BAB II LANDASAN TEORI Koperasi - eprints.mercubuana-yogya ...eprints.mercubuana-yogya.ac.id/1822/2/BAB II.pdfbadan usaha yang lain adalah bahwa anggota koperasi memiliki identitas

10

BAB II

LANDASAN TEORI

. A. Koperasi

Gerakan koperasi digagas oleh Robert Owen (1771-1858).Ia

menerapkannya pertama kali pada usaha pemintalan kapas di New Lanark,

Skotlandia. Gerakan koperasi ini dikembangkan lebih lanjut oleh Willian

King (1786-1865) dengan mendirikan toko koperasi di Brighton, Inggris.

Pada 1 Mei 1928, King menerbitkan publikasi bulanan yang bernama The

Coorperator yang berisi berbagai gagasan dan saran praktis tentang

pengelolaan toko dengan prinsip koperasi.

Koperasi dikenalkan di Indonesia oleh R. Aria Wiriatmadja di

Purwokerto, Jawa Tengah pada 1896.Pada 12 Juli 1947, pergerakan

koperasi di Indonesia mengadakan kongres koperasi yang pertama di

Tasikmalaya.Tanggal dilaksanakan kongres ini ditetapkan sebagai Hari

Koperasi Indonesia.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau

badan hukum. Koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasar prinsip

koperasi sekaligus merupakan gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas

asas kekeluargaan. Koperasi di Indonesia berlandaskan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas

kekeluargaan.Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada

khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan

11

perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang

maju, adil, dan makmur, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar 1945.

Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33 ayat (1) menyatakan

bahwa “perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha berdasar atas asas

kekeluargaan”. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 33 UUD 45 antara lain

dinyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan

kemakmuran orang-seorang, dimana bangun perusahaan yang sesuai

dengan itu adalah koperasi. Penjelasan Pasal 33 UUD 45 menempatkan

koperasi sebagai sakaguru perekonomian nasional maupun sebagai bagian

integral tata perekonomian nasional.

Karakteristik utama koperasi dan sekaligus membedakan koperasi dari

badan usaha yang lain adalah bahwa anggota koperasi memiliki identitas

ganda (the dual identity of the member), yaitu anggota sebagai pemilik dan

sekaligus sebagai pengguna (user own oriented). Oleh karena itu :

1. Koperasi dimiliki oleh anggota yang bergabung atas dasar sedikitnya

pada satu kepentingan ekonomi yang sama.

2. Koperasi didirikan dan dikembangkan berlandaskan nilai-nilai percaya

diri untuk menolong dan bertanggung jawab kepada diri sendiri,

kesetikawanan, keadilan, persamaan, dan demokrasi. Selain itu

anggota koperasi percaya pada nilai-nilai etika kejujuran, keterbukaan,

tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap orang lain.

12

3. Koperasi didirikan, dimodali, dibiayai, diatur, dan diawasi serta

dimanfaatkan sendiri oleh anggota.

4. Tugas pokok badan usaha koperasi adalah menunjang kepentingan

ekonomi anggota dalam rangka memajukan kesejahteraan anggota.

5. Jika terdapat kelebihan kemampuan pelayanan koperasi kepada

anggota maka kelebihan kemampuan pelayanan itu dapat digunakan

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi.

Adapun jenis-jenis koperasi dapat dibedakan sebagai berikut.

1. Jenis koperasi berdasarkan fungsinya :

a.Koperasi Konsumsi

Koperasi ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan umum

sehari-hari para anggotanya. Yang pasti barang kebutuhan

yang dijual di koperasi harus lebih murah dibandingkan di

tempat lain, karena koperasi bertujuan untuk

mensejahterakan anggotanya.

b. Koperasi Jasa

Fungsinya adalah untuk memberikan jasa keuangan dalam

bentuk pinjaman kepada para anggotanya. Tentu bunga

yang dipatok harus lebih rendah dari tempat meminjam

uang yang lain.

c. Koperasi Produksi

Bidang usahanya adalah membantu penyediaan bahan

baku, penyediaan peralatan produksi, membantu

13

memproduksi jenis barang tertentu serta membantu menjual

dan memasarkannya hasil produksi tersebut. Sebaiknya

anggotanya terdiri atas unit produksi yang sejenis.Semakin

banyak jumlah penyediaan barang maupun penjualan

barang maka semakin kuat daya tawar terhadap supplier

dan pembeli.

2. Jenis koperasi berdasarkan tingkat dan luas daerahkerja

a. Koperasi Primer

Koperasi primer ialah koperasi yang yang minimal

memiliki anggota sebanyak 20 orang perseorangan.

b. Koperasi Sekunder

Adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan

koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas

dibandingkan dengan koperasi primer.

Koperasi sekunder dapat dibagi menjadi :

1) Koperasi pusat – adalah koperasi yang

beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer

2) Gabungan koperasi – adalah koperasi yang

anggotanya minimal 3 koperasi pusat

3) Induk koperasi – adalah koperasi yang minimum

anggotanya adalah 3 gabungan koperasi

14

3. Koperasi Berdasarkan Jenis Usahanya :

a. Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

Adalah koperasi yang memiliki usaha tunggal yaitu

menampung simpanan anggota dan melayani peminjaman.

Anggota yang menabung (menyimpan) akan mendapatkan

imbalan jasa dan bagi peminjam dikenakan jasa. Besarnya

jasa bagi penabung dan peminjam ditentukan melalui

rapat anggota.Dari sinilah, kegiatan usaha koperasi dapat

dikatakan “dari, oleh, dan untuk anggota.”

b. Koperasi Serba Usaha (KSU)

Adalah koperasi yang bidang usahanya bermacam-

macam.Misalnya, unit usaha simpan pinjam, unit pertokoan

untuk melayani kebutuhan sehari-hari anggota juga

masyarakat, unit produksi, unit wartel.

c. Koperasi Konsumsi

Adalah koperasi yang bidang usahanya menyediakan

kebutuhan sehari-hari anggota.Kebutuhan yang dimaksud

misalnya kebutuhan bahan makanan, pakaian, perabot

rumah tangga.

d. Koperasi Produksi

Koperasi produksi adalah koperasi yang bidang usahanya

membuat barang (memproduksi) dan menjual secara

bersama-sama.Anggota koperasi ini pada umumnya sudah

15

memiliki usaha dan melalui koperasi para anggota

mendapatkan bantuan modal dan pemasaran.

4. Koperasi berdasarkan keanggotaannya

a. Koperasi Unit Desa (KUD)

Adalah koperasi yang beranggotakan masyarakat

pedesaan.Koperasi ini melakukan kegiatan usaha ekonomi

pedesaan, terutama pertanian. Untuk itu, kegiatan yang

dilakukan KUD antara lain menyediakan pupuk, obat

pemberantas hama tanaman, benih, alat pertanian, dan

memberi penyuluhan teknis pertanian.

b. Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)

Koperasi ini beranggotakan para pegawai negeri. Sebelum

KPRI, koperasi ini bernama Koperasi Pegawai Negeri

(KPN). KPRI bertujuan terutama meningkatkan

kesejateraan para pegawai negeri (anggota).KPRI dapat

didirikan di lingkup departemen atau instansi.

c. Koperasi Sekolah

Koperasi Sekolah memiliki anggota dari warga sekolah,

yaitu guru, karyawan, dan siswa.Koperasi sekolah memiliki

kegiatan usaha menyediakan kebutuhan warga sekolah,

seperti buku pelajaran, alat tulis, makanan, dan lain-

lain.Keberadaan koperasi sekolah bukan semata-mata

sebagai kegiatan ekonomi, melainkan sebagai media

16

pendidikan bagi siswa antara lain berorganisasi,

kepemimpinan, tanggung jawab, dan kejujuran.

B. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam atau sering juga disebut dengan istilah

koperasi kredit merupakan sebuah lembaga keuangan selain bank yang

dikelola dan dijalankan untuk memberikan bantuan pinjaman modal dan

memberikan bunga kredit rendah. Tunjuan awal dari koperasi simpan

pinjam adalah memberikan solusi keuangan hanya untuk para anggota

koperasi saja, Namun seiring perkembangan kebutuhan yang ada di

masyarakat, koperasi turut andil memberikan bantuan untuk kebutuhan

usaha kecil dan menarik dana dari masyarakat umum.

Koperasi Simpan Pinjam lebih mendahulukan simpanan dibanding

pinjaman. Tentu saja ketentuan ini menjadi tidak tepat kalau diterapkan

pada angota yang tidak mempunyai kemampuan finansial, sehingga

baginya yang lebih tepat adalah koperasi simpan pinjam, artinya anggota

meminjam dahulu dan baru setelah mempunyai kemampuan maka dia

akan menyimpan. Berbeda dengan anggota koperasi yang berkemampuan,

istilah ini memang tepat karena anggota tersebut akan melakukan

simpanan dahulu, baru bila diperlukan maka akan meminjam. Dengan

adanya anggota yang tidak memiliki kemampuan, maka kalau pinjaman

yang diambil tersebut digunakan untuk tujuan konsumtif maka anggota

17

tersebut tidak akan mengalami penambahan kemampuan setelah

melakukan peminjaman.

Setiap anggota Koperasi Simpan Pinjam harus mempunyai

komitmen yang sama terhadap visi maupun misi yang menjadi pedoman

koperasi. Sebagai badan hukum, koperasi dimungkinkan untuk menambah

pemilik koperasi dan atau anggota koperasi. Agar visi dan misi yang

ditetapkan oleh anggota tersebut tidak mengalami perubahan yang

mendasar, yang jelas akan berpengaruh pada penentuan strategi bisnis

perusahaan, maka penerimaan masyarakat sebagai anggota koperasi harus

benar-benar sesuai dengan kemauan bersama anggota sebelumnya. Untuk

itu sangat diperlukan berbagai kriteria masyarakat yang dapat diterima

sebagai anggota koperasi, misalnya :

1. Anggota baru koperasi harus membayar iuran atau simpanan pokok

yang sama dengan anggota sebelumnya.

2. Anggota baru harus membayar simpanan wajib atau saham, minimal

dengan nilai tertentu per sahamnya.

3. Anggota baru harus mengakui dan menjalankan visi dan misi yang

sudah ada.

Secara umum ruang lingkup kegiatan usaha koperasi simpan pinjam

adalah penghimpunan dan penyaluran dana yang berbetuk penyaluran

pinjaman terutama dari dan untuk anggota. Pada perkembanganya

18

memang koperasi simpan pinjam melayani tidak saja anggota tetapi juga

masyarakat luas.

Kegiatan dari sisi pasiva. Koperasi simpan pinjam dilihat dari aspek

pasiva melakukan kegiatan penghimpunan dana baik dari anggota ataupun

masyarakat umum. Bentuk penghimpunan ini bisa berupa tabungan atau

simpanan sedangan dari masyarakat bisa berbentuk pinjaman modal.

Kegiatan usaha dari aspek aktiva merupakan upaya dari koperasi simpan

pinjam atau KSP serta USP untuk memperoleh laba dengan cara

mengalokasikan dari hasil penghimpunan yang disalurkan kepada anggota

dalam bentuk pijaman. Lebih jauh jika dikerucutkan maka kegiatan

koperasi simpan pinjam bisa dirinci sebagai berikut.

1. Koperasi simpan pinjam dituntut mampu melayani penyimpanan dan

juga penarikan dana oleh anggota sesuai dengan ketentuan serta

kesepakatan.

2. Koperasi simpan pinjam juga menyalurkan dana yang terkumpul

kepada anggota yang dimasa datang akan diterima kembali secara

bertahap.

Kedua kegiatan diatas harus dikelola sedemikian rupa sehingga

penghimpunan dan penyaluran berjalan seimbang.

Untuk bisa menjalankan usahanya koperasi simpan pinjam harus

melakukan penghimpunan dana. Dana-dana tersebut bisa uang yang

19

masuk kategori hutang atau ekuitas atau kekayaan bersih. Jika dilihat jenis

sumber dana maka dana yang berbentuk hutang berasal dari tabungan

kemudian simpanan berjangka atau pinjamanyang diterima koperasi

simpan pinjam sedangkan yang bersumber dari kekayaan bersih

diantaranya berasal dari sumber simpanan wajib anggota dan simpanan

sukerela, cadangan umum serta SHU di tahun berjalan.

Dari keseluruhan sumber dana tersebut, sumber dana utama adalah

simpanan, sehingga perlu diberikan penjelasan yang lebih mendalam

tentang simpanan. Menurut PP 9 Tahun 1995 simpanan adalah dana yang

dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau

anggotanya kepada KSP/USP dalam bentuk tabungan dan simpanan

koperasi berjangka. Pengertian simpanan sebagaimana dinyatakan dalam

PP tersebut adalah simpanan yang merupakan hutang bagi KSP/USP,

sementara itu terdapat jenis simpanan lain dari anggota yang merupakan

kekayaan bersih bagi KSP/USP, yaitu simpanan pokok dan simpanan

wajib (bagi KSP). Pembahasan mengenai simpanan di bawah ini, meliputi

simpanan yang merupakan kekayaan bersih, yaitu simpanan pokok dan

simpanan wajib serta simpanan yang merupakan hutang, Yaitu tabungan

dan simpanan berjangka.

Jenis simpanan yang ada di Koperasi Simpan Pinjam adalah :

1. Simpanan Pokok

20

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama

banyaknya dan atau sama nilainya yang wajib

dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat

masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat

diambil selama yang bersangkutan menjadi anggota.

2. Simpanan Wajib

Simpanan wajib adalah sejumlah simpanan tertentu

yang tidak harus sama, wajib dibayar oleh anggota,

kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu.

Simpanan wajib tidak dapat diambil selama yang

bersangkutan menjadi anggota.

3. Simpanan Berjangka Koperasi

Simpanan berjangka koperasi adalah simpanan pada

koperasi yang penyetorannya dilakukan satu kali untuk

suatu jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian

antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan

dan tidak boleh diambil sebelum jangka waktu tersebut

berakhir.

Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan simpanan

berjangka dapat meliputi:

a. Calon penyimpan pada simpanan berjangka

disyaratkan terlebih dulu untuk menjadi penabung.

b. Jumlah setoran minimal.

21

c. Sebagai imbalan, penyimpanan akan mendapatkan

bunga sesuai dengan jangka waktu dari simpanan

berjangka tersebut. Pembayaran bunga simpanan

berjangka dilakukan setiap akhir bulan dengan

menambahkannya ke dalam saldo tabungan.

` 4. Tabungan Koperasi

Tabungan koperasi adalah simpanan pada koperasi yang

penyetorannya dilakukan berangsur-angsur dan

penarikannya hanya dapat dilakukan oleh anggota yang

bersangkutan atau kuasanya dengan menggunakan Buku

Tabungan Koperasi, setiap saat pada hari kerja Koperasi.

Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tabungan dapat

meliputi:

a. Penyetoran dan pengambilan dapat dilakukan setiap

saat pada hari kerja;

b. Jumlah setoran minimal pertama (saat pembukaan

tabungan) dan setoran minimal selanjutnya;

c. Jumlah saldo minimal yang harus ada dalam tabungan;

d. Penyetoran dapat dilakukan oleh siapa saja, tidak harus

pemilik tabungan;

e. Pengambilan tabungan hanya dapat dilakukan oleh

pemilik tabungan atau yang diberikan kuasa;

22

f. Sebagai imbalan, KSP/USP memberikan bunga

tabungan kepada penyimpan;

g. Bunga tabungan dihitung menggunakan metode tertentu

misalnya saldo rata-rata harian, saldo terkecil atau yang

lainnya;

h. Pembayaran bunga dilakukan setiap akhir bulan dengan

menambahkannya ke dalam saldo tabungan;

i. Penanggung jawab penghitungan bunga adalah bagian

pembukuan.

C. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Ciri-ciri usaha mikro antara lain : “modal usahanya tidak lebih

dariRp10 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan), tenaga kerja tidak

lebihdari lima orang dan sebagian besar merupakan anggota

keluarga/kerabat atau tetangga, pemiliknya bertindak secara

naluriah/alamiah dengan mengandalkan naluri dan pengalaman sehari-

hari. Jenis usaha mikro, antara lain seperti dagang (warung

nasi,bakso,sayuran), industri kecil (konveksi, pembuatan

tempe/kerupuk/kecap, kompor/sablon), jasa (tukang cukur, laundry,

tambal ban, bengkel motor kecil, las, penjahit), pengrajin (sabuk, tas,

cenderamata, perkayuan,anyaman), pertanian/peternakan (palawija, ayam

buras,itik,lele).

23

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyebutkan: “Usaha Mikro adalah

usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan

yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang ini”.

Pada Pasal 6 ayat (1) menyebutkan kriteria yang harus dipenuhi

agar dapat disebut sebagai usaha mikro, yaitu:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh

juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00

(tiga ratur juta rupiah).

Pasal 1 angka (8) Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memberikan pengertian pemberdayaan

sebagai upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia

usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim

dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah

sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh

dan mandiri.

Menurut Kuncoro (2007) ada empat karakteristik yang dimiliki

olek kebanyakan UMKM di Indonesia.

24

1. Tidak adanya pembagian tugas yang jelas antara bidang administrasi

dan operasi. Kebanyakan industri kecil dikelola oleh perorangan yang

merangkap sebagai pemilik sekaligus pengelola perusahaan yang

memanfaatkan tenaga kerja dari keluarga dan kerabat dekatnya.

2. Rendahnya akses terhadap lembaga-lembaga kredit formal sehingga

mereka cenderung menggantungkan pembiayaan usahanya dari modal

sendiri atau sumber-sumber lain seperti keluarga, pedagang, perantara,

bahkan rentenir.

3. Sebagian besar usaha ini belum memiliki status badan hukum.

4. Hampir sepertiga UMKM bergerak pada kelompok usaha makanan,

minuman, dan tembakau (ISIC31), barang galian bukan logam

(ISIC36), tekstil (ISIC32), dan industrikayu, bambu, rotan, rumput,

dan sejenisnya termasuk perabot rumah tangga (ISIC33)

Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan

Koperasi merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan

memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian terbesar rakyat

Indonesia, khusunya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi

kesenjangan dan tingkat kemiskinan. Dengan demikian upaya untuk

memberdayakan UMKM harus terencana, sistematis dan menyeluruh baik

pada tataran makro dan mikro yang meliputi

1. Penciptaan iklim usaha dalam rangka membuka kesempatan berusaha

seluas-luasnya, serta menjamin kepastian usaya disertai adanya

efisiensi ekonomi:

25

2. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM untuk

meningkatkan akses kepada sumber daya produktif sehingga dapat

memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya,

terutama sumber daya lokal yang tersedia;

3. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil

dan menengah (UKM); dan

4. Pemberdayaan usaha skala mikro untuk meningkatkan pendapatan

masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di sektor

informal yang berskala usaha mikro, terutama yang masih berstatus

keluarga miskin. Selain itu, peningkatan kualitas koperasi untuk

berkembang secara sehat sesuai jati dirinya dan membangun efisiensi

kolektif terutama bagi pengusaha mikro dan kecil.

Menurut Jafar (2004) dalam Lenora (2008) pada hakekatnya

UMKM merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Upayayang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalah UMKM adalah

sebagai berikut :

1. Penciptaan iklim usaha yang kondusif

Pemerintah perlu mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif,

antara lain dengan mengusahakan ketentraman dan keamanan berusaha

serta penyederhanaan prosedur perijinan.

2. Bantuan permodalan

26

Pemerintah perlu memperluas kredit khusus dengan syarat yang tidak

memberatkan UMKM untuk membantu peningkatan modal, seperti

melalui sektor jasa finansial informal.

3. Perlindungan usaha

Jenis-jenis usaha tertentu, terutama jenis usaha tradisional yang

merupakan usaha ekonomi lemah, harus mendapatkan perlindungan

dari pemerintah.Perlindungan tersebut dapat berupa undang-undang

maupun peraturan pemerintah yang bermuara kepada saling

menguntungkan.

4. Pengembangan kemitraan

Pengembangan kemitraan yang saling membantu antara UMKM perlu

dikembangkan.Disamping itu, juga untuk memperluas pangsa pasar

dan pengelolaan bisnis yang lebih efisien. Dengan demikian, UMKM

akan mempunyai kekuatan dengan pelaku bisnis lainnya, baik dari

dalam maupun luar negeri.

5. Pelatihan

Pemerintah perlu meningkatkan pelatihan bagi UMKM baik dalam

aspek kewiraswastaan, manajemen, administrasi dan pengetahuan,

serta keterampilannya.Disamping itu, juga perlu diberi kesempatan

untuk menerapkan hasil pelatihan di lapangan untuk mempraktekan

teori melalui pengembangan kemitraan rintisan.

6. Membentuk lembaga khusus

27

Lembaga khusus ini bertanggung jawab dalam mengkoordinir semua

kegiatan dengan upaya penumbuh kembangkan UMKM dan juga

berfungsi untuk mencari solusi dalam rangka mengatasi permasalahan

yang dihadapi UMKM.

7. Memantabkan asosiasi

Asosiasi yang telah ada perlu diperkuat untuk mengingkatkan

perannya, antara lain dalam mengembangkan jaringan informasi usaha

yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan usaha bagi anggotanya.

8. Mengembangkan promosi

Guna mempercepat proses kemitraan antara UMKM dengan usaha

besar diperlukan media khusus dalam upaya mempromosikan produk-

produk yang dihasilkan.

9. Mengembangkan kerjasama yang setara

Perlu adanya kerjasama atau koordinasi yang serasi antara pemerintah

dengan UMKM untuk mengatasi berbagai isu yang terkait dengan

perkembangan usaha.

Selain itu, strategi bisnis yang dapat dilakukan untuk

mempertahankan dan mengembangkan UMKM adalah sebagai

berikut:

1. Perlu dipelajari terlebih dahulu tentang ciri-ciri, definisi atau

pengertian, kelemahan-kelemahan, potensi-potensi yang tersedia serta

perundang-undangan yang mengatur UMKM.

28

2. Diperlukan bantuan manajerial agar tumbuh inovasi-inovasi dalam

mengelola UMKM secara berdampingan dengan usaha-usaha besar.

3. Secara vertikal dalam sistem gugus usaha, UMKM bisa menjadikan

diri sebagai komplemen-komplemen usaha bagi industri perusahaan

produsen utama. Diperlukan suatu strategi UMKM untuk menjalin

kerja komplementer dengan usaha-usaha besar.

4. Kerjasama bisa berbentuk koperasi dan bersama-sama beroperasi

masuk dalam usaha tertentu. Di Indonesia, kemitraan usaha yang

berbentuk koperasi merupakan strategi bisnis yang sangat penting,

sehingga pemerintah menganggap perlu membentuk departemen

khusus untuk menangani UMKM dan Koperasi.

Tingkat kemiskinan yang semakin tinggi disertai dengan jumlah

pengangguran yang semakin banyak memaksa pemerintah untuksegera

bertindak.Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah

pembangunan sektor UMKM.Hal ini dikarenakan sektor UMKM

mempunyai potensi yang cukup besar dalam penyerapan tenaga kerja,

peningkatan pendapatan, sekaligus pemerataan pendapatan bagi

masyarakat.Selain itu, UMKM merupakan kegiatan ekonomi yang

dapat memberdayakan masyarakat miskin, sehingga memberikan

peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus

menurunkan angka kemiskinan.Akan tetapi, sektor UMKM

menghadapi permasalahan keterbatasan modal untuk menjalankan

29

usaha.Hal ini berakibat pada UMKM yang tidak dapat berkembang

dengan baik.

Pemberian kredit kepada UMKM melalui Koperasi Simpan Pinjam

yaitu Koperasi Dian Mandiri merupakan salah satu cara yang dapat

dilakukan untuk meningkatkan perekonomian rakyat.

D. Penelitian Sebelumnya

Tahun 2011 menurut Rita yaitu pemberian kredit oleh Koperasi

Simpan Pinjam kepada anggotanya cukup berarti dalam meningkatkan

pendapatan dan omset usaha anggotanya.Hal ini dapat dilihat dari

peningkatan rata-rata pendapatan anggota KSP.

Tahun 2011 penelitian menurut Susi Fitria Sari menerangkan

bahwa manfaat dari pemberian kredit ini terlihat pada peningkatan

pendapatan yang diterima UMKM sebelum dan sesudah menerima

kredit.Secara keseluruhan, pemberian kredit yang dilakukan Koperasi

Simpan Pinjam memang memberikan manfaat yang besar bagi pelaku

usaha.Hal tersebut dibuktikan melalui peningkatan nilai R/C ratio.

Tahun 2014 menurut Irhineu Dwi Wahyu Pratiwi bahwa

pemberdayaan masyarakat melalui peminjaman modal Koperasi

Simpan Pinjam dalam memberdayakan UMKM memiliki pengaruh

positif terhadap peningkatan penghasilan mereka.

30

Tahun 2016 penelitian menurut Amad Saebani, kesejahteraan

masyarakat setelah menjadi anggota Koperasi Simpan Pinjam secara

garis besar sudah cukup berhasil.Hal ini dapat dibuktikan bahwa

sebanyak 88% sudah dapat memenuhi indikator-indikator

kesejahteraan. Secara umum mereka dapat meningkatkan pendapatan

keluarga melalui usaha yang mereka jalankan.