-
7
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1.Tinjauan Pustaka
1. Pengertian Pelabuhan
Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan
di
sekitarnya dan batas-batas tertentunsebagai tempat kegiatan
pemerintahan
dan kegiatan layanan jasa. Utamanya pelabuhan tempat kapal
bersandar,
berlabuh, naik turun openumpang dan/atau pelayanan dan
kegiatan
penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan
antra
moda transportasi.( Hariyanto Budiyono. 2007 Hal:1)
Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan
perairan
disekitarnya denggan batas-batas tertentu,sebagai tempat
kegiatan
pemerintahaan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai
tempat
kapal sandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar
muat
barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamaatan playaran
dan
kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan
intra dan
antra moda transpotasi. ( Murdianto, 2015. Hal:1 )
Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008
pasal 1 (16) tentang pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas
daratan atau
perairan dengan batas –batas tertentu sebagai tempat
kegiatan
pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan
sebagai
tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, atau bongkar muat
barang,
berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi
dengan
fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan
penunjang
pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan
antarmoda
transportasi.
Sedangkan Pelabuhan menurut fungsi pokoknya ada 3 yaitu:
a. Pelabuhan Utama
Adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan
-
8
angkutan laut dalam negri dan internasional, alih muat angkutan
laut
dalam negri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai
tempat
asal tujuan penumpang atau barang, serta angkutan
penyebrangan
dengan jangkauan antar provinsi. Pasal 1 (17)
b. Pelabuhan Pengumpul
Adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan
angkutan
laut dalam negri, alih muat angkutan laut dalam negri dalam
jumlah
menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan barang
serta
angkutan penyebrangan dengan jangkauan palayanan antar
provinsi.
Pasal 1 (18)
c. Pelabuhan Pengumpan
Adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan
angkutan laut dalam negri, alih muat angkutan laut dalam negri
dalam
jumlah terbatas,merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan
pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang
dan
barang, serta angkutan penyebrangan dengan jangkauan
pelayanan
dalam provinsi. Pasal 1 (19)
2. Tatanan kepelabuhanan
Tatanan Kepelabuhanan Nasional menurut Undang-undang
Republik
Indonesia no 17 tahun 2008 BAB VII Pasal 67 ketatanan
kepelabuhan
nasional menjadi 3 bagian:
a. Tatanan Kepelabuhanan Nasionaldiwujudkan dalam rangka
penyelanggaraan pelabuhan yang andal dan berkemampuan
tinggi,
menjamin efisiensi, dan mempunyai daya asing global untuk
menunjang pembangunan nasional dan daerah yang berwawasan
Nusantara.
b. Tatanan Kepelabuhanan Nasional sebagaimana di maksud pada
ayat (1)
merupakan sistem kepelabuhanan berdasarkan kawasan ekonomi,
geografi, dan keunggulan komparatif wilayah, serta kondisi
alam.
c. Tatanan Kepelabuhanan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)
memuat:
-
9
1)Peran, fungsi, jenis, dan hierarki pelabuhan
2)Rencana Induk Pelabuhan Nasionaldan
3)Lokasi Pelabuhan
3. Kapal
a. Pengertian kapal
Kapal adalah kendaraan pengangkut penumpang dan barang di
laut
maupun di sungai(Capt.R.P. Suyono,2007).
Menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2008
pasal 1 (36), definisi kapal adalah kendaraan air dengan bentuk
dan
jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga
mekanik,
energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang
berdaya
dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat
apung
dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
b. Jenis – Jenis Kapal
Beberapa Jenis kapal menurut Undang – undang Pelayaran UU RI
No.
17 Th.2008 sebagai berikut :
1) Kapal – Kapal Perang adalah kapal Tentara Nasional
Indonesia
(TNI) yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang – undangan. Pasal 1 ( 37)
2) Kapal Negara adalah kapal milik Negara digunakan oleh
instansi
pemerintah tertentu yang diberi fungsi dan kewenangan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang – undangan untuk
menegakkan hokum serta tugas – tugas pemerintah lainnya.
Pasal
1 ( 38)
3) Kapal Asing adalah kapal yang berbendera selain bendera
Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia. pasal
1
(39)
Berikut ini kapal berdasarkan kegunaanya (Suwarno, 2011:131)
yaitu kapal barang (cargo veseel) atau konvensional.
Berdasarkan
jenis muatannya, kapal barang dapat dibedakan menjadi tujuh
jenis, yaitu :
-
10
1. General Cargo Carrier adalah jenis kapal ini laut ini
mengangkut muatan umum (general cargo), yang terdiri dari
bermacam – macam barang dalam bentuk potongan maupun
dibungkus, dalampeti, keranjang, dan lain-lain.
2. Bulk Cargo Carrier adalah jenis kapal laut ini mengangkut
muatan curah dengan jumlah banyak dalam sekali jalan.
3. Kapal Tanker adalah kapal laut jenis ini untuk mengangkut
muatan cair.
4. Combination Carrier adalah kombinasi kapal tanker dan dry
bulk, dengan tujuan bila return cargo tidak ada maka bisa di
muati dry bulkcargoes.
5. Off shore Supply Ship adalah kapal laut jenis ini untuk
mengangkat bahan / peralatan, makanan, dan lain-lain untuk
anjungan.
6. Special Designed Ship adalah kapal laut ini khusus
dibangun
untuk muatan tertentu, seperti daging, LNG, misalnya
refrigerated cargo carrier, liqueid gas carrier, dan
sebagainya.
7. Kapal container atau kapal cellular container adalah kapal
laut
ini untuk mengangkut muatan general cargo yang dimasukkan
ke dalam container atau muatan yang perlu di bekukan dalam
reefer container
2.2. Pengertian Perusahaan Pelayaran
Perusahaan pelayaran adalah badan usaha milik Negara atau
swasta,
berbentuk perusahaan Negara persero, Perseroan Terbatas (PT),
Perseroan
Comanditer (CV), dan lain-lain yang melakukan usaha jasa dalam
bidang
penyediaan ruangan kapal laut untuk kepentingan mengangkut
muatan
penumpang (orang) danbarang (dagangan) dari suatu pelabuhan asal
(muat)
kepelabuhan tujuan (bongkar), baik di dalam negeri
(interinsulair) maupun
luar negeri (ocean going shipping).
Penyediaan ruangan kapal menurut sifat usahanya dapat dibedakan
menjadi.
-
11
1. Pelayaran tetap (Liner Service)
a. Mempunyai trayek pelayaran dan perjalanan kapal tertentu dan
teratur.
b. Mempunyai daftar angkutan yang tetap dan berlaku umum.
c. Mempunyai syarat dan perjanjian pengangkutan yang bersifat
tetap dan
Berlaku umum(Suwarno,2011).
2. Pelayaran Tramper
Pelayaran tramper merupakan pelayaran bebas yang tidak
terikat
ketentuan formal, tidak mempunyai jalur pelayaran tetap dan
kapal dapat
berlayar kemana aja (Engkos Kosasih,2007).
2.3 Kegiatan Pengusahaan Pelayaran Niaga
Menurut (Suwarno,2011) terdapat beberapa jenis pengusaha
niaga.
Diantaranya sebagai berikut :
1. Usaha Pokok Pelayaran
Mengangkut barang atau penumpang, khususnya barang dagangan
dari
suatu pelabuhan pemuatan untuk di sampaikan kepelabuhan
pembongkaran (tujuan) dengan kapal milik sendiri, mencharter,
atau kerja
sama dengan pihak – pihak ketiga perusahaan pelayaran akan
menerima
pendapatan charter (charter party). Beberapa perjanjian charter
yang
berlaku adalah sebagai berikut:
a. Bareboat Charter, yaitu men-charter kapal untuk jangka
waktu
tertentu. Perusahaan pelayaran menyerahkan kapalnya kepada
pencharter tanpa anak buah kapal, pendapatan yang di peroleh
adalah
hanya pendapatan charter dan hampir semua biaya menjadi
tanggung
jawab pencharter.
b. Time Charter, yaitu kegiatan pen-chateran kapal untuk jangka
waktu
tertentu. Kapal diserahkan lengkap dengan anak buah kapal
dan
perlengkapannya, pendapatan yang diperoleh adalah pendapatan
charter dan menanggung biaya yang terkait dengan kapal dan
anak
buah kapal (antara lain: maintenence kapal, biaya anak buah
kapal,
asuransi, penyusutan dan beban overhead).
-
12
charter dan menanggung biaya yang terkait dengan kapal dan
anak
buah kapal (antara lain: maintenence kapal, biaya anak buah
kapal,
asuransi, penyusutan dan beban overhead).
c. Voyage Charter, yaitu kegiatan pencharteran kapal untuk satu
voyage
atau lebih dari satu pelabuhan ke satu atau beberapa pelabuhan
tujuan.
Harga sewa/charter sering disebut freight, dimana seluruh biaya
operasi
menjadi beban pemilik kapal.
2.Usaha Keagenan
Usaha Keagenan adalah mengageni perusahaan pelayaran
asing/lain
atau principal dengan memberikan jasa dalam pengurusan segal
asesuatu
yang berkaitan dengan kepentingan kapal, muatan, olein, dan
freightdari
principal. Kegiatan usaha keagenan tersebut antara lain:
a. port information, cargo prospect, dan informasi lainnya.
b. ship husbanding (port & custom clearance, imigrsi,
kesehatan
pelabuhan, dan sebagainya), dan mengurus surat surat / dokumen
kapal.
c. pengorganisasian kapal (traffic, bunker, reapir,
maintenance,
survey,certification, pengawakan, keperluan kapal lainnya).
d. Berusaha memperoleh muatan untuk kapal dan sekaligus
melaksanakan
handling untuk muatan.
e. Melakasanakan freightcollectionadminitasi disburment
termasuk
pertanggung jawabannya.
3.Usaha Sampingan
Usaha Sampingan adalah kegiatan di luar tersebut diatas,
tetapi
menunjang usaha pelayaran baik dalam bentuk fisik atau
keuntungan yang
di peroleh, Perusahaan pelayaran dapat menyelenggarakan
usaha
sampingan seperti:
a. Anak perusahaan; perusahaan bongkar muat, usaha bengkel
kapal,
usaha forwading dan sebagainya.
b. Menyelenggarakan kegiatan; EMKL, jasa transportasi,
depocontainer,
transhipment, sub agency, penyewaan alat bongkar muat,
angkutan
-
13
bandar, jasa pengurusan dokumen pengkapalan sesuai
permintaan
dalam shipping instruction.
2.4.PengertianKeagenan
Keagenan Umum (general agen) adalah perusahaan pelayaran yang di
tunjuk
perusahan pelayaran lain di Indonesia atau luar negeri yang
(selaku principal)
untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentin
gankapal
principal tersebut. Jadi perusahaan pelayaran dapat menunjuk
agen dalam hal
dibutuhkan untuk melayani kapal perusahaan lain (Engkos
Kosasih,2007).
Keagenan adalah hubungan berkekuatan secara hukum yang terjadi
bila mana
dua pihak bersepakat membuat perjanjian, dimana salah satu
pihak
dinamakan agen (agent) setuju untuk mewakili pihak lainnya
yang
dinamakan pemilik (principal) dengan syarat bahwa pemilik tetap
mempunyai
hak untuk mengawasi agennya mengenai kewenangan yang di
percayakan
kepadanya(R. P. Suyono,2007).
2.5. Kegiatan Keagenan
Jika suatu perusahaan tidak mempunyai kantor sendiri di
pelabuhan itu, maka
perusahaan pelayaran tersebut dapat menunjuk pelayaran lain yang
ada di
pelabuhan itu untuk mengurus kapal ataupun barang yang di muat/
di bongkar
dari kapalnya.
Pengangkatan sebagaiagen di lakukan dengan “Letter of
Appoinment“
(suratpenunjukan) setelah adanya perundingan antara kedua belah
pihak. Hak
dan kewajiban, tugas, serta tanggung jawab agen dituangkan
dalam“Agency
Agreement” (Engkos Kosasih dan Hananto Soewedo,2007).
2.6. Gambaran Umum Obyek Penulisan
1. Sejarah Berdirinya PT. Swadaya Wira Maritim
Berawal dari banyaknya muatan yang membutuhkan jasa transportasi
di
Pelayaran Indonesia terutama pelyaran antar pulau yang Bapak A.
Molyadi
A. S.Sos memiliki pengalaman dibidang perkapalan maka beliau
berniat
-
14
mendirikan sebuah perusahaan pelayaran rakyat yang bertujuan
untuk
mencukupi derasnya arus barang yang masuk Pelabuhan Tanjung
Emas.
Maka beliau mengajukan permohonan untuk mendirikan sebuah
perusahaan pelayaran yang diajukan kepada Dirjen Perhubungan
Laut di
Jakarta pada tahun 2008 dan permohnan tersebut telah disetujui
pada tahun
2009 bulan Agustus dengan nomer SUIPAL BXXXV- 148 / AL 58
dengan
armada yang diageni yaitu perusahaan muatan curah cair CPO
(Crued
Palm Oil) dan OLEIN (RBD Crued Palm Oil In Bulk).
2. Visi dan Misi PT.Swadaya Wira Maritim.
VISI
Menjadi perusahaan angkutan darat yang tumbuh, berkembang
dan
profesional dengan mengutamakan kualitas pelayanan yang terbaik
dan
dapat diandalkan oleh pengguna jasa.
MISI
Menyediakan jasa pelayanan angkutan darat yang berkualitas
dan
profesional sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan
karyawan,
mencapai pertumbuhan perusahaan dan mampu memberikan
keuntungan
maksimal bagi stakeholder.
3. Profil PT. Swadaya Wira Maritim
Nama :PT.SWADAYA WIRA MARITIM
Alamat :JL.RUKO RODA MAS NO 27 B TANAH EMAS
SEMARANG
Telp :(024) 3584787
Fax :(024) 3584776
E-Mai :[email protected]
-
15
Struktur Organisasi PT. Swadaya Wira Maritim
Cabang Semarang
Sumber : PT. Swadaya Wira Maritim Cabang Semarang,2016
5. Tugas dan Fungsi Masing – Masing Bagian:
a. Kepala Cabang
Yaitu seseorang yg diberi tanggung jawab untuk memimpin
cabang
perusahaan untuk menjalankan menejemen sesuai standar dari
kantor
pusat
1) Mewakili direksi pusat menjalankan perusahan di cabang
tersebut.
2) Memberikan laporan kemajuan cabang kepada direksi pusat
termasuk
keuangannya.
3) Mengambil semua tindakan yang diperlukan agar cabang
berjalan
KABAG ADM
Suwignyo,Amd
KABAG OPRASIONAL
Tri Molyanto,Amd
OPERASIONAL
P. Darmawan.P. Amd OFFICE BOY
Bowo OPERASIONAL
Henry A.S S.Tr OPERASIONAL
Endi Soneta S.Tr
KEPALA CABANG
A.MOLYADI A,S.Sos
-
16
lancar.
4) Menjalankan semua program perusahaan untuk cabang
tesebut.
b.Kabag Operasional
Memimpin, mengawasi dan bertanggungjawab atas terlaksananya
kelancaran kerja dibagian operasional serta memberikan laporan
rutin
berkala atas pekerjaannya kepada Direksi.
1) Menangani secara langsung kegiatan operasional lapangan
apabila
terjadi masalah.
2) Bekerja sama dengan kepala armada untuk kedatangan dan
keberangkatan kapal.
3) Memeriksa dan menerima laporan mengenai aktifitas dari
bagian
operasional lapangan mengenai kegiatan keagenan yang sedang
berlangsung.
4) Mengatur, menyusun, merumuskan dan mengembangkan program
dalam bidang operasi.
5) Membantu melayani penyediaan kebutuhan kapal seperti
bunker,
perbekalan air, repair, dan lain-lain.
c. Kabag Atmistrasi (ADM)
Mengatur, mengawasi dan melaksanakan kegiatan administrasi
dan
dokumentasi pemberian pembiayaan serta melakukan kegiatan
untuk
mengamankan posisi bank dalam memberikan pembiayaan sesuai
dengan hokum yang berlaku.
1) Menyiapkan anggaran harian untuk kegiatan di lapangan
maupun
kagiatan di dalam kantor, seperti halnya uang makan setiap
minggunya untuk karyawan.
2) Membuat laporan dan menyelesaikan masalah pajak
perusahaan.
3) Memeriksa laporan keperluan berkaitan dengan keagenan kapal
yang
nantinya akan diserahkan kepada owner.
4) Mengkoordinir penyusunan anggaran dan investasi
perusahaan.
-
17
d. Manager Personalia
Melaksanakan tugas pencatatan, pengadministrasian, serta
pembinaan dalam kepersonaliaan, mengawasi ketersediaan
perlengkapan layanan dibidang personalia dan umum.
1) Bertanggung jawab atas pengawasan dan upaya kemakmuran
karyawan.
2) Mengadakan perbaikan mutu karyawan perusahaan.
3) Membuat laporan kegiatan karyawan baik harian, mingguan,
maupun tahunan.
4) Memberi persetujuan cuti karyawan sebelum di ajukan
kepada
direktur.
5) Mengadakan pemutasian karyawan serta mengadakan rekrutmen
karyawan baru.
6.Ruang Lingkup Perusahaan
a. Kepegawaian
Perusahaan PT. Swadaya Wira Maritim selalu berupaya
memperhatikan dan memberikan kesejahteraan para karyawannya
dengan cara memberikan fasilitas-fasilitas penunjang seperti
:
1) Uang makan atau penyediaan konsumsi dengan jumlah yang
telah
ditentukan.
2) Kendaraan kantor yang bisa di gunakan oleh semua karyawan
kantor
pada saat bekerja.
b.Disiplin Kerja
Untuk meningkatkan kedisiplinan kerja pada PT. Swadaya Wira
Maritim yaitu dengan mengadakan pengabsenan yang ketat pada
waktu
jam masuk kerja dan jam pulang kerja, adapun jam kerja yang
berlaku :
1) Jam masuk kerja pukul 08.00 WIB dan selambat-lambatnya
absen
pukul 08.30 WIB, berlaku setiap hari bekerja secara teratur.
2) Jam istirahat pukul 12.00-13.00 WIB.
-
18
3) Jam pulang kerja pukul 16.30 WIB.
4) Ketentuan diatas sewaktu-waktu bisa berubah ketika sedang
ada
kegiatan pada malam hari atau pagi hari, dengan syarat
langsung
melapor kepada bagian personalia mengenai mulai waktu
bekerja
dan selesai bekerja yang di gunakan untuk pertanggung
jawaban
manajer personalia kepada direktur.
Apabila ada karyawan yang berhalangan hadir harap
memberitahukan kepada perusahaan melalui personalia dan bagi
yang tidak dapat hadir dan tanpa keterangan akan dilaporkan
ke
direktur dan akan diberikan teguran.
c.Pemeliharaan Tempat Kerja dan Lingkungannya
Untuk memberikan dan meningkatkan kerja para karyawan
diperlukan
fasilitas atau peralatan kerja maupun lingkungan ruangan kerja,
hal ini
tidak lepas dari pengawasan perusahaan secara seksama karena
langsung dapat menambah motivasi bagi karyawan atau pekerja
dalam
melakukan kegiatan demi lancarnya kemajuan perusahaan.