BAB II TINJAUAN PUSTAKAdigilib.polban.ac.id/files/disk1/153/jbptppolban-gdl... · 2017. 12. 12. · II-1 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dalam upaya

II-1

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Dalam upaya meningkatkan kinerja transparansi dan akuntabilitas

pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah mengatur dan menyelenggarakan

sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah daerah yang dipimpinnya.

Maka dari itu diperlukan sistem pengendalian internal yang dirancang dengan baik

untuk memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu

instansi pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif,

melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara,

dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2.1.1 Pengertian Sistem

Menurut Widjajanto (2001 : 2) sistem adalah sesuatu yang memiliki bagian-

bagian yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu melalui tiga

tahapan, yaitu input, proses, dan output. James A. Hall (2001 : 5) turut melengkapi

pendapat tersebut, dimana sistem adalah sekelompok dua atau lebih komponen-

komponen yang saling berkaitan (interlated) atau subsistem-subsistem yang bersatu

untuk mencapai tujuan yang sama (common purpose).

Menambahkan pengertian sebelumnya, Mulyadi (2008:2) menjelaskan

bahwa sistem yaitu sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang

lainnya yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sutarman

(2009:5) dalam bukunya yg berjudul Pengantar Teknologi Informasi

mendefinisikan bahwa sistem adalah kumpulan elemen yang saling berinteraksi

dalam suatu kesatuan untuk menjalankan suatu proses pencapaian suatu tujuan

utama. Menurut Susanto (2013:22) sistem adalah kumpulan/group dari sub

sistem/bagian/komponen apapun baik phisik ataupun non phisik yang saling

berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu

tujuan tertentu.

II-2

Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan diatas dapat ditarik

kesimpulan bahwa sistem adalah kumpulan bagian-bagian atau sub sistem-sub

sistem yang saling bekerja sama yang dirancang untuk mencapai suatu tujuan

tertentu.

2.1.2 Pengertian Pengendalian Intern

Berikut ini akan dipaparkan beberapa pengertian pengendalian intern

menurut para ahli, seperti yang dibahas di bawah ini :

Menurut Commite of Sponsoring Organizations of the Treadway

Commissions (COSO) dalam Supriatna (2007:109), mendefinisikan pengendalian

internal sebagai berikut:

“Pengendalian internal adalah suatu proses, yang dipengaruhi oleh dewan direksi perusahaan, manajemen dan pegawai lain, dirancang untuk memberikan jaminan yang layak berkenaan dengan pencapaian tujuan-tujuan dalam kategori berikut:

1. Efektivitas dan efisiensi operasi; 2. Dapat dipercayanya pelaporan keuangan; 3. Kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku.”

Pengertian tersebut dilengkapi dengan definisi dari Gelinas dalam Supriatna

(2007:109) menjelaskan bahwa pengendalian internal adalah sebuah sistem dari

elemen-elemen yang terpadu (terdiri dari: manusia, struktur organisasi, kebijakan,

proses dan prosedur) yang bekerja bersama-sama untuk memberikan jaminan yang

layak bahwa sistem organisasi mencapai tujuan sistem operasi dan tujuan sistem

informasi.

Pengertian pengendalian intern dijelaskan juga oleh Azhar Susanto (2008 :

95) dalam bukunya Sistem Informasi Akuntansi menyatakan bahwa :

”Pengendalian internal sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan karyawan yang dirancang untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan organisasi akan dapat dicapai melalui efisiensi dan efektivitas operasi, penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya, ketaatan terhadap undang-undang dan aturan yang berlaku”.

Rai (2008:282) menambahkan bahwa pengendalian internal (internal

control) adalah proses yang dipengaruhi oleh aktivitas dewan komisaris,

II-3

manajemen, atau pegawai lainnya, yang dirancang untuk memberikan keyakinan

memadai mengenai pencapaian tujuan pada: (1) keandalan laporan keuangan; (2)

efisiensi dan efektivitas operasi; serta (3) ketaatan pada hukum dan peraturan yang

berlaku.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 313 ayat 2 menjelaskan bahwa

pengendalian intern merupakan proses yang dirancang untuk memberikan

keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang

tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan

program dan kegiatan serta dipatuhinya perundang-undangan.

Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan diatas dapat ditarik

kesimpulan bahwa pengendalian intern adalah suatu proses, bukan suatu tujuan,

yang dirancang untuk dapat membantu manajemen dalam menjalankan kegiatan

yang dilakukan terus menerus untuk memberikan keyakinan memadai bukan

keyakinan mutlak atas tercapainya tujuan organisasi. Pengendalian intern juga

dijalankan oleh orang, bukan hanya terdiri dari pedoman kebijakan.

2.1.3 Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Gondodiyoto (2007:246) mengemukakan pendapatnya mengenai sistem

pengendalian internal yaitu:

“Sistem pengendalian internal meliputi rencana organisasi dan semua metode serta kebijakan yang terkoordinasi dalam suatu perusahaan untuk mengamankan kekayaan, menguji ketepatan, dan sampai seberapa jauh data akuntansi dapat dipercaya menggalakan efisiensi usaha serta mendorong ditaatinya kebijaksanaan pimpinan yang telah digariskan.”

Menurut Rai (2008:283) Sistem pengendalian internal (intern control

system) adalah kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan

keyakinan yang memadai bagi manajemen bahwa organisasi mencapai tujuan dan

sasarannya. Untuk mendapat pengertian yang lebih jelas mengenai sistem

pengendalian intern dibawah ini merupakan penjelasan dari definisi sistem

pengendalian intern menurut Mulyadi (2010:163):

“Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran- ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi.

II-4

Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efesiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.”

Dalam organisasi pemerintahan, pengendalian intern diatur dalam Peraturan

Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,

Peraturan Pemerintah tersebut memaparkan tentang sistem pengendalian intern

sebagai berikut:

“Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.”

Dari pengertian-pengertian di atas, sistem pengendalian intern dapat

didefinisikan sebagai kebijakan yang terdiri dari prosedur kegiatan yang dilakukan

secara terus-menerus dan dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai

dalam pencapaian tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien,

keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap

peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpedoman pada

Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah.

2.1.4 Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sistem pengendalian intern bertujuan untuk memberikan keyakinan yang

memadai bahwa tujuan organisasi telah tercapai. Menurut Mulyadi (2010:163)

dalam buku Sistem Akuntansi, tujuan dari Sistem Pengendalian Internal

diantaranya adalah :

1. Menjaga kekayaan organisasi.

Kekayaan fisik suatu perusahaan dapat dicuri, disalahgunakan atau hancur

karena kecelakaan kecuali jika kekayaan tersebut dilindungi dengan

II-5

pengendalian yang memadai. Begitu juga dengan kekayaan perusahaan yang

tidak memiliki wujud fisik seperti piutang dagang akan rawan oleh kekurangan

jika dokumen penting dan catatan tidak dijaga.

2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi.

Manajemen memerlukan informasi keuangan yang diteliti dan andal untuk

menjalankan kegiatan usahanya. Banyak informasi akuntansi yang digunakan

oleh manajemen untuk dasar pengambilan keputusan penting. Pengendalian

internal dirancang untuk memberikan jaminan proses pengolahan data

akuntansi akan menghasilkan informasi keuangan yang teliti dan andal karena

data akuntansi mencerminkan perubahan kekayaan perusahaan.

3. Mendorong efesiensi.

Pengendalian internal ditujukan untuk mencegah duplikasi usaha yang tidak

perlu atau pemborosan dalam segala kegiatan bisnis perusahaan dan untuk

mencegah penggunaan sumber daya perusahaan yang tidak efesien.

4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Untuk mencapai tujuan perusahaan, manajemen metapkan kebijakan dan

prosedur. Pengendalian internal ini ditujukan untuk memberikan jaminan yang

memadai agar kebijakan manajemen dipatuhi oleh karyawan.

Tujuan sistem pengendalian intern juga dijelaskan oleh Mahmudi (2010:20)

yang menyatakan bahwa secara umum tujuan dibangunnya sistem pengendalian

internal adalah sebagai berikut:

1. Untuk melindungi aset (termasuk data) negara 2. Untuk memelihara catatan secara rinsi dan akurat 3. Untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan, dan andal 4. Untuk menjamin bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan standar

akuntansi yang berlaku (Standar Akuntansi Pemerintah/SAP) 5. Untuk efisiensi dan efektivitas operasi 6. Untuk menjamin ditaatinya kebijakan manajemen dan peraturan perundangan

yang berlaku.

COSO (1992) yang dikutip dalam Susanto (2013: 95) menyebutkan bahwa

tujuan sistem pengendalian intern adalah efisiensi dan efektivitas operasi, penyajian

laporan keuangan yang dapat dipercaya dan ketaatan terhadap undang-undang dan

aturan yang berlaku.

II-6

Sejalan dengan tujuan sistem pengendalian intern yang telah dipaparkan

sebelumnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi

tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan

pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan

ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dilihat bahwa tujuan sistem

pengendalian intern mencakup empat hal pokok, yaitu:

1. Tujuan operasi yang berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasi, bahwa

pengendalian intern dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi

dari semua operasi perusahaan sehingga dapat mengendalikan biaya yang

bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi.

2. Tujuan pelaporan, bahwa pengendalian intern dimaksudkan untuk

meningkatkan keandalan data akuntansi dalam bentuk laporan keuangan dan

laporan manajemen sehingga tidak menyesatkan pengguna laporan serta dapat

diuji kebenarannya.

3. Tujuan mengamankan aset perusahaan/organisasi, bahwa pengendalian intern

dimaksudkan untuk mengamankan harta suatu organisasi yang ada.

4. Tujuan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, bahwa

pengendalian intern dimaksudkan untuk meningkatkan ketaatan

perusahaan/organisasi terhadap hukum-hukum dan peraturan yang telah

ditetapkan pemerintah, pembuat aturan terkait, maupun kebijakan-kebijakan

entitas itu sendiri.

Keempat tujuan sistem pengendalian intern tersebut merupakan hasil

(output) dari suatu pengendalian intern yang baik, yang dapat dicapai dengan

memperhatikan unsur-unsur pengendalian intern yang merupakan proses untuk

menghasilkan output yang baik. Oleh karena itu, agar tujuan pengendalian intern

tercapai, maka organisasi harus mempertimbangkan unsur-unsur pengendalian

intern.

II-7

Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada tujuan sistem pengendalian

intern menurut COSO atau Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana Peraturan Pemerintah ini

yang digunakan sebagai acuan pada pemerintahan.

2.1.5 Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Agar terciptanya suatu sistem pengendalian intern yang baik guna mencapai

tujuan yang diingingkan, maka sistem pengendalian intern tersebut harus terdapat

unsur-unsur didalamnya yang merupakan ciri pokok dari suatu pengendalian intern.

Adapun komponen pengendalian intern menurut Rahayu dan Suhayati (2010: 224)

meliputi:

1. Lingkungan pengendalian (control environment) Lingkungan pengendalian berkenaan dengan tindakan-tindakan, kebijakan-kebijakan, dan prosedur-prosedur yang merefleksikan keseluruhan sikap manajemen, dewan komisaris, pemilik, dan pihak lainnya terhadap pentingnya pengendalian intern bagi entitas. Faktor-faktor yang membentuk lingkungan pengendalian antara lain: a. Integritas dan nilai etika; b. Komitmen terhadap kompetensi; c. Partisipasi dewan komisaris dan komite audit; d. Falsafah manajemen dan gaya operasinya; e. Struktur organisasi; f. Penetapan wewenang dan tanggung jawab; g. Kebijakan dan praktik di bidang sumber daya manusia.

2. Penentuan risiko manajemen (risk assessment management) Penentuan risiko untuk laporan keuangan mencakup identifikasi, analisis dan manajemen risiko yang berkaitan dengan penyiapan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

3. Aktivitas pengendalian (control activities) Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Aktivitas tersebut membantu untuk menanggulangi risiko Aktivitas pengendalian meliputi: pemisahan tugas, pengendalian pengolahan informasi, pengendalian fisik dan review kinerja.

4. Informasi dan komunikasi (information and communication) Untuk berfungsi secara efisien dan efektif, organisasi memerlukan informasi relevan yang disediakan bagi orang dan pada saat yang tepat. Selain itu informasi harus pula andal dalam akurasi dan kelengkapannya. Komunikasi membantu memastikan bahwa penyimpangan dilaporkan dan ditindaklanjuti.

II-8

5. Pemantauan (monitoring) Pemantauan adalah proses penilaian kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu untuk melihat apakah telah dilaksanakan dengan semestinya.

Menurut COSO (1992) yang dikutip dalam Susanto (2013: 96) menyatakan

bahwa pengendalian intern memiliki lima komponen yang berkaitan, yaitu sebagai

berikut:

1. Lingkungan pengendalian Lingkungan pengendalian adalah bentukan suasana organisasi serta memberi kesadaran tentang perlunya pengendalian bagi suatu organisasi. Beberapa faktor yang mempengaruhi lingkungan pengendalian antara lain integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, partisipasi dewan direksi dan tim auditor, filosofi dan gaya manajemen, struktur organisasi, pemberian wewenang dan tanggung jawab serta kebijakan mengenai sumber daya manusia dan penerapannya.

2. Menilai risiko Penilaian risiko merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen dalam mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang menghambat perusahaan dalam mencapai tujuannya. Risiko dapat berasal dari dalam atau luar perusahaan. Risiko dari dalam perusahaan berkaitan dengan aktivitas tertentu di dalam organisasi, sedangkan risiko dari luar perusahaan meliputi pesaing, kondisi ekonomi, kemajuan teknologi, peraturan pemerintah dan bencana alam.

3. Pengendalian aktivitas Pengendalian aktivitas adalah kebijakan dan prosedur yang dimiliki manajemen untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa manajemen telah dijalankan sebagaimana seharusnya. Pengendalian aktivitas ini harus memberi jaminan bahwa aktivitas yang dilakukan saat ini adalah untuk menghindari risiko yang dihadapi.

4. Informasi dan komunikasi Informasi diperlukan oleh semua tingkatan manajemen organisasi untuk mengambil keputusan, laporan keuangan dan mengetahui kepatuhan terhadap kebijakan yang telah ditentukan. Komunikasi harus dapat menyampaikan pesan dengan jelas dari top manajemen bahwa karyawan harus melakukan pengendalian intern dengan serius.

5. Monitoring (pengawasan) Monitoring merupakan proses penilaian terhadap kualitas kinerja sistem pengendalian intern. Pengawasan ini membantu manajemen dalam menentukan perbaikan sistem bagaimana yang diperlukan untuk menghadapi perubahan keadaan.

Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang dimuat dalam

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 mengacu pada unsur Sistem

II-9

Pengendalian Intern yang telah dipratikkan di lingkungan pemerintah di berbagai

negara yang merujuk pada konsep pengendalian internal yang dikemukakan oleh

Committe of Sponsoring Organization (COSO) dimana terdiri dari lima komponen

utama. Unsur yang tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008,

meliputi :

1. Lingkungan pengendalian Lingkungan pengendalian adalah kondisi dalam Instansi Pemerintah yang memengaruhi efektivitas pengendalian intern. Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbullkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya melalui: a. Penegakan integritas dan nilai etika; b. Komitmen terhadap kompetensi; c. Kepemimpinan yang kondusif; d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan

sumber daya manusia; g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

2. Penilaian risiko Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah. Penilaian risiko terdiri atas: a. Identifikasi risiko; b. Analisis risiko.

3. Kegiatan pengendalian Kegiatan Pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian terdiri atas: a. Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan; b. Pembinaan sumber daya manusia; c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi; d. Pengendalian fisik atas aset; e. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja; f. Pemisahan fungsi; g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting; h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian; i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya; j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya;

II-10

k. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting.

4. Informasi dan komunikasi Informasi adalah data yang diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah, dan arti Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik. Pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan instansi pemerintah harus: a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana

komunikasi; b. Mengelola, mengembangkan dan memperbarui sistem informasi

secara terus-menerus. 5. Pemantauan

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti. Pemantauan dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya. Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervise, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu dan pengujian efektivitas sistem pengendalian intern.

2.1.6 Keterbatasan Sistem Pengendalian Intern

Suatu sistem pengendalian dirancang dan dibangun dengan baik secara

terintegrasi agar dapat tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan

penyelenggaraan pemerintahan. Namun sebaik apapun pengendalian intern disusun

tetap memiliki batasan-batasan. Maka, bukan hal yang mustahil apabila dalam

perusahaan/organisasi yang memiliki pengendalian internal memadai masih terjadi

kesalahan atau penyelewengan, ataupun tidak tercapainya tujuan

perusahaan/organisasi, sebagaimana diungkapkan oleh COSO (1994:79) bahwa :

“Internal control, no matter how well designed and operated, can provide only reasonable assurance to management and the board of directors regarding achievement of an entity’s objectives. The likelihood of achievement is affected by limitations inherent in all internal control systems. These include the realities that human judgment in decision-making can be faulty, and that breakdowns can occur because of such

II-11

human failures as simple error or mistake. Additionally, controls can be circumvented by the collusion of two or more people, and management has the ability to override the internal control system. Another limiting factor is the need to consider controls’ relative costs and benefits.”

Tugiman (2002:8) mengemukakan keterbatasan Sistem Pengendalian Intern

adalah sebagai berikut :

1. Banyak pengendalian yang ditetapkan memiliki tujuan yang tidak jelas

2. Pengendalian lebih diartikan sebagai tujuan akhir yang harus dicapai dan

bukan sebagai alat atau sarana untuk mencapai tujuan organisasi

3. Pengendalian ditetapkan terlalu berlebihan (over controlling) tanpa melihat

sisi biaya dan manfaat

4. Penerapan yang tidak tepat dari pengendalian juga mengakibatkan

berkurangnya inisiatif dan kreativitas setiap orang

5. Pengendalian intern tidak mempertimbangkan aspek perilaku (behaviour)

padahal faktor manusia adalah kunci utama untuk berhasilnya suatu

pengendalian.

Menurut Gondodiyoto (2007:253) dalam bukunya Audit Sistem Informasi,

yang menjadi keterbatasan atau faktor yang menghambat sistem pengendalian

internal adalah :

1. Persekongkolan (kolusi)

Pengendalian internal mengusahakan agar persekongkolan dapat dihindari

sejauh mungkin, misalnya dengan mengharuskan giliran bertugas, larangan

dalam menjalankan tugas-tugas yang bertentangan oleh mereka yang

mempunyai hubungan kekeluargaan, keharusan mengambil cuti dan

seterusnya. Akan tetapi pengendalian internal tidak dapat menjamin

persekongkolan tidak terjadi.

2. Perubahan

Struktur pengendalian pada suatu organisasi harus selalu diperbaharui sesuai

dengan perkembangan kondisi dan teknologi.

II-12

3. Kelemahan manusia

Banyak kebobolan terjadi pada sistem pengendalian internal yang secara

teoritis sudah baik. Hal tersebut dapat terjadi karena lemahnya pelaksanaan

yang dilakukan oleh personil yang bersangkutan. Oleh karena itu personil

yang paham dan kompeten untuk menjalankannya merupakan salah satu

unsur terpenting dalam pengendalian internal.

4. Azas biaya-manfaat

Pengendalian juga harus mempertimbangkan biaya dan kegunaannya. Biaya

untuk mengendaliakan hal-hal tertentu mungkin melebihi kegunaanya, atau

manfaat tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan (cost-benefit

analysis). Mengenai pengendalian internal, seringkai dihadapi dilemma

antara menyusun sistem pengendalian yang komprehensif sedemikian rupa

dengan biaya yang relatif menjadi makin mahal, atau se-optimal mungkin

dengan risiko, biaya, dan waktu yang memadai.

Sedangkan, menurut Azhar Susanto (2008:103) dalam bukunya Sistem

Informasi Akuntansi menyatakan bahwa ada beberapa hambatan dari pengendalian

internal, sehingga pengendalian internal tidak dapat berfungsi, yaitu:

1. Kesalahan

Kesalahan muncul ketika karyawan melakukan pertimbangan yang salah atau

perhatiannya selama bekerja terpisah.

2. Kolusi

Kolusi terjadi ketika dua atau lebih karyawan berkonspirasi untuk melakukan

pencurian (korupsi) di tempat mereka bekerja.

3. Penyimpangan Manajemen

Penyimpangan manajemen muncul karena manajer suatu organisasi memiliki

lebih banyak otoritas dibandingkan karyawan biasa, proses pengendalian

efektif pada tingkat manajemen bawah dan tidak efektif pada tingkat atas.

II-13

4. Manfaat dan Biaya

Manfaat dan biaya, konsep jaminan yang meyakinkan atau masuk akal

mengandung arti bahwa biaya pengendalian internal tidak melebihi manfaat

yang dihasilkan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk

menyelenggarakan pengendalian intern perlu mempertimbangkan biaya dan

manfaat atas pengendalian yang hendak diterapkan. Selain itu, pengendalian intern

tergantung pada faktor sumber daya manusia sehingga rentan terhadap kesalahan

pertimbangan atau interpretasi, kesalahpahaman, kecerobohan, maupun

kecurangan.

2.2 Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi

pemerintahan yang ditetapkan. Astuti (2012: 15) menyatakan bahwa laporan

keuangan harus memenuhi karakteriktik kualitatif agar informasi dalam laporan

keuangan bermanfaat bagi penggunanya.

2.2.1. Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah

Laporan keuangan pemerintah daerah menjadi salah satu bentuk

pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahannya.

Harahap (2008: 201) mengartikan laporan keuangan sebagai output dan hasil akhir

dari proses akuntansi. Laporan keuangan ini akan menjadi informasi bagi para

pemakainya sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam proses pengambilan

keputusan. Sedangkan menurut Hery (2008: 17), laporan keuangan adalah produk

akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data dan transaksi-

transaksi bisnis. Laporan keuangan dapat digunakan sebagai alat untuk

mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak

yang berkepentingan. Untuk melengkapi pengertian mengenai laporan keuangan

Mahmudi (2007:110) menjelaskan bahwa Laporan keuangan adalah informasi yang

disajikan untuk membantu stakeholders dalam membuat keputusan sosial, politik

dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas.

II-14

Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 01 mengenai

Penyajian Laporan Keuangan paragraf 9 menjelaskan pula bahwa laporan keuangan

merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-

transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dari beberapa pengertian di

atas dapat dikatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan dari proses-

proses akuntansi yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas yang akan

digunakan sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan.

2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan

Mahmudi (2007:11) mengemukakan “Laporan keuangan adalah informasi

yang disajikan untuk membantu stakeholders dalam membuat keputusan sosial,

politik dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas”.

Dalam Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintah, menyatakan bahwa laporan keuangan disusun untuk

menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh

transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode

pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber

daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional

pemerintah, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu

entitas pelapran, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan

perundang-undangan. Tujuan laporan keuangan diterangkan lebih rinci dalam

Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 01 mengenai Penyajian

Laporan Keuangan paragraf 9 bahwa tujuan laporan keuangan dibagi atas dua yaitu

tujuan umum dan tujuan spesifik. Tujuan umum laporan keuangan adalah

menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo

anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas

pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi

keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan

keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk

pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan

atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

II-15

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai tujuan laporan keuangan dapat

disimpulkan bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk membantu pengguna

laporan keuangan dalam mengambil keputusan terkait sumber daya yang

dikelolanya.

2.2.3 Komponen Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan, komponen-komponen yang terdapat dalam laporan

keuangan berbasis akrual terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary

reports), laporan finansial, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang jika diuraikan

adalah sebagai berikut,

Laporan pelaksanaan anggaran, terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran;

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Laporan finansial, terdiri dari:

1. Neraca;

2. Laporan Operasional;

3. Laporan Arus Kas;

4. Laporan Perubahan Ekuitas;

Catatan atas Laporan Keuangan.

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap

entitas pelaporan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang

mempunyai fungsi perbendaharaan umum, dan Laporan Perubahan Saldo

Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Daerah dan entitas

pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasinya.

Berikut merupakan penjelasan dari masing-masing komponen laporan

keuangan pemerintah daerah menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010

tentang Standar Akuntansi Pemerintah:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan

pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah

II-16

pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan

realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara

langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatanLRA,

belanja, transfer, dan pembiayaan. Penjelasan dari masing-masing unsur

dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum

Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya

yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran

yang bersangkutan menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar

kembali oleh pemerintah.

b. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum

Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran

Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan

diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

c. Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas

pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana

perimbangan dan dana bagi hasil.

d. Pembiayaan (financing)

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang

tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar

kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran

bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam

penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit

atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara

lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran

pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok

pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan

modal oleh pemerintah.

II-17

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih

Laporan perubahan Saldo Anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan

atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan

dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai

aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Penjelasan dari masing-

masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh

pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana

manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat

diperoleh, baik ekonomi dan/atau social di masa depan diharapkan dapat

diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur

dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang

diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-

sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

b. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang

penyelesaiannya mengakibatkan aliran kelar sumber daya ekonomi

pemerintah.

c. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih

antara aset dan kewajiban pemerintah.

4. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang

menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah

pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu

periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan

Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar

biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

II-18

a. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah

nilai kekayaan bersih.

b. Beban

Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang

nilai kekayaan bersih.

c. Transfer

Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang

dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain,

termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

d. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang

terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi

biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar

kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas

operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo

awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah

pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam Laporan

Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas. Penjelasan dari

masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Penerimaan kas

Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara

Umum Negara/Daerah.

b. Pengeluaran kas

Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara

Umum Negara/Daerah.

II-19

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan

entitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari

angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan

SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan

Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup

informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas

pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk

diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-

ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan

secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan

mengungkapkan/menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai berikut:

a. Mengungkapkan informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan

Entitas Akuntansi;

b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi

makro;

c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun

pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam

pencapaian target;

d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan

kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas

transaksi transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;

e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan

pada lembar muka laporan keuangan;

f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar

Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka

laporan keuangan;

II-20

g. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang

wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

2.2.4 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif

yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga laporan keuangan dapat

memenuhi tujuannya. Menurut Widya (2011: 12), untuk dapat terwujudnya laporan

keuangan yang wajar, maka laporan keuangan perlu memiliki karakteristik:

1. Relevan

Memiliki manfaat umpan balik (feedback value), manfaat prediktif

(predictive value), disajikan tepat waktu dan lengkap (mencakup semua

informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan).

2. Andal

Meliputi penyajian jujur semua transaksi dan peristiwa lainnya yang

seharusnya disajikan, dapat diverifikasi/diuji (variability), dan netral (tidak

berpihak pada kebutuhan pihak tertentu).

3. Dapat dibandingkan

Laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan

laporan keuangan periode sebelumnya/laporan keuangan entitas pelaporan

lain pada umumnya.

4. Dapat dipahami

Laporan keuangan akan sangat berguna bila mudah dipahami. Untuk dapat

mudah dipahami laporan keuangan perlu menjelaskan transaksi keuangan

yang ada secara lugas dan simpel.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintah menjelaskan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah

ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi

sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan

prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat

memenuhi kualitas yang dikehendaki:

II-21

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di

dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu

mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi

masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di

masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan

dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan

ialah informasi yang memenuhi karakteristik:

a. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau

mengoreksi atau ekspektasi mereka di masa lalu.

b. Memiliki manfaat prediktif (predictive value)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang

akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c. Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan

berguna dalam pengambilan keputusan.

d. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap

mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat

mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan

kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir

informasi yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan

jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat

dicegah.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan

dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat

diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau

penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut

II-22

secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi

karakteristik sebagai berikut:

a. Penyajian jujur

Informasi yang menggambarkan transaksi yang jujur dan wajar.

b. Dapat diverifikasi

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji.

c. Netralitas

Informasi yang diarahkan pada umum dan tidak berpihak pada

kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika

dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau

laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan

dapat dilakukan secara intern dan eksternal. Perbandingan secara intern

dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang

sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan

bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang

sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi

yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sedang diterapkan,

perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh

pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan

dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan

memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi

entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari

informasi yang dimaksud.

Dari uraian-uraian di atas, dapat dikatakan bahwa karakteristik kualitatif

laporan keuangan terdiri dari relevan, andal, dapat dipahami dan dapat

dibandingkan.

II-23

2.3 Hubungan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas

Laporan Keuangan

Masyarakat daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memerlukan

laporan pertanggungjawaban keuangan dalam rangka memantau pelaksanaan tugas

dan penggunaan uang rakyat yang telah diamanatkan kepada pemerintah daerah

(Armstrong, 2004:2). Dengan demikian, kepala daerah wajib memberikan laporan

keuangan pemerintah sebagai bentuk akuntabilitas publik. Laporan keuangan

pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna

dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi

maupun sosial (Tanjung, 2013: 12). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71

Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, laporan keuangan harus

memenuhi karakteristik-karakteristik: relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat

dipahami.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 bahwa tujuan

dirancangnya sistem pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan yang

memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan

penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan,

pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Senada dengan yang dikemukakan oleh Mulyadi (2010:163) dalam buku Sistem

Akuntansi, tujuan dari Sistem Pengendalian Internal diantaranya adalah :

1. Menjaga kekayaan organisasi.

Kekayaan fisik suatu perusahaan dapat dicuri, disalahgunakan atau hancur

karena kecelakaan kecuali jika kekayaan tersebut dilindungi dengan

pengendalian yang memadai. Begitu juga dengan kekayaan perusahaan yang

tidak memiliki wujud fisik seperti piutang dagang akan rawan oleh kekurangan

jika dokumen penting dan catatan tidak dijaga.

2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi.

Manajemen memerlukan informasi keuangan yang diteliti dan andal untuk

menjalankan kegiatan usahanya. Banyak informasi akuntansi yang digunakan

oleh manajemen untuk dasar pengambilan keputusan penting. Pengendalian

internal dirancang untuk memberikan jaminan proses pengolahan data

II-24

akuntansi akan menghasilkan informasi keuangan yang teliti dan andal karena

data akuntansi mencerminkan perubahan kekayaan perusahaan.

3. Mendorong efesiensi.

Pengendalian internal ditujukan untuk mencegah duplikasi usaha yang tidak

perlu atau pemborosan dalam segala kegiatan bisnis perusahaan dan untuk

mencegah penggunaan sumber daya perusahaan yang tidak efesien.

4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Untuk mencapai tujuan perusahaan, manajemen metapkan kebijakan dan

prosedur. Pengendalian internal ini ditujukan untuk memberikan jaminan yang

memadai agar kebijakan manajemen dipatuhi oleh karyawan.

Tujuan sistem pengendalian intern juga dijelaskan oleh Mahmudi (2010:20)

yang menyatakan bahwa secara umum tujuan dibangunnya sistem pengendalian

internal adalah sebagai berikut:

1. Untuk melindungi aset (termasuk data) negara 2. Untuk memelihara catatan secara rinsi dan akurat 3. Untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan, dan andal 4. Untuk menjamin bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan standar

akuntansi yang berlaku (Standar Akuntansi Pemerintah/SAP) 5. Untuk efisiensi dan efektivitas operasi 6. Untuk menjamin ditaatinya kebijakan manajemen dan peraturan perundangan

yang berlaku.

COSO (1992) yang dikutip dalam Susanto (2013: 95) menyebutkan pula

bahwa tujuan sistem pengendalian intern adalah efisiensi dan efektivitas operasi,

penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya dan ketaatan terhadap undang-

undang dan aturan yang berlaku.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dilihat bahwa tujuan sistem

pengendalian intern mencakup empat hal pokok, yaitu:

1. Tujuan operasi yang berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasi, bahwa

pengendalian intern dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi

dari semua operasi perusahaan sehingga dapat mengendalikan biaya yang

bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi.

2. Tujuan pelaporan, bahwa pengendalian intern dimaksudkan untuk

meningkatkan keandalan data akuntansi dalam bentuk laporan keuangan dan

II-25

laporan manajemen sehingga tidak menyesatkan pengguna laporan serta dapat

diuji kebenarannya.

3. Tujuan mengamankan aset perusahaan/organisasi, bahwa pengendalian intern

dimaksudkan untuk mengamankan harta suatu organisasi yang ada.

4. Tujuan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, bahwa

pengendalian intern dimaksudkan untuk meningkatkan ketaatan

perusahaan/organisasi terhadap hukum-hukum dan peraturan yang telah

ditetapkan pemerintah, pembuat aturan terkait, maupun kebijakan-kebijakan

entitas itu sendiri.

Berdasarkan keempat tujuan sistem pengendalian intern tersebut, keandalan

merupakan salah satu tujuan diadakannya sistem pengendalian intern guna

mencapai tujuan perusahaan. Keandalan laporan keuangan merupakan salah satu

karakteristik kualitatif agar laporan keuangan berkualitas. Karakteristik laporan

keuangan lainnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintah adalah relevan, dapat dibandingkan dan dapat

dipahami. Laporan keuangan yang berkualitas dapat membantu para pemakai

laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.

2.4 Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, maka akan dicantumkan

beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang mengambil topik

yang sama, yaitu:

Tabel II.1

Penelitian Terdahulu

No.

Nama

Peneliti

dan Tahun

Judul

Tujuan dan

Hasil

Penelitian

Perbedaan

1 Faishol (2016)

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sistem pengendalian

Perbedaan dengan penelitian terdahulu terletak pada studi kasus untuk penelitian ini dilakukan di Kota Bandung.

II-26

Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan)

intern terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan. Hasil penelitian menunjukkan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pemerintah Kota Bandung, Mengetahui Bagaimana Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Bandung, dan Mengetahui Bagaimana Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Bandung. Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan kuesioner. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini lebih banyak yaitu seluruh dinas.

2 Tuti Herawati (2014)

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh indikator sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan Hasil penelitian menunjukkan sistem

Perbedaan dengan penelitian terdahulu terletak pada lokasi penelitian, dimana pada penelitian ini dilakukan pada Kota Bandung. Selain itu, penelitian ini tidak meneliti per masing-masing indikator sistem pengendalian intern Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pemerintah Kota

II-27

pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Bandung, Mengetahui Bagaimana Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Bandung, dan Mengetahui Bagaimana Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Bandung. Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan kuesioner.

3 Wila (2016)

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Kas terhadap Keandalan Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan serta Aset Daerah (Pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sistem pengendalian intern penerimaan kas berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan di dinas pendapatan pengelolaan keuangan serta aset daerah. Hasil penelitian menunjukkan Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Kas

Perbedaan dengan penelitian terdahulu terletak pada lokasi penelitian, dimana pada penelitian ini dilakukan pada Kota Bandung. Selain itu, penelitian ini variabel Y adalah kualitas laporan keuangan Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pemerintah Kota Bandung, Mengetahui Bagaimana Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Bandung, dan Mengetahui Bagaimana Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota

II-28

berpengaruh secara signifikan terhadap Keandalan Laporan Keuangan

Bandung. Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini lebih besar yaitu seluruh dinas.

4 Rahmawati, Rini (2015)

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bandung

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan secara signifikan pada α = 5%.

Perbedaan dengan penelitian terdahulu terletak pada lokasi penelitian, dimana pada penelitian ini dilakukan pada Kota Bandung. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pemerintah Kota Bandung, Mengetahui Bagaimana Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Bandung, dan Mengetahui Bagaimana Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Bandung. Indikator yang digunakan dalam mengukur Sistem Pengendalian Intern adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

5 Lugiyan (2015)

Peranan Sistem Pengendalian Intern terhadap kualitas laporan keuangan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kememadaian

Perbedaan dengan penelitian terdahulu terletak pada lokasi penelitian, dimana pada

II-29

pemerintah daerah (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2015)

sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah Kota Tasikmalaya). Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Kota Tasikmalaya berdasarkan hasil jawaban responden memadai yaitu senilai 72.86%

penelitian ini dilakukan pada Kota Bandung. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pemerintah Kota Bandung, Mengetahui Bagaimana Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Bandung, dan Mengetahui Bagaimana Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Bandung. Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan kuesioner.

6 Jonny M Situmorang (2016)

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Suatu Studi Pada DISPENDA dan INSPEKTORAT Pemerintah Kota Cimahi)

Penelitian ini bertujuan adalah mengetahui dan membuktikan pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan

Perbedaan dengan penelitian terdahulu terletak pada lokasi penelitian, dimana pada penelitian ini dilakukan pada Kota Bandung. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pemerintah Kota Bandung, Mengetahui Bagaimana Kualitas

II-30

pemerintah daerah pada pemerintah Kota Cimahi. Hasil penelitian menunjukkan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan arah hubungan yang positif. Baiknya sistem pengendalian intern mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Cimahi. Besarnya pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan berada pada kriteria sangat tinggi.

Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Bandung, dan Mengetahui Bagaimana Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Bandung. Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini lebih besar yaitu seluruh dinas.

II-31

2.5 Perumusan Model Penelitian

2.5.1 Kerangka Berfikir dan Paradigma Penelitian

Seiring dengan berkembangnya penyelenggaraan pemerintahan di

Indonesia, berbagai upaya dalam rangka pemberdayaaan daerah guna menunjang

pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang

dimiliki telah dilakukan, salah satunya adalah dengan diberlakukannya otonomi

daerah. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus penting yang dilakukan

oleh pemerintah dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Dengan terbitnya

kebijakan otonomi daerah pada tahun 2001, presiden melimpahkan tanggungjawab

pengelolaan keuangan daerah kepada walikota/bupati seperti halnya yang tercermin

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah. Dengan adanya kebijakan otonomi daerah, pemerintah daerah yang terbagi

menjadi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memiliki kewenangan yang

sangat luas dalam mengatur urusan daerahnya masing-masing termasuk dalam

mengatur urusan keuangan daerahnya.

Dalam hal memantau keuangan yang dipercayakan kepada pemerintah

daerah, maka masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memerlukan

laporan pertanggungjawaban keuangan akan penggunaan keuangan yang ada.

Dengan demikian, kepala daerah wajib memberikan laporan keuangan pemerintah

daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai bentuk akuntabilitas

publik.

Laporan keuangan pemerintah daerah memuat informasi yang akan

digunakan oleh berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam proses

pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang disampaikan pemerintah daerah

harus menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai

dan membuat keputusan. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintah menegaskan bahwa laporan keuangan harus

memenuhi karakteristik: relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara harus dinilai untuk

menjamin keandalan laporan keuangan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang mengatakan bahwa Badan

II-32

Pemeriksa Keuangan bertugas memeriksa keuangan negara. Pemeriksaan atas

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah akan mendapatkan suatu penilaian yang

dikenal dengan opini.

Pemberian opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menurut Standar Pemeriksaan Keuangan

Negara (SPKN) mempertimbangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Daerah untuk menentukan prosedur pemeriksaan dengan tujuan untuk menyatakan

pendapat atas laporan keuangan. Untuk itu Sistem Pengendalian Intern sangat

diperlukan dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Hal ini sejalan

dengan pendapat yang dikemukakan Mahmudi (2007:27) bahwa untuk

menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan proses dan tahap-

tahap yang harus dilalui yang diatur dalam sistem akuntansi pemerintah daerah.

Sistem akuntansi di dalamnya mengatur tentang sistem pengendalian intern (SPI),

kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh bagus tidaknya sistem

pengendalian intern yang dimiliki pemerintah daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah menjelaskan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya tujuan

penyelenggaraan pemerintahan negara melalui efektivitas dan efisiensi, keandalan

pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan

perundangundangan. Dengan adanya pengendalian intern yang baik, maka tujuan

organisasi akan tercapai. Agar pengendalian intern berjalan dengan baik, maka

kelima komponen pengendalian intern harus dilaksanakan secara terus-menerus

dan maksimal dalam kegiatan organisasi, antara lain:

1. Lingkungan pengendalian

2. Penilaian risiko

3. Kegiatan pengendalian

4. Informasi dan komunikasi

5. Pemantauan

Susanto (2013:95) menyatakan bahwa pengendalian intern dirancang untuk

memberikan keyakinan bahwa tujuan organisasi akan dapat dicapai, salah satunya

II-33

melalui penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya. Selain itu, sistem

pengendalian intern yang baik mampu melindungi organisasi dari kelemahan

manusia dan mengurangi kemungkinan kesalahan atau ketidakberesan yang akan

terjadi (Hartadi, 1999: 2). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa untuk mencapai

tujuan organisasi, dalam hal ini yaitu menghasilkan laporan keuangan yang

berkualitas, sangat dibutuhkan kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur tertentu

yang dapat membantu para pengelola keuangan dalam mengelola sumber daya yang

ada. Pengendalian intern membantu meminimalisir kemungkinan kesalahan yang

dapat terjadi, sehingga informasi dalam laporan keuangan tidak menyesatkan para

pemakai laporan keuangan karena terbebas dari kesalahan yang mungkin

mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut maka dapat ditarik suatu

kesimpulan dalam sebuah bagan sebagai berikut:

Gambar II.1

Kerangka Pemikiran

Paradigma penelitian merupakan pola pikir yang menunjukan hubungan

antar variabel yang akan diteliti. Sebagai variabel independen adalah sistem

pengendalian intern pemerintah. Variabel independen ini akan diprediksi

pengaruhnya terhadap variabel dependen, dimana variabel dalam penelitian ini

PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah

SISTEM PENGENDALIAN

INTERN PEMERINTAH

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintah

KUALITAS LAPORAN

KEUANGAN

II-34

adalah kualitas laporan keuangan. Berdasakan hal ini maka model penelitian dapat

dibuat dalam paradigma seperti dibawah ini :

Gambar II.2

Paradigma Penelitian

2.6 Pengajuan Hipotesis

Menurut Sugiyono (2010:93) mengungkapkan bahwa pengertian hipotesis

adalah sebagai berikut:

“hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan”.

Hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat

sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang

terkumpul dan harus diuji. Berdasarkan penjelasan sebelumnya dalam rumusan

masalah, kerangka pemikiran serta adanya hubungan antara sistem pengendalian

intern terhadap kualitas laporan keuangan, maka penelitian menggunakan analisis

regresi sederhana.

Rumusan hipotesis penelitian sebagai berikut: terdapat pengaruh positif

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

SISTEM PENGENDALIAN

INTERN PEMERINTAH

(X)

KUALITAS LAPORAN

KEUANGAN (Y)