BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Tinjauan Umum Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah 2.1.1 Pengertian Bank Syariah Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur’an dan Hadits Nabi Muhammad SAW (Karim, 2010). Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Menurut Sudarsono (2008:29), Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang. 2.1.4 Kegiatan Bank Umum Syariah Berdasarkan Booklet Perbankan Indonesia (2012) kegiatan usaha bank umum syariah terdiri atas : 1. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi’ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 2. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 3. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
23
Embed
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Tinjauan Umum Bank Syariah dan ...
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Tinjauan Umum Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah
2.1.1 Pengertian Bank Syariah
Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah, adalah bank
yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah juga dapat
diartikan sebagai lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan
produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur’an dan Hadits Nabi Muhammad
SAW (Karim, 2010). Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang
Perbankan, Bank Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha
berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu
lintas pembayaran. Menurut Sudarsono (2008:29), Bank syariah adalah lembaga
keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu
lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan
prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu berkaitan dengan
masalah uang.
2.1.4 Kegiatan Bank Umum Syariah
Berdasarkan Booklet Perbankan Indonesia (2012) kegiatan usaha bank
umum syariah terdiri atas :
1. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau
bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi’ah
atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
2. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito, Tabungan,
atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad
mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip
syariah.
3. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad
musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip
syariah.
4. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad
istishna’, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
5. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qardh atau akad lain yang
tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
6. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak
kepada nasabah berdasarkan akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk
ijarah muntahiya bittamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan
prinsip syariah.
7. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah atau akad
lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
8. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan
prinsip syariah.
9. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak
ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip
syariah, antara lain, seperti akad ijarah, musyarakah, mudharabah,
murabahah, kafalah, atau hawalah berdasarkan prinsip syariah.
10. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh
pemerintah dan/atau BI.
11. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan
perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan
prinsip syariah.
12. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad
yang berdasarkan pinsip syariah.
13. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga
berdasarkan prinsip syariah.
14. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk
kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah.
15. Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad wakalah.
16. Memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan prinsip
syariah.
17. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di
bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah.
19. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau
lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip
syariah.
20. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat
kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus
menarik kembali penyertaannya.
21. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip
syariah.
22. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan
dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang pasar modal.
23. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip
syariah dengan menggunakan sarana elektronik.
24. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka
pendek berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak
langsung melalui pasar uang.
25. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka
panjang berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak
langsung melalui pasar modal.
26. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank umum syariah
lainnya yang berdasarkan prinsip syariah.
2.1.3 Pengertian Unit Usaha Syariah
Unit Usaha Syariah menurut Booklet Perbankan Indonesia (2012)
adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi
sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha
berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang
berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara
konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu
syariah dan/atau unit syariah. Dengan kata lain, Unit Usaha Syariah merupakan
suatu bagian usaha dari bank konvensional yang berekspansi ke bidang perbankan
syariah.
3.1.4 Kegiatan Umum Unit Usaha Syariah
Berdasarkan Booklet Perbankan Indonesia (2012) kegiatan usaha unit
usaha syariah terdiri atas :
1. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau
ekuivalennya, berdasarkan Akad wadi’ah atau Akad lain yang tidak
bertentangan dengan Prinsip Syariah.
2. Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan,
atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad
mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip
Syariah.
3. Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah, Akad
musyarakah, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip
Syariah.
4. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, Akad salam,
Akad istishna’, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip
Syariah.
5. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad qardh atau Akad lain yang
tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
6. Menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak
kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk
ijarah muntahiya bittamlik atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan
Prinsip Syariah.
7. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah atau Akad
lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
8. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan
Prinsip Syariah.
9. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga kepada
pihak ketiga yang diterbitak atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip
Syariah, antara lain seperti Akad Ijarah, musyarakah, mudharabah,
murabahah, kafalah, atau hawalah.
10. Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh
Pemerintah dan/atau BI.
11. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan
perthitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan
Prinsip Syariah
12. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga
berdasarkan Prinsip Syariah.
13. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk
kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah.
14. Memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan Prinsip
Syariah dan Kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan
sosial sepanjang sesuai dengan Prinsip Syariah dan peraturan perundang-
undangan.
15. Melakukan kegiatan valuta asing (valas) berdasarkan Prinsip Syariah.
16. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau
lembaga keuangan yang menjalankan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
17. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat
kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus
menarik kembali penyertaannya.
18. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip
Syariah dengan menggunakan sarana elektronik.
19. Menerbitkan, menawarkan, memperdagangkan surat berharga jangka
pendek berdasarkan Prinsip Syariah baik secara langsung maupun tidak
langsung melalui pasar uang.
20. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha BUS lainnya
berdasarkan prinsip syariah.
2.2 Total Aktiva/Total aset
Untuk mengetahui perkembangan dari industri perbankan digunakan suatu
indikator yang dapat mencerminkan ukuran bank, salah satunya menggunakan
total aset. Menurut Haryono (2003), total aset merupakan ukuran bank.
2.2.1 Definisi Aktiva
Aktiva yang dimiliki oleh sebuah perusahaan merupakan sumber daya
ekonomi, di mana dari sumber tersebut diharapkan mampu memberikan
kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada kinerja
perusahaan di masa yang akan datang.
Aktiva menurut Simamora (2000:12) dalam bukunya Akuntansi basis
pengambilan keputusan bisnis, yaitu :
“Aktiva adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat
dari peristiwa masa lalu dan darinya manfaat ekonomi di masa depan
diharapkan akan diraih perusahaan”.
Menurut Soemarno (2005:43) pengertian aktiva adalah:
“Aktiva merupakan bentuk kekayaan yang dimiliki perusahaan dan
merupakan sumber daya bagi perusahaan untuk melakukan usaha”.
Sedangkan aktiva menurut Hanafi (2003:51), dalam bukunya analisis
laporan keuangan, bahwa :
1. Assets adalah manfaat ekonomis yang akan diterima pada masa mendatang
atau akan dikuasai oleh perusahaan sebagai hasil dari transaksi atau
kejadian.
2. Assets merupakan sumber ekonomi yang akan dipakai oleh perusahaan
untuk menjalankan kegiatannya
3. Atribut pokok suatu aktiva adalah kemampuan memberikan jasa atau
manfaat pada perusahaan yang memakai aktiva tersebut.
Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa aktiva adalah sumber daya
ekonomi yang dimiliki perusahaan yang dapat memberikan manfaat bagi
perusahaan untuk menjalankan kegiatan perusahaan dan merupakan bentuk
kekayaan yang bisa dipakai untuk mengukur keadaan suatu perusahaan.
2.2.2 Klasifikasi Aktiva
Aktiva dapat diklasifikasikan menjadi aktiva yang memiliki wujud atau
bentuk fisik dan aktiva tidak berwujud atau tidak memiliki bentuk fisik.
Menurut Keown (2001 ; 82), yang diterjemahkan oleh Chaerul D.Djatman
dalam bukunya Dasar-Dasar Manajemen Keuangan, bahwa aktiva terdiri dari tiga
kategori yaitu :
1. Aktiva lancar (Current Assets) terdiri dari kas, surat berharga yang mudah
dijual, piutang dagang, persediaan serta beban diterima di muka.
2. Aktiva tetap (Fixed atau Long_Term Assets) terdiri atas peralatan,
bangunan, tanah dan
3. Aktiva lain – lain (Other Assets) aktiva yang tidak termasuk dalam
kelompok aktiva lancar maupun aktiva tetap perusahaan seperti hak paten,
investasi jangka panjang dalam surat berharga dan good will.
2.2.3 Pengakuan Atas Aktiva
2.2.3.1 Pengakuan Aktiva
Aktiva di definisikan sebagai sumber daya yang mempunyai potensi
memberikan manfaat ekonomis pada perusahaan pada masa-masa mendatang,
sumber daya yang mampu menghasilkan aliran kas masuk (cash flow) atau
kemampuan mengurangi kas keluar (cash outflow) dapat disebut sebagai aktiva.
Menurut Hanafi ( 2003 ; 13), bahwa aktiva tersebut dapat diakui sebagai
aktiva apabila :
1. Perusahaan memperoleh hak penggunaan aktiva tersebut sebagai hasil
transaksi atau pertukaran pada masa lalu.
2. Manfaat ekonomis pada masa mendatang, dikuantifikasikan dengan
tingkat ketepatan yang memadai (reasonable).
Apabila ada sumber daya yang tidak memenuhi kedua persyaratan diatas,
maka sumber daya tersebut tidak dapat digolongkan sebagai aktiva, walaupun
sumber daya tersebut mampu menghasilkan manfaat ekonomis pada masa
mendatang.
2.2.3.2 Pengakuan Aktiva Tetap
Menurut Standar Akuntansi keuangan PSAK 16 ( 2004 ; 15), bahwa
suatu benda berwujud harus diakui sebagai suatu aktiva dan dikelompokan
sebagai aktiva tetap bila :
1. Besar kemungkinan bahwa manfaat keekonomian di masa yang akan
datang yang berkaitan dengan aktiva tersebut akan mengalir ke dalam
perusahaan.
2. Biaya perolehan aktiva dapat diakui secara andal.
Dari uraian di atas bahwa suatu aktiva dikatakan sebagai aktiva tetap, bila
aktiva tersebut dapat memberikan manfaat ekonomis bagi perusahaan pada waktu
tertentu.
2.2.3.3 Pengakuan Aktiva Lancar
Menurut Halim (2007 ; 77) bahwa aktiva dapat diklasifikasikan sebagai
aktiva lancar, jika memenuhi kriteria sebagai berikut :
1. Diperkirakan akan terealisasi atau dimiliki untuk digunakan dalam jangka
waktu siklus operasi anggaran perusahaan.
2. Dimiliki, khususnya untuk tujuan operasi jangka waktu pendek dan
diharapkan direalisasikan dalam jangka waktu dua belas bulan dari tanggal
pelaporan
3. Aktiva kas atau setara kas.
Berdasarkan keterangan diatas, maka yang dimaksud sebagai aktiva lancar
adalah uang kas dan aktiva – aktiva atau sumber – sumber lain yang di harapkan
akan di realisasikan menjadi uang kas atau dijual untuk dikonsumsi dalam satu
tahun atau dalam satu siklus normal perusahaan.
2.3 Faktor Ekonomi Makro
Ekonomi makro berkaitan dengan perekonomian secara keseluruhan
menurut Djamil, (1989), menjelaskan bahwa ekonomi makro menganalisa
keadaan seluruh kegiatan perekonomian. Lingkungan ekonomi makro akan
mempengaruhi operasional perusahaan yang dalam hal ini keputusan pengambilan
kebijakan yang berkaitan dengan kinerja perbankan, indikator ekonomi makro
yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya Produk Domestik Bruto
(PDB)/Gross Domestic Bruto (GDP) dan Inflasi.
2.3.1 Produk Domestik Bruto (PDB)/Gross Domestic Product (GDP)
2.3.1.1 Pengertian Produk Domestik Bruto (PDB)/Gross Domestic Bruto
(GDP)
Menurut Sukirno (2004 : 17), Gross Domestic Product Menggambarkan
tingkat produksi negara yang dicapai dalam satu tahun tertentu dan perubahannya
dari tahun ke tahun.
Sedangkan menurut Arifin (2009:11), Gross Domestic Product adalah:
“Indikator yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu
negara adalah tingkat Produksi Domestik Bruto (PDB)”.
Beberapa alasan digunakannya PDB sebagai indikator pengukuran pertumbuhan
ekonomi, yaitu sebagai berikut.
1. PDB dihitung berdasarkan jumlah nilai tambah (value added) yang
dihasilkan seluruh aktivitas produksi di dalam perekonomian. Hal ini