Page 1
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014 II-1
BAB II
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
2.1. Visi Dan Misi
LKPJ Gubernur Jawa Barat Tahun 2014 merupakan tahap ketiga RPJP Daerah
Tahun 2005-2025 yang terus menuntut adanya keberlanjutan dan terwujudnya seluruh
program yang telah direncanakan sejak tahun-tahun sebelumnya. Letak geografis Jawa
Barat yang strategis dengan berbagai potensi yang dimiliki, menjadikan Jawa Barat
dipandang mampu untuk menjadi daerah terunggul di Indonesia dalam berbagai aspek
terutama terutama aspek sumberdaya manusia, ekonomi, pemerintahan, sosial, budaya
dan lingkungan hidup.
Untuk mewujudkan hal tersebut disusunlah visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2014, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, yaitu:
"Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua"
Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:
Maju : adalah sikap dan kondisi masyarakat yang produktif, berdaya saing
dan mandiri, terampil dan inovatif dengan tetap dapat menjaga
tatanan sosial masyarakat yang toleran, rasional, bijak dan adaptif
terhadap dinamika perubahan namun tetap berpegang pada
nilaibudaya serta kearifan lokal dan berdaulat secara pangan,
ketahanan ekonomi dan sosial.
Sejahtera : adalah sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang secara
lahirdan batin mendapatkan rasa aman dan makmur dalam
menjalani kehidupan.
Untuk Semua : adalah kondisi dimana hasil pembangunan dapat dirasakan oleh
seluruh lapisan, elemen dan komponen masyarakat
Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan
kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang
yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:
1. Misi Pertama, Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya saing. Hal
ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu Masyarakat Jawa Barat yang
agamis, berakhlak mulia, sehat, cerdas, bermoral, berbudaya IPTEK, memiliki spirit
juara dan siap berkompetisi. Dengan sasaran misi sebagai berikut:
Page 2
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014 II-2
a. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang unggul, terjangkau dan
merata;
b. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat yang
terjangkau dan merata;
c. Meningkatnya daya saing sumberdaya manusia dan kelembagaan serta
berbudayaIPTEK;
d. Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga.
2. Misi Kedua, Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan. Hal ini
untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu Perekonomian Jawa Barat yang
semakin maju dan berdaya saing, bersinergi antar skala usaha, berbasis ekonomi
pertanian dan non pertanian yang mampu menarik investasi dalam dan luar negeri,
menyerap banyak tenaga kerja, serta memberikan pemerataan kesejahteraan bagi
seluruh masyarakat. Dengan sasaran misi sebagai berikut:
a. Jawa Barat sebagai Daerah Pertanian Berbasis Agrikultur;
b. Meningkatnya daya saing usaha pertanian;
c. Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi;
d. Meningkatnya jumlah dan kualitas wirausahawan;
e. Meningkatnya pembangunan ekonomi perdesaan dan regional.
3. Misi Ketiga, Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur,
dan Perluasan Partisipasi Publik. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2018
yaitu Pemerintahan Jawa Barat yang bermutu dan akuntabel, handal dan terpercaya
dalam pelayanan yang ditopang oleh aparatur profesional, sistem yang modern
berbasis IPTEK menuju tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan
pemerintahan yang bersih (Clean Government) serta menerapkan model manajemen
pemerintahan hibrida yang mengkombinasikan manajemen berbasis kabupaten/kota
dengan manajemen lintas kabupaten/kota. Dengan sasaran misi sebagai berikut:
a. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan Pemerintahan;
b. Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan berbasis IPTEK;
c. Meningkatnya profesionalisme dan kualitas kehidupan aparatur;
d. Meningkatnya stabilitas trantibum, kesadaran politik dan hukum.
4. Misi Keempat, Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan
Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan. Hal ini untuk menciptakan sosok
Jawa Barat 2018 yaitu Pembangunan Jawa Barat yang selaras dengan kondisi daya
dukung dan daya tampung lingkungan, memiliki infrastruktur dasar yang memadai,
serta didukung oleh tersedianya infrastruktur yang mampu meningkatkan konektivitas
antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi. Dengan sasaran misi sebagai berikut:
Page 3
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014 II-3
a. Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kualitas
penanganan bencana;
b. Meningkatnya kualitas pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat;
c. Meningkatnya percepatan pembangunan infrastruktur strategis.
5. Misi Kelima, Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda
dan Olah Raga serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan
Lokal. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu kehidupan sosial
kemasyarakatan yang kokoh dan berbudaya yang bercirikan tingginya pemanfaatan
modal sosial dalam pembangunan, meningkatnya ketahanan keluarga, menurunnya
jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), tingginya peran pemuda
dalam pembangunan, meningkatnya prestasi olah raga tingkat nasional dan
internasional, terpeliharanya seni dan warisan budaya dan industri pariwisata yang
berdaya saing dalam bingkai kearifan lokal. Dengan sasaran misi sebagai berikut:
a. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
b. Meningkatnya peran pemuda, organisasi kemasyarakatan serta penanganan
komunitas tertentu;
c. Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan olah raga, seni, budaya dan
pariwisata;
d. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan kerukunan antar umat
beragama.
Berdasarkan kerangka kebijakan pembangunan jangka menengah tersebut, tema
pembangunan Tahun 2014, sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat, yaitu:
“Pembangunan Jawa Barat yang Lebih Fokus, Efektif dan Efisien
Melalui Sinkronisasi dan Sinergi Berderajat Tinggi Berbasis Multi Pihak
dan Mitra Strategis Global Untuk Mewujudkan Masyarakat Jawa Barat
yang Lebih Maju dan Sejahtera”
Arah kebijakan pembangunan Tahun 2014 memiliki 5 sasaran utama, yaitu : (a)
peningkatan kualitas dan daya saing masyarakat Jawa Barat, pelayanan kesehatan bagi
semua, kemandirian masyarakat dan pengokohan ketahanan keluarga; (b) memperkuat
pembangunan ekonomi perdesaan dan regional, peningkatan kualitas iklim usaha dan
investasi, penguatan UMKM dan daya saing usaha; (c) modernisasi pemerintahan dan
peningkatan partisipasi publik; (d) peningkatan kualitas infrastruktur strategis Jawa Barat
dan mewujudkan Jawa Barat yang nyaman dan melalui pembangunan yang berkelanjutan;
Page 4
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014 II-4
(e) mengembangkan seni, budaya, dan pariwisata dalam bingkai kearifan lokal serta
memperkuat peran pemuda dan olahraga.
Pencapaian pembangunan dalam urusan pemerintahan tahun 2014 ditetapkan
target pencapaiannnya (lihat Tabel 2.1.).
Tabel 2.1.
Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Provinsi Jawa Barat
No. Aspek/Fokus/Bidang
Urusan/Indikator Kinerja
Pembangunan Daerah
Satuan
Kondisi Kinerja pada awal
periode RPJMD Target
Tahun 2013 Tahun 2014
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Daya Beli Masyarakat Rupiah 640.800 645.000
2. PDRB Per Kapita (adhb) Juta Rupiah 21,25 - 21,50 21,50 – 22,00
3. PDRB Per Kapita (adhk) Juta Rupiah 8,5 - 9,0 9,00-9,50
4. Indeks Gini Poin 0,4 - 0,39 0,38 – 0,37
5. Indeks Kesehatan Poin 72,60 75,60
6. AHH (Angka Harapan Hidup) Tahun 68,70 - 68,9 69 - 69,2
7. Nilai Tukar Petani (NTP) Poin 109 -110 110 - 111
8. Pelaku Usaha Produk Pertanian Buah 130 205
9. Skor Pola Pangan Harapan poin 72 74
10. Pencetakan Sawah Baru Ha 400 5.000
11. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Persen 63,80 - 64,00 64,00 - 65,00
12. Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 9,00 - 8,50 8,50 - 8,00
13. Angka Kemiskinan Persen 8,8 - 7,8 7,8 - 6,8
14. Indeks Pembangunan Manusia Poin 73,40 74,25 - 74,75
15. Indeks Pendidikan Poin 82,31 84,65
16. Angka Melek Huruf Persen 96,97 97,50 – 98,00
17. Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten
Tahun 8,09 8,25 - 8,30
18. Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Tahun 9,25 - 11,00 9,50 - 11,25
19. APK Sekolah Menengah Persen 67,78 80,48
20. Jumlah Penerima Manfaat Kredit Modal Usaha
orang 5.750 6.250
21. Skala Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintahan
Skala 1 - 4 3 3
22. Skala Komunikasi Organisasi Pemerintahan
Skala 1 - 7 N/A 3
23. Tingkat Partisipasi Pemilihan Umum Persen 57 60
24. Indeks Persepsi Korupsi Poin 5,5 6
25. Indeks Kebahagiaan Poin 55 - 57 57 – 59
Page 5
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014 II-5
No. Aspek/Fokus/Bidang
Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Satuan
Kondisi Kinerja pada awal
periode RPJMD Target
Tahun 2013 Tahun 2014
(1) (2) (3) (4) (5)
26. Tingkat Harmonisasi Kerukunan Antar Umat Beragama
Poin 3 3
27. Pencapaian Status Mutu Sungai Utama dan Waduk Besar dengan tingkat cemar sedang
Persen 9,6 - 10,4 10,4 - 10,8
28. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Provinsi
Persen 15,83 12,03 - 25,90
29. Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi
Persen 65,98 66 – 67
30. Cakupan Pelayanan Persampahan Perkotaan
Persen 64,7 64 – 65
31. Cakupan Pelayanan Air Minum Persen 60,68 58 – 63
32. Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik Perkotaan
Persen 63,4 63,5 - 64
33. Rasio Elektrifikasi Rumah Persen 78 - 80 80 – 82
34. Jumlah PMKS yang ditangani Orang 479,255 527,181
35. Jumlah Pekerja Anak Orang 562,815 551,558
36. Indeks Daya Beli Poin 64,17 64,00
37. Laju Pertumbuhan Ekonomi Persen per
Tahun 6,06 5,9 - 6,5
38. Laju Pertumbuhan Ekspor Persen 5,5 – 6,0 6,0 - 6,5
39. Inflasi Persen 9,15 8,5 - 9,5
40. Nilai Penanaman Modal Asing (PMA) Triliun Rupiah 60 - 70 65 – 75
41. Nilai Investasi/PMTB adhb Triliun Rupiah 154,18 - 174,2 174,2 - 194,2
42. Nilai Investasi PMA - PMDN Triliun Rupiah 76,52 - 85,55 85,55 - 95,81
43. Nilai Investasi PMDN Triliun Rupiah 16 - 17 17 – 19
44. Jumlah Penerbitan Perijinan Izin 39,029 42,931
45. Indeks Demokrasi Poin N/A 66,20 – 66,50
46. Indeks Keterbukaan Informasi Publik Poin 50 60
47. Pendapatan Asli Daerah Triliun Rupiah 11,0 14,2
48. Indikator Daya Saing Provinsi Rangking 6 - 5 5 – 4
49. APK Pendidikan Tinggi Persen 17,09 17 – 18
50. Jumlah Karya IPTEK yang didaftarkan untuk mendapat HAKI
Buah 5 10
51. Jumlah Penduduk Melek TIK usia 12 tahun ke atas
Orang 11.400.000 12.540.000
52. Jumlah Penduduk Jiwa 45.340.800 46.035.927
53. Capaian Fungsi Kawasan Lindung terhadap Luas Wilayah
Persen 36 – 37 37 – 38
54. Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
Persen per Tahun
3 5
Page 6
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014 II-6
No. Aspek/Fokus/Bidang
Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Satuan
Kondisi Kinerja pada awal
periode RPJMD Target
Tahun 2013 Tahun 2014
(1) (2) (3) (4) (5)
55. Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi (kondisi baik & sedang)
Persen 97,56 97,1 - 97,4
56. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara
Ribu Orang 800 900
57. Jumlah Karya Seni dan Budaya yang didaftarkan untuk memperoleh HAKI/sertifikasi Badan Internasional
Buah 3 3
58. Jumlah Pemuda Berprestasi Skala Internasional
Orang 1 2
59. Indeks Pemberdayaan Gender Poin 69,7 70
Sumber: Pusdalisbang,
2.2. Strategi Dan Arah Kebijakan Daerah
Strategi dan arah kebijakan daerah didasarkan pada rumusan isu strategis dan
menjadi dasar dalam penetapan program dan kegiatan. Kebijakan Daerah Jawa Barat
mengacu pada RPJMD 2013-2018 adalah sebagai berikut :
I. Misi Pertama, Membangun Masyarakat Yang Berkualitas dan Berdaya Saing
1. Bidang Pendidikan melalui strategi pertama, menyelenggarakan pendidikan
dasar, menengah dan tinggi dengan biaya terjangkau dengan arah kebijakan (1)
pendidikan gratis Dasar dan Menengah (SD,SLTP, dan SLTA) dalam rangka
Penuntasan Wajar Dikdas Dua Belas Tahun pada tahun 2018; (2) peningkatan
sarana dan kapasitas pendidikan dasar, menengah dan tinggi; (3) pendidikan
terjangkau bagi anak-anak buruh dan TKI; (4) penyediaan beasiswa pendidikan
untuk pemuda, tenaga medis, keluarga atlit berprestasi dan guru serta
mahasiswa di PTN/PTS; (5) peningkatan akses transportasi sekolah didaerah
terpencil. Strategi kedua, dengan arah kebijakan meningkatkan jumlah dan
kualitas Rintisan Sekolah Standar Nasional (RSNN) dan Sekolah Standar Nasional
(SSN) jenjang SD dan SMP dengan arah kebijakan perwujudan Rintisan
SekolahStandar Nasional (RSNN) dan Sekolah Standar Nasional (SSN) jenjang
SDdan SMP yang berkualitas. Strategi ketiga, meningkatkan kompetensi guru
dengan arah kebijakan peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru serta
tenaga kependidikan. Strategi keempat, meningkatkan sarana prasarana
pendidikan dan daya tampung SMP/MTS dan SMA/SMK/MA serta Pesantren
dengan arah kebijakan peningkatan daya tampung SMP/MTS dan SMA/SMK/MA
dan Pesantren melalui pembangunan RKB. Strategi kelima, mengembangkan
pendidikan inklusif dengan arah kebijakan peningkatan pemerataan dan mutu
Page 7
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014 II-7
Pendidikan Luar Biasa (PLB) dan berkebutuhan khusus. Strategi keenam,
menuntaskan buta aksara dengan arah kebijakan terwujudnya masyarakat Jawa
Barat bebas dari buta aksara.
2. Bidang Kesehatan melalui strategi pertama, menguatkan pemberdayaan
masyarakat, kerjasama dan kemitraan serta penyehatan lingkungan dengan arah
kebijakan Peningkatan kemandirian masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan
sehat (PHBS) dan kesehatan lingkungan. Strategi kedua, meningkatkan
pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular dengan
arah kebijakan Peningkatan pelayanan kesehatan, pencegahan dan
penanggulangan penyakit menular dan tidak menular termasuk masalah gizi
masyarakat. Strategi ketiga, menguatkan pembiayaan, sumber daya manusia
kesehatan, sarana dan prasarana dengan arah kebijakan Peningkatan
ketersediaan sumber daya kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan. Strategi
keempat, meningkatkan manajemen, regulasi, teknologi informasi kesehatan dan
penelitian pengembangan kesehatan dengan arah kebijakan Penguatan regulasi,
tatakelola dan informasi kesehatan (fungsi stewardship) bidang kesehatan.
Strategi kelima, meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana kesehatan
di Puskesmas dan Rumah Sakit dengan arah kebijakan peningkatan sarana dan
prasarana puskesmas dan rumah sakit untuk masyarakat umum dan rakyat
miskin. Strategi keenam, meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan
dengan arah kebijakan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan dan
kesejahteraan tenaga kesehatan.
3. Bidang Ketenagakerjaan melalui strategi pertama, meningkatkan kualitas dan
produktivitas tenaga kerja dengan arah kebijakan peningkatan daya saing tenaga
kerja. Strategi kedua, memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dengan arah
kebijakan perlindungan, pengawasan dan memberikan bantuan hukum bagi
tenaga kerja Jawa Barat. Strategi ketiga, perluasan lapangan kerja dengan arah
kebijakan (a) Peningkatan penempatan tenaga kerja; (b) Penciptaan lapangan
kerja bagi masyarakat berkebutuhan khusus.
4. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui
strategi pertama, meningkatkan keterampilan dalam berwirausaha bagi
perempuan dengan arah kebijakan peningkatan upaya pemberdayaan,
pengetahuan, keterampilan dan kemandirian perempuan. Strategi kedua,
mewujudkan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan meningkatkan pemberdayaan
perempuan dalam pembangunan dengan arah kebijakan pemberdayaan
gender/pemberdayaan perempuan. Strategi ketiga, mencegah perdagangan anak
dan perempuan (trafficking) dengan arah kebijakan perlindungan terhadap anak
Page 8
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014 II-8
dan perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga serta perdagangan
perempuan dan anak (trafficking). Strategi keempat, mewujudkan
Pengarusutamaan Hak-hak Anak (PUHA) dengan arah kebijakan (1) terwujudnya
kota dan kabupaten di Jawa Barat sebagai kota layak anak; (2) pengokohan
ketahanan keluarga sebagai basis sosial.
5. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera melalui strategi
meningkatkan kualitas dan kuantitas peserta KB dengan arah kebijakan
Revitalisasi Program Keluarga Berencana.
6. Bidang Perpustakaan melalui strategi mendukungan perpustakaan umum dan
khusus di Jawa Barat dan meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan
berbasis IT dengan arah kebijakan perwujudan masyarakat Jawa Barat gemar
membaca.
7. Bidang Ketransmigrasian melalui strategi pertama, menata persebaran
penduduk baik di dalam maupun keluar wilayah provinsi, dengan arah kebijakan
terwujudnya kerjasama bidang ketransmigrasian serta pengembangan kawasan
transmigrasi. Strategi kedua, peningkatan kemampuan dan kemandirian
masyarakat transmigrasi lokal (resettlement) dengan arah kebijakan
meningkatkan kemandirian masyarakat transmigrasi lokal.
8. Bidang Perumahan melalui strategi meningkatkan ketersediaan dan kualitas
perumahan dengan arah kebijakan penyediaan rumah untuk rakyat miskin dan
buruh (Masyarakat Berpenghasilan Rendah/MBR).
II. Misi Kedua, Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan
1). Bidang Pekerjaan Umum melalui strategi meningkatkan ekonomi perdesaan
dengan arah kebijakan (a) dukungan pembangunan jalan disentra pertanian,
wisata dan industri manufaktur, (b) dukungan sarana irigasi di sentra pertanian
lahan sawah.
2). Bidang Ketenagakerjaan melalui strategi mempeluas kesempatan kerja dan
penempatan dengan arah kebijakan penempatan dan perluasan kesempatan
kerja.
3). Bidang Penanaman Modal melalui strategi meningkatkan investasi dengan
arah kebijakan penciptaan iklim usaha yang kondusif.
4). Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah melalui strategi pertama,
meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM dengan arah kebijakan : (a)
peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi dan UMKM, serta
perlindungan dan dukungan usaha bagi koperasi dan UMKM; (b) peningkatan
akses teknologi, SDM, pasar, kualitas produk dan permodalan bagi Koperasi dan
Page 9
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014 II-9
UMKM. Strategi kedua, meningkatkan produktivitas BUMD dan Lembaga
Keuangan lainnya dengan arah kebijakan peningkatan peran kinerja dan daya
saing BUMD.
5). Bidang Ketahanan Pangan melalui strategi meningkatkan ketersediaan, akses
pangan masyarakat, kualitas, keragaman dan keamanan pangan, dengan arah
kebijakan peningkatan ketersediaan, penguatan cadangan, distribusi, akses dan
penganekaragaman pangan, serta keamanan konsumsi pangan masyarakat dan
penanganan daerah rawan pangan.
6). Bidang Pertanian melalui strategi pertama, meningkatkan produksi, inovasi
dan nilai tambah hasil pertanian, perkebunan dan peternakan, dengan arah
kebijakan; (a) peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian,
perkebunan, dan peternakan; (b) peningkatan kinerja sumber daya dan
kelembagaan pertanian, perkebunan dan peternakan; (c) peningkatan kuantitas
pengendalian hama dan penyakit tanaman dan ternak; (d) pengembangan usaha
dan sarana prasarana pengolahan serta pemasaran produk pertanian,
perkebunan, dan peternakan. Strategi kedua, mempertahankan dan
menggantikan luas baku lahan sawah yang beralih fungsi lahan dari pertanian ke
non pertanian dengan arah kebijakan mencetak lahan sawah baru untuk
mencapai lahan pertanian berkelanjutan.
7). Bidang Perikanan dan Kelautan melalui strategi, meningkatkan produksi dan
pengolahan hasil perikanan budidaya dan tangkap serta pengelolaan dan
pengawasan potensi sumber daya kelautanterutama perikanan komersil di Pantai
Selatan dan Pantai Utara melalui gerakan pengembangan perikanan pantai utara
dan pantai selatan (GAPURA) dengan arah kebijakan (a) peningkatan produksi
perikanan dan kelautan; (b) peningkatan hasil pengolahan dan nilai tambah
produk perikanan dan kelautan.
8). Bidang Kehutanan, melalui strategi, meningkatkan produktivitas hutan dan
pengembangan aneka usaha kehutanan, dengan arah kebijakan peningkatan
produktivitas hutan dan pengembangan aneka usaha kehutanan, serta
pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.
9). Bidang Pariwisata melalui strategi, meningkatkan keunggulan daya tarik dan
promosi wisata untuk peningkatan daya beli masyarakat, dengan arah kebijakan
pengembangan pariwisata dan produk wisata (alam, budaya, ziarah) dalam
konteks destinasi wisata Jawa-Bali.
10). Bidang Perindustrian melalui strategi, meningkatkan daya saing industri,
dengan arah kebijakan (a) peningkatan unit usaha industri kecil menengah dan
Page 10
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014 II-10
kemitraan antar industri; (b) peningkatan produksi dan kualitas industri unggulan
(industri agro, industri kreatif dan industri teknologi informasi komunikasi).
11). Bidang Perdagangan melalui strategi, meningkatkan sistem dan jaringan
distribusi barang, pengembangan pasar dalam negeri dan luar negeri, serta
perlindungan konsumen dan pasar tradisional, dengan arah kebijakan
(a) peningkatan perdagangan ekspor dan pengembangan pasar luar negeri;
(b) peningkatan distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang
strategis serta menata distribusi barang yang efektif dan efisien; (c) Penggunaan
produk dalam negeri, peningkatan pengembangan dan perlindungan sarana dan
prasarana perdagangan dan pasar tradisional;
12). Bidang Penataan Ruang melalui strategi menguatkan ekonomi regional,
dengan arah kebijakan (a) pengembangan Metropolitan Bodebek Karpur,
Metropolitan Bandung Raya, dan Metropolitan Cirebon Raya; (b) pengembangan
pusat pertumbuhan Pangandaran, Palabuhanratu, dan Rancabuaya.
13). Bidang Perhubungan melalui strategi meningkatkan sistem dan jaringan
distribusi barang, pengembangan pasar dalam negeri dan luar negeri, serta
perlindungan konsumen dan pasar tradisional, dengan arah kebijakan
pengembangan sistem transportasi laut, sungai, danau, dan angkutan perairan
lainnya.
III. Misi Ketiga, Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur,
dan Perluasan Partisipasi Publik
1) Bidang Perencanaan Pembangunan melalui strategi pertama, mewujudkan
perencanaan yang berkualitas dan akuntabel dengan arah kebijakan
(a) Peningkatan kualitas perencanaan daerah, (b) Peningkatan pengendalian dan
evaluasi pembangunan serta sistem pengawasan yang akuntabel,
(c) Mensinergikan perencanaan pembangunan untuk mewujudkan perencanaan
pembangunan daerah yang berkualitas. Strategi kedua, Meningkatkan kerjasama
pembangunan, dengan arah kebijakan : (a) Peningkatan Kerjasama Kemitraan
Strategis lintas provinsi, pemerintahan pusat, dan kabupaten/kota,
(b) Peningkatan Kualitas pengelolaan kerjasama Jawa Barat melalui aliansi
strategis multi pihak dalam dan luar negeri.
2) Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil melalui strategi mengendalikan
dan menata kependudukan, dengan arah kebijakan: (1) penataan pengelolaan
administrasi kependudukan; (2) peningkatan kualitas data kependudukan;
(3) peningkatan kerjasama pengelolaan kependudukan.
Page 11
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014 II-11
3) Bidang Komunikasi dan Informatika melalui strategi meningkatnya kualitas
pelayanan publik serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, dengan
arah kebijakan peningkatan penggunaan Teknologi Informasi Komunikasi dalam
pelayanan publik menuju cyber province.
4) Bidang Pertanahan melalui strategi menata dan mengelola aset pemerintah
Provinsi Jawa Barat dengan arah kebijakan penataan dan penertiban administrasi
pengelolaan aset daerah.
5) Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri melalui strategi
pertama, Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Hak dan kewajiban
politik sebagai warga Negara, dengan arah kebijakan (a) Peningkatan fungsi
partai politik dalam pendidikan politik, (b) Peningkatan peran serta masyarakat
dalam pembangunan politik, (c) Peningkatan peran serta masyarakat dalam
pemilu. Strategi kedua, Memantapkan semangat kebangsaan dan bernegara,
dengan arah kebijakan Peningkatan pemahaman masyarakat tentang ideologi
bangsa dan negara.
6) Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, melalui strategi
pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia pemerintahan daerah,
dengan arah kebijakan (a) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur
berbasis kompetensi, (b) Peningkatan kesejahteraan aparatur berbasis kinerja,
(c) Peningkatan kapasitas lembaga legislatif, (d) Peningkatan intensitas
komunikasi antara pemerintah daerah dengan DPRD. Strategi kedua,
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, dengan arah kebijakan
(a) Penataan struktur organisasi yang proporsional, (b) Peningkatan pelayanan
administrasi organisasi, (c) Penuntasan kejelasan batas administrasi daerah,
(d) Percepatan Penanganan dan Pelayanan kepada masyarakat, (e) Peningkatan
transparansi dan akuntabiltas melalui pengembangan zona integritas,
(f) Pengelolaan kearspipan yang mendukung pengelolaan kerarsipan daerah;
(g) Pengaturan teknis pengelolaan keuangan daerah, (g) Peningkatan pelayanan,
pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah, (h) Mempertahankan status
laporan pertanggungjawaban perhitungan APBD Wajar Tanpa Pengecualian,
(i) Peningkatan penerimaan daerah sesuai dengan potensi, (j) Peningkatan
koordinasi dengan instansi vertikal dalam menyelesaikan aset-aset daerah yang
bermasalah. Strategi ketiga, Meningkatkan sarana dan prasarana untuk
mendukung pelayanan kepada masyarakat, dengan arah kebijakan
(a) Peningkatan kualitas pelayanan bergerak (Mobile Services) (b) Peningkatan
sarana dan prasrana untuk mendukung kinerja aparat. Strategi keempat, menata
Page 12
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014 II-12
sistem hukum di daerah, dengan arah kebijakan (a) Menyediakan produk hukum
daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, (b) Peningkatan
Penyelarasan peraturan daerah, (c) Peningkatan sinergitas penanganan perkara
dengan lembaga lainnya. Strategi kelima, Meningkatkan budaya taat hukum,
dengan arah kebijakan Peningkatan pemahaman masyarakat akan peraturan-
peraturan hukum dan HAM. Strategi keenam, Meningkatkan sinergitas
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dengan arah
kebijakan (a) Peningkatan pembinaan tramtibmas, satuan perlindungan
masyarakat, dan unsur rakyat terlatih lainnya, (b) Peningkatan kuantitas dan
kualitas Pol PP dan PPNS Se Jawa Barat. Strategi ketujuh, meningkatnya
pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban politik sebagai warga negara
dengan arah kebijakan (a) peningkatan fungsi partai politik dalam pendidikan
politik, (b) peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan politik;
(c) peningkatan peran serta masyarakat dalam pemilu. Strategi kedelapan,
memantapkan semangat kebangsaan dan bernegara dengan arah kebijakan
peningkatan pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa dan negara.
7) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, melalui strategi
meningkatkan kapasitas Pemerintahan desa berbasis partisipasi masyarakat,
dengan arah kebijakan (a) Peningkatan kinerja pemerintahan Desa melalui
pemberian insentif dan fasilitas kerja bagi aparatur Pemerintahan Desa dan
Kelurahan se-Jawa Barat, (b) Peningkatan pembinaan bagi aparat desa,
(c) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam
pembangunan, (d) Meningkatkan Infrastruktur Perdesaan.
8) Bidang Statistik, melalui strategi meningkatkan pengelolaan satu data
pembangunan dengan arah kebijakan mewujudkan pengelolaan data yang
akurat, relevan dan terkini untuk mendukungan proses perencanaan
pembangunan Jawa Barat.
9) Bidang Kearsipan, melalui strategi mewujudkan pengelolaan kearsipan daerah
dengan arah kebijakan penataan arsip daerah.
IV. Misi Keempat, Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan
Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan
1) Bidang Lingkungan Hidup dengan strategi pertama, menurunkan beban
pencemaran lingkungan dan risiko bencana dengan arah kebijakan
(a) peningkatan pengendalian pencemaran air, udara dan tanah serta
pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah B3 secara terpadu;
(b) peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Strategi
Page 13
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014 II-13
kedua, meningkatkan kualitas dan fungsi kawasan lindung dengan arah kebijakan
peningkatan kualitas pengelolaan kawasan lindung hutan dan non hutan. Strategi
ketiga, meningkatkan upaya rehabilitasi dan konservasi lingkungan hidup dengan
arah kebijakan: (a) peningkatan upaya rehabilitasi hutan dan lahan serta
konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, dan (b) peningkatan
upaya rehabilitasi dan konservasi kawasan pesisir dan laut.
2) Bidang Pekerjaan Umum dengan strategi pertama, meningkatkan kondisi
infrastruktur jalan guna mendukung pelayanan pergerakan orang dan barang,
dengan arah kebijakan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan jalan
dan jembatan untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat. Strategi
kedua, meningkatkan kondisi infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk
konservasi, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air
dengan arah kebijakan : (a) peningkatan konservasi sumber daya air;
(b) peningkatan pendayagunaan sumber daya air, dan (c) peningkatan
pengendalian daya rusak air. Strategi ketiga, meningkatkan kondisi sarana dan
prasarana dasar permukiman dengan arah kebijakan (a) peningkatan
ketersediaan sarana dan prasarana air minum di wilayah rawan air bersih, dan
wilayah tertinggal; (b) peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana air minum
diwilayah metropolitan; (c) peningkatan cakupan pelayanan air limbah domestik;
(d) peningkatan teknologi pengolahan dan cakupan layanan persampahan;
(e) peningkatan ketersediaan drainase perkotaan, dan (f) pengembangan
lingkungan permukiman sehat. Strategi keempat, meningkatkan pelayanan jasa
konstruksi dan kinerja pengelolaan bangunan gedung/rumah Negara dengan
arah kebijakan : (a) peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi,dan
(b) peningkatan pengelolaan bangunan gedung/rumah negara.
3) Bidang Penataan Ruang melalui strategi, meningkatkan proses perencanaan,
pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tata
ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan berdaya saing dengan arah
kebijakan: (a) perwujudan harmonisasi dalam pemanfaatan, penataan dan
pengendalian ruang pada seluruh Kawasan Strategis Provinsi (KSP);
(b) peningkatan kinerja perencanaan ruang; (c) peningkatan kinerja
pemanfaatan ruang; dan(d) peningkatan kinerja pengendalian pemanfaatan
ruang.
4) Bidang Perumahan melalui strategi, meningkatkan ketersediaan dan kualitas
perumahan dengan arah kebijakan peningkatan aksesibilitas masyarakat
terhadap hunian.
Page 14
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014 II-14
5) Bidang Perhubungan melalui strategi mengembangkan infrastruktur
transportasi perhubungan dalam rangka peningkatan pelayanan pergerakan
orang dan barang serta mengembangkan sistem transportasi publik regional
yang nyaman dengan arah kebijakan: (a) pengembangan sistem transportasi
darat dan perkeretaapian serta sistem transportasi massal (Mass Rapid
Transport); (b) pengembangan sistem transportasi udara; (c) pengembangan
sistem transportasi laut, sungai, danau, dan angkutan perairan lainnya, dan
(d) peningkatan sarana dan prasarana dasar perhubungan.
6) Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, melalui strategi pertama
meningkatkan penyediaan infrastruktur energi ketenagalistrikan, dengan arah
kebijakan meningkatkan cakupan dan akses masyarakat terhadap
ketenagalistrikan. Strategi kedua, mengembangkan sumber energi baru
terbarukan dan konservasi energi, sumber daya mineral, geologi dan air tanah,
dengan arah kebijakan (a) meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan
energi baru terbarukan; (b) meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber
energi panas bumi; (c) Meningkatkan upaya pengelolaan sumber daya mineral,
geologi, dan air tanah; (d) meningkatkan pengusahaan dan nilai tambah produksi
sumber daya mineral. Strategi ketiga, optimalisasi penanganan dan mitigasi
bencana alam geologi, dengan arah kebijakan pengembangan upaya
penanganan dan mitigasi bencana alam geologi.
V. Misi Kelima, Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran
Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai
Kearifan Lokal
1) Bidang Pemuda dan Olah Raga melalui strategi pertama, meningkatkan
kualitas sarana dan prasarana olahraga dengan arah kebijakan pendukungan
pembangunan gelanggang olah raga di kota/kabupaten. Strategi kedua,
meningkatkan kualitas dan kuantitas olahragawan berprestasi secara
berkelanjutan dengan arah kebijakan peningkatan pembinaan olahragawan.
Strategi ketiga, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berolahraga dengan
arahkebijakan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga. Strategi
keempat, meningkatkankualitas sarana dan prasarana aktivitas kepemudaan
dalam rangka perwujudan pemuda mandiri dengan arah kebijakan
(a) Peningkatan peran serta organisasi kepemudaan dalam pembangunan;
(b) peningkatan pembinaan karakter pemuda yang mandiri dan kreatif.
2) Bidang Kebudayaan melalui strategi pertama, peningkatan apresiasi
masyarakat terhadap bahasa, sastra dan aksara daerah dengan arah kebijakan
Page 15
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014 II-15
perlindungan budaya lokal. Strategi kedua, peningkatan apresiasi masyarakat
terhadap aspek kesejarahan, nilai-nilai tradisi, permusiuman, dan kepurbakalaan
bagi pengembangan budaya daerah, dengan arah kebijakan terwujudnya jawa
barat sebagai pusat budaya. Strategi ketiga, peningkatan perlindungan dan
pengelolaan keragaman dan kekayaan budaya Jawa Barat; dengan arah
kebijakan mengembangkan Pusat Gelar Karya Seni dan Budaya Berkelas Dunia
untuk Berbagai Pentas Karya Seni. Strategi keempat, peningkatan pengelolaan
dan pengakuan atas Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam bidang seni dan
budaya dengan arah kebijakan meningkatnya perlindungan seni dan budaya
daerah. Strategi kelima, peningkatan apresiasi seni dan budaya daerah di
kalangan pemerintah, masyarakat dan swasta dengan arah kebijakanterwujudnya
Jawa Barat sebagai pusat kreasi bangsa.
3) Bidang Sosial melalui strategi pertama, mengurangi permasalahan sosial dan
memberikan pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan social
(PMKS) dalam meningkatkan keberfungsian sosialnya, dengan arah kebijakan
(a) meningkatkan rehabilitasi sosial, pemberdayaan social, jaminan sosial dan
perlindungan sosial terhadap PMKS dan penghargaan kepada para Perintis
Kemerdekaan Republik Indonesia (PKRI)/Janda PKRI dan keluarga pahlawan
serta terpeliharanya nilai-nilai keperintisan kepahlawanan, kejuangan dan
kesetiakawan social; (b) Peningkatan kualitas dan kuantitas bantuan/jaminan
sosial; Strategi kedua, meningkatkan peran dan fungsi potensi sumber
kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penanganan PMKS, dengan arah kebijakan
pendayagunaan dan pemberdayaan PSKS dalam penanganan PMKS dan
pembangunan kesejahteraan sosial.
4) Bidang Agama melalui strategi pertama, meningkatkan kerukunan antar agama
dan pemahaman pengamalan agama dengan arah kebijakan meningkatkan
kualitas kerukunan hidup baik inter umat beragama. Strategi kedua,
meningkatkan peran lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga
pendidikan keagamaan dalam pembangunan dengan arah kebijakan penguatan
lembaga keagamaan.
2.3. Prioritas Daerah
Tahun 2014 merupakan tahapan awal pembangunan jangka menengah daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018. Untuk mendukung pencapaian tema pembangunan
dilakukan melalui pendekatan 10 (sepuluh) Common Goals dan kegiatan tematik
sektoral serta kegiatan tematik kewilayahan, sebagai berikut:
Page 16
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014 II-16
1. Common Goals 1 : Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan,
Kepemudaan serta kependudukan
a. Sasaran 1 : Menyelenggarakan Pendidikan Formal Dasar dan Menengah.
1) Kegiatan Tematik 1 : Jabar bebas putus jenjang sekolah,
Output:
a) Tersedianya Beasiswa siswa miskin untuk SMA/SMK,
b) Terwujudnya Wajar Dikdas 9 tahun dan Pendidikan Menengah Universal
12 tahun secara massal di Jawa Barat dengan dukungan skema
pendanaan gratis bagi jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA,
c) Terlaksananya Pendidikan terjangkau bagi anak-anak buruh dan TKI,
Menyelenggarakan sertifikasi guru,
d) Terbangunnya 6000 - 9000 RKB negeri dan swasta serta asrama
pesantren,
e) Tersedianya Beasiswa mahasiswa miskin dan berprestasi serta bantuan
tugas akhir,
f) Tersedianya Beasiswa pendidikan untuk guru, pemuda, atlet berprestasi,
tenaga medis dan teknisi, Terfasilitasinya Bantuan kesejahteraan guru,
sukwan dan honorer,
h) Terfasilitasinya Bantuan dana bagi guru madrasah diniyah/penyuluh
agama,
i) Terlaksananya Merehabilitasi gedung sekolah.
b. Sasaran 2 : Menyelenggarakan Pendidikan Non formal Paket A,B, dan C plus
Kewirausahaan dan keaksaraan fungsional (KF)
2) Kegiatan Tematik 2 : Peningkatan pelayanan pendidikan non formal plus
kewirausahaan dengan sasaran usia 15 tahun ke atas,
Output:
a) Terselenggaranya transformasi pendidikan non formal Paket B dan Paket
C menjadi SMP-IPM dan SMK-IPM untuk penduduk usia 15 tahun keatas,
b) Terlaksananya Pendidikan kewirausahaan,
c) Terlaksananya Pendidikan pola hidup berperilaku baik dan berkarakter,
d) Tersedianya sarana transportasi sekolah di daerah terpencil,
e) Terlaksananya Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF),
f) Terselenggaranya Pendidikan Kesetaraan Plus Kewirausahaan,
g) Tersedianya Insentif bagi Tutor dan Tenaga Kependidikan,
h) Pendidikan Kesetaraan di Daerah Terpencil.
c. Sasaran 3 : Mengembangkan pendidikan luar biasa dan pendidikan inklusif
3) Kegiatan Tematik 3 : Pendidikan Berkebutuhan Khusus
Page 17
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014 II-17
Output :
a) Terlaksananya Penyelenggaraan dan Pengembangan Sekolah Luar Biasa,
b) Terlaksananya Pengembangan sekolah sekolah inklusi,
c) Terselenggaranya dan mengembangkan Sekolah Luar Biasa,
d) Tersedianya sarana Pendidikan Luar Biasa yang memadai,
e) Terlaksananya Pengembangan Kurikulum Pendidikan Luar Biasa,
Terlaksananya Advokasi dan Pembentukan Sekolah Dasar Inklusif
Percontohan di Jawa Barat,
g) Terlaksananya Pengembangan Sekolah Dasar Inklusif di Jawa Barat.
d. Sasaran 4 : Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi
4) Kegiatan Tematik 4 : Peningkatan Relevansi dan Kualitas Pendidikan Tinggi
Output:
a) Terlaksananya Penegerian Perguruan Tinggi,
b) Terlaksananya Pembangunan kampus, sarana dan prasarana
laboratorium,
c) Terlaksananya Penyelenggaraan kerjasama Kuliah Kerja Nyata tematik,
Kerjasama penelitian dan studi,
d) Terlaksananya Pengembangan IPTEK dan seni untuk meningkatkan daya
saing Jawa Barat,
e) Terfasilitasinya Kewirausahaan bagi mahasiswa semester akhir,
f) Tersedianya Beasiswa Perguruan Tinggi untuk mahasiswa sesuai kriteria,
g) Terlaksananya Pengembangan kerjasama Perguruan Tinggi dengan
Perusahaan.
e. Sasaran 5 : Mengembangkan infrastruktur sarana dan prasarana Olahraga bertaraf
internasional dan kepemudaan serta kependudukan
5) Kegiatan Tematik 5 : Pengembangan fasilitas pendidikan olahraga, kepemudaan
dan pengelolaan kependudukan serta kependudukan
Output :
a) Terlaksananya Penyelenggaraan PORPROV Tahun 2014 dan PON XIX
Tahun 2016,
b) Terlaksananya Pembangunan Plasa Terbuka untuk Kreatifitas dan Gelar
Budaya di kabupaten/kota,
c) Terlaksananya Pembangunan stadion olahraga di kabupaten/kota,
d) Terfasilitasinya Pelayanan Pencegahan dan Pertolongan Korban
Trafficking Pemberdayaan perempuan,
e) Terkendalinya migrasi penduduk Jawa Barat.
Page 18
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014 II-18
2. Common Goals 2 : Peningkatan Kualitas Kesehatan
a. Sasaran 1 : Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana serta prasarana kesehatan
pada Puskesmas dan RSUD
1) Kegiatan Tematik 1 : Peningkatan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas,
Puskesmas PONED dan pemenuhan Sumber Daya Kesehatan
Output :
a) Terfasilitasinya pembangunan PONED sebanyak 100 unit,
b) Terfasilitasinya Penyediaan dokter, bidan dan tenaga medis di Puskesmas
dan RSUD,
c) Terfasilitasinya Penyediaan alat kesehatan,
d) Terfasilitasinya pelayanan kesehatan bagi PMKS dan masyarakat lanjut
usia,
e) Terlaksananya Penanggulangan gizi buruk, Layanan kesehatan khusus di
kawasan industri,
f) Terfasilitasinya Insentif bagi Dokter, Dokter Gigi dan Bidan PTT Provinsi
Jawa Barat,
g) Terlaksananya Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan
kesehatan rumah sakit.
b. Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kesertaan dalam Program KB
2) Kegiatan Tematik 2 : Peningkatan Ketahanan Keluarga dan Program Keluarga
Berencana
Output:
a) Tersusunnya rencana besar ketahanan keluarga dan keluarga berencana;
b) Terlaksananya Penguatan Kelembagaan KB, meningkatnya peserta KB
aktif,
c) Tersusunnya Regulasi Terkait Kemitraan Dengan Fasilitas Kesehatan
Swasta Dalam Pelayanan KB,
d) Terfasilitasinya Pelayanan Masyarakat Miskin Dengan Pelayanan KB
Permanen,
e) Terlaksananya Peningkatan ekonomi Keluarga Pra Sejahtera dan KS I
serta Pengembangan Bina Keluarga.
c. Sasaran 3 : Menurunnya angka kematian ibu dan angka kematian bayi
3) Kegiatan Tematik 3 : Pemenuhan pelayanan kesehatan dasar ibu dan anak
Output:
a) Terlaksananya Gerakan Penyelamatan Masa Depan: gizi buruk,
posyandu, dan penyediaan fasilitas Rawat Gakin pada rumah sakit di 4
wilayah,
Page 19
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014 II-19
b) Terfasilitasinya Pelayanan Posyandu,
c) Terlaksananya Perlindungan pada ibu hamil, ibu nifas, bayi, anak dan
masyarakat resiko tinggi,
d) Terfasilitasinya Rawat Keluarga Miskin pada Rumah Sakit di 4 Wilayah.
d. Sasaran 4 : Terwujudnya sistem rujukan pelayanan kesehatan dan penunjang
4) Kegiatan Tematik 4 : Peningkatan Layanan Rumah Sakit Rujukan dan Rumah
Sakit Jiwa
Output:
a) Terfasilitasinya pelayanan bagi penderita HIV/AIDS, TBC, Flu Burung,
Narkoba, dan kesehatan jiwa,
b) Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan TBC,
c) Terlaksananya Peningkatan dan Perluasan Fungsi RSP Provinsi,
d) Terlaksananya Peningkatan pelayanan kesehatan jiwa.
e. Sasaran 5 : Meningkatnya Upaya Pencegahan, Pemberantasan, Pengendalian
Penyakit Menular dan Tidak Menular serta Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan
Sehat
5) Kegiatan Tematik 5 : Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak
Menular serta Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Output :
a) Terlaksananya Peningkatan pelayanan bagi penderita penyakit Kusta,
Filariasis dan penyakit andemik lainnya,
b) Terlaksananya Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan
Tidak Menular,
c) Terfasilitasinya pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi PHBS,
d) Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan KLB Penyakit,
e) Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan,
f) Teroptimalisasinya Fungsi Rujuk an pelayanan kesehatan,
g) Terlaksananya Peningkatan upaya Promotif dan Preventif dalam rangka
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
f. Sasaran 6 : Menuju Universal Coverage JPKM
6) Kegiatan Tematik 6 : Pembiayaan kesehatan masyarakat
Output:
a) Terlaksananya Penyelenggaraan integrasi jaminan pelayanan kesehatan
multi pihak,
b) Terfasilitasinya Pengelolaan JPKM,
c) Terfasilitasinya Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Ber
KTP Jawa Barat,
Page 20
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014 II-20
d) Terfasilitasinya Subsidi premi masyarakat miskin 40 % oleh provinsi.
3. Common Goals 3 : Peningkatan Kualitas Perekonomian dan Daya Beli
Masyarakat
a. Sasaran 1 : Meningkatnya perluasan lapangan kerja, kesempatan berusaha dan
peningkatan kemampuan tenaga kerja.
1) Kegiatan Tematik 1 : Peningkatan budaya masyarakat bekerja, perluasan
lapangan kerja dan kesempatan berusaha UMKM serta pengurangan
kemiskinan,
Output:
a) Terlaksananya Program Jabar Mengembara,
b) Terlaksananya penyelenggaraan koperasi, revitalisasi pasar tradisional,
operasi pasar sembako,
c) Terlaksananya penyediaan lapangan kerja bagi penyandang cacat,
d) Terlaksananya pemberdayaan ekonomi keluarga dan masyarakat lanjut
usia,
e) Terfasilitasinya bantuan perijinan UMKM,
f) Terlaksananya penyediaan tenaga kerja berbasis kompetensi,
g) Terlaksananya penyediaan peluang usaha bagi UMKM.
b. Sasaran 2 : Meningkatnya perbaikan iklim usaha yang kondusif untuk
mempertahankan dan menumbuhkan investasi
2) Kegiatan Tematik 2 : Perkuatan peran BUMD dalam pembangunan dan
mewujudkan Jawa Barat sebagai tujuan investasi,
Output:
a) Terlaksananya peningkatan peran dan kinerja BUMD,
b) Terlaksananya dukungan infrastruktur transportasi di sentra industri
manufaktur, sentra pertanian dan kawasan wisata,
c) Terfasilitasinya proses penanaman modal PMA/PMDN,
d) Terfasilitasinya bantuan promosi produk unggulan daerah,
e) Terlaksananya pembangunan pusat gelar produk ekonomi unggulan di
kabupaten/kota,
f) Terlaksananya pembangunan pusat pusat klaster perdagangan komoditi
unggulan dan pusat logistik berbasis kewilayahan,
g) Terlaksananya peningkatan kualitas iklim usaha yang kondusif dan
kepastian hukum bagi aktifitas dunia usaha di Jawa Barat,
h) Tersusunnya dokumen proyek berstandar internasional yang akan
dikerjasamakan dengan investor,
Page 21
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014 II-21
i) Terlaksananya peningkatan utilisasi kawasan industri di Jawa Barat,
j) Terlaksananya realisasi kawasan ekonomi khusus.
c. Sasaran 3 : Meningkatnya peran kelembagaan keuangan perbankan dan non
perbankan dalam memacu pertumbuhan ekonomi Jawa Barat
3) Kegiatan Tematik 3 : Pengembangan skema pembiayaan alternatif
Output:
a) Terfasilitasinya bantuan permodalan melalui Kredit Cinta Rakyat (KCR),
b) Terlaksananya pendukungan operasionalisasi lembaga penjamin kredit
Jawa Barat,
c) Terfasilitasinya pengelola lembaga keuangan non perbankan.
d. Sasaran 4 : Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditas Unggulan Daerah
yang Bernilai Tambah dan Berdaya Saing
4) Kegiatan Tematik 4 : Pengembangan agribisnis, forest bisnis, marine bisnis,
agroindustri, dan industri manufaktur
Output:
a) Terlaksananya Industrialisasi perikanan Pansela dan Pantura,
Pembangunan sentra agroindustri di perbatasan DKI Jakarta,
b) Terlaksananya Kerjasama/kemitraan/networking hulu hilir (supply chain)
antar pelaku usaha.
e. Sasaran 5 : Meningkatnya industri kreatif dan penumbuhan wirausahawan muda
kreatif
5) Kegiatan Tematik 5 : Pengembangan Industri Kreatif dan Wirausahawan Muda
Kreatif
Output:
a) Terlaksananya pencetakan 20.000 wirausahawan baru,
b) Terlaksananya pembangunan pusat-pusat inkubator bisnis bagi
pengusaha pemula, mahasiswa dan masyarakat,
c) Terlaksananya pendukungan pencetakan 400.000 serapan tenaga kerja
baru,
d) Terlaksananya peningkatan gizi siswa SD dan balita melalui kemitraan
dengan peternak sapi perah setempat,
e) Terlaksananya penumbuhan pelaku usaha dan wirausahawan muda
dibidang industri kreatif.
Page 22
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014 II-22
4. Common Goals 4 : Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Lahan Pertanian
Berkelanjutan
a. Sasaran 1 : Meningkatnya Ketersediaan dan Kesinambungan Input Produksi Bahan
Pangan
1) Kegiatan Tematik 1 : Jabar sebagai Sentra Produksi Benih/Bibit Nasional
Output :
a) Terlaksananya Penyediaan benih ikan air tawar dan benih padi,
b) Terlaksananya Peningkatan produksi dan produktivitas agro input,
melalui teknologi tepat guna,
c) Terlaksananya Pelestarian sumberdaya dan pemanfaatan potensi plasma
nutfah,
d) Terlaksananya Pengendalian ketersediaan dan pasokan input/sarana
produksi pertanian di wilayah Jawa Barat.
b. Sasaran 2 : Terwujudnya pengelolaan luas lahan pertanian berkelanjutan dan
pengendalian stok pangan serta keanekaragaman bahan pangan pada sentra
produksi
2) Kegiatan Tematik 2 : Perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, Tercapainya
13 juta ton GKG dan swasembada protein hewani,
Output:
a) Terlaksananya Pengendalian alih fungsi lahan pertanian,
b) Terlaksananya Pendukungan Program Peningkatan Beras Nasional
(P2BN) surplus 10 juta ton betas Tahun 2014,
c) Terwujudnya Pencetakan sawah Baru,
d) Terlaksananya Pengembangan fasilitas pusat perberasan Pantura,
e) Terlaksananya Pendukungan program swasembada daging (sapi,
kambing, dan unggas),
f) Terlaksananya Peningkatan kemampuan penggerak dan penyuluh
pertanian,
g) Terlaksananya Peningkatan produksi dan produktivitas padi,
h) Terlaksananya Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana produksi
pertanian tanaman pangan dan peternakan,
i) Terlaksananya Penguatan kelembagaan dan kompetensi SDM/pertanian
dan peternakan,
j) Terlaksananya Pengendalian pas ca panen dan pengolahan hasil produksi
pertanian/peternakan
Page 23
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014 II-23
c. Sasaran 3 : Terkendalinya Tingkat Kerawanan Pangan dan Kecukupan Gizi
Masyarakat
3) Kegiatan Tematik 3 : Jawa Barat Bebas Rawan Pangan
Output:
a) Terwujudnya Penurunan jumlah desa rawan pangan bersama
kabupaten/kota,
b) Terlaksananya Penjaminan ketersediaan pangan pokok, bahan olahan
pangan,
c) Terlaksananya Peningkatan penganekaragaman, konsumsi pangan yang
beragam, bergizi, berimbang, aman dan halal,
d) Terlaksananya Pemanfaatan sistem resi gudang pada sentra produksi
padi,
e) Terlaksananya Pengawasan keamanan pangan segar dan perdagangan
bahan pangan berbahaya,
f) Terlaksananya Distribusi pangan masyarakat,
g) Terlaksananya Penyediaan cadangan pangan pemerintah provinsi dan
kabupaten/kota.
d. Sasaran 4 : Meningkatnya Dukungan Infrastruktur di Sentra Produksi Pangan
4) Kegiatan Tematik 4 : Peningkatan Dukungan Infrastruktur (Jalan, Jembatan &
Irigasi) di Sentra Produksi Pangan
Output:
a) Terlaksananya Peningkatan fungsi jaringan tingkat usaha tani dan
jaringan irigasi desa;
b) Terlaksananya Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur (jalan,
jembatan dan irigasi) di kawasan produksi pangan
5. Common Goals 5 : Peningkatan Kinerja Aparatur dan Tata Kelola
Pemerintahan yang Melibatkan Komunitas
a. Sasaran 1 : Meningkatnya Kinerja Aparatur Dalam Mewujudkan Good Governance
1) Kegiatan Tematik 1 : Modernisasi Pemerintahan dan Profesionalisme Aparatur
untuk Mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan akuntabel
Output:
a) Terlaksananya Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan
pemerintahan yang bersih melalui peran Cyber System,
b) Terlaksananya Reformasi Birokrasi berkelas dunia,
c) Terlaksananya Percepatan pelayanan kepada masyarakat,
Page 24
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014 II-24
d) Terlaksananya Penerapan Sistem Manajemen Mum seluruh OPD/Biro
Provinsi Jawa Barat,
e) Terlaksananya Peningkatan kualitas SDM dan revitalisasi serta aktualisasi
UPTD/UPTB/Instalasi,
f) Terlaksananya Penyelenggaraan Program 300 Doktor Research Assistant,
g) Transparansi dan kemudahan dalam pelayanan perijinan,
h) Terlaksananya Jaminan kesejahteraan bagi aparatur Pemerintah Provinsi
Jawa Barat.
b. Sasaran 2: Meningkatnya Pelayanan data Informasi Kepada Masyarakat
2) Kegiatan Tematik 2: Peningkatan kualitas komunikasi organisasi dan komunikasi
publik
Output:
a) Terlaksananya Peningkatan keterbukaan informasi publik, Pola kerja
paperless office,
b) Terlaksananya Satu Data Pembangunan Jawa Barat, Mengembangkan
Decision Support System (DSS) Km-0 Pro Poor,
c) Terlaksananya Sertifikasi organisasi kemasyarakatan,
d) Terlaksananya Penyelenggaraan koordinasi, komunikasi Informasi dan
Kemitraan Media, dialog Interaktif masyarakat serta pemberdayaan
Kelompok Informasi Masyarakat dan Forum Komunikasi Media Tradisional
dan Pekan Informasi Nasional.
c. Sasaran 3 : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan politik,
hukum, ketertiban dan keamanan masyarakat serta peran kelembagaan
masyarakat dalam pembangunan
3) Kegiatan Tematik 3 : Penataan Sistem Hukum di Daerah Dan Penegakan
Hukum
Output:
a) Terlaksananya Peningkatan peran masyarakat/institusi dalam
penyusunan peraturan,
b) Terfasilitasinya proses administrasi penyelesaian daerah otonomi baru
kabupaten di Jawa Barat,
c) Terlaksananya Peningkatan wawasan kebangsaan bagi masyarakat,
d) Perlindungan dan bantuan hukum bagi TKI asal jawa Barat,
e) Tersusunnya Produk Hukum Yang Mengakomodasi Nilai-Nilai Agama,
Kearifan Lokal Dan Nilai-Nilai Hidup Lainnya Yang Berkeadilan
f) Tersusunnya Produk Hukum Sebagai Pelaksanaan Peraturan Daerah Baik
Dalam Bentuk Peraturan Kepala Daerah Maupun Keputusan Kepala
Page 25
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014 II-25
Daerah Yang Bersifat Penetapan (Beschikking) atau Pengaturan
(Regeling).
d. Sasaran 4 : Meningkatnya harmonisasi pembangunan antar wilayah dan wilayah
perbatasan
4) Kegiatan Tematik 4 : Kerjasama Program Pembangunan dan Pendanaan Multi
Pihak
Output:
a) Terlaksananya Peningkatan kerjasama kemitraan strategis lintas provinsi,
pemerintah pusat dan kabupaten/kota dan luar negeri,
b) Terlaksananya Peningkatan kualitas kerjasama komunikasi dan
pendanaan pembangunan multi pihak,
c) Terlaksananya Reaktualisasi BKPP,
d) Terfasilitasinya Manajemen Pengembangan Metropolitan di Jawa Barat,
e) Tersusunnya Kerjasama Pembangunan Wilayah Perbatasan,
f) Terwujudnya Pengembangan Kerjasama Pembangunan Ekonomi
Regional antar Kab/Kota di Jabar.
e. Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan akuntabilitas
pembangunan
5) Kegiatan Tematik 5 : Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan
Akuntabilitas Pembangunan serta pengelolaan asset dan keuangan
Output:
a) Terlaksananya Penerapan sistem RKPD JABAR Online,
b) Terlaksananya Penerapan prinsip Survey, Investigation, Land Acquisition,
Contruction, Operation and Maintenance (SIDLACOM),
c) Terfasilitasinya pengembangan wilayah Jawa Barat bagian selatan dan
wilayah Jawa Barat bagian utara;
d) Terlaksananya Pengelolaan barang milik daerah,
e) BUMD quick profit untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),
f) Tersusunnya dan terfasilitasinya Perencanaan Yang Partisipatif dan
Akuntabel serta berbasis penelitian,
g) Terlaksananya Sinergitas perencanaan, pengendalian program dan
pengelolaan administrasi keuangan.
f. Sasaran 6 : Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana Pemerintahan
6) Kegiatan Tematik 6 : Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan
Output:
a) Terlaksananya Pembangunan gedung Pemerintah Provinsi Jawa Barat
dan kabupaten/kota.
Page 26
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014 II-26
b) Terfasilitasinya Pendukungan pembangunan Pusat Pemerintahan
Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kabupaten
Tasikmalaya, dan Kabupaten Pangandaran.
6. Common Goals 6 : Peningkatan Infrastruktur Wilayah
a. Sasaran 1 : Meningkatnya Efektivitas Pergerakan Orang, Barang dan Jasa di Pusat
Kegiatan Ekonomi
1) Kegiatan Tematik 1: Penanganan kemacetan lalu lintas di Metropolitan
Bodebek-Karpur dan Bandung Raya,
Output:
a) Terlaksananya pembangunan Bandung Infra Urban Toll Road (BIUTR)
dan Tol Soroja,
b) Terlaksananya pembangunan Jalan lintas cepat Banjaran, Majalaya,
Parakanmuncang,
c) Terlaksananya pembangunan fly over Kopo, Buah Batu, Cimareme,
underpass Padalarang,
d) Terlaksananya peningkatan infrastruktur transportasi ke sentra industri,
sentra pertanian dan wisata,
e) Terlaksananya pengembangan transportasi massal perkotaan di kawasan
perbatasan Jabar-DKI Jakarta dan Kawasan Metropolitan Bandung Raya;
b. Sasaran 2 : Tersedianya Infrastruktur Strategis Pendukung Pengembangan
Wilayah dan Kegiatan Ekonomi
2) Kegiatan Tematik 2 : Infrastruktur strategis di koridor Bandung-Cirebon,
Cianjur-Sukabumi-Bogor, Jakarta-Cirebon, Bandung-Tasikmalaya serta Jabar
Selatan,
Output :
a) Terlaksananya percepatan pembangunan Jalan Tol Cisumdawu, Tol
Ciawi-Sukabumi-Padalarang,
b) Terlaksananya pembangunan Tol Cileunyi-Tasikmalaya (CITAS),
c) Terlaksananya pembangunan jalan lintas cepat Kadungora-Leles,
d) Terlaksananya pembangunan jalan Poros Timur Puncak Sentul-Kota
Bunga dan Simpang Sukamakmur Cariu,
e) Terlaksananya pembangunan Jalan Horisontal Poros Tengah Jonggol-
Pangkalan-Purwakarta,
f) Terlaksananya peningkatan dan pelebaran jalan vertikal Poros Timur
Pangandaran-Ciamis-Cikijing-Cirebon, jalur vertical Poros Barat
Palabuhanratu — Cikidang — Cibadak — Bogor — Depok - Jakarta,
Page 27
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014 II-27
g) Terlaksananya Pembangunan Jalur horisontal Tengah Selatan-Selatan
Jabar Selatan (Palabuhanratu — Kiaradua — Tanggeung — Cukul —
Cikajang — Karangnunggal Banjar sari - Pangandaran),
h) Terlaksananya Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB)
Kertajati dan Aerociy,
i) Terlaksananya Peningkatan dan pelebarkan jalan poros horisontal Jabar
Selatan,
j) Terlaksananya Pembangunan Pelabuhan Laut Internasional Cilamaya,
k) Terlaksananya Pengembangan Pelabuhan Laut Cirebon sebagai pintu
gerbang ekonomi Jawa Barat bagian timur,
l) Terlaksananya Pengembangan terminal angkutan umum regional terpadu
dan modern,
m) Terlaksananya Penangandampak sosial dan lingkungan pembangunan
Waduk Jatigede,
n) Terlaksananya Pengembangan dan memfungsikan Bandara Nusawiru;
c. Sasaran 3 : Meningkatnya Kondisi Infrastruktur jalan dan perhubungan
3) Kegiatan Tematik 3 : Infrastruktur Jalan dan Perhubungan
Output:
a) Terwujudnya kemantapan jalan provinsi diatas 95% dan jalan kabupaten/
kota diatas 75%,
b) Terlaksananya peningkatan fasilitas perhubungan (rambu, marka dan
penerangan jalan umum)
d. Sasaran 4 : Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi sebagai
Penyedia Air Baku serta Pengendali Banjir dan Kekeringan
4) Kegiatan Tematik 4 : Infrastruktur sumber daya air dan irigasi strategis
Output:
a) Terwujudnya kondisi baik jaringan irigasi diatas 70%;
b) Terlaksananya Perlindungan dan pengelolaan situ dan mata air;
c) Terfasilitasinya pembangunan Bendung Rengrang di Kabupaten
Sumedang; Waduk Sadawarna, Waduk Kuningan, Waduk Matenggeng,
dan Daerah Irigasi Leuwigoong
e. Sasaran 5 : Terwujudnya pengembangan Kawasan Industri Terpadu dan
pengembangan infrastruktur permukiman dan perumahan
5) Kegiatan Tematik 5 : Kawasan Industri terpadu, infrastruktur permukiman dan
perumahan.
Output:
Page 28
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014 II-28
a) Terlaksananya pengembangan Zonasi pembangunan kawasan industri
terpadu,
b) Terlaksananya penataan dan pengendalian Kawasan Cepat Tumbuh,
c) Terlaksananya pembangunan hunian vertikal di perkotaan,
d) Terlaksananya rehabilitasi minimal 20.000 Rumah Tidak Layak Huni per
tahun bagi masyarakat miskin dan buruh,
e) Terlaksananya penataan kota layak anak dan lanjut usia serta
penyandang cacat,
f) Terlaksananya peningkatan cakupan pelayanan air minum dan air limbah
di metropolitan;
g) Terwujudnya konsistensi dalam pelaksanaan RTRW dan RDTR,
h) Tersusunnya dokumen perencanaan wilayah metropolitan, growth center,
RTRW Kabupaten Pangandaran serta Kawasan Strategis Provinsi (KSP).
7. Common Goals 7 : Kemandirian Energi dan Kecukupan Air Baku
a. Sasaran 1 : Terwujudnya pengembangan energy baru terbarukan
1) Kegiatan Tematik 1 : Jabar Mandiri Energi Perdesaan untuk Listrik dan Bahan
Bakar Kebutuhan Domestik
Output:
a) Terlaksananya peningkatan rasio elektrifikasi rumah tangga,
b) Terlaksananya pengembangan energy baru dan terbarukan,
c) Terlaksananya pengembangan desa mandiri energi berbasis potensi
lokal,
d) Terlaksananya peningkatan kerjasama pengembangan teknologi di
bidang energi terbarukan
b. Sasaran 2 : Terwujudnya Pengembangan Penyediaan Air Baku
2) Kegiatan Tematik 2 : Pemenuhan kecukupan air baku dan pembangunan
Infrastruktur air bersih perkotaan dan perdesaan di Jawa Barat.
Output:
a) Terlaksananya Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Metropolitan Bandung Raya, Metropolitan Cirebon, Metropolitan Bodebek-
Karpur dan wilayah rawan air,
b) Terlaksananya peningkatan penyediaan air bersih di ibukota kecamatan
dan perdesaan.
Page 29
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014 II-29
8. Common Goals 8 : Penanganan Bencana dan Pengendalian Lingkungan
Hidup
a. Sasaran 1 : Meningkatnya Efektivitas Mitigasi dan Percepatan Penanganan
Bencana
1) Kegiatan Tematik 1 : Penanganan Bencana Longsor dan Banjir
Output:
a) Terlaksananya Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan
Bodebekpunjur dan Kawasan Bandung Utara,
b) Terlaksananya peningkatan manajemen air untuk penanganan banjir dan
kekeringan,
c) Terlaksananya percepatan penanganan korban bencana alam,
d) Terlaksananya peningkatan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat
terhadap bencana dengan bantuan early warning system kebencanaan;
b. Sasaran 2 : Meningkatnya Luas dan Fungsi Kawasan Lindung serta Berkurangnya
Luasan Lahan Kritis
2) Kegiatan Tematik 2 : Konservasi dan Rehabilitasi Kawasan Lindung 45%
Output:
a) Terlaksananya Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis (GRLK) dan Gerakan
Rehabilitasi Lahan (Gerhan),
b) Terlaksananya penerapan pola hidup Green Province,
c) Terlaksananya Penyediaan Lahan untuk Konservasi,
d) Terlaksananya kolaborasi penanganan konservasi non struktur DAS
Citarum, Cimanuk, Ciliwung dan Citanduy,
e) Terlaksananya peningkatan luas area Ruang Terbuka Hijau (RTH)
c. Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Air dan Pengelolaan Per sampahan
3) Kegiatan Tematik 3 : Pengendalian Pencemaran Limbah Industri, Limbah
Domestik Dan Pengelolaan Sampah Regional
Output:
a) Terlaksananya penanganan secara terpadu pencemaran limbah industri
di Rancaekek, Trusmi, Dukupuntang dan Sukaregang,
b) Terlaksananya Pembangunan TPPAS Regional Legoknangka, Nambo,
serta TPPAS Regional kewilayahan,
c) Terlaksananya Peningkatan fungsi TPA Sarimukti dan TPA Leuwigajah.
Page 30
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014 II-30
9. Common Goals 9 : Pembangunan Perdesaan
a. Sasaran 1 : Meningkatnya peran Aparat Desa dalam pembangunan dan peran
kelembagaan tingkat desa
1) Kegiatan Tematik 1 : Pembangunan perdesaan dengan menerapkan prinsip
desa membangun dan Bakti Bina Lingkungan (BBL) Pemprov Jabar,
Output:
a) Terlaksananya Pembangunan/ Peningkatan infrastruktur dasar perdesaan
serta Penumbuhan BUMDES,
b) Terlaksananya Pendukungan program PNPM Membangun Desa Mandiri,
c) Terlaksananya Revitalisasi Posyandu multifungsi (50.000 — 60.000 unit)
dan insentif kader posyandu,
d) Terlaksananya Bakti Bina Lingkungan (BBL) di sekitar kantor Pemprov di
Jawa Barat.
b. Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa
2) Kegiatan Tematik 2 : Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Desa
Output:
a) Terlaksananya Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar
pemerintahan desa,
b) Terlaksananya Peningkatan kesejahteraan aparatur desa.
c) Terlaksananya Peningkatan Kinerja/Kapasitas Pemerintahan
10. Common Goals 10 : Pengembangan Budaya Lokal dan Destinasi Wisata
a. Sasaran 1 : Mengembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal
1) Kegiatan Tematik 1 : Pelestarian Seni Budaya Tradisional Dan Benda Cagar
Budaya di Jawa Barat
Output:
a) Terwujudnya Jawa Barat sebagai pusat kreasi budaya bangsa, Perolehan
Hak Paten atas Seni dan Budaya Jawa Barat,
b) Terlaksananya Pendukungan untuk Keraton Sultan Kasepuhan, Sultan
Kanoman, Sultan Kacirebonan, Keraton Sumedang Larang, Revitalisasi
Budaya Jawa Barat yang hampir punch,
c) Terlaksananya Penguatan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat,
Perlindungan budaya dan Bahasa daerah
d) Terlaksananya Pelestarian Dan Pengembangan Situs/Cagar Budaya Nilai
Budaya, Bahasa dan Aksara Daerah, Kepurbakalaan, Permuseuman,
Sejarah dan Nilai Tradisional
Page 31
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014 II-31
e) Termanfaatkannya Nilai-Nilai Kearifan Budaya Lokal Dalam Mendukung
Proses Pembangunan Jawa Barat.
b. Sasaran 2 : Mengembangkan Kreativitas Seni dan Budaya Lokal
2) Kegiatan Tematik 2 : Gelar karya dan Kreativitas Seni Budaya Jawa Barat
Output:
a) Terlaksananya Revitalisasi Gedung Kesenian Bertaraf Internasional;
b) Terlaksananya Apresiasi seni, pembinaan dan pengembangan seni
budaya daerah,
c) Terwujudnya Kemandirian Seniman Tradisional.
c. Sasaran 3 : Meningkatnya kepariwisataan di Jawa Barat
3) Kegiatan Tematik 3 : Pengembangan Destinasi Wisata
Output:
a) Terlaksananya Pembangunan pusat seni dan budaya di kabupaten/kota,
b) Terlaksananya Pengembangan Situs Gunung Padang, Goa Pawon, Situs
Candi Bojong Menje, Candi Cangkuang,
c) Terlaksananya Penataan sistem dan objek wisata pada koridor Jabar
Selatan (Barat-Timur), Koridor Bandung - Pangalengan - Rancabuaya,
Koridor Bogor — Puncak — Cianjur - Bandung, Koridor Bandung —
Sumedang — Majalengka — Cirebon - Kuningan;
d) Terlaksananya Pengembangan agrowisata Rancabuaya, Pembangunan
kawasan Meeting Events,Conventions and Exhibitions (MECE) berskala
internasional pada koridor Bandung - Kertajati dan kawasan Metropolitan
serta ikonisasi Jawa Barat sebagai Destinasi Wisata Dunia.
Kegiatan yang menjadi pendukung bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
pemenuhan belanja tetap dan mengikat OPD, serta kegiatan yang bersifat sektoral atau
rintisan adalah Non-Common Goals (Differential Goals).
2.4. Janji Gubernur
Berikut adalah janji Gubernur Jawa Barat masa jabatan 2013 – 2018 :
1. Pendidikan gratis SD, SLTP dan SLTA di seluruh Jawa Barat.
2. Beasiswa pendidikan untuk pemuda, tenaga medis, serta keluarga atlit berprestasi
dan guru.
3. Revitalisasi posyandu dan dana operasional kader posyandu.
4. Membuka 2 juta lapangan kerja baru dan mencetak 100.000 wirausahawan baru Jawa
Barat.
Page 32
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014 II-32
5. Alokasi 4 triliyun untuk infrastruktur desa dan perdesaan.
6. Rehabilitasi 100.000 rumah rakyat miskin.
7. Pembangunan pusat seni dan budaya Jawa Barat di Kabupaten/Kota.
8. Pembangunan gelanggang olahraga di Kabupaten/Kota.
2.5. Prioritas Kewilayahan
Rencana Program dan Kegiatan Tematik Kewilayahan merupakan rencana
pembangunan yang didasarkan pada keberadaan potensi unggulan di setiap Wilayah
Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan (WKPP) Jawa Barat, dengan perincian sebagai
berikut :
1. Kegiatan Tematik Kewilayahan di WKPP- I Bogor :
a. Integrasi sentra pengembalaan ternak sapi potong dan domba di Kabupaten
Cianjur dan Kabupaten/Kota Sukabumi, yang diarahkan pada tersedianya
kawasan pengembangan ternak terpadu (sapi dan domba) di Kabupaten Cianjur
dan Kabupaten Sukabumi;
b. Pengembangan destinasi wisata Bogor, Puncak, Sukabumi dan Cianjur, yang
diarahkan pada tertatanya daerah tujuan wisata unggulan berbasis wisata alam
(Gunung Padang di Kabupaten Cianjur, Palabuhanratu/Cimaja di Kabupaten
Sukabumi dan Puncak di Kabupaten Bogor);
c. Pengembangan aktivitas ekonomi berbasis agribisnis, bisnis kelautan dan
pertambangan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dalam rangka
perintisan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Palabuhanratu, yang diarahkan pada :
1) Tersedianya sarana dan prasarana pelabuhan ikan di Palabuhanratu dan
Cisolok;
2) Rencana peningkatan jalan lintas selatan Jawa Barat menjadi jalan nasional;
3) Terbangunnya terminal Tipe A di Kota Sukabumi;
4) Terbangunnya Terminal Tipe B di Palabuhanratu.
d. Pusat pengembangan benih ikan air tawar dan ikan hias untuk memenuhi
pasar regional dan internasional, yang diarahkan dengan tersedianya benih
ikan air tawar dan ikan hias berkualitas sesuai permintaan pasar regional
maupun internasional;
e. Pengembangan sistem agribisnis beras berkualitas (varietas pandan wangi), yang
diarahkan dengan tersedianya benih bibit unggul varietas pandan wangi yang
bersertifikat.
Page 33
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014 II-33
2. Kegiatan Tematik Kewilayahan di WKPP- II Purwakarta :
a. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Industri (KEKI) Karawang-Bekasi, yang
diarahkan dengan diusulkannya penetapan kawasan industri yang akan
diarahkan menjadi KEKI Karawang-Bekasi;
b. Pengembangan industri manufaktur, yang diarahkan pada tersedianya rencana
pengembangan klaster industri komponen otomotif di Kabupaten Bekasi;
c. Pengembangan industri perberasan, yang diarahkan pada terbangunnya
Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) 10 Gapoktan per Kabupaten;
d. Pengembangan perikanan budidaya ikan air tawar dan air payau serta mangrove,
yang diarahkan dengan :
1) Meningkatkan produktivitas, produksi dan ragam/macam usaha perikanan
(Kota Bekasi-ikan hias, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang).
2) Terehabilitasinya ekosistem pantai dan muara melalui penataan kawasan
mangrove, tata letak lahan pertambakan serta jaringan infrastruktur tambak
(irigasi dan jalan produksi distribusi) di Kabupaten Bekasi, Kabupaten
Karawang, Kabupaten Subang.
e. Pengembangan wisata sejarah dan wisata pilgrimage (ziarah), dengan ruang
lingkup: Optimalisasi pemanfaatan potensi-potensi Objek dan Daya Tarik Wisata
(ODTW) sejarah dan wisata ziarah, melalui upaya destinasi dan promosi wisata
yang melibatkan perekonomian masyarakat setempat.
3. Kegiatan Tematik Kewilayahan di WKPP- III Cirebon :
a. Pengembangan agribisnis mangga, yang diarahkan pada meningkatnya produksi
dan industri pengolahan mangga;
b. Pengembangan sistem perdagangan komoditas beras dan palawija, yang
diarahkan pada tersedianya system resi gudang komoditi beras, jagung dan
kedelai;
c. Pengembangan destinasi wisata pilgrimage (ziarah) dan cagar budaya, yang
diarahkan pada tertatanya destinasi wisata berbasis wisata pilgrimage (ziarah)
dan cagar budaya;
d. Pengembangan Taman Hutan Raya Ciremai (Kebun Raya Kuningan) dan
Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Taman Nasional Gunung Ciremai yang
diarahkan pada terbangunnya infrastruktur pendukung dan koleksi tumbuhan
yang tertata serta diversifikasi usaha masyarakat sekitar hutan;
e. Pengembangan batik, industri makanan dan minuman olahan, yang diarahkan
pada terjalinnya kerjasama pelaku usaha (hulu-hilir) dalam industri batik dan
makanan olahan.
Page 34
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014 II-34
4. Kegiatan Tematik Kewilayahan di WKPP-IV Priangan:
a. Pusat pengembangan pendidikan dan riset, yang diarahkan pada :
1) Tersusunnya rencana tata ruang Kawasan Strategis Provinsi (KSP)
Jatinangor melalui pengembangan kawasan pendidikan dan riset terpadu;
2) Tersedianya sarana dan prasarana kawasan pendidikan terpadu Jatinagor
yang mengacu pada master plan selaras dengan pengembangan kawasan
perdagangan dan pemukiman di sekitarnya.
b. Integrasi pengembangan agribisnis jagung dan ternak unggas, budidaya ikan dan
kelautan di Kabupaten Ciamis, Kabupaten/Kota Tasikmalaya, dan Kabupaten
Bandung Barat; pengembangan ternak sapi perah di Kabupaten Bandung,
Bandung Barat, Sumedang dan Garut; serta pengembangan domba Garut di
Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung Barat, yang diarahkan pada :
1) Terbentuknya sentra pemurnian bibit domba Garut;
2) Terkoneksinya klaster jagung dan ayam;
3) Meningkatnya sentra-sentra benih untuk gurame;
4) Tersedianya kecukupan pakan ternak;
5) Terwujudnya multiaktivitas agribisnis (jagung dan unggas);
6) Tersedianya pabrik pakan ternak sapi potong di Kabupaten Garut;
7) Meningkatnya kelompok peternak domba di Kabupaten Garut.
c. Pengembangan produksi sayuran dan tanaman hias di Kabupaten Bandung,
Bandung Barat dan Kota Cimahi, yang diarahkan pada tersedianya bibit sayuran
dan tanaman hias yang berkualitas unggul;
d. Pengembangan jasa perdagangan dan industri kreatif di Kota Bandung, Cimahi,
Tasikmalaya dan Kabupaten Bandung Barat, yang diarahkan pada tersusunnya
rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif Kota Bandung, Kota Cimahi dan
Kota Tasikmalaya;
e. Pengembangan aktivitas ekonomi melalui destinasi wisata internasional,
agribisnis dan bisnis kelautan dalam rangka perintisan Pusat Kegiatan Nasional
(PKN) Pangandaran yang diarahkan pada :
1) Tersusunnya master plan dan pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata
(ODTW) Pangandaran dan zoning kawasan pesisir;
2) Optimalisasi fungsi Bandara Nusa Wiru di Kabupaten Ciamis;
3) Peningkatan jalur jalan poros Cirebon-Cikijing-Ciamis-Pangandaran;
4) Pengembangan terminal Tipe B di Pangandaran.
Adapun perkuatan kerjasama pelaksanaan kegiatan tematik kewilayahan
berpedoman kepada Dokumen Kesepakatan Gubernur dan Bupati/Walikota Nomor
912/05/Bapp/2010 dan hasil Pra Musrenbang Provinsi Tahun 2013, yang mengamanatkan
Page 35
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014 II-35
untuk mengaktualisasi peran Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan (BKPP)
dalam perkuatan realisasi kerjasama pelaksanaan 20 kegiatan tematik kewilayahan, yaitu :
WKPP I (BOGOR), yaitu : Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi,
Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, dan Kota Depok, dengan prioritas pembangunan
sebagai berikut: (1) integrasi sentra penggembalaan ternak sapi potong dan domba di
Kabupaten Cianjur dan Kabupaten/Kota Sukabumi, (2) pengembangan destinasi wisata
Bogor, Puncak, Sukabumi dan Cianjur, (3) pengembangan aktivitas ekonomi berbasis
agribisnis, bisnis kelautan dan pertambangan dalam rangka perintisan PKN Palabuhanratu,
(4) pusat pengembangan benih ikan air tawar dan ikan hias untuk memenuhi pasar
regional dan internasional, dan (5) pengembangan sistem agribisnis beras berkualitas
(varietas pandan wangi).
WKPP II (PURWAKARTA), yaitu : Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang,
Kabupaten Subang, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi, dengan prioritas pembangunan
sebagai berikut : (1) pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Industri Karawang-Bekasi,
(2) pengembangan industri manufaktur, (3) pengembangan industri perberasan,
(4) pengembangan perikanan budidaya ikan air tawar dan air payau serta mangrove,
(5) pengembangan wisata sejarah dan wisata pilgrimage (ziarah).
WKPP III (CIREBON), yaitu : Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten
Indramayu, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan dengan prioritas
pembangunan sebagai berikut: (1) pengembangan agribisnis mangga dan industrialisasi
perikanan, (2) pengembangan sistem perdagangan komoditi beras dan palawija,
(3) pengembangan destinasi wisata pilgrimage (ziarah) dan cagar budaya,
(4) pengembangan Taman Hutan Raya Ciremai dengan fokus Kebun Raya Kuningan, dan
(5) pengembangan batik, industri makanan dan minuman olahan.
WKPP IV (PRIANGAN), yaitu : Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar,
Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten
Sumedang, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat, dengan prioritas pembangunan
sebagai berikut : (1) pengembangan Kawasan Pendidikan dan Riset Terpadu di Jatinangor,
(2) integrasi pengembangan agribisnis jagung dan ternak unggas, budidaya ikan air tawar di
Kabupaten Ciamis dan Tasikmalaya serta ternak sapi perah di Kabupaten Bandung,
Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut, domba Garut di
Kabupaten Garut dan jejaringnya serta pengembangan sentra produksi pakan ternak di
Kabupaten Garut, (3) pengembangan produksi sayuran dan tanaman hias di Kabupaten
Bandung dan Kabupaten Bandung Barat, (4) pengembangan jasa perdagangan dan industri
kreatif di Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Tasikmalaya, dan
(5) pengembangan aktivitas ekonomi melalui destinasi wisata internasional, agribisnis dan
bisnis kelautan dalam rangka perintisan PKN Pangandaran.