BAB IIKERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI
2.1 Visi Misi SanitasiPenetapan visi misi sanitasi diperlukan
sebagai koridor pembangunan jangka menengah infrastruktur sanitasi
dan sistem pendukungnya yang mengacu ke visi misi kota. Visi adalah
rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan di akhir periode
perencanaan sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya
yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Visi misi yang
ditetapkan merupakan acuan untuk pembangunan sanitasi jangka
menengah. Dari hasil pertemuan Pokja Sanitasi Kabupaten Gayo Lues
dicapai suatu kesepakatan mengenai visi dan misi sanitasi Kabupaten
Gayo Lues yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kabupaten
Gayo Lues yang tertuang dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan
Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Gayo Lues. Tabel berikut dapat
menjelaskan Visi dan misi sanitasi Kabupaten Gayo Lues:
Tabel 2.1 Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten Gayo LuesVisi
Kabupaten Gayo LuesMisi Kabupaten Gayo LuesVisi Sanitasi Kabupaten
Gayo LuesMisi Sanitasi Kabupaten Gayo Lues
Terwujudnya masyarakat Gayo Lues yang sejahtera, rukun, damai,
bertaqwa, dan bermartabat.1. Menjalankan sariat Islam secara
Kaffah2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih,
berwibawa, bebas dari KKN dan menegakkan supremasi hokum.3.
Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat.4. Meningkatkan
kualitas sumberdaya manusia.5. Menggali dan melestarikan sumber
daya alam dan memanfaatkannya secara tepat guna6. Menggali dan
melestarikan adat istiadat dan seni budaya.7. Meningkatkan keamanan
dan ketertiban di kabupaten Gayo Lues
Terwujudnya layanan air minum dan sanitasi yang bersih, sehat,
berkualitas juga ramah lingkungan di Kabupaten Gayo Lues Tahun
2015Misi Air Limbah Domestik:Meningkatkan kuantitas dan kualitas
sarana dan prasarana pengelolaan air limbah rumah tangga yang
berwawasan lingkungan dan Mewujudkan perlindungan sumber air baku
dalam pemenuhan kebutuhan air minum secara kuantitas dan kualitas,
kontinuitas dan keterjangkauan (4K).
8. Misi PersampahanMewujudkan pembangunan infrastruktur
Persampahan yang berkelanjutan yaitu terlaksananya pembangunan dan
pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan berdasarkan
partisipasi penuh masyarakat.
9. Misi DrainaseMewujudkan pembangunan infrasrtuktur drainase
yang berkelanjutan yaitu terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan
sarana dan prasarana drainase dengan dukungan partisipasi penuh
masyarakat.
10. Misi Perilaku Hidup Bersih SehatMewujudkan sumberdaya
manusia AMPL yang berkualitas dalam bidang air minum dan penyehatan
lingkungan serta diharapkan bisa membimbing/membina setiap warga
masyarakat Kabupaten Gayo Lues dalam pelaksanaan pembangunan air
minum dan penyehatan lingkungan serta untuk meningkatkan perilaku
hidup bersih dan sehat masyarakat.
Sumber : Pokja Sanitasi Kabupaten Gayo Lues2.2 . Tahapan
Pengembangan SanitasiPenetapan sistem dan zona sanitasi dilakukan
untuk mengidentifikasi sistem sanitasi yang paling sesuai dan
perumusan program dan kegiatan yang sesuai dengan kondisi wilayah
berdasarkan sistem yang diusulkan. Sistem sanitasi adalah proses
multilangkah dimana berbagai jenis limbah dikelola dari titik
timbulan ke titik pemanfaatan kembali atau pemrosesan akhir. Setiap
tahap ini disebut kelompok fungsional karena memiliki teknologi
sendiri-sendiri dengan pengelolaan spesifik. Sistem sanitasi yang
akan diusulkan ditentukan berdasarkan tahapan implementasi yakni
jangka pendek (1-2 tahun), jangka menengah (5 tahun), dan jangka
panjang (10-15 tahun).
Penetapan sistem sanitasi mempertimbangkan beberapa faktor,
yakni:1. Faktor pengelolaan (peraturan, pengelolaan kelembagaan,
pengaturan O&M, dan kepemilikan asset).2. Faktor fisik wilayah
(kepadatan penduduk, pemanfaatan lahan, dan topografi).3. Faktor
keuangan dan pendanaan (kapasitas fiscal, dukungan, dan mekanisme
pendanaan).
Pemilihan sistem berdasarkan subsector yang digunakan umumnya
adalah:a. Subsector air limbah domestic: sistem setempat (sistem
on-site) dimana air limbah langsung diolah ditempat; dan sistem
terpusat (sistem off-site) dengan mengalirkan air limbah domestic
melalui perpipaan menuju instalasi pengolahan air limbah (IPAL).b.
Subsector persampahan: sistem pengangkutan tidak langsung (melalui
tempat penampungan sementara/TPS); sistem pengangkutan langsung;
dan sistem penanganan sampah di sumbernya.c. Subsector drainase:
sistem grafitasi dan sistem pemompaan.
Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam pemilihan teknologi,
yakni:a. Lingkungan (risiko kesehatan, pemanfaatan air tanah, dan
air permukaan).b. Budaya perilaku (tingkat kesadaran penduduk,
keterampilan managemen masyarakat).c. Biaya investasi dan berulang
(keterjangkauan, ketepatan teknologi)
Pokja Sanitasi Kabupaten Gayo Lues | Tahun 201318
Peta 2.1a: Peta Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik Sistem
OnsitePenentuan Zona dan Sitem Sanitasi Sub Sektor Air Limbah
2.2.1 Sub Sektor Air Limbah
Untuk pelayanan skala rumah tangga Sarana dan Prasarana
pengelolaan limbah cair di Kabupaten Gayo Lues belum memiliki ,
sedangkan skala yang lebih luas seperti IPAL dan IPLT belum
tersedia namaun kedepan sudah punya rencana untuk dibangun.
Pembuangan limbah manusia menggunakan sarana berupa jamban
keluarga, jamban jamak/MCK atau bentuk-bentuk sarana lainnya. serta
pembuangan limbah rumah tangga masih dialirkan ke saluran drainase,
sungai, dan tempat terbuka (sawah, kebun). Secara umum sistem
penangan air limbah domestik yang digunakan di Kabupaten Gayo Lues
yaitu sistem setempat (on site system).Tabel 2.2: Tahapan
Pengembangan Air Limbah Domestik Kabupaten Gayo
LuesNo.SistemCakupan LayananTarget Cakupan layanan (%)
Eksisting (%) *Jangka PendekJangka MenengahJangka Panjang
abcdef
A.Sistem On Site
1Individual (tangki septic) 0%25%50%100%
2Komunal (MCK, MCK++)0%25%50%100%
B.Sistem Off Site
1Skala Kota 0%25% 50% 100%
2Skala Wilayah0%25%50%100%
CBuang Air Besar Sembarangan ( BABS) **
Keterangan: *) Cakupan layanan adalah persentase penduduk
terlayani oleh sistem dimaksud atas total penduduk**) Buang air
besar di kebun,di kolam dll termasuk didalamnya adalah jamban yang
tidak memiliki fasilitas pengolahan (dibuang langsung ke
lingkungan) yang dikenal dengan BABS terselubung. Gunakan data EHRA
BPS
Peta 2.1 b Peta Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik Sitem
OffsitePengembangan bertahap Jangka Panjang
2.2.1.1 Isu Strategis dan Permasalahan Mendesak Sub Sektor Air
LimbahBeberapa isu pokok yang mengemuka terkait sistem sanitasi
pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Gayo Lues, adalah :1.
Pemerintah Kabupaten Gayo Lues belum memiliki Masterplan sektor air
limbah.2. Pemerintah Kabupaten Gayo Lues belum memiliki perangkat
pengaturan dan standar, pedoman dan manual bidang air limbah.3.
Peran, fungsi dan kinerja lembaga/institusi pengelola air limbah
domestik belum maksimal. Hal ini dikarenakan penjelasan mengenai
tugas pokok dan fungsi serta kewenangan masing-masing SKPD belum
terurai secara jelas dan rinci disamping anggaran dalam investasi
APBD yang tersedia belum diatur untuk dapat mendanai keseluruhan
kegiatan dalam pengelolaan air limbah domestik.4. Kabupaten Gayo
Lues saat ini sudah merencanakan pembangunan IPLT, sedangkan
kebutuhan akan pengolahan air limbah domestik sangat diperlukan
untuk menjamin adanya situasi lingkungan yang lebih sehat dan aman.
Untuk itu pembangunan IPLT serta saluran/koneksi penghubung dari
sumber air limbah domestik hingga tempat pengolahan tersebut
menjadi sangat mendesak untuk dilaksanakan terutama pada kawasan
padat penduduk dan bangunan. 5. Pembangunan sanitasi skala
komunitas didaerah padat penduduk, pendapatan rendah dan rawan
sanitasi masih kurang.6. Kesadaran masyarakat akan sanitasi yang
baik dan lingkungan yang sehat masih kurang. Hal ini dikarenakan
kurangnya pengetahuan secara menyeluruh mengenai pengelolaan air
limbah domestik dan lingkungan, disamping itu juga karena kurangnya
sarana yang tersedia serta kondisi kemiskinan sehingga menyebabkan
investasi/konsumsi rumah tangga miskin untuk kegiatan pengelolaan
air limbah individu tidak menjadi prioritas bahkan terlupakan.7.
Peran dan partisipasi dunia usaha masih sangat minim, hal
disebabkan karena kurangnya sosialisasi dan kerjasama yang memadai
dalam upaya pengelolaan air limbah domestik yang dapat difasilitasi
oleh pemerintah Kabupaten Gayo Lues.
Dari pembahasan terdahulu, dapat diperoleh beberapa permasalahan
mendesak tentang sistem pengelolaan air limbah domestik di
kabupaten Gayo Lues, sebagai berikut:
EDIT/GANTI/SEMPURNAKAN/TAMBAHKAN
2.2.1.2 Arahan pentahapan pencapaian sektor sanitasiDi dalam SSK
ini telah dilakukan penentuan wilayah prioritas pengembangan sistem
pengelolaan air limbah (apakah on site maupun off site) secara
umum. Beberapa kriteria telah digunakan dalam penentuan prioritas
tersebut, yaitu: kepadatan penduduk, klasifikasi wilayah (perkotaan
atau perdesaan), karakteristik tata guna lahan/Center of Business
Development (CBD) (komersial atau rumah tangga), serta resiko
kesehatan lingkungan.Berdasarkan kriteria tersebut dihasilkan suatu
peta yang menggambarkan kebutuhan sistem pengelolaan air limbah
untuk perencanaan pengembangan sistem. Peta tersebut terbagi dalam
beberapa zonasi, dimana zona tersebut sekaligus merupakan dasar
bagi kota dalam merencanakan pengembangan jangka panjang
pengelolaan air limbah Kabupaten Gayo Lues, yang ujungnya adalah
pengelolaan air limbah terpusat (off site system).
Rencana pengembangan tersebut diilustrasikan sebagai berikut:
Zona 1, merupakan area dengan tingkat resiko yang relative kecil
yang dapat diatasi dalam jangka pendek dengan pilihan system
setempat (on site) dengan skala rumah tangga (household based).
Tahapan penanganannya dengan kegiatan utama untuk perubahan
perilaku dan pemicuan. Zona ini mencakup ???? Desa yang tersebar
hampir diseluruh Kecataman daratan di kabupaten Gayo Lues (Desa.).
Dalam peta diberi warna hijau tua. Zona 2, merupakan area dengan
tingkat resiko menengah yang dapat diatasi dalam jangka pendek
dengan perubahan perilaku dan oleh karena merupakan daerah padat
penduduk maka pemilihan systemnya adalah system setempat dengan
pendekatan on site individual (tidak berbasis rumah tangga). Zona
ini mencakup????? desa/kelurahan;. Dalam peta diberi warna hijau
muda (Nama Desa terlampir dalam penentuan zona dan sistem sanitasi
kabupaten Gayo Lues sub-sektor air limbah). Zona 3, merupakan area
dengan tingkat resiko relatif tinggi karena merupakan kawasan padat
dan kawasan bisnis (Central Business District/CBD) yang harus
diatasi dengan pilihan sistem terpusat (off site) dalam jangka
menengah. Zona ini mencakup ???? desa;(Desa.)Dalam peta diberi
warna coklat tua. Zona 4, merupakan area dengan tingkat resiko
sangat tinggi karena merupakan kawasan padat, CBD serta kondisi
topografi kurang menguntungkan. Dalam jangka panjang harus diatasi
dengan pilihan system terpusat (off site). Zona ini mencakup ?????
Desa, yaitu (desa....)dan Dalam peta diberi warna merah hati.
Peta 2.2: Peta Tahapan Pengembangan Persampahan
2.2.2. Sub Sektor PersampahanTabel 2.3: Tahapan Pengembangan
Persampahan Kabupaten Gayo LuesNo.SistemCakupan LayananTarget
Cakupan layanan (%)
Eksisting (%)Jangka PendekJangka MenengahJangka Panjang
abcdef
A.Penanganan Langsung (Direct)
1Kawansan Komersial%%%%
B.Penanganan Tidak langsung (InDirect)
1Cakupan secukupnya%%%%
2
C.Penanganan Berbasis Masyarakat
1%%%%
Keterangan: *) Cakupan layanan adalah persentase penduduk
terlayani oleh sistem dimaksud atas total penduduk
2.2.2.1 Isu Strategis dan Permasalahan Mendesak Sub Sektor
PersampahanSecara khusus isu strategis dan permasalahan pengelolaan
persampahan di Kabupaten Gayo Lues saat ini adalah sebagai berikut
: Kapasitas Pengelolaan Sampah. Hal ini berkaitan dengan bertambah
besarnya timbulan sampah setiap tahunnya yang tidak diikuti dengan
ketersediaan prasarana dan sarana yang memadai. Meningkatnya
pertumbuhan penduduk dan konsumsi masyarakat secara umum berdampak
pada perubahan komposisi dan karakteristik sampah yang dihasilkan.
Rendahnya kualitas dan tingkat pelayanan pengelolaan persampahan
yang disebabkan keterbatasan sarana dan prasarana, yang berimbas
pada akses pelayanan bagi masyarakat yang kurang maksimal, seperti
pola pengangkutan, proses pengolahan dan pengelolaan TPA. Kemampuan
kelembagaan yang ada saat ini hanya dikelola dan dilaksanakan
teknis saja. Kemampuan pembiayaan terhadap pengelolaan persampahan
masih cukup rendah, hal ini terlihat dari jumlah pendanaan yang
disediakan setiap tahunnya total anggaran APBD. Peran serta
masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam bentuk pengelolaan
persampahan berbasis masyarakat (community base) masih belum
dilaksanakan secara optimal, sehingga berimbas pada tidak
terolahnya potensi sampah yang ada. Tidak adanya investasi dunia
usaha/swasta dalam pengelolaan persampahan saat ini. Peraturan
perundangan dan lemahnya penegakan hukum dalam kegiatan pengelolaan
kebersihan kawasan perkotaan, dimana Peraturan Daerah yang
dikeluarkan hanya mengatur jumlah dan besarnya retribusi yang harus
dibayarkan oleh masyarakat, tanpa adanya aturan dan ketentuan
teknis dalam kegiatan kebersihan kota.
Pokok-pokok permasalahan pengelolaan persampahan di Kabupaten
Gayo Lues, sebagai berikut : Persoalan persampahan perkotaan saat
ini cukup menyita perhatian, tidak hanya oleh pemerintah saja,
tetapi juga oleh seluruh komponan masyarakat sebagai pemberi andil
dalam produksi sampah. Hal ini tidak lepas dari dampak yang
ditimbulkan oleh sampah itu sendiri yang membutuhkan pengelolaan
yang komprehensif, menyeluruh, bersinergi dan sustainable.
Pengumpulan dan pembuangan sampah perkotaan sejak dahulu dianggap
merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Seiring perkembangan
kawasan perkotaan yang cukup pesat, lonjakan jumlah penduduk,
tingkat pendapatan dan aktifitas masyarakat yang semakin kompleks
serta aktifitas sosial lainnya, menimbulkan pergeseran pola pikir
bahwa masyarakat juga mempunyai tanggung jawab besar dan memiliki
peranan penting serta terkoordinasi untuk membentuk dan membuat
suatu sistem penanganan sampah yang efisien dan efektif.
Pengumpulan yang tidak memadai, dimulai pada tingkat individu
masyarakat, rumah tangga, sampai wilayah terkecil, kemudian
penanganan akhir dari semua produksi sampah yang ada masih kurang
benar dan tidak maksimal, baik sampah perkotaan maupun jenis sampah
lainnya bisa mengancam kesehatan masyarakat, mengurangi keindahan
dan kenyamanan kawasan perkotaan serta menurunkan derajat
kebersihan lingkungan perkotaan. Salah satu masalah utama yang
menjadi penghambat dalam pengelolaan persampahan di wilayah
perkotaan adalah biaya pengelolaan yang tinggi, yang diperparah
lagi oleh produktivitas yang rendah mengakibatkan beban keuangan
yang berat pada pemerintah daerah. Situasi ini, akan semakin
diperburuk lagi oleh kurang efektifnya kebijakan dan strategi
secara nasional untuk jangka pendek dan panjang dalam pengelolaan
persampahan. Sebagai imbas dari kurang memadainya sarana dan
prasarana pendukung kegiatan pengelolaan persampahan, juga
mengakibatkan kurang maksimalnya sampah yang terangkut.
2.2.1.2 Arahan Pentahapan Pencapaian Sub Sektor
PersampahanBerdasarkan kriteria yang ada dalam Standar Pelayanan
Minimun (SPM), wilayah pengembangan pelayanan persampahan dapat
diidentifikasi. Terdapat 2 (dua) kriteria utama dalam penetapan
prioritas penanganan persampahan saat ini yaitu tata guna
lahan/klasifikasi wilayah (komersial/CBD, permukiman, fasilitas
umum, terminal, dsb) dan kepadatan penduduk. Hasil dari penentuan
wilayah dan kebutuhan pelayanan persampahan Kabupaten Gayo Lues
terdapat 3 (tiga) zona yang dapat diilustrasikan sebagai berikut:
Zona 1, merupakan area yang harus terlayani dengan system tidak
langsung yakni dari rumah tangga ke Tempat Pengumpulan Sementara
(TPS) baru ke Tempat Pengolahan Akhir (TPA). Minimal 70% cakupan
layanan harus diatasi dalam jangka menengah (5 tahun) ke depan.
Terdapat ???? desa / kelurahan dalam zona ini( Desa). Dalam peta
diberi warna hijau tua. Zona 2, merupakan area yang harus terlayani
penuh 100% (full coverage) dalam jangka waktu menengah dengan
system layanan langsung dari sumber ke TPA. Terdapat ??? (lima)
desa / kelurahan dalam zona ini(Desa); Dalam peta diberi warna
hijau muda. Zona 3, merupakan area padat dan kawasan bisnis
(Central Business District/CBD) yang harus diatasi dengan pilihan
system langsung ke TPA dalam jangka waktu pendek. Zona ini mencakup
??? desa/kelurahan;(Desa). Dalam peta diberi warna putih.
Peta 2.3 Tahap Pengembangan Drainase
2.2.3. Sub Sektor DrainaseDilihat dari fungsi layanan drainase
lingkungan, sistem dan cakupan pelayanan drainase lingkungan di
Kabupaten Gayo Lues belum memenuhi haparan. Pada lingkup wilayah
kota, perencanaan dan penyusunan program pada prinsipnya sudah
mengacu kepada fungsi layanan drainase, yaitu dari saluran
persil/tersier, sekunder dan primer, akan tetapi implementasi di
lapangan tidak berkembang sebagaimana diharapkan, sistem pengaliran
drainase belum berfungsi secara optimal, yaitu dari saluran
persil/tersier ke saluran sekunder hingga ke saluran primer. Pada
lingkup wilayah perdesaan sistem saluran drainase lingkungan belum
terencana dengan baik, penyusunan perencanaan, program dan target
pencapaian umumnya disusun berdasarkan kebutuhan program dan
anggaran yang tersedia.Tabel 2.4: Tahapan Pengembangan Drainase
Kabupaten No.SistemCakupan LayananTarget Cakupan layanan (%)
Eksisting (%)Jangka PendekJangka MenengahJangka Panjang
abcdef
1.Pembangunan Drainase13,8%24%30%40%
2.Pembangunan Drainase Induk1 Drainase2 Drainese
Keterangan: *) Cakupan layanan adalah persentase penduduk
terlayani oleh sistem dimaksud atas total penduduk2.2.3.1 Isu
Strategis dan Permasalahan Mendesak Sub Sektor DrainaseBeberapa isu
pokok terkait pengelolaan drainase lingkungan di Kabupaten Gayo
Lues, dikemukakan sebagai berikut : Bahwa pertumbuhan penduduk yang
terus meningkat dan didukung oleh berbagai prilaku yang beragam
dalam kehidupan bermasyarakat membawa dampak terhadap pertumbuhan
perumahan/permukiman dengan berbagai aktivitasnya, baik dampak
positif maupun dampak negatif. Dampak positifnya bahwa bertambahnya
jumlah penduduk diharapkan proses produksi bagi peningkatan
kesejahteraan dan perbaikan lingkungan perumahan/permukiman akan
semakin baik, namun dampak negatif tentunya tidak dapat dihindari
bahwa pertumbuhan penduduk dengan munculnya berbagai prilaku hidup
yang tidak bersahabat dengan lingkungan akan menciptakan lingkungan
yang tidak bersahabat pula dengan kesehatan lingkungan itu sendiri,
baik dilingkungan permukiman maupun alam sekitarnya. Bahwa tatanan
kelembagaan yang lemah membawa pengaruh besar terhadap tingkat
layanan drainase atau sistem sanitasi pada umumnya, sementara
kebutuhan masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat
merupakan hal mendasar yang harus dipenuhi. Untuk itu diperlukan
suatu tatanan kelembagaan yang tegas dan kuat dalam penyediaan
prasarana drainase maupun dalam pemeliharaannya, sehingga tercipta
lingkungan kehidupan perumahan dan permukiman yang layak huni.
Bahwa untuk merangsang peningkatan pola hidup yang bersih dan
sehat, diperlukan dukungan penyediaan prasarana drainase lingkungan
yang memadai dan terstruktur, dukungan prasarana drainase
lingkungan yang baik merupakan cermin bagi terciptanya lingkungan
yang bersih dan sehat pula. Bahwa lingkungan permukiman yang
memiliki drainase yang baik dan terstruktur tidak menjamin bagi
terwujudkan lingkungan bersih dan sehat, diperlukan prilaku atau
pola hidup yang baik dan tertata ditingkat masyarakat, peran serta
seluruh lapiran masyarakat, pemerintah dan dunia usaha sangat
diharapkan untuk mendukung bagi terpenuhinya prasarana drainase
yang sesuai dengan harapan, prasarana drainase lingkungan adalah
merupakan milik bersama yang harus dibangun dan dipelihara sebagai
pencerminan dari adanya peningkatakan kesadaran atau kepedulian di
dalam pengelolaan drainase lingkungan masing-masing. Bahwa untuk
mendorong peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sistem
sanitasi drainase lingkungan, maka peran media komunikasi sangat
diperlukan guna mendukung kegiatan publikasi dan sosialisasi
pengelolaan drainase, yaitu dalam kerangka peningkatan kapabilitas
kelembagaan sistem sanitasi, sistem dan cakupan layanan, dan
peningkatan kesadaran seluruh komponen masyarakat dan dunia
usaha.
Permasalahan yang dihadapi di dalam pengelolaan sistem sanitasi
drainase lingkungan di Kabupaten Gayo Lues menunjukkan bahwa :
Sistem kelembagaan pengelolaan drainase lingkungan di Kabupaten
Gayo Lues masih sangat lemah, yang ditunjukan oleh lemahnya
penyusunan perencanaan, program/target dan penganggaran yang
berujung pada terbatasnya penyediaan prasarana drainase, rendah
sistem dan cakupan layanan sistem drainase, lemahnya kekuatan
publikasi dan sosialisasi, dan rendahnya kesadaran masyarakat,
dunia usaha maupun pemerintah dalam pengelolaan drainase. Pelayanan
drainase belum menjangkau seluruh lingkungan permukiman baik di
daerah perdesaan maupun perkotaan, sistem drainase lingkungan belum
tertata dan dikelola dengan baik, belum terstruktur atau belum ada
sistem pengaliran yang baik dan terstruktur, kondisi fisik drainase
yang tidak layak, sebagian besar saluran drainase yang ada belum
permanen. Kesadaran masyarakat maupun jender dan kemiskinan dalam
pengelolaan drainase masih sangat rendah, terlihat dari rendahnya
tingkat pemeliharaan dan rasa mimiliki atas prasarana yang ada dan
rendahnya layanan drainase lingkungan. Dukungan media komunikasi
khususnya media lokasi dalam pubilikasi dan sosialisasi sistem
sanitasi drainase lingkungan masih sangat rendah, dukungan atau
kerjasama pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dengan media
komunikasi lokal masih rendah.
2.2.3.2 Arahan Pentahapan Pencapaian Sub Sektor DrainaseDalam
menentukan wilayah pengembangan saluran drainase yang sesuai dengan
kebutuhan masing-masing wilayah di tingkat kelurahan, maka disusun
prioritas pengembangan sistem drainase. Penentuan daerah prioritas
ini disusun berdasarkan 5 (lima) kriteria seleksi yang mengacu ke
SPM, yaitu kepadatan penduduk, tata guna lahan (perdagangan, jasa,
maupun permukiman), daerah genangan air hujan, serta tingkat resiko
kesehatan. Perencanaan penanganan ke depan dapat diilustrasikan
sebagai berikut: Zona 1, merupakan area dengan tingkat resiko yang
relative kecil yang dapat diatasi dalam jangka panjang mencakup ???
desa/kel. yang tersebar hampir diseluruh Kecataman di Kabupaten
Gayo Lues. Dalam peta diberi warna hijau muda. Zona 2, merupakan
area dengan tingkat resiko menengah yang dapat diatasi dalam jangka
menengah dan panjang mencakup ??? desa/kelurahan;. Dalam peta
diberi warna biru tua. Zona 3, merupakan area dengan tingkat resiko
relatif tinggi karena merupakan kawasan padat dan kawasan bisnis
(Central Business District/CBD) yang harus diatasi dalam jangka
menengah, mencakup ??? Kecamatan ;(.). Dalam peta diberi warna
merah.
2.1. PERKIRAAN PENDANAAN PENGEMBANGAN SANITASI
Tabel 2.5: Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Gayo
Lues Tahun 2008 - 2012No. ItemPerkiraan Kebutuhan (Rp)Rata-rata
Pertumbuhan
20082009201020112012
1Belanja Sanitasi ( 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 )
1.1Air Limbah
Domestik320,000,000300,000,000217,500,0001,082,257,5002,952,238,000134
1.2Sampah rumah
tangga745,987,500646,000,000961,500,0001,734,700,0001,000,600,00018
1.3Drainase
lingkungan-2,222,500,0003,756,000,0002,419,000,0001,584,000,000-0.4
1.4PHBS87,000,000104,260,000201,890,00069,850,000236,000,00071
2Dana Alokasi Khusus ( 2.1 + 2.2 + 2.3 )
2.1DAK Sanitasi
2.2DAK Lingkungan Hidup
2.3DAK Perumahan dan Permukiman
3Pinjaman/Hibah untuk Sanitasi
Belanja APBD murni untuk Sanitasi (1-2-3)
Total Belanja langsung
% APBD Murni Terhadap Belanja Langsung
Komitmen Pendanaan APBD untuk Pendanaan Sanitasi ke depan (%
terhadap belanja langsung ataupun penetapan nilai absolute)
Tabel 2.6: Perkiraan Besaran Pendanaan Sanitasi Ke DepanNo.
UraianPerkiraan Belanja Murni Sanitasi (Rp)Total Pendanaan
20132014201520162017
1Perkiraan Belanja
Langsung258,766,934,131298,335,784,000176,360,860,000215,060,214,000214,691,074,0001,163,214,866,131
2Perkiraan Belanja Sanitasi
4,967,987,5006,313,760,0009,355,890,0008,453,050,0008,558,988,00037,649,675,500
3Perkiraan Pendanaan Sanitasi Berdasarkan
Komitmen3,467,987,5004,813,760,0007,855,890,0006,953,050,0007,058,988,00030,149,675,500
CONTOH/EDIT/SEMPURNAKAN
Tabel 2.7: Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kab/Kota untuk
Operasional/Pemeliharaan dan Investasi SanitasiNo. UraianPendanaan
(Rp)Total
20132014201520162017
1Belanja Sanitasi
1.1Air Limbah
Domestik4,967,987,5006,313,760,0009,355,890,0008,453,050,0008,558,988,00037,649,675,500
1.1.1Biaya
Operasional/Pemeliharaan3,467,987,5004,813,760,0007,855,890,0006,953,050,0007,058,988,00030,149,675,500
Perkiraan Total OM
Sanitasi1,535,000,0001,991,000,0003,059,000,0002,829,500,0002,622,250,00012,036,750,000
1.2Sampah Rumah Tangga
1.2.1Biaya Operasional/Pemeliharaan0
0
0
1.3Drainase Lingkungan
1.3.1Biaya Operasional/Pemeliharaan0
0
0
7.aPerkiraan Belanja Langsung APBD Kabupaten0
7.bPerkiraan APBD kabupaten Murni untuk Sanitasi0
7.cPerkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi Kabupaten0
Tabel 2.8: Perkiraan Besaran Pendanaan APBD Kabupaten untuk
Kebutuhan Operasional/Pemeliharaan Aset Sanitasi Terbangun hingga
Tahun 2017No. ItemBiaya Operasional/Pemeliharaan (Rp)Total
Pendanaan
20132014201520162017
1Air Limbah
(1a+1b+13)1,645,000,0001,625,000,0001,866,000,0001,940,000,0003,556,238,00010,632,238,000
1.aPerkiraan pendanaan investasi air
limbah1,250,000,0001,250,000,0001,365,000,0001,400,000,0002,656,238,0007,921,238,000
1.bPerkiraan pendanaan biaya operasional/pemerilharaan
(baru)270,000,000250,000,000365,000,000400,000,000650,000,0001,935,000,000
1.cPerkiraan pendanaan biaya operasional/pemerilharaan
(eksisting)125,000,000125,000,000136,000,000140,000,000250,000,000776,000,000
2Sampah
(2a+2b+2c)1,195,987,5001,041,000,0001,404,000,0002,614,700,0002,340,750,0008,596,437,500
2.aPerkiraan pendanaan investasi
persampahan745,987,500646,000,000874,000,0001,634,700,0001,460,500,0005,361,187,500
2.bPerkiraan pendanaan biaya operasional/pemerilharaan
(baru)375,000,000330,000,000440,000,000820,000,000730,250,0002,695,250,000
2.cPerkiraan pendanaan biaya operasional/pemerilharaan
(eksisting)75,000,00065,000,00090,000,000160,000,000150,000,000540,000,000
3Drainase
(3.a+3.b+3.c)1,940,000,0003,443,500,0005,784,000,0003,728,500,0002,426,000,00017,322,000,000
3.aPerkiraan pendanaan investasi
drainase1,250,000,0002,222,500,0003,756,000,0002,419,000,0001,584,000,00011,231,500,000
3.bPerkiraan pendanaan biaya operasional/pemerilharaan
(baru)625,000,0001,121,000,0001,878,000,0001,209,500,000792,000,0005,625,500,000
3.cPerkiraan pendanaan biaya operasional/pemerilharaan
(eksisting)65,000,000100,000,000150,000,000100,000,00050,000,000465,000,000
4Aspek
PHBS187,000,000204,260,000301,890,000169,850,000236,000,0001,099,000,000
5Perkiraan Total Kebutuhan Pendanaan Sanitasi
(1+2+3+4)4,967,987,5006,313,760,0009,355,890,0008,453,050,0008,558,988,00037,649,675,500
6Perkiraan Total Investasi Sanitasi
(1a+2a+3a+4)3,432,987,5004,322,760,0006,296,890,0005,623,550,0005,936,738,00025,612,925,500
7Perkiraan Total OM
(1b+1c+2b+2c+3b+3c)1,535,000,0001,991,000,0003,059,000,0002,829,500,0002,622,250,00012,036,750,000
8Perkiraan Belanja Langsung
APBD258,766,934,131298,335,784,000176,360,860,000215,060,214,000214,691,074,0001,163,214,866,131
9Perkiraan Proporsi Belanja Sanitasi - Belanja Laangsung
(5/8)0.0190.0210.0530.0390.0400.17
10Perkiraan Proporsi Investasi - Belanja Langsung
(6/8)0.0130.0140.0360.0260.0280.12
Tabel 2.9 Perkiraan Kemampuan APBD Kabupaten/Kota dalam Mendanai
Program/Kegiatan SSKNo. UraianPerkiraan Belanja Murni Sanitasi
(Rp)Total Pendanaan
20132014201520162017
1Perkiraan Kebutuhan Opersional /
Pemeliharaan1,535,000,0001,991,000,0003,059,000,0002,829,500,0002,622,250,00012,036,750,000
2Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi
4,967,987,5006,313,760,0009,355,890,0008,453,050,0008,558,988,00037,649,675,500
3Perkiraan Komitmen Pendanaan
Sanitasi3,467,987,5004,813,760,0007,855,890,0006,953,050,0007,058,988,00030,149,675,500
4Kemampuan Mendanai SSK (APBD Murni)
(2-1)3,432,987,5004,322,760,0006,296,890,0005,623,550,0005,936,738,00025,612,925,500
5Kemampuan Mendanai SSK (Komitmen
(3-1)1,932,987,5002,822,760,0004,796,890,0004,123,550,0004,436,738,00018,112,925,500