BAB IIKEGIATAN UMUM
2.1 Identitas Perusahaan2.1.1 Sarana dan PrasaranaKantor Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika beralamatkan di Jalan Raya
Dandong No.53 Kelurahan Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten
Blitar. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Blitar terletak di Kelurahan Dandong Kecamatan Srengat, dengan luas
areal + 6.146 m (dengan batas sebelah selatan Jl. Raya Dandong,
batas sebelah timur tanah bengkok Kelurahan Dandong, dan batas
sebelah barat tanah bengkok Kelurahan Dandong). Bangunan terdiri
dari 1 (satu) gedung Kantor Dinas Perhubungan dan 1 (satu) gedung
Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor.
2.1.2 Kondisi AparaturJumlah personalia Dinas Perhubungan
Kabupaten Blitar per 03 Mei 2010 sejumlah 208 orang, dengan jumlah
Pegawai Negeri Sipil sebanyak 63 orang, CPNS sebanyak 16 orang,
Pegawai Kontrak sebanyak 3 orang, Petugas Portal 31 orang dan Juru
Parkir sebanyak 95 orang. Berdasarkan tingkat pendidikan untuk PNS
dan CPNS terdiri dari Program Pasca Sarjana (Strata-2) sebanyak 8
orang, Program Sarjana (Strata1) sebanyak 18 orang, Sarjana Muda
sebanyak 5 orang, SLTA sebanyak 39 orang, SLTP sebanyak 8 orang dan
SD sebanyak 1 orang. Berdasarkan Eselon terdiri dari Eselon II-b
sebanyak 1 orang, Eselon III-a sebanyak 1 orang, Eselon III-b
sebanyak 4 orang, Eselon IV-a sebanyak 12 orang, Pejabat Fungsional
sebanyak 7 orang sebanyak, staf sebanyak 54 orang. Sedangkan
komposisi pegawai Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Blitar berdasar lokasi kerja yaitu untuk pegawai di
Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di Kelurahan
Dandong, Srengat, Blitar sebanyak 85 orang, yang terdistribusikan
di terminal dan tempat parkir khusus sebanyak 20 orang, sedangkan
juru parkir ditempatkan di wilayah Kabupaten Blitar sebanyak 95
orang .
52.1.3 Tugas dan FungsiDinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Blitar merupakan unsur pelaksana otonomi
daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati sebagai Kepala Daerah melalui
Sekretaris Daerah dan dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Blitar Nomor 19 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Dinas - Dinas Kabupaten Blitar dan Peraturan Bupati
Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas Melaksanakan urusan
pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di
bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika. Untuk melaksanakan
tugasnya Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai
fungsi: Menyusun rencana, analisis, pembinaan, monitoring dan
evaluasi program Perhubungan. Perumusan kebijakan dan penyusunan
pedoman, petunjuk teknis operasional bidang komunikasi dan
informatika. Melaksanakan kegiatan dalam hal rekayasa lalu lintas
dan manajemen angkutan untuk jaringan trayek yang meliputi daerah
dan melaksanakan rencana yang ditetapkan. Melakukan pembinaan
melalui kegiatan penyuluhan, pengadaan dan penempatan rambu-rambu
lalu lintas, peraturan umum di bidang perhubungan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menyelenggarakan
sosialisasi di bidang komunikasi dan informatika di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Blitar. Melaksanakan Ketatausahaan dan Rumah
Tangga Dinas.
2.1.4 Visi Misi dan Motto PelayananDinas Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Blitar dalam melaksanakan kegiatan
berdasarkan pada perencanaan strategis yang mengandung visi, misi
dan sasaran selama waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun, yang
meliputi kebijakan, program dan kegiatan realistis dengan
mengantisipasi perkembangan masa depan.Visi dari Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar adalah Terdepan dalam
Menfasilitasi Mobilitas Orang, Barang, Jasa dan Arus Informasi
Berbasis Teknologi Informasi Dalam Rangka Mendorong Perekonomian
Rakyat Menuju Masyarakat Kabupaten Blitar yang Tertib, Aman dan
Sejahtera. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditentukan misi
sebagai arah atau dasar pembuatan kegiatan. Misi dibuat untuk kurun
waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dan dalam pencapaian misi
tersebut, direncanakan berbagai langkah ataupun yang diperkirakan
dapat mewujudkan misi yang telah ditentukan. Adapun misi Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar :1.
Meningkatkan kualitas aparatur Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Blitar2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar3.
Meningkatkan peran serta masyarakat di bidang Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika Sedangkan dalam melaksanakan tugas
terutama yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar memiliki
motto pelayanan yang diharapkan akan selalu menjadi pemacu motivasi
aparatur dalam meningkatkan kinerja, khususnya yang berhubungan
dengan kegiatan public service (melayani masyarakat). Motto Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar adalah
Peduli, Tanggap dan Melayani Masyarakat.
2.1.5 Ruang Lingkup PelayananDinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Blitar sebagai instansi teknis yang berfungsi
sebagai regulator kebutuhan masyarakat dibidang transportasi selalu
berusaha memberikan Pelayanan Masyarakat yang Prima, terutama di
bidang Pengujian Kendaraan Bermotor, sejalan dengan keinginan dari
pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (Good
Governance), Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Blitar selalu berusaha untuk meningkatkan pelayanan baik dengan
melalui meningkatkan kualitas aparatur maupun melalui peningkatan
sarana dan prasarana di bidang Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika. Segala bentuk pelayanan publik meliputi semua bentuk
pelayanan yang berkaitan dengan pelaksanaan perijinan di bidang
Pengujian Kendaraan Bermotor, Angkutan dan bidang Lalu Lintas
dengan berpedoman pada dasar hukum sebagai berikut : Undang Undang
No 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Peraturan
Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Keputusan Menteri Perhubungan
Nomor KM 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 174 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah Peraturan Daerah
Kabupaten Blitar Nomor 13 Tahun 2008 tentang Retribusi Pengujian
Kendaraan Bermotor Peraturan Bupati Blitar Nomor 2 Tahun 2009
tentang Retribusi, Tata Cara, Persyaratan Administrasi dan
Mekanisme Pengujian Kendaraan Bermotor dalam wilayah Kabupaten
Blitar Sedangkan jenis-jenis pengujian dan perijinan meliputi :1.
Pengujian Kendaraan Bermotora. Uji Berkala b. Uji Pertama untuk
Kendaraan Baru dan Rubah Bentuk 2. Perijinan Kelaikan Jalan
Kendaraan Bermotor a. Numpang Uji b. Mutasi Uji c. Rubah Bentuk d.
Kendaraan Baru 3. Perijinan Bidang Angkutan Kendaraan Bermotor a.
Ijin Trayekb. Ijin Usaha Angkutanc. Ijin Insidentil4. Perijinan
Bidang Lalu Lintas Ijin Kelas Jalan
2.1.6 Inovasi dan Pelayanan UnggulanGuna lebih meningkatkan
kualitas pelayanan kepada masyarakat sesuai motto Peduli, Tanggap
dan Melayani Masyarakat, Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Blitar selalu berupaya melakukan
langkah-langkah terobosan, yang kesemuanya bermuara pada tingkat
kecepatan pelayanan masyarakat yang efisien dan efektif, baik dari
segi waktu dan biaya. Upaya-upaya yang telah dilakukan menyangkut
efisiensi manajemen pelayanan, perangkat lunak dan keras maupun
peningkatan kualitas sumberdaya aparatur. Langkah-langkah yang
dimaksud antara lain :1) Informasi Pelayanan Pengujian dan
PerijinanSebagai upaya untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat
yang akan melakukan pengujian dan mengurus perijinan Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar telah
menyediakan beberapa sarana berupa panel atau papan informasi
pelayanan pengujian dan perijinan yang memuat mengenai persyaratan,
tata cara dan besaran retribusi. Di samping itu setiap saat pada
jam pelayanan selalu disiarkan informasi melalui pengeras suara
tentang informasi pelayanan pengujian dan pelayanan perijinan
kepada masyarakat yang datang membutuhkan.
Gambar 2.1. Papan Informasi Pelayanan dan Pengujian (Sumber :
Arsip Dishubkominfo Kab Blitar, 2009 : 6)
2) Pembangunan Gedung Uji BaruPembangunan gedung baru Unit
Pelaksana Teknis-Pengujian Kendaraan Bermotor (UPT-PKB) yang baru
di Kecamatan Wlingi, kabupaten Blitar. Hal ini dilakukan, mengingat
Unit Pengujian Kendaraan Bermotor saat ini berada di wilayah barat
(Kecamatan Srengat). Diharapkan dengan adanya UPT-PKB Unit II yang
baru, akan dapat meningkatkan pelayanan pengujian bagi masyarakat
Kabupaten Blitar terutama bagi warga masyarakat yang berada di di
wilayah Timur kabupaten Blitar.Pembangunan gedung tersebut sudah
dilakukan sejak tahun 2008, sedangkan untuk pengadaan peralatan
pengujian, Pemerintah Kabupaten Blitar mengajukan bantuan kepada
Pemerintah Pusat dan diharapkan akan direalisasi pada tahun
2010.
\Gambar 2.2. Alat pada Gedung Uji Baru (Sumber : Arsip
Dishubkominfo Kab Blitar, 2009 : 6)3) Call Center sebagai Pusat
Pengaduan Masyarakat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
sejak tahun 2009 telah menyediakan call center (hotline servis)
suatu pusat layanan pengaduan atau keluhan masyarakat terhadap
pelayanan di bidang perhubungan. Terobosan ini dilakukan sebagai
upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada warga masyarakat, baik
yang membutuhkan informasi maupun yang menyangkut ketidakpuasan
pelayanan yang telah diberikan kepada masyakat.Diharapkan kritik,
saran dan masukan (input) masyarakat dapat dijadikan sebagai upaya
evaluasi menuju birokratisasi yang lebih transparan dan akuntabel
(good government dan clean governance).Setiap saran, kritik dan
pengaduan yang masuk akan langsung ditangani dan disampaikan
kembali kepada masyarakat sesuai permasalahannya. Call center Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar (0342)
555444 dan dapat melalui sms ke 7762000. Keberadaan call center
tersebut juga dapat diakses dan dibaca oleh masyarakat melalui
situs www.blitarkab.co.id dan iklan di media surat kabar (Jawa
Pos-Radar Blitar) setiap hari.
Gambar 2.3. Iklan Media Surat Kabar (Sumber : Arsip
Dishubkominfo Kab Blitar, 2009 : 7)
4) Layanan Keselamatan Lalu Lintas (Traffic Light dan Lampu
Kedip) Mengadakan survey dan penelitian terhadap jalan provinsi dan
kabupaten. Menentukan rasio panjang jalan, jumlah simpang 4, jumlah
simpang 3, dan jumlah tikungan berbahaya untuk mengetahui tingkat
kerawanan kecelakaan lalu lintas. Menentukan angka kebutuhan
traffic light dan lampu kedip. Mengajukan anggaran untuk pengadaan
barang. Mengikuti proses pengadaan barang. Pemasangan traffic light
dan lampu kedip.
5) Penegak Hukum Terhadap Angkutan Orang dan BarangPetugas
mengadakan operasi patroli di jalan dan atau Terminal, menghentikan
kendaraan yang diduga melakukan pelanggaran dan mengadakan
pemeriksaan, bagi kendaraan yang melanggar Peraturan
Perundangundangan yang berlaku langsung ditilang dan salah satu
surat yang dibawa ditahan sebagai barang bukti, berkas dan barang
bukti dikirim ke Pengadilan untuk di sidang, setelah sidang berkas
dikirim ke Kejaksaan untuk penindakan dan pengambilan barang bukti,
selesai. Inovasi dan pelayanan unggulan: Operasi tertib parkir satu
sisi jalan dengan hasil penindakan: 24 pelanggar Operasi tertib
lancar satu arah arus lalu lintas Meningkatkan kesadaran masyarakat
khususnya pengemudi kendaraan angkutan untuk mematuhi Undangundang
dan Peraturan yang berlaku.
6) Layanan Penjagaan Lokasi Rawan Kecelakaan Mengadakan survey
dan penelitian terhadap jalan provinsi yang termasuk dalam wilayah
Kabupaten Blitar Menentukan jumlah dan lokasi rawan kecelakaan lalu
lintas; Menentukan angka kebutuhan personil Menugaskan personil
untuk melaksanakan penjagaan di lokasi rawan kecelakaanInovasi dan
Pelayanan Unggulan adalah : Operasi Simpatik dan pembagian helm
dalam rangka penerapan Kawasan Tertib Lalu lintas (KTL) Penyuluhan
tertib lalu lintas di sekolah-sekolah dengan menjadi Inspektur
Upacara setiap minggu pertama setiap bulannya. Penjagaan lokasi
rawan kecelakaan.
2.1.7 Kebijakan Deregulasi dan Pelayanan Publika) Parkir
BerlanggananKebijakan deregulasi yang telah ditempuh Pemerintah
Kabupaten Blitar adalah diterapkannya kebijakan Parkir
Berlangganan. Parkir berlangganan adalah parkir yang dikelola
dengan sistem retribusi sekali pungut dalam satu tahun dan pengguna
parkir berhak memarkir kendaraannya pada lokasi yang telah
ditetapkan dimana saja dan kapan saja tanpa harus membayar lagi
saat memparkir kendaraannya.Di satu sisi sistem parkir berlangganan
cukup menguntungkan karena dapat mengurangi seminimal mungkin
kebocoran-kebocoran pendapatan dan segala jenis pungutan-pungutan
liar yang seharusnya tidak terjadi.Kebijakan parkir berlangganan
telah diterapkan semenjak ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten
Blitar Nomor 1 tahun 2006 tetang Retribusi parkir. Diharapkan
kebijakan ini dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat pemilik
kendaraan bermotor dalam memarkir kendaraannya. Di samping itu juga
membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat yang direkrut
sebagai tenaga parkir di lapangan, yang bertugas untuk mengatur dan
mengarahkan pemilik kendaraannya yang sedang parkir. 1) Program
Pemutihan Terhadap Denda Keterlambatan Pengujian Kendaraan
Bermotor.Program Pemutihan Terhadap Denda Keterlambatan Pengujian
Kendaraan Bermotor ini dilaksanakan mulai tanggal 01 April sampai
dengan 01 Juni 2009. Melalui program ini diharapkan masyarakat yang
memiliki kendaraan bermotor wajib uji, dapat memanfaatkan
kesempatan tersebut untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor
dan trayek yang sudah terlambat.2) Sosialisasi Melalui Pembuatan
Spanduk, Panel dan Diagram
Gambar 2.4. Sosialisasi dengan spanduk(Sumber : Arsip
Dishubkominfo Kab Blitar, 2009 : 9)
Gambar 2.5. Sosialisasi dengan panel(Sumber : Arsip
Dishubkominfo Kab Blitar, 2009 : 10)
2.1.8 Logo
Gambar 2.6. Departemen Perhubungan(Sumber : Arsip Dishubkominfo
Kab Blitar, 2009 : 1)
Gambar 2.7. Departemen Komunikasi dan Informatika (Sumber :
Arsip Dishubkominfo Kab Blitar, 2009 : 6)5
2.2 2.2 Dasar : Peraturan Bupati BlitarNomor : 54 Tahun
2008Struktur Organisasi
Kepala Dinas PerhubunganNama/SekretariatBidang Lalu LintasBidang
AngkutanBid. Teknik dan Sarana TelekomunikasiBidang Komunikasi dan
InformatikaStruktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten
Blitar
Seksi Angkutan Orang dan BarangSeksi Pengujian dan
PerbengkelanSeksi pengembangan Teknik dan Sarana
TelekomunikasiSub,bag Penyusunan ProgramSeksi Pengawasan Lalu
Lintas
Seksi Terminal dan Fasilitas Pendukung TransportasiSeksi
Pengolahan Data ElektronikSeksi Bimbingan dan PenyuluhanSub.bag
KeuanganSeksi Perawatan dan Pemeliharaan
Sub.bag UmumSeksi Perambuan dan Fasilitas Jalan
Seksi ParkirSeksi Operasional
2.3 Personalia1) Kepala Dinas: Ir. Harpiyanto Nugroho, M.M.2)
Sekretaris: Ir. A. Irianto, M.MTugas : Membantu Kepala Dinas dalam
mengumpulkan dan mengolah data dalam menyusun rencana program,
monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan, menyelenggarakan
ketatausahaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan
urusan umum serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua
unit kerja di Lingkungan Dinas.Fungsi : Penyusunan rencana kegiatan
dan program kerja dinas. Pemantauan dan evaluasi hasil program
kerja dinas. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil
pemantauan program kerja dinas. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas
bidang bidang pada dinas. Pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga,
kehumasan dan keprotokolan. Pelaksanaan fungsi tata usaha keuangan
pada dinas. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan
pegawai. Pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai.
Pengelolaan dan pengadministrasian perlengkapan kantor, pemanfaatan
dan perawatan inventaris kantor. Pelaksanaan pelayanan teknis
administrasi kepala dinas dan semua unit organisasi di lingkungan
Dinas. Pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan Kepala
Dinas.
a. Sub Bagian Penyusunan Program : Dra. Nuraini RochanaTugas :
Menghimpun dan mengolah data dalam rangka menyusun rencana program
dinas, monitoring dan evaluasi pelaporan serta penyusunan
pelaporan.Fungsi : Pengumpulan bahan dan penganalisaan data guna
penyusunan rencana kegiatan dan program kerja dinas. Pelaksanaan
pemantauan dan evaluasi hasil program kerja dinas. Penghimpunan dan
penganalisaan data guna penyajian informasi tentang perhubungan,
komunikasi dan informatika. Penganalisaan hasil pelaksanaan program
dinas. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil program kerja
dinas. Pelaksanaan tugas lain lain yang diberikan oleh
Sekretaris.
b. Sub Bagian Keuangan : Dra. Sri Wahyuni, M.si.Tugas :
Melakukan perencanaan anggaran pembiayaan, pengelolaan dan
mengkoordinir penyusunan laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan pengelolaan keuangan Badan.Fungsi : Pelaksanaan
penghimpunan data dan menyiapkan bahan kebutuhan dalam rangka
penyusunan anggaran keuangan Badan. Pelaksanaan pengelolaan
anggaran keuangan belanja langsung maupun tidak langsung.
Penyusunan, penatausahaan, verifikasi dan pelaporan keuangan, serta
pengujian pembayaran. Pelaksanaan pengujian, penatausahaan,
verifikasi dan pelaporan perintah pembayaran. Pelaksanaan
penatausahaan kas dan urusan belanja anggaran kegiatan kebutuhan
kantor. Penyusunan kebutuhan operasional, verifikasi data dan
dokumen keuangan, serta pelaporan keuangan. Pelaksnaaan pengujian
terhadap data dan dokumen permintaaan pembayaran keuangan, serta
dokumen pendukung. Pelaksanaan penatausahaan data dan implementasi
sistem informasi, pelaporan data dan perkembangan realisasi
permintaan pembayaran keuangan dan perkembangan realisasi pencairan
anggaran. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Sekretaris.
c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : Dra. NurhidayatiTugas :
Melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga,
memelihara barang barang inventaris, laporan berkala serta
penyelenggaraan urusan administrasi kepegawaian di lingkungan
dinas.Fungsi : Penyelenggaraan urusan administrasi kepegawaian
lingkungan dinas. Penyelenggaraan urusan rumah tangga, rapat-rapat,
tamu-tamu dinas dan pelaksanaan kehumasan. Penyelenggaraan urusan
ketatausahaan, surat menyurat dan kearsipan. Penyusunan rencana
kebutuhan barang, termasuk inventarisasi barang, pengadaan,
perawatan dan pemeliharaan barang perlengkapan dinas. Pelaksanaan
penertiban, pengamanan dan pemeliharaan kebersihan kantor dan
lingkungan sekitarnya. Penyusunan laporan tahunan tentang barang
inventarisasi kantor. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan
oleh Sekretaris.
3) Kepala Bidang Lalu Lintas : Bajoe Poerna SR, ATD M.T.Tugas :
Membantu kepala dinas menyiapkan pembinaan, bimbingan dan
pengendalian,manajemen dan rekayasa lalu lintas darat, sungai dan
perairan di dalam wilayah Kabupaten.Fungsi : Penyiapan perencanaan,
pengaturan, pengawasan, pengendalian dan arah kebijakan serta
rekayasa pengembangan lalu lintas darat, sungai dan perairan.
Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis
keselamatan pada pengguna dan penyedia lalu lintas darat, sungai
dan perairan di wilayah Kabupaten Blitar. Penyelenggaraan Analisis
Dampak Lalu Lintas (ANDALIN) darat, sungai dan perairan di wilayah
Kabupaten Blitar. Penyelenggaraan penelitian dan pengolahan data
daerah rawan kecelakaan, pencegahan dan penanggulangan kecelakaan,
pengawasan, pemeriksaan dan penertiban serta pengendalian
operasional lalu lintas darat, sungai dan perairan di wilayah
Kabupaten Blitar. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas.
a. Kepala Seksi Pengawasan Lalu Lintas : M. Zaenudin, S.Pd.Seksi
Pengawasan Lalu Lintas mempunyai tugas : Mengadakan pendataan dan
penelitian terhadap sebab sebab terjadinya pelanggaran dan
kecelakaan lalu lintas dan angkutan Mengumpulkan bahan dan data
dalam rangka rekayasa pengembangan lalu lintas darat, sungai dan
perairan yang menjadi kewenangan Kabupaten Blitar. Melaksanakan
perencanaan, pengaturan, pengawasan, pengendalian dan arah
kebijakan lalu lintas, baik darat, sungai dan perairan yang menjadi
kewenangan Kabupaten. Mengadakan pengawasan dan pengendalian
terhadap pelaksanaan tugas operasional Lalu Lintas.
Menyelenggarakan pemberian izin dispensasi kelas jalan untuk
angkutan barang pada jalan kabupaten Melaksanakan tugas dinas lain
yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas.
b. Kepala Seksi Bimbingan dan Penyuluhan: Anom SubiyantoSeksi
Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas : Menghimpun bahan
penyusunan program kerja dan kegiatan di bidang keselamatan lalu
lintas, baik darat, sungai dan perairan yang menjadi kewenangan
Kabupaten Blitar. Menghimpun data sebagai bahan memberikan
pembinaan, arahan dan bimbingan kepada pengguna dan penyedia lalu
lintas, baik darat, sungai dan perairan yang menjadi kewenangan
Kabupaten Blitar. Mengumpulkan bahan dalam rangka melaksanakan
pelatihan dan bantuan teknis keselamatan kepada pengguna dan
penyedia lalu lintas darat, sungai dan perairan di wilayah
Kabupaten Blitar. Menghimpun bahan dalam rangka menyelenggarakan
Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALIN) darat, sungai dan perairan di
wilayah Kabupaten Blitar. Menyelenggarakan bimbingan teknis dan
rekomendasi perijinan terhadap sekolah pengemudi, perbengkelan umum
dan karoseri kendaran bermotor. Mengadakan pengawasan dan
pengendalian pemberian Retribusi Penggunaan Kekayaan Daerah pada
angkutan barang di jalan. Melaksanakan tugas dinas lain yang
diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas.
c. Kepala Seksi Operasional : Edy SunyotoSeksi Operasional
sebagaimana mempunyai tugas : Mengadakan pemeriksaan dan penindakan
terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan Menghimpun bahan
dalam penyelenggaraan program operasional lalu lintas baik darat,
sungai dan perairan yang menjadi kewenangan Kabupaten. Mengadakan
koordinasi dalam rangka kegiatan operasional yang bersifat
preventif dan represif dengan instansi terkait. Menghimpun data
statisitik, serta melakukan pemantauan hasil kegiatan penertiban
lalu lintas dan angkutan. Pelaksanaan tugas dinas lain yang
diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas.
d. Kepala Bidang Angkutan : Drs. Budi SusiloTugas : Membantu
kepala dinas dalam pembinaan dan manajemen serta menyusun
perencanaan, pembinaan dan pengendalian prasarana angkutan darat,
sungai dan perairan berdasarkan perundang-undangan yang
berlaku.Fungsi : Penyusunan perencanaan, pengembangan evaluasi
jaringan trayek dan penetapan kebutuhan angkutan darat, sungai dan
perairan yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten. Penyiapan
pemberian bimbingan teknis ijin angkutan orang dan barang serta
pengawasan penyelenggaraannya. Penyiapan pemberian bimbingan teknis
ijin angkutan orang dan barang tertentu yang bersifat khusus serta
pengawasan penyelenggaraannya. Pengendalian dan penilaian kelebihan
muatan dan standar batas maksimum untuk kebutuhan transportasi
angkutan darat, sungai dan perairan. Pemetaan, pembagian,
pemeliharaan dan pengerukan alur sungai di wilayah kabupaten untuk
kebutuhan transportasi sungai. Perencanaan, penetapan lokasi,
pembangunan, pengembangan serta penyelenggaraan/pengelolaan
pelabuhan laut dan pelabuhan khusus lokal. Pelaksanaan pengawasan
keselamatan, pemeriksaan pengukuran, konstruksi , mesin dan
perlengkapan kapal, penerbitan sertifikat keselamatan dan dokumen
pengawakan kapal serta ijin berlayar dengan tonase kotor dari 7 (GT
< 7 ) untuk kapal yang berlayar di perairan daratan dan laut.
Pemberikan ijin kegiatan pengerukan dan reklamasi di wilayah
perairan khusus dan pelabuhan laut lokal. Pemberian ijin usaha
perusahaan angkutan darat dan laut, ijin usaha pelayaran rakyat
bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas
pelabuhan dalam wilayah kabupaten. Pemberian ijin usaha tally di
pelabuhan dan ijin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal.
Pemberian rekomendasi dan penerbitan ijin usaha dan kegiatan
salvage serta persetujuan pekerjaan bawah air (PBA) dan pengawasan
kegiatannya dalam wilayah kabupaten. Pembinaan dan pengawasan
perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna
jalan serta pemakaian jalan perlintasan sebidang yang tidak
mempunyai ijin dan tidak ada penanggungjawabnya, dilakukan oleh
pemilik dan atau pemerintah daerah. Perencanaan, penetapan,
peninjauan lokasi, pembangunan dan pengembangan terminal dan halte
untuk angkutan orang dan barang. Pengelolaan dan pemeliharaan fisik
serta pengendalian ketertiban terminal dan halte untuk angkutan
orang dan barang. Penyiapan, perencanaan, penentuan lokasi,
pemberian ijin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir
untuk umum. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.
a) Kepala Seksi Angkutan Orang dan Barang : Tekat HermaniSeksi
Angkutan Orang dan Barang mempunyai tugas : Menyusun perencanaan,
pengembangan, dan evaluasi jaringan trayek dan penetapan kebutuhan
angkutan darat, sungai dan perairan yang wilayah pelayanannya dalam
satu kabupaten. Menyusun dan penetapan kelas jalan pada jaringan
jalan kabupaten. Menyiapkan pemberian bimbingan teknis ijin
angkutan orang dan barang serta pengawasan penyelenggaraannya.
Menyiapkan pemberian bimbingan teknis ijin angkutan orang dan
barang tertentu yang bersifat khusus serta pengawasan
penyelenggaraannya. Menyusun penetapan jaringan lintas angkutan
barang pada jaringan jalan kabupaten. Mengendalikan dan
melaksanakan penilaian kelebihan muatan dan standar batas maksimum
untuk kebutuhan transportasi angkutan darat, sungai dan perairan.
Melaksanakan pemetaan, pembagian, pemeliharaan, pengukuran alur
sungai di wilayah kabupaten untuk kebutuhan transportasi sungai.
Melaksanakan pengawasan keselamatan, pemeriksaan pengukur
konstruksi, mesin dan perlengkapan kapal, penerbitan sertifikat
keselamatan dan dokumen pengawakan kapal serta ijin berlayar dengan
tonase kotor dari 7 (GT < 7) untuk kapal yang berlayar di
perairan daratan dan laut. Memberikan rekomendasi ijin usaha
perusahaan angkutan laut dan ijin usaha pelayaran rakyat bagi
perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan
dalam wilayah kabupaten. Pemberian rekomendasi ijin usaha tally di
pelabuahan dan ijin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal.
Pengawasan dan pembinaan perlintasan untuk keselamatan perjalanan
kereta api dan pengguna jalan serta pemakaian jalan perlintasan
sebidang yang tidak mempunyai ijin dan tidak ada
penanggungjawabnya, dilakukan oleh pemilik dan atau pemerintah
daerah. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan Kepala Bidang
Angkutan
b) Kepala Seksi Terminal dan Fasilitas Pendukung Transportasi :
Edy Wiyono, S.Sos.Seksi Terminal dan Fasilitas Pendukung
Transportasi sebagaimana mempunyai tugas : Menghimpun data sebagai
bahan penyusunan program perencanaan pembangunan dan pengembangan
terminal angkutan orang dan barang. Melaksanakan peninjauan lokasi
untuk penetapan pembangunan halte dan terminal angkutan orang
maupun angkutan barang. Melaksanakan koordinasi dengan instansi
lain dalam upaya peningkatan dan pengembangan terminal baik
angkutan orang dan angkutan barang. Mengkoordinasikan pengelolaan
terminal dan fasilitas pendukungnya. Melaksanakan pemeliharaan
fisik serta pengendalian ketertiban terminal dan halte untuk
angkutan orang dan barang. Menghimpun data sebagai penyusunan
program pengadaan dan pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)
dalam wilayah Kabupaten Blitar. Melaksanakan tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan.
c) Kepala Seksi Parkir : Suyanto, SE.M.M.Seksi Parkir mempunyai
tugas : Menghimpun data sebagai bahan penyusunan program dan
kegiatan bidang terminal. Melaksanakan perencanaan dan penentuan
lokasi penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum.
Memberikan rekomendasi ijin penyelenggaraan dan pembangunan
fasilitas parkir untuk umum. Melaksanakan pembinaan melalui
bimbingan penyuluhan kepada petugas parkir. Menghimpun dan
menganalisa data guna pengelolaan dan manajemen parkir. Mengadakan
pengawasan dan evaluasi pelaksanaan perparkiran. Melaksanakan tugas
lain yang diberikan Kepala Bidang Angkutan.
4) Kepala Bidang Teknik dan Sarana : Ir. Suharto, M.si.Tugas
:membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pengujian
kendaraan bermotor, perawatan dan pemeliharaan kendaraan
operasional, perencanaan, pengawasan dan pengelolaan perambuan dan
fasilitas jalan.Fungsi : Pelaksanaan penelitian dan pengujian
kendaraan bermotor berdasarkan Undang undang. Pemberian petunjuk
petunjuk teknis kepada perusahaan angkutan, perusahaan karoseri dan
bengkel bengkel. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengujian
kendaraan bermotor. Pelaksanaan penelitian, pengadaan dan perawatan
rambu rambu dan fasilitas jalan. Pelaksanaan tugas dinas lain yang
diberikan oleh Kepala Dinas
a) Kepala Seksi Pengujian dan Perbengkelan: Bayu A. M.,
SE.MMSeksi Pengujian dan Perbengkelan sebagaimana mempunyai tugas :
Melaksanakan penelitian dan pengujian kendaraan bermotor.
Memberikan petunjuk-petunjuk teknis tentang ketentuan persyaratan
kendaraan wajib uji dan penetapan daya angkut kendaraan bermotor
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menyelenggarakan pengawasan dan pembinaan teknis kepada perusahaan
karoseri dan perbengkelan kendaraan bermotor. Melaksanakan tugas
lain yang diberikan Kepala Bidang Teknik dan Sarana.
b) Kepala Seksi Perawatan dan Pemeliharaan : M. SugengSeksi
Perawatan dan Pemeliharaan sebagaimana mempunyai tugas : Mengadakan
pemeriksaan dan penelitian mengenai perawatan dan perbaikan
kendaraan dinas milik pemerintah daerah. Mengadakan pemeriksaan
teknis terhadap kendaraan operasional milik pemerintah daerah yang
dalam proses penghapusan dari daftar inventaris. Menghimpun data
dalam rangka menyusun laporan harian, bulan dan tahunan.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Teknik dan
Sarana.
c) Kepala Seksi Perambuan dan Fasilitas Jalan : Edy SurosoSeksi
Perambuan dan Fasilitas Jalan mempunyai tugas : Menyusun rencana
kebutuhan rambu rambu jalan dan fasilitas jalan. Memberikan
petunjuk/ pedoman pengadaan dan penempatan rambu rambu dan
fasilitas jalan. Memberikan pengawasan, perawatan pengadaan dan
penempatan rambu rambu dan fasilitas jalan Menyusun dan mengelola
data untuk evaluasi terhadap pemasangan rambu - rambu dan fasilitas
jalan. Mengadakan kerjasama dengan instansi yang berhubungan dengan
perambuan dan fasilitas jalan. Melaksanakan tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Bidang Teknik dan Sarana.
5) Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika : Drs. Bambang
S.Tugas : Membantu Kepala Dinas dalam penyiapan, perumusan dan
pelaksanaan kebijakan serta standarisasi, norma, pedoman, kriteria
dan prosedur di bidang komunikasi dan informatika.Fungsi :
Perumusan kebijakan dan penyusunan pedoman, petunjuk teknis
operasional bidang komunikasi dan informatika Menyusun dan
menganalisa data serta penyiapan sistem aplikasi yang dibutuhkan
Mengendalikan arus data masukan dan pengeluaran, pengoperasian
komputer, penyediaan data, penyediaan dan pelayanan data serta
pengamanan perangkat keras dan perangkat lunak komputer di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar. Memberikan bimbingan dan
pelayanan serta pengendalian komputerisasi kepada unit unit kerja
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar. Memberikan pertimbangan
teknis komputerisasi dan telematika kepada perangkat daerah.
Penyelenggaraan sosialisasi di bidang komunikasi dan informatika di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar. Mengadakan kerjasama teknik
dengan pihak ketiga yang berhubungan dengan pengolahan data
elektronika. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengembangan
teknologi informasi dan komunikasi. Melaksanakan penyusunan pedoman
dan bimbingan teknis serta evaluasi standarisasi prosedur teknis
komunikasi dan informatika. Melaksanakan penyusunan pedoman, norma,
kriteria, standarisasi prosedur dan bimbingan teknis serta
pemantauan dan penertiban infrastruktur/perangkat komunikasi.
Memberikan rekomendasi terhadap permohonan ijin penyelenggaraan
jaringan tetap tertutup wire line (end to end) Melaksanakan
pelaksanaan peraturan perijinan dan persyaratan teknis dalam
penyelenggaraan komunikasi dan informatika. Memberikan pertimbangan
teknis perijinan di bidang komunikasi dan informatika Memberikan
rekomendasi ijin penyelengaraan telekomunikasi khusus untuk
keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kabupaten
sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio Melaksanakan
pemantauan pengawasan seluruh kegiatan penyelenggara komunikasi dan
informatika agar tetap pada koridor peraturan perundangan yang
berlaku. . Pelaksanaan pengembangan, pengendalian, dan pemeliharaan
infrastruktur jaringan teknologi informasi dan kommunikasi.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.
a. Kepala Seksi Pengolahan Data Elektronik : Rudi Widianto,
S.T.Seksi Pengolahan Data Elektronik sebagaimana dimaksud mempunyai
tugas : Menghimpun bahan dalam rangka menyusun rencana kegiatan dan
program kerja di bidang pengolahan data elektronika Menyusun dan
menganalisa data serta penyiapan sistim aplikasi yang dibutuhkan.
Mengendalikan arus data masukan dan pengeluaran, pengoperasian
komputer penyiapan data, penyediaan dan pelayanan data serta
pengamanan perangkat keras dan perangkat lunak komputer di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar. Memberikan bimbingan dan
pelayanan serta pengendalian komputerisasi kepada unit unit kerja
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar. Memberikan pertimbangan
teknis komputerisasi dan telematika kepada perangkat daerah.
Penyelenggaraan sosialisasi di bidang komunikasi dan informatika di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar. Melaksanakan kerjasama
teknik dengan pihak ketiga yang berhubungan dengan pengolahan data
elektronika. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengembangan
teknologi informasi dan komunikasi. Melaksanakan tugas lain yang
diberikan Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika b. Kepala Seksi
Pengembangan Teknik dan Sarana Telekomunikasi : Joni HarsonoSeksi
Pengembangan Teknik dan Sarana Telekomunikasi mempunyai tugas:
Perumusan kebijakan dan penyusunan pedoman, petunjuk teknis
operasional bidang komunikasi dan informatika Melaksanakan
penyusunan pedoman dan bimbingan teknis serta evaluasi standarisasi
prosedur teknis komunikasi dan informatika. Melaksanakan penyusunan
pedoman, norma, kriteria, standarisasi prosedur dan bimbingan
teknis serta pemantauan dan penertiban infrastruktur/perangkat
komunikasi. Memberikan rekomendasi terhadap permohonan ijin
penyelenggaraan jaringan tetap tertutup wire line (end to end)
Melaksanakan pelaksanaan peraturan perijinan dan persyaratan teknis
dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika. Memberikan
pertimbangan teknis perijinan di bidang komunikasi dan informatika
Memberikan rekomendasi ijin penyelenggaraan telekomunikasi khusus
untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya
kabupaten sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio
Melaksanakan pemantauan pengawasan seluruh kegiatan penyelenggara
komunikasi dan informatika agar tetap pada koridor peraturan
perundangan yang berlaku. Pelaksanaan pengembangan, pengendalian
dan pemeliharaan infrastruktur jaringan teknologi informasi dan
komunikasi. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan Kepala
Bidang Komunikasi dan Informatika.
6) Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional
terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang
terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang
diangkat oleh Bupati. Jenis jenjang dan jabatan fungsional
ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja,
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.