BAB II KONSEP PENGATURAN GCG DALAM PENGADAAN BARANG DAN ... 2 tesis.pdf27 BAB II KONSEP PENGATURAN GCG DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA 2.1 Definisi GCG Beberapa tahun terakhir, GCG

27

BAB II

KONSEP PENGATURAN GCG DALAM PENGADAAN

BARANG DAN JASA

2.1 Definisi GCG

Beberapa tahun terakhir, GCG sangat populer terkait dengan perusahaan –

perusahaan yang ada di Indonesia. Perusahaan merupakan sebuah institusi bagi

sebagian besar dari umat manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan pokonya.26

Apalagi perusahaan dengan status Perseroan Terbatas milik Negara konsep GCG

mengalami perkembangan dalam penerapannya. Perkembangan CG merupakan

suatu upaya untuk mengakomodasi berbagai kepentingan stakeholders yang

berbeda – beda dalam suatu korporasi27

.

Penerapan GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan,

yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku

pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha28

. GCG juga

merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang sehat, yang mencerminkan

hubungan sinergi antara manajemen dan pemegang saham, kreditor, pemerintah,

supplier dan stakeholder lainnya29

. Oleh sebab itu, pembicaraan tentang GCG

26

Djokosantoso Moeljono, 2005, Good Corporate Culture sebagai inti dari Good

Corporate Governance, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, h.75 27

Joni Emirzon, 2007, Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Paradigma Baru

Dalam Praktik Bisnis Indonesia, Genta Press, Yogyakarta, h.79 28

Moh. Wahyudin Zarkasyi , 2008, Good Corporate Governace pada Badan Usaha

Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya, Alfabeta, Bandung, h.36 29

Nindyo Pramono, 2006, Bunga Rampai Hukum Bisnis Actual, Citra Aditya Bakti,

Bandung, h.87

28

tidak dapat dipisahkan dengan konsep dan sistem korporasi itu sendiri30

. Untuk

lebih jelasnya berikut definisi dari GCG. Banyak lembaga, aturan pemerintah

ataupun pendapat yang mengeluarkan definisi masing – masing tentang GCG.

Dalam Surat Edaran Meneg. PM dan P. BUMN No.S. 106/M.PM

P.BUMN/2000, tanggal 17 April 2000 tentang kebijakan penerapan CG, CG

diartikan sebagai suatu hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan yang

efektif yang bersumber dari Budaya Perusahaan, Etika, Nilai, Sistem, Proses

Bisnis, Kebijakan dan struktur Organisasi Perusahaan yang bertujuan untuk

mendorong dan mendukung :

a. Pengembangan perusahaan

b. Pengelolaan sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif

c. Pertanggungjawaban perusahaan kepada pemegang saham dan

stakeholders lainnya.

Menurut Bank Dunia (World bank), GCG sebagai kumpulan dari hukum,

peraturan, dan kaidah – kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong

kinerja sumber – sumber perusahaan agar berfungsi secara efisien untuk

menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para

pegang saham ataupun masyarakat secara keseluruhan31

.

30

Sedarmayanti, 2012, Good Governance dan Good Corporate Governance bagian

Ketga, CV Mandar Maju, Bandung, h.52 31

Muh. Arief Effendi, The Power Of Good Corporate Governance, Teori dan

Implementasi; 2009.Salemba Empat,Jakarta,h.1-2

29

Forum For Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mendefinisikan

corporate governance ialah seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan

antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta

pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak dan

kewajiban mereka, stsu dengan kata lain system yang mengarahkan dan

mengendalikan Perseroan32

.

Surat Keputusan Menteri BUMN No.117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli

2002 tentang Penerapan GCG pada BUMN, menyatakan pada pasal 1 bahwa CG

ialah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk

meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan

nilai pemegang saham dalam waktu jangka panjang dengan tetap memperhatikan

pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya, berlandaskan peraturan

perundangan dan nilai – nilai etika.

Menurut Komite Cadburry, GCG adalah prinsip yang mengarahkan dan

mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta

kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para

shareholders khususnya, dan stakeholders pada umumnya33

. Kemudian dari

Kelompok Negara maju (OECD), mendefinisikan GCG sebagai cara – cara

manajemen perusahaan bertanggungjawab pada shareholdernya. Para pengambil

32

Misahardi Wilamarta, 2007, Penerapan Prinsip – Prinsip Good Corporate

Governance dalam Perseroan Terbatas, Center for Education and Legal Studies, Jakarta, h.7 33

Mas Achmad Daniri,2014, Lead By GCG, Gagas Bisnis,Jakarta ,h.7

30

keputusan di perusahaan haruslah dapat dipertanggungjawabkan, dan keputusan

tersebut mampu memberikan nilai tambah bagi shareholders lainnya.34

Definisi dari OECD dan Komite Cadburry menyebutkan bahwa CG

sebagai suatu sistem yang terdiri dari proses pengelolaan dan proses pengawasan

terhadap pengelolaan.35

Sedangkan dari Center for European Policy Studies

(CEPS) memaparkan bahwa GCG ialah keseluruhan sistem yang dibentuk mulai

dari hak (right), proses, serta pengendalian baik yang ada di dalam maupun di

luar manajemen perusahaan36

. Asian Development Bank (ADB) juga menjelaskan

bahwa GCG mengandung empat nilai utama yaitu : accountability, transparency,

predictability dan participation37

.

Menurut Lannoo pengertian dari GCG ialah “corporate governance from

this broader perspective : corporate governance can be defined as the whole

system of rights, processes and controls established internally and externally over

the management of a business entity with the objective of protecting the interests

of all the stakeholders38

.

GCG didefinisikan sebagai suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang

digunakan oleh organ perusahaan (Direksi, Dewan Komisaris, RUPS) untuk

memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan

34

Iman Sjahputra tunggal dan Amin Widjaja Tunggal, 2002, Membangun Good

Corporate Governance, Harvarindo, Jakarta, h. 2. 35

Wahyu Kurniawan, 2012, Corporate Governance Dalam Aspek Hukum Perusahaan,

PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, h.22 36

Ibid,h.8 37

Ibid 38

Lutgart Vand Den Berghe,1999, International Standardization of GCG, Kluwer

Academic Publishers, Netherlands, h.22

31

dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder

lainnya, dengan berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku39

.

Dari pemaparan definisi di atas, maka dapat disimpulkan GCG merupakan 40

:

1. Suatu struktur yang mengatur adanya pola hubungan harmonis tentang

peran Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Rapat Umum Pemegang Saham

dan para stakeholder lainnya.

2. Suatu mekanisme check and balance yang mencakup perimbangan

kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi

munculnya dua peluang : pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan aset

perusahaan.

3. Suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan,

pencapaian dan pengukuran kinerjanya.

2.2 Prinsip – Prinsip GCG

Teori yang digunakan selanjutnya ialah teori yang berasal dari prinsip –

prinsip GCG itu sendiri yang terdiri dari lima prinsip dasar41

, diantaranya ialah :

a. Transparency

Transparansi yang dimaksudkan disini ialah adanya keterbukaan informasi

dalam proses pengambilan keputusan ataupun dalam mengungkapkan informasi

material dan relevan mengenai kegiatan perusahaan. Transparansi dibangun atas

39

Mas Achmad daniri, Op.cit. h.9 40

Ibid 41

Ibid, h.10

32

dasar arus informasi yang bebas42

. Menurut peraturan dalam Pasar Modal

Indonesia, informasi material dan relevan ialah informasi yang dapat

mempengaruhi pengambilan keputusan ataupun kebijakan, naik turunnya harga

saham perusahaan, atau yang mempengaruhi secara signifikan risiko dan prospek

usaha perusahaan yang bersangkutan43

.

Perusahaan diharapkan dapat menyediakan informasi secara tepat waktu,

memadai, jelas, akurat serta dapat dibandingkan dan mudah diakses oleh

pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan yang dianut

oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan

kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang – undangan, rahasia

jabatan, dan hak – hak pribadi. Transparansi merupakan landasan terciptanya

kondisi fairness dalam bertransaksi. Aplikasi dari prinsip ini terutama dalam

proses pengadaan barang dan jasa, hubungan industrial dan transaksi bisnis

dengan pelanggan, seperti pembelian surat berharga, ketentuan penempatan

deposito berjangka, dan lain sebagainya44

.

b. Accountability

Accountability atau akuntabilitas ialah kejelasan fungsi, struktur, sistem

serta pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan

terlaksana secara efektif. Selain itu, perusahaan harus dapat

42

Purwosusilo, 2014, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa, Kencana, Jakarta,

h.208 43

Ibid, h.11 44

Leo J susilo dan Karlen Simarmata, 2007, Good Corporate Governance pada Bank,

PT Hikayat Dunia, Bandung, h.19

33

mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar, menetapkan

tugas dan tanggungjawab masing – masing organ perusahaan

Makna terpenting adalah kemampuan mempertanggungjawabkan kepada

pihak luar atas hasil pelaksanaan fungsi dan tugas pokok sebuah jabatan.

Walaupun secara definisi hanya dikatakan akuntabilitas organ perseroan, tetapi

pengertian ini dapat berlaku untuk semua jabatan di seluruh perusahaan, yang

membedakan adalah pertanggungjawabnya. Pada organ perseroan (direksi dan

komisaris), akuntabilitasnya terletak pada pemegang saham dan publik, sedangkan

untuk jabatan lainnya, akuntabilitas terletak pada direksi sebagai

penanggungjawab kepengurusan perseroan.

c. Responsibility

Responsibility ialah pertanggungjawaban perusahaan yang merupakan

kesesuaian atau kepatuhan dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip

korporasi yang sehat dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.45

Prinsip

ini sangat erat kaitannya dengan prinsip akuntabilitas, karena akuntabilitas

merupakan ekspresi dari prinsip pertanggungjawaban. Dalam penerapan prinsip

ini, salah satu hal penting ialah memastikan apakah dalam operasi perusahaan

semua kewajiban yang diatur dalam ketentuan perundang – undangan sudah

diperhatikan dan dipenuhi. Misalnya ketentuan mengenai perlindungan konsumen

atau persaingan usaha46

.

45

Mas Achmad daniri, Loc.cit, h.12 46

Leo.J Susilo dan Karlen Simarmata,Op.cit h.21

34

d. Independency

Independency ialah kemandirian yang merupakan suatu keadaan di mana

perusahaan dikelola tanpa adanya intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai

dengan peraturan perundang – undangan47

. Melalui prinsip kemandirian, prinsip

pertanggungjawaban dapat dilaksanakan dengan baik sehingga terbebas dari

benturan kepentingan yang mungkin terjadi, baik karena kepentingan diri sendiri

ataupun kepentingan golongan. Sebagaimana telah diatur dalam UUPT, penerapan

prinsip kemandirian ini menegaskan kembali bahwa direksi dan komisaris

perusahaan dalam menjalankan tugasnya haruslah mendahulukan kepentingan dan

usaha perseroan.

e. Fairness

Fairness ialah kesetaraan dan kewajaran yang didefinisikan sebagai

perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak stakeholder yang timbul

berdasarkan perjanjian dan perundang – undangan yang berlaku48

. Penerapan dari

prinsip kewajaran ini sangat erat kaitanya dengan prinsip transparansi, karena

hanya dengan keterbukaanlah pengawasan terhadap segala ketidakadilan dapat

dilakukan. Fairness juga mencakup adanya kejelasan hak – hak pemodal, sistem

hukum dan penegakan peraturan untuk melindungi hak – hak investor khususnya

pemegang saham minoritas dari kecurangan. Bentuk kecurangan yang terjadi

dapat berupa insider trading (transaksi yang melibatkan informasi orang dalam),

fraud (penipuan), dilusi saham (nilai perusahaan berkurang), KKN, atau

47

Ibid,h.22 48

Mas Achmad Daniri,Loc.cit, h.14

35

keputusan – keputusan yang dapat merugikan kembali seperti pembelian kembali

saham yang sudah dikeluarkan, penerbitan saham baru, merger, akusisi, atau

pengambilalihan perusahaan lain.

Kelima prinsip GCG secara umum tersebut, berdasarkan Forum Corporate

Governance in Indonesia (FCGI) menjabarkan menjadi empat prinsip dasar GCG

yakni fairness, transparency, accountability, and responsibility.49

Prinsip – prinsip

tersebut di atas diterjemahkan ke dalam enam aspek yang dijabarkan oleh OECD

(Organization for Economic Cooperation and Development) sebagai pedoman

pengembangan kerangka kerja legal, institusional, dan pengaturan CG di suatu

Negara. Keenam aspek tersebut adalah50

:

a. Memastikan adanya basis yang efektif untuk kerangka kerja CG

Kerangka kerja CG mendukung terciptanya pasar yang transparan serta

efisien sejalan dengan ketentuan perundangan, dan mengartikulasi dengan

jelas pembagian tanggung jawab di antara para pihak, seperti pengawas,

instansi pembuat regulasi dan instansi penegakannya.

b. Hak – hak dari pemegang saham dan fungsi kepemilikan

Hak – hak pemegang saham harus dilindungi dan difasilitasi.

49

I Nyoman Tjager, dkk, 2002, Corporate Governance-Tantangan dan Kesempatan bagi

Komunitas Bisnis Indonesia, Prenhallindo, Jakarta, h. 19. 50

Ibid, h.16

36

c. Perlakuan setara terhadap seluruh pemegang saham

Seluruh pemegang saham termasuk pemegang saham minoritas dan

pemegang saham asing harus diperlakukan setara. Seluruh pemegang

saham harus diberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan

perhatian bila hak – haknya dilanggar.

d. Peran stakeholders dalam CG

Hak – hak para pemangku kepentingan (stakeholders) harus diakui sesuai

peraturan perundang – undangan yang berlaku dan kontrak kerjasama

antara perusahaan dan para stakeholders harus dikembangkan dalam upaya

bersama menciptakan aset, pekerjaan dan kelangsungan perusahaan.

e. Disklosur dan transparansi

Disklosur atau pengungkapan yang tepat waktu dan akurat mengenai

segala aspek material perusahaan, termasuk situasi keuangan, kinerja,

kepemilikan, dan governance perusahaan.

f. Tanggung jawab pengurus perusahaan (corporate boards)

Pengawasan Dewan Komisaris terhadap pengelolaan perusahaan oleh

Direksi harus berjalan efektif, disertai adanya tuntutan strategis terhadap

manajemen, serta akuntabilitas dan loyalitas Direksi dan Dewan Komisaris

terhadap perusahaan dan pemegang saham.

37

Penerapan prinsip GCG pada umumnya diterjemahkan ke dalam bentuk

pengaturan internal (self regulation) yang memuat filsafat bisnis perusahaan,

panduan nilai – nilai yang mengatur cara mengelola perusahaan dalam mencapai

tujuan bisnis, pedoman menghadapi pelanggan, distributor, pejabat pemerintah,

dan pihak – pihak lainnya mempunyai hubungan dengan perusahaan, termasuk di

dalamnya aturan yang mengatur perilaku persaingan sehat dengan pelaku usaha

pesaingnya.51

Dalam penerapan kaidah-kaidah GCG, perusahaan dianjurkan

membuat suatu kode etik perusahaan (corporate code of conduct) yang dasarnya

memuat nilai-nilai etika bisnis. Etika bisnis merupakan seperangkat kesepakatan

umum yang mengatur relasi antar pelaku bisnis dan antar pelaku bisnis dengan

masyarakat, agar hubungan tersebut berjalan dengan baik dan fair.52

2.3 Tujuan dan Manfaat GCG

Dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. 01/MBU/2011 tentang

Penerapan tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada Badan Usaha Milik

Negara, maka dapat diketahui tujuan dari penerapan GCG ialah :

a. Mengoptimalkan nilai – nilai yang ada dalam BUMN itu sendiri agar

perusahaan memiliki daya saing yang kuat baik secara nasional ataupun secara

internasional sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup

berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan dari BUMN;

51

Hermansyah, 2009, Pokok – Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia,Kencana

Prenada Media Group, Jakarta.h.61 52

Hendrik Budi Untung, 2008, Corporate Social Responsibility, Sinar Grafika, Jakarta,

h.23.

38

b. Mendorong pengelolaan BUMN agar dapat dikelola secara professional,

efisien, dan efektif serta mampu memberdayakan fungsi dan meningkatkan

kemandirian Organ Persero atau Organ Perum;

c. Mendorong agar Organ Persero/Organ Perum dalam membuat suatu

keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi dengan nilai moral yang tinggi

dan adanya rasa kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan serta

kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap pemangku

kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN;

d. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional;

e. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

Selain dari adanya tujuan GCG itu, sebuah perusahaan yang

memperhatikan prinsip – prinsip dasar GCG merupakan sebuah faktor penting

dalam pengambilan keputusan investasi. Terutama hubungan antara praktik CG

dengan karakter investasi internasional. Jika penerapan GCG dilaksanakan secara

konsisten dan efektif maka akan mendukung ke arah investasi, baik itu investasi

yang berasal dari investor internasional ataupun investor domestik. Apalagi jika

perusahaan tersebut tidak bergantung pada sumber daya dan modal asing,

penerapan GCG akan menguntungkan investor domestik. Selain itu, GCG juga

memberikan beberapa manfaat, yaitu53

:

53

Mas Achmad Daniri, Loc.cit h.18-19

39

a. Mengurangi agency cost

Yaitu biaya yang harus ditanggung oleh pemegang saham sebagai akibat

dari adanya pendelegasian wewenang kepada pihak – pihak manajemen. Biaya

ini dapat berbentuk sebuah kerugian akibat dari penyalahgunaan wewenang

ataupun berupa biaya yang timbul untuk melakukan pengawasan guna

mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.

b. Mengurangi biaya modal (cost of capital)

Yaitu sebagai dampak pengelolaan perusahaan yangbaik menyebabkan

tingkat bunga atas dana atau sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan

semakin kecil sesuai dengan tingkat risiko perusahaan.

c. Meningkatkan nilai saham perusahaan serta meningkatkan citra positif

perusahaan di mata publik dalam jangka waktu yang panjang.

d. Menciptakan dukungan para stakeholder (para pemangku kepentingan)

dalam lingkungan perusahaan terhadap keberadaan, strategi, dan kebijakan

yang ditempuh perusahaan, karena pada umumnya para stakeholder ini

mendapatkan manfaat yang maksimal dari segala tindakan dan operasi

perusahaan dalam bentuk kemakmuran dan kesejahteraan.

e. Reputasi yang baik

Perusahaan yang menghargai hak pemegang saham dan kreditur serta

memastikan berjalannya transparansi dan akuntabilitas keuangan yang lebih

baik akan mendatangkan kepercayaan investor yang lebih baik juga.

40

f. Peringkat kredit yang baik

Dengan menerapkan standar CG yang kuat maka perusahaan akan

mendapatkan peringkat kredit yang baik.

g. Mitigasi Risiko

Salah satu manfaat GCG adalah memitigasi risiko yang dapat dilakukan

dengan cara; meningkatkan transparansi dan mengurangi terjadinya fraud,

menetapkan proses bisnis dengan jelas yang disertai dengan tanggung jawab

dan akuntabilitas dari setiap unsur perusahaan, guna meningkatkan kualitas

pengambilan keputusan yang terbebas dari bias dan irasionalitas, standar CG

yang kuat dapat memastikan perusahaan beroperasi demi kepentingan

perusahaan.

h. Meningkatkan akses ke pasar modal.

Perusahaan yang telah melaksanakan GCG harus membuktikan hal

tersebut telah dilaksanakan agar dipandang layak memperoleh modal yang

dibutuhkan.

Menurut The Forum for Corporate Governance in Indonesia, kegunaan

dari Corporate Governance yang baik adalah54

:

a. Lebih mudah memperoleh modal

b. Biaya modal ( cost of capital) yang lebih rendah

54

Eddi Wibowo, dkk, 2004, Memahami Good Government Governance & Good

Corporate Governace, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta, h.98

41

c. Memperbaiki kinerja usaha

d. Mempengaruhi harga saham

e. Memperbaiki kinerja ekonomi

2.4 Konsep Pengadaan Barang dan Jasa pada BUMN

Berikut akan dibahas mengenai pengadaan barang dan jasa. Menurut

Kamus Bahasa Indonesia, pengadaan barang dan jasa secara harfiah ialah tawaran

untuk mengajukan harga dan memborong pekerjaan atas penyediaan

barang/jasa55

. Dari pengertian ini akan muncul pemahaman ada dua pihak yang

berkepentingan. Pihak pertama ialah instansi pemerintah, BUMN, atau perusahaan

swasta yang mengadakan penawaran pengadaan barang dan jasa. Pihak kedua

ialah personal atau perusahaan kontraktor yang menawarkan diri untuk memenuhi

permintaan akan pengadaan barang dan jasa tersebut.

Menurut Kamus Hukum, definisi pengadaan barang dan jasa ialah

memborong pekerjaan/menyuruh pihak lain untuk mengerjakan atau memborong

pekerjaan seluruhnya atau sebagian pekerjaan sesuai dengan perjanjian atau

kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak sebelum pekerjaan pemborongan itu

dilakukan56

. Sehubungan dengan menyediakan dan memperdagangkan barang

atau jasa kebutuhan bagi masyarakat perlu dijamin agar barang dan jasa

kebutuhan itu memenuhi syarat sehingga perlu dipedomani ketentuan tentang

55

Marzuqi Yahya dan Endah Fitri Susanti, 2012, Buku Pintar Pengadaan Barang dan

Jasa, Laskar Aksara, Jakarta, h.3 56

Ibid,h.4

42

syarat – syarat berproduksi yang diwujudkan dalam bentuk standardisasi.57

Sedangkan dalam SK Dir 620/2013 PT PLN, pengertian dari pengadaan barang

dan jasa ialah kegiatan pengadaan barang, pengadaan jasa konstruksi termasuk

pengadaan barang dan pemasangan (supply & erect), pengadaan jasa konsultasi,

pengadaan khusus dan pengadaan jasa lainnya di PT PLN yang dibiayai dengan

APLN atau yang dibiayai dengan sumber dana dari pinjaman/hibah luar negeri

dan/atau pinjaman dalam negeri (Non APLN), sepanjang tidak diatur dalam

naskah pemberi pinjaman (guide lines).

Sebelum membahas mengenai konsep pengadaan barang dan jasa pada

BUMN, terlebih dahulu harus ada persamaan persepsi mengenai sumber dana

untuk pengadaan barang dan jasa yang akan dilakukan. Dalam Pasal 1 Undang –

Undang No. 19 Tahun 2003, yang dimaksud dengan BUMN ialah Badan usaha

yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui

penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Keberadaan dari BUMN ini merupakan perwujudan dari Pasal 33 UUD 1945 yang

mana cabang – cabang produksi dikuasai Negara namun bertujuan sebesar –

besarnya untuk kemakmuran rakyat. Menurut Mohammad Hatta, maksud kata

“dikuasai Negara” ialah Negara tidak harus secara langsung ikut mengelola atau

menyelenggarakan cabang produksi, akan tetapi hal itu dapat diserahkan kepada

usaha Koperasi dan swasta.58

57 Janus Sidabalok, 2012, Hukum Perusahaan- Analisis Terhadap Pengaturan Peran

Perusahaan dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia, Nuansa Mulia, Bandung, h.51

58 Aminudin Ilmar, 2012, Hak Menguasai Negara dalam Privatisasi BUMN, Prenada

Media Group, Jakarta, hal.55

43

BUMN di Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 1 UU PT,

yang dimaksud dengan PT ialah badan hukum yang merupakan persekutuan

modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal

dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang

ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Berkaitan

dengan modal dari PT, untuk BUMN dengan bentuk Persero modalnya terbagi

dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen)

sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya

mengejar keuntungan. Hal ini tersurat dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 19 Tahun

2003. Kekayaan yang terpisah ini merupakan karakteristik suatu badan hukum.

Theory of the Zweckvermogen menyatakan bahwa badan hukum harus terdiri atas

sejumlah kekayaan yang digunakan untuk tujuan tertentu.kekayaan tersebut

ditentukan oleh objek dan tujuan yang ditentukan dalam status badan hukum dan

tidak ditentukan oleh individual anggotanya.59

Tujuan dari dibentuknya BUMN ialah memberikan sumbangan bagi

perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara

pada khususnya, mengejar keuntungan, menyelenggarakan kemanfaatan umum

berupa penyediaan barang dan/jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi

pemenuhan hajat hidup orang banyak, menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha

yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan Koperasi, turut aktif

memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah,

koperasi, dan masyarakat. BUMN juga memiliki peran yang mana

59

Ridwan Khairandy, 2009, Perseroan Terbatas ; Doktrin, Peraturan Perundang –

undangan, dan Yurisprudensi, Total Kreasi Media, Yogyakarta, hal.6

44

pelaksanaannya diwujudkan dalam kegiatan usaha hampir seluruh sektor

perekonomian, seperti sektor pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan,

manufaktur, pertambangan, keuangan, pos dan telekomunikasi, transportasi,

listrik, industri dan perdagangan, serta konstruksi.60

Dari pemaparan di atas, modal dari suatu BUMN berasal dari kekayaan

yang Negara yang dipisahkan dengan modal dasar berupa saham yang berjumlah

minimal 51 % . pengertian dipisahkan ini ialah bahwa modal BUMN yang disetor

Negara atau daerah adalah kekayaan negara atau daerah yang dipisahkan dari

APBN/APBD, dan pengelolaannya diserahkan kepada manajemen BUMN

sebagai suatu entitas hukum yang terpisah61

. Menurut Jimly Asshiddiqie, suatu

perusahaan (BUMN atau BUMD) bukanlah subjek Hukum Tata Negara dan

Hukum Administrasi Negara, tetapi komisaris yang mewakili kepentingan

pemerintah menjalankan fungsinya dan kepentingan Negara, sehingga dalam

pengertian luas dapat disebut sebagai petugas Negara (staatsorgan) yang ditanam

di perusahaan.62

Seperti yang dipaparkan tersebut berarti BUMN yang berbadan

hukum PT sebagai badan hukum privat juga harus tunduk pada UU Perseroan

Terbatas sehingga pengelolaan BUMN atau BUMD tidak didasarkan pada sistem

APBN/APBD, melainkan pada prinsip – prinsip pengelolaan perusahaan yang

sehat.

60

Mulhadi, 2010, Hukum Perusahaan Bentuk – bentuk badan Usaha di Indonesia, Ghalia

Indonesia, Bogor, hal.142. 61

Marisi P. Purba, 2014, Pengadaan Barang dan Jasa BUMN, Graha Ilmu, Yogyakarta,

h.11. 62

Jimmly Asshiddiqie,2008, Pokok – Pokok Hukum tata Negara Pasca Reformasi, PT.

Bhuana Ilmu Populer, Jakarta,h.823.

45

Dengan memperhatikan Perpres No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya Perpres No.70 tahun 2012, pasal 2

memuat ruang lingkup keberlakuan dari perpres tersebut adalah terhadap :

a. Pengadaan barang/ jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik

sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD

b. Pengadaan barang/jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia,

Badan Hukum Milik Negara dan badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha

Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan

pada APBN/APBD.

Dalam pasal 2 ayat (1) huruf b, walaupun menyebutkan pengadaan

barang/jasa sebagai bagian dari lingkup berlakunya Perpres tersebut, namun

bukan berarti pengadaan barang/jasa pada BUMN mengikuti Perpres tersebut

karena dilihat dari sumber dana yang digunakan berbeda. Pengadaan barang dan

jasa yang berasal dari APBN atau APBD sudah jelas tunduk pada Perpres

tersebut, namun lain halnya dengan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan

oleh BUMN, sumber dana yang digunakan baik sebagian atau seluruhnya

menggunakan anggaran perusahaan sehingga pengadaan barang dan jasa di

BUMN Persero (sepanjang tidak menggunakan APBN) tidak tunduk pada Perpres

No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya.

Merujuk hal tersebut di atas, pengadaan barang dan jasa di lingkungan

BUMN juga mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2005

tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengawasan BUMN, pasal 99 yaitu :

46

(1). Pengadaan barang dan jasa oleh BUMN yang menggunakan dana

langsung dari APBN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

(2). Direksi BUMN menetapkan tata cara pengadaan barang dan jasa bagi

BUMN yang bersangkutan, selain pengadaan barang/ jasa sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan pedoman umum yang ditetapkan oleh

Menteri.

(3). Pedoman umum dan tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.

Dari Peraturan Pemerintah tersebut, Menteri BUMN mengeluarkan Surat

Edaran Menteri BUMN melalui kementrian BUMN yang ditujukan kepada

seluruh jajaran direksi, komisaris dan dewan pengurus BUMN bahwa tata cara

pengadaan barang dan jasa di lingkungan BUMN pada dasarnya tidak tunduk

kepada Perpres No.54 tahun 2010 yang diubah dengan Perpres No. 70 tahun 2012

tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah melainkan mengikuti Peraturan

Menteri BUMN No.05/MBU/2008 yang dirubah dengan Peraturan Menteri

No.15/MBU/2012 mengenai Pedoman Umum Pelaksanaan Barang dan Jasa

Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Menteri BUMN No.05/MBU/2008 ini dapat dirasakan lebih

luwes dibandingkan Peraturan Pemerintah, hal ini disebabkan karena pada

Peraturan Menteri BUMN memberikan keleluasaan pada BUMN yang melakukan

pengadaan barang dan jasa agar melakukan pengadaan secara cepat, fleksibel,

47

efektif dan efisien agar tidak kehilangan peluang bisnis apalagi sampai

menimbulkan kerugian karena seperti diketahui bahwa BUMN walaupun milik

Negara tapi juga tetap mengejar keuntungan. Selain itu, pengadaan di salah satu

BUMN seperti di PT PLN dalam pengertian pengadaan barang dan jasanya telah

jelas memberikan pemahaman bahwa pengadaan barang dan jasa di PT PLN itu

sendiri tidak menggunakan APBN dan tidak tunduk pada Peraturan Presiden

melainkan Peraturan Menteri yang disesuaikan dengan ketentuan masing – masing

perusahaan tersebut.

2.5 Pengadaan Barang dan Jasa melalui E-Procurement

Perkembangan Teknologi Informasi (IT) yang sangat dinamis dalam

beberapa tahun ini membawa beberapa dampak perubahan khususnya yang

berhubungan dengan elektronik. Teknologi pada masa sekarang ini mampu

mengatasi masalah jarak dan waktu dalam melakukan sebuah transaksi. Jika

sebelumnya dalam sebuah transaksi harus dilakukan tatap muka sedangkan

sekarang hal tersebut dapat diatasi dengan telepon kemudian internet. Perusahaan

tidak lagi harus berada pada wilayah tertentu untuk dapat memasarkan barang/jasa

karena dengan internet melalui aplikasi web telah dapat menarik konsumen. Tidak

hanya itu, web telah menjadi infomasi utama dan layanan web menjadi platform

transaksi bisnis yang prioritas.63

Salah satu karakteristik utama perkembangan TI adalah bisnis elektronik

atau yang lebih dikenal dengan electronic commerce (E-Commerce) yang

63

Josua Sitompul, 2012, Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw; Tinjauan Aspek Hukum

Pidana, PT Tatanusa, Jakarta, hal.62

48

merupakan bagian dari electronic business (E-Bussiness). Menurut Sutan Remy

Sjahdeini, e- commerce itu ialah kegiatan – kegiatan yang menyangkut konsumen,

manufaktur, service provider, dan pedagang perantara dengan menggunakan

jaringan – jaringan komputer, yaitu internet.64

Salah satu bentuk aplikasi yang

tercakup dalam e-commerce ialah electronic procurement (E-Procurement).

Menurut Amir Manzoor yang dimaksud dengan E – Procurement yakni;

”These are standalone corporate procurement system. Typically

implemented over an intranet, these system are used to distribute the

purchasing function to end users. These system contain information about

supplies and electronic catalogs from pre-approved vendors. these system

also provide automatic authorizations and approvals to purchasing

activities performed by end users”65

Dalam posisi ini sistem pengadaan perusahaan mandiri. biasanya

dilaksanakan melalui intranet, sistem ini digunakan untuk mendistribusikan fungsi

pembelian kepada pengguna akhir. Sistem ini berisi informasi tentang persediaan

dan katalog elektronik dari pra-disetujui vendor. Sistem ini juga menyediakan

otorisasi otomatis dan persetujuan untuk kegiatan yang dilakukan oleh pengguna

akhir pembelian.

E-Procurement ialah sebuah sistem lelang dalam pengadaan barang oleh

pemerintah dengan menggunakan sarana teknologi, informasi dan komunikasi

(ICI) berbasis internet66

. Di Indonesia, E – Procurement mulai mendapat

perhatian setelah terbitnya Keppres No.61 Tahun 2004 tentang Pengadaan Barang

64

Sukarmi, 2008, Cyber Law Kontrak Elektronik dalam bayang – bayang Pelaku Usaha,

Pustaka Sutra, Bandung, h.64. 65

Amir Manzoor, 2010, E- Commerce An Itroduction, LAP LAMBERT Academic

Publishing GMBH &co.KG, Germany, h.306. 66

Adrian Sutedi I, Loc.cit ,h.203.

49

dan Jasa secara elektronik. Dengan adanya Keppres ini merupakan salah satu

langkah penting dari sisi hukum, yaitu untuk memastikan status hukum E –

Procurement beserta dokumen – dokumen yang terkait. Misi terakhir dari E –

procurement ialah bagaimana proses pengadaan barang dan jasa di pemerintahan

dan bagaimana caranya memanfaatkan teknologi informasi agar tidak membuang

waktu dan biaya.67

Aplikasi teknologi informasi yang baik dapat menyebabkan

data yang lebih cepat diproses dan akurasinya terjaga. Beberapa aspek yang perlu

diperhatikan dalam E – procurement ialah68

:

a. Keamanan ( security)

b. Kerahasiaan (confidentially)

c. Integritas (integrity)

d. Ketersediaan (availability)

e. Nonrepudiation

E - Procurement memiliki beberapa manfaat bagi perusahaan – perusahaan yang

menggunakannya, yaitu69

:

a. Menunjang sistem Just In Time (JIT) dalam memenuhi kebutuhan material

sehingga terjadi efisiensi biaya (cost reduction) dalam manajemen material

b. Meningkatkan efektivitas pengelolaan arus kas (cash flow management)

c. Mereduksi interaksi antar – manusia (face to face) sehingga dapat

meningkatkan produktivitas

d. Dapat menekan biaya operasi dan administrasi

67

Richardus Eko Indrajit, dkk, 2002, E - Government Strategi Pembangunan dan

Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi, Andi, Yogyakarta,h.151. 68

Ibid, h.211. 69

Muh. Arief Effendi, Loc cit, h.101.

50

e. Memberi nilai tambah (value added) berupa percepatan proses transaksi

dan memperluas cakupan partisipasi penawaran sehingga mampu

menghasilkan harga yang terbaik.

f. Meminimalisasi interest pihak – pihak yang berkepentingan

g. Meningkatkan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa sehingga

mencegah timbulnya KKN karena dapat terjamin transparansi bagi peserta

tender.

Manfaat E-procurement akan dapat dirasakan jika didukung oleh semua

pihak yang terkait dalam pengadaan barang dan jasa. Menurut kesimpulan

Mr.Rothery, yaitu :

„The following factors contribute to the successful development and

deployment of an e-procurement system70

:

- Government leadership

- Policy and legal framework

- Institutional change

- Awareness and capacity building

- Technology

Sedangkan menurut Dirut PLN tahun 2008 Fachmi Mochtar manfaat dari E-

Procurement ialah71

:

1. Mendapatkan harga pembelian barang yang terkontrol

2. Mempercepat waktu proses pengadaan

3. Proses pengadaan akan lebih transparan

4. Mereduksi biaya pengadaan barang/jasa

70

Public procurement Service Of the Republic Of Korea,2006,E- Procurement, United

Nation Publication, Thailand,h.8. 71

Fachmi Mochtar, di akses pada eproc.pln.co.id tgl 18 Maret 2015.

51

5. Menghemat sampai dengan 50% anggaran

6. Memperlancar komunikasi buyer – supplier

7. Pelayanan yang baik kepada supplier.

Selain memiliki manfaat, E-Procurement juga memiliki tujuan dari

dilaksanakannya E–Procurement tersebut. Menurut Fachmi Mochtar tujuan dari

dilaksanakannya E-Procurement di PLN ialah72

:

1. Untuk memperbaiki tingkat layanan kepada para pembeli, pemasok, dan

pengguna.

2. Untuk mengembangkan sebuah pendekatan pengadaan yang lebih

terintegrasi melalui rantai suplai perusahaan tersebut.

3. Untuk meminimalkan biaya-biaya transaksi terkait pengadaan melalui

standarisasi, pengecilan, dan otomatisasi proses pengadaan di dalam dan di

mana yang sesuai dengan agensi-agensi dan sektor-sektor.

4. Untuk mendorong kompetisi antar pemasok sekaligus memelihara sumber

pasokan yang dapat diandalkan.

5. Untuk mengoptimalkan tingkatan-tingkatan inventori melalui penerapan

praktek pengadaan yang efisien

6. Untuk mengefektifkan penggunaan sumber daya manusia dalam proses

pengadaan

72

Ibid

52

7. Untuk mengurangi pengeluaran putus kontrak dengan menggunakan

teknologi untuk meningkatkan kewaspadaan pengguna terhadap fasilitas-

fasilitas kontrak yang ada dan membuatnya lebih mudah untuk

menentangnya

8. Untuk meningkatkan kemampuan membeli dengan menggunakan

teknologi untuk mendukung identifikasi peluang untuk penyatuan dan

dengan memfasilitasi penyatuan persyaratan pengguna di dalam dan

melalui garis-garis bisnis

9. Mengurangi biaya-biaya transaksi dengan menggunakan teknologi untuk

mengotomatisasikan proses-proses, yang mana masih tercetak (paper-

based), dan untuk mengecilkan, dan menstandarisasi proses-proses dan

dokumentasi.

Tujuan dari diperlukannya E-Procurement dalam pengadaan barang dan

jasa dapat dilihat pada Perpres No.54 Tahun 2010 pasal 107, yaitu:

a. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

b. meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;

c. memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan;

d. mendukung proses monitoring dan audit;

e. memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time