9 BAB II TELAAH PUSTAKA 2.1. Akreditasi Sekolah 2.1.1. Pengertian Akreditasi Sekolah Upaya peningkatan mutu pendidikan nasional secara bertahap kearah yang diharapkan sesuai Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu dilakukan pengembangan dan sekaligus membangun sistem pengendalian mutu pendidikan melalui empat program yang terintegrasi, yaitu standarisasi, evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Standarisasi pendidikan haruslah dimaknai sebagai upaya penyamaan arah pendidikan secara nasional yang memiliki keleluasaan dan sekaligus keluwesan dalam implementasinya. Standar pendidikan harus dijadikan acuan oleh pengelola pendidikan, yang menjadi pendorong tumbuhnya inisiatif dan kreativitas dalam mencapai standar nasional yang ditetapkan. Menurut Asmani (2011:184), akreditasi adalah proses penilaian dengan indikator tertentu berbasis fakta. Asesor melakukan pengamatan dan penilaian sesuai realitas, tanpa ada manipulasi. Akreditasi sekolah, baik terhadap kelayakan maupun kinerja dilakukan sebagai bentuk
24
Embed
BAB II TELAAH PUSTAKA 2.1. Akreditasi Sekolah 2.1.1 ...repository.uksw.edu/bitstream/123456789/13314/1/T2_942016703_BAB II... · TELAAH PUSTAKA . 2.1. Akreditasi Sekolah 2.1.1. Pengertian
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
9
BAB II
TELAAH PUSTAKA
2.1. Akreditasi Sekolah
2.1.1. Pengertian Akreditasi Sekolah
Upaya peningkatan mutu pendidikan nasional
secara bertahap kearah yang diharapkan sesuai
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional, perlu dilakukan
pengembangan dan sekaligus membangun sistem
pengendalian mutu pendidikan melalui empat
program yang terintegrasi, yaitu standarisasi,
evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Standarisasi
pendidikan haruslah dimaknai sebagai upaya
penyamaan arah pendidikan secara nasional yang
memiliki keleluasaan dan sekaligus keluwesan dalam
implementasinya. Standar pendidikan harus
dijadikan acuan oleh pengelola pendidikan, yang
menjadi pendorong tumbuhnya inisiatif dan
kreativitas dalam mencapai standar nasional yang
ditetapkan.
Menurut Asmani (2011:184), akreditasi adalah
proses penilaian dengan indikator tertentu berbasis
fakta. Asesor melakukan pengamatan dan penilaian
sesuai realitas, tanpa ada manipulasi.
Akreditasi sekolah, baik terhadap kelayakan
maupun kinerja dilakukan sebagai bentuk
10
akuntabilitas publik yang dilakukan oleh suatu
lembaga yang mandiri dan profesional. Sebagai
implikasinya, hanya sekolah yang telah terakreditasi
yang berhak mengeluarkan ijasah atau sertifikasi
kelulusan). Dari pendapat-pendapat tersebut diatas
dapat disimpulkan bahwa akreditasi merupakan alat
regulasi diri (self regulation) agar sekolah mengenal
kekuatan dan kelemahan serta melakukan upaya
terus menerus untuk meningkatkan kekuatan dan
memperbaiki kelemahanya. Dengan demikian dapat
dikatakan bahwa proses akreditasi adalah penilaian
dan pengembangan mutu suatu sekolah secara
kelanjutan. Akreditasi dalam makna hasil
menyatakan bahwa suatu sekolah telah memenuhi
standar kelayakan pendidikan yang telah ditentukan.
Hal tersebut dipertegas oleh Undang- Undang
Nomor 20 Tahun 2003 BAB XVI Pasal 60 tentang
akreditasi yang berbunyi :
1. Akreditasi dilakukan untuk menentukan
kelayakan program dan satuan pendidikan
pada jalur pendidikan formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
2. Akreditasi terhadap program dan satuan
pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri
yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas
publik. 3. Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang
bersifat terbuka.
4. Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana
dimaksud dalam ayat 1, 2 dan 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerntah.
Akreditasi sekolah juga didasarkan pada
keputusan Menteri Pendidikan Nomor 087/U/2002
11
tanggal 4 Juni 2002 tentang Akreditasi Sekolah dan
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
039/0/2003 tanggal 8 April 2003 tentang Badan
Akreditasi Sekolah Nasional (BASN). BASN
merupakan satu-satunya badan akreditasi yang
ditunjuk dan diberi kewenangan oleh pemerintah
untuk mengakreditasi sekolah.
2.1.2. Tujuan Akreditasi Sekolah
Akreditasi Sekolah dilaksanakan dalam rangka:
1. Memberi informasi kepada pihak terkait bahwa
sebuah sekolah atau sebuah program dalam suatu
sekolah telah atau belum memenuhi suatu
standar kelayakan dan kinerja yang telah
ditentukan.
2. Membantu sekolah melakukan evaluasi diri dan
menentukan kebijakan sendiri dalam upaya
peningkatan mutu.
3. Membimbing calon peserta didik , orang tua dan
masyarakat untuk mengindentifikasi sekolah
bermutu yamg dapat memenuhi kebutuhan
individual terhadap pendidikan termasuk
mengindentifikasi sekolah yang memiliki prestasi
dalam suatu bidang tertentu yang mendapat
pengakuan dari masyarakat.
4. Membantu sekolah dalam menentukan dan
mempermudah kepindahan peserta didik dari
satu sekolah ke sekolah yang lain , pertukaran
guru dan kerjasama yang saling menguntungkan.
12
5. Membantu mengindentifikasi sekolah dan
program dalam rangka pemberian bantuan
pemerintah atau donatur dalam bentuk investasi
atau bentuk bantuan lain.
Untuk sekolah sebagai institusi, hasil
akreditasi memiliki makna yang penting, karena dapat
digunakan sebagai:
1. Acuan dalam upaya peningkatan mutu
sekolah dan rencana pengembangan
sekolah.
2. Umpan balik pemberdayaan dan
pengembangan kinerja warga sekolah dalam
rangka menerapkan visi, misi, tujuan,
sasaran, strategi, dan program sekolah.
3. Pendorong motivasi untuk sekolah agar
terus meningkatkan mutu sekolahnya
secara bertahap, terencana dan kompetitif di
tingkat Kabupaten/Kota, Propinsi, Nasional,
bahkan Regional dan Internasional.
4. Bahan informasi bagi sekolah dan
masyarakat untuk meningkatkan dukungan
dari pemerintah, masyarakat, maupun
sektor swasta dalam hal profesionalisme,
moral, tatanan dan pendanaan.
2.1.3. Fungsi Akreditasi Sekolah
Dengan menggunakan instrumen yang
komprehensif dan dikembangkan berdasarkan
standar mutu yang ditetapkan, hasil akreditasi
13
diharapkan dapat memetakan secara utuh profil
sekolah. Hasil akreditasi sekolah berfungsi untuk:
1. Pengetahuan, yakni sebagai informasi bagi
semua pihak tentang kelayakan dan kinerja
sekolah dilihat dari berbagai unsur yang terkait,
mengacu pada standar yang ditetapkan beserta
indikator-indikatornya.
2. Akuntabilitas, yakni sebagai bentuk
pertanggungjawaban sekolah kepada publik,
apakah layanan yang dilaksanakan dan
diberikan oleh sekolah telah memenuhi harapan
atau keinginan masyarakat.
3. Pembinaan dan pengembangan, yakni sebagai
dasar bagi sekolah, pemerintah dan masyarakat
dalam upaya peningkatan atau pengembangan
mutu sekolah.
2.1.4. Prinsip-Prinsip Akreditasi Sekolah
Prinsip-prinsip yang dijadikan pijakan dalam
melaksanakan akreditasi sekolah adalah obyektif,
efektif, komprehensif, memandirikan, dan keharusan
yang didalamnya mengandung penerapan prinsip
keadilan.
1. Obyektif
Akreditasi sekolah pada hakikatnya
merupakan kegiatan penilaian tentang kelayakan dan
kinerja penyelenggaraan pendidikan yang
ditunjukkan oleh suatu sekolah. Berbagai aspek
terkait dengan kinerja atau kelayakan diperiksa untuk
14
memperoleh gambaran kondisi yang sebenarnya
untuk dibandingkan dengan kondisi yang diharapkan
sehingga digunakan indikator-indikator yang
dikaitkan dengan kriteria-kriteria yang diinginkan
sebagai dasar penilaian.
2. Efektif
Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan
akreditasi harus mampu memberikan informasi yang
dapat digunakan sebagai dasar pengambilan
keputusan yang tepat oleh pihak-pihak yang terkait,
seperti kepala sekolah dalam rangka melakukan
perencanaan atau peningkatan mutu, dan pihak
pemerintah maupun masyarakat dalam kelayakan
dan kinerja sekolah.
3. Komprehensif
Pelaksanaan akreditasi sekolah bukan hanya
berfokus pada penilaian aspek-aspek tertentu saja,
tetapi meliputi berbagai aspek yang bersifat
menyeluruh. Dengan demikian hasil yang diperoleh
dapat menggambarkan secara utuh kondisi kelayakan
dan kinerja sekolah tersebut. Kelayakan dan kinerja
ini terutama ditinjau dari misi utamanya yaitu
membangun generasi yang memiliki pengetahuan dan
kemampuan untuk menjadi dirinya sendiri, serta
dapat menjalani hidup bersama orang lain.
4. Memandirikan
Kewenangan melakukan akreditasi sekolah ada
pada lembaga eksternal di luar sekolah yang secara
15
teknis bersifat mandiri. Namun demikian, proses
akreditasi mencakup kegiatan evaluasi diri oleh
sekolah dengan menggunakan instrumen yang
disediakan oleh lembaga eksternal tersebut. Hasil
evaluasi diri dapat digunakan untuk menentukan
tingkat kelayakan sekolah dibandingkan standar
kelayakan nasional yang dijadikan pagu. Dengan
mnengetahui kelayakan sekolah, selanjutnya sekolah
yang belum mencapai tingkat minimal dari standar
mutu, melakukan pembinaan secara terus menerus
sehingga mencapai standar itu. Dengan demikian
proses akreditasi akan berdampak pada sekolah yang
bersangkutan untuk dapat mengetahui kekuatan dan
kelemahanya, dan berupaya memperbaiki dan
meningkatkan mutu kelayakan dan kinerjanya secara
mandiri.
5. Keharusan
Akreditasi dilakukan untuk setiap sekolah,
baik sekolah swasta maupun negeri. Sekolah yang
akan diakreditasi mengajukan permohonan terlebih
dahulu kepada Badan Akreditasi Sekolah. Sekolah
yang belum siap dapat mengajukan permohonan
untuk menunda pelaksanaan akreditasi sampai
batas waktu tertentu. Meskipun pada akhirnya
setiap sekolah akan terakreditasi, namun sebelum
dilakukan akreditasi tersebut sekolah melakukan
persiapan dan mengajukan permohonan kepada
16
Badan Akreditasi Sekolah untuk dilakukan
akreditasi.
6. Komponen-Komponen yang Dinilai dalam
Akreditasi Sekolah
Mengingat yang diakreditasi adalah sekolah
yang merupakan sistem dari berbagai komponen dan
saling terkait dalam pencapaian komponen sekolah,
maka sesuai Keputusan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 087/V/2002 tanggal 14 Juni 2004
tentang Akreditasi Sekolah, Komponen sekolah yang
menjadi bahan penilaian adalah yang dikembangkan
dari kualitas sekolah yaitu kurikulum dan proses
belajar mengajar, manajemen sekolah,
organisasi/kelembagaan sekolah, sarana dan
prasarana, ketenagaan, pembiayaan, peserta didik,
peran serta masyarakat dan lingkungan/ kultur
sekolah. Setiap komponen terdiri atas berbagai aspek
dan indikator. Kurikulum dan proses belajar
mengajar terdiri 40 indikator utama dan 15 indikator
tambahan. Semua indikator tersebut merupakan
butir dari instrumen evaluasi diri yang harus
dijawab sekolah untuk menunjukkan bahwa sekolah
siap diakreditasi.
2.1.5. Pelaksanaan Akreditasi Sekolah
Siapa pelaksana akreditasi sekolah? Hal ini
perlu dipertanyakan, mengingat hasil akreditasi harus
menggambarkan keadaan sekolah yang benar-benar
menunjukkan kinerja yang pantas untuk
17
melaksanakan layanan pendidikan bagi masyarakat.
Jika BAS merupakan badan independen, maka
pelaksananya juga harus orang independen. Dalam
arti tidak mempunyai kepentingan dengan sekolah,
guna menghindarkan faktor subyektifitas dalam
penentuan hasilnya.
Disamping Tim BAS baik tingkat Propinsi
maupun Kabupaten/Kota, pelaksana lain yang
memiliki peranan penting dalam penentuan sekolah
yang berhak mendapatkan sertifikasi akreditasi
adalah Tim Assesor.
Tugas tim, melakukan visitasi guna melakukan
pengamatan secara langsung, klarifikasi, verifikasi
dan validasi atau cek ulang terhadap data dan
informasi kuantitatif maupun kualitatif dengan
membandingkan data dan informasi dalam evaluasi
diri dengan kondisi nyata sekolah melalui pengamatan
lapangan, observasi kelas dan wawancara.
Hasil visitasi tim assesor diajukan kepada BAS.
Selanjutnya penetapan hasil akreditasi bergantung
pada rapat pleno yang harus dihadiri sekurangnya 50
persen plus satu anggota BAS. Sekolah yang dianggap
layak, berhak mendapatkan sertifikat yang
dinyatakan dalam peringkat akreditasi sekolah yang
terdiri tiga klasifikasi, A = Amat Baik, B = Baik dan C
= Cukup.
Sekolah yang hasil akreditasinya kurang dari C,
dinyatakan tidak terakreditasi. Ketentuan hasil
akreditasi ini hanya berlaku selama empat tahun.
18
Setelah itu, sekolah bersangkutan harus mengajukan
permohonan untuk diakreditasi kembali paling akhir
enam bulan sebelum masa berlakunya akreditasi
berakhir. Sedangkan sekolah yang tidak terakreditasi,
tidak memiliki kewenangan sebagai sekolah
penyelenggara ujian akhir dan tidak berhak
menerbitkan ijasah/sertfikat.
2.1.6. Manfaat Akreditasi Sekolah
Sebuah sekolah yang dikatakan telah
terakreditasi berarti telah memperoleh pengakuan
dalam dunia pendidikan. Pengakuan tersebut
memiliki manfaat yaitu:
1. Manfaat bagi siswa
Akreditasi dapat menumbuhkan rasa percaya diri
kepada siswa bahwa ia memperoleh pendidikan
yang baik. Harapannya, sertifikat dari sekolahnya
yang terakreditasi merupakan bukti bahwa ia
menerima pendidikan yang berkualitas.
2. Manfaat bagi guru
Akreditasi merupakan suatu dorongan bagi guru,
karena secara moral merupakan hal yang baik,
guru senang bekerja disekolah yang diakui sebagai
sekolah yang baik. Karena guru bekerja keras
untuk memperoleh dan mempertahankan
akreditasi, maka mereka memiliki suatu rasa
untuk memenuhinya.
19
3. Manfaat bagi orang tua
Selain para siswa, orang tua juga akan
mendapatkan rasa percaya diri terhadap sekolah.
Mereka mengetahui bahwa anak-anaknya
menerima pendidikan yang berkualitas dari
sekolah yang baik.
4. Manfaat bagi kepala sekolah
Akreditasi sangat bermanfaat bagi kepala sekolah
sebagai acuan untuk menerapkan kepemimpinan
yang esensial dalam komunitas sekolah dengan
membangun dan memelihara visi, misi, arah,
fokus, dan melalui proses pembuatan keputusan
bagi siswa, orang tua, dan staf untuk
mengembangkan potensi sekolah dalam rangka
meningkatkan kualitas sekolah.
5. Manfaat bagi sekolah
Sekolah yang terakreditasi, akan mendapatkan
pengakuan sebagai sekolah yang baik, akreditasi
juga memberikan manfaat bagi sekolah untuk
meningkatkan dukungan dari masyarakat,
pemerintah, maupun sektor swasta dalam hal
profesionalisme, moral, tenaga, pendanaan, dan
lain-lain.
Salah satu upaya meningkatkan kualitas
pendidikan terus menerus dilakukan pada setiap
sekolah diantaranya adalah akreditasi. Akreditasi
dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan
secara nasional sesuai agenda yang sedang
dilaksanakan oleh pemerintah. Upaya ini diarahkan
20
agar setiap sekolah selalu berupaya untuk
memberikan jaminan kualitas kepada pihak-pihak
yang berkepentingan dan masyarakat yakni suatu
jaminan bahwa penyelenggaraan pendidikan di
sekolah-sekolah sesuai dengan standar mutu
pendidikan. Apabila setiap sekolah selalu berupaya
untuk memberikan jaminan kualitas akreditasi yang
meliputi kurikulum dan proses belajar mengajar,
manajemen sekolah, organisasi/kelembagaan
sekolah, sarana dan prasarana, ketenagaan,
pembiayaan, peserta didik, peran serta masyarakat
dan lingkungan/kultur sekolah dan upaya ini
dilakukan secara terus menerus, maka diharapkan
mutu pendidikan akan meningkat sehingga hasil
penilaian akreditasi oleh BAN-SM pada sekolah
diprediksi dapat berdampak pada profesionalisme
guru dan kinerja guru.
2.2. Kinerja Guru
2.2.1. Pengertian Kinerja Guru
Kinerja merupakan kegiatan yang dijalankan
oleh tiap-tiap individu dalam kaitannya untuk
mencapai tujuan yang sudah direncanakan.
Berkaitan dengan hal tersebut terdapat beberapa
definisi mengenai kinerja. Smith dalam (Mulyasa,
2010:136) menyatakan bahwa kinerja adalah
“…..output drive from processes, human or otherwise”.
juga performansi atau kinerja. Kinerja dapat berupa
proses dan hasil kerja secara individual maupun
organisasi. Hal ini berguna bagi pengukuran
efektifitas pencapaian tujuan dan pelaksanaan
rencana.
Dalam konsep penilaian kinerja guru, Handoko
(2012) menjelaskan bahwa, “penilaian prestai kerja
(performance appraisal) adalah proses melalui mana
organisasi-organisasi mengevaluasi atau menilai
prestasi kerja karyawan”. Penilaian kinerja pada
dasarnya merupakan faktor kunci guna
mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan
efisien, karena adanya kebijakan atau program yang
lebih baik atas sumber daya manusia yang ada dalam
organisasi.
Dessler (2010:513) mengkaitkan kinerja
dengan prestasi kerja. pengertian kinerja hampir
sama dengan prestasi kerja ialah perbandingan antara
hasil kerja aktual dengan standar kerja yang
ditetapkan. Dalam hal ini kinerja lebih memfokuskan
pada hasil kerja
Kinerja dapat dikatakan sebagai perilaku
kerja seseorang guna mencapai tujuan. Hasil yang
dicapai menunjukkan efektifitas perilaku kerja yang
bersangkutan. Perilaku kerja yang pada gilirannya
22
mempengaruhi hasilkerja yang dipengaruhi dua faktor
yakni: (1) faktor dalam diri individu, seperti
ketrampilan dan upaya yang dimiliki, dan (2) faktor
diluar diri individu, seperti keadaan ekonomi,
kebijakan pemerintah, terlambatnya bahan mentah
dan sebagainya.
Mulyasa (2010:157) menjelaskan tentang
manfaat penilaian tenaga pendidikan:
“Penilaian tenaga pendidikan biasanya difokuskan pada prestasi individu, dan peran sertanya dalam kegiatan sekolah. Penilaian ini tidak hanya penting bagi sekolah, tetapi juga penting bagi tenaga kependidikan yang bersangkutan. Bagi para tenaga kependidikan, penilaian berguna sebagai umpan balik terhadap berbagai hal, kemampuan, ketelitian, kekurangan dan potensi yang pada gilirannya bermanfaat untuk menentukan tujuan, jalur, rencana, dan pengembangan karir. Bagi sekolah, hasil penilaian prestasi tenaga kependidikan sangat penting dalam mengambil keputusan berbagai hal, seperti identifikasi kebutuhan program sekolah, penerimaan, pemilihan, pengenalan, penempatan, promosi, sistem imbalan dan aspek lain dari keseluruhan proses pengembangan sumber daya manusia secara keseluruhan”.
Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa
penilaian kinerja penting dilakukan oleh suatu
sekolah untuk perbaikan kinerja guru itu sendiri
maupun untuk sekolah dalam hal menyusun kembali
rencana atau strategi baru untuk mencapai tujuan
pendidikan nasional. Penilaian yang dilakukan dapat
23
menjadi masukan bagi guru dalam memperbaiki dan
meningkatkan kinerjanya. Selain itu penilaian kinerja
guru membantu guru dalam mengenal tugas-tugasnya
secara lebih baik sehingga guru dapat menjalankan
pembelajaran seefektif mungkin untuk kemajuan
peserta didik dan kemajuan guru sendiri menuju guru
yang profesional.
Penilaian kinerja guru tidak dimaksudkan
untuk mengkritik dan mencari kesalahan, melainkan
sebagai dorongan bagi guru dalam pengertian
konstruktif guna mengembangkan diri menjadi lebih
profesional dan pada akhirnya nanti akan
meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik. Hal
ini menuntut perubahan pola pikir serta perilaku dan
kesediaan guru untuk merefleksikan diri secara
berkelanjutan
2.2.2. Kinerja Mengajar
Kinerja mengajar adalah prestasi yang
diperlihatkan guru dalam menyampaikan materi
pembelajaran (sikap, pengetahuan dan ketrampilan)
kepada siswanya. Karena guru tersebut mempunyai
kemampuan merencanakan, melaksanakan dan
mengevaluasi proses belajar mengajar dan suasana
interaksi edukatif di sekolah (Sudijono, 2011).
Expectency, dikatakan bahwa performance
atau ability (kemampuan dasar) dan motivasi.
Kemampuan dasar seseorang dapat diperoleh melalui
tingkat atau jenjang pendidikan formal. Jenjang
24
pendidikan formal guru antara lain adalah Sekolah
pendidikan Guru (SPG), Diploma 2 Pendidikan Guru
Sekolah Dasar (D2 PGSD), Diploma 3 PGSD, S1 PGSD,
S2 dan S3 keguruan.
Menurut Mathis dan Jackson (2006)
penilaian kinerja guru (performace appraisal)
merupakan proses evaluasi sebaerapa baik guru
mengerjakan pekerjaan mereka ketika dibandingkan
dengan satu set standar yang terukur. Untuk
mengukur kinerja atau prestasi seseorang dalam
bekerja pada suatu organisasi dapat dilihat dari
kontribusinya selam melakukan pekerjaan yang
menjadi tanggung jawabnya.
Dengan demikian kinerja dapat dijelaskan
sebagai wujud keberhasilan yang dicapai oleh
seseeorang/organisasi sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya. Penilaian tersebut hendaknya dapat
memberikan suatu gambaran dan ukuran mengenai
pencapaian suatu target atau tujuan tertentu. Hal ini
dapat dilakukan apabila dalam menilai kinerja telah
tersedia indikator yang reliable yang berhubungan
dengan pekerjaan dan mempunyai standar yang
terukur (Margono, 2010).
Penilaian kinerja mengajar yang dimaksudkan
adalah penilaian prestasi guru terhadap pelaksanaan
tugas pokoknya dalam kurun waktu tertentu dengan
format penilaian tertentu pula. Ini terkait dengan
kemampuan dan kemauan seorang guru dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya disekolah.
25
Kinerja mengajar seorang guru dapat dinilai
dengan berbagai pendekatan. Salah satu metode yang
dapat dikembangkan adalah behavioral approach atau