BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Umum Perbankan 1 ...repository.uib.ac.id › 473 › 6 › S-1051009-chapter2.pdf · 6 BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Umum Perbankan 1. Pengertian

6

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perbankan

1. Pengertian Lembaga Bank

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

Perbankan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perbankan)

menjelaskan bahwa perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut

tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan

proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam Pasal 1 ayat (2)

Undang-Undang Perbankan menjelaskan bahwa Bank adalah badan

usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan

dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat

banyak.

Dalam Black’s Law Dictionary, bank dirumuskan sebagai An

institution, usually incopated, whose business to receive money on

deposit, casj, checks or drafts, discount commercial paper, make loans,

and issue promissory notes payable to bearer known as bank notes.

Menurut Charlie Rudyat dalam bukunya Kamus Hukum

menyatakan bahwa bank adalah suatu badan usaha yang bergerak

dalam bidang keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat

Lily Lee, Analisa Yuridis Pertanggungjawaban Bank Terhadap Penggunaan Data Nasabah Yang Dilakukan Oleh Mantan Pegawai Bank Demi Kepentingan Pribadi Ditinjau Dari Peraturan Perbankan Negara Indonesia dan Malaysia, 2014 UIB Repository©2014


7

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat

dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank juga merupakan suatu

badan usaha yang berfungsi menyimpan, menukar, membayar,

menerima pembayaran uang tunai atau alat-alat pembayaran yang

berwujud surat-surat berharga lainnya berdasarkan ketentuan-

ketentuan dan pertauran-peraturan yang berlaku.

Menurut Kasmir, bank memiliki pengertian sebagai berikut :

“Lembaga Keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun

dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke

masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya”.2

Prof.G.M. Verryn Stuart dalam bukunya Bank Politik,

berpendapat bahwa bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk

memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya

sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun

dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.

2. Asas, Fungsi dan Tujuan Bank

Mengenai asas perbankan yang dianut di Indonesia dapat kita

ketahui dari ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan yang

mengemukakan bahwa, “Perbankan Indonesia dalam melakukan

usahanya berasakan demokarasi ekonomi dengan menggunakan prinsip

2 Kasmir, Manajemen Perbankan, cet.11, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm.12



8

kehati-hatian.” Menurut penjelasan resminya yang dimaksud dengan

demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila

dan Undang-Undang Dasar 1945.

Berkaitan dengan itu, untuk memperoleh pengertian mengenai

makna demokrasi ekonomi Indonesia itu, dalam ceramahnya di

Gedung Kebangkitan nasional tanggal 16 Mei 1981, ahli ekonomi

Universitas Gadjah Mada Mubiyarto merumuskan bahwa demokrasi

ekonomi Indonesia sebagai demokrasi ekonomi Pancasila memiliki

ciri-ciri sebagai berikut:

1) Dalam sistem ekonomi Pancasila koperasi ialah sokoguru

perekonomian;

2) Perekonomian Pancasila digerakkan oleh rangsangan-

rangsangan ekonomi, sosial, dan yang paling penting ialah

moral;

3) Perekonomian Pancasila hubungannya dengan Tuhan Yang

Maha Esa, sehingga dalam Pancasila terdapat solidaritas sosial;

4) Perekonomian Pancasila berkaitan dengan persatuan Indonesia,

yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijakan ekonomi.

Mengenai apa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian

sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang

Perbankan tidak ada penjelasannya secara resmi, tetapi dapat

dikemukakan bahwa bank dan orang-orang yang terlibat di dalamnya,



9

terutama dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan

usahanya wajib menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing

dengan cermat, teliti, dan profesional sehingga memperoleh

kepercayaan masyarakat. Selain itu, bank dalm membuat

kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya harus selalu

mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku secara

konsisten dengan didasari oleh itikad baik. Kepercayaan masyaakat

merupakan kata kunci utama bagi berkembang atau tidaknya suatu

bank, dalam arti tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat suatu bank

tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya.3

Mengenai fungsi perbankan dapat dilihat dalam ketentuan Pasal

3 Undang-Undang Perbankan yang menyatakan bahwa, “Fungsi utama

perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana

masyarakat.” Dari ketentuan ini tercermin fungsi bank sebagai

perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus of funds)

dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (lacks of

funds).

Perbankan di Indonesia mempunyai tujuan yang strategis dan

tidak semata-mata berorientasi ekonomis, tetapi juga berorientasi

kepada hal-hal yang nonekonomis seperti masalah menyangkut

stabilitas nasional yang mencakup antara lain stabilitas politik dan

stabilitas sosial. Secara lengkap mengenai hal ini diatur dalam

3 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, cet.2, (Jakarta: Kencana Prenada Media

Group, 2012), hlm.18.



10

ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Perbankan yang berbunyi:

“Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan

nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan

ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan

rakyat banyak.”

3. Jenis-Jenis Bank

Dalam praktiknya, di Indonesia terdapat beberapa jenis

perbankan. Menurut Undnag-Undang Perbankan, perbankan di

Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi

dengan menggunakan prinsip kehati-hatiaan, sehingga fungsi utama

perbankan di Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana

masyarakat. Adapun jenis bank berdasarkan fungsinya dapat dibagi

menjadi: 4

a. Bank sentral, yaitu Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral,

kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999

tentang Bank Indonesia yang menyebutkan bahwa Bank Indonesia

adalah Bank Sentral Republik Indonesia dan merupakan lembaga

negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan

4 Widjanarto, Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia, Cet.2, (Jakarta, Pustaka Utama Grafiti,1993), hlm. 55.



11

atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas di

atur dalam peraturan perundang-undangan.

Di penghujung tahun 2013, Bank Indonesia (BI) menyerahkan

pengawasan perbankan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Adapun,

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambilalih fungsi perbankan

maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki wewenang yang

meliputi kelembagaan bank mulai dari perizinan pendirian bank

dan pengaturan serta pengawsan mengenai kesehatan bank,

manajemen risiko bahkan pemeriksaan bank. Untuk diketahui,

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah diatur dalam Undang-Undang

Nomor 21 Tahun 2011 yang disahkan pada tanggal 27 Oktober

2011 oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).5

b. Bank Umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

c. Bank Perkreditan Rakyat, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan

usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang

dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas

pembayaran.

d. Bank Umum yang mengkhususkan diri untuk melaksanakan

kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar

kepada kegiatan tertentu. Hal tersebut dimungkinkan oleh 5 http://www.suarapembaruan.com/ekonomidanbisnis/pengawasan-sektor-keuangan-ojk-lengkap-

sudah/47237



12

ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992

tentang Perbankan.

Dalam hal mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan

tertentu adalah antara lain melaksanakan kegiatan pembiayaan

jangka panjang, pembiayaan untuk mengembangkan koperasi,

pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah atau

pengusaha kecil, pengembangan ekspor nonmigas dan

pengembangan pembangunan perumahan. Sedangkan prinsip

syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara

bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan

kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai

dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi

hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan

modal (musharakah), prinsip jual-beli barang dengan memperoleh

keuntungan (muharabah) atau pembiayaan barang modal

berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah) atau dengan

adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disebut

dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah iqtina), sebagaimana diatur

dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

Perbankan.

Selain ditinjau berdasarkan fungsinya, jenis bank

berdasarkan kepemilikannya dapat dibagi menjadi antara lain:



13

a. Bank Milik Pemerintah, yaitu bank yang akta pendiriannya

maupun modal pendirian sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah,

sehingga keuntungan dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh

bank milik pemerintah adalah Bank Mandiri, Bank Negara

Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank

Tabungan Negara (BTN).

b. Bank Milik Swasta Nasional, yaitu bank yang hanya dapat

didirikan dan menjalankan usahanya setelah mendapat izin dari

pimpinan Bank Indonesia yang mana seluruh saham atau

sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional,

sehingga keuntungannya menjadi milik swasta pula.

Ketentuan-ketentuan tentang perizinan, bentuk hukum dan

kepemilikan bank umum swasta dietrapkan dalam pasal 16,

pasal 21 dan pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992

tentang Perbankan yang kemudian pasal-pasal tersebut diubah

dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Sedangkan

syarat-syarat untuk pendiriannya sebelum ini diatur dalam

Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.

220/K.MK.017/1993 tentang Bank Umum. Setelah

diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992

tentang Perbankan pada 10 November 1998, maka pendirian

bank umum diatur dengan Surat Keputusan Direksi Bank



14

Indonesia No.32/33/KEP/DIR tentang Bank Umum tanggal 12

Mei 1999. Contoh bank milik swasta nasional adalah Bank

Central Asia, Bank Mega, Bank Danamon, Bank Bumi Putra,

Bank Internasional Indonesia.

c. Bank Campuran, yaitu bank umum yang didirikan bersama

oleh satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di

Indonesia dan didirikan oleh warga negara Indonesia dan atau

badan hukum Indonesia yang dimiliki sepenuhnya oleh warga

negara Indonesia, dengan satu atau lebih bak yang

berkedudukan di luar negeri. Ketentuan tentang pendirian

Bank Campuran diatur dan ditetapkan dalam pasal 17 Undang-

Udnang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Syarat-

syarat pendirian bank campuran semula diatur dalam Surat

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia

No.1068/KMK.00/1998 tentang pendirian bank campuran

tanggal 28 Oktober 1988. Dalam Undang-Undang Nomor 10

Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1992 tentang Perbankan, bank campuran ini tidak

disebutkan lagi dalam pasal 1 yang telah diubah. Ketentuan

tentang pendirian bank campuran yakni pasal 17 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan juga dihapus.

Namun, dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 10 Tahun

1998 menyatakan bahwa bank umum selain dapat didirikan



15

oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia

dapat didirikan oleh warga negara asing dan badan hukum

asing secara kemitraan. Dan tata cara pendirian bank kemitraan

maupun bank umum tersebut akan diatur oleh Bank Indonesia,

namun pasal 69 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia

No.32/33/KEP/DIR tahun 1998 menyatakan bahwa bank

campuran yang telah ada sebelum adanya Surat Keputusan

Direksi Bank Indonesia No.32/33/KEP/DIR tersebut

pengertiannya sama dengan pengertian bank umum, artinya

pendirian bank campuran sama dengan pendirian bank umum

biasa. Contoh bank campuran adalah Bank Finconesia, Bank

Merincorp, Bank PDFCI, Bank Sakura Swadarma, Ing Bank,

Inter Pacific Bank, dan Mitsubishi Buana Bank.

d. Bank Milik Pemerintah Daerah, yaitu bank pembangunan

daerah. Berdasarkan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1992 tentang Perbankan dimana dinyatakan bahwa Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang ketentuan-ketentuan

pokok Bank Pembangunan Daerah dinyatakan hanya berlaku

untuk jangka waktu 1 tahun sejak mulai berlakunya Undang-

Undang tersebut, maka bentuk Bank Pembangunan Daerah

(BPD) tersebut akan disesuaikan menjadi bank umum sesuai

dengan Undang-Undang Perbankan tahun 1992. Contoh bank

milik pemerintah daerah adalah Bank DKI, Bank Jabar, Bank



16

Jateng, Bank Jatim, Bank DIY, Bank Riau, Bank Sulawesi

Selatan, dan Bank Nusa Tenggara Barat.

4. Kegiatan Usaha Bank

Kegiatan usaha bank secara umumnya adalah pengumpulan

dana, pemberian kredit, mempermudah sistem pembayaran dan

penagihan, serta pemberian jasa keuangan lainnya misalnya pemberian

bank garansi, menyewakan tempat penyimpanan barang-barang

berharga (safe deposit box), melakukan kegiatan penyertaan modal,

berusaha dalam kegiatan dana pensiun, kegiatan penitipan untuk

kepentingan pihak lain berdasarkan kontrak (trust) dan sebagainya.

Secara garis besar kegiatan jasa perbankan tersebut bila dilihat dari

segi pendapatannya maka dikenal dengan jasa yang menghasilkan

pendapatan berupa bungan seperti pemberian kredit, pendapatan non

bunga (fee based income) seperti dari menyewakan safe deposit box,

transaksi valuta asing, bank garansi dan sebagainya. 6

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

mengatur bahwa kegiatan usaha bank perbankan Indonesia harus

sesuai dengan jenis banknya, yaitu bahwa jenis bank menentukan

kegiatan usaha yang dapat dilakukannya maka kegiatan usaha yang

dapat dilakukan bank konvensional akan jauh berbeda dengan usaha

yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, begitu pula kegiatan usaha

6 Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia. Cet.3, (Bandung: Citra Aditya Bakti,

2000), hlm. 140.



17

bank umum akan banyak berbeda pula dengan usaha yang dapat

dilakukan oleh bank perkreditan rakyat.

Di dalam ketentuan pasal 6 Undang-Undang Perbankan,

mengatur bahwa usaha bank umum meliputi:

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa

giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau

bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;

b. Memberikan kredit;

c. Menerbitkan surat pengakuan hutang;

d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri untuk

kepentingan dan atas perintah nasabahnya:

1) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh

bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada

kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud,

2) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang

masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam

perdagangan surat-surat dimaksud,

3) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan

pemerintah,

4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI),

5) Obligasi,

6) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu)

tahun,



18

7) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai

dengan 1 (satu) tahun,

e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk

kepentingan nasabah;

f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan

dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana

telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana

lainnya;

g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan

melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;

h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;

i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain

berdasarkan suatu kontrak;

j. Melakukan penempatan dana dari nasabah lainnya dalam bentuk

surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;

k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan

wali amanat;

l. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank

sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang in dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum

sebagaimana disebutkan diatas, Bank Umum dapat pula:



19

a. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi

ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau

perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha,

modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring

penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan

yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

c. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana

pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peratuan perundang-

undangan dana pensiun yang berlaku.

Dalam ketentuan pasal 13 Undang-Undang Perbankan,

mengatur bahwa usaha bank perkreditan rakyat meliputi:

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan

berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya

yang dipersamakan dengan itu;

b. Memberikan kredit;

c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan

prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh

Bank Indonesia;

d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia

(SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau

tabungan pada bank lain.



20

Dalam Undang-Undang tentang Perbankan juga mengatur

adanya larangan bank perkreditan rakyat dalam melakukan usaha-

usahanya antara lain sebagai berikut:

a. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas

pembayaran;

b. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;

c. Melakukan penyertaan modal;

d. Melakukan usaha perasuransian;

e. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana

diatur dalam peraturan perbankan.

5. Sumber Dana Bank

Pengertian sumber dana bank menurut Kasmir (2012;50)

adalah usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat.

Perolehan dana ini tergantung dari bank itu sendiri, apakah simpanan

dari masyarakat atau dari lembaga lainnya. Kemudian untuk

membiayai operasinya, dana dapat pula diperoleh dari modal sendiri,

yaitu dengan mengeluarkan atau menjual saham. Perolehan dana

disesuaikan pula dengan tujuan dari penggunaan dana tersebut.

Pemilihan sumber dana akan menentukan besar kecilnya biaya yang

ditanggung. Secara garis besar sumber dana bank dapat diperoleh dari:

a. Dana yang berasal dari Bank itu sendiri



21

Perolehan dana dari sumber bank itu sendiri (modal sendiri)

maksudnya adalah dana yang diperoleh dari dalam bank.

Perolehan dana ini biasanya digunakan apabila bank

mengalami kesulitan untuk memperoleh dana dari luar.

Kemudian dana ini dapat pula dicari sesuai dengan tujuan bank.

Misalnya apabila bank hendak melakukan perluasan usaha atau

mengganti berbagai sarana dan prasarana yang lama dengan

yang baru. Adapun pencarian dana yang bersumber dari bank

itu sendiri terdiri dari:

1) Setoran modal dari pemegang saham yaitu, merupakan

modal dari para pemegang saham lama atau pemegang

saham baru,

2) Cadangan laba, yaitu merupakan laba setiap tahun

dicadangkan oleh bank dari sementara waktu belum

digunakan,

3) Laba bank yang belum dibagi, merupakan laba tahun

berjalan tapi belum dibagikan kepada para pemegang

saham.

b. Dana yang berasal dari Masyarakat luas

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi

kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan

bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini.

Untuk memperoleh dana dari masyarakat luas bank dapat



22

menggunakan tiga macam jenis simpanan (rekening). Masing-

masing jenis simpanan memiliki keunggulan tersendiri,

sehingga bank harus pandai dalam menyiasati pemilihan

sumber dana. Sumber dana yang dimaksud adalah simpanan

giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito.

c. Dana yang berasal dari Lembaga lain

Dalam praktiknya, sumber dana yang ketiga ini merupakan

tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian

sumber dana pertama dan kedua diatas. Pencairan dari sumber

dana ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu

saja. Kemudian dana yang diperoleh dari sumber ini digunakan

untuk membiayai atau membayar transaksi-transaksi tertentu.

Perolehan dana dari sumber ini antara lain dapat diperoleh dari:

1) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), merupakan

kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank

yang mengalami kesulitan likuiditasnya.

2) Pinjaman antar bank (Call Money). Biasanya pinjaman

ini diberikan kepada bank-bank yang mengalami kalah

kliring di dalam lembaga kliring dan tidak mampu

untuk membayar kekalahannya. Pinjaman ini bersifat

jangka pendek dengan bunga yang relatif tinggi jika

dibandingkan dengan pinjaman lainnya.



23

3) Pinjaman dari bank-bank luar negeri merupakan

pinjaman yang diperoleh oleh perbankan dari pihak luar

negeri.

4) Surat Berharga Pasar Uang (SPBU). Dalam hal ini

pihak perbankan menerbitkan SPBU kemudian

diperjualbelikan kepada pihak yang berminat, baik

perusahaan keuangan maupun non keuangan. SPBU

diterbitkan dan ditawarkan dengan tingkat suku bunga

sehingga masyarakat tertarik untuk membelinya.

6. Pihak Terafiliasi pada Bank

Pengertian pihak terafiliasi pada bank adalah pihak yang

mempunyai hubungan dengan kegiatan serta pengelolaan usaha jasa

pelayanan yang diberikan oleh bank, hubungan tersebut melalui cara

menggabungkan dirinya pada bank tersebut tetapi dengan tidak

kehilangan identitasnya. Penggabungan diri tersebut karena keterkaitan

kepemilikan bahkan adanya keterkaitan hubungan keluarga dengan

pihak tertentu, pengurusan maupun hubungan karena kerja biasa

seperti karyawan, atau karena hubungan kerja dalam rangka

memberikan jasa pelayananan jasanya kepada bank seperti konsultan

hukum.7

7 Ibid, hlm.238.



24

Pengertian di atas belumlah secara jelas menentukan pihak

terafiliasi pada lembaga perbankan, dapat dilihat dari ketentuan pasal 1

pasal 1 angka 22 Undang-Undang Perbankan. Ketentuan tersebut

menentukan pihak-pihak yang terafiliasi yaitu:

a. Anggota Dewan Komisaris, pengawas, Direksi atau kuasanya,

pejabat, atau karyawan bank;

b. Anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya,

pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk

hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku;

c. Pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain

akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan

lainnya;

d. Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta

mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham

dan keluarganya, keluarga Komisaris, keluarga pengawas,

keluarga direksi, keluarga pengurus.

B. Tinjauan Umum Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Perbankan

Dalam Hukum Perbankan dikenal beberapa prinsip perbankan

yaitu:

1. Prinsip Kepercayaan (Fiduciary Relation Principle)



25

Prinsip kepercayaan adalah suatu asas yang melandasi

hubungan antara bank dan nasabah bank. Bank berusaha dari dana

masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga

setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap

memleihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Prinsip

ini merupakan tulang punggung dari suatu bank yang dapat

mendukung kemajuan bank. Dengan kokohnya kepercayaan yang

diterima oleh bank dari masyarakat, maka akan dapat memberikan

eksistensi dan value yang baik terhadapa bank tersebut.

Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 Ayat (3)

Undang-Undang Perbankan yang menyebutkan bahwa “Dalam

memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah

dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh

cara-cara yang tidak merugiakan bank dan kepentingan nasabah

yang mempercayakan dananya kepada bank”

2. Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle)

Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan

bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya

wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat

yang dipercayakan padanya. Hal ini disebutkan dalam Pasal 2

Undang-Undang Perbankan bahwa perbankan Indonesia dalam

melakukan usahanya berasakan demokrasi ekonomi dengan

menggunakan prinsip kehati-hatian. Dalam ketentuan ini,



26

menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah asas terpenting

yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam

menjalankan kegiatan usahanya.

Menurut Hermansyah, bank dalam menjalankan kegiatan

usahanya, termasuk pemberian kredit kepada nasabah debitur harus

selalu berpedoman dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip

ini antara lain diwujudkan dalam bentuk penerapan konsisten

berdasarkan itikad baik terhadap semua persyaratan dan peraturan

perundang-undangan yang terkait dengan pemberian kredit oleh

bank yang bersangkutan.8

Pelaksanaan prinsip kehati-hatian merupakan hal yang

penting guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat, kuat, dan

kokoh. Namun demikian, kelengkapan peraturan perundangan

terutama menyangkut prinsip kehati-hatian tidaklah cukup untuk

dijadikan ukuran bahwa perbankan nasional lepas dari segala

permasalahan, buktinya sebagian besar bank nasional (khususnya)

bank swasta merupakan bank bermasalah yang satu persatu masuk

kandang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Bahkan

ada yang dilikuidasi, salah satunya faktor yang membuat sistem

perbankan nasional keropos adalah akibat perilaku pengelola dan

pemilik bank yang cenderung mengeksploitasi dan atau

mengabaikan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam berusaha, dan

8 Op.Cit, Hermansyah, hlm.66.



27

disamping itu terdapat faktor penunjang lain yakni lemahnya

pengawasan dari Bank Indonesia.

3. Prinsip Kerahasiaan (Secrecy Principle)

Prinsip kerahasiaan bank diatur dalam Pasal 40 sampai

dengan Pasal 47 A Undang-Undang Perbankan. Menurut Pasal 40

Undang-Undang Perbankan, bank wajib merahasiakan keterangan

tentang data nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun dalam

ketentuan tersebut diatas menentukan bahwa kewajiban

merahasiakan itu bukan tanpa pengecualian. Pengecualian terhadap

kewajiban merahasiakan antara lain:

a. Untuk Kepentingan Perpajakan

b. Untuk Kepentingan Penyelesaian Piutang Bank yang telah

Diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang

Negara (BUPLN) atau Panitia Urusan Piutang Negara

(PUPN)

c. Untuk Kepentingan Peradilan dalam Perkara Pidana

d. Dalam Perkara Perdata antara Bank dengan Nasabah

e. Dalam Tukar-menukar Informasi Antarbank

f. Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah

penyimpan atau ahli warisnya

4. Prinsip Mengenal Nasabah (Know How Customer Principle)

Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan

oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah,



28

memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap

transaksi yang mencurigakan kepada Bank Indonesia. Prinsip

mengenal nasabah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia

No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penerapan prinsip mengenal

nasabah adalah meningkatkan peran lembaga keuangan dengan

berbagai kebijakan dalam menunjang praktik lembaga keuangan,

menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan

ajang tindak kejahatan dan aktivitas ilegal yang dilakukan nasabah,

dan melindungi nama baik dan reputasi lembaga keuangan. Dengan

menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah berarti bank juga dapat

menimalkan kemungkinan risiko yang mungkin timbul yaitu

operational risk, legal risk, dan reputational risk.

C. Tinjauan Umum Rahasia Bank

1. Pengertian Rahasia Bank

Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan

keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman

dunia perbankan tidak boleh secara terbuka kepada pihak masyarakat.

Dalam hubungan ini yang menurut kelaziman wajib dirahasiakan oleh

bank, adalah seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang



29

berhubungan dengan keuangan, dan hal-hal dari orang, dan badan yang

diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya.9

Menurut Munir Fuady, hubungan antara bank dengan nasabah ternyata tidaklah seperti hubungan kontraktual biasa. Akan tetapi dalam hubungan tersebut terdapat pula kewajiban bagi bank untuk tidak membuka rahasia nasabahnya kepada pihak lain manapun kecuali jika ditentukan lain oleh perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dinamakan rahasia bank. 10

Dengan demikian, istilah rahasia bank mengacu ada rahasia

bank dalam hubungan antara bank dengan nasabahnya. Karena itu,

hubungan antara nasabah dan banknya mirip dengan hubungan antara

lawyer dan kliennya atau hubungan antara dokter dan pasiennya.

Semuanya sama-sama mengandung kewajiban untuk merahasiakan

data dari klien/nasabah/pasiennya.

Menurut Kasmir, dikarenakan kegiatan dunia perbankan

mengelola uang masyarakat, maka bank wajib menjaga kepercayaan

yang diberikan masyarakat. Bank wajib menjaga keamanan uang

tersebut agar benar-benar aman. Agar keamaan uang nasabahnya

terjamin, pihak perbankan dilarang untuk memberikan keterangan yang

tercatat pada bank tentang keadaan dan hal-hal dari nasabahnya. 11

Dalam Undang-Undang Perbankan Pasal 1 Angka 28, rahasia

bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan

mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

9 Muhammad Djumhana, Rahasia Bank (Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia), (Bandung:

Citra Aditya Bakti,1996) hlm.115. 10 Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern (Buku Kesatu), (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003),

hlm.87. 11 Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2002), hlm.57.



30

2. Latar Belakang Rahasia Bank

Pada dasarnya setiap orang, baik sebagai pribadi maupun

sebagai pengusaha tidak menginginkan keadaan mengenai pribadinya

termasuk keadaan keuangannya diketahui oleh orang lain. Tiap-tiap

kepentingan dari setiap orang itu harus mendapat perhatian dan

dihormati sepenuhnya oleh siapapun juga termasuk negara. Untuk itu,

jika perlu dilindungi dengan mempergunakan hukum pidana yaitu

sejauh kepentingan itu secara langsung maupun tidak langsung, juga

mempunyai arti bagi masyarakat atau negara. Bagi seorang pengusaha

kerahasiaan ini sangatlah penting artinya demi menunjang kelancaran

perusahaannya, karena tanpa hal ini setiap orang atau pengusaha akan

dengan mudah mempelajari keuangan perusahaan yang nantinya akan

dapat dipergunakan untuk mempersulit atau menjatuhkan usahanya.

Keadaan ini benar-benar disadari oleh dunia perbankan sehingga bank

merasa perlu untuk merahasiakan keadaan keuangan nasabahnya yang

dipercayakan kepadanya. Tindakan ini dalam dunia perbankan dikenal

dengan sistem “Rahasia Bank”.

Guna melindungi suatu informasi dikenal adanya hukum

kerahasiaan. Hukum kerahasiaan adalah hukum yang berisikan kaidah-

kaidah yang berkaitan dengan perlindungan rahasia bank yang

menyangkut rahasia perdagangan, rahasia yang sifatnya pribadi atau

mengenai rahasia pemerintahan. Objek dari hukum kerahasiaan ini



31

meliputi informasi yang terjadi karena suatu tugas dan fungsi jabatan

seseorang, dan atau karena suatu kegiatan. Informasi yang harus

dirahasiakan karena tugas dan jabatan misalnya informasi hubungan

pasien dengan dokter, klien dengan pengacaranya, notaris atau

rohaniawan. Sedangan informasi yang harus dirahasiakan karena

kegiatannya, misalnya informasi bisnis mengenai data tentang desain,

dan proses-proses teknik; prosedur kendali mutu daftar pelanggan;

rencana bisnis dan sebagainya atau seorang wartawan harus

merahasiakan sumber beritanya.

Kewajiban untuk menyimpan rahasia sebuah informasi

bersumber kepada kewajiaban moral serta tuntutan kepentingan

masyarakat untuk terbentuknya suatu hubungan berdasarkan rasa

saling percaya. Semua itu merupakan asas terpenting dan berhubungan

secara intrinsik dengan tugas dan fungsi sesuatu jabatan/pekerjaan.

Informasi mengenai kegiatan bank terutama mengenai

hubungan antara nasabah dengan bank merupakan bagian dari rahasia

bank itu dan hal itu merupakan salah satu bagian yang dilindungi oleh

hukum kerahasiaan. Dasar yang melandasi hukum kerahasiaan ini

adalah bahwa hukum tersebut dapat mencegah seseorang untuk

membuka atau membocorkan informasi yang diberikan kepadanya atau

menyalahgunakan informasi yang diketahuinya tersebut. Dengan

demikian bila terjadi pembocoran atau pembukaan informasi secara

melawan hukum atau menyalahgunakan informasi tersebut maka



32

ketentuan hukum dapat dikenakan kepada si pelaku pembocoran atau

penyalahgunaan informasi tersebut.

Pelanggaran atas hukum kerahasiaan terjadi, bila:

a. Informasi itu dapat dikategorikan mempunyai nilai rahasia atau

untuk dirahasiakan, maksudnya informasi tersebut bukan

merupakan hal yang lumrah atau telah menjadi pengetahuan

umum;

b. Informasi tersebut diberikan kepada pihak tertentu (seperti

bank) dalam kondisi si penerima mempunyai kewajiban untuk

merahasiakannya;

c. Adanya penggunaan atas pembukaan informasi secara tidak

sah.

Oleh karena itu agar terhindar dari adanya penyelewengan-

penyelewengan ini, maka bank harus melindungi kerahasiaan

mengenai nasabah dan simpanannya. Rahasia bank mutlak diperlukan

bukan hanya untuk nasabah saja, melainkan juga mutlak diperlukan

bagi kepentingan bank itu sendiri yakni untuk menumbuhkan

kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank.

Masyarakat hanya akan mempercayakan dananya pada bank apabila

ada jaminan bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan

keuangan nasabah tidak akan disalahgunakan.

Konsep rahasia bank bermula timbul dari tujuan untuk

melindungi nasabah bank yang bersangkutan. Hal ini nyata terlihat



33

ketika Court of Appeal Inggris secara bulat memutuskan pendiriannya

dalam kasus Tournier v. National Provincial and Union Bank of

England tahun 1924, suatu putusan pengadilan yang kemudian menjadi

leading case law yang menyangkut ketentuan rahasia bank di Inggris

dan kemudian diacu oleh pengadilan- pengadilan negara-negara lain

yang menganut common law system. Bahkan 60 tahun sebelum putusan

Tournier tersebut, yaitu dalam perkara Foster v. The Bank of London

tahun 1862, juri telah berpendapat bahwa terdapat kewajiban bagi bank

untuk tidak boleh mengungkapkan keadaan keuangan nasabah bank

yang bersangkutan kepada pihak lain. Namun pada waktu itu pendirian

tersebut belum memperoleh afirmasi dari putusan-putusan pengadilan

berikutnya.

Timbulnya pemikiran untuk perlunya merahasiakan keadaan

keuangan nasabah bank sehingga melahirkan ketentuan hukum

mengenai kewajiban rahasia bank, adalah semula bertujuan untuk

melindungi kepentingan nasabah secara individual. Ketentuan rahasia

bank di Swiss, yaitu suatu negara yang dikenal mempunyai ketentuan

rahasia bank yang dahulunya paling ketat di dunia, adalah juga semula

bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah bank secara

individual.

Pada waktu itu ketentuan rahasia bank bersifat mutlak; artinya

tidak dapat dikecualikan karena alasan apapun juga. Ketentuan rahasia

bank di Swiss lahir mula-mula sehubungan dengan kedudukan Swiss



34

sebagai negara yang netral secara tradisional. Alasan pertama, dalam

abad ke-17, ribuan kaum Huguenots dari Perancis melarikan diri ke

Swiss oleh karena mereka dikejar-kejar atau dilakukan penyiksaan-

penyiksaan terhadap mereka sehubungan dengan agama yang mereka

anut. Diantara mereka itu kemudian ada yang menjadi bankir, dan

menginginkan agar supaya kerahasiaan dari nasabah-nasabah mereka

untuk urusan-urusan keuangannya di negara asalnya dirahasiakan.

Alasan kedua adalah sehubungan dengan dikejar-kejarnya

orang-orang Yahudi di waktu regime Nazi berkuasa di Jerman di tahun

1930-an dan 1940-an. Namun perkembangan sehubungan dengan

keadaan politik dalam negeri, keadaan sosial, terutama yang

menyangkut timbulnya kejahatan-kejahatan di bidang money

laundering, dan kebutuhan akan adanya stabilitas ekonomi, terutama

stabilitas moneter, telah menimbulkan kebutuhan akan perlunya

pelonggaran terhadap kewajiban rahasia bank yang mutlak itu. Artinya,

apabila kepentingan negara, bangsa dan masyarakat umum harus

didahulukan daripada kepentingan nasabah secara pribadi, maka

kewajiban bank untuk melindungi kepentingan nasabah secara

individual itu (dalam arti tidak boleh mengungkapkan keadaan

keuangan nasabah) harus dapat dikesampingkan.

Contoh yang konkrit mengenai hal ini adalah berkaitan dengan

kepentingan negara yakni pajak nasabah yang bersangkutan,

penindakan korupsi, dan pemberantasan money laundering. Hal



35

tersebut merupakan hal yang kontradiktif bahwa dalam hal-hal

tertentu, justru demi kepentingan negara, bangsa dan masyarakat

umum, dikehendaki agar kewajiban rahasia bank diperketat.

Kepentingan negara yang dimaksud adalah pengerahan dana

perbankan untuk keperluan pembangunan. Kepentingan negara, bangsa

dan masyarakat umum itu dilandasi oleh alasan bahwa dijunjung

tingginya dan dipegang teguhnya kewajiban rahasia bank merupakan

faktor terpenting bagi keberhasilan bank dalam upaya bank itu

mengerahkan tabungan masyarakat. Selain itu terganggunya stabilitas

moneter adalah antara lain dapat diakibatkan oleh runtuhnya

kepercayaan masyarakat terhadap perbankan karena terlalu longgarnya

rahasia bank.

3. Teori-Teori Rahasia Bank

Tinjauan teori tentang rahasia bank, menunjukkan ada dua

pendapat yakni: 12

a. Teori Rahasia Bank yang Bersifat Mutlak (Absolutely Theory)

Menurut teori ini, rahasia bank bersifat mutlak. Bank mempunyai

kewajiban untuk menyimpan rahasia atau keterangan-keterangan

mengenai nasabahnya yang diketahui bank karena kegiatan

usahanya dalam keadaan apapun juga, dalam keadaan biasa atau

dalam keadaan luar biasa tanpa pengecualian dan pembatasan.

Dengan alasan apapun dan oleh siapapun, kerahasiaan mengenai

12 Hermansyah, Op.Cit, hlm.131



36

nasabah dan keuangannya tidak boleh dibuka (diungkapkan).

Apabila terjadi pelanggaran terhadap kerahasiaan tersebut, bank

yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas segala akibat

yang ditimbulkannya. Teori ini menonjolkan kepentingan

individualis, artinya hanya mementingkan hak individu

(perseorangan). Disamping itu, teori mutlak juga bertentangan

dengan kepentingan negara atau masyarakat banyak

dikesampingkan oleh kepentingan individu yang merugikan negara

atau masyarakat banyak. Teori mutlak ini terutama dianut di

Negara Swiss sejak tahun 1934. Sifat multak rahasia bank tidak

dapat diterobos dengan alasan apapun. Hal ini dapat dilihat di

dalam Undang-Undang Pemerintah Swiss No. 47 mengenai

“Perbankan dan Bank Tabungan” November 1934. Dengan

demikian, para koruptor atau pedagang narkotika kelas kakap di

dunia merasa aman menyimpan uang hasil kejahatannya di bank-

bank Swiss. Salah satu contoh pelaku yang memanfaatkan teori

mutlak tentang kerahasiaan bank di bank-bank Swiss adalah

mantan Presiden Ferdinand Marcos dari Filipina, dan gembong

narkotika Dennis Levine. Ketatnya rahasia bank dilaksanakan di

Swiss, mengakibatkan beberapa negara tidak dapat menjangkau

uang hasil kejahatan warga negaranya yang merugikan negara ataru

masyarakat banyaj yang disimpan di bank-bank Swiss. Oleh karena

itu, teori mutlak yang dianut oleh negara Swiss mendapat reaksi



37

keras dari beberapa negara yang kepentingannya dirugikan.

Sebagai contoh adalah kasus gugatan pemerintah Amerika Serikat

melalui Stock Exchange Commission (SEC) kepada sejumlah bank

di Swiss sehubungan dengan penampungan dana hasil insider

trading yang disimpan di beberapa bank di Swiss, agar bank-bank

yang bersangkutan membuka rahasia keuangan nasabahnya.

Ternyata rahasia bank yang bersifat mutlak itu dapat

dikompromikan. Sifat mutlak ini ditinggalkan oleh bank-bank di

Swiss sejak tahun 1991 dengan menghapuskan nama samaran dari

kode rekening nasabah yang terkenal dengan “Formulir B”, yang

harus diganti dengan nama aslinya melalui pendaftaran ulang. Jika

para nasabah yang bersangkutan tidak mendaftar ulang, mereka

harus menutup rekeningnya.

b. Teori Rahasia Bank yang Bersifat Relatif (Relative Theory)

Menurut teori ini bank diperbolehkan membuka rahasia atau

memberi keterangan mengenai nasabahnya, jika untuk kepentingan

yang mendesak, misalnya untuk kepentingan negara atau

kepentingan hukum. Teori ini banyak dianut oleh bank-bank di

banyak negara di dunia, seperti Amerika Serikat, Belanda,

Malaysia, Singapura dan termasuk Indonesia. Adanya pengecualian

dalam ketentuan rahasia bank memungkinkan untuk kepentingan

tertentu suatu badan atau instansi diperbolehkan meminta

keterangan atau data tentang keadaan keuangan nasabah yang



38

bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang

berlaku.

Keberatan terhadap teori relatif adalah rahasia bank masih dapat

dijadikan perlindungan bagi pemilik dana yang tidak halal, yang

kebetulan tidak terjangkau oleh aparat penegak hukum (law

enforcer) karena tidak terkena penyidikan. Dengan demikian, dana

tetap aman, namun teori relatif sesuai dengan rasa keadilan (sense

of justice), artinya kepentingan negara atau kepentingan

masyarakat tidak dikesampingkan begitu saja. Apabila ada alasan

dan sesuai dengan prosedur hukum maka rahasia keuangan nasabah

boleh dibuka (diungkapkan).

4. Peraturan Rahasia Bank

a. Peraturan Perundang-undangan Negara Indonesia

1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

Perbankan

Ketentuan rahasia bank dicantumkan dalam penelitian ini

dikarenakan terdapat perbedaan pengaturan tentang perbankan

dengan ketentuan perubahannya, sehingga penulis merasa perlu

untuk dijelaskan berdasarkan asas lex posterior derograt legi priori

yang berarti bahwa aturan baru mengenyampingkan aturan yang

lama.

Ketentuan rahasia bank menurut Pasal 40 Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1992 disebutkan bahwa; “Bank dilarang



39

memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan

keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib

dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia

perbankan”. Bahkan dalam penjelasannya dijelaskan bahwa: “yang

menurut kelaziman wajib dirahasiakan oleh bank adalah seluruh

data informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan

keuangan dan hal-hal lain dari orang dan badan yang diketahui

oleh bank karena kegiatan usahanya”.

Pemerintah bahkan pernah mengeluarkan penafsiran resmi

tentang rahasia bank seperti tertuang dalam:

1) Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. R-

25/MK/IV/7/1969 (rahasia) tertanggal 24 Juli 1969;

2) Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. R-

29/MK/IV/9/1969 (rahasia) tertanggal 03 September

1969;

3) Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/377/UPPB/Pb.B

tanggal 11 September 1969.

Dalam surat-surat tersebut pada dasarnya menjelaskan kata-

kata “hal-hal lain yang harus dirahasiakan oleh bank menurut

kelaziman dalam dunia perbankan” antara lain:

1) Pemberian pelayanan jasa dalam lalu lintas uang, baik

dalam maupun luar negeri;

2) Mendiskontokan dan jual beli surat-surat berharga;



40

3) Pemberian kredit.

Bahkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1992 Pasal 40 jelaslah bahwa ketentuan rahasia bank sangat luas

karena bukan saja keterangan mengenai nasabah penyimpan dan

simpanannya, melainkan juga termasuk “seluruh data dan

informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan

keterangan dan hal-hal lain dari orang dan badan yang diketahui

oleh karena kegiatan usahanya” dari nasabah yang berangkutan.

Adapun pasal yang mengatur tentang rahasia bank dalam

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai

berikut:

Pasal 40 berbunyi:

1) Bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada

bank tentang keadaan keuangan dan hal lain-lain dari

nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut

kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43,

dan Pasal 44.

2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku

pula bagi pihak terafiliasi.

Di dalam penjelasan Pasal 40 khususnya pada ayat (1)

dikatakan bahwa dalam hubungan ini yang menurut kelaziman

wajib dirahasiakan oleh bank adalah seluruh data dan informasi



41

mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, dan

hal lain-lain dari orang, dan badan yang diketahui oleh bank karena

kegiatan usahanya. Kerahasiaan ini diperlukan untuk kepentingan

bank sendiri yang memerlukan kepercayaan masyarakat yang

menyimpan uangnya di bank. Masyarakat hanya akan

mempercayakan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank

apabila dari bank ada jaminan bahwa pengetahuan bank tentang

simpanan dan keadaan keuangan nasabah tidak disalahgunakan.

Dengan adanya ketentuan tersebut ditegaskan bahwa bank harus

memegang teguh rahasia bank. Walaupun demikian pemberian data

dan informasi kepada pihak lain dimungkinkan, yaitu berdasarkan

Pasal 42, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44.

Dari ketentuan rahasia bank tersebut, kalangan teoritisi dan

praktisi masih banyak mempertanyakan apa yang dimaksud

sebenarnya rahasia bank. Kerahasiaan bank karenanya harus

diberik penjelasan lebih lanjut agar bank ataupun oknum-oknum

tertentu tidak berlindung di balik pasal itu. Masalah di atas adalah

sebagian dari persoalan yang timbul sekitar kerahasiaan bank.

Kenyataan yang ada dan dihadapi saat ini, ternyata

menunjukkan belum dapatnya ketentuan rahasia bank yang ada

untuk menjawab secara tuntas dan tepat permasalahn tersebut.

Keadaan demikian mengakibatkan cara penyelesaiannya dengan

mengandalkan penafsiran ketentuan rahasia bank yang ada secara



42

meluas, bahkan terlihat sering menimbulkan konroversial. Dari

pendapat serta penafsiran yaitu, terutama pada kata “Kelaziman

dalam dunia perbankan”, serta data-data (informasi) perbankan

mana yang bukan termasuk kategori rahasia bank.

Penafsiran yang begitu luas bahkan seringkali kontroversial

ini dikarenakan ketentuan rahasia bank yang ada saat ini terlalu

umum. Melihat keadaan yang menunjukkan terlalu umumnya suatu

ketentuan serta disusun secara tergesa-gesa, jelas menunjukkan

bahwa ketentuan demikian telah cacat sejak lahir. Dari keadaan

demikian sudah wajar bila Indonesia saat ini menghadapi

permasalahan, yaitu ketegangan-ketegangan antara peraturan

perundang-undangan dengan kenyataan masyarakat. Salah satu

penyebab hal itu terjadi karena norma-norma yang ditetapkan

pembentuk peraturan perundang-undangan tersebut tidak lagi

sesuai dengan perkembangan hukum yang ada.

2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992

tentang Perbankan

Ketentuan Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 10

Tahun 1998, mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan rahasia

bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan

mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Adapun pasal 40



43

ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menjadi

pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

mengemukakan bahwa Bank wajib merahasiakan keterangan

mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal

43, Pasal 44, dan Pasal 44A.13

Berdasarkan ketentuan di atas, menunjukkan bahwa

pengertian dan ruang lingkup mengenai rahasia bank yang diatur

dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 1998 adalah berbeda. Dalam Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1992 ketentuan rahasia bank tersebut lebih luas,

karena berlaku setiap nasabah dengan tidak membedakan antara

nasabah penyimpan dan nasabah peminjam. Adapun ketentuan

rahasia bank yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 10

Tahun 1998 lebih sempit, karena hanya berlaku bagi nasabah

penyimpan dan simpanannya saja.

Pengecualiaan terhadap ketentuan rahasia bank dalam

Undang-Undang Perbankan mengacu pada ketentuan pasal 40 ayat

(1) Undang-Undang Perbankan yang menentukan bahwa bank

wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan

simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam

pasal 41, 41A, pasal 42, pasal 43, pasal 44, dan pasal 44A.

13 Ibid, hlm.135.



44

Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) tersebut dapatlah

diuraikan secara sistematis pengecualian terhadap ketentuan

rahasia bank sebagai berikut:

1) Untuk Kepentingan Perpajakan

Mengenai pembukaan rahasia bank untuk kepentingan

perpajakan ini diatur dalam Pasal 41 ayat (1) yang

menentukan bahwa:

“Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia

atas permintaan Menteri Keuangan berwenang

mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar

memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti

tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan

Nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat pajak.”

2) Untuk Kepentingan Penyelesaian Piutang Bank yang Telah

Diserahkan kepada BUPLN/PUPN

Ketentuan Pasal 41A ayat (1) Undang-Undang Perbankan

adalah landasan hukum untuk pembukaan rahasia bank

untuk kepentingan piutang bank yang telah diserahkan

kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara

(BUPLN) ata Panitia Urusan Piutang Negara. Secara

lengkap ketentuan Pasal 41A ayat (1) menentukan bahwa:

“Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan

kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia



45

Urusan Piutang Negara, Pimpinan Bank Indonesia

memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan

Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara untuk

memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan

Nasabah Debitur.”

3) Untuk Kepentingan Peradilan dalam Perkara Pidana

Pembukaan atau penerobosan terhadap ketentuan rahasia

bank dapat juga dilakukan dengan alasan untuk

kepentingan peradilan dalam perkara pidana sebagaimana

ditentukan oleh Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang

Perbankan yang menentukan bahwa:

“Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana,

Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada

polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari

bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada

bank.”

4) Dalam Perkara Perdata antara Bank dengan Nasabah

Menurut ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Perbankan

bahwa:

“Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya,

direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan

kepada Pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang



46

bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan

dengan perkara tersebut.”

Ketentuan ini merupakan landasan hukum dan alasan dapat

dibukanya atau diterobosnya ketentuan rahasia bank untuk

kepentingan penyelesaian perkara perdata antara bank dan

nasabahnya di pengadilan. Untuk itu direksi dari bank yang

bersangkutan dapat memberikan keterangan mengenai

keadaan keuangan dari nasabah tersebut.

5) Dalam Tukar-Menukar Informasi Antarbank

Menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang

Perbankan, bahwa dalam rangka tukar-menukar informasi

antarbank juga merupakan alasan untuk pembukaan atau

penerobosan ketentuan rahasia bank.

Pasal 44 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, direksi

bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya

kepada bank lain.”

Ketentuan diatas tentu dapat dilakukan jika ada suatu

kepentingan dari bank yang bersangkutan yang berkaitan

dengan nasabah tersebut, dan tidak menimbulkan kerugian

bagi nasabah. Oleh sebab itu, pelaksanaan dari ketentuan

ini lebih lanjut diatur oleh Bank Indonesia sebagaimana



47

ditentukan oleh Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang

Perbankan.

6) Atas Permintaan, Persetujuan atau Kuasa dari Nasabah

Penyimpan atau Ahli Warisnya

Alasan-alasan pembukaan atau penerobosan ketentuan

rahasia bank yang telah dikemukakan di atas, pada dasarnya

mengandung suatu kepentingan dari negara, kepentingan

penyelesaian perkara, dan kepentingan dari bank.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

juga mengatur mengenai pembukaan atau penerobosan ketentuan

rahasia bank atas dasar kepentingan dari nasabah penyimpan

sebagaimana diatur dalam Pasal 44 A. Pasal 44 A ayat (1) dan (2)

menentukan bahwa:

(1) Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah

Penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib

memberikan keterangan mengenai simpanan Nasabah

Penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak

yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan tersebut.

(2) Dalam hal Nasabah Penyimpan telah meninggal dunia, ahli

waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang bersangkutan

berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan

Nasabah Penyimpan tersebut.



48

Dari ketentuan Pasal 44 A di atas, menunjukkan bahwa

bank berkewajiban untuk memberikan keterangan mengenai

simpanan dari nasabah kepada pihak yang diberi kuasa atau

ditunjuk oleh nasabah penyimpan dan/atau memberi keterangan

simpanan dari nasabah penyimpan kepada ahli warisnya apabila ia

meninggal dunia.

Oleh karena pentingnya kerahasiaan bank dalam perbankan,

maka terdapat sanksi yang dikenakan atas pelanggaran rahasia

bank yang ditentukan dalam pasal 47 ayat (2) Undang-Undang

Perbankan yang berbunyi:

“Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak

terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan

yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana

penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4

(empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 4.000.000.000,-

(empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,-

(delapan miliar rupiah)."

3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000

tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah

atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank

Sebagai pelaksana Undang-Undang Perbankan, rahasia

bank juga diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor



49

2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian

Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank. Lahirnya

Peraturan Bank Indonesia ini dilatarbelakangi oleh pertimbangan

bahwa rahasia bank diperlukan sebagai salah satu faktor menunjang

kepercayaan nasabah penyimpan kepada bank.

Dalam Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor

2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian

Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank menyatakan

bahwa Bank wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan

dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpnaan

nasabah. Keterangan mengenai nasabah selain nasabah penyimpan

bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh Bank.

Ketentuan untuk merahasiakan tersebut berlaku bagi pihak

terafiliasi yakni meliputi:

a) Anggota Dewan Komisaris, pengawas, Direksi atau

kuasanya, pejabat, atau karyawan Bank;

b) Anggota pengurus, pengawas, pengelola atau

kuasanya, pejabat, atau karyawan Bank, khusus bagi

Bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c) Pihak yang memberikan jasanya kepada Bank,

antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum

dan konsultan lainnya;



50

d) Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut

serta mempengaruhi pengelolaan Bank, antara lain

pemegang saham dan keluarganya, keluarga

Komisaris, keluarga pengawas, keluarga Direksi,

keluarga Pengurus.

Ketentuan rahasia bank tidak berlaku untuk kepentingan

perpajakan, penyelesaian piutang Bank yang sudah diserahkan

kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan

Piutang Negara, kepentingan peradilan dalam perkara pidana,

kepentingan peradilan dalam perkara perdata antara Bank dengan

Nasabahnya, tukar menukar informasi antar Bank, dan permintaan,

persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secra

tertulis serta permintaan ahli waris yang sah dari nasabah

penyimpan yang telah meninggal dunia. Untuk kepentingan

perpajakan, penyelesaian piutang Bank dan kepentingan peradilan

dalam perkara pidana wajib terlebih dahulu memperoleh perintah

atau izin tertulis untuk membuka rahasia bank dari pimpinan Bank

Indonesia.

Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia

berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada Bank agar

memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis

serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan

tertentu kepada pejabat pajak. Untuk keperluan penyelesaian



51

piutang Bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang

dan Lelang Negara/ Panitia Urusan Piutang Negara, Pimpinan

Bank Indonesia memberikan izin tertulis kepada pejabat Badan

Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara

untuk memperoleh keterangan dari Bank mengenai Simpanan

Nasabah Debitur. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara

pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin tertulis

kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari

Bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada Bank.

4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang

Transparansi Informasi Produk dan Penggunaan Data

Pribadi Nasabah

Nasabah dihadapkan pada masalah pemberian data pribadi

oleh bank kepada pihak lain di luar bank untuk tujuan komersial

tanpa izin nasabah sering terjadi, oleh karena itu izin penggunaan

data pribadi nasabah perlu dilakukan agar hak-hak nasabah tetap

terlindungi.

Dengan memperhatikan hal-hal diatas, maka penggunaan

data pribadi nasabah menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat

dihindari untuk menjaga kredibilitas perbankan sekaligus

melindungi hak-hak nasabah, sehingga muncul Peraturan Bank



52

Indonesia No.7/6/PBI/2005 tentang Tranparansi Informasi Produk

Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

Dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Tranparansi

Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah,

yang dimaksud dengan nasabah adalah pihak yang menggunakan

jasa bank, termasuk pihak yang tidak memiliki rekening namun

memanfaatkan jasa bank untuk melakukan transaksi keuangan.

Dan data pribadi nasabah adalah identitas yang lazim disediakan

oleh nasbah kepada Bank dalam rangka melakukan transaksi

keuangan dengan Bank.

Dalam Pasal 9 Peraturan Bank Indonesia tentang

Tranparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi

Nasabah, dalam penggunaan data pribadi nasabah, Bank wajib

meminta persetujuan tertulis dari nasabah dalam hal Bank akan

memberikan dan atau menyebarluaskan data pribadi nasabah

kepada pihak lain untuk tujuan komersial, dan dalam permintaan

persetujuan tersebut, Bank wajib terlebih dahulu menjelaskan

tujuan dan konsekuensi dari pemberian dan atau penyebarluasan

data pribadi nasabah kepada pihak lain.

b. Peraturan Perundang-undangan Negara Malaysia

Financial Serivice Act 2013 merupakan peraturan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Umum Perbankan 1 ...repository.uib.ac.id › 473 › 6 › S-1051009-chapter2.pdf · 6 BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Umum Perbankan 1. Pengertian

Documents