-
25
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
Dari permasalahan yang diangkat diatas, terdapat beberapa teori
dan
konsep yang terdapat dalam bab sebelumnya dimana hal tersebut
digunakan untuk
pertimbangan maupun acuan dalam proses pembahasan hasil
penelitian. Selain
dijelaskan mengenai teori yang digunakan, dalam bab ini akan
juga ditampilkan
mengenai literature review yang didapat atau diperoleh dari
bacaan jurnal mapun
penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas mengenai
pemilihan umum
kepala daerah. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini
adalah
demokrasi menurut Abraham Lincoln. Dalam penelitian ini
menggunakan teori
demokrasi karena pemilihan umum kepala daerah termasuk dalam
demokrasi.
Abraham Lincoln mencetuskan bahwa demokrasi merupakan suatu
sistem
pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan
untuk rakyat.
Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa rakyat adalah
pemegang
kekuasaan tertinggi dalam suatu pemerintahan, dimana setiap
individu memiliki
kesempatan dan hak yang sama dalam mengutarakan hak berupa suara
dalam
upaya mengatur kebijakan pemerintahan. Dalam sistem ini,
keputusan diambil
berdasarkan suara terbanyak.
2.1 Penelitian Terdahulu
Penelitian mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah maupun
tentang
Demokrasi telah banyak di lakukan di berbagai daerah, untuk
mengetahui
perbedaan antara penelitian atau kajian yang telah dilakukan
sebelumnya dengan
penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dibawah ini telah
dirangkum beberapa
penelitian yang berbentuk table sebagai berikut ;
-
26
Tabel 2.1 Perbandingan Beberapa Penelitian Pemilihan Umum
Kepala
Daerah dan Pilkada Serentak
No. Nama Peneliti Judul Metode
Penelitian
Hasil Penelitian
1. Ratna Solihah Politik
transaksional
dalam pilkada
Serentak dan
implikasinya
bagi pemerintah
daerah di
Indonesia
Deskriptif Dalam pembahasan penelitian
tersebut menjelaskan bahwa
politik transaksional
merupakan pembagian
kekuasaan politik atau
pemberian dalam bentuk jasa,
barang, uang, maupun
kebijakan tertentu yang
bertujuan untuk mempengaruhi
seseorang atau lebih dan untuk
mendapatkan keuntungan
tertentu berdasarkan
kesepakatan politik yang
disepakati oleh beberapa partai
politik atau elite politik.
Istilah politik transaksional
terlahir di pikiran orang
Indonesia karena hal itu untuk
menerangkan semua jenis
praktik dan perilaku korupsi
mulai dari korupsi politik,
membeli suara (vote buying),
hingga kegiatan
haram(racketeering)
2. Wahyu
Widodo
Pelaksanaan
pilkada
berdasarkan asas
demokrasi dan
nilai-nilai
pancasila
Deskriptif Dalam penelitian ini yang
mengemukakan bahwa pilkada
langsung yang ditujukan untuk
mewujudkan pemerintahan
lokal yang demokratis harus
dimasukkan kedalam kerangka
yang besar. Ada beberapa
alasan pokok mengapa pilkada
langsung harus dikaitkan
dengan pemerintahan lokal
yang bersifat demokratis.
Pertama, didalam berbagai
aktivitas politik ditingkat lokal
(political equality),
pemerintahan lokal yang
bersifat demokratis akan
-
27
membuka ruang bagi insan
masyarakat yang ingin
menyalurkan aspirasi
politiknya.
Kedua, kepentingan publik
akan selalu mengedepankan
pelayanan didalam
pemerintahan lokal yang
bersifat demokratis.
Ketiga, pemerintahan lokal
yang bersifat demokratis akan
meningkatkan faktor
kebutuhan masyarakat
setempat dengan akselerasi
pembangunan sosial ekonomi.
Ketiga alasan tersebut menjadi
acuan atau dasar dari pokok
dalam upaya menggulirkan
wacana pemilu langsung, hal
tersebut bertujuan agar
pandangan atau arah
pembangunannya mempunyai
pondasi kuat dan kokoh
3. Alexsander
Yandra
Fisibilitas
pemilihan umum
kepala daerah
serentak tahap
dua kota
pekanbaru pasca
(setelah)
peraturan
menteri dalam
negeri
(Permendagri)
No. 18 tahun
2015
Kualitatif
dengan
teknik
penarikan
informan
(purposive
sampling)
Penelitian ini memaparkan
bahwa ikut sertanya
masyarakat pekanbaru dalam
memberikan hak suaranya
dalam Pilkada menjadi
sebagian atau salah satu
parameter dalam keberhasilam
pilkada menuju demokrasi
lokal yang terstruktur dan
memliki kualitas yang baik.
Keikutsertaan warga atau
masyarakat dalam
berpartisipasi politik
merupakan salah satu
kesadaran warga pekanbaru
untuk ikut melakukan perannya
dalam mengekspresikan
pilihan politiknya, hal itu yang
menjadi bagian penting pada
penyelenggaraan pemilukada,
dan secara berkelanjutan
diupayakan oleh penyelenggra
-
28
demokrasi yang bersifat
modern yaitu KPUD tentunya
4. Iza Rumesten
RS
Korelasi
perilaku korupsi
kepala daerah
dengan pilkada
langsung
Deskriptif Korupsi di Indonesia hampir
menjadi bagian dari kehidupan
masyarakat. Bahkan menyusup
dalam sistem penyelenggaraan
pemerintahan. Sebagian
berhubungan dengan bidang
ekonomi, sebagian
berhubungan dengan bidang
politik, adat istiadat bahkan
dapat menyusup dalam bidang
agama sekaligus. Bahkan
dalam setiap pesta demikrasi
pemilihan kepala daerah secara
langsung, sudah menjadi
rahasia umum bahwa setiap
pasangan calon kepala daerah
pasti melakukan money
politics untuk mendapatkan
perahu dan mendapatkan suara
dari masyarakat pemilih.
Kemendagri kemudian
melontarkan wacana terhadap
mekanisme pilkada agar
kembali ke konsep tidak
langsung, yaitu pengembalian
pemilihan kepala daerah
kepada DPRD.
5. Indah Sri Utari Pencegahan
Politik Uang dan
Penyelenggaraan
Pilkada yang
Berkualitas:
Sebuah
Revitalisasi
Ideologi
Deskriptif Sejak tahun 2004 hingga kini,
berbagai daerah di Indonesia
dalam waktu yang berbeda
telah melakukan pemilihan
kepala daerah secara langsung
(Pilkada).. Penyelenggaraan
Pilkada melibatkan Dimulai
dengan pembentukan KPUD
dan struktur organisasinya
sebagai badan penyelenggara
pemilihan kepala daerah
hingga penyaringan calon
kepala daerah. Secara umum,
kondisi penyelenggaraan
Pilkadal saat ini masih
diwarnai aroma politik uang.
Selain praktik politik uang,
-
29
terjadi pula berbagai
kecurangan dan manipulasi
pada hampir semua tahap.
6. Indaru Setyo
Nurprojo
Bagongan,
Pilkada Serentak
dan Demokrasi
yang Cedera:
Belajar dari
Purbalingga
kualitatif Penelitian in memaparkan
bahwa harapan terlaksanannya
sistem pemilihan kepala daerah
yang demokratis secara
subtansial dan munculnya
kultur kehidupan yang
demokratis di level lokal
melalui kebijakan pilkada
serentak masih tidak sesuai
harapan. Padahal semua
berharap lewat desain pilkada
serentak, diharapkan di level
local, proses ini hadir sebagai
instrumen dan proses
deepening democracy, serta
penciptaan effective
governance paska terpilihnya
pemimpin daerah yang baru.
7. Hasrul
Harahap
Evaluasi pilkada
serentak tahun
2015
Deskriptif
Analitis
Pertama, Penyelenggaraan
Pemilukada atau pilkada
serentak sesuai dengan yang
tercantum dalam peraturan atau
Undang-Undang terkait dengan
Pilkada dilaksanakan dengan
cara berperiode yaitu pada
tahun 2015, tahun 2017, tahun
2018 sampai akhirnya telah
mencapai Pilkada serentak
nasional yang diselenggarakan
pada tahun 2027.
Kedua, ikut sertanya partai
politik yang menjadi peserta
Pemilu pada tahun 2014 dalam
pelaksanaan Pemilihan umum
kepala daerah serentak atau
pilkada serentak merupakan
jaminan dari bentuk yang nyata
pada pemilihan gubernur,
bupati atau walikota secara
demokratis sebagaimana diatur
dalam salah satu pasal yaitu 18
ayat empat (4) UUD NKRI
-
30
Tahun 1945.
Ketiga, penyelenggaraan
Pemilihan Umum Kepala
Daerah yang dilakukan secara
serentak, memiliki potensi
yang besar serta memerlukan
pendanaan dengan skala besar
pula. Hal tersebut jelas
menyimpang dengan semangat
dalam pelaksanaan Pilkada
serentak itu sendiri yaitu
dimana semangat yang terdapat
didalamnya adalah efektif dan
efisien.
Sumber : data sekunder, diolah
Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat
Bawaslu
merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki salah satu
tugas
mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara
Kesatuan
Republik Indonesia. Bawaslu telah diatur dalam Bab IV
Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Bawaslu
adalah
lembaga resmi dan permanen yang ada di Indonesia serta diberikan
wewenang
menjadi badan pengawas penyelenggaraan pemilu di Negara Kesatuan
Republik
Indonersia. Jumlah anggota Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang.
Keanggotaan
Bawaslu terdiri atas kalangan professional yang mempunyai
kemampuan dalam
melakukan pengawasan dan syarat mutlak untuk menjadi bagian dari
bawaslu
adalah bukan anggota dari partai politik. Dalam melaksanakan
tugasnya anggota
Bawaslu didukung oleh Sekretariat Jenderal Badan Pengawas
Pemilihan Umum.
Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Ratna Solihah yang
berjudul
Politik transaksional dalam pilkada Serentak dan implikasinya
bagi pemerintah
daerah di Indonesia, dalam penelitian tersebut menggunakan teori
transaksional
-
31
dari Jeremy Boissevain yang dielaborasikan dengan teori Lomulus,
dengan
menekankan bahwa bagaimana politik transaksional itu terjadi dan
pendekatan
yang dipakai untuk melakukan transaksional dalam kancah
perpolitikan. Ratna
solihah menjelaskan bahwa menurut Jeremy Boissevain,
transaksional adalah
menjelaskan hubungan pertemanan atau persaudaraan dalam setiap
pendekatan
untuk memenuhi permintaan. Dipadukan dengan teori lomulus
transaksional juga
dapat disebut dengan politik uang dalam dunia pepolitikan.
Politik transaksional (money politics) di indonesia lebih di
identikkan
dengan pelaksanaan pemilu, seperti halnya untuk menentukan
kepala daerah atau
biasa disebut pemilihan umum kepala daerah. Politik
transaksional bisa disebut
dengan pemberian janji untuk mempengaruhi pemilih. Dipenelitian
ini politik
transaksional berwujud uang, barang, sembako, atau jasa yang
diberikan kepada
masyarakat untuk mempengaruhi agar memilih pasangan calon yang
memberi
uang atau barang tersebut. Tetapi, dari sekian banyaknya
pengertian politik
trankasional itu hanya istilah dari orang Indonesia untuk
menerangkan semua
jenis praktik dan perilaku korupsi dalam pemilu.
Sebenarnya strategi money politics sudah berkembang sejak tahun
2004
silam, istilah money politics dapat diartikan pemberian imbalan
berupa materi
milik pribadi kepada masyarakat untuk membeli suara mereka pada
waktu itu.
Disisi lain juga untuk menarik simpati masyarakat untuk
mendukung secara
individu kepada calon dan partai politik. Tidak hanya mendukung,
mereka
(masyarakat) rela melakukan kegiatan kampanye asal ada uang
transport nya.
Tetapi ada juga golongan yang hanya ingin menerima materinya
saja dari calon
dan tidak memilih pasangan calon yang memberi imbalan dengan
alas an tertetu.
-
32
Sesuai dengan penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan
bahwa
politik transaksional merupakan suatu imbalan yang diberikan
kepada pemilih
untuk mempengaruhi melalui perjanjian yang telah disepakati oleh
dua belah
pihak yang memiliki kepentingan pribadi atau kelompok.
Kedua, Sedangkan penelitian milik Wahyu Widodo, ia
menjelaskan
bahwa Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan UUD
1945 dijalankan dengan dasar prinsip otonomi daerah yang
menekankan asas
demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta
memperhatikan
potensi keragaman daerah. Tentunya hal itu juga akan di tekankan
pada
pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang
dilakukan
secara langsung memiliki legimitasi yang yuridis konstitusional
dan empirik. Agar
pelaksanaan pilkada berjalan dengan efektif dan efesien dan
mengandung asas
demokrasi dan nilai-nilai pancasila.
Sejak diundangkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan
Daerah dan diderivasi dengan berbagai penjelasan teknisnya oleh
PP Nomor 6
Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan
Pemberhentian
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka dimulailah babak
baru dalam
rentang sejarah dinamika lokalisme politik di Indonesia.
Persoalan yang dalam
kurun waktu cukup lama seolah hanya menjadi impian, sekarang
telah menjadi
kenyataan. Faktanya sekarang Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah dipilih
langsung oleh rakyat, itu merupakan sebuah ikhtiar demokratisasi
yang kini
menunjukkan orientasi semakin jelas, yaitu Kepentingan dan
posisi elit politik
diatas rakyat seakan menghegemoni. (Ahmad Nadir:2005)
-
33
Terdapat salah satu syarat penting dalam pelaksanaan Pemilihan
Umum di
suatu negara demokrasi, yaitu bahwa pelaksanaan Pemilihan
Umum
diselenggarakan oleh lembaga atau organisasi yang mandiri dari
pemerintah. Hal
ini dikemukakan pada peraturan yang dimuat dalam Undang-Undang
Dasar
Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 22 ayat lima (5) yang
dimana
peraturan tersebut mengemukakan bahwa “Pemilihan Umum
diselenggarakan
oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap
dan mandiri”.
UU No. 32 Tahun 2004 terkait dengan Pemerintahan Daerah dan PP
No. 6 Tahun
2005 yang membahas tentang memilih, mengesahkan, mengangkat
dan
memberhentikan Kepala dan Wakil Kepala Daerah, lembaga atau
organsasi
mandiri penyelenggara Pemilukada secara langsung ini berbeda
dengan
pelaksanaan pemilu lembaga legislatif ataupun Presiden dan
Wapres yang
diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), akan tetapi
dilaksanakan
oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Yang perlu digaris
bawahi adalah
KPUD sendiri tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah
(DPRD).
Perubahan tersebut atas dasar pada putusan Mahkamah Konstitusi
dalam
perkara Nomor 072-073/PUU-II/2004 dan Nomor 005/PUU-III/2005.
Perubahan
ini berimplikasi hukum pada atau dalam Pelaksanaan Pemilukada.
Demikian juga
dengan kewajiban dari KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah)
untuk
mempertanggungjawabkan anggaran kepada DPRD sebagaimana yang
dikemukakan pada Pasal 6e PP No. 6 Tahun 2005 dan selanjutnya
dihapuskan
berdasarkan PP (Peraturan Pemerintah) No. 17 Tahun 2005.
-
34
Ketiga, Alexander yandra melakukan penelitian terkait dengan
Fisibilitas
Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada tahap dua
(II) kota
pekanbaru setelah keluarnya Peraturan Mernteri Dalam Negeri atau
disingkat
Pemendagri No. 18 tahun 2015. Dalam penelitiannya terdapat
pembahasan
mengenai kepentingan politik dalam pilkada yang dibagi menjadi
dua kepentingan
yaitu individu maupun kepentingan sosial. Dalam kepentingan
faktor individu
merupakan kepentingan yang terdapat atau telah dimiliki seluruh
individu untuk
hidup bermasyarakat.
Setidaknya ada lima jenjang kebutuhan pokok (hierarchi of
needs)
individu yang dicetuskan oleh maslow bahwa yang utama merupakan
pemenuhan
kebutuhan hidup yang meliputi pakaian, makanan, dan rumah
(sandang, pangan,
papan) selanjutnya adalah pemenuhan kebutuhan yang meliputi
perasaan yang
aman atau keamanan dalam kehidupan, yang berikutnya merupakan
kebutuhan
yang bertujuan untuk melakukan sosialisasi atau berkehidupan
sosial masyarakat,
lalu yang selanjutnya adalah pemenuhan kebutuhan dimana hal
tersebut dilakukan
untuk mendapatkan pengakuan sosial dari masyarakat, dan yang
terahir
pemenuhan kebutuhan dimana kebutuhan tersebut untuk
beraktualisasi diri.
Sedangkan kepentingan sosial merupakan kepentingan yang dimiliki
antar
anggota masyarakat untuk mencapai tujuan bersama.
Keikutsertaan masyarakat dalam menyampaikan hak pilihnya pada
Pemilu
kepala daerah menjadi sebagian paremeter keberhasilan dari
pelaksanaan pilkada
untuk mencapai demokrasi lokal yang terstruktur dan memiliki
kualitas yang baik.
Partisipasi politik warga untuk memberikan hak politiknya inilah
merupakan
-
35
bagian penting dalam kesuksesan pilkada yang secara terus
menerus diupayakan
oleh penyelenggara demokrasi modern yaitu KPUD tentunya.
Dalam penyelenggaraan pilkada Pekanbaru tidak lepas dari
semua
kepentingan kontestan maupun masyarakat. Oleh sebab itu yang
menjadi
penghambat pemuthakiran data dalam pemilukada ialah perbedaan
tujuan dari
setiap unsur, dimana unsur tersebut meliputi kontestan, warga,
tim sukses,
maupun elit politik. Wujud tujuan atau kepentingan politk
diwilayah perbatasan
berkaitan dengan status penduduk, pelayanan publik serta
pembangunan dengan
jangka waktu yang panjang.
Keempat, Sedangkan Iza Rumesten Rs dalam peneletiannya yang
berjudul
Korelasi perilaku korupsi kepala daerah dengan pilkada langsung
lebih
menekankan pada dilemma mahalnya sistem pemilu yang membuat
terjadinya
politik korupsi yang dilakukan pejabat atau elit politik untuk
mengembalikan
modal awal mereka dalam menduduki kekuasaan tertinggi yang ada
di daerah
seperti gubernur dan bupati atau walikota.
Korupsi politik mencakup aspek yang cukup banyak yang
berkaitan
dengan kekuasaan, karena figur sentral dari korupsi politik
adalah subyek hokum
yang memiliki kekuasaan politik, menerima amanat dari
masyarakat, memiliki
mandate konstitusional dengan hukum untuk menegakkan demokrasi
dan keadilan
diberbagai aspek kehidupan masyarakat.
Korupsi di Indonesia telah menjadi bagian dari kehidupan
masyarakat, dan
bahkan telah menyusup di sistem penyelenggaraan pemerintahan.
Selain
berhubungan dengan bidang ekonomi, politik dan adat istiadat,
hal ini juga masuk
atau menyusup dalam bidang agama sekaligus. Bahkan dalam
penyelenggaraan
-
36
pilkada juga telah dimasuki oleh perilaku korupsi yang
diwujudkan dengan
“money politics” dalam proses penyelenggaraan pilkada. Dimana
kegiatan
“money Politics” dilakukan oleh kontestan kepada masyarakat
untuk
mendapatkan prahu politiknya agar dapat mencapai kedudukan yang
tinggi dalam
daerah.
Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh indah sri utari
menegaskan bahwa
dalam penyelenggaraan pilkada, politik uang dapat terjadi
melalui berbagai cara.
Ada beberapa cara yang dilakukan untuk melakukan transaksi
politik dalam
pilkada. Pertama, pembayaran uang kompensasi terhadap partai
politik yang akan
ditunggangi sebagai kendaraan politik melalui lobi-lobi dengan
elit politiknya.
Kedua, para calon menghimpun dana dari berbagai kalangan lewat
Tim Sukses
yang dibentuk untuk memenangkan pemilihan. Ketiga, Timses
mensponsori
berbagai kegiatan sosial dengan harapan imbal balik menaikkan
nama calon yang
diusungnya. Keempat, para pasangan calon memberikan imbalan
serta
menggerakkan pendukungnya dengan tujuan untuk memberi dukungan
pada
kandidat yang akan dipilih, dimana hal itu terdapat unsur yang
melibatkan
organsasi masyarakat (Ormas), bermacam-macam kelompok
kepentingan, serta
wadah atau komunitas adat dan keagamaan.
Selaanjutnya adalah melaksanakan negoisasi atau pendekatan
individu
yang dilakukan dengan para anggota partai/kelompok partai dimana
negoisasai
tersbut dengan menggunakan berbagai macam fasilitas meliputi
paket tour wisata,
parsel lebaran hari raya, serta bermacam-macam wujud pelayanan
lainnya. Yang
keenam melaksanakan aktivitas negoisasi dengan para kalangan
pengusaha kelas
atas dimana hal tersebut tidak jauh dari iming-iming imbalan
proyek dalam skala
-
37
besar. Dan tidak hanya itu, terkait dengan kepentingan pemilihan
umum kepala
daerah, para pengusaha yang diajak negoisasi wajib menyetorkan
asupan dana
untuk menunjang keperluan pemilihan. Yang ketujuh, bernegoisasi
kepada
mereka panitia pemilihan mulai panitia tingkat atas hingga bawah
dimana hal
tersebut dilakukan untuk mencari siasat bagaimana memenangkan
pemilihan
dengan cara yang halus dan tidak diketahui banyak orang. Yang
biasanya
alternative atau siasat tersebut wajib dan sudah harus
dipersiapkan atau diatur dari
tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Terkahir, tim sukses dari
masing-masiang
pasangan calon serta para relawan mempromosikan dengen
embel-embel yang
tercantum dalam promosi tersebut ialah kisah suksesnya sang
kandidat pasangan
calon dalam buku yang dibagikan secara gratis dan cuma-cuma
kepada seluruh
aspek masyarakat, tidak hanya itu akan tetapi para tim dan
relawan kerap memberi
atau membagi-bagikan meteri seperti uang, pakaian yang layak,
dan barang yang
sesuai dengan kebutuhan pokok masyarakat atau calon pemilih
pasangan calon.
Keenam, Penelitian yang dilakukan oleh Indaru Setyo Nurprojo
lebih
berfokus pada Penyelenggaraan pilkada di kabupaten purbalingga
provinsi jawa
tengah. Dalam penelitiannya, di penyelenggaraan pilkada di
kabupaten
purbalingga didapatkan temuan yang mengganjal selama proses
pilkada
berlangsung. Pertama, adanya aturan memperpanjang pendaftaran
oleh KPU
dalam konteks rejim pilkada sebagai mekanisme yang sah, dimana
akan
memungkinkan pilkada suatu daerah dapat terlaksana karena
memunculkan
pasangan calon, menjadikan partai politik berusaha dengan segala
cara agar
pilkada dapat terlaksana, salah satunya memunculkan calon
bagongan. Kedua,
calon bagongan menjadi wujud sandiwara politik bagi para elit
parpol dan pemilik
-
38
modal dalam membohongi rakyat sebagai pemilik kedaulatan yang
sah. Ketiga,
meskipun hasil pilkada adalah sah dan legitimate, namun secara
substansial telah
mencederai proses dan demokrasi itu sendiri. Ketiga hal tersebut
dapat dikatakan
proses-proses pembusukan demokrasi yang terjadi di kabupaten
purbalingga.
Dalam peristiwa demokrasi jika terjadi kejanggalan atau
kecurangan yang
ditemukan maka secara tidak langsung akan mencederai dari sistem
demokrasi itu
sendiri. Tentunya hal itu akan berpengaruh terhadap
daerah-daerah lain,
berkemungkinan akan ditemukan kejadian yang sama. Kasus dalam
pilkada
langsung di Purbalingga, setidaknya sampai saat ini, masih bisa
dianggap sebagai
the problem of local democracy. Tidak heran jika kalangan
pesimistik
berpendapat bahwa: “pilkada is a problem, not solution”. Hal ini
didasarkan pada
fakta-fakta yang terurai di atas.
Ketujuh, Penelitian yang dilakukan oleh Hasrul Harahap yang
berjudul
evaluasi pilkada serentak tahun 2015 cenderung menyorot kepada
kelemahan
sistem ini. Dalam penelitian tersebut mengemukakan bahwa
ditengah-tengah
bukan April tahun 2016, Komisi dua (II) Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR)
Republik Indonesia dengan jajaran pemerintah pada waktu itu
melakukan
pembahasan bersama revisi kedua UU tentang pemilihan umum kepala
daerah.
Dalam pembahasannya, terdapat 32 pasal dalam UU No. 8 Tahun 2015
tentang
Pilkada yang saat itu direvisi. Pasal per pasal yang ada didalam
UU Pilkada yang
pada saat itu akan dilakukan perevisian antara lain adalah
berkaitan dengan hak
pencalonan DPR, DPD, hingga DPRD, hal itu perlu dipertimbangkan
untuk tidak
perlu mundur dari jabatan mereka, akan tetapi cukup mengambil
cuti saja, yang
-
39
dengan perumpaaan misalnya dengan jangka waktu cuti 6 bulan,
akan tetapi hal
itu diluar tanggungan Negara.
Pembahasan berikutnya terkait dengan tahap pelaksanaan pemilihan
umum
kepala daerah yang memakan waktu yang banyak serta proses yang
panjang
sesuai yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 2015 pastinya akan
mengakibatkan
berbagai permasalahan yang akan muncul pada saat itu antara lain
yaitu dapat
memunculkan suasana yang tidak kondusif serta persaingan
diantara pasangan
calon yang dimana dengan kurun waktu yang lama akan memanas dan
semakin
panas hingga dapat memperbesar presentase terjadinya konflik
baik antar
pendukung maupun antar pasangan calon.
Akan tetapi selain permasalahan diatas, dalam pembahasan
risetnya
terdapat permasalahan lain yang ditemukan yaitu dengan memakan
kurun waktu
yang lama pada tahap-tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah
itu akan
menyebabkan pengeluaran cost aau biaya semakin melebar dan besar
yang akan
dikeluarkan oleh seluruh pasangan calon atau kandidat dan
tentunya juga bagi
pihak penyelenggara pilkada, hal tersebut juga pastinya akan
menyimpang artinya
tidak sesuai dengan semangat pilkada yaitu semangat efesiensi
dan efektif. Akan
tetapi berkaitan dengan dengan anggaran yang dikeluarkan pada
kontes Pilkada,
UU tersebut mengemukakan dalam aturan bahwa biaya pada kontes
Pemilihan
kepala daerah bersumber dari APBD lalu mendapat deukungan dari
APBN
meskipun tidak banyak.
Faktanya, berdasarkan pengalaman praktek di lapangan,
pembiayaan
pilkada serentak 2015 kerap mengalami keterlambatan dalam
pengalokasiannya,
sehingga hal tersebut mengganggu pelaksanaan tahapan dan
penyelenggaraan
-
40
pilkada. Sementara dalam keterangan pemerintah atas rancangan UU
tersebut
dalam halaman 5 point 2 disebutkan bahwa khusus untuk
pelaksanaan Pilkada
pada tahun 2015 pendanaannya dibebankan pada APBD. Perlu di
formulasikan
apakah pembiayaan penyelenggaraan Pilkada melalui APBN, atau
APBD atau
APBN dan APBD.
Pada dasarnya penelitian yang peneliti lakukan dengan keempat
penelitian
yang tercantum dan dijelaskan diatas tersebut berbeda,
penelitian ini akan melihat
dan mengukur bagaimana efektivitasnya peran Badan Pengawas
Pemilu sebagai
unsur pengawas dalam pelaksanaan Pilkada serentak di kota
Malang. Sehingga
penelitian ini akan fokus terhadap kinerja yang dilakukan oleh
Bawaslu Kota
Malang dalam melakukan fungsinya agar dapat dikatakan efektiv
atau tidaknya.
2.2 Kerangka Teori
2.2.1 Efektivitas
Efektivitas berasal dari kata dasar efektif yang didalam kamus
besar
bahasa Indonesia memiliki arti yaitu ada efeknya atau sesuatu
yang dapat
membawa hasil yang berguna. Menurut Hidayat (1986) yang
menjelaskan
mengenai efektivitas adalah :
“Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh
target
(kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin
besar
persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”
Agung kurniawan (Kurniawan, 2005:109) dalam bukunya yang
berjudul
transformasi pelayanan publik mengemukakan bahwa berkaitan
dengan efektivitas
merupakan suatu kemampuan melakukan suatu tugas, fungsi
(mengaplikasikan
program kegiatan ataupun melakukan misi) dari suatu organisasi,
lembaga atau
sejenisnya yang tidak ada unsur tekanan maupun ketegangan
diantara
-
41
pelaksanaannya.30 Dapat diartikan bahwa pengertian tersebut
merupakan tahap
tercapainya dari sebuah tujuan. Tidak dapat dihindari bahwa
efektivitas selalu
berdampingan atau dapat dipastikan akan selalu mempunyai
hubungan atau
berkaitan antara hasil atau tujuan yang diharapkan dengan
perolehan hasil yang
didapatkan. Jadi antara input dan output dalam suatu tujuan akan
selalu terkait
untuk menentukan efektif atau tidaknya suatu organisasi.
Efektivitas juga dapat
diartikan bagaikan alat akur atau pengukuran suatu tercapainya
perolehan atau
hasil yang direncanakan sebelum melaksakan kegiatan.
Pendapat lain yang dikemukakan oleh Bastian yaitu:
“Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu keberhasilan dalam
mencapai
tujuan yang telah direncanakan secara matang sebelumnya”
Selain itu efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan
dimana
suatu efektivitas dapat diukur dengan dasar seberapa jauh
tingkatan output atau
hasil keluaran untuk mencapai hasil atau tujuan yang
direncanakan sebelumnya.
Berikutnya pemahaman lebih lanjut mengenai efektivitas merupakam
pencapaian
dari sebuah tujuan atau hasil yang direncanakan, akan tetapi
juga tanpa
menghiraukan faktor-faktor yang meliputi tenaga, waktu, biaya,
pikiran, ataupun
alat-alat yang ditentukan sebelumnya untuk menunjang kegiatan
yang akan
dilakukan, artinya faktor-faktor tersebut juga merupakan
indikator keberhasilan
efektivitas.31
Sedangkan menurut pendapat lain menurut Bungkaes (2013: 45):
“Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan.”
30 http://e-journal.uajy.ac.id/4241/3/2MH01723.pdf. Diakses
melalui google tanggal 7 mei 2019 31 Asnawi. Efektivitas
Penyelenggaraan Publik Pada Samsat Corner Wilayah Malang Kota ,
Skripsi S-1 Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, UMM, hlm.6
(2013)
http://e-journal.uajy.ac.id/4241/3/2MH01723.pdf
-
42
Jadi artinya efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat
output,
kebijakan dan prosedur organisasi mencapai tujuan yang
ditetapkan. Dalam
pengertian teoritis atau praktis, tidak ada persetujuan yang
universal mengenai apa
yang dimaksud dengan “Efektivitas”. Bagaimanapun pengertian
efektivitas
berkaitan dengan pendekatan umum. Bila ditelusuri Efektivitas
berasal dari kata
dasar efektif, seperti yang disebutkan di awal pembahasan diatas
mengenai kata
efektif yang artinya (1). Ada efeknya (pengaruhnya, akibatnya,
kesannya) seperti:
manjur, mujarab, mempan; (2) penggunaan metode/cara, sarana atau
alat dalam
melaksanakan aktivitas sehingga guna (mencapai hasil yang
optimal). 32
Seperti pendapat lain menurut Ali Muhidin (2009) menegaskan
bahwa
“Efektivitas juga berhubungan dengan masalah bagaimana
pencapaian
tujuan atau hasil yang diperoleh, kegunaan atau manfaat dari
hasil yang
diperoleh, tingkat daya fungsi unsur atau komponen, serta
masalah tingka
kepuasaan pengguna/client.”
Setelah menimbang dan memperhatikan pendapat para ahli di atas,
dapat
ditarik kesimpulan yaitu efektivitas merupakan konsep yang
memiliki sifat multi
dimensional atau memiliki beragam dimensi untuk menjabarkannya,
jadi dalam
mendefinisikan istilah efektivitas berbeda-beda sesuai dengan
dasar ilmu yang
dimiliki walaupun tujuan akhirnya sama yaitu adalah pencapaian
tujuan. Kata
efektif sering di relevankan dengan kata efisien walaupun
artinya tidak sama,
karena sesuatu yang dilakukan secara efisien belum tentu
efektif.
Efektivitas disini merupakan alat ukur untuk menentukan hasil
yang
didapat sesuai dengan apa yang di rencanakan sebelumnya dapat
dikatakan efektif
atau tidaknya. Seperti pendapat dari Ravianto (2014:11) yang
mengemukakan
bahwa efektivitas merupakan;
32 https://repository.widyatama.ac.id. Diakses melalaui google
tanggal 7 mei 2019
https://repository.widyatama.ac.id/
-
43
“Seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang
menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya
apabila
suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan,
baik dalam
waktu, biaya, maupun mutunya maka dapat dikatakan
efektif.”33
Dalam penelitian ini efektivitas digunakan untuk acuan dalam
suatu
organisasi daerah yaitu Badan Pengawas Pemilu atau yang sering
disebut Bawaslu
dalam pelaksanaan Pilkada serentak Kota Malang tahun 2018.
Dengan
menggunakan efektivitas diharapkan dapat menentukan bagaimana
peran Bawaslu
dalam penyelenggaraan pilkada apakah dapat dikatakan efektif
atau tidak dalam
kurun waktu tertentu, biaya yang ditetapkan serta personil yang
ditentukan.
Penelitian ini mengkaji bagaimana kinerja Bawaslu Kota Malang
dalam
penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2018 melalui alat ukur
efektivitas
2.2.1.2 Alat ukur Efektivitas
Mengukur efektivitas bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan,
terlebih
lagi untuk mengukur efektivitas dari sebuah organisasi artinya
yang dilihat adalah
lebih condong keseleruhuan dari oraganisasi tersebut, tidak
hanya penilaian
individunya saja. Melaikan semua proses dari menuju efektivitas
dari oraganisasi
tersebut akan di ukur seberapa jauh tingkatan outputnya. Oleh
karena hal itu
efektivitas bisa dipahami dari bermacam-macam sudut pandang atau
pandangan
mengenai efektivitas sendiri, hal itu tergantung dari siapa saja
yang
menginterpretasikannya. Akan tetapi jika dilihat dari sudut
pandang marketing
atau produktivitas dalam konteks perusahaan, yaitu misalnya
kepala atau
pimpinan dari perusahaan akan menjelaskan atau memberikan
pengertian bahwa
berkaitan dengan efektivitas berarti menuju kearah segi kualitas
dan kuantitas
(output) barang dan jasa yang dihasilkan.
33 https://www.dosenpendidikan.co.id. Diakses melalui google
pada 7 Mei 2019
https://www.dosenpendidikan.co.id/
-
44
Jika yang dilihat adalah efektivitas dari sebuah organisasi,
cara mengukur
efektivitas bisa dilaksanakan dengan melihat keseluruhan dari
hasil kerja atau
pencapaian yang dicapai oleh lembaga, organisasi, ataupu
perusahaan jika dalam
konteks ekonomi. H. Emerson dalam Soewarno Handayaningrat
(1990)
menegaskan bahwa efektivitas merupakan
“Pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang
telah
ditentukan sebelumnya”
Dapat diketahui efektivitas disini bisa dikaatakan dapat diukur
melalui
keberhasilan suatu lembaga atau organisasi dalam mencapai tujuan
mereka yang
telah ditentukan atau direncanakan sebelumnya. Jika dari lembaga
maupun
organisasi telah berhasil mencapai hasil yang diharapkan, maka
organisasi atau
lembaga bisa dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal yang
perlu digaris
bawahi terkait dengan pemahaman efektivitas adalah efektivitas
tidak hanya
mengemukakan tentang seberapa besar anggaran dana yang
dikeluarkan untuk
mencapai tujuan yang telah direncanakan. Tetapi, efektivitas
juga harus
mengetahui dan melihat apakah dalam proses kegiatan yang
dilaksanakan
tersebut telah mencapai hasil atau tujuan yang telah ditentukan
sebelumnya.34
Hal diatas juga perlu didukung dengan mengetahui alat ukur
terkait
efektivitas kinerja dari suatu lembaga atau organisasi untuk
mempermudah dalam
menentukan efektif atau tidaknya. Menurut Richard dan M. Steers
yaitu:
1) Kemampuan Menyesuaikan Diri
“Kemampuan individu terbatas dalam segala hal, sehingga
dengan
keterbatasannya itu menyebabkan tidak dapat mencapai
pemenuhan
kebutuhannya tanpa melalui kerjasama dengan pihak yang lainnya.
Kunci
keberhasilan dari suatu organisasi adalah kerjasama dalam
pencapaian
tujuan. Setiap individu yang masuk dalam organisasi dituntut
untuk dapat
34 Ulum. Ihyaul MD. Akuntansi Sektor Publik. Malang,UMM Press,
Hlm. 294 (2004)
-
45
menyesuaikan diri dengan orang lain yang bekerja di dalam
organisasi
tersebut maupun dengan pekerjaan dalam organisasi tersebut.”
2) Prestasi Kerja
“Prestasi kerja merupakan suatu hasil kerja yang dicapai
individu
dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada individu
atau
seorang tersebut yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman,
kesungguhan dan waktu. Dapat disimpulkan bahwa dengan
kecakapan,
pengalaman, kesungguhan dan waktu yang dimiliki oleh seorang
pegawai
maka tugas yang diberikan dapat dilaksanakan sesuai dengan
tanggung
jawab yang dibebankan kepadanya.”
3) Kepuasan Kerja
“Kepuasan kerja yang berarti adalah tingkat kesenangan yang
dirasakan seseorang atas peranan atau pekerjaannya dalam
organisasi.
Tingkat rasa puas seseorang bahwa mereka mendapat imbalan
yang
setimpal, dari beragam aspek mulai dari situasi pekerjaan,
suasana tenang
dan sebagainya dari organisasi tempat mereka berada.”
4) Kualitas
“Kualitas yang dihasilkan oleh organisasi menentukan
efektivitas
kinerja dari organisasi itu. Kualitas mungkin mempunyai berbagai
macam
bentuk operasional, terutama ditentukan oleh jenis produk atau
jasa yang
dihasilkan oleh organisasi tersebut.”
5) Penilaian Oleh Pihak Luar
“Penilaian mengenai organisasi atau unit organisasi diberikan
oleh
mereka (individu atau organisasi) dalam lingkungan organisasi
itu sendiri,
yaitu pihak-pihak dengan siapa organisasi ini berhubungan.
Kesetiaan,
kepercayaan dan dukungan yang diberikan kepada organisasi
oleh
kelompok-kelompok seperti para petugas dan masyarakat umum.”
35
Pendapat lain yang dikemukakan oleh salah satu ahli yaitu
menurut
Duncan yang dikutip Richards M. Steers didalam buku yang
berjudul “Efektivitas
Organisasi” memaparkan terkait dengan alat ukur atau ukuran
efektivitas, yaitu
sebagai berikut ini:
1). Pencapaian Tujuan
“Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus
dipandang
sebagai suatu proses. Karena hal itu, agar presentase dari
tujuan akhir semakin
besar, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan
pencapaian bagian-
bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya.
Pencapaian tujuan
terdiri dari beberapa faktor, yaitu kurun waktu dan sasaran yang
merupakan
target kongkrit.”
35 Steers. M. Richard, 1985,Efektivitas Organisasi, Jakarta,
Erlangga, Hlm. 46
-
46
2). Integrasi
“Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu
organisasi
untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan
komunikasi
dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut
proses
sosialisasi.”
3). Adaptasi
“Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri
dengan
lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan
dan pegisian
tenaga kerja.” 36
2.2.1.3 Efektivitas Fungsi Bawaslu
1) Perekrutan SDM
Perekrtutan SDM dalam istilah dunia pekerjaan merupakan
serangkaian
kegiatan guna menyeleksi para pelamar pekerjaan di suatu
perusahaan, lembaga,
atau badan baik berstatus milik Negara atau swasta. Kegiatan
tersebut bertujuan
untuk mencari pekerja dengan kriteria yang dibutuhkan untuk
menunjang
pekerjaan agar mendapatkan kinerja yang bagus dan bisa bekerja
secara
professional serta memiliki skill atau kemampuan yang
memadai.
Pengertian lain dari perekrutan SDM dikemukakan oleh beberapa
ahli
berikut ini untuk menambah penguatan definisi diatas. Menurut
Randall S.
Schuler dan Susan E. Jackson (1997:227) dalam Nanang Nuryanta
(2008);
“Rekrutmen antara lain meliputi upaya pencarian sejumlah
calon
karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu sehingga
dari
mereka perusahaan dapat menyeleksi orang-orang yang paling tepat
untuk
mengisi lowongan pekerjaan yang ada” 37
Begitu juga badan pengawas pemilu yang selanjutnya disingkat
Bawaslu,
dimana badan tersebut merupakan salah satu unsur pengawas dalam
pemilu yang
tugasnya adalah melakukan pengawasan. Untuk menciptkan kinerja
yang efektif
36 Ibid, Hlm. 53 37
http://insanperforma.co.id/2016/01/rekrutmen-karyawan-definisi-tujuan-proses-dan-sistem-
rekrutmen/. Diakses melalui google pada 30 juli 2019
http://insanperforma.co.id/2016/01/rekrutmen-karyawan-definisi-tujuan-proses-dan-sistem-rekrutmen/http://insanperforma.co.id/2016/01/rekrutmen-karyawan-definisi-tujuan-proses-dan-sistem-rekrutmen/
-
47
dan efesien maka diperlukan pegawai atau pekerja yang memiliki
kemampuan dan
talenta yang diperlukan bawaslu untuk melakukan pekerjaan
pengawasan.
Oleh karena hal itu perekrutan Sumber Daya Manusia (SDM)
sangat
penting untuk di perhatikan agar mendapatkan karyawan atau
pegawai yang di
inginkan dan memiliki kemampuan yang memadai. Anggota
Bawaslu
Mochammad Afifuddin mengemukakan bahwa, efektivitas perekrutan
sumber
daya manusia (SDM) sangat berpengaruh dengan kualitas pengawasan
pada
Pemilu 2019. Sebab menurutnya, semua pengawasan yang efisien
bergantung
pada Panwaslu yang berkompeten38.
2) Manajemen Keuangan
Manajemen Keuangan adalah segala kegiatan atau aktivitas
perusahaan
atau lembaga yang berhubungan dengan bagaimana cara memperoleh
pendanaan
modal kerja, menggunakan atau mengalokasikan dana, dan mengelola
aset yang
dimiliki untuk mencapai tujuan utama perusahaan.39
Memanajemen keuangan dalam suatu lembaga atau perusahaan
memang
sangat penting dan harus diperhatikan secara serius. Lajunya
suatu perusahaan
juga sangat tergantung dengan keuangan yang dikelola perusahaan
tersebut.
Tujuan dari memanajemen keuangan adalah memaksimalkan nilai yang
dimiliki
oleh perusahaan atau memberikan nilai tambah terhadap asset yang
dimiliki oleh
pemegang saham.
Pengertian Manajemen Keuangan Menurut Horne dan Wachowicz
Jr.
(2012:2) dalam bukunya yang berjudul Fundamentals of Financial
Management
38
https://www.bawaslu.go.id/id/berita/afif-simpulkan-efektivitas-perekrutan-sdm-berdampak-
kualitas-pengawasan. Diakses melalui google pada 30 juli 2019.
39https://www.kembar.pro/2015/03/pengertian-fungsi-dan-tujuan-manajemen-keuangan.html.
Diakses melalui google pada 30 juli 2019
https://www.bawaslu.go.id/id/berita/afif-simpulkan-efektivitas-perekrutan-sdm-berdampak-kualitas-pengawasanhttps://www.bawaslu.go.id/id/berita/afif-simpulkan-efektivitas-perekrutan-sdm-berdampak-kualitas-pengawasanhttps://www.kembar.pro/2015/03/pengertian-fungsi-dan-tujuan-manajemen-keuangan.html
-
48
yang telah di alih bahasa menjadi Prinsip-prinsip Manajemen
Keuangan
mengemukakan bahwa:
“Manajemen keuangan berkaitan dengan perolehan aset, pendanaan,
dan
manajemen aset dengan didasari beberapa tujuan umum”.40
Sama halnya dengan badan pengawas pemilu (Bawaslu) sebagai
lembaga yang
memliki peran penting dalam pemilu harus mempunyai skill dalam
mengelola
atau memanajemen keuangan agar dalam melaksanakan tugas baik
dalam
penyelenggaraan pemilu ataupun selama periode berjalan.
Manajemen keuangan
sangat penting karena memiliki fungsi utama atau khusus diantara
lain adalah
sebagai berikut;
1. Planning atau Perencanaan Keuangan, meliputi Perencanaan atau
arus
keuangan selama kegiatan berlangsung
2. Budgeting atau Anggaran, perencanaan penerimaan dan
pengalokasian
anggaran biaya secara efisien dan memaksimalkan dana yang
dimiliki.
3. Controlling atau Pengendalian Keuangan, melakukan evaluasi
serta
perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan dalam lembaga
ataupun
pada saat kegiatan berlangsung
4. Auditing atau Pemeriksaan Keuangan, melakukan audit internal
atas
keuangan lembaga yang ada agar sesuai dengan kaidah standar
akuntansi
dan tidak terjadi penyimpangan yang menyebabkan minus atau
melebihi
anggaran yang ditentukan.
5. Reporting atau Pelaporan Keuangan, menyediakan laporan
informasi
tentang kondisi keuangan lembaga dan analisa rasio laporan
keuangan.
40 Horne, James C. Van dan John M Wachowicz, Jr. 2012.
Prinsip-pripnsip Manajemen Keuangan
(edisi 13). Jakarta : Salemba Empat
-
49
2.2.1.3.1 Indikator Efektivitas Bawaslu terhadap Penyelenggaraan
Pilkada
Jika dilihat dari beberapa penjabaran di atas mengenai
efektivitas fungsi
Bawaslu, maka dapat diambil beberapa indikator efektivitas yang
mengacu
kepada organisasi Badan Pengawas Pemilu. Indikator efektivitas
bawaslu dalam
penyelenggaraan pilkada adalah sebagai berikut ;
1. Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat SDM merupakan
unsur
utama dalam alat ukur efektivitas fungsi bawaslu dalam
penyelenggaran pilkada.
Dalam undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan
pemilihan
umum, keanggotaan panwaslu kabupaten atau kecamatan terbilang
minim.41
Sehingga SDM atau sumber daya manusia menjadi sangat penting dan
merupakan
factor utama dalam ukuran efektivitas.
Salah satu contoh dalam aspek atau dari segi sumber daya manusia
adalah
peningkatan kapasitas SDM. Grindle dalam Haryono,dkk
(2012:39)
mengungkapkan bahwa peningkatan kapasitas atau dalam bahasa
inggris capacity
building yaitu;
“capacity building is intended to encompass a variety of
strategies that
have to do with increasing the efficiency, effectiveness, and
responsiveness
of government performance”
(pembangunan kapasitas merupakan upaya yang dimaksudkan
untuk
mengembangkan berbagai macam strategi yang dapat
meningkatkan
efisiensi, efektivitas dan responsivitas dari kinerja
pemerintah). 42
41 Putra, F. A., & Firdaus, E. (2015). Efektifitas Fungsi
Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu
Kota Pekanbaru dalam Pelaksanaan Pemilu Anggota Dpr, Dpd dan
Dprd Tahun 2014 Berdasarkan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012. Jurnal Online Mahasiswa (JOM)
Bidang Ilmu
Hukum, 2(1), 1-11. 42 http://digilib.unila.ac.id. Diakses
melalui google pada 7 Mei 2019
http://digilib.unila.ac.id/
-
50
Dalam peningkatan kapasitas dapat dilakukan dalam bentuk
pengembangan
pegawai. Pada dasarnya hal tersebut bertujuan untuk memastikan
dan memelihara
kemampuan pegawai sehingga memenuhi kualifikasi yang
diprasyaratkan
sehingga dapat memberi kotribusi optimal bagi organisasi. Salah
satu bentuk
pengembangan pegawai merupakan pendidikan dan pelatihan.
Pendidikan dan
pelatihan adalah proses terencana untuk mengubah sikap/prilaku,
pengetahuan dan
keterampilan melalui pengalaman belajar yang diharapkan dapat
memberi
kontrbusi pada peningkatan produktivitas, efektitas dan
efisiensi organisasi setelah
peserta kembali ke tempat kerjanya.
2. Target Kinerja
Didalam suatu target Kinerja dari Badan Pengawas Pemilu,
ditetapkan
sesuai dengan aspek maupun indikator kinerja lembaga yang telah
disusun atau
direncanakan sebelumnya. Dalam aspek tersebut biasanya dalam
kurun atau
periode waktu 4 tahun, misalnya target kinerja bawaslu
diberlakukan mulai dari
tahun 2015 s/d 2019. Oleh sebab itu gambaran target kinerja
bawaslu dilihat
selama kurun waktu tahun 2015 hingga 2019 menunjukkan tingkat
sasaran kinerja
spesifik yang akan dicapai oleh bawaslu sesuai dengan apa yang
ada pad program
dan aktivitas atau kegiatan pada kurun waktu atau periode tahun
2015 hingga
tahun 2019. Parameter atau Indikator kinerja yang telah
ditetapkan secara spesifik
untuk mengukur pencapaian suatu kinerja berkaitan denganb
beberapa aspek
yaitu output, outcome, dan impact. Hal ini sebagaimana
dikemukakan oleh
Widodo (2006:78) mengatakan bahwa Kinerja adalah
“Melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai
dengan
tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan.”43
43https://www.materibelajar.id. Diakses melalui google pada 7
Mei 2019
https://www.materibelajar.id/
-
51
Dalam penjabaran diatas target kinerja selanjutnya akan
dituangkan dalam sebuah
renstra atau rencana strategis yang didalamnya terdapat visi,
misi, dan tujuan. 44
3. Anggaran dana atau Pendanaan
Anggaran atau pendanaan adalah salah satu penunjang kebutuhan
dari
suatu kegiatan, anggaran juga merupakan suatu perencanaan
kebutuhan riil atau
keseluruhan dari anggaran atau penjabaran secara detail mengenai
strategi
pendanaan program dan kegiatan. Dimana bawaslu dalam setiap
kegiatannya akan
dibiayai oleh Negara melalui APBN (Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara).
Akan tetapi disini konteks penyelenggaraannya adalah di tingkat
daerah yaitu
penyelenggaraan pemilihan umum kepala darah atau biasa disingkat
Pilkada,
pilkada sendiri adalah kegiatan yang dilakukan untuk menentukan
pilihan kepada
walikota atau bupati ditingkat kota atau kabupaten. Oleh sebab
itu Bawaslu di
tingkat Kota/Kabupaten padda penyelenggaraan pilkada di daerah
tidak
seluruhnya dibiayai oleh APBN akan tetapi menurut sepengetahuan
penulis,
anggaran tersbeut diambil dari APBD Kota atau Kabupaten.
Menurut M. Nafarin (2012:19) mengemukakan definisi anggaran
bahwa:
“Anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu
organisasi
yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu
dan
umumnya dinyatakan dalam satuan uang.” 45
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bawaslu disusun berdasarkan
pagu
sementara dimana hal tersebut ditentukan oleh bagian Kementerian
Keuangan
dengan acuan pada Renja (Rencana Kerja) Bawaslu. Dalam
penyusunannya,
Rencana kerja dan Anggaran (RKA) Bawaslu disusun dan dilakukan
dengan
44 Laporan Kinerja. Menegakkan keadilan pemilu: Memaksimalkan
pencagahan,menguatkan
pengawasan. Bawaslu. 2018 45 https://elib.unikom.ac.id. Diakses
melalui google pada 7 Mei 2019
https://elib.unikom.ac.id/
-
52
menggunakan beberapa pendekatan, yaitu melalui pendekatan
penganggaran
berbasis kinerja, penganggaran terpadu, serta Kerangka
Pengeluaran Jangka
Menengah (KPJM). Oleh sebab itu, kerangka pendanaan yang
digunakan untuk
Renstra (Rencana Strategis) Bawaslu disusun sedemikian rupa
dalam perspektif
jangka menengah yang dimana itu merupakan bentuk dari penerapan
KPJM. 46
Selanjutnya terkait dengan penerapan KPJM diatas merupakan
pendekatan
pendanaan atau anggaran yang berdasarkan regulasi dengan
pengambilan
keputusan terhadap kebijakan yang dibuat. Hal itu dilakukan
dalam pandangan
atau prespektif lebih dari satu tahun anggaran. Hal itu tentu
saja diukur dengan
pertimbangan implikasi cost atau biaya keputusan yang
bersangkutan dalam
tahun berikutnya yang selanjutnya dituangkan dalam prakiraan
maju. Penerapan
KPJM itu sendiri secara teknis dilakukan selama lima tahun.
Rangkaian atau
rangka anggaran maupun pendanaan Bawaslu dilaksanakan untuk
mewujudkan
visi misi serta tercapainya suatu tujuan yang direncanakan dan
sasaran strategis
Bawaslu dalam wujud pelaksanaan program atau kegiatan yang telah
disusun
sebelumnya dengan dasar indikator dan target kinerja setiap
tahun47
2.3 Fungsi Badan Pengawas Pemilu
Badan pengawas pemilu merupakan lembaga pemerintahan yang
bergerak
disektor penyelenggaraan pemilu di Indonesia yang memiliki tugas
sebagai
pengawas jalannya pemilu dari awal hingga akhir pelaksanaan.
Didalam pasal 1
ayat 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor
21 tahun
2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu yang berbunyi
bahwa Badan
Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah
lembaga
46
https://bawaslu.go.id/en/profil/rencana-strategis-bawaslu.Diakses
melalui google pada 4 juli
2019. 47 Ibid.
https://bawaslu.go.id/en/profil/rencana-strategis-bawaslu
-
53
Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di
seluruh
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Untuk menguatkan pernyataan di atas mengenai Badan Pengawas
Pemilu
terkait fungsi yang dilaksanakan oleh lembaga bawaslu tercantum
dalam Perpres
No 68 tahun 2018 pasal 30 yang berbunyi bahwa;
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29,
Sekretariat
Bawaslu Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan rencana dan program kerja serta laporan kegiatan
Bawaslu Provinsi;
b. Pemberian dukungan administratif kepada Bawaslu
Kabupaten/Kota; c. Pelaksanaan perencanaan program administrasi
kepegawaian,
ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, serta
pengelolaan
keuangan di lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota
d. Fasilitasi pelaksanaan pengawasan pemilu, penanganan
pelanggaran Pemilu, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
e. Pelaksanaan advokasi hukum di bidang kepemiluan; f. Pelayanan
kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyqjian data serta
pen5rusunan laporan kegiatan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
g. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan gas unit
organisasi di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota,.
Beberapa ahli mengemukakan teori pengawasan yang dapat
berkaitan
dengan badan pengawas pemilu. Menurut George R. Tery (2006)
mengartikan
“Pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan,
artinya
mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, dengan
menerapkan
tidankan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai
dengan rencana
yang telah ditetapkan.” 48
Pengawasan menurut T. Hani Handoko (1996) adalah;
“Proses untuk menjamin bahwa tujuan tujuan organisasi dan
manajemen
tercapai dimana hubungan yang sangat erat antara perencanaan
dan
pengawasan.49”
Sementara menurut Siagian (1990) menyebutkan bahwa yang
dimaksud
dengan pengawasan adalah;
48 http://digilib.unila.ac.id. Diakses melalui google pada 8 mei
2019 49 Ibid, hlm 11
http://digilib.unila.ac.id/
-
54
“Proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan
organisasi
untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang
dilakukan
berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan
sebelumnya.50”
Dari beberapa pendapat para ahli diatas dapat diambil kesimpulan
bahwa
pengawasan merupakan kegiatan untuk mengawasi jalannya suatu
kegiatan serta
mengevaluasi bagaimana kinerja dari suatu oraganisasi apakah
berjalan dengan
apa yang direncanakan sebelumnya maupun sesuai dengan tujuan
atau tidak.
Pengawasan sendiri akan berjalan dengan sesuai dengan yang
diharapkan apabila
dilakukan dengan secara prosedural dan dilaksanakan secara
maksimal agar
membuahkan hasil yang memuaskan serta tepat sasaran.
Badan Pengawas Pemilu tidak begitu saja melaksakan tugasnya akan
tetapi
memiliki landasan atau aturan dalam melaksanakan kinerja atau
pekerjaannya
sebagai lembaga daerah yang termasuk dalam penyelenggara pemilu
di Indonesia.
Seperti yang disebutkan diatas bahwa landasan dari Badan
Pengawas Pemilu
Republik Indonesia adalah Peraturan Badan Pengawas Pemilu
Republik Indonesia
Nomor 21 tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu.
Didalam
peraturan tersebut telah ditetapkan mengenai tata cara hingga
pelaksanaan
penyelengaraan pemilu secara lengkap, padat, dan jelas.
Diantaranya adalah
terdapat pada Bab II tentang Pelaksana dan Lingkup
Pengawasan.
Dalam Bab II Peraturan Bawaslu RI mengemukakan bahwa Badan
Pengawas Pemilu Berhak melakukan pengawasan dari mulai
persiapan
penyelenggaraan pemilu, pelaksanaan tahapan penyelenggaraan
pemilu, hingga
pelaksanaan putusan yang di bagi menjadi beberapa sub bagian
atau regional yaitu
50 Ibid, hlm 11
-
55
Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu
Kel/Desa,
serta Panwaslu Luar Negeri
Dalam penelitian ini peneliti berfokus pada Badan Pengawas
Pemilu yang
ada didaerah dikarenakan penelitian ini mengambil konteks
Pilkada yaitu
Pemilihan Kepala Daerah yang berada di kota Malang, oleh karena
hal itu berikut
akan dijelaskan secara singkat mengenai pelaksana dan lingkup
pengawasan oleh
Bawaslu Kab/Kota yang dicantumkan dalam peraturan Bawaslu RI
pasal 3 ayat 3
yang berbunyi;
(3) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap:
Dalam pelaksanaan pilkada maupun pemilihan umum yang ada di
daerah juga
terdapat Badan yang berfungsi untuk mengawasi jalannya pemilu di
daerah mulai
dari pra pelaksanaan hingga putusan akhir pemilu. Berikut ini
fungsi Bawaslu
Kota atau Kabupaten yang mealksanakan tugas fungsi pengawasan
terhadap;
a. tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kota/kab yang
meliputi:
1. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan
penetapan DPS (Daftar Pemilih Sementara) dan DPT (Daftar Pemilih
Tetap)
2. Verifikasi yang meliputi partai politik calon peserta pemilu
3. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan serta tata cara,
baik bagi
calon anggota DPD, anggota DPRD Kota/Kab dan verifikasi
pencalonan
wali kota/bupati
4. Proses penetapan bagi calon anggota DPRD Kota/Kab dan calon
wali kota/bupati
5. Penetapan bagi calon anggota DPRD Kab/Kota dan calon
bupati/wali kota 6. Pelaksanaan kampanye di seluruh wilayah
kab/kota
7. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya ke pihak
terkait 8. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara
hasil Pemilu 9. Pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke
PPK 10. Pergerakan surat suara dan/atau berita acara rekapitulasi
hasil
penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan
11. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU
Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan
12. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ulang, Pemilu
lanjutan, dan Pemilu susulan
-
56
13. Proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota
dan pemilihan bupati/wali kota
b. Melakukan tindak lanjut Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu
c. Melakukan atau melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu
d. Pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Pengawas Pemilu e.
Pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang
terdiri atas:
1. putusan DKPP 2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan
sengketa Pemilu 3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan
Bawaslu Kabupaten/
Kota
4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota 5.
keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas
aparatur
sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan
netralitas
anggota Kepolisian Republik Indonesia
Dari penjelasan singkat diatas, Bawaslu Kab/Kota memiliki
wewenang penuh
terhadap pelaksanaan pemilu di daerah yang tentunya berelaborasi
dengan Komisi
Pemilihan Umum (KPU) yang juga sebagai unsur penyelenggara
pemilu di
Indonesia. Tentunya dengan kerjasama yang dilakukan Bawaslu
dengan KPU
diharapkan akan menghasilkan pemilu yang jujur dan adil sesuai
dengan asas
pemilu di Indonesia.
2.3.1 Tolok Ukur Keberhasilan Pelaksanaan Fungsi Bawaslu
Bawaslu RI (Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
Indonesia)
merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki peran, tugas,
dan fungsi
dalam melakukan pengawasan di tahapan pemilihan umum baik dalam
kegiatan
penindakan ataupun pencegahan terhadap pelanggaran atau
kecurangan politik.
Didalam kegiatan pencegahan dalam melaksanakan pengawasan
pemilihan umum
sangat diperlukan suatu indeks sebagai penanggulangan atau upaya
pemetaan
yang lebih komprehensif yang berkaitan dengan potensi adanya
pelanggaran
ataupun kerawanan dalam pelaksanaan pemilihan umum.
-
57
A. Penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP)
Dalam penerapan tugas yang diemban oleh lembaga pengawas,
Bawaslu
sendiri menyusun IKP (Indeks Kerwanan Pemilu) sebagai salah satu
kerangka
atau rangkaian riset yang dilaksanakan dan dipergunakan sebagai
dasar dalam
membuat regulasi, program atau kegiatan, serta strategi dalam
konteks
pengawasan didalam tahapan penyelenggaraan pemilu. Bawaslu
melakukannya
melalui pendekatan pencegahan, IKP sendiri sangat dibutuhkan
sebagai
instrument atau gambaran kerawanan di setiap daerah ataupun
wilayah yang
hendak melangsungkan Pilkada, dengan harapan segala sesuatu yang
berbentuk
potensi atau pemicu kerawanan dapat dilakukan antisipasi,
meminimalisir, serta
dilakukan pencegahan terlebih dahulu. Hal ini sebagaimana
dikemukakan oleh
Bawaslu RI yang memandang Penyusunan IKP merupakan;
“Suatu rangkaian riset yang menjadi dasar perumusan kebijakan,
program
dan strategi dalam konteks pengawasan di bidang
kepemiluan.”51
Berbicara kerawanan terhadap pemilu merupakan salah satu aspek
yang
perlu di kaji secara serius karena akan menyangkut lancarnya
pelaksanaan pemilu.
Kerawanan memiliki persamaan arti yaitu rentan. Bawaslu RI
sendiri
mengungkapkan bahwa memang pemilu memiliki kepekaan yang
sensitif, artinya
pemilu ini sangat sensitive kepada kecurangan atau kerawanan
yang akan terjadi
jika tidak ditanggulangi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
atau biasa
disingkat KBBI, rentan merupakan;
“Peka, atau mudah merasa”52
Jadi dapat ditarik garis besar, rentan adalah sesuatu yang mudah
terancam dan
mengalami perubahan atau sangat sensitif atau peka maupun rawan
terhadap
51 http://ditpolkom.bappenas.go.id. Diakses melalui goole pada 7
Mei 2019 52 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Online). Diakses
melalui goole pada 7 Mei 2019
http://ditpolkom.bappenas.go.id/
-
58
sesuatu. Begitupun halnya dengan pemilu, rentan atau rawan
memang sudah
terjadi dari tahun ke tahun dan sudah membaur dengan dinamika
pemilu di
Negara Indonesia.
Indeks Kerawanan Pemilu selain memeberi manfaat dan kegunaan
yang
penting bagi internal Bawaslu RI, disisi lain juga memberikan
banyak kegunaan
atau manfaat bagi stakeholders contohnya seperti kementerian dan
lembaga
negara, institusi akademik, masyarakat sipil, media, serta
publik dalam ruang
lingkup yang luas. Selain itu juga dapat dipergunakan sebagai
sumber data
rujukan dalam memproduksi suatu data, informasi, dan pengetahuan
serta
rekomendasi dalam pengambilan keputusan, khususnya untuk
langkah-langkah
dalam mengantisipasi terhadap berbagai banyak hal yang bisa
menjadi
penghambat dan mengganggu proses pemilu diseluruh wilayah plosok
Negara
Indonesia.
Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang memiliki dasar pada
konsep
pemilihan umum yang bersifat demokratis bersandar pada dua
dimensi yang
dirasakan sangat penting yakni dimensi kontestasi dan dimensi
partisipasi.
Dimensi kontestasi sendiri menyangkut subjek peserta didalam
pemilu (partai
politik dan kandidat) dimana para peserta saling berkompetisi
dalam menggapai
posisi atau jabatan politik yang diinginkan. Hal ini sebagaimana
dikemukakan
oleh Robet Dahl: 1982 (dalam IKP Pilkada tahun 2017 oleh
Bappenas) yaitu;
“Konsep pemilihan umum yang demokratis bersandar pada dua
dimensi
penting yakni kontestasi dan partisipasi” 53
Selain itu didalam dimensi kontestasi sendiri, akan melihat
seberapa besar
keadilan dan kesetaraan dalam proses kompetisi yang berlangsung
diantara para
53 http://ditpolkom.bappenas.go.id. Diakses melalui goole pada 7
Mei 2019
http://ditpolkom.bappenas.go.id/
-
59
peserta ataupun kontestan yang ikut. Sementara itu di dimensi
partisipasi yaitu
berkaitan dengan subjek masyarakat secara langsung sebagai
pemilih yang
memiliki hak atau mengekspresikan hak suaranya melalui pemilu.
Di dimensi ini
memandang sebagaimana hak masyarakat yang dijamin serta
diberikan ruang
sendiri dalam keterlibatan untuk mengawasi serta mempengaruhi
selama proses
pemilihan umum berlangsung. 54
Selain dari dua dimensi yang disebutkan diatas dimana dua hal
tersebut
menjadi dasar dalam pemilihan umum yang demokratis, ada juga
salah satu hal
yang dapat memiliki pengaruh dalam literasi kontemporer
manajemen
penyelenggaraan pemilihan umum, yakni faktor penyelenggaraan
pemilihan
umum yang dilaksanakan oleh subjek penyelenggara pemilu sendiri.
Hal itu
berkaitan sebagaimana integritas dan profesionalitas pelaksana
dalam melakukan
penjaminan pemilu yang berjalan secara demokratis.
Diketahui dalam melakukan penyusunan IKP, Bawaslu melakukan
penerapan dengan cara Analytical Hierarchy Process (AHP), metode
yang
dilakukan oleh Bawaslu ini bekerja melalui pembandingan secara
berpasangan
(pairwise comparison) di setiap wilayah atau daerah yang
meliputi Provinsi atau
kabupaten/kota satu persatu untuk tiap indikator. Prinsip kerja
yang dilakukan
dalam penentuan skor atau hasil akhir melalui metode AHP seperti
layaknya
kompetisi yang memersatukan head to head setiap daerah pilkada
untuk
menghasilkan suatu klasemen yang terdapat peringkat
didalamnya.55
54 Bawaslu.go.id. diakses pada 30 Juli 2019 melalui google 55
Ibid
-
60
Tabel 2.2 Skor Kerawanan IKP
Skor Kategori Keterangan
0 – 1,99
Kerawanan dengan
kategori yang rendah
Terdapat indikasi kerawanan yang
relatif kecil dan cenderung tidak
rawan
2,00 – 2,99
Kerawanan dengan
kategori yang sedang
Terdapat indikasi potensi
kerawanan yang diakatakan cukup
signifikan dimana hal itu perlu
diperhatikan dan diantisipasi
3,00 – 5,00
Kerawanan dengan
kategori yang tinggi
Terdapat indikasi potensi
kerawanan yang signifikan
dimana perlu perhatian khusus
melalui antisipasi serta megambil
langkah-langkah untuk upaya
meminimalisir kerawanan yang
terjadi
Sumber : Data diolah dari bawaslu.go.id)
Indeks Kerawanan Pemilu dengan disertai tabel skor kerawanan IKP
dapat
dijadikan tolok ukur sebagai keberhasilan fungsi Bawaslu, dengan
mengetahui
skor yang didapat melalui strategi mengumpulkan hasil pengawasan
di daerah
yang terkait dengan pilkada. Hal ini sesuai dengan konsep
kerawanan pemilu
(pilkada) yang dikemukakan Bappenas yaitu;
-
61
“Segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses
pemilu
yang demokratis”56
Jika kerawanan terbilang tinggi, maka akan dilakukan antisipasi
dan
perhatian yang lebih agar keberhasilan dari fungsi bawaslu akan
tercapai dan
dapat dikatakan berhasil atau tidaknya.
Sumber : Data diolah dari bawaslu.go.id &
ditpolkom.bappenas.go.id
2.4 Penyelenggaraan Pilkada
Sebelum menginjak ke inti dari pilkada, ada beberapa teori umum
kenegaraan
yang berkitan dengan pelaksanaan pilkada di Indonesia. Menurut
Max Webber
pengertian Negara adalah;
“Suatu masyarakat yang mempunyai sebuah monopoli dalam
penggunaan
kekerasan fisik yang telah berlaku dalam wilayah tertentu.”
John Locke mengemukakan teori mengenai Negara merupakan;
“Sebuah badan atau organisasi hasil dari perjanjian yang
diputuskan
masyarakat.”
Sedangkan Karl Max mengemukakan teori bahwa Negara
merupakan;
“Alat kelas yang berkuasa untuk menindas atau mengeksploitasi
kelas
yang lainnya.”57
Dari beberapa teori mengenai kenegaraan diatas yang berkaitan
dengan
proses demokrasi yang salah satunya adalah pelaksanaan pemilihan
umum atau
yang biasa disebut pemilu. Pemilu dilaksanakan untuk menentukan
berbagai
jabatan untuk memilih presiden dan wakil presiden, kepala daerah
dan wakil
kepala daerah, bupati atau walikota, sampai dengan Dewan
Perwakilan Rakyat
yang selanjutnya disingkat DPR atau DPRD untuk DPR perwakilan
daerah. Akan
tetapi fokus penulis di penelitian ini adalah penyelenggaraan
pilkada atau
56 http://ditpolkom.bappenas.go.id. Diakses melalui goole pada 7
Mei 2019 57 https://www.zonareferensi.com/pengertian-negara/.
Diakses pada 30 juli 2019 melalui google.
http://ditpolkom.bappenas.go.id/https://www.zonareferensi.com/pengertian-negara/
-
62
pemilihan kepala daerah yaitu merupakan suatu kegiatan untuk
memilih
pemimpin daerah untuk keperluan penyelenggaran pemerintahan.
Banyak para
ahli yang mendefinisikan pemilu diantara lain adalah Ramlan
Surbakti
(1992:181):
“Pemilu diartikan sebagai mekanisme penyeleksi dan pendelegasian
atau
penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang
dipercayai”
Sedangakan menurut ahli lainnya yaitu menurut Rondinelli tentang
desentralisasi
adalah :
“Penyerahan perencanaan , pembuatan keputusan, ataupun
kewenangan
administratif dari pemerintah pusat kepada suatu organisasi
wilayah,
satuan administratif daerah, organisasi semi otonom, pemerintah
daerah,
ataupun organisasi nonpemerintah atau lembaga swadaya
masyaraka”58
Tetapi penulis menetapkan pengertian pemilu sebagaimana
dicantumkan
dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 pasal 1 ayat (1) yang
dimaksud
Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan
rakyat dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila
dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.59 Oleh karena
itu, Pemilu
sebagai instrumen demokrasi prosedural harus dilakukan
berdasarkan asas-asas
Pemilu dan peraturan perundang-undangan sebagai landasan
substantif.
Dalam penyelenggaraan pemilu kepala daerah tidak serta merta
dijalakan
dengan begitu saja, akan tetapi pemilu memiliki tujuan khusus
untuk
memperlancar jalannya suatu sistem pemrintahan. Prihatmoko
(2003:19)
mengemukakan bahwa pemilu dalam pelaksanaanya memiliki tiga
tujuan yakni: 60
a. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan
dan alternatif kebijakan umum (public policy).
58
https://www.gurupendidikan.co.id/10-pengertian-desentralisasi-menurut-para-ahli/.
Diakses
melalui google pada 23 mei 2019 59 http://digilib.unila.ac.id.
Diakses melalui google pada 7 mei 2019 60 Ibid, Hlm 10
https://www.gurupendidikan.co.id/10-pengertian-desentralisasi-menurut-para-ahli/.%20Diakseshttp://digilib.unila.ac.id/
-
63
b. Pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat
kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil yang
terpilih atau
partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat
tetap
terjamin.
c. Pemilu sebagai sarana memobilisasi, menggerakan atau
menggalang dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan dengan
jalan ikut
serta dalam proses politik.
Berbeda dengan pendapat Humington (2001:18) yang mengemukakan
bahwa
pemilu dalam pelaksanaannya memiliki 5 tujuan diantara lain
adalah: 61
1. Pemilihan Umum sebagai bagian dari implementasi perwujudan
kedaulatan rakyat. Asumsi demokrasi sendiri merupakan kedaulatan
yang
terletak di genggaman rakyat. Dikarenakan rakyat yang berdaulat
itu tidak
dapat memerintah secara langsung, oleh sebabnya melalui
pelaksanaan
pemilu, rakyat bisa secara langsung menentukan wakil-wakilnya
dan para
wakil rakyat yang terpilih akan menentukan siapa yang akan
memegang
tampuk pemerintahan.
2. Pemilihan Umum sebagai bagian dari sarana untuk membentuk
perwakilan bidang politik. Melewati pemilu, rakyat bisa memilih
wakil-wakil yang
dapat dipercaya mengartikulasikan aspirasi dan kepentingannya.
Dimana
semakin tinggi kualitas pemilu yang dihasilkan, maka semakin
baik pula
kualitas para wakil rakyat yang bisa terpilih dalam lembaga
perwakilan
rakyat.
3. Pemilihan Umum sebagai bagian dari sarana untuk melakukan
penggantian pemimpin secara hukum atau konstitusional. Pemilu
juga
dapat mengukuhkan pemerintahan yang sedang berjalan atau
untuk
mewujudkan reformasi pemerintahan. Melalui pemilu, pemerintahan
yang
aspiratif akan dipercaya rakyat untuk memimpin kembali dan
sebaliknya
jika rakyat tidak percaya maka pemerintahan itu akan berakhir
dan diganti
dengan pemerintahan baru yang didukung oleh rakyat.
4. Pemilihan Umum atau pemilu sebagai bagian dari sarana bagi
pemimpin politik untuk memperoleh suatu legitimasi. Pemberian suara
yang
diberikan oleh para pemilih dalam pemilu pada dasarnya
merupakan
pemberian mandat dari rakyat kepada pemimpin yang dipilih
untuk
memobilitas atau menjalakan roda pemerintahan. Pemimpin politik
yang
terpilih berarti mendapatkan legitimasi (keabsahan atau
legalitas) politik
dari rakyat.
5. Pemilihan Umum sebagai bagian dari sarana partisipasi politik
masyarakat untuk turut serta menetapkan kebijakan public yang
dibuat oleh pejabat
pemerintah. Melalui pemilu, rakyat secara langsung bisa
menetapkan
kebijakan publik melalui dukungannya kepada kontestan atau
peserta yang
memiliki program-program yang dinilai aspiratif dengan
kepentingan yang
pro dengan rakyat. Kontestan yang menang karena didukung rakyat
harus
merealisasikan janjin yang disebutkan sebelumnya itu ketika
telah
memegang kekuasaan dala pemerintahan
61 Ibid, Hlm 11
-
64
Dapat dilihat dari beberapa pendapat para ahli yang berkaitan
dengan tujuan
pemilu diatas, dapat diketahui bahwa tujuan dari pemilu tersebut
adalah untuk
melakukan penyeleksian terhadap para pemimpin pemerintahan baik
di sektor
eksekutif (pemerintah) maupun legislatif, selain itu juga untuk
membentuk
pemerintahan yang demokratis, kokoh dan memperoleh dukungan
penuh dari
rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang
diamanatkan
dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
Selain tujuan dari penyelenggaraan pemilu juga terdapat asas
pemilu yang
di kemukakan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
pemilihan
umum (pemilu). Asas-asas pemilu yang terncantum dalam
undang-undang yaitu
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.62 Pengertian
dari asas-asas yang
tercantum dalam undang-undang dijabarkan sebagai berikut
ini;
1) Langsung, dapat diartikan bahwa khalayak masyarakat sebagai
pemilih memiliki hak dalam menyalurkan suaranya secara langsung
dalam
pemilihan umum sesuai dengan keinginannya tanpa ada perantara
dan
tekanan atau pengaruh dari luar.
2) Umum, dapat diartikan bahwa pemilihan umum atau pemilu
berlaku untuk seluruh warga negara tanpa terkecuali diamana mereka
yang
memenuhi persyaratan, tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras,
jenis
kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan strata serta
status sosial
yang lain.
3) Bebas, dapat diartikan seluruh warga negara yang memenuhi
syarat-syarat sebagai pemilih pada pemilu, akan bebas menentukan
siapa saja
yang akan dipilih untuk membawa aspirasi warga negaranya tanpa
ada
tekanan dan paksaan dari luar atau siapa pun itu.
4) Rahasia, dapat diartikan dalam pemahaman ini, untuk
menentukan pilihannya sang pemilih akan dijamin kerahasiaannya.
Pemilih akan
menyalurkan suaranya pada surat suara dan sangat dipastikan
tidak dapat
diketahui oleh orang lain siapapun itu.
5) Jujur, dapat diartikan semua pihak yang berhubungan dengan
pemilihan umum wajib bertindak serta bersikap jujur sesuai dengan
peraturan atau
undang-undang yang berlaku.
62 https://setkab.go.id. Diakses melalui google pada 7 mei
2019
https://setkab.go.id/
-
65
6) Adil, dapat diartikan bahwa selama dalam pelaksanaan pemilu,
setiap orang pemilih dan peserta pemilihan umum akan mendapat
perlakuan
yang sama, artinya di samaratakan serta terbebas dari kecurangan
pihak
mana pun
Berdasarkan pasal 65 UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
pemerintahan
Daerah, tahapan-tahapan Pilkada ada dua. Dua tahap yang dimaksud
meliputi:
a. Tahapan Persiapan
Didalam tahap persiapan terdapat beberapa tahapan yang sah dan
peten yang
harus dilakukan yaitu;
a. Pertama, pemberitahuan DPRD kepada Kepala Daerah tentang
berakhirnya masa jabatan. Pemberitahuan ini dilakukan secara
tertulis
paling lambat 5 bulan sebelum jabatan belum berakhir.
b. Kedua, pemberitahuan DPRD kepada KPUD tentang berakhirnya
jabatan Kepala Daerah. Pemberitahuan ini juga dilakukan secara
tertulis paling
lambat 5 bulan sebelum jabatan Kepala Daerah tersebut
berakhir.
c. Ketiga, penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara,
jadwal pelaksanaan Pilkada.
Di tahap ketiga, terdapat dua hal yang harus diperhatikan
yaitu;
1. Pertama, perencanaan ini harus diputuskan sesuai dengan
ketetapan KPUD selambat-lambatnya 14 hari setelah pemberitahuan
DPRD.
2. Kedua, ketetapan terkait dengan perencanaan tersebut harus
disampaikan KPUD kepada DPRD serta Kepala Daerah.
d. Keempat, pembentukan panitia pengawas, PPK, PPS, dan KPPS. e.
Kelima, Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan.
b. Tahapan Pelaksanaan
Di dalam tahapan pelaksanaan terdapat beberapa langkah dan akan
dijelaskan
secara singkat dan jelas setelah disebutkan;
1) Penetapan DP (daftar pemilih) 2) Pendaftaran dan penetapan
Paslon (Pasangan Calon) 3) Kampanye 4) Pemungutan suara 5)
Penghitungan suara 6) Penetapan calon kepala/wakil kepala daerah
terpilih, termasuk pengesahan
dan pelantikan.
-
66
1) Penetapan Daftar Pemilih
Di poin penetapan daftar pemilih, terdapat proses penetapan
daftar pemilih
Pilkada yang dimana akan dijelaskan secara terperinci yaitu
meliputi:
a. Pertama, penyusunan daftar pemilih sementara (DPS)
1. Daftar pemilih sementara (DPS) diproses dari daftar pemilih
pelaksanaan
Pemilu terakhir di daerah disertai daftar pemilih tambahan
(DPT).
2. Bila ada usulan daftar pemilih sementara (DPS) masih bisa
untuk
diperbaiki (misalnya soal kesalahan menulis nama, alamat,
identitas, dan
lain-lain).
b. Kedua, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih tetap
(DPT)
1. Daftar pemilih sementara (DPS) akan disusul menjadi daftar
pemilih tetap
(DPT).
2. Daftar pemilih tetap (DPT) digunakan sebagai bahan untuk
menyusun
kebutuhan suara dan berbagai perlengkapan pemilihan.
3. Daftar pemilih tetap (DPT) diumumkan di PPS desa/RT/RW/atau
wilayah
lain yang strategis.
c. Ketiga, Pembagian kartu pemilih
1. Setelah daftar pemilih tetap (DPT) diumumkan, KPUD
melakukan
pengisian kartu pemilih berdasarkan susunan daftar pemilih
tetap.
2. Kartu pemilih diserahkan kepada pemilih oleh Panitia Pemungut
Suara
(PPS) dibantu oleh RT/TW.
3. Kartu pemilih digunakan pemilih untuk memberikan suara.
4. Daftar pemilih tetap (DPT) yang sudah ditetapkan PPS tidak
dapat diubah
lagi.
2) Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon
Di tahapan ini yaitu tahap pendaftaran dan penetapan calon,
yang
mendaftarkan atau mengajukan diri sebagai pasangan calon
ketua/wakil ketua
Kepala Daerah adalah dari partai politik, maupun gabungan partai
politik. Hal ini
sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 8 tahun 2015 pasal 1
ayat (4) yang
berbunyi;
“Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon
Wakil
Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai
politik atau
-
67
gabungan partai politik yang didaftarkan atau mendaftar di
Komisi
Pemilihan Umum Kab/Kota.”63
Jadi dalam pelaksanaan pilkada tidak dapat atau tidak memenuhi
syarat
jika calon yang akan bertanding menuju kursi nomor satu di
daerah tidak
tergabung dalam partai politik, anggota politik atau gabungan
parpol.
3) Kampanye Pilkada
Dalam tahapan kampanye memiliki aturan dan waktu penentuan
di
mulainya kampanye yaitu kampanye dilakukan pada proses Pilkada
selama 14
hari dan berakhir 3 hari sebelum tanggal pemungutan suara.
4) Pemungutan Suara
Dalam tahapan penyelenggaraan pemungutan suara pemilihan
Kepala/Wakil kepala daerah dilaksanakan selambat-lambatnya 30
hari sebelum
masa jabatan kepala daerah berakhir. Dalam aturan menyebutkan
selambat-
lambatnya, aka tetapi sesegera mungkin jika memang tidak
terhalang oleh suatu
hal yang dapat menghambat jalannya penghitungan suara.
5) Penghitungan Suara
Dalam tahapan ini, penghitungan suara di TPS dilakukan oleh
KPPS
sesudah pemungutan suara berakhir. Jadi, penghitungan suara akan
dilakukan jika
batas waktu yang ditentukan telah selesai.
6) Penetapan Calon Kepala/Wakil Kepala Daerah
Ditahapan akhir, pasangan calon kepala atau wakil kepala daerah
yang
memperoleh lebih dari 50% suara merupakan calon pasangan
kepala/wakil kepala
daerah terpilih. Dan keputusan tidak dapat diganggu gugat jika
memang tidak
ditemukan kecurangan ataupun ketidak adilan dalam pilkada.
63 Dpr.go.id. diakses melalui google pada 7 mei 2019
-
68
Jadi dapat disimpulkan bahwa Penyelenggaraan Pemilu merupakan
elemen
yang sangat berperan signifikan dalam mengimplementasikan
gagasan demokrasi
prosedural nan substantif. Secara normatif, penyelenggara Pemilu
ialah lembaga-
lembaga yang disebut dalam peraturan-perundang-undangan
untuk
menyelenggarakan Pemilu. Adapun yang dimaksud penyelenggaraan
Pemilu ialah
pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara
Pemilu. Oleh
karena itu, lazim apabila sebagian pakar hukum tata negara
menyebut
penyelenggara Pemilu merupakan nahkoda dari Pemilu yang
menentukan
bagaimana dan ke arah mana Pemilu akan berlabuh.64
2.5 Pilkada Serentak
Pilkada serentak adalah sebuah proses demokrasi dimana
dilkukan
pemilihan terhadap kepala daerah baik pada tingkat provinsi,
kabupaten/kota,
dalam lingkup wilayah tertentu yang di lakukan secara serentak
di seluruh
Indonesia. Pilkada serentak merupakan implementasi selama 10
tahun belakangan
dimana adanya perubahan sistem pemilu yang di anut. Hal tersebut
dimaksudkan
untuk menghadirkan sistem pemilu yang lebih efisien. Sehingga
dapat
mengakomodir semua aspirasi publik.
Sebelum tahun 2005, kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.
Namun,
semenjak terbitnya undang-undang No. 32 tahun 2004 yang
menyebutkan bahwa
Kepala daerah dan wakilnya dipilih langsung oleh rakyat. Sejak
peraturan
perundang-undangan No. 32 tahun 2004 mulai diberlakukan, maka
setiap calon
64 Hamimah, S. (2018, November). Memperkuat Peran dan Fungsi
Bawaslu dalam Pengawasan
dan Penegakan Hukum Pemilu. In Seminar Nasional Hukum
Universitas Negeri Semarang (Vol. 4,
No. 03, pp. 803-828).
-
69
kepala daerah dan wakil kepala daerah diajukan oleh partai
politik atau gabungan
partai politik.65
Menurut ramlan (1997) pilkada merupakan;
“Sebuah mekanisme penyelelsian dan pendelegasian. Atau bisa
juga
disebut dengan penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai
politik
yang dipercaya.”
Pada tahun 2015 pemerintah mulai melaksanakan pilkada
serentak
terhadap pimpinan daerah-daerah yang masa kepemimpinan habis di
tahun 2015.
Implementasinya adalah di harapkan dengan terselenggaranya
pilkada serentak
akan bisa lebih menghemat anggaran negara yang digunakan. Selain
itu juga,
diharapkan ada efektifitas dan efisiensi waktu dalam
penyelenggaraannya.
Beberapa ahli mencetuskan pandangan atau pendapat mengenai
pemilihan
umum kepala daerah atau yang disebut juga pemilu. Diantara lain
adalah Harris
G.warren Dkk (1963) yang dikutip dalam Affan Sulaeman (2015)
bahwa;
“Pilkada ialah kesempatan yang di berikan terhadap rakyat untuk
memilih
para pemimpinnya. Serta memutuskan apa yang pemerintah ingin
lakukan
untuk mereka. Keputusan rakyat ini menentukan hak yang
ingineteka
miliki dan mereka jaga.”66
Menurut Suryo Untoro pilkada adalah sebuah pemilu yang
dilaksanakan
oleh rakyat Indonesia. Rakyat yang telah memiliki hak pilih yang
sah berhak
untuk menentukan pilihannya dalam bentuk suara yang diberikan
kepada
kandididat pilihannya. Dalam pilkada mekanisme pemilihan
dilakukan untuk
memilih Gubernur/wakilnya, Bupati/Wakilnya, Wali
Kota/Wakilnya.67
Menurut Ali Moertopo Pilkada merupakan sebuah sarana yang
diberikan
kepada rakyat Indonesia untuk menjalankan kedaulatannya. Hal ini
sejalan dengan
65 https://hukamnas.com/pengertian-pilkada-serentak. Diakses
melalui google pada 8 mei 2019 66 Sulaeman, A. Demokrasi, partai
politik dan pemilihan kepala daerah. Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol.1
No.1, (April,20