8 BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Pengertian Koperasi Kata koperasi berasal dari bahasa latin yaitu coopere yang dalam bahasa Inggris disebut cooperation dan cooperative. Koperasi berasal dari kata co dan operation yang mengandung arti bekerja sama untuk mencapai tujuan. Berdasarkan UU No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal I, Ayat I dinyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Sedangkan menurut “Bapak Koperasi Indonesia” Moh.Hatta adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Pengertian koperasi menurut Rudianto (2006) menyatakan bahwa “Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah pada umumnya, dengan demikian koperasi merupakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional.”
56
Embed
BAB II LANDASAN TEORI - eprints.mercubuana-yogya.ac.ideprints.mercubuana-yogya.ac.id/3003/3/BAB 2.pdf · BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Pengertian Koperasi Kata koperasi berasal dari bahasa
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
8
BAB II
LANDASAN TEORI
2.1 Pengertian Koperasi
Kata koperasi berasal dari bahasa latin yaitu coopere yang dalam bahasa
Inggris disebut cooperation dan cooperative. Koperasi berasal dari kata co dan
operation yang mengandung arti bekerja sama untuk mencapai tujuan.
Berdasarkan UU No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal I, Ayat I
dinyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang
atau badan koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip
koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas
kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Sedangkan
menurut “Bapak Koperasi Indonesia” Moh.Hatta adalah usaha bersama untuk
memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong.
Pengertian koperasi menurut Rudianto (2006) menyatakan bahwa
“Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan
pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip prinsip
koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada
khususnya dan masyarakat daerah pada umumnya, dengan demikian koperasi
merupakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional.”
9
2.1.1 Jenis-jenis Koperasi
Menurut ketentuan Pasal 16 UU No.25 Tahun 1992 koperasi secara
umum dapat dikelompokkan menjadi koperasi konsumen, koperasi
produsen dan koperasi kredit (jasa keuangan). Secara garis besar jenis
koperasi yang ada dapat kita bagi menjadi 5 golongan (Anoraga,2007),
yaitu :
1) Koperasi Konsumsi
Koperasi konsumsi ialah Koperasi yang anggota-anggotanya terdiri
dari tiap-tiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam
lapangan konsumsi.
2) Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam
Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam ialah Koperasi yang
bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan-
tabungan para anggota secara teratur dan terus-menerus untuk kemudian
dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat, dan
tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.
3) Koperasi Produksi
Koperasi Produksi adalah Koperasi yang bergerak dalam bidang
kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang, baik yang dilakukan
oleh Koperasi sebagai organisasi maupun orang-orang anggota Koperasi.
10
4) Koperasi Jasa
Koperasi Jasa adalah Koperasi yang berusaha di bidang penyediaan
jasa tertentu bagi para anggota maupun masyarakat umum.
5) Koperasi Serba Usaha
Koperasi Serba Usaha adalah Koperasi yang berusaha dalam
beberapa macam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan kepentingan para
anggota
2.1.2 Koperasi Simpan Pinjam
Koperasi ini sering kali juga disejajarkan dengan nama koperasi
kredit, koperasi ini menyelenggarakan layanan tabungan dan sekaligus
memberikan kredit bagi anggotanya. Layanan-layanan ini
menempatkan koperasi sebagai pelayan anggota memenuhi kebutuhan
pelayanan keuangan bagi anggota menjadi lebih baik dan lebih maju.
Dalam koperasi anggotanya memiliki kedudukan identitas ganda
sebagai pemilik (owner) dan nasabah (customers). Dalam kedudukan
sebagai nasabah anggota melaksanakan kegiatan menabung dan
meminjam dalam bentuk kredit kepada koperasi. Pelayanan koperasi
kepada anggota yang menabung dalam bentuk simpanan wajib,
simpanan sukarela, dan deposito, merupakan sumber modal bagi
11
koperasi. Penghimpunan dana dari anggota menjadi modal yang
selanjutnya oleh koperasi disalurkan dalam bentuk pinjaman atau
kredit kepada anggota dan calon anggota. Dengan cara pinjam (KSP)
dan atau Unit Usaha Simpan Pinjam (USP) Koperasi. Dengan cara
itulah koperasi melaksanakan fungsi intermediasi dana milik anggota
untuk disalurkan dalam bentuk kredit kepada anggota yang
membutuhkan. Penyelenggaraan kegiatan simpan pinjam oleh
koperasi dilaksanakan dalam bentuk/wadah koperasi simpan pinjam.
Pengertian dari koperasi simpan pinjam menurut Kasmir (2007) dalam
bukunya ”Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya” menyatakan bahwa
“Koperasi adalah badan usaha yang dapat dikategorikan sebagai
lembaga pembiayaan”. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam, kegiatan
usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk
menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut melalui
usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang
bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi
yang bersangkutan, koperasi lain atau anggotanya. Landasan ideal
koperasi Indonesia adalah Pancasila. Pancasila akan menjadi pedoman
yang mengarahkan semua tindakan koperasi dan organisasi-organisasi
lainnya dalam mengemban fungsinya masing-masing di tengah-tengah
masyarakat.
12
2.2 Pengertian Kredit
Kredit berasal dari kata credere atau creditium. Credere dari bahasa
Yunani yang berarti kepercayaan, sedangkan creditium dari bahasa latin yang
berarti kepercayaan atas kebenaran. Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang
perbankan (revisi UU No. 14 tahun 1992), kredit adalah penyediaan uang atau
tagihan yang dapat dipersamakan dengan tersebut berdasarkan persetujuan
pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain, debitur berkewajiban
melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
Sedangkan kredit yang didefinisikan oleh Malayu S.P Hasibuan (2007) adalah
“Jenis-jenis pinjaman yang harus dibayarkan bersama bunganya oleh
peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati”. Fungsi kredit pada
dasarnya ialah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam
rangka mendorong dan melancarkan produksi, perdagangan dan konsumsi,
sehingga pada akhirnya akan menaikkan pendapatan masyarakat (Firdaus,
2004).
Berdasarkan beberapa pengertian maka dapat disimpulkan bahwa
unsur yang terkandung dalam kredit (Suyatno, 2007) adalah :
a) Kepercayaan
Suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa
uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu
13
dimasa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh koperasi, dimana
sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik
secara intern maupun ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi
masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.
b) Kesepakatan
Disamping unsur percaya didalam kredit juga mengandung unsur
kesepakatan antara pemberi kredit dengan penerima kredit. Kesepakatan ini
dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak
menandatangani hak dan kewajibannya.
c) Jangka Waktu
Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka
waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka
waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka
panjang.
d) Resiko
Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan
suatu resiko tidak tertagihnya / macet pemberian kredit. Semakin besar suatu
kredit semakin besar resikonya demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi
tanggungan koperasi, baik resiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai,
maupun oleh resiko yang tidak disengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau
bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.
14
e) Balas Jasa
Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa
tersebut yang kita kenal dengan nama bunga.
2.2.1 Tujuan dan fungsi Kredit
Pemberian fasilitas kredit memilki beberapa tujuan yang tentunya tidak terlepas dari
misi perusahaan tersebut didirikan, menurut Kashmir (2008 : 105 ) tujuan pemberian
kredit anatara lain:
l. Mencari keuntungan
Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh hasil
keuntungan yaitu dalam bentuk bunga yang diterima atas penyaluran kredit
nasabah.
2. Membantu usaha nasabah
Tujuan selanjutnya adalah membentu usaha nasabah yang memerlukan
dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja, dengan dana
tersebut maka pihak nasabah akan dapat mengembangkan dan memperluas
usahanya.
3. Membantu pemerintah
Tujuan lain nya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang,
bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan, maka semakin baik
15
mengingat semakin banyak kredit adanya kucuran dana dalam rangka
peningkatan pembangunan diberbagai sektor terutama sektor rill
Disamping memiliki tujuan, pemberian fasilitas kredit juga memiliki
fungsi antara lain:
1. Untuk meningkatkan daya guna uang
Adanya kredit dapat meningkat kan daya guna uang maksudnya jika
uang hanya disimpan tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna, dengan
diberikann kredit, uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang
dan jasa oleh penerima kredit.
2. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
Uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke
wilayah lainnya sehingga, suatu daerah yang peredaran uangnya sedikit akan
memperoleh tambahan peredaran uang dengan adanya kredit yang disalurkan.
3. Meningkatkan daya guna barang
Kredit yang diberikan dapat digunakan oleh nasabah untuk mengolah
barang yang semula tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.
4. Meningkatkan peredaran barang
Adanya kredit dapat menambah atau memperlancar arus barang dari
satu wilayah ke wilayah lain nya, sehingga jumlah barang yang beredar dari
satu wilayah ke wilayah lain nya bertambah.
5. Sebagai alat stabilitas ekonomi
16
Memberikan kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi
karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang
yang diperlukan oleh masyarakat, kredit dapat membantu mengekspor barang
dari dalam negeri keluar negeri sehingga dapat meningkat kan devisa Negara.
6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha
Bagi penerima kredit akan meningkat kan kegairahan berusaha,
terkhusus bagi nasabah yang memeilki modal pas - pasan dengan
memeperoleh kredit dapat memperbesar dan memperluas usahanya.
7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan
Semakin banyak kredit yang dislaurkan, maka akan semakin baik
terutama dalam meningkatkan pendapatan.
2.2.2 Jenis- jenis Kredit
Kredit-kredit yang digunakan kepada nasabah memiliki berbagai jenis
penggolongan antara lain :
1. Kredit Menurut Jangka Waktu
a. Kredit jangka pendek yaitu kredit yang memiliki jangka waktu
pengembaliannya kurang dari 1 (satu) tahun.
b. Kredit jangka menengah yaitu kredit yang memiliki jangka waktu
pengembaliannya antara 1(satu) sampai 3(tiga) tahun.
c. Kredit jangka panjang yaitu kredit yang memiliki jangka waktu
pengembaliannya lebih dari 1 (satu) tahun.
17
2. Kredit menurut tujuan penggunaannya
a. Kredit konsumtif yaitu kredit yang diberikan untuk keperluan konsumsi
(pembelian barang atau jasa)
b. Kredit produktif terdiri dari :
1. Kredit modal kerja, kredit untuk membiayai modal kerja lancar yang
habis dalam satu atau beberapa kali proses produksi usaha
2. Kredit investasi, kredit untuk membiayai pembelian barang modal
tetap atau barang-barang tahan lama dalam proses produksi usaha
3. Kredit likuiditas, kredit untuk membantu perusahaan yang mengalami
kesulitan likuiditas dalam rangka pemeliharaan modal dibawah
minimum.
3. Kredit Menurut dari segi jaminan
a. kredit tanpa jaminan yaitu kredit yang diberikan tanpa adanya jaminan
barang atau orang melainkan benar-benar atas dasar kepercayaan saja.
b. kredit dengan jaminan yaitu kredit yang diberikan dengan menyertakan
jaminan berupa orang atau barang tertentu baik berupa barang berwujud
maupun tidak berwujud.
4. kredit menurut cara pencairannya :
18
a. kredit tunai yaitu kredit yang pencairannya dilakukan secara tunai atau
pemindah bukuan ke rekening nasabah atau yang ditunjuk.
b. Kredit non tunai yaitu kredit yang pencairannya tidak dibayarkan langsung
pada saat perjanjian dibuat, melainkan adanya tenggang waktu tertentu
sesuai dengan yang dipersyaratkan.
5. kredit menurut sektor usaha
a. Kredit Pertanian
Kredit yang digunakan untuk kegiatan pertanian, perkebunan,
peternakan, dan perikanan. Biasanya kredit ini diberikan bersamaan
dengan program penyuluhan perbaikan kualitas atau peningkatan
kemampuan masyarakat dari pemerintah atau lembaga tertentu.
b. Kredit Perindustrian
Kredit yang digunakan untuk kegiatan industri, baik untuk skala kecil,
menengah, atau besar. Tujuan penggunaan kredit ini biasanya memiliki
dua alasan yaitu untuk perluasan kegiatan usaha atau produksi dan untuk
membuka usaha baru.
c. Kredit Pertambangan
19
Kredit yang digunakan untuk membiayai kegiatan pertambangan dengan
jangka waktu yang lama, seperti batu bara, emas, dan minyak.
d. Kredit Ekspor Impor
Kredit yang digunakan untuk kegiatan ekspor impor, yaitu dengan
memberikan dana kepada eksportir maupun importir untuk menghasilkan
barang yang memiliki demand yang tinggi sehingga memberikan
keuntungan maksimal.
e. Kredit Koperasi
Kredit yang diberikan untuk berbagai jenis koperasi baik dalam
rangka mengerakkan fungsi pendanaan kepada anggota atau
permodalan baru sehingga menambah pelayanan kepada anggota atau
masyarakat luas.
f. Kredit Profesi
Kredit yang diberikan khusus untuk para professional, yaitu guru,
dokter, karyawan swasta. Biasanya sudah terdapat desain khusus dari
pemerintah untuk pelayanan jenis ini.
g. Kredit Perumahan
20
Kredit ini termasuk jenis yang paling sering diminati dan dicari
oleh keluarga baru, yaitu kredit yang digunakan untuk pembelian rumah
baru atau pembiayaan pembangunan.
2.2.3 Jaminan kredit
Koperasi dalam menjalankan perkreditannya mengandung suatu unsur
resiko diantaranya yaitu risiko kerugian. Risiko ini dapat terjadi akibat suatu
musibah yang tidak dapat dihindari seperti bencana alam, tetapi risiko yang
paling fatal adalah akibat nasabah mampu tetapi tidak bersedia membayar
kewajiban angsuran kreditnya.
Resiko kerugian dimana nasabah lagi untuk membayar sebagian atau
semua kewajibannya baik sementara waktu atau selamanya harus segera
diantisipasi oleh pihak koperasi. Jika tidak, sudah dipastikan kredit tersebut
macet atau tidak terbayar lagi.
Ketidakmampuan nasabah dalam melunasi kreditnya dapat ditutupi dengan
suatu jaminan kredit. Fungsi jaminan kredit adalah untuk melindungi koperasi
dari kerugian. Dengan adanya jaminan kredit, dimana nilai jaminannya biasanya
melebihi nilai kredit dan untuk mengantisipasi agar koperasi tidak mengalami
kerugian. Koperasi dapat mempergunakan atau menjual jaminan kredit untuk
menutupi kredit. Tidak sedikit nasabah mampu tetapi tidak mau membayar
kreditnya. Yang paling penting dalam jaminan kredit adalah mengikat nasabah
21
untuk segera melunasi kewajiban-kewajibannya kepada pihak koperasi dimana
nasabah akan terikat dengan pihak koperasi mengingat jaminan kredit akan disita
oleh koperasi apabila nasabah tidak mampu membayar.
Dalam praktiknya yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon nasabah
adalah sebagai berikut :
1. Jaminan BPKB atau sertifikat Tanah untuk pinjaman > Rp. 1.000.000
2. Pinjaman tanpa jaminan max Rp. 900.000
2.2.4 Risiko kredit
Koperasi dalam usahanya menyalurkan fasilitas kredit hendaknya tetap
memperhitungkan risiko yang timbul yaitu gagalnya pengembalian sebagian
kredit yang diberikan dan dapat berakibat menjadi kredit bermasalah sehingga
mempengaruhi pendapatan koperasi. Permasalahan tersebut biasa terjadi dalam
bisnis perkoperasian dimana hampir mustahil semua kredit yang diberikan dapat
100% kembali. Hal ini mengakibatkan banyak koperasi menghadapi kredit
bermasalah. Kredit bermasalah yang dihadapi koperasi dipengaruhi oleh adanya
risiko kredit.
Menurut Firdaus dan Ariyanti (2009) menyebutkan bahwa risiko kredit
disebabkan oleh :
1.Risiko Usaha
22
Setiap jenis usaha pasti memiliki risiko yang berbeda-beda. Secara umum
jenis usaha yang tingkat keuntungannya tinggi, biasanya mengandung risiko
yang tinggi pula (high return high risk). Sebaliknya jenis usaha yang tingkat
keuntungannya rendah, maka risikonya pun rendah (low return low risk).
2.Risiko Geografis
Risiko geografis dari suatu jenis usaha erat kaitannya dengan bencana
alam, misalnya perkebunan, peternakan, pabrik/industri yang berlokasi
berdekatan dengan gunung berapi atau dekat muara sungai yang sering banjir,
akan berisiko terkena bencana.
Demikian juga jenis usaha yang berada di lingkungan pemukiman
penduduk namun mengganggu dan mencemarkan lingkungan baik karena
bising, atau adanya limbah beracun dan lain sebagainya, bisa saja usahanya
diprotes penduduk sehingga harus ditutup.
Termasuk dalam risiko geografis adalah apabila lokasi usaha berada
ditempat tertentu yang seringkali terganggu oleh kerumunan masa yang
berunjuk rasa sehingga langganan menjadi tidak nyaman akibat kemacetan lalu
lintas, susah memarkir kendaraan dan lain sebagainya.
3.Risiko Politik
23
Banyak terjadi kegagalan kredit yang disebabkan oleh gagalnya usaha
nasabah sebagai akibat dari ketidak konsistennya kebijakan pemerintah serta tidak
adanya kestabilan politik.
4.Risiko Ketidakpastian (uncertainly)
Masa yang akan datang adalah masa yang tidak pasti. Salah satu unsur kredit
adalah adanya tenggang waktu antara pemberian kredit dengan waktu pembayaran
kembali sehingga risiko ketidakpastian setiap kredit selalu melekat (inherent)
sejumlah uang tunai (cash) yang ada ditangan saat sekarang jauh lebih berharga
dibandingkan dengan jumlah uang yang sama dimasa yang akan datang.
5. Risiko Inflasi
Secara umum inflasi dapat didefinisikan bahwa naiknya harga barang-
barang dan jasa pada umumnya sebagai akibat dari jumlah uang (permintaan) lebih
banyak dibanding dengan jumlah barang-barang atau jasa yang tersedia
(penawaran). Sebagai akibat dari inflasi adalah turunnya nilai uang.
Walaupun kredit koperasi berjalan lancar dimana utang pokok dan bunga
telah dibayar, namun dengan berjalannya waktu, nilai uang tetap turun karena
inflasi, maka daya beli uang tersebut menjadi lebih rendah dibandingkan dengan
sebelumnya yaitu pada saat kredit diberikan. Apalagi jika kreditnya tidak berjalan
lancar (bermasalah).
24
6. Risiko Persaingan
Koperasi harus benar-benar selektif dalam memberikan kreditnya yaitu
hanya memberikan kepada calon-calon nasabah yang benar-benar dapat dipercaya
dan dapat menenangkan persaingan atas usaha sejenis. Kalau tidak , maka kredit
tidak akan kembali akibat usaha nasabah menurun volume usahanya dan
menderita rugi akibat langganan-langganannya pindah ke usaha pesaing-
pesaingnya.
2.2.5 Kualitas kredit
Kredit berdasarkan kualitasnya dibagi menjadi 5 macam yaitu kredit
Lancar (L), Kredit dalam perhatian khusus (DPK), kredit kurang lancar (KL),
Kredit diragukan (D), dan kredit macet (M). Penetapan kredit tersebut
didasarkan pada faktor atau kinerja penilaian atas prospek usaha, kinerja
(performance) nasabah, dan kemampuan membayar nasabah.
Penilaian terhadap kemampuan membayar nasabah meliputi penilaian
terhadap komponen-komponen sebagai berikut :
1. Ketepatan pembayaran pokok dan bunga
2. Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah
3. Kelengkapan dokumentasi kredit
4. Kepatuhan terhadap perjanjian kredit
5. Kesesuaian penggunaan dana
6. Kewajaran sumber pembayaran kewajiban
25
2.2.6 Tinjauan umum kredit bermasalah
A. Pengertian Kredit Bermasalah
Menurut Mudrajat Kuncoro & Suhardjono (2002:462) adalah suatu
keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggung membayar sebagian atau
seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah dijanjikannya.
Dalam prakteknya , yang dapat digolongkan kredit bermasalah adalah kredit
kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet.
1. Kredit Kurang Lancar
Kredit dianggap kurang lancar apabila :
a. terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah
melampaui sembilan puluh hari; atau
b. sering terjadi cerukan (over draft) karena penarikan yang jangka
waktunya telah melampaui masa 15 hari kerja, tetapi belum
melampaui masa 30 hari kerja.
c. terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikanlebih dari
sembilan puluh hari
d. terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi nasabah
e. dokumentasi pinjaman yang lemah.
2. Kredit Diragukan
26
Kredit digolongkan ke dalam kredit diragukan apabila tidak dapat
memenuhi kriteria kredit lancar dan kredit kurang lancar, namun
berdasarkan hasil penilaian kreditur dapat disimpulkan bahwa:
a. Kredit tersebut dapat diselamatkan serta mempunyai jaminan kredit
yang nilainya tidak kurang dari 75% jumlah nilai pinjaman pokok
dan bunga yang tertunggak.
b. Kredit tersebut tidak dapat diselamatkan tetapi nilai jaminan
kreditnya tidak kurang dari 100% nilai kredit dari bunga yang
tertunggak.
3. Kredit Macet
Kredit digolongkan ke dalam kredit macet apabila memenuhi kriteria:
a. terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah
melampaui 270 hari; atau
b. kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau
c. dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan
pada nilai wajar
2.2.7 Penyebab kredit bermasalah
Sutojo (2008) menyebutkan bahwa penyebab kredit bermasalah dapat
berhulu pada tiga macam sumber, yaitu faktor intern koperasi kreditur,
ketidaklayakan nasabah, dan faktor-faktor ekstern.
27
a. Faktor intern koperasi yang dapat menjadi penyebab munculnya kredit
bermasalah adalah :
1. Rendahnya kemampuan atau ketajaman koperasi melakukan analisis
kelayakan permintaan kredit yang diajukan oleh calon nasabah.
2. Lemahnya sistem informasi kredit serta sistem pengawasan dan administrasi
kredit mereka.
3.Pengikatan jaminan kredit yang kurang sempurna.
Sedangkan George H. Hempel, Alan B. Coleman dan Donald G.