Sharing-Session Hukum Persaingan Usaha (Competition Law) Lantiko Hikma Suryatama 13 Januari 2017
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Sharing-SessionHukum Persaingan Usaha (Competition Law)
Lantiko Hikma Suryatama13 Januari 2017
Section 1Background
Competition Law is a perfect mix between economics and law
Berbagai Nama Hukum Persaingan• Anti-trust Law (Amerika Serikat)• Competition Law (Eropa)• Anti-Monopoly Act (Jepang)• Restrictive Trade Practice Law (Australia)• Hukum Persaingan Usaha (Indonesia) – UU No. 5 Tahun 1999
tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Goals
Efficiency
Innovation
Consumer Welfare
Quality Products
Pasar (Market)• Pasar (Ekonomi):
– Pertemuan permintaan & penawaran (interaktif, bukan fisik)
• Pasar (Mekanisme Pasar) :– Proses penentuan tingkat harga berdasarkan kekuatan
permintaan & penawaran
• Tujuan setiap pelaku usaha = memperoleh keuntungan sebesar-besarnya (maximizing profit)
Penawaran dan Permintaan(Supply and Demand)
SupplyPrice
SupplyPrice
PriceDemand
PriceDemand
Kurva Penawaran (Supply Curve)
Kurva Permintaan (Demand Curve)
P = Price(Harga)Q = Quantity (jumlah barang)
S = Supply(Penawaran)D = Demand (Permintaan)
Keseimbangan Harga (Equilibrium)
Qd = Quantity Demanded
Qs = Quantity Supplied
Pasar Persaingan Sempurna
• Willingness To Pay (WTP) = jumlah uang yang rela dibayar oleh konsumen untuk membeli sebuah produk
• CS (Consumer Surplus) = selisih dari WTP dikurangi harga yang benar-benar dibayar oleh konsumen
• PS (Producer Surplus) = selisih antara ekspektasi harga minimum dengan harga yang benar-benar diterima oleh produsen
Pasar Persaingan Tidak Sempurna dan Biaya Sosial dan Ekonomi
0
Pc
Pm
RP
A
BC
F
MR D
MC
Qm Qc Q
Consumer’s Surplus
Wealth Transfer
Dead Weight Loss
Jenis-jenis Pasar
11
Perfect Competition
Monopolistic Competition Oligopoly Monopoly
less concentration More concentration
Jumlah Banyak penjual dan pembeli
Banyak penjual Beberapa penjual Satu
Produk Homogen Diferensiasi produk Identik Satu produk
Hambatan Masuk
Free entry and exit Relatively free entry/exit Very difficult to entry/exit
Impossible
Tingkat Elastisitas
Sangat elastis Elastis Inelastis Sangat inelastis
Kekuatan Pasar (Market Power)
No market power Small amount of market power
Large amount of market power
Complete market power
Intervensi Pemerintah
Minimal Gov. intervention
Minimal Gov. intervention Moderate to high High to nationailization
Contoh watch, bags, clothes, shoes
Auto body repair Computers Government services, public utilities
More competition less competition
Section 2Hukum Persaingan di IndonesiaUU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Competition Law is a perfect mix between economics and law
Pentingnya Hukum Persaingan• Mekanisme pasar tidak selalu bekerja dengan baik.• Dalam pasar, biasanya ada usaha-usaha dari pelaku usaha
untuk menghindari atau menghilangkan terjadinya persaingan di antara mereka
• Berkurangnya atau hilangnya persaingan memungkinkan pelaku usaha memperoleh laba yang jauh lebih besar
• Intervensi dari pihak luar (Pemerintah atau otoritas persaingan) akan membantu mengarahkan pasar menjadi semakin kompetitif
Tujuan UU No. 5 Tahun 1999Menjaga kepentingan umum meningkatkan efisiensi ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat
Mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya kepastian berusaha.
Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha
UU No. 5 Tahun 1999
Kebijakan Persaingan
(Competition Policy)
Hukum Persaingan Usaha (Law
Enforcement)
Persaingan Usaha
Framework
PASAL 4-16 PERJANJIAN YANG
DILARANG
OligopoliPenetapan Harga
RPMPembagian Wilayah
PemboikotanKartelTrust
OligopsoniIntegrasi Vertikal
Perjanjian TertutupPerjanjian dgn Pihak
LN
PASAL 17-24KEGIATAN YANG
DILARANG
Monopoli
Monopsoni
Diskriminasi
Jual Rugi
Persekongkolan
PASAL 25-29POSISI DOMINAN
Posisi Dominan
Jabatan Rangkap
Kepemilikan Saham
Penggabungan, Peleburan dan
Pengambilalihan
Pengecualian (Psl 50)a. Perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-
undangan; ataub. Perjanjian yang berkaitan dengan HAKI (a.l. lisensi, paten, merek dagang, hak cipta,
desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, rahasia dagang, waralaba); atau
c. Perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan atau jasa yang tidak mengekang dan atau menghalangi persaingan; atau
d. Perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan; atau
e. Perjanjian kerjasama penelitian untuk meningkatkan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas; atau
f. Perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah RI; ataug. Perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu
kebutuhan dan atau pasokan pasar dalam negeri; atauh. Pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil; ataui. Kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya.
Rule of ReasonPerjanjian atau kegiatan yang dilakukan harus dapat dibuktikan telah menimbulkan dampak negatif terhadap persaingan (anti competitive effect) atau merugikan konsumen
Per Se IllegalPerjanjian atau kegiatan yang ada langsung dianggap melanggar hukum persaingan tanpa perlu membuktikan adanya dampak negatif terhadap persaingan
Pendekatan Pembuktian
Illegal Per se Rule of Reason
Penerapan dalam UU No. 5 tahun 1999
5, 6, 15, 27. 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17 , 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 28.
Pengaturan Rule of Reason dlm UU No. 5/199 Pasal
“... yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat” 4, 11, 13, 16, 17, 18,
“... yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”, berupa:
19, 26, 28
“... yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.” 7, 21,
“... sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.” 8, 22, 23,
“... sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.” 9, 12, 20,
“... yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.” 14
Thank You
Related Documents
