14 BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Definisi Konsep dan Batasan Konsep 1. Upaya a. Pengertian Upaya Menurut Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional (2008:1787), “upaya adalah usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya”. Selanjutnya menurut Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional (2008: 1787), “mengupayakan adalah mengusahakan, mengikhtiarkan, melakukan sesuatu untuk mencari akal (jalan keluar) dan sebagainya”. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa upaya adalah suatu usaha yang dilakukan dengan maksud tertentu agar semua permasalahan yang ada dapat terselesaikan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Upaya di sini dimaksudkan sebagai usaha dari PDI Perjuangan untuk memenuhi kuota 30% calon legislatif perempuan melalui berbagai kegiatan-kegiatan khususnya dalam merekrut calon legislatif perempuan pada pemilu legislatif tahun 2014 di PDI Perjuangan Kota Surakarta. 2. Partai Politik a. Pengertian Partai Politik Salah satu sarana untuk ikut berpartispasi dalam politik adalah dengan dibuatnya partai politik. Secara etimologis kata partai berasal dari bahasa Latin yaitu partire yag berarti membagi atau memilah atau juga bisa disejajarkan dengan kata benda “part” dalam bahsa Inggris yang berarti bagian. Apabila “part” dikembangkan menjadi kata kerja berubah jadi “to participate”, yang berarti turut ambil bagian. dari penelusuran etimologis tersebut, partai memiliki makna “memilah” dan “turut ambil bagian “. Dengan pengertian tersebut, partai bisa dipahami sebagai “bagian dari masyarakat yang turut ambil bagian dalam kegiatan bertujuan.” (Damsar, 2012:245). Sedangkan politik sendiri dipahami sebagai :
45
Embed
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. 1. - abstrak.ta.uns.ac.idabstrak.ta.uns.ac.id/wisuda/upload/D0312065_bab2.pdf · persuasi ini dilakukan secara intens ketika musim pemilu tengah berlangsung.
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
14
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Definisi Konsep dan Batasan Konsep
1. Upaya
a. Pengertian Upaya
Menurut Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional (2008:1787),
“upaya adalah usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud,
memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya”.
Selanjutnya menurut Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional
(2008: 1787), “mengupayakan adalah mengusahakan, mengikhtiarkan,
melakukan sesuatu untuk mencari akal (jalan keluar) dan sebagainya”.
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa upaya adalah suatu
usaha yang dilakukan dengan maksud tertentu agar semua permasalahan
yang ada dapat terselesaikan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang
diharapkan. Upaya di sini dimaksudkan sebagai usaha dari PDI Perjuangan
untuk memenuhi kuota 30% calon legislatif perempuan melalui berbagai
kegiatan-kegiatan khususnya dalam merekrut calon legislatif perempuan
pada pemilu legislatif tahun 2014 di PDI Perjuangan Kota Surakarta.
2. Partai Politik
a. Pengertian Partai Politik
Salah satu sarana untuk ikut berpartispasi dalam politik adalah dengan
dibuatnya partai politik. Secara etimologis kata partai berasal dari bahasa
Latin yaitu partire yag berarti membagi atau memilah atau juga bisa
disejajarkan dengan kata benda “part” dalam bahsa Inggris yang berarti
bagian. Apabila “part” dikembangkan menjadi kata kerja berubah jadi “to
participate”, yang berarti turut ambil bagian. dari penelusuran etimologis
tersebut, partai memiliki makna “memilah” dan “turut ambil bagian “.
Dengan pengertian tersebut, partai bisa dipahami sebagai “bagian dari
masyarakat yang turut ambil bagian dalam kegiatan bertujuan.” (Damsar,
2012:245). Sedangkan politik sendiri dipahami sebagai :
15
“kekuasaan (power), kewenangan (authority), kehidupan publik
(public life), pemerintahan (government), negara (state), konflik dan
resolusi konflik (conflict and conflict resolution), kebijakan (policy),
pengambilan keputusan (decisionmaking), dan pembagian
(distribution) atau alokasi (allocation) ( Damsar, 2012: 11-12).”
Jika digabungkan , maka partai politik dapat diartikan sebagai bagian
dari masyarakat yang turut ambil bagian dalam kegiatan yang bertujuan
kekuasaan (power), kewenangan (authority), kehidupan publik (public
life), pemerintahan (government), negara (state), konflik dan resolusi
konflik (conflict and conflict resolution), kebijakan (policy), pengambilan
keputusan (decisionmaking), dan pembagian (distribution) atau alokasi
(allocation).
Definisi partai politik menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2002
yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang No.2 Tahun 1999
adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara
Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehedak dan
cita-cita untuk memperjuangkan kepentigan anggota, masyarakat, bangsa,
dan negara melalui pemilihan umum. Meriam Budiardjo dalam Damsar
(2012: 246) mengartikan partai politik sebagai suatu kelompok
terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai
serta cita-cita yang sama dan yang mempunyai tujuan untuk memperoleh
kekuasaan politik dan melalui kekuasaan itu, melaksanakan kebijakan
mereka. Sedangkan menurut Neuman dalam Damsar (2007:221)
mengatakan bahwa partai politik adalah organisasi aktivitas-aktivitas
politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta
merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan
atau golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda.
Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa partai
politik adalah sebuah kelompok yang terorganisir yang ditandai dengan
adanya visi, misi, tujuan, platform, dan program dan agenda serta
mengikuti pemilihan umum untuk meraih kekuasaan atau jabatan legislatif
dan eksekutif.
16
b. Fungsi Partai Politik
Setiap lembaga pastilah mempunyai fungsinya masing-masing
termasuk juga partai politik. Akan tetapi, fungsi partai poitik berbeda satu
dengan yang lainnya khususnya dalam hal pengejawantahannya jika sudah
dikaitkan dengan sistem politik yang dianut oleh suatu negara.
Berdasarkan pengamatan berbagai ahli, partai politik memiliki fungsi
sebagai berikut (Damsar, 2012:247-257):
1) Sebagai Wahana Representasi Politik
Partai politik dibentuk dengan bertujuan untuk mempresentasikan
kepentingan politik kepada lembaga perwakilan rakyat (legislatif) dan
lembaga pemegang kekuasaan pemerintah (eksekutif) seperti presiden,
gubernur, bupati, atau wali kota. Kepentingan politik setiap partai
berbeda dan akan mempresentasikan kepentingan yang berbeda pula
seperti kepentingan agama, ideologi, kelompok, daerah, dan suku
bangsa.
2) Sebagai Sarana Komunikasi Politik
Komunikasi politik diartikan sebagai proses pengalihan pesan (berupa
data, informasi, atau citra), yang mengandung suatu maksud atau arti,
dari pengirim yang melibatkan proses pemaknaan terhadap kekuasaan
(power), kewenangan (authority), kehidupan publik (public life),
pemerintahan (government), negara (state), konflik dan resolusi
konflik (conflict and conflict resolution), kebijakan (policy),
pengambilan keputusan (decisionmaking), dan pembagian
(distribution) atau alokasi (allocation). Di sini, partai politik
mengomunikasikan politik secara berkelanjutan. Jika tidak, maka akan
menyebabkan suatu keadaan hampa (vacuum) informasi politik.
Sehingga, setiap partai selalu memanfaatkan berbagai momen agar
tidak terjadi kehampaan informasi politik pada masyarakat.
Komunikasi politik dilakukan secara holistik berarti politik yang
dikomunikasikan tidak sepotong-sepotong, parsial, atau sektoral.
Dalam konteks itu, komunikator politik yang andal sehingga dapat
17
menerjemahkan apa yang diinginkan atau dimaksud oleh suatu partai
secara utuh. Komunikasi politik memang dikonstruksi secara parsial
karena komunikasi politik holistik memerlukan konsistensi dan
harmonisasi yang tinggi antara visi, misi, tujuan, dan platform partai
dengan program dan kegiatan partai serta perilaku individual anggota
partai. Selain hal tersebut, biayanya cukup tinggi. Adapun komunikasi
parsial yang dibangun jika efektif dilakukan akan memberi dampak
yang tidak sedikit, terutama berhubungan dengan pencitraan terhadap
partai. Biaya yang dikeluarkan untuk itu relatif tidak besar
dibandingkan dengan komunikasi holistik. Oleh sebab itu, bisa
dipahami kenapa partai membangun citra melalui ketokohan
individual, sehingga visi, misi, tujuan, dan platform partai tidak perlu
diharmonisasikan dengan program dan kegiatan partai serta tindakan
anggota partai yang sedang menempati posisi di legislatif dan
eksekutif.
3) Sebagai Sarana Sosialisasi Politik
Sosialisasi politik diartikan sebagai suatu transmisi pengetahuan,
sikap, niali, norma, dan perilaku esensial dalam kaitannya dengan
politik agar mampu berpartisipasi efektif dalam kehidupan politik.
Kebanyakan partai politik di Indonesia belum bisa menjalankan fungsi
ini dengan baik. Kebanyakan partai berbasis pada massa yang
mengambang, di mana massa diperlukan hanya pada saat pemilihan
legislatif saja. Setelah itu, massa dibiarkan memahami politik sendiri.
Sosialisasi politik merupaka kegiatan yang berbiaya tinggi, karena
untuk melaksanakan pengumpulan massa, menarik massa untuk
berkumpul, dan membujuk massa untuk betah menerima nilai dan
pandangan partai harus mengeluarkan ang yang tidak sedikit. Alhasil,
masyarakat menganggap partai politik itu sama saja dengan
perusahaan yaitu sama-sama memiliki tujuan “membeli dengan harga
sangat murah, tapi menjual dengan harga yang sangat tinggi”. Oleh
karena itulah partai dipandang sebagai perusahaan pembeli “suara
18
rakyat” dengan semurah mungkin dan menjaul “suara partai” melalui
anggota dewannya kepada siapa yang membutuhkan seperti para
individual yang ingin menduduki jabatan publik. Dengan memahami
cara berpikir masyarakat seperti itu, maka bisa dipahami mengapa
partai politik tidak melakukan sosialisasi politik. Sebab massa
menganggap semua partai sama yang berbeda adalah jumlah uang
yang diterima pada saat kampanye atau menjelang hari pemilihan.
4) Sebagai Sarana Partisipasi Politik
Partisipasi politik diartikan sebagai kegiatan turut ambil bagian, ikut
serta atau bereperan serta dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan
dengan kekuasaan (power), kewenangan (authority), kehidupan publik
(public life), pemerintahan (government), negara (state), konflik dan
resolusi konflik (conflict and conflict resolution), kebijakan (policy),
pengambilan keputusan (decisionmaking), dan pembagian
(distribution) atau alokasi (allocation). Sebagai sarana partisipsi
politik, partai politik seharusnya menciptakan suatu mekanisme di
mana kebijakan dan pengambilan keputusan para anggota legislatif
dari partainya yang mengikutsertakan aspirasi, keinginan, dan harapan
para konstituen, simpatisan, dan kader partai. Dengan demikian, semua
kebijakan dan pengambilan keputusan partai berbasis aspirasi dan
suara rakyat.
5) Sebagai Sarana Perekrutan Politik
Perekrutan politik merupakan suatu proses melakukan pemilihan,
pengangkatan, dan penetapan sehingga seseorang atau kelompok orang
untuk jabatan politik dan pemerintahan. Di Indonesia, proses
perekrutan politik dilakukan oleh kebanyakan partai hanya pada saat
menjelang pemilihan umum. Setelah direkrut pada jabatan politik
tertentu, tidak ada jaminan loyalitas terhadap partai yang merekrut.
Seseorang bisa saja menjadi “kutu loncat politik” di mana seseorang
dapat saja berpindah atau meloncat partai dari satu partai ke partai
19
lainnya. Ini adalah salah satu cermin bagaimana tidak ada etika dalam
dunia perpolitikan di Indonesia.
6) Sebagai Sarana Persuasi dan Represi Politik
Persuasi politik diartikan sebagai proses mempengaruhi orang lain
sehingga melakukan, melaksanakan atau mengubah sesuatu seperti
yang diharapkan oleh pemberi pesan (pengirim/sumber). Fungsi
persuasi ini dilakukan secara intens ketika musim pemilu tengah
berlangsung. Partai politik melakukan kampanye pemilihan umum
bertujuan agar penerima pesan (konstituen, simpatisan, anggota)
melakukan, melaksanakan atau mengubah sesuatu yang dengan
keinginan atau kehendak partai politik. Sedangkan represi politik
merupakan suatu proses tekanan terhadap orang lain sehingga
melakukan, melaksanakan atau mengubah sesuatu sperti yang
diharapkan oleh pelaku pembuat tekanan (partai politik). Pada persuasi
politik bisanya digunakan media massa sehingga lebih berkesan
positif.
7) Sebagai Sarana Mobilisasi Politik
Mobilisasi politik merupakan proses pengarahan massa dalam proses-
proses politik. Apabila pengarahan massa tersebut ditujukan untuk
melakukan, melaksanakan atau mengubah sesuatu seperti yang
diharapkan oleh partai politik, maka seperti ini bisa dimasukkan ke
dalam represi politik. Adapun pengerahan massa dilakukan untuk
menghadiri kegiatan transmisi pengetahuan, sikap, nilai, norma politik
dari suatu partai maka mobilisasi politik dapat dimasukkan dalam
kategori partisipasi atau komunikasi politik.
8) Sebagai Sarana Mobilitas Sosial
Mobilitas sosial merupakan suatu proses gerakan naik turun individu
atau kelompok dalam suatu perjenjangan sosial (hierarki sosial).
Keikutsertaan seseorang dalam partai politik dapat menyebabkan
terjadinya dua mobilitas sosial sekaligus yaitu naik dan turun.
Seseorang yang ikut mnjadi pengurus partai sehingga melalui
20
pemilihan umum dapat menjadi anggota legislatif telah mengalami
mobilitas sosial menaik. Namun, jika pada saat itu orang tersebut ikut
dalam arus penyalahgunaan uang negara, maka ketika hal tersebut
diketahui dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan masuk penjara
maka mobilitasnya menurun.
9) Sebagai Kendaraan Politik
Kendaraan politik menunjuk pada suatu proses di mana seseorang
melakukan suatu perjalanan politik, ingin bersaing untuk mendapatkan
jabatan politik tertentu seperti presiden, gubernur, wali kota dan lain-
lain. Kendaraan tersebut brupa partai politik yang memeiliki
representasinya di lembaga legislatif. Di Indonesia, ada dua macam
kendaraan politik yang dipakai yaitu kendaraan pribadi dan kendaraan
sewa. Kendaraan pribadi merupakan partai politik yang hanya bisa
digunakan oleh kader partai itu sendiri. Sedangkan kendaraan sewa
adalah partai politik yang bisa digunakan oleh siapapun sebagai
penyewa. Semakin tinggi penawaran yang dibuat, maka semakin besar
seseorang memperoleh kendaraan tersebut.
10) Sebagai Bunker Politik
Banker politik merupakan suatu tempat perlindungan terhadap terpaan
atau konsekuensi politik sebagai politisi atau pejabat publik. Banyak
politisi yang bermasalah dengan hukum akhirnya menyeberang ke
partai agar dapat diselamatkan dari hukuman dan dapat bersembunyi
dengan aman.
11) Sebagai Agen Resolusi Konflik
Dalam suatu negara pasti memiliki sebuah potensi konflik di mana
masyarakat yang memiliki banyak perbedaan-perbedaan saling
bertemu dan akan menyebabkan terjadinya benturan atau konflik.
Partai sebagai agen resolusi konflik membantu mengatasi atau
sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa sehingga akibat
negatif dari konflik tersebut dapat ditekan seminimal mungkin. Partai
politik akan menumbuhkan pengertian di antara mereka yang
21
berkonflik serta meyakinkan pendukungnya. Untuk mengendalikan
konflik yang semakin besar maka partai politik akan berdialog dengan
pihak-pihak yang berkonflik, menampung dan memadukan berbagai
aspirasi dan kepentingan pihak-pihak yang berkonflik dan membawa
permasalahan ke dalam musyawarah DPR/DPRD untuk mendapatkan
penyelesaian berupa keputusan konflik.
c. Tipologi Partai Politik
Untuk mengetahui bagaimana tipe dan partai politik itu, maka kita
dapat mengetahuinya dari sudut tipologi yang telah dibuat. Ada tiga
tipologi yang dibedakan berdasarkan pada asas dan orientasi, komposisi
dan fungsi, basis sosial dan tujuan (Gatra dan Dzulkiah, 2007:229-230).
i. Dari sisi asas dan orientasi
a) Partai politik pragmatis adalah suatu partai yang program dan
kegiatannya tidak terikat kaku pada suatu ideologi tertentu.
b) Partai politik doktriner adalah suatu partai yang memiliki sejumlah
program dan kegiatan yang nyata sebagai penjabaran ideologi.
c) Partai kepentingan adalah suatu partai yang dibentuk dan dikelola
atas dasar kepentingan tertentu, seperti petani, etnis, buruh, dan
lain-lain.
ii. Dari sisi komposisi dan fungsinya
a) Partai massa adalah partai yang mengandalakan kekutan pada
keunggulan jumlah anggota dengan cara memobilisasi massa.
b) Partai kader adalah partai yang mengandalkan kualitas anggota,
kedekatan organisasi, dan disiplin anggota sebagai sumber
kekuatan utama.
iii. Dari sisi basis soail dan tujuannya
a) Partai politik yang beranggotakan lapisan-lapisan sosial dalam
masyarakat seperti kelas bawah , menengah, dan atas.
b) Partai politik yang anggotanya berasal dari kalangan kelompok
kepentingan seperti petani, buruh, dan lain-lain.
22
c) Partai politik yang anggota-anggotanya berasal dari pemeluk
agama tertentu seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, atau Budha.
d) Partai politik yang anggota-anggotanya berasal dari budaya tertentu
sperti suku bangsa, bahasa, dan daerah tertentu.
3. Partai Demokrasi Indonesaia Perjuangan (PDIP)
a. Sejarah PDI Perjuangan
PDI Perjuangan sebagai salah satu bentuk atau wujud nyata dari partai
politik mempunyai sejarah yang panjang dalam sitem perpolitikan di
Indonesia. PDI Perjuangan merupakan partai politik yang secara langsung
memiliki tali kesejarahan dengan partai politik masa orde lama. PDI
Perjuangan sebenarnya kelanjutan dari Partai Demokrasi Indonesia yang
berdiri pada tanggal 10 Januari 1973. Partai Demokrasi Indonesia itu lahir
dari hasil fusi 5 (lima) partai politik, yaitu:
1) Partai Nasional Indonesia (PNI) PNI didirikan Bung Karno tanggal 4
Juli 1927 di Bandung. Dengan mengusung nilai-nilai dan semangat
nasionalisme, PNI kemudian berkembang pesat dalam waktu singkat.
Karena dianggap berbahaya oleh penguasa kolonial, tanggal 29
Desember 1929 semua kantor dan rumah pimpinan PNI digeledah.
Bung Karno, Maskun, Supriadinata dan Gatot Mangkupraja
ditangkap.
2) Partai Kristen Indonesia (Parkindo) Parkindo adalah partai yang
didirikan karena ada maklumat pada waktu itu, ia baru berdiri tahun
1945 tepatnya pada tanggal 18 November 1945 yang diketuai Ds
Probowinoto. Parkindo merupakan penggabungan dari partai-partai
Kristen lokal seperti PARKI (Partai Kristen Indonesia) di Sumut,
PKN (Partai Kristen Nasional) di Jakarta dan PPM (Partai Politik
Masehi) di Pematang Siantar.
3) Partai Katolik Partai Katolik lahir kembali pada tanggal 12
Desember 1945 dengan nama PKRI (Partai Katolik Republik
Indonesia) merupakan kelanjutan dari atau sempalan dari Katolik
Jawi, yang dulunya bergabung dengan partai Katolik.
23
4) Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) IPKI atau Ikatan
Pendukung Kemerdekaan Indonesia adalah partai yang didirikan
terutama oleh tentara. IPKI sejak lahirnya mencanangkan Pancasila,
semangat proklamasi dan UUD 1945 sebagai cirinya.
5) Murba didirikan pada tanggal 7 November 1948 setelah Tan Malaka
keluar dari penjara. Murba adalah gabungan Partai Rakyat, Partai
Rakyat Jelata dan Partai Indonesia Buruh Merdeka ( Divaro dan
Yugha E, 2014:102).
Musyawarah nasional adalah bentuk pertemuan besar PDI yang
pertama pasca fusi. Setelah mendapat restu Presiden Soeharto tanggal 18
Juni 1973 dan Wakil Presiden Sri Sultan Hamengku Buwono IX tanggal
19 Juni 1973, DPP PDI melaksanakan Musyawarah Nasional (Munas).
Kongres I PDI berlangsung dari tanggal 12 -13 April 1976. Pelaksanaan
Kongres I ini sempat mengalami penundaan akibat adanya konflik
internal. Pada Kongres I ini intervensi pemerintah sangat kuat, pemerintah
memplot Sanusi Hardjadinata agar terpilih. Dan hasilnya Sanusi
Hardjadinata terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum DPP PDI.
Susunan DPP hasil Kongres I yang susunan personalianya sudah
disempurnakan atas kesepakatan antara Mh Isnaeni dan Sunawar.
Kepengurusan tersebut karena adanya konflik diantara pengurus DPP,
maka pada tanggal 16 Januari 1978, susunan DPP PDI hasil penyelesaian
politik bersama Bakin ( Divaro dan Yugha E, 2014:102-103).
Kongres II dilaksanakan pada tahun 1981 di Jakarta, meskipun ada
penolakan dari "Kelompok Empat" (Usep, Abdul Madjid, Walandauw dan
Zakaria Ra'ib) yang mengajukan keberatan atas penyelenggaraan Kongres
II kepada pemerintah. Namun Kongres II PDI tetap berlangsung pada
tanggal 13-17 Januari 1981 mengambil tema "Dengan Menggalang
Persatuan dan Kesatuan Dalam Rangka Memantapkan Fusi, Meningkatkan
Peranan dan Partisipasi PDI Untuk Mensukseskan Pembangunan". Di
dalam Kongres II ini campur tangan pemerintah semakin kuat. Meskipun
ada keberatan terhadap pelaksanaan Kongres tersebut, Di dalam Kongres
24
II PDI menghasilkan kesepakatan- kesepakatan diantara partai-partai
pendukung PDI yang berkonflik. Kongres II PDI akhirnya menyepakati
bahwa fusi telah tuntas. Pasca Kongres II PDI konflik internal masih
terjadi yaitu perselisihan antara Hardjanto dengan Sunawar. Kelompok
Hardjanto mendesak diselenggarakannya Kongres Luar Biasa sedangkan
Kubu Sunawar hanya menghendaki Munas. Kubu Sunawar menginginkan
Kongres III PDI diselenggarakan setelah pemilu 1987, sementara kubu
Hardjanto menginginkan sebelum Pemilu (Divaro dan Yugha E,
2014:103).
Akhirnya Kongres III PDI diselenggarakan sebelum Pemilu yaitu pada
tanggal 15-18 April 1986 di Wisma Haji Pondok Gede, Jakarta. Kongres
III dapat diselenggarakan karena Sunawar Soekawati meninggal dunia. Di
dalam Kongres ini semaki menegaskan kuatnya ketergantungan PDI pada
Pemerintah. Kongres III PDI gagal dan menyerahkan penyusunan
pengurus kepada Pemerintah. Pada waktu itu yang berperan adalah
Mendagri Soepardjo Rustam, Pangab Jenderal Benny Moerdani dan
Menteri Muda Sekretaris Kabinet Moerdiono. Konflik internal terus
berlanjut sampai dengan dilaksanakannya (Divaro dan Yugha E,
2014:103) .
Kongres IV PDI di Medan. Kongres IV PDI diselenggarakan tanggal
21-25 Juli 1993 di Aula Hotel Tiara, Medan, Sumatera Utara dengan
peserta sekitar 800 orang. Dalam Kongres tersebut muncul beberapa nama
calon Ketua Umum yang akan bersaing dengan Soerjadi, yakni Aberson
Marle Sihaloho, Budi Hardjono, Soetardjo Soerjogoeritno dan Tarto
Sudiro, kemudian muncul nama Ismunandar yang merupakan Wakil Ketua
DPD DKI Jakarta. Budi Hardjono saat itu disebut-sebut sebagai kandidat
kuat yang didukung Pemerintah. Tarto Sudiro maju sebagai calon Ketua
Umum didukung penuh oleh Megawati Soekarnoputri. Saat itu posisi
Megawati belum bisa tampil mengingat situasi dan kondisi politik masih
belum memungkinkan.
25
Dalam rapat formatur yang dipimpin Latief Pudjosakti Ketua DPD
PDI jatim pada tanggal 25-27 Agustus 1993 akhirnya diputuskan susunan
resmi caretaker DPP PDI . Setelah gagalnya Kongres IV PDI yang
berlangsung di Medan, muncul nama Megawati Soekarnoputri yang
diusung oleh warga PDI untuk tampil menjadi Ketua Umum. Megawati
Soekarnoputri dianggap mampu menjadi tokoh pemersatu PDI. Dukungan
tersebut muncul dari DPC berbagai daerah yang datang ke kediamannya
pada tanggal 11 September 1993 sebanyak lebih dari 100 orang yang
berasal dari 70 DPC. Mereka meminta Megawati tampil menjadi kandidat
Ketua Umum DPP PDI melalui Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar
pada tanggal 2-6 Desember 1993 di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya
(Divaro dan Yugha E, 2014:100-102).
Dukungan terhadap Megawati semakin kuat dan semakin melejit
dalam bursa calon Ketua Umum DPP PDI. Muncul kekhawatiran
Pemerintah dengan fenomena tersebut. Pemerintah tidak ingin Megawati
tampil dan untuk menghadang laju Megawati ke dalam bursa pencalonan
Ketua Umum, dalam acara Rapimda PDI Sumatera Utara tanggal 19
Oktober 1993 yang diadakan dalam rangka persiapan KLB muncul
larangan mendukung pencalonan Megawati. Kendati penghadangan oleh
Pemerintah terhadap Megawati untuk tidak maju sebagai kandidat Ketua
Umum sangat kuat, keinginan sebagian besar peserta KLB untuk
menjadikan Megawati sebagai Ketua Umum DPP PDI tidak dapat
dihalangi hingga akhirnya Megawati dinyatakan sebagai Ketua Umum
DPP PDI periode 1993-1998 secara de facto.
Untuk menyelesaikan konflik PDI, beberapa hari setelah KLB, Mendagri
bertemu Megawati, DPD-DPD dan juga caretaker untuk
menyelenggarakan Munas dalam rangka membentuk formatur dan
menyusun kepengurusan DPP PDI (Divaro dan Yugha E, 2014:100-102).
Akhirnya Musyawarah Nasional (Munas) dilaksanakan tanggal 22-23
Desember 1993 di Jakarta dan secara de jure Megawati Soekarnoputri
dikukuhkan sebagai Ketua Umum DPP PDI. Dalam Munas ini dihasilkan
26
kepengurusan DPP PDI periode 1993-1998. Berakhirnya Munas ternyata
tidak mengakhiri konflik internal PDI. Di samping itu kelompok Soerjadi
sangat gencar melakukan penggalangan ke daerah-daerah dengan tujuan
untuk mendapatkan dukungan menggelar Kongres. Dari 28 pengurus DPP
PDI, 16 orang anggota DPP PDI berhasil dirangkulnya untuk menggelar
Kongres (Divaro dan Yugha E, 2014:100-102).
Ketua Umum DPP PDI, Megawati Soekarnoputri menolak tegas
diselenggarakannya "Kongres", kemudian pada tanggal 5 Juni 1996, empat
orang deklaratir fusi PDI yakni Mh Isnaeni, Sabam Sirait, Abdul Madjid
dan Beng Mang Reng Say mengadakan jumpa pers menolak Kongres.
kawat berduri setinggi dua meter. Di samping itu di persimpangan jalan
dilakukan pemeriksaan Kartu Tanda Penduduk terhadap orang-orang yang
melintas Warga PDI yang tetap setia mendukung Megawati demonstrasi
secara besar-besaran pada tanggal 20 Juni 1996 memprotes Kongres
rekayasa yang diselenggarakan oleh kelompok Fatimah Achmad,
demontrsi itu berakhir bentrok dengan aparat dan saat ini dikenal dengan
"Peristiwa Gambir Berdarah" (Divaro dan Yugha E, 2014:100-102).
Meskipun masa pendukung Megawati yang menolak keras Kongres
Medan, namun pemerintah tetap mengakui hasil Kongres tersebut.
Pemerintah mengakui secara formal keberadaan DPP PDI hasil Kongres
Medan dan menyatakan PDI hasil Kongres Medan sebagai peserta Pemilu
tahun 1997. Masa pendukung Megawati mengadakan "Mimbar
Demokrasi" dihalaman Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro hingga pada
tanggal 27 Juli 1996, kantor DPP PDI diserbu oleh ratusan orang berkaos
merah yang bermaksud mengambil alih kantor DPP PDI.
Pasca peristiwa 27 Juli, Megawati beserta jajaran pengurusnya masih tetap
eksis walaupun dengan berpindah-pindah kantor dan aktivitas yang
dilakukan dibawah pantauan pemerintah (Divaro dan Yugha E, 2014:100-
102).
Pada Pemilu 1997 Megawati melalui Pesan Hariannya menyatakan
bahwa PDI dibawah pimpinannya tidak ikut kampanye atas nama PDI.
27
Pemilu 1997 diikuti oleh PDI di bawah kepemimpinan Soerjadi dan hasil
Pemilu menunjukan kuatnya dukungan warga PDI kepada Megawati
karena hasil pemilu merosot tajam dan hanya berhasil meraih 11 kursi
DPR (Divaro dan Yugha E, 2014:100-102). Tahun 1998 membawa angin
segar bagi PDI dibawah kepemimpinan Megawati. Pasca Lengsernya
Soeharto, dukungan terhadap PDI dibawah kepemimpinan Megawati
semakin kuat, sorotan kepada PDI bukan hanya dari dalam negeri tetapi
juga dari luar negeri. Pada tanggal 8-10 Oktober 1998, PDI dibawah
kepemimpinan Megawati (Divaro dan Yugha E, 2014:103).
Kongres V PDI berlangsung di Denpasar, Bali. Kongres ini
berlangsung secara demokratis dan dihadiri oleh para duta besar negara
sahabat. Kongres ini disebut dengan "Kongres Rakyat". Di dalam Kongres
V PDI, Megawati Soekarnoputri terpilih kembali menjadi Ketua Umum
DPP PDI periode 1998-2003 secara aklamasi. Agar dapat mengikuti
Pemilu tahun 1999, Megawati mengubah nama PDI menjadi PDI
Perjuangan pada tanggal 1 Februari 1999 yang disahkan oleh Notaris
Rakhmat Syamsul Rizal, kemudian dideklarasikan pada tanggal 14
Februari 1999 di Istoran Senayan Jakarta. Dalam perjalananya kemudian,
Megawati terpilih sebagai Wakil Presiden mendampingi KH Abdurahman
Wahid yang terpilih didalam Sidang Paripurna MPR sebagai Presiden
Republik Indonesia (Divaro dan Yugha E, 2014:103-106).
Untuk pertama kalinya setelah berganti nama dari PDI menjadi PDI
Perjuangan, pengurus DPP PDI Perjuangan memutuskan melaksanakan
Kongres I PDI Perjuangan meskipun masa bakti kepengurusan DPP
sebelumnya baru selesai tahun 2003. Salah satu alasan diselenggarakannya
kongres ini adalah untuk memantapkan konsolidasi organisasi. Kongres I
PDI Perjuangan diselenggarakan pada tanggal 27 Maret - 1 April 2000 di
Hotel Patra Jasa Semarang-Jawa Tengah. Kongres I PDI Perjuangan
akhirnya menetapkan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum DPP
PDI Perjuangan periode 2000-2005 secara aklamasi tanpa pemilihan
28
karena 241 dari 243 DPC mengusulkan nama Megawati sebagai Ketua
Umum DPP PDI Perjuangan (Divaro dan Yugha E, 2014:106-108).
Kongres II PDI Perjuangan diselenggarakan pada tanggal 28 -31 Maret
2005 di Hotel Grand Bali Beach, Denpasar Bali, tempat dimana Kongres
V PDI diselenggarakan pada tahun 1998. Kongres ini selesai 2 hari lebih
cepat dari yang dijadwalkan yaitu 28 Maret - 2 April 2005. Kongres II PDI
Perjuangan akhirnya berakhir pada tanggal 31 Maret 2005 setelah
Megawati dikukuhkan sebagai Ketua Umum terpilih karena seluruh
peserta dalam pemandangan umumnya mengusulkan Megawati menjadi
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan periode 2005-2010 (Divaro dan Yugha
E, 2014:106-108).
b. Identitas PDI Perjuangan
1) Visi PDI Perjuangan
Mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945
sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Membangun masyarakat
Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis,
adil, dan makmur.
2) Misi PDI Perjuangan
a) Menghimpun dan membangun kekuatan politik rakyat.
b) Mempertimbangkan kepentingan rakyat di bidang ekonomi,
sosial, dan budaya secara demokratis.
c) Berjuang mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional
guna mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap
bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan
ketertiban duni. (Divaro dan Yugha E, 2014:110-111).
29
3) Lambang PDI Perjuangan
Gambar 2.1 Lambang PDI Perjuangan
Lambang PDI Perjuangan berupa gambar banteng hitam
bermoncong putih dengan latar merah di dalam lingkaran bergaris
hitam dan putih. Gambar tersebut mempunyai arti khusus, yaitu:
Banteng dengan tanduk yang kekar melambangkan kekuatan rakyat
dan selalu memperjuangkan kepentingan rakyat.
Lingkaran melambangkan tekad yang bulat dan perjuangan yang
terus-menerus tanpa terputus.
Selain gambar, warna yang terdapat dalam gambar tersebut juga
mempunyai arti khusus, yaitu:
Warna dasar merah melambangkan berani mengambil resiko dalam
memperjuangkan keadilan dan kebenaran untuk rakyat.
Mata merah dengan pandangan tajam melambangkan selalu
waspada terhadap ancman dalam berjuang.
Moncong putih melambangkan dapat dipercaya dan berkomitmen
dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran (Divaro dan
Yugha E, 2014:111-112).
30
d. Struktur Kepengurusan DPP (Dewan Pimpinan Pusat) PDI
Perjuangan (2015-2020)
Dalam menjalankan tugasnya sebagai partai politik yang mengawal
aspirasi masyarakat, PDI Perjuangan mempunyai struktur organisasi yang
lengkap. Berikut stuktur organisasi DPP Pusat PDI Perjuangan:
1) Ketua Umum : Megawati Soekarnoputri
2) Ketua Bidang Kehormatan Partai : Komarudin Watubun
3) Ketua Bidang Pemenangan Pemilu : Bambang Dwi Hartono
4) Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi : Idam Samawi
5) Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi : Djarot Syaiful
Hidayat
6) Ketua Bidang Politik dan Keamanan : Puan Maharani
7) Ketua Bidang Hukum HAM dan Perundang-undangan : Trimedya
Panjaitan
8) Ketua Bidang Perekonomian : Hendrawan Pratikno
9) Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan : Muhammad Prakosa
10) Ketua Bidang Kemaritiman : Rohmin Dahuri
11) Ketua Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan : Andreas
Hugo Pareira
12) Ketua Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana : Ribka
Tjiptaning
13) Ketua Bidang Buruh Tani dan Nelaya : Mindo Sianipar
14) Ketua Bidang Kesehatan dan Anak : Sri Rahayu
15) Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan : I Made Urip
16) Ketua Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM) : Nusirwan Sujono
17) Ketua Bidang Pariwisata : Sarwo Budi Wiranti Sukamdani
18) Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga : Sukur Nababan
19) Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan Yang
Maha Esa : Hamka Haq
20) Ketua Bidang Ekonomi Kreatif : Prananda Prabowo
31
21) Sekretaris Jenderal : Hasto Kristiyanto
22) Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Internal : Utut Adianto
23) Wakil Sekretaris Jenderal Bidang-Bidang Program Kerakyatan :
Erico Sotarduga
24) Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Program Pemerintahan : Ahmad
Basarah
25) Bendahara Umum : Olly Dondokambey
26) Wakil Bendum Bidang Internal : Rudiyanto Chen
27) Wakil Bendum Bidang Program : Yuliari Peter Batubara
4. Rekruitmen Politik
a. Pengertian Rekruitmen Politik
Ketika seorang individu ikut berpartisipasi secara aktif dalam bidang
politik maka kemungkinan besar ia akan menduduki jabatan-jabatan di
pemerintahan baik jabatan administrasi maupun publik. Jabatan-jabatan
tersebut berada dalam tingkatan yang paling rendah seperti staf perkantoran
emerintah sampai pada tingkat yang paling tinggi seperti presiden. Proses
politik yang biasanya mengantarkan untuk menuju jabatan-jabatan tersebut
dalah rekruitmen politik (Gatara dan Dzulkiah, 2007: 109). Sedangkan
menurut Miriam Budiardjo (2004:164) mendefinisikan bahwa:
“rekruitmen politik sebagai seleksi kepemimpinan (selection of
leadership) , mencari dan mengajak orang-orang yang berbakat untuk t
urun aktif dalam kegiatan politik. Dari sini, rekruitmen politik
merupakan fungsi dari partai politik yaitu rangkaian perluasan dari
partisipasi politik. “
Ramlan Surbakti (1992:188) juga mengemukakan dalam bukunya
“Memahami Ilmu Politik” bahwa rekrutmen politik adalah seleksi dan
pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok
orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem sistem politik
pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Fungsi ini semakin
besar posisinya manakala partai politik itu merupakan partai politik
tunggal seperti dalam sistem politik totaliter, atau mana kala partai politik
32
ini merupakan partai mayoritas dalam badan perwakilan rakyat sehingga
berwenang membentuk pemerintahan dalam sistem politik demokrasi.
Fungsi rekruitmen merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan
mempertahankan kekuasaan. Selain itu, fungsi rekrutmen politik sangat
penting bagi kelangsungan sistem politik sebab tanpa elit yang mampu
melaksanakan peranannya, kelangsungan hidup sistem politik akan
terancam.
Proses rekruitmen ini bersifat sangat terbatas. Oleh sebab itu,
rekruitmen politik sering dikenal sebagai proses politis daripada proses
populis. Hal ini tentunya berbeda dengan sosialisasi politik ataupun
partisipasi politik yang cenderung berproses luas dan populis. Ada dua
alasan mengapa proses rekruitmen politik menjadi sangat populis, yaitu:
i. Proses penentuan siapa orang-orang yang akan menjalankan kekuasaan
politik biasanya dilakukan oleh sekelompok orang yang telah
menduduki jabtan kekuasaan sebelumnya, meskipun kadang kala
proses akhirnya dilakukan melalui pemilu.
ii. Proporsi orang-orang untuk direkrut cenderung berasal dari kelompok
minoritas alam masyarakat atas keseluruhan penduduk bahkan dari
kelas yang sama. Kelompok minoritas ini adalah orang-orang yang
aktif pada tingkatan tertinggi dalam partisipasi politik. Dari sinilah,
dapat dilihat bahwa rekruitmen politik dikatakan sebagai proses elit
atau elitis.
Dari semua pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa intinya
rekruitmen politik adalah sebuah proses penempatan individu-individu
pada suatu jabatan politik atau jabatan administratif melalui berbagai
seleksi yang dilakukan oleh pihak partai selaku pihak yang paling
bertanggung jawab dalam proses rekruitmen ini. Proses seleksi bisa
dilakukan secara formal seperti pemilihan maupun secara informal yaitu
melalui penunjukan. Dari pengertian ini, ada beberapa sifat proses
rekruitmen politik , yaitu (Gatara dan Dzulkiah, 2007:116) :
33
i. Top-down. Arinya rekruitmen politik yang berasal dari atas orang-
orang yang sedang menjabat. Sifat ini misalnya adalah pengangkatan
pribadi dan seleksi pengangkatan.
ii. Bottou-up. Artinya proses rekruitmen politik berasal dari masyarakat
bawah seperti proses mendaftarkan diri dari individu-individu untuk
menduduki suatu jabatan.
iii. Bersifat campuran. Artinya, proses seleksi tahap pertama dilaksanakan
di tingkat atas kemudian proses selanjutnya diserahkan ke masyarakat
bawah. Dan begitu pula sebaliknya, proses seleksi pertama
dilaksanakan di tingkat bawah, kemudian diserahkan kepada keputusan
tingkatan paling atas.
b. Bentuk dan Pola Rekruitmen Politik
Sistem politik di Indonesia pada umumnya berusaha memisahkan
antara jabatan politik dan jabatan birokratis dengan melembagakan satu
doktrin netralitas politik bagi para individu administrator. Di Indonesia
misalnya pegawai-pegawai sipil direkrut oleh Badan Kepegawaian
Naional (BKN) melalui lembaga birokratis yang tersebar di departemen-
departemen dan pemerintah daerah. (Gatara dan Dzulkiah, 2007:116). Ada
beberapa bentuk-bentuk pola rekruitmen politik, antara lain (Gatara dan
Dzulkiah, 2007:117-119) :
i. Seleksi pemilihan melalui ujian dan latihan. Pola ini dianggap paling
penting bagi perekrutan politik. Pola ini bisa ditujukan bagi partai
politik bertipe partake kader, yang menjadikan kaderisasi sebagai
prioritas utama dalam programnya guna mencapai tujuan memperoleh
dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan. Biasanya pola
ini dilaksanakan di semua negara dalam pengadaan jabatan-jabatan
birokratis administratif dan pegawai negeri sipil . Latihan dan ujian ini
merupakan langkah pengangkatan pegawai kemudian untuk perekrutan
ke jenjang tingkatan yang lebih tinggi lazimnya melalui pelatihan-
pelatihan seperti prajabatan ataupun kursus singkatan kepemimpinan.
34
ii. Penyortiran atau pengundian. Pola ini merupakan pola tertua dalam
sistem perekrutan politik. Pola ini dilakukan dalam rangka
memperkokoh kedudukan pemimpin politik.
iii. Relasi atau giliran. Pola ini sebenarnya hampir sama dengan pola
penyortiran yakni untuk mengamankan dominasi kelompok yang
sedang berkuasa dari ancaman dominasi kelompok individu tertentu.
iv. Pola perebutan kekuasaan dengan jalan menggunakan atau
mengancamkan kekerasan. Ppenggulingan dengan kekerasan ini
biasanya berlangsung melalui revolusi, intervensi militer, pembunuhan
atau kerusuhan rakyat bisa dijadikan sarana untuk mengaktifkan
perubahan radikal pada personal di tingkat lebih tinggi dalam
partisipasi politiknya. Namun, akibat langsung dari pola ini adalah
pergantian para pemegang jabatan politik.
v. Patronage. Patronage merupakan sistem yang dianggap tetap penting
di banyak negara berkembang. Sistem ini bisa dikatakan lebih bersifat
negatif daripada positifnya. Hal ini dikarenakan pola ini penuh dengan
penyuapan dan korupsi yang rumit.
vi. Koopsi. Koopsi merupakan pemilihan anggota-anggota baru. Koopsi
melihat harus ada pemulihan seseorang ke dalam suatu badan oleh
anggota-anggota yang ada.
c. Mekanisme Rekruitmen Politik
Menurut Fadillah Putra, (2003:209) dalam bukunya “Partai Politik
dan Kebijakan Publik” terdapat beberapa mekanisme rekruitmen politik
antara lain:
i. Rekrutmen terbuka
Dalam rekrutmen ini syarat dan prosedur untuk menampilkan
seseorang tokoh dapat diketahui secara luas. Dalam hal ini partai politik
berfungsi sebagai alat bagi elit politik yang berkualitas untuk mendapatkan
dukungan masyarakat. Cara ini memberikan kesempatan bagi rakyat untuk
melihat dan menilai kemampuan elit politiknya. Dengan demikian cara ini
sangat kompetitif. Jika dihubungkan dengan paham demokrasi, maka cara
35
ini juga berfungsi sebagai sarana rakyat mengontrol legitimasi politik para
elit. Adapun manfaat yang diharapkan dari rekrutmen terbuka adalah:
1. Mekanismenya demokratis.
2. Tingkat kompetisi politiknya sangat tinggi dan masyarakat akan
mampu memilih pemimpin yang benar-benar mereka kehendaki.
3. Tingkat akuntabilitas pemimpin tinggi.
4. Melahirkan sejumlah pemimpin yang demokratis dan mempunyai
nilai integritas pribadi yang tinggi.
ii. Rekrutmen tertutup
Dalam rekrutmen tertutup, syarat dan prosedur pencalonan tidak dapat
secara bebas diketahui umum. Partai berkedudukan sebagai promotor elit
yang berasal dari dalam tubuh partai itu sendiri. Cara ini menutup
kemungkinan bagi anggota masyarakat untuk melihat dan menilai
kemampuan elit yang ditampilkan. Dengan demikian cara ini kurang
kompetitif. Hal ini menyebabkan demokrasi berfungsi sebagai sarana elit
memperbaharui legitimasinya.
Jadi, mekanisme rekrutmen politik yang dilakukan partai politik terdiri
dari dua sistem yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka
akan memungkinkan lahirnya calon-calon legislatif yang betul-betul
demokratis dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Hal ini
dikarenakan oleh proses pengangkatan calon tersebut dilakukan secara
terbuka. Sedangkan sistem tertutup merupakan kebalikan dari sistem
terbuka, dimana para pemilih tidak mengenal seseorang calon legislatif,
karena sistem pengangkatan calon legislatif tersebut dilakukan secara
tertutup. Hal ini memungkinkan timbulnya calon legislatif yang tidak
kompetitif, berhubung proses pengangkatan tidak diketahui oleh umum.
5. Sistem Kuota
Affirmative action adalah sebuah tindakan khusus yang merupakan
semacam pemaksaan untuk pemerataan dalam suatu kelompok yang
36
mengalami diskriminasi. Ada beberapa definsi untuk istilah ini, yang sebagian
besar mengandung pengertian yang terkait pada masalah diskriminasi ras,
sesuai dengan sejarahnya, yang berasal dari Amerika Serikat, yang pernah
mengalami masalah diskriminasi ras. Lincoln ( 1980 ) mengatakan:
“Affirmative action is an instrument of justice, “a copmpensation by white
America” for past discrimination against Blacks”.
Clayton & Crosby ( 1992 ) juga menyebutkan:
“Affirmative action mandates a consideration of race, athnicity, and gender.
Remedial measures may be court ordered, in response to finding of previous
discrimination, they may be required by law, as they are for federal
contractors and subcontractors; or they may be voluntarily adopted.”
Salah satu kebijakan afirrmatif yang dilakukan pemerintah untuk
meningkatkan keterwakilan perempuan di bidang legislated adalah dengan
membuat sistem kuota. Sistem kuota 30 % caleg perempuan merupakan suatu
intervensi yang telah dilakukan di Indonesia, yang merupakan kebijakan kuota
bagi perempuan agar bisa masuk ke dalam jajaran politik melalui calon
legislatif. Dengan sistem kuota 30% ini menyatakan bahwa partai harus
mengikutsertakan minimal 30% perempuan dari 100% jumlah caleg yang akan
dicalonkan sebagai calon legislatif pada pemilu. Misalnya dari sepuluh caleg
yang dicalonkan maka partai politik harus mengikutsertakan minimal tiga
caleg perempuan.
6. Calon Legislatif (Caleg) Perempuan
a. Pengertian Calon Legislatif (Caleg) Perempuan
Calon legilatif (caleg) perempuan adalah seorang perempuan yang
berdasarkan pertimbangan, aspirasi, kemampuan atau adanya dukungan
masyarakat, dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh peraturan
diajukan partai untuk menjadi anggota legislatif (DPR/DPRD) dengan
mengikuti pemilihan umum yang sebelumnya ditetapkan KPU sebagai
37
caleg tetap. Calon legislatif nantinya akan bertindak untuk mewakili
partainya dalam lembaga legislatif yang di pilih secara langsung oleh
rakyat melalui pemilihan umum. Untuk mengukur calon anggota legislatif
dapat dilihat dari apakah sudah menjalani proses rekruitmen caleg. Caleg
itu bisa perempuan atau laki-laki.
B. Penelitian Terdahulu
Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, peneliti mengkaji beberapa hasil
penelitian yang relevan antara lain sebagai berikut :
1. Penelitian yang dilakukan oleh Mike Elisbeth F. Panjaitan di Jurnal Politik
MudaVolume 4 No 2 tahun 2015 yang berjudul “Upaya Partai Politik Dalam
Memenuhi Affirmative Action Calon Legislatif Pada Pemilihan Legislatif 2014
Di Kota Surabaya”.
Latar belakang penelitian ini adalah berdasarkan pada pemlihan legislatif
2014 di Kota Surabaya, jumlah caleg laki-laki sebanyak 379 orang (65,34%) dan
caleg perempuan sebanyak 201 orang (34,66%). Data tersebut menunjukkan
adanya peningkatan keterwakilan perempuan jika dibandingkan dengan pemilihan
legislatif sebelumnya dan peningkatan ini merupakan bentuk peran partai politik
dalam memenuhi peraturan-peraturan pemilihan. Jatah 50 kursi pada pileg 2014 di
Kota Surabaya menjadi kesempatan untuk setiap partai politik mengirimkan
nama-nama caleg yang mampu bersaing dengan caleg-caleg dari partai lainnya.
Jumlah caleg perempuan pada pemilihan legislatif sebelumnya sebanyak 15 orang
yang mana pada pemilihan legislatif 2014 bertambah menjadi 17 orang dengan
persentase sebanyak 34.
Terlampauinya jumlah 30% keterwakilan perempuan harusnya mampu
meloloskan calon-calon perempuan pada pileg 2014 di Kota Surabaya, salah
satunya yaitu dengan bantuan partai politik dalam menjalankan peran dan fungsi
partai. Apabila partai politik menjalankan peran dan fungsi partai secara maksimal
maka akan menghasilkan calon-calon perempuan yang berkualitas. Partai politik
sebagai kereta yang membawa para caleg baik caleg laki-laki maupun perempuan
harus lebih fokus dalam mempersiapkan perwakilan masing-masing partai dengan
kualitas sebagai prioritas.
38
Dari sinilah peneliti akan mengetahui bagaimana upaya partai politik (Partai
Golongan Karya, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Hati
Nurani Rakyat) dal dalam pemenuhan Affirmative Action pada pemilihan legislatif
2014 di Kota Surabaya dan apa saja hambatan yang dihadapi partai politik dalam
menjalankan fungsi partai. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori
pelembagaan partai politik. Menurut Randal Vicky dan Lars Svasand (2002),
teori pelembagaan partai politik adalah proses pemantapan partai politik dengan
memantapkan organisasi maupun individu-individu di dalam partai untuk
menciptakan partai politik yang mampu menjalankan fungsinya dengan pemolaan
perilaku atau sikap atau budaya. Pelembagaan perilaku yang dimaksudkan adalah
pelembagaan perilaku yang berkaitan dengan bagaimana peran partai politik
(secara internal) dapat mempertahankan keberadaan partai untuk menjalankan
fungsi dan peran partai dengan kelembagaan yang memadai dan terstruktur.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif-
deskriptif, dalam Denzin (2011) penelitian dilakukan untuk mengukur kedalaman
fenomena yang terjadi dan metodepenelitian yang digunakan untuk meneliti
kondisi objek yang alamiah, (lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti
merupakan instrumen kunci. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa ada
pemilihan legislatif 2014 di Surabaya, partai politik yaitu Partai Golkar, Partai
Demokrat, PKB dan Hanura menjalankan perannya untuk menghadapi hambatan-
hambatan partai politik dalam meningkatkan keterwakilan perempuan, yaitu
hambatan institusional, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), budaya
patriarki dan keterbatasan finansial. Partai Demokrat melakukan penyesuaian
dengan memberikan kesempatan kepada kader-kader perempuan untuk terlibat
dalam kepengurusan sehingga peran perempuan semakin meningkat yang
kemudian perempuan memenuhi kuota 30% sesuai peraturan. PKB dengan basis
keagamaan lebih sulit menyesuaikan untuk melibatkan perempuan dalam kegiatan
politik karena partai dengan tradisi keagamaan yang kuat sehingga menganut
nilai-nilai politik bahwa laki-laki merupakan sosok pemimpin yang paling layak.
Partai Golkar, Partai Demokrat, PKB dan Partai Hanura membutuhkan upaya
yang lebih dalam proses rekruitmen.
39
Upaya yang dilakukan partai politik dapat dilihat dari proses rekruitmen
politik, pembekalan caleg, penempatan dapil yang tepat dan mencegah pencurian
suara. Untuk proses rekruitmen, partai Golkar hanya melibatkan internal saja dan
belum melibatkan instansi lain untuk ikut berperan. Proses rekruimen dilakukan
oleh tim seleksi yang disebut dengan tim pileg dan berasal dari partai Golkar
sendiri. Untuk menjadi tim seleksi sudah ditentukan di struktur, tim seleksi
terpilih bukan karena jabatannya sebagai ketua atau wakil ketua yang sekian
banyak. Caleg yang datang ke Partai Demokrat harus mempunyai niat dari dalam
diri untuk mengabdi dan bekerja di partai, dapat dilihat dari keseriusan caleg
mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh partai sehingga partai dapat
mempercayai bahwa caleg-caleg tersebut mempunyai komitmen dan loyalitas
tinggi sehingga caleg yang hanya mengandalkan faktor finansial saja tidak akan
disambut baik oleh partai. Partai Golkar, Partai Demokrat, PKB dan Partai Hanura
telah menjalankan fungsi dan peran partai pada pemilihan legislatif 2014 di
Surabaya namun masih banyak kekurangan partai baik dari internal maupun
eksternal partai.
Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti
adalah tema yang sama yaitu mengenai bagaimana peran partai dalam
meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik. Perbedaan penelitian ini
dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah penelitian ini lebih
menitikberatkan peran partai dalam memenuhi Affirmative Acation sedangkan
penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah lebih menitikberatkan pada peran
partai dalam proses rekrutimen caleg perempuan dalam upaya meningkatkan
kuota 30% perempuan di bidang legislatif. Selain itu teori dan metode penelitian
yang digunakan juga berbeda. Penelitian yang akan dilakukan menggunakan teori
struktural fungsional Talcott Parsons dan metode penelitian yang akan digunakan
adalah studi kasus.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Ghea Clarisa Tuasuun di Jurnal Politik Muda
Volume 4 No 1 Tahun 2015 yang berjudul “Kandidasi Perempuan Caleg Di
Kota Surabaya Dalam Pemilihan Legislatif 2014”.
40
Latar belakang penelitian ini adalah berdasarkan pada pemilihan legislatif
tahun 2014 di mana banyaknya nama-nama perempuan yang berlaga dalam
kontestasi politik ini, namun hal tersebut tetap tidak terlepas dari berbagai
konflik di dalamnya, mengingat dalam proses kandidasi tersebut setiap perempuan
berangkat dari latar belakang dan motif yang berbeda-beda. Tetapi hal tersebut
merupakan angin segar bagi kaum perempuan yang mulai berani unjuk kebolehan
di panggung politik. Salah satu hal yang terlihat cukup fenomenal dalam pemilu
legislatif tahun 2014 ini adalah meningkatnya perempuan caleg di berbagai
daerah. Dewasa ini, keterlibatan perempuan dalam dunia politik diakui mulai
menunjukan dinamika yang baik. Salah satu bukti nyatanya adalah peningkatan
jumlah keterwakilan perempuan di kursi perwakilan rakyat adalah di DPRD Kota
Surabaya.
Proses kandidasi menjadi penting untuk melihat apakah mereka yang lolos
sebagai caleg sudah benar benar qualified sebagai wakil rakyat. Persaingan dari
masing-masing perempuan caleg tentu sangatlah sengit, mengingat dalam
pemilihan legislatif kali ini berlaku pasar bebas, tidak lagi bergantung pada tata
urutan penomoran calon. Perempuan caleg tidak hanya bersaing dengan caleg di
luar partai, tetapi juga persaingan tersebut berlaku di dalam internal partai
nantinya, oleh sebab itu partai politik sebagai kendaraan awal harus benar-benar
mempertimbangkan siapa saja kandidat yang layak dan pantas mewakili
partainya. Bagi partai politik yang sebelumnya telah aktif melakukan kaderisasi
dalam berbagai organisasi sayap partai yang mereka miliki, tentu hal ini bukanlah
menjadi hal yang sulit karena rekam jejak masing-masing kader jelas telah
dimiliki. Pada pemilu 2014 ini, perempuan caleg benar-benar berhadapan dengan
mekanisme pasar bebas, artinya kepopuleran yang dimiliki perempuan caleg
tentunya juga menjadi pertimbangan. Bagi partai politik yang tidak siap dengan
sistem dan kader perempuan yang berkompeten akhirnya berdampak pada
rekrutmen asal-asalan khususnya bagi perempuan.
Dari sinilah penelitan ini bertujuan untuk melihat apa motivasi perempuan
caleg untuk menjadi kandidat suatu partai politik dan juga untuk memahami
proses kandidasi caleg perempuan dalam pemilihan legislatif 2014 di DPRD Kota
41
Surabaya. Teori yang digunakan adalah teori kandidasi dari Matland. Teori ini
cukup relevan untuk mengkaji fenomena kandidasi dalam pileg 2014 khususnya
di Kota Surabaya. Tahap kandidasi yang dilakukan diawal dengan pola rekrutmen
oleh partai menjadi hal yang penting sebelum akhirnya nanti perempuan kandidat
tersebut ditetapkan untuk maju sebagai calon legislatif. Pola proses kandidasi
dibagi menjadi 3 tahapan oleh Matland ( Matland, 2005: 1-5). Tahap pertama
adalah seleksi diri (Ambition Resources) yaitu sejauh mana perempuan
berkeinginan untuk mengikatkan diri pada sistem politik dan mendapat pengakuan
akan eksistensi diri dalam jabatan publik sehingga dirinya layak (eligibles).
Kedua, seleksi partai yakni cara perempuan mampu menembus tim seleksi
(gatekeepers) yang mayoritas adalah kaum pria sehingga akhirnya perempuan
tersebut dikandidatkan. Tahapan yang terakhir adalah pemilihan, basis dukungan
yang dimiliki perempuan caleg nyatanya juga menjadi pertimbangan penting
dalam tahap kandidasi ini.
Metode penelitian adalah kualitatif-deskriptif digunakan dalam penelitian ini
untuk mendeskripsikan proses kandidasi perempuan caleg di Kota Surabaya
beserta apa yang menggambarkan apa yang menjadi motivasi perempuan tersebut
hingga memutuskan untuk running for office. Hasil penelitian ini menyimpulkan
bahwa keputusan perempuan caleg di Kota Surabaya untuk running for office
dalam pileg 2014 rupanya paling besar didasari oleh ambisi personal mereka
masing-masing. Ambisi itu tidak muncul semata-mata tanpa didukung dengan
kualitas dan potensi yang baik dari dalam diri mereka yang memang sudah mapan
dalam karier mereka sebelum terjun dalam dunia politik. Rasa percaya diri itu
muncul dalam diri perempuan caleg di Kota Surabaya, karena dalam
kesehariannya mereka juga sudah berinteraksi dengan publik. Motivasi ideologis
dan dukungan eksternal dari berbagai pihak walaupun bukan menjadi motivator
utama, tetapi hal itu memiliki pengaruh dalam majunya perempuan caleg di
pemilihan legislatif 2014.
Berangkat dari teori Matland maka dapat disimpulkan bahwa proses
kandidasi perempuan caleg di Surabaya melewati tiga tahap yaitu seleksi diri,
seleksi partai, dan pemilihan. Para perempuan caleg yang berani melibatkan diri
42
dalam ruang politik, mampu mengekspresikan semangat politik yang lugas.
Ambisi dan kapasitas yang dimiliki oleh masing-masing perempuan caleg
akhirnya mampu membuat mereka memutuskan untuk running for office. Dalam
tahap kandidasi ini patut diacungi jempol bagi perempuan caleg karena mampu
menembus petinggi partai politik yang didominasi oleh laki-laki. Kemampuan dan
berbagai modal termasuk kedekatan dengan petinggi-petinggi parpol di dalamnya,
tidak luput dimanfaatkan oleh masing-masing perempuan caleg dalam proses
lobying politik.
Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti
adalah tema yang sama yaitu mengenai partisipasi perempuan di bidang politik
khususnya bidang legislatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan
dilakukan peneliti adalah pada tujuan penelitian di mana penelitian yang akan
dilakukan peneliti lebih bertujuan untuk menggambarkan peran partai dalam
proses rekruitmen caleg perempuan. Selain itu, teori dan metode yang digunakan
juga berbeda. Penelitian yang akan dilakukan peneliti menggunakan teori
struktural fungsional Talcott Parsons dan metode studi kasus.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Rahmadania di Jurnal Politik Muda
Volume 3 No 1 Tahun 2014 yang berjudul “Rekrutmen Calon Legislatif Pada
Pemilu 2014 (Studi Kasus Mengenai Rekrutmen Politik PPP di Dapil I dan V
di Kabupaten Sampang, Jawa Timur)”.
Latar belakang penelitian ini adalah dari ketiga partai politik (PPP, PDI, dan
Golkar) yang sudah eksis sejak Orde Baru, PPP dalam perhitungan nasional
mengalami penurunan suara hingga mencapai 5%. Sementara PDI dan Golkar
walaupun juga sama-sama mengalami penurunan tetapi masih memperoleh suara
di atas 10%. Penurunan suara PPP diatas menunjukkan bahwa konstruksi ideologi
Islam yang diusung PPP tidak menjadi jaminan untuk menarik massa pemilih
Islam. Dalam perhitungan suara PPP di tingkat nasional, Provinsi Jawa Timur
merupakan salah satu penyumbang suara nasional yang tergolong penyumbang
suara rendah dibandingkan dengan Jawa barat dan Jawa tengah. Perolehan suara
PPP pada sistem multi partai tersebut berbanding terbalik ketika masa Orde Baru.
43
Pada masa Orde Baru perolehan suara PPP itu kuat, karena PPP merupakan yang
direkomendasikan kyai-kyai.
Di Kabupaten Sampang memiliki tokoh PPP nasional sosok kyai yang
digadang-gadang dan pernah menjadi nominasi tokoh terkenal urutan 10 besar di
Asia yaitu K.H. Alawi. Keadaannya berbanding terbalik pada saat sistem multi
partai disebabkan para kyai-kyai dukungannya terpecah untuk diberikan kepada
partai-partai yang baru seperti PKB dan PKS. Dengan adanya multi partai ini,
maka setiap partai akan saling bersaing untuk mendapatkan perolehan suara
terbanyak di dalam pemilihan umum dengan berbagai cara. Salah satunya dengan
menarik minat para pemilih melalui para calon legislatif yang maju di dalam
pemilihan umum.
Pada pemilu 2014 PPP memiliki strategi untuk mengangkat perolehan suara
dengan menggunakan salah satunya yaitu rekrutmen politik calon legislatif
Kabupaten Sampang dengan menggunakan dua faktor yaitu formalitas dan
informalitas. Pada dasarnya, bakal calon legislatif yang telah memenuhi kriteria
dan terpilih secara formal merupakan hasil keputusan yang sah yang ada di dalam
sebuah partai politik. Tetapi, dalam pembuatan keputusan mengenai calon
legislatif yang akan maju di dalam pemilihan umum terkadang tidak terlepas dari
pengaruh faktor informal, seperti adanya pengaruh kyai yang ada di Sampang.
Fenomena seperti ini terjadi di suatu daerah yang masih kental dan berpegang
teguh dengan agama. Perilaku pemilih masih kental dengan budaya
keagamaannya dan sangat santun pada kyai. Oleh karena itu peran kyai sangat
besar dalam perolehan suara di Sampang karena kyai memiliki wewenang dan
kekuasaan tersendiri serta dihormati oleh masyarakat. Selain peranan kyai
pertimbangan informalitas lainnya dengan menggunakan kekuatan kekerabatan,
jaringan, blater (tokoh bajingan), dan sumber daya keuangan.
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori rekruitmen politik.
Rekrutmen politik merupakan seleksi dan pemilihan atau seleksi dan
pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah
peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya.
Studi rekrutmen berada di titik temu antara penelitian partisipasi politik masa,
44
pemilu, dan perilaku pemilihan elit politik, anggota legislatif, organisasi partai,
dan lobbyist, juga baru-baru ini dengan adanya globalisasi timbulnya masalah
gender dan etnis menjadi permasalahan dalam rekrutmen. Untuk memahami
rekrutmen studi ini berusaha untuk menghubungkan dua elemen dari prespektif
ini.
Studi elit politik berhubungan dengan komposisi sosial dalam parlemen. Jika
studi organisasi partai berfokus pada bagaimana prosesnya dan bagaimana proses
seleksi itu menunjukkan distribusi kekuatan dalam suatu partai. Partai memiliki
fungsi menghubungkan masyarakat dengan pemerintah, fungsi ini dijalankan
dengan mempersiapkan agenda-agenda legislatif yang diperuntukan kepada
pemerintah dan merekrut kandidat-kandidat legislatif. Dalam memilih kandidat
selectorate menentukan target perolehan kursi dan jabatan yang diperoleh di
dalam parlemen itu sendiri dan akhirnya menyaring kandidat-kandidat yang
masuk kriteria pada penetuan calon anggota legislatif. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini
disimpulkan bahwa PPP Sampang melakukan rekrutmen politik terhadap calon
legislatif Kabupaten Sampang dengan menggunakan proses formalitas dan
mengutamakan adanya kader partai tersebut.
Prosedur formalitas ini dilakukan dengan menggunakan aturan-aturan partai
dan aturan Komisi Pemilihan Umum. Seperti adanya pendaftaran, pengumpulan