23 BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN MENGENAI TENAGA KERJA, PERLINDUNGAN TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DAN PENGAWASAN TERHADAP TENAGA KERJA DI LUAR NEGERI A. Tenaga Kerja Pada Umumnya 1. Pengertian Tenaga Kerja Dalam Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 1 angka (1) mengemukakan pengertian Ketenagakerjaan adalah : “Segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.” Sedangkan pengertian Tenaga Kerja diatur dalam Pasal 1 angka (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu : “Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Menurut Undang-undang No 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja menyatakan pengertian tenaga kerja yaitu : “Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat”.
36
Embed
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN MENGENAI TENAGA KERJA ...
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
23
BAB II
TINJAUAN KEPUSTAKAAN MENGENAI TENAGA KERJA,
PERLINDUNGAN TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DAN
PENGAWASAN TERHADAP TENAGA KERJA DI LUAR NEGERI
A. Tenaga Kerja Pada Umumnya
1. Pengertian Tenaga Kerja
Dalam Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan pada Pasal 1 angka (1) mengemukakan pengertian
Ketenagakerjaan adalah :
“Segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu
sebelum, selama dan sesudah masa kerja.”
Sedangkan pengertian Tenaga Kerja diatur dalam Pasal 1 angka
(2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu :
“Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan
pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk
memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
Menurut Undang-undang No 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja menyatakan pengertian
tenaga kerja yaitu :
“Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan
pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna
menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat”.
24
Istilah Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Buruh Migran
Indonesia (BMI) belum sepopuler istilah Tenaga Kerja Indonesia
(TKI) atau Tenaga Kerja Wanita (TKW). Pengertian PMI atau BMI,
TKI, dan TKW sama, yaitu warga negara Indonesia yang bekerja di
luar negeri. Secara bahasa, pekerja artinya orang yang menerima upah
atas hasil kerjanya, orang yang bekerja, buruh, atau karyawan.
Pada dasarnya pengertian PMI dengan TKI masih sama, hanya
saja penggunaan nama TKI menjadi PMI tersebut disesuaikan dengan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia
Migran artinya orang yang melakukan migrasi (pindah) dari
suatu tempat ke tempat lain. Dalam konteks pekerja, migran artinya
pindah untuk bekerja di luar negeri. Dengan demikian, pengertian
pekerja migran adalah “orang yang bekerja di luar negeri atau di luar
negaranya”. Secara formal, warga negara Indonesia yang bekerja di
negara lain disebut Pekerja Migran Indonesia (PMI). Menurut
pemahaman penulis, PMI ini adalah tenaga kerja Indonesia yang telah
memenuhi syarat-syarat yang ditentukan untuk bekerja di luar negeri
untuk menghasilkan barang atau jasa untuk kepentingan sendiri atau
kepentingan negara sebagaimana dalam Undang Undang Nomor 18
Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
2. Perjanjian Kerja
25
a. Pengertian Perjanjian Kerja
Pengertian Perjanjian Kerja yang diatur dalam Pasal 1601a
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu :
“Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di mana pihak
yang satu buruh, mengikatkan dirinya untuk di bawah
perintahnya pihak lain, majikan untuk suatu waktu tertentu,
melakukan pekerjaan dengan menerima upah”.
Dari pengertian tersebut memang dapat dikatakan bahwa
antara pemilik modal (pengusaha) dengan pekerja buruh
mempunyai hubungan yang saling bergantung satu sama lain,
pihak pekerja buruh akan mendapatkan upah jika dia bekerja
sesuai dengan perintah majikan dan majikan pengusaha akan
memberikan upah jika pekerja buruh telah melaksanakan
pekerjaan yang diperintahkan.
Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1
ayat (14) Tentang Ketenagakerjaan :
“Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh
dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-
syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak”.
b. Syarat Sahnya Perjanjian Kerja
KUH Perdata mengatur mengenai syarat sahnya suatu
perjanjian yaitu dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum
Perdata (KUHPerd.). Disebutkan bahwa sahnya suatu perjanjian
diperlukan empat syarat, yaitu:
1) Kesepakatan dari mereka yang mengikatkan diri.
26
2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3) Suatu hal tertentu, dan
4) Suatu sebab yang halal.
Sedangkan syarat sahnya perjanjian kerja, sebagaimana
yang dikemukakan dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan diatur dalam Pasal 52 ayat (1) yaitu :
1) Kesepakatan kedua belah pihak.
2) Kemampuan atau kecakapan dalam melakukan perbuatan
hukum.
3) Adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dan
4) Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan
ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Pada dasarnya perjanjian kerja tidak harus dilakukan secara
tertulis. Berdasarkan pasal 50 dan juga pasal 51 Undang-Undang
No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, hubungan kerja
terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan
pekerja yang mana perjanjian kerja dapat dibuat secara tertulis
atau lisan.
Jika seorang pengusaha membuat perjanjian kerja dalam
bentuk lisan sebenarnya tidak dilarang, namun memiliki
kekurangan yang dapat merugikan pekerja karena terdapat
27
kemungkinan pemberi kerja atau pengusaha tidak menjalankan
kewajiban karena tidak pernah dituangkan secara tertulis. Oleh
karena itu, suatu kontrak kerja akan lebih aman dan dapat
dijadikan bukti apabila dibuat secara tertulis.
c. Macam-macam Perjanjian Kerja
1) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
Secara hukum dan Perundang-undangan dikenal dua
perjanjian kerja sesuai dengan yang tercantum dalam
Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Pasal 56 ayat (1)
Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi :
“Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau
untuk waktu tidak tertentu”.
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah
Perjanjian Kerja antara Pekerja/Buruh dengan pemberi kerja
dengan pengusaha yang ditentukan berdasarkan pada jangka
wqaktu tertentu.
Menurut Pasal 56 ayat 2 (UU No.13 Tahun 2003)
Pembuatan PKWT berdarkan atas jangka waktu dan
selesainya pekerjaan tertentu.
Prinsip hukum dari PKWT yang mendasarkan pada
jangka waktu tertentu, dapat diadakan untuk paling lama dua
28
tahun dan diperpanjang satu kali paling lama satu tahun, jadi
maksimal tiga tahun. 16
Pekerja dengan PKWT disebut sebagai pekerja kontrak
atau tidak tetap, artinya pekerja yang bekerja hanya untuk
waktu tertentu berdasarkan atas kesepakatan antara pekerja
dengan pengusaha atau pemberi kerja.
Dalam UU No.13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan, Pasal 56 menyatakan :”Perjanjian kerja
dibuat untuk waktu tertentu (PKWT) atau untuk waktu tidak
tertentu (PKWTT)”.
Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas: jangka waktu; atau
selesainya suatu pekerjaan tertentu. Salah satu hal yang
sangat penting yang harus diperhatikan oleh Pekerja Kontrak
adalah Pekerja Kontrak harus memiliki atau mendapatkan
Surat Perjanjian Kerja yang ditandatangani oleh Pengusaha
dan Pekerja yang bersangkutan supaya adanya kekuatan dan
kepastian hukum.
2) Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)
Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 40 Tahun 2004
16
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
29
Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu mengemukakan pengertian Perjanjian Kerja Waktu
Tidak Tertentu (PKWTT) yaitu :
“Perjanjian Kerja antara pekerja atau buruh dengan
pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang
bersifat tetap”.
Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dapat
dibuat secara tertulis maupun secara lisan dan tidak wajib
mendapatkan pengesahan dari instansi ketenagakerjaan
terkait. Jika Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu
(PKWTT) dibuat secara lisan, maka klausul-klausul yang
berlaku di antara mereka (antara pengusaha dengan pekerja)
adalah klausul-klausul sebagaimana yang diatur dalam UU
Ketenagakerjaan. PKWTT dapat mensyaratkan masa
percobaan selama 3 (tiga) bulan. Selama masa percobaan
pengusaha wajib membayar upah pekerja dan upah tersebut
tidak boleh lebih rendah dari upah minimum yang berlaku.
Status pekerja dari pekerja tetap menjadi pekerja
kontrak adalah sama saja dengan penurunan status pada
pekerja tetap tetapi selebihnya pekerja yang tidak tetap dapat
menjadi pekerja tetap. Pengusaha tidak boleh mengubah
status pekerja tetap menjadi pekerja kontrak, apabila itu
dilakukan akan melanggar hukum.
30
Menurut Pasal 15 Kepmenakertrans Nomor 100 Tahun
2004, PKWT dapat berubah menjadi PKWTT, apabila:
a) PKWT yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia dan
huruf latin berubah menjadi PKWTT sejak adanya
hubungan kerja.
b) Dalam hal PKWT dibuat tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam jenis pekerjaan yang
dipersyaratkan, maka PKWT berubah menjadi PKWTT
sejak adanya hubungan kerja;
c) Dalam hal PKWT dilakukan untuk pekerjaan yang
berhubungan dengan produk baru menyimpang dari
ketentuan jangka waktu perpanjangan, maka PKWT
berubah menjadi PKWTT sejak dilakukan
penyimpangan;
d) Dalam hal pembaharuan PKWT tidak melalui masa
tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya
perpanjangan PKWT dan tidak diperjanjikan lain, maka
PKWT berubah menjadi PKWTT sejak tidak
terpenuhinya syarat PKWT tersebut;
e) Dalam hal pengusaha mengakhiri hubungan kerja
terhadap pekerja dengan hubungan kerja Perjanjian
Waktu Tertenu (PKWT) sebagaimana dimaksud dalam
Kepmenakertrans No 100 Tahun 2004 meliputi :
31
(1) Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara
sifatnya.
(2) Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya
dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling
lama 3 (tiga) tahun.
(3) Pekerjaan yang bersifat musiman, yaitu pekerjaan
yang pelaksanaannya tergantung pada musim atau
cuaca sehingga hanya dapat dilakukan untuk satu
pekerjaan pada musim tertentu saja.
(4) Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru,
kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih
dalam percobaan atau penjajakan.
Maka hak-hak pekerja dan prosedur penyelesaian
dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan
bagi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).17
3. Tenaga Kerja Indonesia
a. Pengertian Tenaga Kerja Indonesia
Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia
kerja. Menurut UU No. 13 Tahun 2003 Bab I Pasal 1 ayat 2