BAB II PEMBAHASAN A. 1. Hukum Persaingan Usaha · 2019. 8. 8. · KKN dan menjamin adanya persaingan usaha yang terbuka dan fair, serta beretika.7 Pengaturan mengenai hukum persaingan

1

BAB II

PEMBAHASAN

A. Landasan Teori

1. Hukum Persaingan Usaha

a. Pengertian Hukum Persaingan Usaha

Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum persaingan usaha

adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan

persaingan usaha. Menurut Christopher pass dan Bryan lowes, yang

dimaksud dengan competition laws (hukum persaingan usaha) adalah

bagian dari perundang-undangan yang mengatur tentang monopoli,

penggabungan dan pengambilalihan, perjanjian perdagangan yang

membatasi dan praktik anti persaingan.1

Dengan kata lain Hukum

persaingan usaha hukum yang mengatur tentang interaksi perusahaan atau

pelaku usaha di pasar, sementara tingkah laku perusahaan ketika

berinteraksi dilandasi atas motif-motif ekonomi.2 Pengertian persaingan

usaha secara yuridis selalu dikaitkan dengan persaingan dalam ekonomi

yang berbasis pada pasar, dimana pelaku usaha baik perusahaan maupun

penjual secara bebas berupaya untuk mendapatkan konsumen guna

mencapai tujuan usaha atau perusahaan tertentu yang didirikannya.3

1 Hermansyah, Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, Kencana Prenada Media

Group, Jakarta, 2008, h. 2. 2 Andi Fahmi Lubis dkk, Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks, Creative Media,

Jakarta, 2009, h. 21. 3 Budi Kagramanto. Mengenal Hukum Persaingan Usaha. Laras, Sidoarjo, 2010, h. 57.

2

Hukum persaingan usaha berisi ketentuan-ketentuan substansial

tentang tindakan-tindakan yang dilarang (beserta konsekuensi hukum yang

bisa timbul) dan ketentuan-ketentuan prosedural mengenai penegakan

hukum persaingan usaha. Pada hakikatnya hukum persaingan usaha

dimaksudkan untuk mengatur persaingan dan monopoli demi tujuan yang

menguntungkan. Apabila hukum persaingan usaha diberi arti luas, bukan

hanya meliputi pengaturan persaingan, melainkan juga soal boleh tidaknya

monopoli digunakan sebagai saran kebijakan publik untuk mengatur daya

mana yang boleh dikelolah oleh swasta4

Dalam perkembangan sistem ekonomi Indonesia, hukum

persaingan usaha menjadi salah satu instrumen hukum ekonomi.

Hal ini ditunjukan melalui terbitnya Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan

Usaha Tidak Sehat. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1999, pengaturan mengenai hukum persaingan usaha diatur

dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku

sebelumnya, diantaranya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1984 tentang Perindustrian Pasal 7 ayat (2), Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 382, dan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas Pasal 104.5

b. Pengaturan Hukum Persaingan Usaha

Secara empiris masyarakat Indonesia telah telah mengalami

keterbatasan perekeonomian (termasuk aspek legalnya) pada praktik bisnis

yang penuh keganjilan dan kontradiktif ini. Permasalahan tersebut bagi

masyarakat luas menimbulkan ketidakadilan, dan berdampak buruk pada

kesiapan tata ekonomi nasional yang telah memasuki dan mengikuti

4 Arie Siswanto, Op.Cit., h. 23.

5 Munir Fuady, Hukum Anti Monopoli, Menyongsong Era Persaingan Sehat, PT. Citra Aditya

Bakti, Bandung, 2003, h. 42.

3

perkembangan ekonomi nasional yang telah memasuki dan mengikuti

perkembangan ekonomi dunia yang akan semakin diwarnai semangat free

competition, dan seiring dengan semakin menggelobalnya ekonomi pasar.6

Indonesia beraharap memasuki babak baru, masa dimana

diperlukan praktik bisnis yang fair yang dapat membuka ekonomi

pasar dan kemerataan social ekonomi. Di samping itu pemerintah

baru diharapkan dapat meninggalkan praktik-praktik masa lalu

yang otoriter dan sentralistik, memasuki masa yang lebih

demokratis, terbuka, didasarkan dari hukum yang benar-benar

berintikan niat untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Namun, tekat belum cukup tanpa dibarengi dan didukung dengan

pranata hukum yang memberikan larangan atas praktik bisnis yang

KKN dan menjamin adanya persaingan usaha yang terbuka dan

fair, serta beretika.7

Pengaturan mengenai hukum persaingan usaha di Indonesia

sekarang ini mengacu pada Undang – undang nomor 5 tahun 1999 tentang

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

(selanjutnya disebut UU Antimonopoli).

Penerbitan UU Antimonopoli sendiri di Indonesia merupakan

upaya Indonesia untuk mereformasi hukum di bidang ekonomi yang

berasaskan pada demokrasi ekonomi dengan memperhatikan

keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dengan kepentingan umum

dengan tujuan untuk menjaga kepentingan umum dan melindungi

konsumen, menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya

persaingan usaha yang sehat dan menjamin kepastian kesempatan

berusaha yang sama bagi setiap orang, mencegah praktek-praktek

6 Syud Margono, Op.Cit., h. 25.

7 Ibid., h. 2.

4

monopoli serta menciptakan efektifitas dan efisiensi dalam rangka

meningkatkan ekonomi nasional8

Fenomena yang terjadi pada awal 1990-an telah

berkembang dan didukung oleh adanya hubungan yang terkait

antara pengambil keputusan dengan para pelaku usaha, baik secara

langsung maupun tidak langsung sehingga lebih memperburuk

keadaan. Para pengusaha yang dekat dengan elit kekuasaan

mendapatkan kemudahan yang berlebihan sehingga berdampak

kepada kesenjangan sosial. Munculnya konglomerasi dan

sekelompok kecil pengusaha kuat yang tidak didukung oleh

semangat kewirausahaan sejati merupakan salah satu faktor yang

mengakibatkan ketahanan ekonomi menjadi sangat rapuh dan tidak

mampu bersaing.9

Hadirnya UU Antimonopoli juga merupakan upaya negara dalam

memperbaiki kegiatan usaha ekonomi di Indonesia agar masyarakat

mendapat kesempatan yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam

kelangsungan pembangunan ekonomi negara di berbagai sektor usaha

sehingga dapat mencerminkan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan

amanat Pasal 33 Undang – undang Dasar Republik Indonesia.

c. Tujuan Hukum Persaingan Usaha

Hukum Persaingan usaha memiliki tujuan untuk menjamin

kebebasan ekonomi khususnya kebebasan untuk bersaing (freedom of

competition). Selain itu hukum persaingan usaha juga memiliki tujuan lain

diantaranya untuk mencegah penyalahgunaan kekuatan ekonomi

(prevention of abuse of economic power) yaitu dengan menjamin supaya

persaingan terjadi secara proporsional, dalam arti pihak yang kuat secara

8 Devi Meyliana, Hukum Persaingan Usaha, Setara Pres, Malang, 2013, h. 1.

9 Baca bagian umum penjelasan Undang – undang nomor 5 tahun 1999 tentang larang monopoli

dan persaingan usaha tidak sehat.

5

ekonomi tidak merugikan pelaku usaha yang lain dalam persaingan10

Peraturan tentang hukum persaingan dalam bentuk undang-undang,

diharapkan dapat memberikan aturan main kepada pelaku usaha atau

ekonomi dalam melaksanakan kegiatan bisnis, hendaklah diberi nama

larangan praktik monopoli. Di beberapa Negara, undang-undang semacam

ini lazim disebut Undang-Undang Antitrust atau Anti Monopoli.11

Asas dari UU No. 5 tahun 1999 sebagaimana diatur pada Pasal 2

bahwa:

“Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya

berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan

antar kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum”.

Asas demokrasi ekonomi tersebut merupakan penjabaran Pasal 33 UUD

1945 dan ruang lingkup pengertian demokrasi ekonomi yang dimaksud

dahulu dapat ditemukan dalam penjelasan atas Pasal 33 UUD 1945.12

Demokrasi ekonomi pada dasarnya dapat dipahami dari sistem

ekonominya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar.

Dalam Rísalah Sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1845 di Gedung

Pejambon Jakarta dapat diketahui bahwa Supomo selaku ketua Panitia

Perancang UUD menolak paham individualisme dan menggunakan

semangat kekeluargaan yang terdapat dalam masyarakat pedesaan

Indonesia. Di sini ia mengikuti ajaran filsafat idealisme kekeluargaan dari

Hegel, Adam Muller, dan Spinoza. Adam Muller adalah penganut aliran

10

Arie Siswanto, Op.Cit., h. 26. 11

Syud Margono, Op.Cit., h. 20. 12

Dr. Andi Fahmi Lubis dkk, Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks, ROV Creaive

Media, Jakarta, h. 16

6

NeoRomantisisme Jerman, aliran yang timbul sebagai reaksi terhadap

ekses-ekses individualisme Revolusi Perancis.13

Adapun tujuan dari UU No. 5 tahun 1999 sebagaimana diatur pada

Pasal 3 adalah untuk :

a) menjaga kepentingan umum dan meningkatkan

efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya

untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;

b) mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui

pengaturan persaingan usaha yang sama bagi pelaku

usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku

usaha kecil;

c) mencegah praktek monopoli dan/atau persaingan

usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku

usaha, dan d. terciptanya efektivitas dan efisiensi

dalam kegiatan usaha.

Dua hal yang menjadi unsur penting bagi penentuan kebijakan

(policy objectives) yang ideal dalam pengaturan persaingan di negara-

negara yang memiliki undang-undang persaingan adalah kepentingan

umum (public interest) dan efisiensi ekonomi (economic efficiency) .

Ternyata dua unsur penting tersebut (Pasal 3 (a)) juga merupakan bagian

dari tujuan diundangkannya UU No. 5 Tahun 1999.

13

Ibid

7

2. Konsep Konstruksi Hukum

a. Metode Konstruksi Hukum

Dalam penemuan hukum dikenal metode konstruksi hukum, yang

akan digunakan oleh hakim pada saat ia dihadapkan pada situasi adanya

kekosongan hukum (rechts vacuum) atau kekosongan undangundang (wet

vacuum), karena pada prinsipinya hakim tidak boleh menolak perkara

untuk diselesaikan dengan dalih hukumnya tidak ada atau belum

mengaturnya (asas ius curia novit). Hakim harus terus menggali dan

menemukan hukum yang hidup dan berkembang di tengah-tengah

masyarakat, karena sebagai penegak hukum dan keadilan, hakim wajib

menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan

yang hidup dalam masyarakat.14

Metode konstruksi hukum bertujuan agar

hasil putusan hakim dalam peristiwa konkret yang ditanganinya dapat

memenuhi rasa keadilan serta memberikan kemanfaatan bagi para pencari

keadilan. Adapun penemuan hukum melalui metode konstruksi hukum

yang dikenal selama ini ada 4 (empat), yaitu sebagai berikut

a. Metode Argumentum Per Analogium (Analogi)

Analogi merupakan metode penemuan hukum di

mana hakim mencari esensi yang lebih umum dari

sebuah peristiwa hukum atau perbuatan hukum baik

14

Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika,

Jakarta, 2011, h. 74.

8

yang telah diatur undang-undang maupun yang

belum ada peraturannya.

b. Metode Argumentum a Contrario Metode ini

memberikan kesempatan kepada hakim untuk

melakukan penemuan hukum dengan pertimbangan

bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal

tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan

itu terbatas pada peristiwa tertentu itu dan bagi

peristiwa di luarnya berlaku sebaliknya. Karena ada

kalanya suatu peristiwa tidak secara khusus diatur

oleh undang-undang, tetapi kebalikan dari peristiwa

tersebut diatur oleh undang-undang. Jadi, esensi

metode ini adalah mengedepankan cara penafsiran

yang berlawanan pengertiannya antara peristiwa

konkret yang dihadapi dengan peristiwa yang

dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam

undang-undang. Metode argumentum a contrario

menitikberatkan pada ketidaksamaan peristiwanya.

Di sini diperlakukan segi negatif daripada suatu

undang-undang.15

c. Metode Penyempitan/Pengkonkretan Hukum

Metode pengkonkretan hukum (rechtsvervijnings)

bertujuan untuk mengkonkretkan/ menyemputkan

15

Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Yogyakarta, 2007, h. 171.

9

suatu aturan hukum yang terlalu abstrak, pasif serta

sangat umum, agar dapat diterapkan terhadap suatu

peristiwa tertentu. Dikatakan abstrak karena aturan

hukum bersifat umum (norma luas) dan dikatakan

pasif karena aturan hukum tersebut tidak akan

menimbulkan akibat hukum kalau tidak terjadi

peristiwa konkret. Dalam metode ini dibentuklah

pengecualian-pengecualian atau penyimpangan-

penyimpangan baru dari peraturan yang bersifat

umum. Peraturan yang bersifat umum ini ditetapkan

terhadap peristiwa atau hubungan hukum yang

khusus dengan penjelasan atau konstruksi dengan

memberi ciri-ciri. 16

d. Fiksi Hukum Menurut Paton, metode penemuan

hukum melalui fiksi hukum ini bersumber pada fase

perkembangan hukum dalam periode menengah,

yaitu setelah berakhirnya periode hukum primitif.

Metode fiksi sebagai penemuan hukum ini

sebenarnya berlandaskan pada asas bahwa setiap

orang dianggap mengetahui undang-undang. Esensi

dari fiksi hukum merupakan metode penemuan

hukum yang mengemukakan fakta-fakta baru,

sehingga tampil suatu personifikasi baru di hadapan

16

Ibid., h. 85.

10

kita. Fungsi dari fiksi hukum di samping untuk

memenuhi hasrat menciptakan stabilitas hukum,

juga utamanya untuk mengisi kekosongan undang-

undang. Dengan kata lain, fiksi hukum bermaksud

untuk mengatasi konflik antara tuntutan-tuntutan

baru dengan sistem hukum yang ada.17

3. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Undang-undang Persaingan Usaha juga mengatur pembentukan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan komisi negara

dan lembaga penegak hukum independen terhadap praktik persaingan

usaha dan member saran kebijakan persaingan. Bebas dari pengaruh dan

control pemerintah dan pihak manapun. Komisi Pengawas Persaingan

Usaha Tidak Sehat dibentuk dengan keputusan presiden No. 75 Tahun

1999. Pasal-Pasal yang member mandate atas keberadaan KKPU adalah :

Pasal 34

1. Pembentukan Komisi serta susunan organisasi, tugas, dan

fungsinya ditetapkan dengan keputusan Presiden.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha dibentuk dengan tugas antara

lain untuk melakukan pengawas terhadap pelaksanaan Undang-

undang No. 5 Tahun 1999, yang memuat ketentuan anatara lain

tentang :

a. Perjanjian yang dilarang

b. Kegiatan yang dilarang

c. Posisi dominan

d. KKPU dan

e. Penegakan hukum (ketentuan saksi)

17

Ibid.

11

Komisi Pengawas Persaingan Usaha juga berwenang

member saran dan pertimbangan kepada pemerintah berkaitan

dengan kebijakan yang mempengaruhi persaingan usaha dalam

bentuk kajiann proses pembentukan peraturan, evaluasi kebijakan,

atau rekomendasi diberlakukanya kebijakan. KKPU bertanggung

jawab secara langsung kepada Presiden dan Dewan Perwakilan

Rakyat (DPR

Bertitik tolak pada tujuan diun-dangkannya UU No. 5

tahun 1999, padaPasal 3 dapat disimpulkan bahwa tujuan dari

pemberlakuan UU No. 5 tahun 1999 adalah untuk:

1.Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan

efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya

untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;

2.Mewujudkan iklim usaha yang kon-dusif melalui

pengaturan persaingan usaha yang sama bagi pelaku usaha

besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;

3.Mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan usaha

tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan

menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

12

4. Monopoli

a. Pengertian

Secara etimologi, kata monopoli berasal dari kata yunani ‘monos’

yang berarti sendiri dan ‘polein’ yang berarti penjual. Dari akar kata

tersebut, secara sederhana orang lantas member pengertian monopoli

sebagai suatu kondisi dimana hanya ada satu penjual yang menawarkan

(supply) suatu barang atau jasa tertentu.18

Secara lebih luas monopoli memiliki arti pengusahaan atas

produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa

tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.

Sedangkan praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi

oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya

produksi dana atau pemaran atas barang atau jasa tertentu sehungga

menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan

kepentingan umum.19

Menurut pengertian diatas, monopoli tidak hanya diartikan

mencakup struktur pasar dengan adanya satu pemasok atau pembeli di

pasar bersangkutan. Sebab struktur pasar demekian (hanya ada satu

pemasok) jarang sekali terjadi. Pengertian monopoli sebenarnya lebih luas

dari itu. Jangkauan kata monopoli dapat dilihat jika seorang yang

monopolis menguasai pangsa pasar 50 persen. Dengan demikian, pada

pasar tersebut masih ada pelaku usaha (pesaing), namun terdapat satu atau

dua pelaku yang lebih menguasai20

Yang harus diperjelas adalah apakah pengertian pada defenisi di

atas menekankan pada „‟hasil monopoli‟‟ atau „‟proses monopoli‟‟.

18

Ibid., h. 19. 19

Suharsil, Op.Cit., h. 2. 20

Mustafa Kamal Rokan, Op.Cit., h. 15.

13

Monopoli menekankan terciptanya suatu penguasaan atas produksi

dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa tertentu oleh satu pelaku usaha

atau kelompok pelaku usaha penekanan pengertiannya pada terjadinya

monopoli atau monopolisasi pehaman ini menjadi penting untuk

mendudukkan kegiatan atau perjanjian yang dilarang.

Dengan demikian, kata „‟monopoli‟‟ berarti kondisi pengasuaan

atas produksi dan pemasaran oleh satu kelompok satu pelaku usaha

tertentu. sedangkan praktik monopoli menekankan pada pemusatan

kekuasaan sehingga terjadi kondisi pasar yang monopoli. Karenanya,

praktik monopoli tidak harus langsung bertujuan menciptakan monopoli,

tetapi istilah ini pada umumnya menggambarkan suatu usaha mencapai

atau memperkuat posisi dominan di pasar. Dalam hal praktik monopoli,

yang berarti menekankan pada proses monopoli dapat melihat beberapa

hal sebagai berikut, yakni penentuan mengenai pasar bersangkutan,

penilian terhadap keadaan pasar, dan adanya kegiatan yang dilakukan oleh

pelaku usaha untuk mengusai pasar.

Menekankan pada praktik monopoli berarti mengabaikan

monopoli yang terjadi secara alamiah. Monopoli dapat dengan dua cara,

pertama, monopoli alamiah (natural monopoly) yang terjadi akibat

kemampuan seseorang atau sekelompok pelaku usaha yang mempunya

kelebihan tertentu sehingga membuat pelaku usaha lain kalah bersaing.

Satu pelaku usaha pada pasar sepatu yang mempunyai kulitas yang sangat

14

baik, dapat menekan biaya produksi, pemasaran yang prima tentu akan

diminapi konsumen, sehingga secara „‟alamiah‟‟.21

b. Beberapa Jenis Monopoli

Adapun jenis-jenis monopoli adalah sebagai berikut :

1. Monopoli yang terjadi karena memang dikehendaki oleh

Undang-Undang (Monopoly by law). Pasal 33 UUD 1945

menghendaki adanya monopoli untuk menguasai bumi dan

air berikut kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Serta cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup

orang banyak. Selain itu, undang-undang juga memberikan

hak istimewa dan perlindungan hukum dalam jangka waktu

tertentu terhadap pelaku usaha yang memenuhi syarat

tertentu atas hasil riset dan inovasi yang dilakukan sebagai

hasil pengembangan teknologi yang bermanfaat bagi umat

manusia.

2. Monopoli yang lahir dan tumbuh secara alamiah karena

didukung oleh iklim dan lingkungan usaha yang sehat

(monopoly by nature). Monopoli bukanlah suatu kegiatan

yang jahat atau terlarang apabila kedudukan tersebut

diperoleh dengan mempertahankan posisi tersebut melalui

kemampuan prediksi dan naluri bisnis yang propfersional.

Kemampuan sumber daya manusia yang professional, kerja

21

Ibid., h. 16.

15

keras dan strategi bisnis yang tepat dalam mempertahankan

posisinya akan membuat suatu perusahaan memiliki kinerja

yang unggul sehingga tumbuh secara cepat dengan

menawarkan suatu kombinasi antara kualitas dan harga

barang dan jasa serta pelayanan sebagaimana dikehendaki

konsumen.

3. Monopoli yang diperoleh dari melalui lisensi dengan

menggunakan mekanisme kekuasaan (monopoly by

license). Monopoli seperti ini dapat terjadi oleh karena

adanya kolusi antara para pelaku usaha dengan birokrat

pemerintah. Kehadirannya menimbulkan distorsi ekonomi

karena mengangy bekerjanya mekanisme pasar yang

efesien.

4. Monopoli karena terbentuknya struktur pasar akbit perilaku

dan sifat serakah manusia. Sifat-sifat dasar manusia yang

menginginkan keuntungan besar dalam waktu yang singkat

dan dengan pengorbanan dan modal yang sekecil mungkin

atau sebaliknya, dengan menggunakan modal (capital) yang

sangat besar untuk memperoleh posisi dominan guna

menggusur pesaing yanga ada. Unsur-unsur yang

mempengaruhi para pelaku usaha tersebut manifestasinya

dalam praktik bisnis sehari-hari adalah sedapat-dapatnya

menghindari munculnya pesaing baru atau rivalitas dalam

berusaha akan menurunkan tingkat keuntungan

16

c. Kegiatan yang dilarang

Dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,kegiatan yang

dilarang diatur dalam pasal 17 sampai dengan pasal 24. Undang undang ini

tidak memberikan defenisi kegiatan,seperti halnya perjanjian. Namun

demikian, dari kata “kegiatan” kita dapat menyimpulkan bahwa yang

dimaksud dengan kegiatan disini adalah aktivitas, tindakan secara sepihak.

Bila dalam perjanjian yang dilarang merupakan perbuatan hukum dua

pihak maka dalam kegiatan yang dilarang adalah merupakan perbuatan

hukum sepihak. Adapun kegiatan kegiatan yang dilarang tersebut yaitu :

1. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran

barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku

usaha atau satu kelompok pelaku usaha.

2. Monopsoni adalah situasi pasar dimana hanya ada satu pelaku

usaha atau kelompok pelaku usaha yang menguasai pangsa pasar

yang besar yang bertindak sebagai pembeli tunggal,sementara

pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang bertindak sebagai

penjual jumlahnya banyak.

3. Penguasan pasar adalah dimana pelaku usaha melakukan satu atau

beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain,

yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau

persaingan usaha tidak sehat berupa. menolak dan atau

menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan

usaha yang sama pada pasar bersangkutan atau mematikan usaha

17

pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan

terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat

4. Persekongkolan adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh

pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk

menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang

bersekongkol (pasal 1 ayat (8) UU No.5/1999).

5. Jabatan Rangkap Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1999 dikatakan bahwa seorang yang menduduki jabatan sebagai

direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang

bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris

pada perusahaan lain.

6. Pemilikan Saham Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1999 dikatakan bahwa pelaku usaha dilarang memiliki

saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis, melakukan

kegiatan usaha dalam bidang sama pada saat bersangkutan yang

sama atau mendirikan beberapa perusahaan yang sama.

7. Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan Dalam Pasal 28

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, mengatakan bahwa pelaku

usaha yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum

yang menjalankan perusahaan bersifat tetap dan terus menerus

dengan tujuan mencari keuntungan.22

d. Perjanjian yang Dilarang

22

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha

Tidak Sehat.

18

Larangan melakukan perjanjian dengan pelaku usaha lain yang dapat

mengakibatkan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Larangan-

larangan tersebut adalah :

1. Membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan atau

berakibat penguasaan produksi dan atau persamaan barang atau jasa

(pasal 4 ayat 1).

2. Membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan

harga barang atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen (pasal 5 ayat 1)

3. Membuat perjanjian dengan pembeli yang mengakibatkan terjadinya

perbedaan (diskriminasi) harga barang atau jasa yang harus dibeli oleh

pembeli yang satu dengan pembeli yang lain (pasal 6).

4. Membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan

harga dibawah harga pasar (pasal 7).

5. Membuat perjanjian yang melarang pembeli barang atau jasa untuk

menjual atau memasok kembali barang atau jasa yang dibelinya itu

dengan harga yang lebih rendah dari pada harga yang ditetapkan dalam

perjanjian (pasal 8).

6. Membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk

membagi wilayah pemasaran diantara mereka, dimana pelaku usaha yang

satu hanya akan melakukan pemasaran diwilayah pemasarannya sendiri

sebagaimana yang telah disepakati dan tidak melakukan pemasaran di

wilayah pemasaran mitra janjinya (pasal 9)

7. Membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan melakukan

pemboikotan terhadap para pelaku usaha pesaing mereka yang bertujuan

: - Menghalangi pelaku usaha lain untuk dapat melakukan usaha yang

sama (pasal 10 ayat 1).

19

- Menolak menjual setiap barang atau jasa dari pelaku usaha lain

sehingga perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian atau dapat diduga

akan merugikan pelaku usaha lain (pasal 10 ayat 2 huruf a), dan

membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang

dan atau jasa dari pasar bersangkutan (pasal 10 ayat 2 huruf b).

8. Membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan

terbentuknya suatu kartel diantara mereka (pasal 11).

9. Membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan

kerjasama dengan membentuk suatu trust diantara mereka (pasal 12)

10. Membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk

terciptanya oligopsoni (pasal 13)

11. Membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk

terjadinya integrasi vertikal diantara mereka (pasal 14)

12. Membuat perjanjian yang mempersyaratkan agar pelaku usaha yang lain

hanya memasok atau tidak memasok kembali barang atau jasa yang telah

dibelinya kepada pihak tertentu atau ditempat tertentu (pasal 15 ayat 1)

13. Membuat perjanjian dengan pihak lain yang mempersyaratkan bahwa

pihak lain hanya dapat membeli apabila yang bersangkutan membeli pula

barang atau jasa yang lain dari yang bersangkutan (pasal 15 ayat 2)

14. Membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga atas barang

atau jasa yang mensyaratkan bahwa pihak yang lain akan diberi harga

yang dimaksud atau akan diberi potongan atas harga tersebut apabila

yang bersangkutan : - Bersedia pula membeli barang atau jasa yang lain

(pasal 15 ayat 3 huruf b) - Tidak akan membeli barang atau jasa yang

sama dari pelaku usaha pesaingnya (pasal 15 ayat 3 huruf a).

20

15. Membuat perjanjian dengan pihak diluar negeri yang membuat ketentuan

yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau

persaingan usaha tidak sehat (pasal 16)23

e. Posisi Dominan

Posisi dominan artinya pengaruhnya sangat kuat, dalam Pasal 1

angka 4 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan posisi

dominan merupakan suatu keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai

pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa

yang dikuasai atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara

pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan

keuangan, kemampuan akses pada pasokan, penjualan, serta kemampuan

untuk menyesuaikan pasokan dan permintaan barang atau jasa tertentu.

Pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud pasal 25

ayat (1) apabila:

a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku

usaha menguasai 50% (lima puluh persen)

atau lebih pangsa pasar satu jenis barang

atau jasa tertentu; atau

b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok

pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh

lima persen) atau lebih pangsa pasar satu

jenis barang atau jasa tertentu.

Bentuk-bentuk penyalahgunaan posisi dominan atau hambatan-

hambatan persaingan usaha yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang

mempunyai posisi dominan adalah ditetapkan di dalam Pasal 25 ayat 1 UU

antimonopoli. Ketentuan tersebut menetapkan bahwa pelaku usaha

23

Ibid.

21

dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak

langsung untuk :

a. Menetapkan syarat-syarat pergadangan dengan

tujuan untuk mencegah dan/atau menghalangi

konsumen memperoleh barang dan/atau jasa yang

bersaing dari segi harga maupun kualitas; atau

b. Membatasi pasar pengembangan teknologi; atau

c. Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi

menjadi pesaing untuk memasuki pasar yang

bersangkutan.

5. Pasar

a. Pengertian

Pasar merupakan suatu tempat dimana para penjual dan pembeli

dapat bertemu untuk melakukan jual beli barang. Penjual dan pembeli

akan melakukan tawar menawar harga hingga tercapai kesepakatan

harga. Hal ini merupakan pengertian pasar secara konkrit, atau dengan

kata lain pasar merupakan tempat orang bertemu untuk melakukan suatu

transaksi jual beli. Hal ini merupakan pengertian pasar secara konkrit,

artinya pengertian pasar dalam kehidupan sehari-hari tempat orang

bertemu untuk melakukan suatu transaksi jual beli barang.24

Di dalam

Perpres nomor 112 tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar

24

Jurnal Dinamika Hukum Aspek Zonasi Pasar Tradisional dan Pasar Modern diakses 23 oktober

2018 pukul 15:22.

22

tradisional pusat perbelanjaan dan toko modern pengertian pasar adalah

area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik

yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan,

mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.25

Seiring

dengan perkembangan zaman pasar kemudian melahirkan dua konsep

yaitu pasar tradisional dan pasar modern.

b. Pasar Tradisional

Dalam Perpres nomor 112 tahun 2007 pasal 1 ayat 2 pengertian

pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh

Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan

Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan

tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh

pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan

usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang

dagangan melalui tawar menawar.26

Dari pengertian diatas bahwa pasar

tradisional bukan hanya pasar yang dibangun oleh pemerintah yang

cakupannya luas, namun toko-toko dan kios yang berada di sekitar

pemukiman juga dapat dikatan pasar tradisional, lebih lanjut diatur dalam

undang-undang nomor tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan

menengah.

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan

dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria

25

Perpres No. 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat

Perbelanjaan Dan Toko Modern. 26

Ibid.

23

Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Kriteria Usaha Mikro adalah memiliki kekayaan bersih paling

banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil

penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus

juta rupiah).

2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri

sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan

usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian

baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah

atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil. Kriteria

Usaha Kecil adalah sebagai berikut memiliki kekayaan bersih

lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai

dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau

memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00

(tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak

Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri

sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan

usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik

langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau

24

Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil

penjualan tahunan. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai

berikut memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00

(lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk

tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil

penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar

lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan

oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil

penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang

meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha

patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi

di Indonesia.27

c. Pasar Modern

Pasar Modern yaitu pasar yang penjual dan pembeli tidak

bertransaksi secara langsung, melainkan pembeli melihat lebel harga yang

tercantum dalam harga (barcode) dan pelayanannya dilakukan secara

mandiri (swalayan) atau dilayani oleh pramuniaga. Barang-barang yang

dijual di pasar modern, selain bahan makanan juga terdapat barang lain

27

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

25

yang merupakan jenis barang yang dapat bertahan lama.28

Toko modern

dan pusat perbelanjaan diatur dalam Peraturan Presiden Republik

Indonesia (Perpres) Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan

Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Pasar Modern.

Perpres 112/ 2007 tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan

Menteri Perdagangan RI Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang

Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan,

dan Toko Modern. Perizinan toko modern dan pusat Tok perbelanjaan juga

diatur dalam sejumlah Peraturan Daerah. Batasan luas lantai penjualan

Toko Modern adalah:

1. Minimarket, kurang dari 400 m².

2. Supermarket, 400 m² sampai dengan 5.000 ml.

3. Hipermarket, di atas 5.000 m².

4. Department Store, di atas 400 m².

5. Grosir/Perkulakan, di atas 5.000 ml.

Khusus untuk usaha Toko Modern dengan modal dalam negeri

100% (PMDN), maka batasan luas lantainya adalah :

a. Minimarket, dengan luas lantai penjualan kurang dari 400

m².

28

http://eprints.umm.ac.id/36244/3/jiptummpp-gdl-rahmawati2-47438-3-babii.pdf diakses 25-10-

2018 pukul 01:46.

26

b. Supermarket, dengan luas lantai penjualan kurang dari

1.200 m².

c. Department Store, dengan luas lantai penjualan kurang dari

2.000 m².

Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Modern

adalah:

a. Minimarket, Supermarket, dan Hipermarket menjual barang

konsumsi secara eceran terutama produk makanan dan

produk rumah tangga lainnya;

b. Department Store menjual barang konsumsi utamanya

produk sandang dan perlengkapannya secara eceran dengan

penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat

usia konsumen; dan

c. Perkulakan/Grosir menjual barang konsumsi secara grosir.

Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib

memenuhi sejumlah persyaratan berikut:

a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat,

keberadaan Pasar Tradisional, dan keberadaan UMKM

yang ada di wilayah yang bersangkutan.

b. Memperhatikan jarak antara Hipermarket dengan Pasar

Tradisional yang telah ada sebelumnya.

c. Menyediakan area parkir paling sedikit seluas kebutuhan

parkir 1 unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² luas

27

lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern.

Penyediaan area parkir dapat dilakukan berdasarkan kerja

sama antara pengelola Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko

Modern dengan pihak lain.

d. Menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan

dan Toko Modern yang bersih, sehat (higienis), aman,

tertib, dan menyediakan ruang publik yang nyaman.

Jam kerja atau jam operasional Hipermarket, Department Store, dan

Supermarket terbatas (dibatasi) dan tidak boleh buka hingga 24 jam seperti

halnya Minimarket. Untuk hari Senin sampai Jumat, batasan jam kerjanya

adalah pukul 10.00 sampai pukul 22.00 waktu setempat.

d. Retail

Definisi Retail Perkembangan dunia bisnis belakangan ini sangat

mendukung perkembangan bagi para retailer yang berada di pasar,

terutama para retailer besar. Meningkatnya tingkat konsumsi dan hasrat

berbelanja masyarakat membuat industri ini semakin dilirik oleh para

pelaku bisnis. Retail adalah suatu penjualan dari sejumlah kecil komoditas

kepada konsumen. Retail berasal dari Bahasa Perancis diambil dari kata

retailer yang berarti “memotong menjadi kecil-kecil”29

.

Di dalam mekanisme pasar, pada pokoknya terdapat dua

pihak yang selalu terlibat dalam setiap transaksi yakni pembeli atau

konsumen dan produsen. Sehubungan dengan itu, menurut Salim

Kartono, penjual dapat dibedakan menjadi pedagang eceran

(retailer) dan pedagang grosir (wholeseller). Pedagang eceran

29 Reardon dkk, Retailing Management. Terjemahan Sunoto, Jakarta salemba, 2000, h 56

28

adalah perorangan atau badan usaha yang kegiatan pokoknya

melakukan penjualan secara langsung kepada konsumen akhir

dalam partai kecil, sementara pedagang grosir adalah perorangan

atau badan usaha yang kegiatan pokoknya melakukan penjualan

barang-barang dalam partai (jumlah) besar kepada eceran.30

Dalam menyelenggarakan kegiatannya, para pedagang baik itu

pedagang eceran maupun grosir akan menciptakan pasar. Hal itu tersimpul

dari kenyataan bahwa setiap pedagang akan membuka toko atau tempat

usaha dan melalui tempat usaha itu pedagang melakukan penawaran

barang dan/jasa. Apabila terdapat permintaan barang dan/atau jasa tersebut

oleh konsumen, maka akan terdapat mekanisme antara pedagang tersebut

dengan konsumen yang datang, dengan demikian pasarpun tercipta.

Berdasarkan kenyataan tersebut, pedagang grosir akan menciptakan pasar

grosir dan pedagang eceran akan menciptakan pasar ritel31

Berikut ini definisi retailing menurut beberapa ahli:

1. Menurut Levy dan Weitz (2001) “Retailing adalah satu rangkaian

aktivitas bisnis untuk menambah nilai guna barang dan jasa yang

dijual kepada konsumen untuk konsumsi pribadi atau rumah

tangga”. Jadi konsumen yang menjadi sasaran dari retailing adalah

konsumen akhir yang membeli produk untuk dikonsumsi sendiri.

2. Menurut Berman dan Evans (2001) “Retailing merupakan suatu

usaha bisnis yang berusaha memasarkan barang dan jasa kepada

konsumen akhir yang menggunakannnya untuk keperluan pribadi

dan rumah tangga”. Produk yang dijual dalam usaha retailing

30 Ibid h 58 31

Jurnal hukum eksistensi minimarket waralaba dalam persaingan usaha berdasarkan Undang-

Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli diakses 22-10-2018 pukul 13 :15.

29

adalah barang, jasa maupun gabungan dari keduanya. Berdasarkan

definisi-definisi retailing di atas, Endang (2012) dapat merumuskan

beberapa hal mengenai retailing, yaitu:

a. Retailing atau usaha eceran adalah mata

rantai terakhir dari saluran distribusi.

b. Retailing mencakup berbagai macam

aktivitas, namun aktivitas yang paling pokok

adalah kegiatan menjual produk secara

langsung kepada konsumen.

c. Produk yang ditawarkan dapat berupa

barang, jasa atau kombinasi keduanya. d.

Pasar sasaran atau konsumen yang menjadi

target adalah konsumen non bisnis, yaitu

yang mengkonsumsi produk atau kebutuhan

pribadi dan rumah tangga.32

6. Kebijakan Penataan Toko Modern

Perkembangan toko modern di Indonesia yang sangat pesat

menjadikan pemerintah harus mengambil keputusan untuk membuat

peraturan untuk mengatur keberadaan toko modern. Peraturan itu oleh

pemerintah dituangkan kedalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun

2007 tentang Pembinaan Dan Penataan Pasar Tradisional Pusat

Perbelanjaan Dan Toko Modern yang kemudian diikuti dengan Peraturan

32

http://e-journal.uajy.ac.id/9813/3/2TI07151.pdf diakses pada 16-09-2018 pukul 00:01.

30

Menteri Dalam Negeri No/53/MDAG/PER/12/2008 tentang Pedoman

Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Dan Toko

Modern. Kedua peraturan tersebut mngatur mengenai penataan dan

pembinaan pasar tradisional pusat perbelanjaan dan toko modern dan

saling terkait satu sama lain mengenai ketentuan pendirian, ketentuan

oprasional, dan juga ketentuan dari aspek analisa kondisi sosial ekonomi

masyarakat.

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi tentang Toko modern (Indomaret & Alfamart)

Indomaret adalah jaringan ritel waralaba di Indonesia. Indomaret

merupakan salah satu anak perusahaan Salim Group. Indomaret

merupakan jaringan minimarket yang menyediakan kebutuhan pokok dan

kebutuhan sehari-hari dengan luas area penjualan kurang dari 200 m2.

Toko pertama dibuka di Ancol, Jakarta Utara, pada tahun 1988, dikelola

oleh PT. Indomarco Prismatama. Tahun 1997 perusahaan mengembangkan

bisnis gerai waralaba pertama di Indonesia, setelah memiliki lebih dari 230

gerai. Jumlah gerai hingga tahun 2015 adalah 11.400 gerai dengan rincian

60% gerai adalah milik sendiri dan sisanya waralaba milik masyarakat.

Sampai dengan awal tahun 2017, jumlah gerai sebanyak 13.000 toko.

Mitra usaha waralaba ini meliputi: koperasi, badan usaha dan perorangan.

31

Indomaret tersebar merata dari Sumatera, Jawa, Madura, Bali, Lombok,

Kalimantan dan Sulawesi. Motto perusahaan adalah "mudah dan hemat‟‟33

Sasaran pemasaran Indomaret adalah konsumen semua kalangan

masyarakat, lokasi gerai yang strategis dimaksudkan untuk memudahkan

Indomaret melayani sasaran demografinya yaitu keluarga. Sistem

distribusi dirancang seefisien mungkin dengan jaringan pemasok yang

handal dalam menyediakan produk terkenal dan berkualitas serta sumber

daya manusia yang kompeten, menjadikan Indomaret memberikan

pelayanan terbaik kepada konsumen. Saat ini Indomaret memiliki 8 pusat

distribusi di Ancol Jakarta, Cimanggis Depok, Tangerang, Bekasi, Parung,

Bandung, Semarang dan Surabaya. Dengan menjalin lebih dari 500

pemasok, Indomaret memiliki posisi baik dalam menentukan produk yang

akan dijualnya. Laju pertumbuhan gerai Indomaret yang pesat dengan

jumlah transaksi 14,99 juta transaksi per bulan didukung oleh sistem

teknologi yang handal. Sistem teknologi informasi Indomaret pada setiap

point of sales di setiap gerai mencakup sistem penjualan, persediaan dan

penerimaan barang. Sistem ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan saat

ini dengan memperhatikan perkembangan jumlah gerai dan jumlah

transaksi di masa mendatang.

Indomaret berupaya meningkatkan pelayanan dan kenyamanan

belanja konsumen dengan menerapkan sistem check out yang

menggunakan scanner di setiap kasir dan pemasangan fasilitas

33

https://id.wikipedia.org/wiki/Indomaret#Aksikorporasi diakses pada 19-08-2018 pukul 03.48.

32

pembayaran Debit BCA. Pada setiap pusat distribusi diterapkan digital

picking system (DPS). Sistem teknologi informasi ini memungkinkan

pelayanan permintaan dan suplai barang dari pusat distribusi ke toko-toko

dengan tingkat kecepatan yang tinggi dan efisiensi yang optimal.

Visi Indomaret sendiri adalah menjadi aset nasional dalam bentuk

jaringan ritel waralaba yang unggul dalam persaingan global. Sedangkan

mottonya adalah “mudah & hemat”. Budaya yang diterapkan dalam tubuh

perusahaan Indomaret adalah Dalam bekerja kami menjunjung tinggi nilai-

nilai:

a) Kejujuran, kebenaran dan keadilan

b) Kerja sama tim

c) Kemajuan melalui inovasi yang ekonomis

d) Kepuasan pelanggan34

PT Sumber Alfaria Trijaya (SAT) atau Alfamart merupakan

perusahaan nasional yang bergerak dalam bidang perdagangan umum dan

jasa eceran yang menyediakan kebutuhan pokok dan sehari-hari.

Alfamart dapat dimiliki masyarakat luas dengan cara kemitraan.

Perusahaan ini didirikan pada 27 Juni 1999. Pada saat berdiri, perusahaan

bernama PT. Alfamart Mitra Utama (AMU). Pemegang saham perusahaan

ini adalah PT. Alfamart Retailindo Tbk. dengan saham sebesar 51% dan

PT. Lancar Distrindo sebesar 49%. Toko pertama dibuka dengan nama

Alfa Minimart pada tanggal 18 Oktober 1999 berlokasi di Jl. Beringin

34

www.Indomaret.co.id diakses 26-09-2018 pukul 22:35.

33

Raya, Karawaci, Tangerang. Pada tanggal 1 Agustus 2002, Kepemilikan

beralih ke PT Sumber Alfaria Trijaya dengan komposisi pemegang saham:

PT HM Sampoerna, Tbk sebesar 70% dan PT Sigmantara Alfindo sebesar

30%. Pada tanggal 1 Januari 2003 nama Alfa Minimart diganti menjadi

Alfamart. Hingga saat ini, perusahaan telah memiliki toko lebih dari 2.266

buah toko.

Toko pertama dibuka 18 oktober 1999 dengan nama ”Alfa

Minimart” di Jl. Beringin Raya, Karawaci, Tangerang. Pada tanggal 1

Januari 2003 berubah nama menjadi Alfamart. Visi dari Alfamart adalah

Menjadi jaringan distribusi retail terkemuka yang dimiliki oleh masyarakat

luas, berorientasi kepada pemberdayaan pengusaha kecil, pemenuhan

kebutuhan dan harapan konsumen, serta mampu bersaing secara global,

sedangkan misinya adalah:

a) Memberikan kepuasan kepada pelanggan/konsumen dengan berfokus

pada produk dan pelayanan yang berkualitas unggul.

b) Selalu menjadi yang terbaik dalam segala hal yang dilakukan dan

selalu menegakkan tingkah laku/etika bisnis yang tertinggi.

c) Ikut berpartisipasi dalam membangun negara dengan

menumbuhkembangkan jiwa wiraswasta dan kemitraan usaha.

d) Membangun organisasi global yang terpercaya, tersehat dan terus

bertumbuh dan bermanfaat bagi pelanggan , pemasok, karyawan,

pemegang saham dan masyarakat pada umumnya.

Budaya yang dijunjung dalam bekerja adalah:

a) Integritas yang tinggi.

b) Inovasi untuk kemajuan yang lebih baik.

c) Kualitas & Produktivitas yang tertinggi.

d) Kerjasama Team.

34

Yang menjadi target dari pemasaran Alfamart adalah area perumahan,

fasilitas publik, dan gedung perkantoran, sedangkan motto yang digunakan

Alfamart adalah “belanja puas harga pas”.35

2. Putusan KPPU No. 03/KPPU-L-I/2001

Putusan KPPU No. 03/KPPU-L/I/2000 PT indomarco Prismatama

di gugat oleh lemabaga swadaya masyarakat menyatakan bahawa sebagian

besar pengusaha kecil/pemilik warung menyatakan memiliki dampak

negatif dari berdirinya swalayan indomaret terhadap usaha mereka, yaitu

berupa :

1. Penghasilan atau omset penjualan menjadi turun drastis;

2. Banyak usaha kecil yang tutup atau tidak berjualan lagi karena

kalah bersaing dalam harga dan pelayanan dengan Toko Swalayan

Indomaret;

3. Biaya kehidupan rumah tangga mereka terancam, karena

sebelumnya warung tersebut merupakan mata pencarian untuk

biaya kehidupan sehari hari.

Keberadaan Indomaret tersebut mempunyai dampak merugikan

pengusaha kecil yang ada disekitarnya, di setiap satu Toko Swalayan

Indomaret. Padahal di sekitarnya diperkirakan ada 10 usaha kecil,

maka apabila ada 290 Toko Swalayan Indomaret akibatnya 2900 usaha

35 https://id.wikipedia.org/wiki/Alfamart

35

kecil terancam mati, karena kalah bersaing dengan harga dan

kenyamanan yang disediakan oleh Indomaret.

Swalayan Indomaret tersebut telah atau diduga oleh Saksi Pelapor

melanggar Undang-Undang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha

Tidak Sehat pada Pasal 1 Ayat 4. Maksud dari posisi dominan yaitu:

menguasai pangsa pasar karena kemampuan keuangan, kemampuan akses

pada pasokan. Pasal 1 Ayat 8 persekongkolan menguasai pasar untuk

kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol, sehingga dilarang sesuai

Pasal 22 tentang persekongkolan dan pasal 25 tentang posisi dominan,

kemudian Pasal 15 tentang larangan membuat persyaratan pemasokan dari

pelaku usaha tertentu.

Setelah melakukan monitoring, komisi menemukan adanya

keresahan sosial yang disebabkan oleh praktek usaha Terlapor disamping

dugaan pelanggaran sebagaimana yang dilaporkan atas Pasal 15, Pasal

22, dan Pasal 25 Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Keresahan sosial

yang dimaksud adalah persaingan yang terjadi antara pelaku usaha besar

dengan pelaku usaha kecil yang menimbulkan gangguan keseimbangan

yang berpotensi menurunkan kesejahteraan pelaku usaha kecil. Disamping

itu juga disebabkan oleh hal-hal berkaitan dengan perizinan usaha, lokasi

usaha, jam pelayanan, dan tata ruang yang berasaskan kepentingan secara

terpadu guna mewujudkan keseimbangan kepentingan.

36

Majelis Komisi menemukan fakta sejumlah warung kecil di sekitar Toko

Swalayan Indomaret di wilayah Jakarta, Bekasi dan Tangerang, sebagai

berikut:

1. Seluruh warung menyatakan merasakan terpengaruh dengan

berdirinya Toko Swalayan Indomaret yaitu terjadi penurunan

omset penjualan;

2. Terdapat harga-harga yang lebih murah untuk produk tertentu

khususnya yang berasal dari PT. Indomarco Adi Prima yang dijual

di Toko Swalayan Indomaret;

3. Sebagian besar warung kecil yang berada di sekitar Toko Swalayan

Indomaret, memiliki kemampuan bersaing yang rendah karena

keterbatasan manajemen, permodalan, dan keterbatasan akses

terhadap pasokan barang.

Bahwa Toko Swalayan Indomaret memang banyak berlokasi di

daerah pemukiman dan di lokasi-lokasi di mana telah terdapat banyak

pengecer-pengecer kecil yang melakukan kegiatan usaha yang sama. Hal ini

secara langsung maupun tidak langsung telah mengganggu kegiatan usaha

yang dilakukan oleh pengecer kecil. Selain itu, Indomaret juga terbukti

dalam menjalankan usahanya, menjual produk-produk tertentu dengan harga

yang lebih murah dibandingkan dengan harga jual para pengecer kecil.

Kegiatan tersebut dilakukan dengan memberikan potongan harga secara

berkala setiap dua minggu atau setiap bulan melalui promosi super hemat.

37

Dalam putusan tersebut, KPPU menyatakan bahwa Indomaret

dalam pengembangan usahanya kurang memperhatikan prinsip

keseimbangan sesuai asas demokrasi ekonomi dalam menumbuhkan

persaingan sehat antara kepentingan pelaku usaha dengan kepentingan

umum. KPPU juga menyerukan agar Indomaret dalam

mengembangkan usahanya untuk melibatkan masyarakat setempat di

antaranya dengan memperbesar porsi kegiatan waralaba. Ditemukan

beberapa fakta yang patut ditengok sebagai bahan pertimbangan apakah

putusan yang diambil oleh KPPU sudah tepat atau belum. Atas fakta-fakta

tersebut, KPPU menilai bahwa Indomaret tidak secara bersungguh-sungguh

melaksanakan hal-hal yang telah diamanatkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3

UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Prakktik Monopoli dan Persaingan

Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli).

Putusan terhadap gugatan tersebut menyatakan memerintahkan kepada

Terlapor untuk menghentikan ekspansinya di pasar-pasar tradisional yang

berhadapan langsung dengan pengecer kecil dalam rangka mewujudkan

keseimbangan persaingan antar pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah

dan pelaku usaha kecil.36

Dalam Pasal 2 UU Anti Monopoli, dijelaskan bahwa setiap pelaku

usaha dalam menjalankan kegiatannya perlu memperhatikan keseimbangan

umum dengan memberi kesempatan kepada pelaku usaha lain dalam

menjalankan usahanya sebagai pesaing atau yang berpotensi sebagai pesaing

agar dapat berkembang secara wajar. Sedangkan dalam Pasal 3 UU Anti

36

Putusan KPPU No. 03/KPPU-L-I/2001.

38

Monopoli juga dinyatakan tentang perlunya menjaga kepentingan umum

dan menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha bagi pelaku usaha

besar, menengah, dan kecil.

Kepentingan umum dalam Pasal 3 undang-undang anti monopoli

dimaksud untuk memperhatikan situasi dan kondisi kegiatan usaha agar

kegiatan usaha dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan benar, tidak

ada kesenjangan dari pelaku usaha besar, kecil dan menengah baik karena

faktor dekat dengan elit penguasa yang kemudian mendapatkan kemudahan

berlebihan sehingga berdampak kepada kesenjangan sosial, hal ini

merupakakan harapan agar tercipta iklim persaingan usaha yang sehat.

Kepastian dan kesempatan berusaha bagi pelaku usaha artinya

memberikan jaminan kepastian hukum bagi setiap pelaku usaha untuk

membuka dan meningkatkan usahanya, serta terhindar dari pemusatan

ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu yang dapat merugikan

masyarakat, yang bertentangan dengan cita-cita keadilan social.

C. Analisis

1. Landasan Teoritis Keterlibatan Negara Dalam Mengatur

Persaingan Usaha

Hubungan antara hukum dan ekonomi merupakan suatu relasi yang

saling terpaut. Kehadiran hukum dalam mengatur aktivitas ekonomi ibarat

kereta api dan relnya. Hukum adalah “relnya” dan “ekonomi” adalah

kereta apinya. Hukumlah yang akan mengatur segala aktivitas negara dan

39

masyarakat termasuk aktivitas enokomi. Perlunya hukum dalam mengatur

aktivitas ekonomi sebagai konsekuensi dari syarat dari adanya negara

hukum.37

Julius F Stahll mengemukakan ada empat unsur yang harus

dipenuhi untuk dikatakan bahwa sebuah negara sebagai negara hukum

yaitu, adanya :

a) Perlindungan hak asasi warga Negara

b) Pembagian dan pemisahan kekuasaa

c) Pemerintah yang berdasarkan pada peraturan

perundang-undangan

d) Adanya peradilan administrasi

Keterlibatan negara dalam mengatur ekonomi merupakan salah

satu asas penting dalam cita hukum ekonomi nasional, selain itu Sri

Redjeki Hartono mengemukakan dua asas lainnya yaitu asas

keseimbangan dan asas pengawasan baik. Sri Redjeki Hartono

menjelaskan bahwa keterlibatan negara dalam mengatur kegiatan ekonomi

untuk menjaga adanya keseimbangan kepentingan semua pihak,

kepentingan konsumen dan produsen, kepentingan negara dan kepentingan

umum terhadap kepentingan perusahaan dan kepentingan pribadi. Sebab

jika ekonomi dibiarkan beroperasi tanpa regulasi pemerintah maka yang

terjadi kondisi eksploitasi dan hubungan yang tidak harmonis antara para

pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi yang kuat “memakan” pelaku ekonomi

yang rendah.

37

Mansur amin bin ali Jurnal Hukum Jatiswara universitas mataram diakses pada 02-10-2018

pukul 16 : 24.

40

Dalam kaitannya dengan keterlibatan negara dalam kegiatan

ekonomi Friedmann mengemukakan empat fungsi negara yaitu :

a) Negara sebagai penyedia, yaitu kebijakan pemerintah dalam

memenuhi standar minimal yang diperlukan masyarakat untuk

mengurangi dampak pasar bebas yang dapat merugikan

masyarakat,

b) Fungsi negara sebagai pengatur dalam menjamin ketertiban agar

tidak kekacauan dalam aktivitas ekonomi,

c) Pemerintah turut betindak sebagai pelaku ekonomi dalam

menjalankan usaha yang menjadi hajat hidup orang banyak yang

tidak dapat dilakukan oleh pihak swasta

d) Negara berfungsi sebagai pengawas terhadap berbagai produk

aturan hukum untuk menjaga keadilan dan ketertiban sekaligus

betindak sebagai penegak hukum38

Kehadiran hukum dalam konteks pembangunan ekonomi

diharapkan dapat menciptakan kondisi stabilitas (stability), dapat

memprediksi kondisi perekonomian di masa yang akan datang

(predictability) dan menciptakan keadilan (fairness) dalam

melakukan aktifitas ekonomi. Fungsi hukum sebagai stabilisator

dalam artian bahwa hukum mampu menyeimbangkan dan

mengakomodasi kepentingan kepentingan yang saling bersaing

dalam aktifitas ekonomi.39

2. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pasar

Tradisional

Dalam Pasal 33 UUD‟45 menetapkan bahwa perekonomian

Indonesia bertujuan pada pembangunan ekonomi berdasarkan demokratis

38

Ibid. 39

Ibid.

41

bersifat kerakyatan dengan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia melalui

pendekatan kesejahtraan dan mekanisme pasar. Tujuan perekonomian

nasional dapat dicapai dengan memberikan perasamaan kesempatan bagi

setiap pelaku usaha besar maupun kecil yang tidak lain adalah esensi

daripada ekonomi pasar yang ada sekarang.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh UU No. 5 Tahun 1999,

terhadap pelaku usaha kecil inheren dengan latar belakang pemebentukan

dari UU Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sejalan

dengan pertimbangan pembentukan UU Praktik monopoli dan persaingan

usaha tidak sehat berikut penjelasannya, secara rinci Pande Silalahi

mengatakan bahwa salah satu faktor utama yang menjadi latar belakang

pembentukan UU Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

adalah adanya ketimpangan ekonomi sebagai akibat prosentase pelaku

usaha yang tidak berimbang.40

Bahwa berdasarkan data statistik diketahui

99% dari pelaku usaha di Indonesia adalah usaha kecil dan mereka hanya

menguasai aset ekonomi sebanyak 40% dari ekonomi nasional. Sementara

itu sebesar 1% yang disebut usaha yang berskala besar dan menengah

menguasai sekitar 60% aset ekonomi nasional.

Pada akhirnya solusi yang ditawarkan terwujud secara tegas dalam

salah satu pengecualian dari UU Praktik monopoli dan persaingan usaha

tidak sehat dan secara tersirat terwujud dalam asas hukum UU Praktik

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan tujuan dari pembentukan

UU Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Asas tersebut

40 Skripsi, Universitas Sebelas Maret 30 Januari 2008, h.71.

42

inheren dengan tujuan dari pembentukan UU Praktik monopoli dan

persaingan usaha tidak sehat sebagaimana halnya termuat dalam Pasal 3

UU Persaingan Usaha. Dinyatakan dalam Pasal 2 UU Praktik monopoli

dan persaingan usaha tidak sehat bahwa pelaku usaha di Indonesia dalam

menjalankan kegiatan usahanya berasaskan ekonomi dengan

memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan

kepentingan umum.

Konsep perlindungan terhadap pasar tradisional dimanifestasikan

oleh pemerintah dalam Perpres No. 112 tahun 2007. Dalam Pasal 4

disebutkan tentang persyaratan pendirian pusat perbelanjaan dan toko

modern. Untuk mendirikan pusat perbelanjaan dan toko modern harus

memenuhi beberapa persyaratan, antara lain;

1. Harus memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat

dan keberadaan pasar tradisional, usaha kecil dan usaha

menengah yang ada di wilayah dimana pasar modern tersebut

hendak dibangun;

2. Pendirian pasar modern juga harus memperhatikan jarak

dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya;

Berkaitan dengan Perpres No 112 Tahun 2007, Menteri

Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 53/M-

DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar

Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012. Dalam

43

Peraturan Menteri Perdagangan tersebut dijelaskan bahwa hal-hal yang

dianalisa berkaitan dengan pendirian pasar ritel modern adalah kondisi

sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional sebagaimana

disebutkan dalam Perpres No. 112 tahun 2007 diatas. Analisa kondisi

sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional serta usaha

mikro, kecil dan menengah (UMKM) antara lain berkaitan dengan struktur

penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan, tingkat pendapatan

ekonomi rumah tangga, kepadatan dan pertumbuhan penduduk, kemitraan

dengan UMKM lokal, penyerapan tenaga kerja lokal, ketahanan dan

pertumbuhan pasar tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal,

keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada, dampak

positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara hypermarket dengan

pasar tradisional yang telah ada sebelumnya dan tanggung jawab sosial

perusahaan (Corporate Social Responsibility). Analisa yang berkaitan

dengan kondisi sosial masyarakat tersebut harus dilakukan oleh lembaga

independen. Disamping itu, hasil analisis tersebut juga merupakan satu

kesatuan yang harus diikutsertakan pada saat pengajuan ijin untuk

mendirikan pasar modern. Hal lain yang harus diperhatikan sebelum

pendirian pasar dan atau toko modern adalah, lokasi pendirian harus

mengacu pada rencana atau ruang wilayah kabupaten/kota dan juga

rencana detail tata ruang kabupaten/kota serta memperhatikan pengaturan

tentang zonasinya.

44

Kaidah-Kaidah Hukum Yang Terdapat Pada :

Perpres No 112

Tahun 2007

Peraturan Menteri

Perdagangan No. 53/M-

DAG/PER/12/2008

Peraturan Menteri

Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 20

Tahun 2012

1. Pendirian pasar

modern harus

memperhatikan

keadaan sosial

ekonomi

masyarakat

setempat dan

memperhatikan

jarak antara

pasar modern

dan pasar

tradisonal yang

telah ada

sebelumnya.

2. Dalam rangka

pembinaan dan

pengawasan

pemerintah

Memprioritaska

n kesempatan

memperoleh

tempat usaha

bagi pedagang

Pasar

Tradisional

yang telah ada

sebelum

dilakukan

renovasi atau

relokasi Pasar

Tradisional. (psl

15 ayat 2c)

1. Pendirian Pasar

Tradisional atau Pusat

Perbelanjaan atau Toko

Modern selain

Minimarket harus

memenuhi persyaratan

ketentuan peraturan

perundang-undangan dan

harus melakukan analisa

kondisi sosial ekonomi

masyarakat, keberadaan

Pasar Tradisional dan

UMKM yang berada di

wilayah bersangkutan.

(psl 3 ayat 1)

2. Pendirian Minimarket

baik yang berdiri sendiri

maupun yang terintegrasi

dengan Pusat

Perbelanjaan atau

bangunan lain wajib

memperhatikan:

a. Kepadatan

penduduk;

b. Perkembangan

pemukiman baru;

c. Aksesibilitas

wilayah (arus lalu

lintas);

d. Dukungan/ketersedia

an infrastruktur; dan

3. Keberadaan Pasar

Tradisional dan

warung/toko diwilayah

sekitar yang lebih kecil

daripada Minimarket

tersebut.

1. Mempunyai tujuan

untuk mendorong pasar

tradisional agar mampu

berkompetisi dan

berdaya saing dengan

pusat perbelanjaan dan

toko modern

diperlukan

pengelolaanda

pemberdayaan pasar

tradisional secara

professional.

2. Ruang lingkup

pengaturannya meliputi

pengelolaan dan

pemberdayaan pasar

tradisional yang

dimiliki, dibangun

dan/atau dikelola oleh

Pemerintah Daerah.

45

3. Pasar Tradisional dan Pasar Modern

Seiring dengan perkembangan zaman dalam dunia perdagangan,

eksistensi pasar pun ikut berkembang. mall-mall hypermart maupun

minimarket telah bermunculan sampai ke seluruh penjuru kota, kecamatan

maupun di desa. proses perkembangan itu pun melahirkan dua konsep

pasar yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Regulasi pemerintah

mengenai bisnis ritel dengan diberlakukan Perpres No 112 Tahun 2007

tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan

dan Toko Modern. Pasar Tradisional merupakan pasar yang dibangun dan

dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik

Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta

dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang

dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat

atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual

beli barang dagangan melalui tawar menawar. Sedangkan Toko Modern

merupakan toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis

barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket,

Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk

Perkulakan.

Dalam kaitan penataan pasar modern terhadap larangan praktik

monopoli Penulis akan membahas secara lebih khusus pada kelompok

Minimarket. Pertimbangannya adalah dari beberapa jenis pasar modern,

minimarket memiliki pengaruh paling besar terhadap ritel tradisional.

46

Pemain Pasar Modern Pada kelompok Minimarket, hanya terdapat 2

pemain besar yaitu Indomaret dan Alfamart. Indomaret merupakan pemain

terbesar dengan pangsa omset sekitar 43,2 % dari total omset Minimarket

di Indonesia. Sementara Alfamart membuntuti dengan pengumpulan omset

sebesar Rp7,3 triliun atau sekitar 40,8 % dari total omset Minimarket di

Indonesia. Indomaret mempunyai jaringan Minimarket dengan jumlah

gerai terbanyak, dibuntuti Alfamart. Jumlah gerai jaringan Indomaret

mencapai 3.116 unit atau 30,3 % dari total jumlah gerai Minimarket yang

ada di Indonesia, sementara jumlah gerai jaringan Alfamart mencapai

2.755 unit atau 26,8 % dari total jumlah gerai Minimarket di Indonesia.

Minimarket merupakan jenis pasar modern yang agresif memperbanyak

jumlah gerai dan menerapkan sistem franchise dalam memperbanyak

jumlah gerai. Dua jaringan terbesar Minimarket yakni Indomaret dan

Alfamart juga menerapkan sistem ini. Tujuan peritel minimarket dalam

memperbanyak jumlah gerai adalah untuk memperbesar skala usaha

(sehingga bersaing dengan skala usaha Supermarket dan Hypermarket),

yang pada akhirnya memperkuat posisi tawar ke pemasok.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa indomaret dan alfamart

merupakan ritel pasar modern yang paling besar di Indonesia. Berkaitan

dengan itu penulis akan mengkaitkan Putusan KPPU No. 03/KPPU-L-

I/2001 dengan upaya perlindungan hukum terhadap pelaku usaha pasar

tradisional yang diberikan Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang

Praktik Larangan Monopoli.

47

Indomaret dan Alfamart adalah pelaku usaha dari jenis usaha

minimarket yang menjual produk meliputi kebutuhan rumah tangga sehari-

hari seperti produk makanan dan minuman dalam kemasan siap saji,

kebutuhan sembilan bahan pokok serta fresh product, dan household

product. Hal ini cendrung memeliki kesamaan dengan pelaku usaha

tradisonal terutama warung-warung kecil kelontong yang juga menjual

produk-produk kebutuhan rumah tangga. Walaupun demikian tentu ada

beberapa jenis produk yang berbeda yang di jual oleh kedua pelaku usaha.

Faktor-faktor lain yang menjadi persoalan antara ritel modern dan ritel

tradisonal adalah lokasi yang secara umum berada di pemukiman-

pemukian masyarakat dan area pinggir jalan. Berbeda dengan hypermart

dan supermarket yang lokasinya berada jauh dari pemukiman masyarakat.

Posisi letak inilah akan menjadi sangat mengkhawatirkan terhadap pasar

ritel tradisional apabila pemerintah tidak segera membatasi kegiatan para

pelaku usaha ritel modern yang ingin ekspansi untuk melebarkan usahanya

dengan membuka gerai-gerai pasar modern di daerah yang strategis dekat

dengan kawasan padat penduduk.

Penulis sependapat dengan putusan KPPU No. 03/KPPU-L-I/2001

dinyatakan bahwa dalam pengembangan usahanya, PT Indomarco

Prismatama kurang memperhatikan prinsip keseimbangan sesuai asas

demokrasi ekonomi antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan

umum. Dikatakan bahwa persaingan antara pelaku usaha besar dan pelaku

usaha kecil telah menimbulkan gangguan keseimbangan bagi kepentingan

umum karena pelaku usaha kecil terancam kelangsungannya sehingga

48

potensial meningkatkan pengangguran yang lebih besar, telah terjadi

keresahan sosial. Hal ini tentu potensial menimbulkan kerugian berupa

penurunan kesejahteraan pelaku usaha kecil karena kemunduran usaha dan

karena kalah bersaing dengan pelaku usaha besar yang mempunyai

dukungan permodalan, manajemen, dan akses kepada sumber barang yang

lebih baik. Dalam hal ini jelas bahwa indomaret telah melanggar kaidah-

kaidah yang diatur dalam Pasal 2 dan 3 UU Larangan Praktek monopoli.

4. Kebijakan Zonasi

Kebijakan zonasi merupakan solusi yang mencoba menghindarkan

terjadinya persaingan head to head antara ritel modern dengan ritel

tradisional. Hal ini disebabkan ukuran keduanya yang berbeda apabila

dibandingkan dari sudut kapital, sehingga kemampuan menciptakan value

creation keduanya pun berbeda. Apabila kedua pelaku tersebut disatukan

dalam satu zonasi dan berhadapan head to head, maka bisa dibayangkan

bagaimana akhir persaingan dari keduanya. Zonasi merupakan sebuah

upaya untuk menciptakan equal playing field, sehingga persaingan

diharapkan berlangsung dalam suasana yang sangat sehat (fair

competition) karena berada dalam ”kelas” yang sama. Sesungguhnya

dengan melakukan zonasi, maka ketika zona-zona ditetapkan untuk

hipermarket, maka pada saat itu ada semangat untuk membatasi

hipermarket di wilayah tersebut. Makna sesungguhnya adalah membatasi

jumlah ritel modern. Melalui zonasi, market power yang dimiliki ritel

modern tidak akan berkembang sebagaimana yang terjadi saat ini. Hal ini

terjadi karena mereka tetap terbatas jumlahnya sekalipun trademark bahwa

49

mereka tempat belanja yang nyaman, murah dan mudah tetapi karena

jumlahnya sedikit maka bargaining power mereka tidak terlalu besar. Hal

ini disebabkan masih banyaknya alternatif lain bagi konsumen untuk

mendapatkan produknya.41

Kebijakan zonasi ini merupakan sebuah bagian yang sangat

penting diperhatikan sektor ritel modern dengan memperhatikan analisis

dampak sosial, budaya serta kesimbangan akibat kehadiran ritel modern,

karena sesungguhnya ritel modern dan ritel tradisional berada di dalam

kelas yang berbeda walaupun sebagian besar barang-barang yang di jual

ritel modern dan ritel tradisional memiliki banyak kesamaan. konsumen

jelas akan lebih memilih berbelanja ke ritel modern karena kenyamanan,

kelengkapan barang-barang lebih unggul dari ritel tradisonal.

Dalam rangka penataan pasar modern terhadap pasar tradisional

harus memperhatikan kaidah-kaidah pada Perpres 112 dan Permendag

53/M-DAG/PER/12/2008 pendirian pasar modern harus memperhatikan

keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat dan memperhatikan jarak

antara pasar modern dan pasar tradisonal sebagaimana yang telah diatur.

pertumbuhan ekonomi ternyata tidak menjamin kesejahteraan bagi

masyarakat tetapi justeru menimbulkan konsentarsi kegiatan ekonomi pada

kekuatan ekonomi yang berskala besar dari pada ekonomi berskala kecil.

Kegiatan ekonomi bersekala kecil mulai ditinggalkan dan terpinggirkan.

41

Putriani, Zonasi dan Pembatasan Trading Term Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan

Sektor Rite, h. 67.

50

5. Kontruksi Hukum Penataan Pasar Modern Berdasarkan

Kaidah-Kaidah Hukum Dalam Undang-Undang No 5 Tahun

1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli

Kegiatan perekonomian yang dapat membuat kesenjangan antara

pelaku usaha jelas tidak mencerminkan amanat Undang-Undang Dasar

1945 sesuai asas demokrasi ekonomi. Di dalam demokrasi ekonomi,

kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-

seorang. Apabila maraknya pelaku usaha di pasar modern dibiarkan, akan

menimbulkan banyak dampak negatif terhadap pelaku usaha di ritel

tradisional. Dengan timbulnya kebutuhan-kebutuhan baru timbul pula

kaidah-kaidah baru dan pranata-paranata baru. Konstruksi hukum penataan

pasar modern dan pasar tradisional merupakan upaya mengatasi

kesenjangan antara pelaku usaha modern dan tradisional yang tujuannya

untuk mewujudkan keseimbangan dan efesiensi dalam persaingan usaha.

UU No. 5/1999 merupakan manifestasi dari demokrasi ekonomi

yang terdapat pada Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Sistem

persaingan usaha yang bebas dan adil adalah upaya untuk meningkatkan

kesejahtraan rakyat. Penjabaran lebih lanjut dari asas demokrasi ekonomi

pada undang-undang no. 5/1999 dapat dilihat pada pasal 2 dan 3 undang-

undang No. 5/1999, yang memuat mengenai tujuan pembentukan undang-

undang No. 5/1999, yaitu menjaga kepentingan umum dan meningkatkan

efesiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan

kesejahtraan rakyat. Kedua mewujudkan iklim usaha yang kondusif

melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin

51

adanya kepastian dan kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha

besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. Ketiga mencegah

praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh

pelaku usaha, dan yang keempat terciptanya efektifitas dan efesiensi dalam

kegiatan usaha.

Pasal 2 dan 3 selaku tujuan dalam UU No. 5/1999 tidak memiliki

relevansi langsung terhadap pelaku usaha, karena kedua Pasal tersebut

tidak menjatuhkan tuntutan konkret terhadap perilaku usaha. Walaupun

demikian, kedua pasal tersebut harus digunakan dalam interpensi dan

penerapan setiap ketentuan UU No. 5/1999. Peraturan persaingan usaha

agar diinterpretasikan sedemikan rupa sehingga tujuan-tujuan yang

termuat dalam Pasal 2 dan 3 tersebut dapat dilaksanakan seefesien

mungkin.

Perpres No 112 Tahun 2007 yang dijabarkan lebih lanjut dalam

Peraturan Mentri Perdagangan RI Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008

sebagai pengaturan penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat

perbelanjaan, dan pasar modern merupakan upaya lanjutan untuk mengatur

antara pasar modern dan pasar tradisional. Kaidah-kaidah yang terkandung

di dalamnya harus sesuai dengan tujuan demokrasi ekonomi dan UU No.

5/1999. Perpres No 112 Tahun 2007 dan Peraturan Mentri Perdagangan RI

Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 harus selaras dengan tujuan UU

Persaingan Usaha dengan memperhatikan keseimbangan dan efesiensi

seperti yang diatur dalam UU No. 5/1999. Keleluasaan toko modern

(minimarket) mendirikan gerai-gerainya di pemukiman dan setiap

52

jaringan jalan merupakan hal yang perlu dikaji lagi mengingat

perkembangan minimarket khususnya indomaret dan alfamart sangat

pesat. kebijakan ini disadari cepat atau lambat akan melumpuhkan dan

akhirnya cendrung mematikan persaingan usaha dengan melakukan

penyalahgunaan posisi kekuasaan ekonomi untuk merugikan pelaku usaha

yang lebih kecil.

Kebijakan zonasi merupakan kebijakan yang mencoba

menghindarkan terjadinya persaingan head to head antara ritel modern

dengan ritel tradisional. Hal ini disebabkan ukuran keduanya yang berbeda

apabila dibandingkan dari sudut kapital, sehingga kemampuan

menciptakan value creation keduanya pun berbeda. Apabila kedua pelaku

tersebut disatukan dalam satu zonasi dan Zonasi merupakan sebuah upaya

untuk menciptakan equal playing field, sehingga persaingan diharapkan

berlangsung dalam suasana yang sangat sehat (fair competition) karena

berada dalam ”kelas” yang sama. Sesungguhnya dengan melakukan

zonasi, maka ketika zona-zona ditetapkan untuk hipermarket, maka pada

saat itu ada semangat untuk membatasi hipermarket di wilayah tersebut.

Makna sesungguhnya adalah membatasi jumlah ritel modern. Melalui

zonasi, market power yang dimiliki ritel modern tidak akan berkembang

sebagaimana yang terjadi saat ini. Hal ini terjadi karena mereka tetap

terbatas jumlahnya sekalipun trademark bahwa mereka tempat belanja

yang nyaman, murah dan mudah tetapi karena jumlahnya sedikit maka

bargaining power mereka tidak terlalu besar. Kebijakan zonasi ini

sekaligus menjadi upaya hukum dalam memberikan keseimbangan bagi

53

pelaku usaha sektor ritel dengan memperhatikan analisis dampak sosial

dan budaya akibat kehadiran ritel modern seperti yang tertuang dalam

Pasal 13 Perpres 112/2007 dan Pasal 3 Permendag 53/2008.

Penulis menyadari perlunya ada konstruksi hukum penataan pasar

modern dengan pasar tradisional melihat maraknya perkembangan pasar

modern beberapa tahun terakhir. Perpres 112/2007 memberikan

keleluasaan bagi toko modern khususnya minimarket dalam membuka

gerai-gerainya di setiap jaringan jalan dan pemukiman penduduk, hal ini

salah satu penyebab maraknya perkembangan minimarket di Indonesia

Persaingan yang begitu ketat antara ritel modern (indomaret dan alfamart)

bentuk pelanggaran sudah mulai dilakukan oleh para pelaku ritel modern

tersebut. Pelanggaran-pelanggarannya diantaranya zonasi yaitu jarak

dengan pasar tradisional, pelanggaran monopoli pasar, dan pelanggaran

penyediaan ruang bagi UKM. Putusan KPPU No. 03/KPPU-L-I/2001

yang menyatakaan bahwa indomaret dalam pengembangan usahanya

kurang memperhatikan prinsip keseimbangan sesuai asas demokrasi

ekonomi dalam menumbuhkan persaingan sehat antara kepentingan pelaku

usaha dengan kepentingan umum.

Untuk mencapai tujuan-tujuan dari Undang-undang No. 5 /1999

peran Pemerintah menjadi sangat penting untuk melahirkan perangkat-

perangkat hukum yang mengacu pada kaidah-kaidah hukum persaingan

usaha, mengingat Perpres 112/2007 dan Permendag 53/2008 belum

mengatur secara konkret mengenai zonasi mengenai jarak minimal

minimarket dengan pasar tradisional dan toko kecil/kelontong yang telah

54

ada sebelumnya. Pengkonkretan aturaan hukum dimaksud untuk

menyempurnakan suatu aturan hukum yang terlalu abstrak dan pasif yang

menyebabkan Pemerintah daerah dalam meberikan izin kepada toko

modern tidak memiliki acuan yang jelas, sehingga pendirian toko modern

menjadi tidak terkontrol. Peres 112/2007 dan Permendag 53/2008 juga

belum mengatur secara tegas sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar

ketentuan-ketentuan yang diatur didalamnya.

Dengan demikian diharapkan Penataan pasar modern dan pasar tradisional

dapat mengacu pada kaidah-kaidah Undang-undang praktik mononopoli

dan persaingan usaha tidak sehat, sehingga tercapai keseimbangan antara

pelaku usaha dan tidak ada pemusatan ekonomi bagi orang-orang tertentu

(prevention of abuse of economic power) yang dapat merugikan pelaku

usaha lain, dan terwujudnya kepastian hukum, ketertiban, keadilan bagi

setiap pelaku usaha.