BAB II TINJAUAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. TINJAUAN PUSTAKA 1. KOPERASI 1.1 Pengertian Koperasi Secara etimologi, Koperasi berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu Cooperativies; merupakan gabungan dua kata co dan operation. Dalam bahasa Belanda disebut cooperatie, yang artinya adalah kerja sama. 1 Sehingga di Indonesia disebut Koperasi. Mohammad Hatta mengemukakan bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Selanjutnya dikemukakan pula oleh Mohammad Hatta bahwa gerakan koperasi adalah melambangkan harapan bagi kaum yang lemah ekonominya berdasarkan self-help dan tolong-menolong di antara anggota-anggotanya yang melahirkan di antara mereka rasa percaya diri sendiri dan persaudaraan. koperasi menyatakan semangat baru untuk menolong diri sendiri yang didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan kebersamaan. 2 1 Andjar Pachta W.,dkk, Hukum Koperasi Indonesia, Jakarta : Kencana, 2005, hal. 15. 2 Ibid. hal. 19. 1
36
Embed
BAB II TINJAUAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN …repository.uksw.edu/bitstream/123456789/14705/2/T2_322015004_BAB II... · bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. TINJAUAN PUSTAKA
1. KOPERASI
1.1 Pengertian Koperasi
Secara etimologi, Koperasi berasal dari kata dalam bahasa
Inggris yaitu Cooperativies; merupakan gabungan dua kata co dan
operation. Dalam bahasa Belanda disebut cooperatie, yang artinya
adalah kerja sama.1 Sehingga di Indonesia disebut Koperasi.
Mohammad Hatta mengemukakan bahwa koperasi adalah usaha
bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi
berdasarkan tolong-menolong. Selanjutnya dikemukakan pula oleh
Mohammad Hatta bahwa gerakan koperasi adalah melambangkan
harapan bagi kaum yang lemah ekonominya berdasarkan self-help
dan tolong-menolong di antara anggota-anggotanya yang
melahirkan di antara mereka rasa percaya diri sendiri dan
persaudaraan. koperasi menyatakan semangat baru untuk
menolong diri sendiri yang didorong oleh keinginan memberi jasa
kepada kawan berdasarkan kebersamaan.2
1 Andjar Pachta W.,dkk, Hukum Koperasi Indonesia, Jakarta : Kencana, 2005, hal. 15.
2 Ibid. hal. 19.
1
Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian Pasal 1 angka 1 memberikan definisi koperasi
sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan
hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan
prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang
berdasarkan atas asas kekeluargaan.
1.2 Tujuan Koperasi
Koperasi pada dasarnya mengandung dua unsur yaitu unsur
ekonomi dan unsur sosial. Karena koperasi merupakan suatu
sistem dan sebagaimana diketahui sistem itu merupakan himpunan
komponenkomponen atau bagian yang saling berkaitan yang secara
bersamasama berfungsi mencapai tujuan.Koperasi merupakan
suatu sistem dan sebagaimana diketahui sistem itu merupakan
himpunan komponen-komponen atau bagian yang saling berkaitan
yang secara bersama-sama berfungsi mencapai tujuan. Koperasi
mengandung dua unsur yaitu unsur ekonomi dan unsur sosial.
Tujuan yang dimaksud adalah tujuan ekonomi atau dengan kata
lain bahwa koperasi harus berdasarkan atas motif ekonomi atau
mencari keuntungan. Sedangkan dari unsur sosial, bukan dalam arti
kedewrmawanan tetapi lebih untuk menerangkan kedudukan
2
anggota dalam organisasi, hubungan antar sesama anggota dan
hubungan anggota dengan pengurus.3
Pasal 3 dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992
tentang Perkoperasian menyebutkan tujuan dari Koperasi yaitu :
“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada
khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut
membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka
mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.
1.3 Nilai dan Prinsip Koperasi
Nilai Koperasi:
Nilai yang menjadi dasar koperasi adalah kemandirian,
bertanggung jawab, demokrasi, kesetaraan, keadilan dan
solidaritas. Nilai-nilai etika yang diyakini anggota adalah
kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab, dan perhatian terhadap
sesama.
Prinsip-prinsip Koperasi :4
a. Prinsip ke 1
3 Ibid. hal. 21.
4 Op.cit. hal,7.
3
Koperasi adalah organisasi sukarela, terbuka kepada semua
orang untuk dapat menggunakan pelayanan yang diberikannya
dan mau menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa
membeda-bedakan suku, sosial, politik atau agama.
b. Prinsip ke 2
Koperasi adalah organisasi demokratis yang dikontrol oleh
anggotanya yang aktif berpartisipasi dalam merumuskan
kebijakandan membuat keputusan
c. Prnsip ke 3
Anggota berkontribusi secara adil dan pengawasan secara
demokrasi atas modal koperasi.
d. Prinsip ke 4
Koperasi adalah organisasi mandiri yang dikendalikan oleh
anggota-anggotanya walaupun koperasi membuat perjanjian
dengan organisasi lainnya termasuk pemerintah atau
menambah modal dari sumber luar, koperasi harus tetap
dikendalikan secarademokrasi oleh anggota dan
mempertahankan otonomi koperasi.
e. Prinsip ke 5
Koperasi menyediakan pendidikan dan pelatihan untuk
anggota, wakil-wakil yang dipilih, manager dan karyawan
4
sehingga mereka dapat berkontribusi secara efektif untuk
perkembangan koperasi.
f. Prinsip ke 6
Koperasi melayani anggota-anggotanya dan memperkuat
gerakan koperasi melalui kerja sama dengan struktur koperasi
lokal, nasional dan internasional
g. Prinsip ke 7
Koperasi bekerja untuk perkembangan yang berkesinambungan
atas komunitasnya.
1.4 Asas-Asas Koperasi
Koperasi Indonesia berasaskan kekeluargaan dan
kegotongroyongan. Asas ini sesuai dengan kepribadian bangsa
Indonesia, yang juga menganut tata kehidupan yang berasaskan
kekeluargaan dan bekerja sama saling bantu membantu. Koperasi
Indonesia hendaknya menyadari bahwa dalam dirinya terdapat
suatu kepribadian Indonesia, sebagai pencerminan dari garis
pertumbuhan bangsa Indonesia dan dipengaruhi oleh keadaan dan
tempat lingkungan serta suasana waktu sepanjang masa dengan
5
ciri-ciri Ketuhanan Yang Maha Esa, kekeluargaan dan gotong-
royong.5
Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 juga
dipaparkan asas-asas yang berkaitan dengan Koperasi, yakni pada
Pasal 2 yang menetapkan:
“Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
serta berdasar atas asas kekeluargaan”
1.5 Fungsi Koperasi
Koperasi dalam rangka pembangunan ekonomi dan kesejahteraan
anggota serta masyarakat memiliki fungsi dan peran. Koperasi
pada dasarnya adalah organisasi ekonomi dari orang-orang yang
memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang dalam gerak
usahanya tidak hanya mementingkan motif ekonomi. Selain
merupakan suatu bentuk perusahaan yang memerlukan
keuntungan, Koperasi juga memiliki motif sosial. Sebagaimana
tercermin dalam asas dan prinsip yang dianutnya, Koperasi adalah
suatu bentukperusahaan yang berasas kekeluargaan dan dikelola
secara demokratis.6
5 Pandji Anotaga, Dinamika Koperasi, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2007, hal. 17
6 Revrisond Baswir, Koperasi Indonesia, Yogyakarta : BPFE,2013, hal. 51.
6
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian pada Pasal 4 juga menyebutkan fungsi dan peran
Koperasi, yaitu :
Fungsi dan Peran Koperasi adalah:
a) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan
ekonomi anggota pada khususnya dan pada masyarakat pada
umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan
sosialnya;
b) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas
kehidupan manusia dan masyarakat;
c) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan
dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai
sokogurunya;
d) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan
perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama
berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
1.6 Organ Koperasi
7
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian Pasal 21 ditetapkan ada 3 (tiga) perangkat organisasi
Koperasi, yakni:
1. Rapat Anggota
2. Pengurus
3. Pengawas
Dari organ di atas maka dapat diuraikan peran serta
tanggung jawab dari masing-masing organ Koperasi yaitu sebagai
berikut :
a) RapatAnggota
Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam
koperasi yang bertugas menentukan dan memutuskan
kebijakan-kebijakan umum dalam organisasi dan manajemen
koperasi. Rapatanggota mempunyai kekuasaan tertinggi dalam
organisasiKoperasi. Rapat anggota itu adalah tempat di mana
suara-suaraanggota berkumpul dan hanya diadakan pada waktu-
waktutertentu.7Beberapa keputusan penting yang biasanya
ditetapkan melalui rapat anggota antara lain adalah:8
7 Hendrojogi, 2004, Koperasi : Asas-asas, Teori dan Praktik, PT. Raja Grafindo, hal. 145.
8 Sentosa Sembiring, 2001, Hukum Dagang, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 49.
8
1. menetapkan anggaran dasar;
2. menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi,
manajemen, dan usaha koperasi;
3. pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian pengurus dan
3. Keseimbangan inividual, internal, eksternal untuk seluruh
karyawaan;
4. Peningkatan keberhasilan kinerja organisasi.
Pemberian Kompensasi dapat dibagi ke dalam dua
kelompok, yaitu kompensasi finansial dankompensasi non
finansial.35Berikut beberapa komponen imbalan finansial langsung
dan imbalan finansial tidak langsung :
1) Gaji adalah bentuk pemberian finansial yang dibayarkan
secara teratur,seperti tahunan, caturwulan, bulanan,
atau mingguan.
2) Insentifmerupakan imbalan langsung yang dibayarkan
kepada karyawan karenakinerjanya melebihi standar yang
ditentukan. Dengan mengasumsikan bahwa uang dapat
digunakan untuk mendorong prestasi yang dihasilkan lebih
tinggi, maka merekayang produktif lebih menyukai gajinya
dibayarkan berdasarkan hasil kerja. Ada beberapa sifat
dasar dalam sistem pengupahan insentif yang perlu
mendapatkan perhatian adalah sebagai berikut:
Pembayarannya diupayakan agar cukup sederhana
sehingga lebih mudahdimengerti dan dihitung.
35Ambar Teguh Sulistiyani, Manajemen Sumber Daya Manusia ( Konsep, Teori dan Pengembangan dalam Konteks Organisasi Publik), Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009, Hal. 256.
28
Upah insentif yang diterima benar-benar dapat
menaikkan motivasi kerjasehingga output dan
efisiensi kerja juga meningkat.
Penentuan standar kerja ataupun produksi
hendaknya secermat mungkin.
Besarnya upah normal dengan standard kerja per
jam hendaknya cukupmerangsang untuk lebih giat
lagi bekerja.
3) Kompensasi tidak langsung ( fringe benefit) Fringe benefit
Kompensasi haus berdasarkan pada kondisi riil yang telah
dikerjakan, artinya disesuaikan dengan kemampuan,
kecakapan, pendidikan dan jasa yang telah ditunjukkan
kepada organisasi;
36Op. Cit. Ambar Teguh Sulistiyani. Hal. 261-262.
29
2. Dana organisasi
Kemampuan organisasi untuk memberi kompensasi baik
berupa financial maupun non financial, disesuaikan dengan
dana yang tersedia;
3. Produktivitas kerja
Profuktivitas merupakan faktor yang mempengaruhi
penilaian prestasi kerja sedangkan prestasi kerja merupakan
faktor yang diperhitungkan dalam penetapan kompensasi.
Pemberian kompensasi penting dilakukan karena tujuannya
adalah memotivasi anggota, membuat kerasan dan menarik orang
yang berkualitas masuk dalam organisasi atau
perusahaan.37Pemberian kompensasi dalam suatu organisasi harus
diatur agar menjadi sistem yang baik dalam organisasi, tujuan
pemberian kompensasi atau imbalan sebagai berikut :
1) Menghargai prestasi kerja, pemberian imbalan yang memadai
adalah suatu penghargaan terhadap prestasi kerja sesuai
dengan yang diinginkan organisasi.
2) Menjamin keadilan, dengan adanya gaji yang baik akan
menjamin adanya keadilan dalam organisasi.
37Indrio Gitosudaemo dan I Nyoman Sudita, Perilaku Organisasi, Yogyakarta : BPFE, 1997, Hal. 226.
30
3) Mempertahankan organisasi atau perusahaan, dengan gaji yang
baik maka orang akan lebih betah bertahan bekerja
padaorganisasi.
Dengan diberikannya kompensasi membantu perusahaan
atau organisasi mencapai tujuan keberhasilan strategis dan
menjamin terjadinya keadilan internal dan eksternal. Ada beberapa
prinsip yang ditetapkan dalam manajemen kompensasi :38
a. Terdapatnya rasa keadilan dan pemerataan pendapatan;
b. Setiap pekerjaan dinilai melalui proses evaluasi pekerjaan dan
kinerja;
c. Mempertimbangkan keuangan organisasi atau perusahaan;
d. Nilai rupiah dalam sistem penggajian mampu bersaing dengan
harga pasar tenaga kerja sejenis;
e. Sistem penggajian yang baru dapat membedakan orang yang
berprestasi baik dan tidak baik dalam golongan yang sama;
f. Sistem penggajian yang baru harus dikaitkan dengan penilaian
kerja.
Kompensasi juga dapat dikatakan sebagai sebuahreward.
Reward adalah ganjaran, hadiah atau imbalan. Dalam konsep
38Op. Cit. Ambar Teguh Sulistiyani, Hal. 267.
31
manajemen reward merupakan salah satu alat untuk meningkatkan
motivasi dalam bekerja, metode ini bisa juga mengasosiasikan
perbuatan dan kelakuan seseorang dengan perasaan bahagia,
senang dan biasanya akan membuat mereka melakukan suatu
perbuatan yang berulang-ulang , selain motivasi reward juga
bertujuan agar seseorang menjadikan giat lagi usahanya untuk
memperbaiki dan meningkatkan prestasi yang telah dapat
dicapainya.39Dalam sistem reward organisasi terdapat 3 kriteria
umum, yaitu :40
a. Prestasi hasil : Hasil yang nyata dari prestasi atau kualitas
kerja individu, kelompok organisasi.
b. Prestasi tindakan dan perilaku : Dalam bentuk kerjasama tim,
pengambilan resiko dan kreativitas.
c. Pertimbangan selain prestasi, menurut kebiasaan atau
menurut kontrak : Dimana jenis pekerjaan, sifat pekerjaan,
ketekunan, tingkat dalam hirarki.
39Amin Widjaja Tunggal, Kamus Managemen strategi, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2000, Hal. 70.
40Robert Kretner,Angelo, Perilaku Organisasi ( Organization Behavior ), Jakarta : Salemba Empat, 2005, Hal. 301.
32
Tujuan utama dari pemberian Reward yang diberikan
kepada setiap individu mempunyai alasan dan tujuan khusus.
Tujuan diberikannya reward yaitu :41
a. Menarik orang yang memiliki kualifikasi untuk bergabung
dengan organisasi;
b. Mempertahankan orang yang sudah bergabung dalam
organisasi tersebut;
c. Memotivasi untuk mencapai tingkat kinerja yang tinggi.
d. Teori Hukum Responsif
Teori Hukum Responsif dikemukakan oleh Nonet dan
Selznick di tengah kritik pedas Neo-Marxis terhadap liberal
legalism.Menurut keduanya hukum yang baik seharusnya
memberikan sesuatu yang lebih daripada sekedar prosedur hukum.
Hukum tersebut harus berkompeten dan juga adil ia seharusnya
mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen terhadap
tercapainya keadilan substantif. Sebagaimana yang dikatakan
Jerome Frank, tujuan utama kaum realisme hukum adalah untuk
membuat hukum”menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan-
41John M. Ivancevich, Perilaku dan Managemen Organisasi, Jaakarta : PT. Gelora Aksara, 2006, Hal. 226.
33
kebutuhan masyrakat”.42Hukum adalah alat bagi manusia. Ia
merupakan instrumen untuk melayani kebutuhan manusia. Hukum
dengan mudah berubah menjadi institusi yang melayani diri
sendiri, bukan lagi melayani manusia. Tanda bahaya tentang
terkikisnya otoritas tersebut dan macetnya keadilan substantif,
telah menjadi fokus kritik terhadap hukum.43
Pencarian hukum responsif telah menjadi perhatian yang
sangat besar yang terus menerus dari teori hukum modern, untuk
membuat hukum lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat
dan untuk memperhitungkan secara lebih lengkap danlebih cerdas
tentang fakta sosial yang menjadi dasar dan tujuan penerapan dan
pelaksanaan hukum. Sifat responsif dapat diartikan sebagai
melayani kebutuhan dan kepentingan yang dialami masyarakat
dan ditemukan tidak oleh pejabat melainkan oleh
rakyat.Menetapkan hukum dalam sarana respons dalam ketentuan-
ketentuan yang ada pada masyarakat. Maka tipe hukum ini
mengedepankan akomodasi untuk menerima perubahan-perubahan
sosial demi mencapai keadilan dan emansipasi publik.
Hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan
zaman, mampu menjawab perubahan dengan segala dasar di
dalamnya, serta mampu melayani masyarakat dengan
42Philippe Nonet dan Philip Selznick,Hukum Responsif, ( terjemahan dari : Law and Society in Transition : Toward responsive Law, Harper and Row 1978 ) Bandung : Nusa Media, 2010,hal. 83.
43Ibid.
34
menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia
penegak hukum itu sendiri. Hukum adalah institusi yang secara
terus-menerus membangun dan mengubah dirinya menuju pada
tingkat kesempurnaan yang lebih baik.
Mengutip dari Satjipto Rahardjo, hukum adalah sebuah
tataran yang dapat dibagi ke dalam tiga hal, yaitu :
a. tataran transedental,
b. tataran sosial,
c. tataran politik yang selalu bergerak.
Sifat pergerakan itu merupakan suatu yang tidak dapat dihilangkan
tetapi sebagai sesuatu yang eksis dan prinsipal.44Berkembangnya
pemikiran hukum sebagai alternatif pencarian hukum yang ideal
adalah tidak terlepas dari perkembangan mahzab pemikiran
sosilogi hukum.45Hukum bisa berfungsi untuk mengendalikan
masyarakat dan bisa juga menjadi sarana untuk melakukan
perubahan-perubahan dalam masyarakat. Antara hukum dengan
lingkungan terdapat hubungan yang era, yaitu hubungan interaksi
atau tukar menukar antara keduanya. Hal ini berarti bahwa,
44Suyo Gilang Romandon, Penegakan Hukum Progresif Dalam Putusan Mahmakah Konstitusi, Cahaya Atma Pustaka, Cet-5, Yogyakarta, 2016, Hal. 9.
45Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Semarang, Citra Aditya Bakti, Cet. Ke 8, 2014, hal. : 199-205.
35
disamping hukum merupakan suatu insitusi yang normatif yang
memberikan pengaruh pada lingkungan ia juga menerima pengaruh
serta dampak dari lingkungan tersebut. Pernyataan pokoknya
adalah “bagaimana hukum melakukan adaptasi terhadap perubahan
?”. Hukum tertulis mempunyai kesulitan untuk melakukan
adaptasi yang cukup cepat terhadap perubahan di sekelilingnya atau
dengan kata lain, hukum tertulis mudah menciptakan kesenjangan
antara peraturan hukum dengan yang diaturnya. Hukum merupakan
ilmu yang sebenarnya yang harus selalu dimaknai sehingga selalu