sementara diubah oleh KPUD provinsi

sesuai dengan urutan berikutnya.

Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen atau

penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon dan/atau

calon anggota DPRD Provinsi, maka KPUD Provinsi, berkoordinasi dengan

Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk dilakukan proses lebih lanjut sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setelah uji publik selesai, maka tahap selanjutnya adalah penetapan daftar

calon tetap (DCT) anggota DPRD Provinsi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan

Umum Daerah (KPU) Provinsi. Orang-orang yang ada di dalam daftar calon tetap

inilah yang bisa dipilih oleh masyarakat pada pemilihan umum nanti.

4. Penentuan anggota DPRD Provinsi terpilih

Berbeda dengan pemilihan eksekutif, hasil pemilihan umum legislatif

tidak bisa dinikmati langsung karena harus melalui berbagai tahapan

59

penghitungan kursi yang diperoleh partai politik dan mekanisme penetapan calon

legislatif terpilih. Ada beberapa tahapan yang perlu dilalui sebelum mengetahui

calon mana yang berhak mendapatkan kursi.

Tahap pertama untuk menentukan calon anggota DPRD Provinsi terpilih

adalah dengan penentuan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) DPRD Provinsi

dengan cara membagi jumlah perolehan suara sah partai politik peserta pemilu

untuk anggota DPRD Provinsi dengan jumlah kursi anggota DPRD Provinsi di

daerah pemilihan masing-masing.

Setelah didapat BPP DPRD Provinsi, akan dihitung perolehan kursi DPRD

Provinsi untuk tiap partai politik di dapil terkait. Caranya adalah dengan membagi

jumlah suara sah parpol tersebut dengan BPP DPRD Provinsi dapilnya. Apabila

jumlah kursi yang diperoleh parpol lebih sedikit dibandingkan jumlah kursi

tersedia, sisa kursi akan dibagikan berdasarkan sisa suara terbanyak satu persatu

sampai habis.

Sementara itu, penetapan calon legislatif terpilih dari partai politik yang

mendapatkan kursi ditentukan oleh suara terbanyak. Kursi akan diberikan kepada

seorang caleg dengan urutan suara terbanyak sesuai jatah kursi yang diperoleh

partai politiknya. Ketentuan ini merupakan hasil Keputusan Mahkamah

Konstitusi No. 22-24/PUU-VI/2008.