BAB II LAKIP 2013

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintahPemerintah Kota Pekalongan Tahun 2013

BAB IIPERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

.

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 ini,

mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan

Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

dan masih mengacu pada Peraturan Kepala LAN Nomor 239/1X/6/8/2003

Tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan perubahan outline pada Bab

II dengan menyampaikan dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013.

2.1 Indikator Kinerja UtamaSalah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam

penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:

PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator

Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama

merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis

instansi pemerintah.

Pemerintah Kota Pekalongan telah menetapkan Indikator Kinerja

Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Organisasi

Perangkat Daerah melalui Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 3A

Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang Indikator Kinerja Utama

Pemerintah Kota Pekalongan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas,

Pemerintah Kota Pekalongan juga melakukan reviu terhadap Indikator

Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Organisasi

Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan

capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat

mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Adapun penetapan

target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pekalongan tahun

2013 adalah sebagai berikut :

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 31


Tabel 2.1 Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pekalongan

Tahun 2013

NO INDIKATOR SATUAN TARGET

1 Jumlah UMKM yang terfasilitasi bantuan peralatan, pelatihan, pendampingan usahanya pertahun

UMKM 200

2 Jumlah izin yang diterbitkan pertahun bh 3,500

3 Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Pekalongan org 364.958

4 Hasil perikanan tambak pertahun ton 303

5 Penggunaan benih unggul bermutu dan bersertifikat % 100

6 Jumlah calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan ketrampilan pertahun

orang 500

7 Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan dan metrologi

UTTP 2,500

8 Kondisi jalan yang baik di Kota Pekalongan % 88

9 Meningkatanya fasilitas pengamanan lalu lintas unit 1

10 Terfasilitasinya kegiatan kerjasama antar daerah % 100

11 Jumlah siswa SD/MI warga miskin yang terfasilitasi beasiswa org 1,300

12 APK :

a. APK SD/MI % 107.82

b. APK SMP/MTs % 99.16

c. APK SMA/MA/SMK % 72.98APM :

a. APM SD/MI % 89.41

b. APM SMP/MTs % 73.69

c. APM SMA/MA/SMK % 54.98

13 Jumlah siswa SMP/MTs warga miskin yang terfasilitasi beasiswa org 1080

14 Angka kematian ibu/100.000 KH kasus 124,35

15 Angka kematian bayi/1.000 KH kasus 23/1000

16 Angka kematian balita/1.000 KH kasus 36/1000

17 Cakupan penemuan dan penanganan penanganan penderita penyakit TB BTA Positif

% 90

18 Cakupan penemuan dan penanganan penanganan penderita penyakit DBD

% 100

19 Cakupan penemuan dan penanganan penanganan penderita diare % 100

20 Cakupan penyuluhan HIV, NAPZA, dan kesehatan reproduksi % 16.10

21 Terasilitasi dan terbantunya penyelenggaraan pendidikan, kelembagaan, tradisi dan nilai-nilai keagamaan.

% 100

22 Meningkatnya lingkungan permukiman yang layak bagi masyarakat titik 57

23 Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat pengelola dan sasaran program penanggulangan kemiskinan tk. Kelurahan.

Kelurahan. 47

24 meningkatnya kemampuan kelembagaan 5 (lima) pilar pembangunan masyarakat di kelurahan yaitu lurah, PKK, BKM, LPM dan karang taruna

Kelurahan 47

NO INDIKATOR SATUAN TARGET 25 Jumlah persediaan Air Baku (ribu) M3 9,321

26 Terbangunnya biopori titik 3,500

27 Terbangunnya sumur resapan titik 20



28 Volume sampah terangkut m3 754

29 Sampah dikelola dengan metode 3R tingkat basis kel 32

30 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu

% 100

31 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum

% 35

32 Operasi penegakan Peraturan Daerah % 100

33 Frekwensi kunjungan Inspektorat Kota ke SKPD untuk pemeriksaan, Review dan Evaluasi

% 100

34 Keterbukaan Informasi Publik di SKPD % 90

35 Jumlah unit pelayanan yang telah disurvey kepuasan masyarakat unit 12

36 Pemanfaatan TIK oleh SKPD / Aparatur / Kelurahan / Lembaga mitra pemerintah

% 90

2.2 Rencana Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,

perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh

instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis

lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan

strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat

menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala

yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2013 ini,

mengacu pada Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Pekalongan Tahun 2010 2015, berpedoman pada Peraturan Walikota

Pekalongan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Tahun 2013 dan Penetapan Kinerja Tahun 2013.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Pekalongan Tahun 2010 2015 merupakan Dokumen perencanaan

strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 33


jangka menengah) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran,

Program dan kegiatan. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu

strategis, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan

rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan

sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala

prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

2.3Visi Misi Kota Pekalongan

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi Pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya

secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi

adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita

dan citra yang ingin diwujudkan instansi Pemerintah.

Berdasarkan kondisi Kota Pekalongan pada saat ini, tantangan dan

isu strategis yang akan dihadapi dalam 5 tahun mendatang dengan

mempertimbangkan modal dasar yang dimiliki serta berpedoman pada

Visi Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 yang termuat

dalam RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2005 - 2025 yaitu:

PEKALONGAN KOTA BATIK YANG MAJU, MANDIRI, DAN SEJAHTERA , dengan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan kondisi perikehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan yang agamis, berbudaya, bersih, aman, tertib dan

demokrastis berlandaskan Pancasila dan UUD 1945;

2. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik berbasis pada profesionalisme, kepercayaan, komitmen dan partisipasi dan teknologi

informasi;

3. Mewujudkan kemajuan daerah melalui penyediaan infrastruktur dan sinergitas dalam pengelolaan kawasan, tata ruang. Lingkungan hidup,

dan sumber daya alam;

4. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan social dasar masyarakat dan pengembangan kualitas sumber daya manusia;

5. Mewujudkan perekonomian daerah yang kuat melalui potensi Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 34


unggulan daerah yang berdaya saing tinggi didukung inovasi dan

kreativitas.

Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan periode 2010 2015

mempunyai visi sebagai berikut: Terwujudnya Kota Jasa yang Berwawasan Lingkungan menuju Masyarakat Madani Berbasis Nilai-nilai Religiusitas .

Terwujudnya kota jasa mengandung konsekuensi bahwa pembangunan ekonomi daerah yang mengutamakan keunggulan ekonomi berbasis

kreativitas, inovasi, pengetahuan, keahlian, pelayanan, etika, etos kerja

yang tinggi dan potensi daerah di-berbagai bidang kehidupan, seperti

pariwisata, perdagangan, industri, perikanan, pendidikan, dan lain-lain,

dalam rangka membentuk masyarakat wirausaha yang mandiri. Dengan

demikian tewujudnya kota jasa dalam pembangunan ekonomi Kota

Pekalongan menekankan daya saing yang bersumber pada keunggulan

Sumber Daya Manusia dibanding pada keunggulan Sumber Daya Alam

yang semakin hari semakin terbatas.

Berwawasan lingkungan adalah Kota Pekalongan yang Lestari, nyaman, berdaya dukung dan berkelanjutan, bagi generasi sekarang maupun

generasi yang akan datang. Dengan demikian Kota Pekalongan menjadi

lingkungan hunian atau tempat tinggal yang nyaman bagi warga, serta

lestari dan berdaya dukung bagi kelangsungan penyelenggaraan berbagai

usaha warga Kota Pekalongan.

Masyarakat madani. Pada dasarnya pembangunan dan seluruh aktivitas pemerintahan merupakan upaya untuk mendorong terwujudnya

masyarakat yang sejahtera, maju, berdaya, mandiri dan beretika dalam

menjalankan, mengelola dan mengatur kehidupan bersama secara tertib,

berkeadilan, bermartabat dan berbudi pekerti luhur.

Berbasis nilai-nilai religiusitas menjadi sandaran dan pertimbangan pokok penyelenggaraan proses pemerintahan dan pembangunan serta pilar



utama masyarakat madani yang dicita-citakan agar terbentuk

keseimbangan antara kemajuan di bidang material dengan nilai-nilai

spiritual dalam kehidupan masyarakat

Kondisi tersebut diperlihatkan dengan target pencapaian Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 75,21 poin, dengan Laju

Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,02% 5,12%, Indeks Pembangunan

Gender sebesar 63,90 dan Indeks Pemberdayaan Gender sebesar

60,90 pada akhir tahun 2015 dengan asumsi laju inflasi 4,18% 5,50%,

Rata-Rata Lama Sekolah mencapai 10,1 tahun dan Angka Harapan Hidup

mencapai 72 tahun.

Misi Walikota Pekalongan

Untuk mewujudkan Visi Walikota Dan Wakil Walikota tersebut,

terdapat 9 (sembilan) misi yang akan dilaksanakan dalam membangun

Kota Pekalongan pada periode 2010 2015 yaitu sebagai berikut :

1. Mengembangkan potensi ekonomi daerah dengan mendorong masyarakat berwirausahaMisi ini bertujuan sebagai berikut :

a. Mengoptimalkan promosi potensi ekonomi daerah untuk meningkatkan investasi;

b. Meningkatkan kewirausahaan, inovasi, kreativitas, pemanfaatan ilmu pengetahuan;

c. teknologi, etika dan etos kerja pada masyarakat ;Guna mencapai tujuan-tujuan tersebut diarahkan :

Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi;

Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah;

penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif ;

pembinaan pedagang kaki lima dan asongan;

peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi;

Pengembangan Daya Tarik dan Obyek Pariwisata;



peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;

Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan; Pengembangan sentra-sentra industri potensial; peningkatan produksi dan produktivitas pertanian; pengembangan budidaya perikanan;

2. Mengembangkan infrastruktur dan membangun kerjasama antar daerah

Misi ini bertujuan sebagai berikut :a. Meningkatkan kualitas, kapasitas dan kuantitas sarana prasarana; b. Meningkatkan sistem informasi perdagangan berbasis TIK

(teknologi, informasi dan komunikasi);c. Meningkatkan intensitas kerjasama dagang dalam maupun luar

negeri;d. Meningkatkan pengelolaan potensi daerah;

Guna mencapai tujuan-tujuan tersebut diarahkan pada Pembangunan jalan dan Program Rehabilitasi Jalan dan Jembatan.

3. Mengutamakan pendidikan yang berbudi pekerti, bermutu, relevan dan terjangkau.

Misi ini bertujuan sebagai berikut :a. Meningkatkan akses, pemeratan dan mutu serta relevansi

pendidikan;b. Meningkatkan integritas moral penyelenggaran pendidikan;c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan.

Guna mencapai tujuan-tujuan tersebut diarahkan pada : wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun; pendidikan menengah; fasilitasi beasiswa kuliah bagi siswa sekolah menengah berprestasi

yang tidak mampu; pengembangan budaya baca dan Pembinaan perpustakaan;

Program pendidikan anak usia dini; peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;



peningkatan kesejahtearaan tenaga pendidikan dan kependidikan.4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengelolaan

keluarga berencana

Misi ini bertujuan sebagai berikut :

a. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat;

b. Meningkatkan kualitas pelayanan keluarga berencana;c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam keluarga berencana.

Guna mencapai tujuan-tujuan tersebut diarahkan pada :

pelayanan kesehatan penduduk miskin;

pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya;

Pengembangan Lingkungan Sehat;

Keluarga Berencana;

pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang

mandiri;

administrasi kependudukan;

pengembangan modal operasional BKB-Posyandu-PAUD.

5. Memperkuat kelembagaan dan pendidikan keagamaan


a. Meningkatkan kualitas dan perkembangan lembaga keagamaan

b. Meningkatkan peran serta kelembagaan keagamaan dalam

pembangunan


Peningkatan kapasitas kelembagaan program BTQ (sarana

Prasarana, kurikulum, organisasi, kualitas dan kesejahteraan SDM

BTQ);

Hibah pengembangan kelembagaan keagamaan dan

kesejahteraan pengurus kelembagaan;

pendidiakan anak usia dini;

Pengembangan Nilai Budaya;



Peningkatan Keberdayaan Masyarakat.

6. Percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis partisipasi masyarakat


a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan;

b. Meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin;c. Meningkatkan indek pembangunan manusia (IPM/ Human

Development Indeks);

d. Meningkatkan income generating masyarakat;e. Meningkatkan kecerdasan spiritual masyarakat;f. Meningkatkan kesetiakawanan sosial masyarakat.


Peningkatan Keberdayaan Masyarakat;

pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial;

Pengembangan wilayah strategis;

pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan social;

Percepatan keluarga miskin bersekolah, sehat, mampu berusaha

dan hidup dalam lingkungan yang layak, antara lain melalui

penyediaan dana pembangunan RT, RW, Kelurahan, dan

Kecamatan (dana Akselerasi) minimal 5% dari APBD, dengan

alokasi dana blok grant (direncanakan dan dilaksanakan sendiri

secara mandiri berdasarkan musyawarah warga) :

Tingkat kecamatan minimal Rp 1 miliar per kecamatan.

Tingkat kelurahan minimal Rp 100.000.000,- per kelurahan.

Tingkat RW minimal Rp 2.500.000 per RT.

Perbaikan Gizi Masyarakat.

7. Meningkatkan daya dukung dan kelestarian lingkungan




a. Meningkatkan kesadaran dan sikap peduli masyarakat dalam pelestarian lingkungan;

b. Meningkatkan kemampuan aparat dalam pengelolaan lingkungan;c. Mengurangi tingkat kerusakan dan penurunan daya dukung

lingkungan.


Pengembangan Prasarana Sarana Air Minum;

Konservasi Sumber Daya Air;

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);

Pengembangan, Pengelolaan dan Pengolahan Persampahan;

peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah.

8. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender


a. Mengurangi disparitas gender; b. Meningkatkan keadilan gender.

Guna mencapai tujuan-tujuan tersebut diarahkan pada keserasian

kebijakan peningkatan kualitas perempuan dan anak melalui

peningkatan keterampilan dan kecakapan hidup (Perumusan

kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu

pengetahuan dan teknologi)

9. Reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang amanah

Misi ini bertujuan meningkatkan kinerja penyelenggaraan

pemerintahan daerah yang akuntabel, transparan dan responsif,

dengan diarahkan pada :

Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan

daerah

peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan walikota

peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 40


peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

2.4 Arah Kebijakan Umum dan Strategi

Berdasarkan Visi dan Misi Walikota Pekalongan masa jabatan

2008 2013, diambil beberapa kebijakan umum untuk mewujudkan visi dan misi tersebut yang meliputi :

1. Mengembangkan potensi ekonomi daerah dengan mendorong

masyarakat berwirausaha, melalui:

a. Meningkatkan potensi koperasi aktif yang ada guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan

kelembagaan dan iklim usaha kondusif;

b. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pemerintah daerah untuk peningkatan permodalan dan pengembangan ekonomi melalui

koperasi;

c. Meningkatkan kemampuan kewirausahaan dan kekuatan SDM UKM dalam menggerakkan ekonomi masyarakat melalui pelatihan,

praktek dan pendampingan wirausaha baru. ;

d. Mengembangkan klaster industri potensial sehingga mampu meningkatkan kemampuan industri lokal memenuhi kebutuhan

pasar dalam negeri dan luar negeri;

e. Meningkatkan perlindungan konsumen dengan pengawasan peredaran barang-barang ilegal, tidak memenuhi standar, dan

produk makanan yang telah kadaluarsa;

f. Meningkatkan pembinaan, penataan dan relokasi pedagang kakilima dan asongan pada kawasan khusus;

g. Meningkatkan kerjasama antar daerah dalam berbagai kegiatan promosi investasi dan upaya menarik minat investor, membangun

sinergi dan kekhasan masing-masing daerah dalam berbagai bidang

penanaman modal daerah;

h. Mewujudkan pelayanan satu pintu sekaligus penyederhanaan proses pengurusan perizinan dan peningkatan pelayanan publik

yang mendukung kepastian berusaha di Kota Pekalongan;



i. Fasilitasi dalam rangka sinkronisasi pelayanan perizinan bidang penanaman modal dengan perizinan operasional di daerah;

j. Meningkatkan produksi pertanian / perkebunan;k. Meningkatkan kualitas produk perikanan dengan teknologi modern

dan penerapan standardisasi produk, perluasan pasar dengan

pendekatan cluster pada sentra perikanan;

l. Menurunkan jumlah pengangguran melalui penempatan dan perluasan kesempatan kerja, dengan kegiatan prioritas kegiatan

pengembangan dan peningkatan perluasan kesempatan kerja;

m. Meningkatkan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja melalui peran serta dan partisipasi lembaga-lembaga pendidikan dalam

penyiapan kualitas tenaga kerja;

n. Menurunkan jumlah perselisihan hubungan industrial dan kecelakaan kerja;

o. Mengembangkan kerangka kebijakan, kelembagaan, praktek, infrastruktur dan budaya inovasi pembangunan ekonomi berbasis

IPTEK.

2. Mengembangkan infrastruktur dan membangun kerjasama antar daerah, melalui :

a. Meningkatkan kualitas, kuantitas dan keterpaduan sistem jaringan jalan dan jembatan;

b. Meningkatkan kualitas kerjasama antar daerah.

3. Mengutamakan pendidikan yang berbudi pekerti, bermutu, relevan dan terjangkau, melalui :

a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan;

b. Meningkatkan keterjangkauan/aksesbilitas pendidikan bagi masyarakat;

c. Meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan;d. Menfasilitasi taman bacaan masyarakat;



e. Mengembangkan kerangka kebijakan, kelembagaan, praktek, infrastruktur dan budaya inovasi berbasis IPTEK dalam

pembangunan pendidikan.

4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengelolaan

keluarga berencana, melalui :

a. Meningkatkan promosi dan pemberdayaan individu, keluarga & masyarakat dalam upaya kesehatan masyarakat;

b. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan, terutama bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu;

c. Meningkatkan penanganan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit;

d. Meningkatkan peran serta masyarakat mengikuti program KB dalam mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera;

e. Meningkatkan sarana dan prasarana keluarga berencana;f. Mengembangkan kelembagaan di tingkat kelurahan dalam

pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

kelurahan.

5. Mengembangkan kelembagaan dan pendidikan keagamaan, melalui :

a. Mengembangkan pendidikan berbasis budi pekerti;b. Meningkatkan pemahaman nilai-nilai religius, budaya dan kesenian

daerah;

c. Meningkatkan peran tempat ibadah dalam pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

6. Percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis partisipasi

masyarakat, dijabarkan dalam sejumlah program prioritas dan

mengurangi kesenjangan masyarakat, melalui :

a. Mengembangkan kelembagaan di tingkat kelurahan dalam pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

kelurahan;

b. Fasilitasi peningkatan kelembagaan ekonomi masyarakat (LKM, simpan pinjam, dan lain-lain) dan kesejahteraan rakyat;



c. Fasilitasi peningkatan kelembagaan masyarakat dalam mengenalkan kreatifitas/ inovasi masyarakat;

d. Menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat berbasis tribina (Bina Manusia, Bina Lingkungan, Bina Usaha).

e. Mengembangkan kerangka kebijakan, kelembagaan, praktek,

infrastruktur dan budaya inovasi berbasis IPTEK dalam

penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

7. Meningkatkan daya dukung dan kelestarian lingkungan, melalui :

a. Memfasilitasi peningkatan kualitas pengelolaan air limbah dan persampahan dengan melibatkan peran serta masyarakat;

b. Mengendalikan pemanfaatan ruang dengan tetap memperhatikan kelestarian kawasan lindung dan pengembangan kawasan

budidaya;

c. Meningkatkan pengelolaan ruang terbuka hijau;d. Mengendalikan dan pencegahan pencemaran dan perusakan

lingkungan hidup sebagai akibat kendaraan bermotor yang cukup

tinggi, dan limbah industri;

e. Meningkatkan pengendalian kawasan pesisir;f. Memperluas jangkauan layanan air bersih bagi masyarakat;g. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan

pengendalian lingkungan hidup.

8. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, melalui :

a. Meningkatkan upaya pengaurusutamaan gender dalam pembangunan;

b. Meningkatkan peran kelembagaan dalam upaya perlindungan secara terpadu korban kekerasan bagi perempuan dan anak.

9. Reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang



amanah, melalui :

a. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah;

b. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik di SKPD dan pemerintah kelurahan bagi upaya peningkatan kinerja pelayanan

publik;

c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah berbasis TIK;

d. Mengoptimalkan pemanfaatan jaringan infrastruktur Batik-net dalam interaksi dan komunikasi data antar SKPD dan masyarakat melalui

pengembangan SIM berbasis web dan foss;

e. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;

f. Menyusun dokumen perencanaan pembangunan dengan pendekatan politis, teknokratis, partisipasipatif, top down dan

bottom up secara terpadu;

g. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah;

h. Mengembangkan kerangka kebijakan, kelembagaan, praktek, infrastruktur dan budaya inovasi dalam reformasi birokrasi berbasis

TIK

i. Meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi aparatur.

2.5Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan

dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan

ditetapkannya dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta

didasarkan pada isu-isu dan analisa stratejik. Tujuan tidak harus

dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan

suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 45


Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun

waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat

dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan

sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk

keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran Pemerintah

Kota Pekalongan, tujuan dan sasaran yang ditetapkan adalah sebagai

berikut :

1. Mengembangkan potensi ekonomi daerah dengan mendorong

masyarakat berwirausaha.

Tujuan :

a. Mengoptimalkan promosi potensi ekonomi daerah untuk meningkatkan investasi;

b. Meningkatkan kewirausahaan, inovasi, kreativitas, pemanfaatan ilmu

pengetahuan teknologi, etika dan etos kerja pada masyarakat.

Sasaran :

a. Meningkatnya pemasaran produk unggulan daerah;b. Meningkatnya investasi baik PMA maupun PMDN;c. Meningkatnya akses UMKM terhadap sumber-sumber permodalan

baik bank maupun Lembaga Keuangan Non Bank;

d. Meningkatnya efisien dan daya saing proses dan pemasaran produksi UMKM dengan pemanfaatan IPTEK;

e. Terfasilitasinya hasil inovasi dan kreativitas UMKM dalam memperoleh Hak Cipta / Patent;

f. Berkembangnya kewirausahaan dan etos kerja yang tangguh pada pelaku UMKM;

g. Terwujudnya iklim usaha yang sehat dan kondusif.



2. Mengembangkan infrastruktur dan membangun kerjasama antar daerah.

Tujuan :

a. Meningkatkan kualitas, kapasitas dan kuantitas sarana prasarana; b. Meningkatkan sistem informasi perdagangan berbasis TIK (teknologi,

informasi dan komunikasi);

c. Meningkatkan intensitas kerjasama dagang dalam maupun luar negeri;

d. Meningkatkan pengelolaan potensi daerah.Sasaran :

a. Meningkatnya kualitas, kapasitas, dan kuantitas sarana sarana prasaranan perdagangan dan jasa;

b. Meningkatnya kualitas sistem informasi jasa/perdangan berbasis TIK;c. Terwujudnya kerjasama dagang dalam dan luar negeri;d. Terwujudnya kerjasama antar daerah dalam pengelolaan potensi

daerah.

3. Mengutamakan pendidikan yang berbudi pekerti, bermutu, relevan dan

terjangkau.

Tujuan :

a. Meningkatkan akses, pemeratan dan mutu serta relevansi pendidikan

b. Meningkatkan integritas moral penyelenggaran pendidikan

c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan

Sasaran :

a. Meningkatnya akses, pemerataan dan mutu pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan serta relevansi pada pendidikan menengah;

b. Meningkatnya integritas moral penyelenggara dan lulusan pendidikan;

c. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan.



4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengelolaan keluarga

berencana.

Tujuan :

a. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat;

b. Meningkatkan kualitas pelayanan keluarga berencana;c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam keluarga berencana;

Sasaran :

a. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;b. Menurunnya Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Angka

Kematian Balita;

c. Menurunnya Angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular;d. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pola hidup bersih dan

sehat;

e. Meningkatnya gizi masyarakat;f. Tersedianya sumber pembiayaan kesehatan yang memadai;g. Meningkatnya pelayanan PLKB;

h. Meningkatnya partisipasi PUS dalam ber KB;i. Menurunnya drop out dan Unmetneed;j. Meningkatnya ketersediaan data keluarga berencana dan

kependudukan.

5. Mengembangkan kelembagaan dan pendidikan keagamaan.

Tujuan :

a. Meningkatkan kualitas dan perkembangan lembaga keagamaan

b. Meningkatkan peran serta kelembagaan keagamaan dalam

pembangunan

Sasaran:

a. Semakin baiknya kualitas pendidikan keagamaan yang dilaksanakan di sekolah, masyarakat maupun keluarga;



b. Semakin tumbuh dan berkembangnya lembaga-lembaga keagamaan di masyarakat;

c. Semakin meningkatnya peran serta lembaga-lembaga keagamaan

dalam pembangunan.

6. Percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis partisipasi masyarakat

Tujuan :

a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan;

b. Meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin;c. Meningkatkan indek pembangunan manusia (IPM/ Human

Development Indeks);

d. Meningkatkan income generating masyarakat;e. Meningkatkan kecerdasan spiritual masyaraka;.f. Meningkatkan kesetiakawanan sosial masyarakat.

Sasaran :

a. Tersedianya database kemiskinan Tri Bina (Bina manusia, Bina Lingkungan, Bina usaha) yang akurat;

b. Bantuan/stimulan bagi keluarga miskin dapat tepat sasaran dan tepat manfaat;

c. Meningkatnya keluarga miskin sekolah, sehat dan berusaha;d. Menguatnya kapasitas kelembagaan masyarakat;e. Terkelolanya dana sosial untuk kepentingan penduduk miskin;f. Berkurangnya kesenjangan ekonomi dalam masyarakat.

7. Meningkatkan daya dukung dan kelestarian lingkungan

Tujuan :

a. Meningkatkan kesadaran dan sikap peduli masyarakat dalam pelestarian lingkungan;

b. Meningkatkan kemampuan aparat dalam pengelolaan lingkungan;c. Mengurangi tingkat kerusakan dan penurunan daya dukung

lingkungan.



Sasaran :

a. Meningkatnya kesadaran, sikap masyarakat dan pelaku usaha akan lingkungan hidup yang bersih dan lestari;

b. Tumbuhnya kelompok-kelompok masyarakat peduli pada kelestarian lingkungan;

c. Meningkatnya kemampuan aparat dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan;

d. Menurunnya pencemaran lingkungan;e. Meningkatnya ruang terbuka hijau.

8. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender

Tujuan :

a. Mengurangi disparitas gender;

b. Meningkatkan keadilan gender.Sasaran :

a. Meningkatnya IPG dan IDG;b. Meningkatnya keberpihakan dalam kesetaraan dan keadilan gender;c. Meningkatnya kapasitas kelembagaan Pokja PUG;d. Berkurangnya kekerasan dalam rumah tangga.

9. Reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang

amanah

Tujuan :

a. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang

akuntabel, transparan dan responsif.

Sasaran :

a. Meningkatnya supremasi hukum

b. Meningkatnya aparatur yang kompeten, profesional dan akuntabel;c. Meningkatnya akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah

daerah;

d. Meningkatnya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah;

e. Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik yang responsif, efektif dan efisien;



f. Meningkatnya pemanfaatan teknologi dan informatika (TIK) dalam

penyelenggaraan pemerintahan;

g. Meningkatnya penguatan kelembagaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang responsif, efisien dan efektif.

2.6Prioritas Pembangunan Tahun 2013

Dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan, maka ada

beberapa prioritas pembangunan untuk dilaksanakan pada Tahun 2013

yang menyangkut aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek

pemerintahan dan aspek penataan ruang, infrastruktur dan lingkungan

hidup, serta dalam upaya menjawab isu-isu strategis yang diprediksikan

akan berkembang dan mempengaruhi kinerja pembangunan Kota

Pekalongan. Prioritas pembangunan tersebut antara lain:

1. Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah melalui peningkatan kondisi jalan dan jembatan dalam kondisi baik di Kota Pekalongan,

peningkatan saluran drainase untuk mengurangi banjir dan rob,

peningkatan fasilitas pengaman lalu lintas, peningkatan produk

unggulan daerah, peningkatan kerjasama antar daerah dan kerjasama

dengan pihak ketiga (kalangan dunia usaha, perguruan tinggi dan

lembaga donor);

2. Peningkatan daya dukung dan kelestarian lingkungan melalui peningkatan pengelolaan limbah rumah tangga dan industry secara

bersama, peningkatan luasan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota

Pekalongan, peningkatan luasan taman-taman kota dan ruang publik,

peningkatan kampanye dan pengelolaan sampah secara memilah,

menggunakan kembali, mengurangi dan mengolah sampah (Recycle,

Reuse, Reduce/3R), dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam

peningkatan jumlah bipori dan sumur resapan);

3. Peningkatan Pendidikan yang berkualitas melalui peningkatan kesadaran, peningkatan jumlah angka melanjutkan dari SLTP ke

jenjang SLTA, peningkatan bea siswa murid SLTP dan SLTA dari

keluarga miskin dan siswa berprestasi, peningkatan pendidikan



keaksaraan fungsional (KF) dan kesetaraan gender dalam mewujudkan

Program Pendidikan untuk semua (PUS), peningkatan Pusat Kegiatan

Belajar Masyarakat (PKBM) yang memiliki prasarana dan sarana

minimal sesuai dengan standar teknis pembelajaran, peningkatan

sarana prasarana pendidikan formal, peningkatan kualitas pendidikan

kewirausahaan dan Pendidikan Berbasis Keunggulan lokal (PBKL),

peningkatan praktik ibadah umroh pada jenjang SMP/MTs sederajat

dan praktirk ibadah haji pada jenjang SMA/MA/SMK sederajat,

peningkatan keterpenuhan sapras pendidikan sesuai dengan SNP, dan

peningkatan inovasi pada setiap satuan pendidikan;

4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pelayanan keluarga berencana melalui peningkatan cakupan rumah tangga yang memiliki jamban keluarga(jaga) yang memenuhi syarat kesehatan,

peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, peningkatan status

gizi balita melalui pemberian ASI eksklusif dan MP-ASI yang

berkualitas, peningkatan penemuan dan penanganan penyakit,

peningkatan akses masyarakat terhadap informasi kesehatan,

peningkatan jumlah puskesmas Induk dan Puskesmas Rawat Inap dan

peningkatan jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat melalui

jaminan kesehatan mandiri, Jamkesmas dan Jamkesda;

5. Penanggulangan masalah kemiskinan melalui peningkatan kemampuan dan kelembagaan lima pilar pembangunan masyarakat,

peningkatan terwujudnya fasilitasi/pendampingan, pelatihan

keterampilan dan kemitraan usaha dalam pelaksanaan program-

program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan lingkungan

pemukiman yang layak bagi masyarakat, terutama di kawasan kumuh;

6. Peningkatan Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui peningkatan kewirausahaan melalui peningkatan kelompok simpan

pinjam ditingkat Kelurahan dan Rukun Warga, peningkatan fasilitasi

bantuan modal, pelatihan usaha dan pendampingan pengembangan

usaha bagi UMKM, peningkatan promosi dan pemasaran Pariwisata

Kota Pekalongan, peningkatan produksi perikanan budidaya, baik



perikanan tambak dan perikanan air tawar, peningkatan penggunaan

benih unggul bermutu dan bersertifikat, peningkatan pelatihan bagi

tenaga kerja mendapatkan pelatihan keterampilan dan perintisan usaha

baru, dan peningkatan penataan pasar tradisional menjadi Pasar Sehat;

7. Peningkatan Kesetaraan dan keadilan Gender melalui peningkatan pelayanan dna penerbitan akte kelahiran dan akte lainnya, peningkatan

dan fasilitasi terwujudnya Kota Layak Anak, Kelurahan Layak Anak dan

sekolah ramah anak, peningkatan pelayanan dan kelembagaan pusat

pelayanan terapdu korban kekerasan terutama bagi perempuan dan

anak;

8. Peningkatan Peran Kelembagaan dan Pendidikan Keagamaan melalui peningkatan fasilitasi dan terbantunya penyelenggaraan

pendidikan, kelembagaan, tradisi dan nilai-nilai keagamanaan,

peningkatan jumlah masjid dan lembaga agama lainnya sebagai pilar

gerakan pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan

berbasis masyarakat;

9. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintahan Daerah melalui peningkatan promosi investasi dan peningkatan pelayanan perijinan

usaha, peningkatan pelayanan e-KTP (KTP elektronik) dan akte

pencatatan sipil lainnya, dan peningkatan kapasitas dan kelembagaan

DPRD dalam prolegda dan pengawasan, peningkatan jumlah SKPD

pengampu urusan wajib yang melaksanakan SPM sesuai dengan

arahan penetapan oleh kementerian teknis, peningkatan pengelolaan

asset daerah dan keuangan daerah dengan status wajar tanpa

pengecualian (WTP), peningkatan pelayanan SKPD berbasis tekonologi

informatika (TI) dan peningkatan keterbukaan informasi publik di setiap

SKPD



Adapun Indikator Program Pembangunan Kota Pekalongan Tahun

2013 sebagai berikut :

1. Indek Pembangunan Manuasia (IPM) 74,812. Capaian rata-rata lama Sekolah 9,6 tahun3. Usia Harapan Hidup 71,7 tahun4. Pertumbuhan Ekonomi 4,92-5,02%5. Laju Inflasi 4,20-5,0%

2.7 Target Indikator Makro Tahun 2013

Seluruh kebijakan pembangunan yang tertuang dalam sasaran

misi dan prioritas pembangunan Tahun 2013 diarahkan untuk

mencapai sasaran indikator makro Kota Pekalongan Tahun 2013

sebagai berikut :

Tabel 2.2Target Indikator Makro Kota

Pekalongan Tahun 2013

No Indikator Makro Target 20131. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomia. Jumlah Penduduk (jiwa) 324.532b. LPP (%/tahun) 0.94c. LPE (%) 4,92 5,02d. Inflasi (%) 4,20 5,0e. PDRB / Perkapita Atas Dasar Harga

berlaku(Rp/tahun) 14.77

2. Kesejahteraan SosialPendidikan

a. AMH (%) 95,93b. RLS (tahun) 9,63. Kesehatan

AHH 71,74. Kemiskinana. Penduduk Miskin (jiwa) 28.278 b. Persentase Penduduk Miskin (%) 10.04



No Indikator Makro Target 20135. Ketenaga Kerjaana. Angka Partisipasi Angkatan kerja (%) 71.16. Keuangan Daeraha. PAD (Rp) 80.110.498.315b. Dana Perimbangan (Rp) 376.527756.910,72c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah (Rp) 60.475.534.305,44d. APBD (Rp) 517.113.789.531,167. IPM 74,81

2.8Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana

kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah

ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi

pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana

Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan

anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya

dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana

Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada

tingkat sasaran dan kegiatan melalui Penetapan Kinerja Pemerintah Kota

Pekalongan Tahun 2013.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang

ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran,

dan Rencana Capaiannya; Program, Kegiatan, serta Kelompok Indikator

Kinerja dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran

kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu

kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja

Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan

memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data

pendukung yang harus di organisasi. Penetapan Kinerja yang akan

dicapai untuk tahun 2013 adalah sebagai berikut:



1. Misi 1 :Mengembangkan potensi ekonomi daerah dengan mendorong masyarakat berwirausaha

Sasaran Indikator Satuan Target

Meningkatnya pemasaran produk unggulan daerah

Jumlah dokumen profil potensi dan peluang investasi pertahun

buku 1

Jumlah keikutsertaan pameran investasi dan produk unggulan pertahun

event 11

Meningkatnya investasi baik PMA maupun PMDN

Terselesaikannya pengaduan masyarakat terkait pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan

% 96

Meningkatnya akses UMKM terhadap sumber-sumber permodalan baik bank maupun Lembaga Keuangan Non Bank

Jumlah UMKM yang terfasilitasi akses permodalan pertahun

unit 10

Jumlah PK5 yang terfasilitasi permodalan pertahun

PKL 100

Meningkatnya efisien dan daya saing proses dan pemasaran produksi UMKM dengan pemanfaatan IPTEK

Jumlah UMKM yang terfasilitasi bantuan peralatan, pelatihan, pendampingan usahanya pertahun

UMKM 200

Penggunaan benih unggul bermutu dan bersertifikat

% 100

Terfasilitasinya hasil inovasi dan kreativitas UMKM dalam memperoleh Hak Cipta / Patent

Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan dan metrologi

UTTP 2,500

Berkembangnya kewirausahaan dan etos kerja yang tangguh pada pelaku UMKM

Jumlah regulasi pembebasan perizinan bagi UMKM

Perda 0

Terwujudnya iklim usaha yang sehat dan kondusif

Jumlah kelompok simpan pinjam di tingkat RW pertahun

unit 7

Jumlah koperasi wanita di tingkat kelurahan pertahun

unit 4

Jumlah koperasi yang terbina pertahun

unit 55

Terlaksanannya SOP perizinan (%) % 100

Jumlah izin yang diterbitkan pertahun

bh 3,500

Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan usahanya beserta pembayaran retribusi.

% 88

Terbangun dan berfungsinya Sistem Informasi Penanaman Modal (Simpedal)

% 100

Terwujudnya aplikasi Simpadu yang handal untuk membantu pelayanan perizinan

% 100




Jumlah obyek pariwisata yang berkembang pertahun

obyek 1

Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Pekalongan

org 364.958

Terbangun dan berfungsinya Sistem Informasi Penanaman Modal (Simpedal)

% 100

Terwujudnya aplikasi Simpadu yang handal untuk membantu pelayanan perizinan

% 100

Jumlah obyek pariwisata yang berkembang pertahun

obyek 1

Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Pekalongan

org 364.958

Jumlah kelompok sadar wisata buah 4

Terwujudnya iklim usaha yang sehat dan kondusif

Pementasan seni Kota Pekalongan ke luar daerah pertahun

kali 6

Jumlah kelompok seni daerah unit 108Jumlah pengusaha yang terfasilitasi mengembangkan usahanya pertahun

org 250

Hasil perikanan tangkap pertahun ton 26.612Hasil perikanan tambak pertahun ton 303Hasil perikanan air tawar pertahun ton 76Terkendalinya eksplosi / ledakan OPT / Organisme pengganggu tanaman terutama pada sektor komoditas pangan

% 100

Menurunnya jumlah Kasus Perselisihan Hubungan Industrial pertahun

Kasus 24

Jumlah calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan ketrampilan pertahun

orang 500

Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja (%)

% 76.70

Menurunnya jumlah pengangguran (%)

% 6.57

Meningkatnya AKL (orang) org 245Meningkatnya AKAD (orang) org 250Meningkatnya AKAN (orang) org 30Menurunnya jumlah kecelakaan kerja (kasus)

kasus 38

Penataan pasar menjadi Pasar sehat

bh 0

2. Misi 2 :



Mengembangkan infrastruktur dan membangun kerjasama antar

daerah


Meningkatnya kualitas, kapasitas, dan kuantitas sarana sarana prasarana perdagangan dan jasa

Kondisi jalan yang baik di Kota Pekalongan

% 88

Kondisi saluran drainase baik % 70Wilayah yang memiliki saluran drainase

% 62

Tersusunnya Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK)

paket 0

Meningkatan fasilitas pengamanan lalu lintas

unit 1

Meningkatnya jumlah halte bis unit 1Pelayanan angkutan % 100Penurunan jumlah pelanggaran kelaikan kendaraan bermotor

kasus 345

Tercapainya pembangunan rumah sederhana sehat bersubsidi dari pemerintah daerah 25% dari kegiatan program

% 5

Terwujudnya kerjasama antar daerah dalam pengelolaan potensi daerah

Terfasilitasinya promosi produk unggulan Kota Pekalongan pertahun

event 5

Terfasilitasinya kegiatan kerjasama antar daerah

% 100

3. Misi 3 :Mengutamakan pendidikan yang berbudi pekerti, bermutu, relevan

dan terjangkau

Sasaran Indikator Satuan Target Meningkatnya akses, pemerataan dan mutu pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan serta relevansi pada pendidikan menengah

Jumlah siswa SD/MI warga miskin yang terfasilitasi beasiswa

org 1,300

APK SD/MI % 107.82APM SD/MI % 89.41Angka Putus sekolah SD % 0.06Angka kelulusan SD/MI % 100Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs

% 100

Jumlah siswa SMP/MTs warga miskin yang terfasilitasi beasiswa

org 1080

APK SMP/MTs % 99.16APM SMP/MTs % 73.69Angka Putus sekolah SMP/MTs % 0.51

Sasaran Indikator Satuan Target Angka kelulusan UN SMP/MTs % 99.86



Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK

% 94

Jumlah siswa SMA/MA warga miskin yang terfasilitasi beasiswa

org 1,128

Jumlah siswa SMK warga miskin yang terfasilitasi beasiswa

org 182

APK SMA/MA/SMK % 72.98APM SMA/MA/SMK % 54.98Angka Putus sekolah SMA/MA/SMK % 0.79Angka kelulusan UASBN SMA/MA/SMK

% 100

lulusan SMK diterima di dunia kerja sesuai dengan keahliannya

% 42

Jumlah siswa berprestasi terfasilitasi beasiswa kuliah

org 0

Jumlah penyelenggara PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) di setiap RW yang terfasilitasi.

unit 212

Anak usia 4-6 tahun mengikuti program PAUD dan TK/RA

% 77

Jumlah anak usia 0-4 tahun mengikuti kegiatan tempat penitipan anak, kelompok bermain atau yang sederajat

% 64

Meningkatnya akses, pemerataan dan mutu pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan serta relevansi pada pendidikan menengah

TK/RA memiliki sarana dan prasarana belajar/bermain

% 63

TK/RA menerapkan manajemen sekolah berbasis sekolah seseuai dengan manual yang ditetapkan oleh menteri

% 67

Ruang kelas SD/MI sesuai standar % 88.37SD/MI memiliki Laboratorium IPA dan komputer

% 14.29

SD/MI memilki perpustakaan sesuai standar

% 45.70

SMP/MTs memiliki Laboratorium IPA dan komputer

% 92.80

SMP/MTs memilki perpustakaan sesuai standar

% 86.41

Penduduk usia 15-44 tahun bisa membaca dan menulis

% 99.76

Jumlah orang buta aksara dalam kelompok usia 15-44 tahun

org 2.618

Tersedianya data dasar keaksaraan yang diperbarui secara terus menerus

paket 1

penduduk usia sekolah yang belum sekolah di SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA menjadi peserta didik program paket A, B dan C

% 97

tutor program paket A, B dan C memiliki kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan

% 71




pusat kegiatan belajar masyarakat memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis pembelajaran

% 71

Tersedianya data dasar kesetaraan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA yang diperbarui secara terus menerus.

paket 1

penduduk putus sekolah, pengangguran dan dari keluarga pra sejahtera menjadi peserta didik dalam kursus-kursus / pelatihan / kelompok belajar usaha /magang

% 33

Tersedianya data dasar kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang yang diperbarui secara terus menerus.

% 100

Penduduk difable menjadi peserta didik Sekolah LB

% 10

Angka kelulusan SLB % 100Tersedianya data dasar pendidikan khusus yang diperbarui secara terus menerus.

paket 1

Guru yang layak mendidik TK/RA dengan kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional

% 41

Meningkatnya akses, pemerataan dan mutu pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan serta relevansi pada pendidikan menengah

Guru SD layak bersertifikat % 74Guru SD/MI layak kualifikasi pendidikan sesuai dengan standar

% 76

Guru SMP/MTs memiliki kualifikasi pendidikan sesuai standard

% 95

Guru SMP/MTs yang bersertifikasi % 80Guru SMA/SMK/MA yang bersertifikasi

% 80

Guru SMA/SMK/MA yang memiliki kualifikasi sesuai dengan standar

% 95

SD/MI menerapkan Manajemen Ber-basis Sekolah (MBS).

% 100

SMP/MTs menerapkan Manajemen Ber-basis Sekolah (MBS).

% 100

SMA/SMK/MA melaksanakan Program MBS dengan Baik.

% 100

Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001-2000.

% 42

SLB memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis pembelajaran

% 50

Meningkatnya integritas moral penyelenggara dan lulusan pendidikan

lembaga kursus memiliki ijin operasional dari pemerintah atau pemerintah daerah

% 94

lembaga kursus dan lembaga pelatihan terakreditasi

% 55

lulusan kursus, pelatihan, magang, kelompok belajar usaha dapat memasuki dunia kerja

% 35

Sasaran Indikator Satuan Target tenaga pendidik, instruktur atau % 83



penguji praktek kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang memiiki kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yag dipersyaratkanGuru SLB memiliki kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan

% 72

Lembaga PAUD memiliki tatakelola dan citra yang baik.

% 94

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan

Jumlah perpustakaan/taman bacaan di tingkat RW

unit 90

lembaga kursus/pelatihan /kelompok belajar usaha/magang memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan

% 62

4. Misi 4 :Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengelolaan

keluarga berencana


Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

Rasio puskesmas induk dibanding kelurahan

unit 15/47

Rasio puskesmas rawat inap dibanding kecamatan

unit 4/4

Cakupan UPTD ksehatan yang menerapkan manajemen mutu QA (Quality Asurance)

% 90.68

Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kota Pekalongan

% 100

Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan (jumlah)

% 100

Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan (item)

% 99.56

Persentase ketersediaan obat esensial

% 99.80

Persentase ketersediaan obat generik

% 99.40

Persentase pembinaan dan pengawasan sarana obat, obat tradisional, kosmetik, alkes dan perbekalan kesehatan, makanan dan minuman

% 80

Cakupan balita yang ditimbang berat badannya

% 83

Sasaran Indikator Satuan Target Ketersediaan profil kesehatan Kota Pekalongan

buku 42



Prosentase UPTD kesehatan yang memanfaatkan aplikasi sistem informasi manajemen

% 21.87

Persentase ketersediaan komputer sesuai kebutuhan aplikasi kesehatan

% 80.67

Persentase peningkatan kualitas SDM kesehatan

% 44.32

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin pertahun

% 15

Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

% 83.12

Menurunnya Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita.

Cakupan kunjungan neonatal pertama KN 1

% 93

Cakupan pelayanan kesehatan anak balita

% 77.91

Cakupan kunjungan ibu hamil K4 % 96.70Cakupan kunjungan neonatal pertama KN 1

% 93

Cakupan pelayanan kesehatan anak balita

% 77.91

Cakupan kunjungan ibu hamil K4 % 96.70Menurunnya Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita.

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

% 97

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

% 96.56

Cakupan kunjungan bayi % 93Angka kematian ibu/100.000 KH kasus 124,35Angka kematian neonatal/1.000 KH kasus 14/1000Angka kematian bayi/1.000 KH kasus 23/1000Angka kematian balita/1.000 KH kasus 36/1000Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

% 100

Cakupan pemberian MP-ASI pada anak usia 6 24 bulan

% 100

Cakupan kelurahan UCI (Universal Child Immunization)

% 98.30

Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani

% 85

Cakupan pelayanan nifas % 96.49

Menurunnya Angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular

Cakupan penemuan (AFP) rate per 100.000 penduduk< 15 tahun

pddk usia


Cakupan penemuan dan penanganan penanganan penderita diare

% 100

Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi

% 100

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pola hidup bersih dan sehat

Jumlah rumah yang terehabilitasi unit 800

Jumlah jaga yang terbuat unit 3500Jumlah air limbah yang tertangani % 84.85

Jumlah warga yang tersambung PDAM/memiliki sumber air bersih

SR 1792

Kondisi saluran drainase baik % 70Wilayah yang memiliki saluran drainase

% 62

Cakupan keluarga yang memiliki akses air bersih

% 98.87

Cakupan keluarga yang memiliki jamban yang memenuhi sayarat kesehatan

% 83

Cakupan keluarga memiliki sarana pembuangan air limbah yang memenuhi syarat kesehatan

% 83

Cakupan TTU sehat % 98.90Cakupan TPM sehat % 94

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pola hidup bersih dan sehat

Cakupan penjaringan/screening kesehatan siswa TK, SD, SLTP, SLTA, dan setingkat oleh tenaga kesehatan dan tenaga terlatih (guru UKS, Kader kesehatan, Dokter kecil)

% 88.97

Cakupan posyandu purnama dan mandiri

% 65

Cakupan kelurahan siaga aktif % 100Cakupan rumah tangga sehat % 80

Cakupan penyuluhan HIV, NAPZA, dan kesehatan reproduksi

% 16.10

Meningkatnya gizi masyarakat Cakupan RT yang mengkonsumsi garam beryodium

% 98

Cakupan anak usia 6-59 bulan mendapat Vit A dosisi tinggi

% 98

Cakupan ibu hamil yang mendapat tablet Fe

% 94.27

Tersedianya sumber pembiayaan kesehatan yang memadai

Persentase anggaran kesehatan dalam APBD Kota

% 8.61

Cakupan penduduk yang memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan

% 63.20

Meningkatnya pelayanan PLKB Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif (%) (SDKI)

% 77.87

Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%)

% 62

Sasaran Indikator Satuan Target Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB (%)

% 76.20



Ratio Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB 1 PKB/PLKB untuk setiap 2 kelurahan

% 86.67

Ratio petugas Pembantu Pembina KB Kelurahan (PPKBD) setiap kelurahan 1 PPKBD

% 100

Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat (%)

% 6

Meningkatnya partisipasi PUS dalam ber KB

Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya dibawah usia 20 tahun (%)

% 6.10

Menurunnya drop out dan Unmetneed Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)(%)

% 7.88

Jumlah PIK-KRR (pusat informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja) aktif (buah)

bh 22.20

Meningkatnya ketersediaan data keluarga berencana dan kependudukan

Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap kelurahan (%)

% 100

5. Misi 5 :Mengembangkan kelembagaan dan pendidikan keagamaan


Semakin baiknya kualitas pendidikan keagamaan yang dilaksanakan di sekolah, masyarakat maupun keluarga.

Terfasilitasinya pengenalan pendidikan keagamaan melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

unit 154

Jumlah Masjid yang berperan masjid sebagai pilar gerakan pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

unit 35

Semakin tumbuh dan berkembangnya lembaga-lembaga keagamaan di masyarakat.

Terfasilitasinya dana operasional Masjid

unit 118

Terfasilitasinya dana operasional Musholla

unit 662

Terfasiliatsinya Asuransi bagi Tamir, Muadzin dan Imam masjid

org 590

Terfasiliatsinya Asuransi bagi Tamir, Muadzin dan Imam masjid maupun musholla.

org 3310

Terasilitasi dan terbantunya penyelenggaraan pendidikan, kelembagaan, tradisi dan nilai-nilai keagamaan.

% 100


Semakin meningkatnya peran serta lembaga-lembaga keagamaan dalam pembangunan.

Terwujudnya kemitraan pemerintah dengan lembaga kemasyarakatan dan keagamaan serta tokoh-tokoh agama.

% 100



6. Misi 6 :Percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis partisipasi

masyarakat

Sasaran Indikator Satuan Target 1 2 3 4

Tersedianya database kemiskinan Tri Bina (Bina manusia, Bina Lingkungan, Bina usaha) yang akurat.

Jumlah warga miskin (PPLS) % 15.7

Jumlah transmigran yang dibekali ketrampilan

org 10

Bantuan/stimulan bagi keluarga miskin dapat tepat sasaran dan tepat manfaat.

Terwujudnya pendampingan manajemen pelaksanaan program.

kel. 47

Terwujudnya fasilitasi, pelatihan dan kemitraan dalam pelaksanaan program.

kel. 47

Tersedianya rumah singgah perbaikan gizi minimal 1 unit di setiap kecamatan.

unit 1

Berkurangnya jumlah lanjut usia terlantar (orang)

org 383

Meningkatnya keluarga miskin sekolah, sehat dan berusaha.

Meningkatnya lingkungan permukiman yang layak bagi masyarakat

titik 57

Berkurangnya jumlah anak terlantar (orang)

org 102

Menguatnya kapasitas kelembagaan masyarakat.

Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat pengelola dan sasaran program penanggulangan kemiskinan tk. Kelurahan.

kel. 47

Meningkatnya kemampuan kelembagaan 5 (lima) pilar pembangunan masyarakat di kelurahan, yaitu Lurah, PKK, BKM, LPM dan Karang Taruna.

kel. 47

Bertambahnya jumlah pekerja sosial masyarakat

org 42

Berkurangnya kesenjangan ekonomi dalam masyarakat.

Berkurangnya jumlah fakir miskin org 662

7. Misi 7 :Meningkatkan daya dukung dan kelestarian lingkungan


Meningkatnya kesadaran, sikap masyarakat dan pelaku usaha akan

Bertambahnya Jumlah warga yang memiliki air bersih

SR 1792



lingkungan hidup yang bersih dan lestari

Tumbuhnya kelompok-kelompok masyarakat peduli pada kelestarian lingkungan

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup

% 80

Meningkatnya kemampuan aparat dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan

Tersusunnya dokumen penataan ruang secara lengkap

% 100

Terlaksananya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

% 100

Tersusunnya buku profil adipura buku 1Terpantaunya data lingkungan hidup dan kualitas lingkungan hidup

% 80

Menurunnya pencemaran lingkungan Jumlah persediaan Air Baku (ribu) m3 9,321 Terbangunnya biopori titik 3,500 Terbangunnya sumur resapan titik 20 Volume sampah terangkut m3 754 Sampah dikelola dengan metode 3R

tingkat basiskel 32

Pelayanan pencegahan pencemaran air

% 58

Meningkatnya ruang terbuka hijau

Tersedianya ruang publik di tingkat kecamatan

unit 2

Terpenuhinya 20% RTH publik perkotaan

% 85

Tersedianya taman lingkungan tingkat RW

titik 75

8. Misi 8 :Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender

Sasaran Indikator Satuan Target Meningkatnya keberpihakan dalam kesetaraan dan keadilan gender

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu

% 100

Meningkatnya kapasitas kelembagaan Pokja PUG

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum

% 35

Berkurangnya kekerasan dalam rumah tangga

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di RS

% 100

9. Misi 9 :Reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang amanah




Meningkatnya supremasi hukum Peraturan Daerah yang disusun berdasarkan program Legislasi Daerah (Prolegda)

% 100

Tersusunnya peraturan perundangan-undangan insentif bagi aparatur

0

Operasi penegakan Peraturan Daerah

% 100

Meningkatnya aparatur yang kompeten, profesional dan akuntabel

Fasilitasi penelitian dan pengembangan pertahun

bidang 3

Jumlah SKPD yang telah menerapkan Budaya kerja sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku

SKPD 20

Jumlah SKPD yang telah diANJAB (Analisis Jabatan)

% 84

Frekwensi pengiriman aparat pengawasan untuk diklat

% 100

Jumlah Linmas Hansip terbina orang 66Meningkatnya kompetensi SDM Aparatur (orang) pertahun

org 159

Frekwensi kunjungan Inspektorat Kota ke SKPD untuk pemeriksaan, Review dan Evaluasi

% 100

Pengelolaan aset daerah WTPJumlah PAD (miliar) miliar 80.11 Laporan pertanggungjawaban APBD

WTP

Tertib pengelolaan kepegawaian % 100Tertib pengelolaan admninistrasi SKPD

% 100

Meningkatnya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah

Data/informasi/statistik daerah macam 5Keterbukaan Informasi Publik di SKPD

% 90

Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik yang responsif, efektif dan efisien

SKPD yang memiliki target pencapaian SPM, SOP berdasarkan urusan kewenangan

urusan 12

Jumlah unit pelayanan yang telah disurvey kepuasan masyarakat

unit 12

Jumlah penduduk yang wajib memiliki KTP

% 92

Jumlah bayi ber Akta Kelahiran % 94 Jumlah petugas Satpol PP org 110 Tertib pengelolaan kearsipan % 100 Jumlah pengunjung perpustakaan

pertahunorg 78,420


Cabang olahraga terbina pertahun Cabang 7Meningkatnya pemanfaatan teknologi SKPD On-Line (%) % 100



dan informatika (TIK) dalam penyelenggaraan pemerintahan

Pemanfaatan TIK oleh SKPD / Aparatur / Kelurahan / Lembaga mitra pemerintah

% 90

Meningkatnya penguatan kelembagaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang responsif, efisien dan efektif

Kapasitas kelembagaan DPRD sebagai representasi dalam mengelola aspirasi dan kepentingan rakyat

% 100

Jumlah hasil evaluasi kelembagaan (SOTK, Tupoksi dan uraian tugas) yang telah disusun

% 88

Kelembagaan kepemudaan/pemuda terbina

unit 25

Jumlah Kelurahan yang menjadi SKPD

kel. 24


BAB II LAKIP 2013

Documents