17 BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Teori Efektivitas Hukum Sebelum membahas mengenai Teori Efektivitas Hukum, kata efektivitas sendiri mempunyai arti atau makna sebuah pengaruh keefektifan yang membuahkan keberhasilan atas sesuatu. Efektivitas juga dapat diartikan keberhasilan dalam pencapaian target ataupun tujuan yang telah ditetapkan. Sesuatu dapat dikatakan efektif apabila sesuatu tersebut telah tercapai tujuannya atau dapat dikatakan keberhasilan atas suatu tujuan. Efektivitas hukum tidak lepas dari analisa terhadap karakter dua variabel yang saling berkaitan yaitu karakteristik ataupun dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan. Arti dari dimensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah ukuran yang meliputi berbagai macam hal seperti panjang, luas, tinggi, lebar dan sebagainya. Definisi dimensi juga bermakna salah satu aspek yang meliputi atribut, elemen, item, fenomena, situasi atau faktor yang membentuk suatu entitas. Entitas bermakna satuan yang berwujud atau bisa juga disebut wujud. Efektivitas hukum menurut Achmad Ali bahwa “ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan itu ditaati atau tidak ditaati”. Faktor yang mempengaruhi sebuah efektivitas suatu perundang-undangan adalah pelaksanaan dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para
16
Embed
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Teori Efektivitas Hukumeprints.umm.ac.id/63115/3/BAB II.pdf · 17 BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Teori Efektivitas Hukum Sebelum membahas mengenai Teori Efektivitas
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
17
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Teori Efektivitas Hukum
Sebelum membahas mengenai Teori Efektivitas Hukum, kata efektivitas
sendiri mempunyai arti atau makna sebuah pengaruh keefektifan yang
membuahkan keberhasilan atas sesuatu. Efektivitas juga dapat diartikan
keberhasilan dalam pencapaian target ataupun tujuan yang telah ditetapkan.
Sesuatu dapat dikatakan efektif apabila sesuatu tersebut telah tercapai
tujuannya atau dapat dikatakan keberhasilan atas suatu tujuan. Efektivitas
hukum tidak lepas dari analisa terhadap karakter dua variabel yang saling
berkaitan yaitu karakteristik ataupun dimensi dari obyek sasaran yang
dipergunakan. Arti dari dimensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah
ukuran yang meliputi berbagai macam hal seperti panjang, luas, tinggi, lebar
dan sebagainya. Definisi dimensi juga bermakna salah satu aspek yang meliputi
atribut, elemen, item, fenomena, situasi atau faktor yang membentuk suatu
entitas. Entitas bermakna satuan yang berwujud atau bisa juga disebut wujud.
Efektivitas hukum menurut Achmad Ali bahwa “ketika kita ingin
mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka pertama-tama harus
dapat mengukur sejauh mana aturan itu ditaati atau tidak ditaati”. Faktor yang
mempengaruhi sebuah efektivitas suatu perundang-undangan adalah
pelaksanaan dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para
18
peegak hukum, pada saat menjelaskan tugas yang dibebankan ataupun dalam
menegakkan suatu perundang-undangan.1
Menurut Achmad Ali, beberapa faktor yang mempengaruhi efektifnya
sebuah perundang-undangan, yaitu:2
1. Pengetahuan substansi (isi) perundang-undangan
2. Cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut
3. Institusi terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan didalam
masyarakat
4. Proses lahirnya suatu perundang-undangan yang tidak boleh dilahirkan
secara tergesa-gesa untuk kepentingan instant (sesaat), diistilahkan oleh
Guunar Myrdall sebagai sweep legislation (undang-undang sapu) yang
memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat
Menurut Soerjono Soekanto, Teori Efektivitas Hukum ada 5 (lima) faktor
yang memoengaruhi efektif atau tidaknya suatu hukum, yaitu:3
1. Faktor hukumnya sendiri, dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun
yang menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas pendukung, secara sederhana dapat dikatakan
sebagai sarana untuk mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, masyarakat sebagai fasilitas dalam menegakkan hukum
dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, hasil karya, cipta dan rasa berdasar pada jiwa manusia
dalam pergaulan hidup. Faktor kebudayaan menjadi satu-kesatuan dengan
faktor masyarakat. Pada dasarnya kebudayaan hukum mencangkup nilai-
nilai yang mendasari hukum yang berlaku, tentang anggapan baik sehingga
dianut dan yang dianggap buruk maka dihindari.
Pandangan lain tentang efektivitas hukum dikemukakakn oleh Lawrence
M Friedman dalam Salim H.S, terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan
1 Achmad Ali. 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan
(Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta. Kencana.
Hal. 375.
2 Ibid. Hal. 376.
3 Soerjono Soekanto. 1983. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta.
CV. Rajawali. Hal. 5.
19
dalam penegakan hukum. Ketiga unsur tersebut meliputi struktur, substansi dan
budaya hukum.4
Struktur sistem hukum terdiri dari:5
1. Unsur-unsur jumlah dan ukuran pengadilan, yuridiksinya (jenis kasus yang
diperiksa dan bagaimana serta mengapa)
2. Cara naik banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya
3. Bagaimana badan legeslatif ditata, berapa banyak orang yang duduk di
Komisi Dagang Federal, apa yang boleh yang tidak boleh dilakukan,
prosedur yang harus diikuti
Pengertian substansi meliputi:6
1. Auran, norma dan perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem hukum
2. Produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum,
keputusan yang dikeluarkan, aturan baru yang disusun
Budaya hukum dibedakan menjadi dua macam, yakni:7
1. Kultur hukum eksternal (terdapat pada populasi umum)
2. Kultur hukum internal (anggota masyarakat yang menjalankan tugas-tugas
hukum yang terspesialisasi)
B. Pengertian Pelanggaran
Pelanggaran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), merupakan
sebuah kata yang berdasar pada kata “langgar”, yang artinya masjid kecil,
mushola, tubrukan, tumbukan. Secara etimologis langgar berarti perbuatan
yang menentang anjuran. Kata langgar setelah diberi awalah pe- dan akhiran
an artinya adalah sebuah tindakan yang bertentangan dengan tata hukum atau
4 Dr. H. Salim H.S, S.H., M.S., dan Erlies Septiana Nurbani, S.H., LLM. 2013. Penerapan
Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 308.
5 Ibid.
6 Ibid. Hal. 306.
7 Ibid. Hal. 306.
20
aturan yang disepakati.8 Pengertian pelanggaran dalam hukum sendiri menurut
Moeljanto, perbuatan yang bersifat melawan hukum dapat diketahui setelah
adanya undang-undang yang menentukan. Jadi pelanggaran identik dengan
adanya ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sementara Bawengan
berpendapat bahwa pelanggaran merupakan perbuatan yang bertentangan
dengan ketertiban hukum. Wirjono Projodikoro mengatakan bahwa
pelanggaran artinya perbuatan yang melakukan hal yang tidak seharusnya dan
berhubungan dengan hukum atau dapat disebut perbuatan yang melawan
hukum. Sementara Bambang Purnomo9 berpendapat pelanggaran adalah
politis-on recht, termasuk perbuatan yang tidak mentaati aturan yang
ditentukan penguasa negara. Sementara kejahatan adalah crimineel-on recht,
termasuk perbuatan bertentangan dengan hukum.
Istilah pelanggaran dalam hukum pidana menunjukkan adanya perbuatan
atau tidakan manusia yang melanggar hukum. Melanggar hukum artinya
melakukan tindak pidana. Unsur tindak pidana dibedakan dalam 2 (dua)
macam yaitu unsur obyektif (terdapat di luar pelaku) dan unsur subyektif
(terdapat dalam diri pelaku). Pada unsur subyektif terdapat unsur kesalahan
atau schuld yang dibedakan dalam 2 (dua) bentuk yaitu Dolus (kesengajaan)
dan Culpa (ketidaksengajaan).10
8 Hilam Hadikusuma. 1992. Bahasa Hukum Indonesia. Bandung. Alumni. Hal. 135.
9 Bambang Purnama. 1978. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta. Ghalia. Hal. 91.