16 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Tinjauan Pustaka 2.1.1. Hasil Penelitian Terdahulu Kajian ini akan meninjau beberapa hasil penelitian terdahulu yang dianggap relevansi dengan rencana penelitian. Fokus kajian ini akan melihat konsep-konsep atau teori apa saja yang dijadikan landasan pemikiran dan masalah apa yang dijadikan kajian, dan bagaiamana hasil-hasilnya, kesimpulan, dan saran dapat mendukung rencana penelitian yang akan dilaksanakan. Penelitian Budi Setiadi (2011) Disertasi dengan Judul:” Perilaku Pejabat Politik Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Di Kabupaten Subang”. Penelitian yang berjudul perilaku pejabat politik dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di Kabupaten subang, dilakukan guna mengetahui bagaimana perilaku pejabat politik dalam penyusunan APBD di Kabupaten Subang. Latar belakang dari penelitian ini adalah bahwa berdasarkan hasil penelitian pendahuluan, telah diketahui bahwa, terdapat beberapa penempatan kepentingan individu dan kelompok dari para pejabat politik dalam penyusunan APBD di Kabupaten Subang. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menjadikan Bupati dan Pimpinan DPRD sebagai informan pangkal dan kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan keduanya informan yang diwawancarai berkembang kepada
29
Embed
BAB II TINJAUAN PUSTAKA - media.unpad.ac.idmedia.unpad.ac.id/thesis/170720/2011/170720110502_2_3783.pdf · fungsi dan kebutuhan, sasaran, harapan dan imbalan, kedua karakteristik
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
16
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Tinjauan Pustaka
2.1.1. Hasil Penelitian Terdahulu
Kajian ini akan meninjau beberapa hasil penelitian terdahulu yang
dianggap relevansi dengan rencana penelitian. Fokus kajian ini akan melihat
konsep-konsep atau teori apa saja yang dijadikan landasan pemikiran dan masalah
apa yang dijadikan kajian, dan bagaiamana hasil-hasilnya, kesimpulan, dan saran
dapat mendukung rencana penelitian yang akan dilaksanakan.
Penelitian Budi Setiadi (2011) Disertasi dengan Judul:” Perilaku Pejabat
Politik Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Di
Kabupaten Subang”.
Penelitian yang berjudul perilaku pejabat politik dalam penyusunan
anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di Kabupaten subang, dilakukan
guna mengetahui bagaimana perilaku pejabat politik dalam penyusunan APBD di
Kabupaten Subang. Latar belakang dari penelitian ini adalah bahwa berdasarkan
hasil penelitian pendahuluan, telah diketahui bahwa, terdapat beberapa
penempatan kepentingan individu dan kelompok dari para pejabat politik dalam
penyusunan APBD di Kabupaten Subang.
Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menjadikan Bupati
dan Pimpinan DPRD sebagai informan pangkal dan kemudian berdasarkan hasil
wawancara dengan keduanya informan yang diwawancarai berkembang kepada
17
para pimpinan fraksi, pimpinan komisi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD
lainnya serta Ketua dan beberapa anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah
(TAPD). Selain dari itu, bahwa untuk mendapatkan data yang diperlukan
dilakukan pula pengamatan atas latar penelitian seperti berbagai kegiatan dalam
kaitannya dengan proses penyusunan APBD dan penelitian atas berbagai
dokumen dan data sekunder tentang keberadaan para pejabat politik dan proses
penyusunan APBD.
Kesimpulan atas penelitian ini adalah bahwa perilaku pejabat politik
dalam penyusunan APBD dibentuk oleh empat unsur, yakni pertama kemampuan
pejabat politik yang meliputi pengetahuan dan ketrampilan. Sedangkan aktualisasi
dari kemampuan tersebut dipengaruhi oleh kesempatan dan usaha yang menjadi
fungsi dan kebutuhan, sasaran, harapan dan imbalan, kedua karakteristik biografis
yang meliputi usia, pengalaman atau senioritas dan gender, ketiga pembelajaran
yang meliputi pengondisian operant dan pembelajaran sosial. sedangkan konsep
baru yang menjadi temuan penulis adalah perilaku koruptif dalam perumusan
kebijakan untuk kepentingan elit pemerintahan daerah.
Dari penelitian terdahulu di atas terdapat persamaan dan perbedaan
dengan rencana penelitian ini, yakni; penelitian terdahulu membahas konsep
anggaran, walaupun teori utama untuk melihat anggaran berbeda karena
penelitian terdahulu mengkaji dari sudut Perilaku pejabat politik dalam
penyusunan APBD, dan metode yang digunakan sama dengan rencana penelitian
ini yakni pendekatan kualitatif deskriptif.
18
Sedangkan perbedaannya bahwa rencana penelitian ini lebih berfokus pada
perencana anggaran pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dasar, serta
lokus dari penelitian terdahulu di atas adalah wilaya indonesia, sementara rencana
penelitian ini akan dilaksanakan pada wilayah RDTL, khususnya Distrito Dili,
Timor-Leste.
2.2. Definisi Anggaran
Anggaran dapat didefinisikan dengan cara yang berbeda-beda. Munandar
(1986 : 1) anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis, meliputi
seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit moneter dan berlaku
untuk jangka waktu tertentu. Menurut Supriyono, anggaran adalah suatu rencana
terinci yang dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif, biasanya
dinyatakan dalam satuan uang, untuk perolehan dan pengeluaran sumber-sumber
suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun (Haruman dan
Rahayu, 2007 : 3). Sedangkan Adisaputro mengatakan bahwa anggaran adalah
suatu pendekatan formal dan sistematis daripada pelaksanaan tanggung jawab
manajemen di dalam perencanaan, koordinasi, dan pengawasan (dalam Haruman
dan Rahayu, 2007: 3). Dari ketiga definisi ini dapat diambil beberapa kata kunci,
yaitu anggaran merupakan suatu rencana yang sistematis, anggaran dinyatakan
dalam unit moneter tertentu, anggaran bersifat formal, dan anggaran memiliki
dimensi waktu, biasanya 1 tahun.
Sedangkan dalam konteks anggaran negara, John F Due yang dikutip oleh
Rinusu dan Mastuti (2003 : 1) juga mengatakan bahwa anggaran merupakan suatu
19
pernyataan tentang pengeluaran dan penerimaan yang diharapkan akan terjadi
dalam satu periode di masa depan, serta data dari pengeluaran dan penerimaan
yang sungguh-sungguh terjadi di masa lalu. Sementara itu Suparmoko (2000: 47)
mendefinisikan anggaran sebagai suatu daftar atau pernyataan terperinci tentang
pendapatan dan belanja Negara yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu
(biasanya dalam satu tahun anggaran). Dalam hal ini, Suparmoko melihat
anggaran dalam lingkup Negara atau yang dikenal sebagai Anggaran Penerimaan
dan Belanja Negara (APBN).
Menurut Wildavsky, (Prawoto, 2010 :116) mengatakan bahwa anggaran
adalah:
“(i) catatan masa lalu; (ii) rencana masa depan; (iii) mekanisme
pengalokasian sumber daya; (iv) metode untuk pertumbuhan; (v) alat
penyaluran pendapatan; (vi) mekanisme untuk negosiasi; (vii) harapan –
aspirasi-strategi-organisasi; (viii) satu bentuk kekuatan kontrol; (ix) alat atau
jaringan komunikasi”.
Berdasarkan konsep anggaran di atas, anggaran negara/daerah meliputi:
- Rencana keuangan mendatang yang berisi pendapatan dan belanja;
- Gambaran strategi pemerintah dalam pengalokasian sumber daya untuk
pembangunan;
- Alat pengendalian;
- Instrumen politik; dan
- Disusun dalam periode tertentu
Suhandak, (2007 : 6) mengatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah merupakan suatu rencana tahunan sebagai aktualisasi pelaksanaan rencana
jangka panjang dan menegah, dan dalam penganggaran, rencana jangka panjang
20
dan jangka menengah perlu diperhatikan. Dengan demikian, anggaran memiliki
hubungan yang kuat dengan perencanaan. Disatu pihak, pencerminan dalam
anggaran belanja negara menjamin kepastian pembiayaan, sedangkan dilain pihak
perencanaan akan memberikan perhatian keterbatasan pembiayaan
(Tjokroamidjojo, 1994 : 166). Dan sebagai sebuah kebijakan publik, perencanaan
pembangunan yang diwujudkan dalam bentuk anggaran merupakan suatu proses
politik, yang melibatkan banyak pihak dengan banyak kepentingan. Anggaran
yang disusun pemerintah akan mencerminkan apakah pemerintah memperhatikan
kepentingan, kebutuhan, melindungi, serta menghargai hak-hak rakyat atau hanya
akan menguntungkan pihak elit saja (Puspitosari, dkk, 2006 : 67). Selanjutnya
oleh Puspitosari, dkk dikatakan bahwa anggaran harus dapat memenuhi kebutuhan
rakyat, antara lain kesejahteraan, pendidikan, perlindungan ekonomi, lapangan
kerja, adanya jaminan social, serta standar hidup yang layak, program dan
kegiatan yang disusun harus bisa mengatasi segala macam persoalan yang
dihadapi oleh rakyat.
Anggaran pemerintah adalah rencana keuangan yang meliputi penerimaan
dan pengeluaran, yang biasanya berupa sebuah dokumen yang disebut dengan
anggaran. Tetapi anggaran bukan hanya itu, ia merupakan outcome dari proses
yang meliputi persiapan rencana keuangan, review rencana oleh legislatif dan
menetapkannya, dan idealnya, mengevaluasi dan melaporkan hasil kepada publik
(Goode, 1984 : 9).
21
2.2.1. Tujuan dan Fungsi Anggaran
Nordiawan (2006 :48-49) menjelaskan beberapa fungsi anggaran dalam
manajemen sektor publik, antara lain:
1. Anggaran sebagai alat perencanaan. Dengan adanya anggaran, organisasi
tahu apa yang harus dilakukan dan kearah mana kebijakan yang dibuat.
2. Anggaran sebagai alat pengendalian. Dengan adanya anggaran, organisasi
sektor publik dapat menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar
(overspending) atau adanya penggunaan dana yang tidak semestinya
(misspending).
3. Anggaran sebagai alat kebijakan. Melalui anggaran organisasi sektor
publik dapat menentukan arah atas kebijakan tertentu.
4. Anggaran sebagai alat politik. Dalam organisasi sektor publik, melalui
angaran dapat dilihat sebagai komitmen pengelolaan dalam melaksanakan
program-program yang telah dijanjikan.
5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Melalui dokumen
anggaran yang komprehensif sebuah bagian atau unit kerja atau
departemen yang merupakan suborganisasi dapat mengetahui apa yang
harus dilakukan dan juga apa yang tidak dilakukan oleh bagian/unit kerja
lain.
6. Anggaran sebagai alat penilaian kerja. Anggaran adalah suatu ukuran yang
bisa dijadikan patokan apakah suatu bagian/unit kerja telah memenuhi
target baik berupa pelaksanaan aktivitasnya maupun terpenuhinya efisiensi
biaya.
22
7. Anggaran sebagai alat motivasi. Anggaran dapat digunakan sebagai alat
komunikasi dengan menjadikan nilai-nilai nominal yang tercantum
sebagai target pencapaian. Dengan catatan anggaran akan menjadi alat
motivasi yang baik jika memenuhi sifat “menantang tetapi masih mungkin
untuk dicapai” (challenging but attainable atau demanding but achiveable).
Maksudnya adalah suatu anggaran itu hendaknya jangan terlalu tinggi
sehingga tidak dapat dipenuhi juga jangan terlalu rendah sehingga terlalu
mudah dicapai.
Richard Musgrave yang dikutip oleh Eko (2008: 9) membedakan tiga fungsi
anggaran, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilitasi. Dikatakan
oleh Eko, dalam fungsi alokasi, anggaran merupakan sebuah instrument
pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa publik guna memenuhi kebutuhan
masyarakat. Dalam fungsi distribusi, anggaran merupakan sebuah instrument
untuk membagi sumberdaya dan pemanfaatannya kepada publik secara adil dan
merata. Dalam fungsi stabilisasi, anggaran menjadi sebuah instrument untuk
memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental ekonomi, yakni
terkait dengan penciptaan lapangan kerja dan stabilitas ekonomi makro (laju
inflasi, nilai tukar, harga barang-barang, dan lain-lain).
2.2.2. Karakteristik Anggaran
Menurut Rubin (1997: 1) karakteristik anggaran publik meliputi :
1. Anggaran mencerminkan pilihan tentang apa yang akan dilakukan dan
tidak dilakukan oleh pemerintah.
23
2. Anggaran mencerminkan prioritas.
3. Anggaran mencerminkan proporsi relatif dari keputusan-keputusan yang
dibuat untuk tujuan lokal dan konstituen, dan untuk efisiensi, efektivitas
dan pembatasan barang publik.
4. Anggaran menyediakan alat akuntabilitas yang ampuh kepada warga
yang ingin tahu bagaimana pemerintah membelanjakan uang mereka
dan jika pemerintah telah mengikuti preferensi mereka.
5. Anggaran mencerminkan preferensi warga untuk membayar tingkat
pajak yang berbeda, serta kemampuan kelompok wajib pajak tertentu
untuk menggeser beban pajak kepada orang lain.
6. Pada tingkat nasional anggaran mempengaruhi perekonomian.
7. Anggaran mencerminkan perbedaan kekuatan secara relatif dari individu
dan organisasi untuk mempengaruhi anggaran.
Menurut Prawoto (2010 : 123) menyatakan bahwa karakteristik anggaran:
1. Dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan;
2. Umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau beberapa
tahun;
3. Berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai
sasaran yang ditetapkan;
4. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang
lebih tinggi dari penyusunan anggaran; dan
5. Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi
tertentu.
24
Dilihat dari proses pembuatannya, menurut Rubin (1997: 6) anggaran
publik bersifat terbuka, melibatkan berbagai aktor yang memiliki tujuan yang
berbeda-beda, menggunakan dokumen anggaran sebagai bentuk akuntabilitas
publik, dan harus memperhatikan keterbatasan anggaran.
2.3. Siklus Anggaran
Ditegaskan oleh Bastian (2009:100) bahwa prinsip-prinsip pokok siklus
anggaran perlu diketahui dan dikuasai dengan baik oleh penyelenggara
pemerintahan. Pada dasarnya prinsip-prinsip dan mekanisme penganggaran relatif
tidak berbeda antara sektor swasta dengan sektor publik. Henley et al, 1990
(Bastian, 2009:100) memberikan siklus anggaran meliputi empat tahapan yang
terdiri dari:
1. Tahap persiapan anggaran,
2. Tahap ratifikasi,
3. Tahap implementasi, dan
4. Tahap pelaporan dan evaluasi.
Sedangkan Nordiawan (2009:52-53) mengatakan bahwa pada organisasi
sektor publik, pembuatan anggaran umumnya melewati lima tahapan, yaitu:
1. Tahap persiapan (preparation)
2. Tahap persetujuan lembaga legislatif (Legislative Enactment)
3. Tahap Administrasi (Administration)
4. Tahap pelaporan (Reporting)
5. Pemeriksaan (Post-audit)
25
Prawoto, (2010: 119) dengan jelas mengatakan bahwa fase-fase budget
process/cycle terdiri dari:
1. Budget preparation: persiapan anggaran oleh eksekutif (pemerintah) dan
perangkat-perangkatnya. Tahap ini meliputi dua kegiatan, yaitu perencanaan
dan penganggaran.
2. Legislative Enactment: persetujuan legislatif.
3. Budget Excecution: pelaksanaan APBN.
4. Financial Reporting: laporan akhir tahun oleh eksekutif (pemerintah kepada
legislatif.
5. Auditing: merupakan tahap akhir dari siklus APBN, di mana realisasi APBN
diaudit oleh badan pemeriksa keuangan
2.4. Perencanaan Anggaran
Jones (1998) yang dikutip oleh Ahmad dan Salleh (2009 : 86) menyatakan
bahwa ada dua kunci unsur dalam anggaran yaitu perencanaan anggaran dan
kontrol. Selanjutnya Ahmad dan Salleh (2009: 86) menjelaskan bahwa
perencanaan anggaran adalah rencana keuangan untuk masa depan, sedangkan
kontrol anggaran adalah penggunaan anggaran yang telah ditetapkan untuk
memantau dan mengontrol kinerja aktual. Perencanaan anggaran yang efektif dan
pengendalian proses dapat membantu manajer dalam mencapai tujuan operasional
jangka panjang, jangka pendek, dan tujuan-tujuan strategis.
Menurut Bastian (2009: 100) dengan jelas menyatakan bahwa: