Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Halaman 1 BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Dalam kerangka mewujudkan cita-cita bernegara sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia setiap penyelenggara pemerintahan baik Pusat maupun Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) wajib menyelenggarakan kepemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya, sistem tersebut dikenal dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdiri dari tahapan perencanaan stratejik, Perencanaan Kinerja, Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan seluruh tahapan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang tahun 2013, LAKIP Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 didasari oleh Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 yang mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara
110
Embed
BAB I-IV LAKIP Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2013.pdf
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 1
BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Dalam kerangka mewujudkan cita-cita bernegara sesuai dengan konstitusi
negara Republik Indonesia setiap penyelenggara pemerintahan baik Pusat
maupun Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) wajib menyelenggarakan
kepemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik
diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya, sistem
tersebut dikenal dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang
diatur dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999,
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdiri dari tahapan
nasional) dan lainnya 1.652 MW. Hutan terluas di pulau Jawa adalah di
Jawa Barat dengan 820.147 Ha, 1,669 juta Ha kawasan lindung dan
memiliki 40 daerah aliran sungai (DAS), dengan debit air permukaan 81
milyar m3/tahun serta air tanah 150 juta m3/tahun. Tahun 2013
produksi padi mencapai 12 juta ton lebih dan telah swasembada beras.
Selain itu Jawa Barat merupakan tujuan wisata alam (Gunung
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 8
Tangkuban Perahu, Pantai Pelabuhan Ratu, Pantai Pangandaran,
Taman Safari dan Taman Buah Mekarsari dan sebagainya), wisata
belanja, kuliner dan wisata kota yang kaya dengan heritage bangunan
dan taman seperti Gedung Sate, Observatorium Boscha, Museum
Geologi, Gedung Pakuan dan Kebun Raya Bogor. Di bidang seni dan
budaya Jawa Barat memiliki Saung Angklung Mang Ujo di Padasuka,
Kampung Naga dan pusat-pusat kerajinan Jawa Barat di berbagai
Kabupaten/Kota. Kunjungan wisatawan mancanegara mencapai
1.953.039 wisatawan asing dan 43.046.957 wisatawan nusantara.
Beberapa keunikan dan kekhasan Jawa Barat di Kabupaten/Kota antara
lain sebagai berikut :
1. Kabupaten
Bogor
: Sentra buah-buahan Mekarsari dan industri tas
kulit di Katulampa dan Tajur.
2. Kabupaten
Sukabumi
: Sentra benih ikan Cibaraja dan telur penyu di
pantai Pengumbahan Ujung Genteng dan
objek wisata Pelabuhan Ratu.
3. Kabupaten
Cianjur
: Sentra manisan dan filosofi ngaos, mamaos
dan maen po membuat penasaran para
pelancong.
4. Kabupaten
Bandung dan
Bandung
Barat
: Sentra sayuran di Lembang, Pangalengan,
Ciwidey, dan sentra berbagai komoditi industri
Majalaya, Rancaekek dan Ciparay.
5. Kabupaten
Garut
: Sentra bibit Domba Garut, industri kulit, batik,
dodol, jeruk dan objek wisata Cipanas.
6. Kabupaten
Tasikmalaya
: Sentra kerajinan Rajapolah, pakaian bordir,
wisata spiritual Pamijahan dan Kampung Naga.
7. Kabupaten
Ciamis dan
Pangandaran
: Wisata pantai Pangandaran, Batu Hiu, Batu
Karas, dan Cukang Taneuh, Situ Lengkong
Panjalu dan peninggalan Kerajaan Galuh,
pemasok 24% ayam broiler Jawa Barat.
8. Kabupaten
Kuningan
: Sentra makanan olahan tape, jeruk nipis, ubi
jalar, singkong. Selain itu produsen bola sepak
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 9
yang kualitasnya diakui dunia internasional,
objek wisata Waduk Darma dan gunung
Ceremai serta gedung bersejarah Linggar Jati.
9. Kabupaten
Cirebon
: Sentra gula dengan perusahaan tebu dan
pabrik gula, Sindang Laut, Karangsulung dan
Tersana Baru. Disamping itu terdapat industri
batik, mebeul dan kerajinan rotan. Kabupaten
Cirebon juga memiliki objek wisata makam
Sunan gunung Jati.
10. Kabupaten
Majalengka
: Sentra sayuran, buah-buahan dan daging sapi,
kambing dan ayam ras.
11. Kabupaten
Sumedang
: Sentra kerajinan senapan angin Cipacing, tahu
Sumedang, Ubi Cilembu serta terdapat
keraton/museum Geusan Ulur makam
pahlawan nasional Tjut Nyak Dien. Selain itu
terdapat Perguruan Tinggi. seperti UNPAD,
IPDN dan Lembaga Administrasi Negara.
12. Kabupaten
Indramayu
: Sentra perikanan tambak, minyak bumi dan
gas, disamping itu sentra buah-buahan
terutama mangga.
13. Kabupaten
Subang
: Sentra Perkebunan teh, karet, tebu dan nanas
dengan objek wisata air panas Ciater.
14. Kabupaten
Purwakarta
: Sentra industri keramik plered, peternakan ikan
dan menyediakan lahan untuk industri seluas +
2000 Ha serta wisata danau Cirata dan Jati
Luhur.
15. Kabupaten
Karawang
: Sentra padi dan industri serta perikanan
tambak.
16. Kabupaten
Bekasi
: Sentra padi, industri dan pemukiman.
17. Kabupaten
Bandung
Barat
: Sentra perikanan, pertambangan batu marmer,
gamping, andesit dan pasir. Selain itu objek
wisata danau Cirata.
18. Kota Bogor : Sentra Taman ilmiah Kebun Raya dan berbagai
lembaga ilmiah, industri kecil tas, sepatu,
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 10
sandal, boneka, border, perak, kuningan. Di
Bogor terdapat industri ban mobil.
19. Kota
Sukabumi
: Sentra produk makanan olahan dan batu
permata (gem stone).
20. Kota Bandung : Sentra perdagangan tekstil dan kuliner, industri
pesawat terbang, pertahanan dan kota
pendidikan tinggi yang terkenal dengan hasil
penelitian robotic di dunia internasional.
Disamping kaya dengan heritage arsitektur art
decco.
21. Kota Cirebon : Sentra perikanan, industri rokok dan makanan
olahan khas Cirebon. Disamping itu terdapat
kesenian tarling.
22. Kota Bekasi : Sentra ikan hias dan pemukiman. Selain itu
pelayanan Kota Bekasi mendapat penghargaan
citra pelayanan publik tingkat nasional.
23. Kota Depok : Sentra ikan, ternak dan buah-buahan.
Disamping itu di kota Depok terdapat Mesjid
Kubah Emas.
24. Kota Cimahi : Sentra industri tekstil dan produk tekstil serta
makanan olahan (bandrek dan abon jantung
pisang). Disamping itu Cimahi merupakan kota
pemukiman dan kota pendidikan militer.
25. Kota
Tasikmalaya
: Sentra kerajinan rakyat dan souvenir, kota
perdagangan, penghasil produk pertanian,
peternakan dan pakaian bordir.
26. Kota Banjar : Sentra industri kerajinan dan makanan olahan.
27. Kabupaten
Pangandaran
: Hasil laut dan ekowisata pantai
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 11
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
1. PERENCANAAN
A. Rencana Stratejik Tahun 2008-2013
Perencanaan stratejik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil
yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima)
tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan
potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini
menghasilkan suatu Rencana Stratejik Instansi Pemerintah yang
setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program
serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya.
Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan
Rencana Stratejik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh
instansi pemerintah agar dalam 5 tahun ke depan mampu menjawab
tuntutan lingkungan stratejik lokal, nasional dan global, namun berada
dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Melalui pendekatan Perencanaan Stratejik yang jelas dan sinergis, instansi
pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi,
peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerjanya.
a. Visi dan Misi
Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat disusun dengan mempertimbangkan
potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Jawa
Barat serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat,
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 12
maka visi Pemerintah Daerah pada tahun 2008-2013 yang hendak
dicapai dalam tahapan kedua dalam Pembangunan Jangka Menengah
Provinsi Jawa Barat, yaitu :
Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi
yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Provinsi
Jawa Barat dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi dalam
ruang lingkup nasional, regional, maupun global.
Penjabaran makna dari Visi Jawa Barat tersebut adalah sebagai berikut :
Mandiri : adalah sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang
mampu memenuhi kebutuhannya untuk lebih maju
dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan
sendiri, terutama dalam bidang, pangan, pendidikan,
kesehatan, ketenagakerjaan, pelayanan publik berbasis
e-goverment, energi, infrastruktur, lingkungan dan
sumber daya air.
Dinamis : adalah sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang
secara aktif mampu merespon peluang dan tantangan
zaman serta kontribusi dalam proses pembangunan.
Sejahtera : adalah sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang
secara lahir dan batin mendapatkan rasa aman dan
makmur dalam menjalani kehidupan.
“Tercapainya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera”
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 13
Dalam mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta
memperhatikan tantangan ke depan dengan memperhitungkan peluang
yang dimiliki, untuk mencapai masyarakat Jawa Barat mandiri, dinamis
dan sejahtera, maka rumusan Misi Provinsi Jawa Barat dalam rangka
pencapaian Visi Jawa Barat 2013 ditetapkan dalam 5 (lima) Misi yaitu :
M i s i
1. Mewujudkan sumber daya manusia Jawa Barat yang produktif dan berdaya saing.
2. Meningkatkan pembangunan ekonomi regional berbasis potensi lokal.
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas insfrastruktur wilayah.
4. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk pembangunan yang berkelanjutan.
5. Meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah dan kualitas demokrasi.
b. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan
mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu
dan analisis stratejik. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran,
kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.
Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh
instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dapat
dicapai dan berorientasi pada hasil dalam kurun waktu yang lebih pendek
dari tujuan. Sasaran dilengkapi indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat
keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan pada tahun
yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran dilengkapi dengan tingkat
capaian (target) masing-masing.
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 14
Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu sampai
dengan satu tahun secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan
yang ditetapkan dalam Rencana Stratejik.
Tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2008-
2013 berdasarkan misi yang telah di rumuskan adalah sebagai berikut:
MISI - 1 : TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR
TUJUAN
1. Mendorong tingkat pendidikan, kesehatan dan kompetensi kerja masyarakat Jawa Barat;
2. Menjadikan masyarakat Jawa Barat yang sehat, berbudi pekerti luhur serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
SASARAN
1. Tuntasnya program pemberantasan buta aksara Indikator sasaran:
Angka melek huruf (AMH)
2. Meningkatnya akses dan mutu pendidikan terutama untuk penuntasan wajib belajar 9 tahun dan pencanangan wajib belajar 12 tahun bagi anak usia sekolah. Indikator sasaran:
Prosentase peningkatan APK luar sekolah - Paket A - Paket B - Paket C
Angka melanjutkan sekolah dari SD/MI/Sederajat ke SMP/MTs/Sederajat
Angka melanjutkan sekolah dari SMP/MTs/Sederajat ke SMA/SMK/MA/Sederajat
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 15
3. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terutama untuk kesehatan ibu dan anak. Indikator sasaran:
Prosentase masyarakat miskin yang mendapat pelayanan
kesehatan oleh Rumah Sakit dan jaringannya
Prosentase masyarakat miskin yang mendapatkan subsidi
jaminan kesehatan
Prosentase Desa UCI (Universal Child Imunization) > 95 %
Prosentase Puskesmas yang memiliki 2 dokter umum
(sesuai standar)
Prosentase Puskesmas yang memiliki 3 bidan (sesuai
standar)
Ratio kematian Ibu 73/ 100.000 kelahiran hidup
Ratio kematian Bayi 2,64/ 1.000 kelahiran hidup
4
Meningkatnya pelayanan sosial terutama untuk perlindungan pada korban trafficking dan kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan terhadap hak-hak anak. Indikator sasaran:
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Tingkat Partisipasi Sosial Potensi Sumber Kesejahteraan
Sosial (Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat dan
Organisasi Sosial)
Prosentase penurununan jumlah kekerasan dan trafficking
terhadap perempuan dan anak
5 Meningkatnya kesetaraan gender dan peran pemuda dalam berbagai aspek dan proses pembangunan. Indikator sasaran:
Index Pemberdayaan Gender
Index Pembangunan Gender
6 Meningkatnya kualitas dan perlindungan terhadap tenaga kerja Indikator sasaran:
Prosentase tingkat perlindungan terhadap tenaga kerja
Prosentase tenaga kerja yang memperoleh pendapatan ≥
UMK (Upah Minimum Kabupaten)
Jumlah kasus ketenagakerjaan yang dapat diselesaikan
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 16
7 Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga dalam pembangunan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat. Indikator sasaran:
Jumlah medali yag diraih oleh olahragawan pelajar Jawa
Barat dalam event olahraga tingkat nasional regional
Tingkat peran serta pemuda dalam pembangunan
8 Revitalisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Indikator sasaran:
Jumlah apresiasi masyarakat terhadap bahasa, sastra dan
aksara daerah
Angka kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara
- Wisatawan Nusantara
- Wisatawan Mancanegara
Frekuensi upaya pelestarian dan pemanfaatan nilai-nilai
tradisional dan penggalian sejarah
MISI - 2 : TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR
TUJUAN
Meningkatkan daya beli dan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan aktivitas ekonomi berbasis potensi lokal.
SASARAN
1. Meningkatnya aktivitas ekonomi regional berbasis potensi lokal. Indikator sasaran:
Jumlah volume barang export dan besaran nilai export Jawa
Barat
Laju pertumbuhan exsport
Laju pertumbuhan import
Volume dan nilai import
Jumlah wiraswasta IKM (Industri Kecil Menengah)
Jumlah penerapan UTTP dan BDKI
- UTTP
- BDKI
Jumlah transaksi produk agro Provinsi Jawa Barat
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 17
2. Meningkatnya kesempatan dan penyediaan lapangan kerja. Indikator sasaran:
Jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor pertanian,
sektor industri, sektor perdagangan, sektor jasa dan sektor
lainnya
3. Meningkatnya peran kelembagaan KUMKM dalam pengembangan ekonomi lokal yang berdaya saing. Indikator sasaran:
Prosentase pertumbuhan wirausaha baru
Jumlah wirausaha baru
Jumlah wirausaha yang berdaya saing
Jumlah kelembagaan KUMKM yang berkualitas
4. Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja. Indikator sasaran:
Jumlah realisasi penaman modal
Jumlah penyerapan tenaga kerja di industri kecil dan
Menyediakan infrastruktur wilayah yang mampu mendukung pergerakan aktivitas ekonomi, sosial dan budaya.
SASARAN
1. Tersedianya infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa. Indikator sasaran:
Panjang jalan yang ditingkatkan dan jumlah jembatan yang
diganti
- Jalan
- Jembatan
Panjang jalan dan jembatan yang direhabilitasi
- Jalan
- Jembatan
Panjang jalan dan jembatan yang dipelihara
- Jalan
- Jembatan
Tingkat kemantapan jalan
Tingkat pengembangan bandara
Tingkat ketersediaan dan sarpras ASDP (Angkutan Sungai,
Danau dan Penyebrangan)
Tingkat ketersediaan fasilitas lalu lintas angkutan jalan
(LLAJ)
2. Tersedianya infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang handal untuk mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air. Indikator sasaran:
Prosentase jaringan irigasi yang handal dan jumlah irigasi
yang dioperasikan dan dipelihara serta direhabilitasi
- Irigasi (Dioperasikan dan dipelihara)
- Irigasi (Rehabilitasi)
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 19
Luas lahan yang dibebaskan dalam rangka pengendalian
banjir
Jumlah sarana pengendalian erosi dan sendimen, serta
pelindung sumber air
Luas lahan yang dibutuhkan untuk relokasi penduduk
3. Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan di Jawa Barat. Indikator sasaran:
Jumlah lifting minyak bumi
Jumlah lifting gas bumi
Volume panas bumi
Jumlah penerapan energi alternatif
Ratio elektrifikasi
4. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah). Indikator sasaran:
Prosentase penduduk yang terlayani air bersih
Prosentase penduduk yang terlayani persampahan
Jumlah fasilitasi pembangunan rumah susun
Prosentase pembangunan TPPAS
- Legok Nangka
- Nambo
- Leuwigajah
Sari mukti (pengolahan kompos)
5. Terwujudnya keamanan dan keserasian dalam pembangunan infrastruktur Indikator sasaran:
Jumlah industri yang diawasi teknik B3
Jumlah sengketa lingkungan yang dapat difasilitasi
Jumlah rekomendasi AMDAL
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 20
MISI - 4 : TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR
TUJUAN
Mewujudkan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan.
SASARAN
1. Berkurangnya Tingkat Pencemaran, Kerusakan Lingkungan dan Resiko Bencana. Indikator sasaran:
Jumlah air yang dipantau dari pencemaran
Tingkat pencemaran udara
Jumlah pemantauan kerusakan lingkungan
2. Meningkatnya Fungsi Kawasan Lindung Jawa Barat. Indikator sasaran:
Rasio kawasan hutan dan kawasan lindung
Prosentase rehabilitasi lahan kritis
Luas lahan kritis yang direhabilitasi
3. Terlaksananya Penataan Ruang yang Berkelanjutan. Indikator sasaran:
Jumlah tata ruang yang berwawasan strategis (Kawasan
Strategis Provinsi)
Jumlah Raperda RTR kawasan strategis Provinsi yang dapat
dilaksanakan
MISI - 5 : TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR
TUJUAN
1. Mengembangkan Birokrasi Yang Semakin Profesional dan
Akuntabel;
2. Mewujudkan Kehidupan Demokrasi dan Terpeliharanya Semangat
Kebangsaan;
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 21
SASARAN
1. Meningkatnya Kinerja Aparatur yang Berbasis Kompetensi. Indikator sasaran:
Jumlah penurunan temuan hasil pengawasan
Prosentase tindak lanjut hasil pengawasan
Jumlah penetapan aparatur dalam jabatan berbasis
pengembangan kompetensi (fungsional)
Jumlah pegawai yang telah di uji kompetensinya
Nilai hasil pencapaian SAKIP
2. Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah Serta Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel dan Berbasis Teknologi Informasi. Indikator sasaran:
Prosentase ketepatan kelembagaan OPD
Rancangan Perda Kabupaten/Kota dan Provinsi yang
dievaluasi
Prosentase aplikasi SIPKD
Prosentase aset daerah yang sudah terinventarisasi
Prosentase peningkatan penerimaan pendapatan daerah
Tingkat opini WTP atas laporan keuangan Pemerintah
Provinsi Jawa Barat
3. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Dapat Diakses Dengan Mudah dan Cepat Oleh Seluruh Lapisan Masyarakat. Indikator sasaran:
Prosentase pelayanan dasar dan informasi pembangunan
Jawa Barat
Jumlah perizinan yang di terbitkan
Durasi rata-rata waktu pelayanan
Jumlah Lembaga Penyiaran
Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
4. Meningkatnya Peran Pemerintah dan Masyarakat Dalam Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Indikator sasaran:
Prosentase masyarakat yang terbebas dari gangguan
ketentraman dan ketertiban umum
Rasio perlindungan masyarakat perpenduduk
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 22
Tingkat kualitas pengendalian unjuk rasa
5. Meningkatnya Kerjasama Daerah Dalam Pembangunan. Indikator sasaran:
Jumlah penetapan batas desa
Jumlah naskah kerjasama antar daerah bidang transmigrasi
Prosentase keberhasilan sinergitas hubungan kerjasama
pembangunan
6. Meningkatnya Peran dan Fungsi Partai Politik. Indikator sasaran:
Tingkat keberhasilan pendidikan terhadap partai politik
Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum
Prosentase kapasitas DPRD sebagai wakil rakyat
c. Kebijakan dan Program
Kebijaksanaan dan program merupakan Stratejik atau cara untuk mencapai
tujuan dan sasaran. Kebijaksanaan pada dasarnya merupakan ketentuan-
ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan
pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun
pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan
keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi
pemerintah. Sedangkan program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis
dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau
beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan
masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.
Kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2008-2013
berdasarkan tujuan yang dirumuskan sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 23
Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Jawa Barat yang
Produktif dan Berdaya Saing
Kebijakan :
1. Menuntaskan Jabar bebas buta aksara;
2. Mewujudkan Jabar bebas biaya pendidikan dasar dalam rangka
penuntasan wajar dikdas 9 tahun;
3. Mewujudkan Jabar bebas putus jenjang sekolah dalam rangka
pelaksanaan wajar 12 tahun di seluruh Kab/Kota;
4. Meningkatkan pengelolaan penjaminan mutu pendidikan dasar dan
menengah;
5. Meningkatkan pemerataan dan mutu PAUD;
6. Meningkatkan pemerataan dan mutu PLS;
7. Meningkatkan pemerataan dan mutu PLB;
8. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dasar dan
menengah;
9. Meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru serta tenaga
pendidikan;
10. Fasilitasi peningkatan pemerataan dan mutu pendidikan tinggi;
11. Meningkatkan kemampuan dan budaya baca masyarakat;
12. Mengkatkan kualitas pelayanan perpustakaan berbasis teknologi
informasi;
13. Meningkatkan pelayanan kesehatan terutama ibu dan anak
14. Mengembangkan sistem kesehatan;
15. Meningkatkan upaya pencegahan, pemberantasan dan
pengendalian penyakit menular dan tidak menular;
16. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan;
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 24
17. Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan yang berbasis
kemandirian berusaha;
18. Meningkatkan upaya perlindungan terhadap anak melalui
pencegahan kekerasan dalam rumah tangga serta perdagangan
perempuan dan anak;
19. Meningkatkan kualitas dan kuantitas perlindungan, rehabilitasi dan
pemberdayaan sosial;
20. Meningkatkan kualitas dan kuantitas bantuan dan jaminan sosial;
21. Mewujudkan pemuda Jawa Barat yang memiliki semangat dan
Selanjutnya, pemaknaan dari capaian nilai kinerja dibagi berdasarkan
klasifikasi berikut :
SKALA PENILAIAN
SKALA NILAI KATEGORI PENILAIAN
>100 Sangat Baik
80 > 100 Baik
> 55 - 80 Sedang
< 55 Kurang
2. Kinerja Sasaran Stratejik
Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran stratejik
diperoleh rata-rata capaian sasaran stratejik sebesar 108,80% dengan
rincian sebagai berikut :
No Sasaran Capaian (%) Makna
1 Tuntasnya program pemberantasan buta aksara
99,13 B
2 Meningkatnya akses dan mutu pendidikan terutama untuk penuntasan wajib belajar 9 tahun dan pencanangan wajib belajar 12 tahun bagi anak usia sekolah
100,27 SB
3
Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terutama untuk kesehatan ibu dan anak
75,24 S
4
Meningkatnya pelayanan sosial terutama untuk perlindungan pada korban trafficking dan kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan terhadap hak-hak anak
106,52 SB
5 Meningkatnya kesetaraan gender dan peran pemuda dalam berbagai aspek dan proses pembangunan
100,29 SB
6 Meningkatnya kualitas dan perlindungan terhadap tenaga kerja
112,17 SB
7 Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga dalam pembangunan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat
106,98 SB
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 54
No Sasaran Capaian (%) Makna
8 Revitalisasi nilai-nilai budaya dan kearipan lokal
125,73 SB
9 Meningkatnya aktivitas ekonomi regional berbasis potensi lokal
62,69 S
10 Meningkatnya kesempatan dan penyediaan lapangan kerja
103,38 SB
11 Meningkatnya peran kelembagaan KUMKM dalam pengembangan ekonomi lokal yang berdaya saing
121,43 SB
12 Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja
141,18 SB
13 Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat 99,20 B
14 Tersedianya infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa
86,13 B
15 Tersedianya infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang handal untuk mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air
82,61 B
16 Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan di Jawa Barat
93,40 B
17 Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah)
69,10 S
18 Terwujudnya keamanan dan keserasian dalam pembangunan infrastruktur
102,78 SB
19 Berkurangnya tingkat pencemaran, kerusakan lingkungan dan resiko bencana
142,68 SB
20 Meningkatnya fungsi kawasan lindung Jawa Barat
117,21 SB
21 Terlaksananya penataan ruang yang berkelanjutan
83,33 B
22 Meningkatnya kinerja aparatur yang berbasis kompetensi
75,92 S
23 Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta pengelolaan keuangan yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi
109,95 SB
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 55
No Sasaran Capaian (%) Makna
24 Meningkatnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat
94,35 B
25 Meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
82,46 B
26 Meningkatnya kerjasama daerah dalam pembangunan
90,74 B
27 Meningkatnya peran dan fungsi partai politik 79,66 S
3. Evaluasi dan Analisis Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran
Evaluasi adalah penilaian atas hasil pengukuran kinerja sedangkan analisis
adalah pengungkapan rinci mengenai hasil pengukuran kinerja sasaran
stratejik yang telah dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan
sebagaimana ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2013.
Misi 1 : Mewujudkan Sumberdaya Manusia Jawa Barat yang
Mandiri, Dinamis dan Sejahtera
Sasaran 1-1 : Tuntasnya program pemberantasan buta aksara,
mencapai rata-rata capaian kinerja sebesar
99,13%
Secara keseluruhan pemberantasan buta aksara di Jawa Barat berhasil
dengan baik. Pencapaian kinerja sasaran stratejik tersebut diperoleh
berdasarkan hasil pengukuran kinerja sebagai berikut:
Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Misi 1 Sasaran 1
No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
(%)
1 Angka Melek Huruf (AMH) 97,33 % 96,48 % 99,13
Angka melek huruf tahun 2013 sebesar 99,13% menurun 0,87% dari tahun
2012 sebesar 96,70%. Hal ini menunjukan bahwa jumlah buta huruf Jawa
Barat semakin bertambah 0,87% dibanding tahun 2012. Pencapaian kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 56
angka melek huruf didukung oleh program PAUD dan pendidikan luar
sekolah adalah (Paket A).
Dengan semakin bertambahnya penyandang buta huruf maka
program/kegiatan pembangunan dan informasi pembangunan menurun
penyerapannya oleh masyarakat Jawa Barat. Pada tahun 2014 Pemerintah
Provinsi Jawa Barat akan meningkatkan kinerja pemberantasan buta huruf.
Sasaran 1-2 : Meningkatnya akses dan mutu pendidikan terutama
untuk penuntasan wajib belajar 9 tahun dan
pencanangan wajib belajar 12 tahun bagi anak usia
sekolah, mencapai rata-rata capaian kinerja sebesar
100,27%
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Misi 1 Sasaran 2
No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%)
1 Prosentase Angka Partisipasi Kasar
(APK)
- PAUD 67,25 % 58,15 % 86,47
- SMP/MTS 121,62 % 121,62 % 100
- SMA/SMK/MA 60,82 % 68,34 % 112,36
2 Angka Partisipasi Murni (APM)
- SD/MI/Sederajat 96,81 % 96,81 % 100
3 Angka Partisipasi Program Luar
Sekolah
- Paket A 19,06 % 19,55 % 102,57
- Paket B 94,55 % 95,55 % 101,06
- Paket C 70,19 % 70,19 % 100
4 Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTS
95 % 95 % 100
5 Angka Melanjutkan Sekolah dari
SMP/MTS ke SMA/SMK/MA
75 % 75 % 100
Pencapaian kinerja dibidang pendidikan menunjukan jumlah siswa usia
sekolah semakin tertampung di sekolah 2 dasar dan menengah, kondisi
tersebut tidak dapat dipisahkan dari adanya dana BOS (Bantuan Operasional
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 57
Sekolah) kepada 9.383.443 siswa dengan realisasi sebesar Rp. 629,28 miliar
lebih yang mencakup 5.493.468 siswa SD/MI dengan realisasi 137,33 miliar
lebih dan kepada 2.365.206 siswa SMP/MTs dengan realisasi Rp. 301,56
miliar lebih serta kepada 1.494.669 siswa SMA/MA/SMK dengan realisasi Rp.
190,39 miliar lebih dan adanya penambahan ruang kelas baru (RKB) yg
mencapai 3.070 unit dan penambahan jumlah guru dan guru bantu di
seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
Keberhasilan bidang pendidikan di Jawa Barat relatif stabil pada angka
Indeks pendidikan tahun 2012 sebesar 82,75 menjadi 81,31 turun 0,44 point
di tahun 2013. Selain itu rata-rata lama sekolah telah meningkat dari tahun
2012 sebesar 8,2% menjadi 8,09% di tahun 2013.
Hal tersebut cukup menggembirakan khususnya bagi keluarga miskin yang
tidak mampu bersekolah, karena semakin tertampung di sekolah-sekolah,
walaupun masih terdapat beberapa keberatan dari masyarakat/orang tua
murid mengenai masih adanya kebijakan biaya yang kurang jelas di sebagian
kecil sekolah namun hal tersebut telah mendapat perhatian dari kepala
sekolah/dinas pendidikan Kabupaten/Kota terkait untuk diselesaikan sesuai
dengan keadaanya.
Sasaran 1-3 : Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan
terutama untuk kesehatan ibu dan anak, mencapai
rata-rata capaian kinerja sebesar 75,24%
Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Misi 1 Sasaran 3
No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%)
1. Prosentase masyarakat miskin yang mendapat pelayanan
kesehatan oleh Rumah Sakit dan jaringannya
20 % 18,2 % 91
2. Prosentase masyarakat miskin
yang mendapat subsidi jaminan kesehatan
100 % 100 % 100
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 58
No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%)
3. Prosentase data UCI (University Child Imunisation) > 95 %
95 % 80 % 84,21
4. Prosentase puskesmas yang
memiliki 2 orang dokter umum (sesuai standar)
60 % 53,3 % 88,83
5. Prosentase puskesmas yang memiliki 3 bidan (sesuai standar)
97 % 94,99 % 97,93
6. Ratio kematian ibu 73/100.000
kelahiran hidup.
73 % 92,56 % 73,20
7. Ratio kematian bayi 2,64/1000 kelahiran hidup.
2,64 % 4,97 % 11,74
8. Prosentase gizi buruk 0,60 % 0,87 % 55
Dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan
kesehatan yang berkualitas khususnya pelayanan terhadap orang miskin di
rumah sakit dan jaringannya tercapai 18,20 % dari target 20 %. Namun
demikian bagi masyarakat miskin yang berhak mendapat subsidi kesehatan
seluruhnya telah dilaksanakan (100%). Gizi buruk di Jawa Barat mencapai
0,87% lebih tinggi dari target 0,60% menunjukan bahwa kurang dari 1%
penduduk Jawa Barat masih harus mendapat penanganan gizi buruk, hal
tersebut berkaitan pula dengan kondisi ekonomi keluarga yang bersangkutan
masih rentan. Dalam mengembangkan sarana pelayanan kesehatan di Jawa
Barat seluruh rumah sakit daerah telah mencapai predikat centre of exelent
bagi rumah sakit Provinsi yang tersebar di Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Di
bidang kesehatan ibu dan anak tercapai data UCI (Universal Child
Imunisation) dari target 95% dapat direalisasikan 80% suatu hal yang cukup
mengembirakan dalam meningkatkan kesehatan balita. Cakupan persalinan
yang ditangani tenaga kesehatan tercapain 86,43% dari target 95%
menunjukan pelayanan yang cukup baik dalam pelayanan persalinan.
Angka kematian ibu 73/100.000 kelahiran hidup dapat dicapai 53,44 dari
target 73 orang atau 26,80% sedangkan angka kematian bayi 2,64/1.000
kelahiran hidup terealisir 4,97% dari target 2,64 atau capaiannya 11,74%
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 59
menunjukan suatu capaian yang belum berhasil. Kondisi tersebut berkaitan
pula dengan gizi buruk dan kondisi lingkungan yang belum sepenuhnya baik.
Selanjutnya terdapat 13 Kabupaten/Kota yang capaian desa UCI nya
dibawah 95% antara lain Kabupaten Indramayu, Kota Cirebon, Kabupaten
Majalengka, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, kabupaten
Cianjur dan Kabupaten Tasikmalaya.
Sasaran 1-4 : Meningkatnya pelayanan sosial terutama untuk
perlindungan pada korban trafficking dan
kekerasan terhadap perempuan serta
perlindungan terhadap hak-hak anak, mencapai
rata-rata capaian kinerja sebesar 106,52%
Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja Misi 1 Sasaran 4
No Indikator Sasaran Target Realisasi Capaian (%)
1. Jumlah Penyandang Masalah
Sosial (PMKS)
6.000.000 Orang 6.346.117 Orang 94,55
2. Tingkat Pastisipasi Potensi
Sumber Kesejahteraan Sosial
(Karang Taruna, Pekerja Sosial
masyarakat dan Organisasi Sosial)
80 % 80 % 100
3. Prosentase penurunan jumlah
kekerasaan dan trafficking
terhadap perempuan dan anak
40 % 50 % 125
Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial di Jawa Barat tahun 2013
mencapai 6.346.117 orang, dari target sebanyak 6.000.000 orang atau 94,55
%. Dibandingkan dengan tahun 2012 jumlah PMKS sebanyak 6.346.000
relatif stagnan. Bila dihubungkan dengan target RPJMD pada tahun 2013
mengenai kemiskinan sebesar 5,39 – 9,07 % maka jumlah PMKS sebanyak
6.346.117 orang adalah 13,74% dari jumlah penduduk Jawa Barat ± 46 juta
jiwa lebih tinggi dari target RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2013, dari
kondisi tersebut diidentifikasikan sebagian besar PMKS tersebut disebabkan
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 60
motif ekonomi, sosial dan budaya antara lain berpenghasilan sangat rendah,
miskin, anak jalanan, tuna wisma, pekerja seks komersial, gelandangan dan
pengemis serta orang terlantar. Jumlah tersebut terdapat di 27
Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
Upaya untuk mengurangi PMKS tersebut telah dilaksanakan antara lain
melalui bantuan keuangan/sosial, pelatihan kewirausahaan dan sosialisasi
tentang kemandirian, namun jumlahnya agak sulit dikurangi karena adanya
urbanisasi PMKS dari luar daerah Jawa Barat.
Upaya penanganan PMKS tersebut mendapat bantuan sepenuhnya dari
karang taruna, pekerja sosial maupun organisasi masyarakat, sedangkan
penurunan jumlah kekerasan dan trafficking terhadap perempuan mencapai
50 % dari target 40 % karena adanya kerjasama dengan polri dan lembaga
masyarakat.
Sasaran 1-5 : Meningkatnya kesetaraan gender dan peran wanita
dalam berbagai aspek dan proses pembangunan,
mencapai rata-rata capaian kinerja sebesar
100,29%
Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Misi 1 Sasaran 5
No Indikator Sasaran Satuan Target Realisasi Capaian (%)
1. Indeks pemberdayaan
gender
Angka 65 68,08 104,74
2. Indeks pembangunan
gender
% 66 63,25 95,83
Indeks pembangunan gender mencapai 104,74% terbangun dari komponen-
komponen sebagai berikut :
1. Angka harapan hidup perempuan mencapai 70,25 tahun dari target
70,88 tahun, capaian 99,11%
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 61
2. Rata-rata lama sekolah perempuan 7,64 tahun dari target 7,74 tahun,
capaian 98,70%
3. Angka melek huruf perempuan 94,61 % dari target 91,22, capaian
103,71%.
Indeks pemberdayaan gender terbangun atas komponen-komponen sebagai
berikut :
1. Perempuan di parlemen 24 % dari target 30 %, capaian 80 %
2. Perempuan pekerja professional 38,19 % dari target 14,74 %, capaian
259,09 %.
Keberhasilan mencapai indeks pembangunan gender (IPG) sebesar 63,25
dari target RPJMD sebesar 66 atau 95,83 % dan indeks pemberdayaan
gender atau IDG sebesar 68,06 dari target RPJMD 2013 sebesar 65 atau
104,74 % telah menjadi suatu kekuatan perempuan dalam bidang politik
sosial budaya dan ekonomi di Jawa Barat.
Sasaran 1-6 : Meningkatnya kualitas dan perlindungan terhadap
tenaga kerja, mencapai rata-rata capaian kinerja
sebesar 112,17%
Tabel 3.6 Capaian Indikator Kinerja Misi 1 Sasaran 6
No Indikator Sasaran Target Realisasi Capaian (%)
1. Prosentase tingkat perlindungan
terhadap tenaga kerja
16 % 17 % 106,25
2. Prosentase tenaga kerja yang
memperoleh pendapatan ≥
UMK (Upah Minimum
Kabupaten)
19 % 20 % 105,26
3. Jumlah kasus ketenagakerjaan
yang dapat diselesaikan
16 % 20 % 125
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 62
Keberhasilan mencapai tingkat perlindungan terhadap tenaga kerja didukung
oleh tercapainya kinerja program/kegiatan peningkatan jaminan sosial dan
kesejahteraan tenaga kerja di 26 Kabupaten/Kota Jawa Barat, keberhasilan
pembinaan dan pengawasan ketenaga kerjaan yang mencapai 1.010 orang
serta pembinaan hubungan industrial terhadap 56 perusahaan yang tersebar
di Kabupaten/kota Jawa Barat.
Dibandingkan Tahun 2012 tingkat perlindungan tenaga kerja menghasilkan
angka yang sama 17 % di tahun 2013. Rendahnya target perlindungan
tenaga kerja sebanyak 16 % disebabkan keterbatasan anggaran di tahun
2013.
Prosentase tenaga kerja yang memperoleh pendapatan sama atau diatas
upah minimum Kabupaten/Kota (UMK) mencapai 20 % dari target 19 % atau
105,26 %. Kondisi tersebut menunjukan upah kerja di perusahaan-
perusahaan 80 % masih dibawah UMK. Hal tersebut disebabkan masih
banyaknya perusahaan yang mengajukan penangguhan pembayaran
berdasarkan kebijakan UMK Kabupaten/Kota karena faktor liquiditas.
Jumlah kasus ketenagakerjaan yang dapat diselesaikan mencapai 20 kasus
dari target 16 kasus atau 125 %. Kondisi tersebut lebih baik dibandingkan
dengan tahun 2012 yang mencapai 17 kasus.
Sasaran 1-7 : Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga
dalam pembangunan kualitas hidup dan kehidupan
masyarakat, mencapai rata-rata capaian kinerja
sebesar 106,98%
Olahragawan pelajar Jawa Barat telah berhasil memperoleh medali sebanyak
98 buah dari berbagai event olahraga nasional dan internasional. Capaian
tersebut lebih baik dari targetnya 86 medali atau capaian kinerjanya sebesar
113,95%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 63
Tabel 3.7 Capaian Indikator Kinerja Misi 1 Sasaran 7
No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian (%)
1. Jumlah medali yang
diraih oleh olahragawan
pelajar Jawa Barat dalam
event olah raga tingkat
nasional, internasional
Medali 86 98 113,95
2. Tingkat peran serta
pemuda dalam
pembangunan.
% 90 90 100
Partisipasi pemuda dalam pembangunan telah dilaksanakan melalui program
pendidikan politk masyarakat dengan capaian kinerja 100 % antara lain
meliputi kegiatan penerapan etika kehidupan, wawasan kebangsaan dan
pembauran, ideologi bangsa serta bela Negara. Jumlah peserta yang telah
terbina sebanyak 738 orang tokoh pemuda (100 % target). Hasil yang
diharapkan dari program tersebut diatas Jawa Barat menjadi semakin
kondusif khususnya dalam penanggulangan kemungkinan gejolak atau
pertikaian antar suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).
Sasaran 1-8 : Revitalisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal,
mencapai rata-rata capaian kinerja sebesar
125,73%
Tabel 3.8 Capaian Indikator Kinerja Misi 1 Sasaran 8
No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian (%)
1. Jumlah apresiasi
masyarakat terhadap
bahasa, sastra, dan aksara
daerah
Kali 7 7 100
2. Angka kunjungan
wisatawan nusantara dan
mancanegara :
- Wisatawan nusantara
- Wisatawan mancanegara
Orang
Orang
40.000.000
1.000.000
43.046.957
1.953.039
107,62
195,30
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 64
No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian (%)
3. Frekuensi upaya pelestarian
dan pemanfaatan nilai-nilai
tradisional dan penggalian
sejarah
Kali 13 13 100
Perkembangan kinerja di bidang budaya dan kepariwisataan di Jawa Barat
berhasil dengan sangat baik. Keberhasilan dalam revitalisasi budaya dan
kearifan lokal menunjukan bahwa Jawa Barat semakin kondusif bagi
kunjungan wisatawan domestik maupun internasional, karena selain
kondusifnya keamanan dan ketertiban juga disebabkan oleh upaya
pengembangan infrastruktur kepariwisataan seperti hotel, restoran, tempat-
tempat rekreasi dan kemudahan transportasi. Kunjungan wisatawan tahun
2013 lebih baik dari tahun 2012 yang mencapai jumlah wisatawan nusantara
sebanyak 38.340.304 orang dan wisatawan mancanegara sebanyak
1.211.238 orang.
Misi 2 : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Regional Berbasis
Potensi Lokal
Sasaran 2-1 : Meningkatnya aktivitas ekonomi regional berbasis
potensi lokal, mencapai rata-rata capaian kinerja
sebesar 62,69%
Tabel 3.9 Capaian Indikator Kinerja Misi 2 Sasaran 1
No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian (%)
1 Jumlah volume barang
export dan besaran nilai
export Jawa Barat
Ribu Ton
US $ milyar
13.000.000
25,70
6.367.000
23,739
48,98
92,37
2 Laju pertumbuhan
export
% 8,10 -2,80 -34,57
3 Laju pertumbuhan
import
% 9,20 9,54 103,70
4 Volume dan nilai import Ton
US $ milyar
4.800.000
10,60
11.310.000
1,928
42,44
18,19
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 65
No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian (%)
5 Jumlah wiraswasta IKM
(Industri Kecil
Menengah)
Unit 245.234 288.769 117,75
6 Jumlah penerapan
UTTP dan BDKI :
- UTTP
- BDKI
Unit
Unit
5.678.145
1.250
5.935.096
1.369
104,53
109,52
7 Jumlah produksi agro
Provinsi Jawa Barat
Miliar Rupiah 600 144 24
Pada tahun 2013 nilai export Jawa Barat sebesar US $ 23,739 miliar lebih
rendah dari nilai export tahun 2012 sebesar US $ 24,422 miliar atau capaian
-34,57%. Kondisi tersebut menunjukan laju pertumbuhan export tahun 2013
sebesar -2,80%, target volume export 13 juta ton tidak tercapai antara lain
export produk agro tidak tercapai disebabkan turunnya export produk-produk
unggulan dan berkurangnya minat produsen produk agro untuk mengexport
produksinya karena turunnya daya saing terhadap produk-produk agro dari
negara lain khususnya cina. Sehubungan dengan kegagalan export tahun
2013 Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun-tahun yang akan datang
terus berupaya meningkatkan daya saing produk-produk unggulan Jawa
Barat dengan pembinaan yang lebih baik terhadap kualitas dan kuantitas
produk-produk export.
Sasaran 2-2 : Meningkatnya kesempatan dan penyediaan lapangan
kerja, mencapai rata-rata capaian kinerja sebesar
103,38%
Tabel 3.10 Capaian Indikator Kinerja Misi 2 Sasaran 2
No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian (%)
1 Jumlah tenaga kerja yang
terserap di sektor
pertanian, sektor industri,
sektor perdagangan,
sektor jasa dan sektor
lainnya
Orang 583.000 602.722 103,38
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 66
Pada tahun 2013 jumlah tenaga kerja yang terserap di sekitar pertanian,
industri, perdagangan, jasa dan sektor lainnya tercapai 602.722 orang dari
target 583.000 orang atau 103,38 % keberhasilan dalam penyerapan tenaga
kerja didukung oleh :
Hasil perluasan lapangan kerja perindustrian, AKAL dan AKAD/AKAN,
hasil pengembangan informasi bursa kerja dan penyerapan tenaga kerja
di berbagai perusahaan sebagai dampak keberhasilan investasi baru di
Jawa Barat baik PMDN maupun PMA.
Penyerapan tenaga kerja ini telah berdampak positif pada peningkatan
pendapatan masyarakat di pedesaan dan perkotaan walaupun baru sekitar ≥
20 % yang menikmati pendapatan berdasarkan ketentuan UMK (Upah
Minimum Kabupaten/Kota) yang berlaku. selain itu penyerapan tenaga kerja
asal Jawa Barat tidak mencapai harapan karena kendala budaya,
keterampilan atau ketidak sediaan bekerja dengan upah dibawah UMK.
Penegakan Peraturan Daerah/ Peraturan Bupati/Walikota tentang
tenagakerja khususnya bagi pengusaha menjadi suatu hal yang dilematis
sebab disatu sisi pengusaha dituntut membayar upah sesuai UMK, tetapi di
lain pihak penawaran tenaga kerja yang tinggi telah melebihi permintaan
sehingga hukum ekonomi di bidang ketenagakerjaan ini pun berlaku dalam
pasar tenaga kerja.
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 67
Sasaran 2-3 : Meningkatnya peran kelembagaan KUMKM dalam
pengembangan ekonomi lokal yang berdaya saing,
mencapai rata-rata capaian kinerja sebesar
121,43%
Tabel 3.11 Capaian Indikator Kinerja Misi 2 Sasaran 3
No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian (%)
1 Prosentase pertumbuhan
wirausaha baru
%
5 9,84 196,80
2 Jumlah wirausaha baru Orang 5.000 5.500 110
3 Jumlah wirausaha baru
yang berdaya saing
Orang 250 200 80
4 Jumlah kelembagaan
KUMKM yang berkualitas
Unit 1.100 1.088 98,91
Pertumbuhan wirausaha baru mencapai 196,80 %, kondisi tersebut didukung
keberhasilan menciptakan wirausaha baru sebanyak 5.500 orang dibanding
5.007 orang pada tahun 2012. Dari jumlah wirausaha baru tersebut yang
berdaya saing mencapai 80 % dari target 250 orang atau sebanyak 200
orang yang telah menjadi wirausaha yang mapan dan mampu menyerap
tenaga kerja sebanyak 29.493 orang.
Jumlah kelembagaan KUMKM yang berkualitas diukur dari jumlah koperasi
aktif yang mengalami kenaikan 7,19 %, jumlah anggota meningkat 5,95 %
dan jumlah koperasi yang mengadakan RAT sebanyak 5.981 unit atau
meningkat 14,12 % serta volume usaha koperasi meningkat 10,63 %
menjadi Rp. 10,74 triliun sedangkan sisa hasil usaha koperasi menjadi 1,56
Triliun atau meningkat 1,93 % dari tahun 2012 dan kelembagaan KUMKM
berkualitas sebanyak 1.088 unit yaitu yang telah memperoleh standarisasi,
akreditasi, dan stratifikasi. Peningkatan KUMKM tersebut secara tidak
langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelakunya seperti
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013
Halaman 68
pengusaha dan karyawannya yang tersebar di Kabupaten/Kota di Jawa
Barat.
Sasaran 2-4 : Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan
lapangan kerja, mencapai rata-rata capaian kinerja
sebesar 141,18%
Tabel 3.12 Capaian Indikator Kinerja Misi 2 Sasaran 4
No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian (%)
1 Jumlah realisasi
penanaman modal
Triliun
50,41 93,518 185,51
2 Jumlah penyerapan tenaga
kerja di industri kecil
menengah
Orang 2.452.337 2.375.186 96,85
Tahun 2013 penanaman modal daerah mencapai realisasi sebesar 93,518
triliun rupiah lebih baik dari realisasi tahun 2012 sebesar 52,68 triliun rupiah
atau meningkat 40,838 triliun rupiah atau 77,52% kondisi tersebut
menunjukan bahwa Provinsi Jawa Barat kondusif untuk berinvestasi baik bagi
Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanam Modal Asing
(PMA). Keberhasilan tersebut masih belum sepenuhnya menunjukan
keberhasilan yang diharapkan dari dampak multiflier, walaupun tidak
signifikan masih terdapat beberapa permasalahan dari aktivitas investasi
tersebut antara lain di bidang perpajakan, ketenagakerjaan, antara lain
pembayaran upah < UMR, pelaksanaan Coorporate Social Responsibility
(CSR) dan dampak lingkungan. Atas kondisi investasi tersebut Pemerintah
Provinsi Jawa Barat akan terus mengupayakan atau meminimalisir dampak
negatif melalui kebijakan dan pembinaan yang lebih baik kepada investor