BAB II KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN DALAM PERSEROAN TERBATAS A. Kewajiban Direksi Dalam Penyampaian Laporan Keuangan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar. Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, kewajiban direksi diatur mulai dari Pasal 100 sampai dengan Pasal 102, dimana kewajiban direksi adalah : 1. Wajib membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat direksi. 2. Wajib membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan perusahaan. 3. Wajib memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan perusahaan. 4. Wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam perseroan dan perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus. 5. Wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan perseroan dan menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan. Universitas Sumatera Utara
21
Embed
BAB II KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/37040/4/Chapter...BAB II KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN DALAM
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BAB II
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN DALAM PERSEROAN
TERBATAS
A. Kewajiban Direksi Dalam Penyampaian Laporan Keuangan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan
sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Direksi berwenang menjalankan
pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang
ditentukan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar. Dalam
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, kewajiban direksi
diatur mulai dari Pasal 100 sampai dengan Pasal 102, dimana kewajiban direksi
adalah :
1. Wajib membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan
risalah rapat direksi.
2. Wajib membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan perusahaan.
3. Wajib memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan perusahaan.
4. Wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota
direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam perseroan dan perseroan
lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus.
5. Wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan perseroan dan
menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan.
Universitas Sumatera Utara
Kewajiban direksi membuat laporan tahunan telah diperintahkan juga oleh Pasal
66 Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007. Direksi wajib membuat
dan menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan
Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku
perseroan berakhir. Sebagaimana telah diketahui bahwa untuk tahun buku 2004
berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep.40/PM/2003 tentang Tanggung
Jawab Direksi atas Laporan Keuangan, Direksi Emiten wajib membuat surat
pernyataan, atau di dalam Sarbannes Oxley Act disebut Director’s Certification on
Financial Statement. Sejak diberlakukan sertifikasi tersebut, timbul pertanyaan
tidak benar dan atau menyesatkan, maka seluruh anggota direksi (dan atau
komisaris) harus bertanggung jawab secara tanggung renteng atas setiap
kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, sebagai akibat pemberian data dan
atau keterangan yang tidak benar atau menyesatkan tersebut, kecuali dapat
dibuktikan bahwa keadaan tersebut terjadi bukan karena kesalahannya.30
2. Pertentangan kepentingan
Dalam hal terjadi pertentangan kepentingan antara kepentingan salah satu
anggota direksi pada satu sisi dengan kepentingan perseroan pada sisi yang
lain, maka anggota direksi berkenaan dilarang untuk bertindak mewakili
perseroan. Demikian pula halnya jika terjadi suatu perkara dihadapan
pengadilan antara salah satu anggota direksi dengan perseroan, maka
anggota direksi berkenaan tidak diizinkan untuk mewakili perseroan
terbatas di hadapan pengadilan. UUPT memberikan kemungkinan
pengaturan hal tersebut di dalam Anggaran Dasar Perseroan.31
3. Tanggung jawab renteng antara sesama anggota direksi perseroan
Pasal 97 ayat 3 UUPT menyebutkan bahwa setiap anggota direksi
bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan jika yang
bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya melakukan
pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan
maksud dan tujuan perseroan. Direksi mempunyai wewenang untuk
30 Gunawan Widjaja, Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada:2003),hlm.67.
31 Ibid
Universitas Sumatera Utara
menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat,
dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar
perseroan. Direksi yang terdiri dari dua anggota direksi atau lebih,
bertanggung jawab secara renteng bagi setiap anggota direksi.
4. Tanggung jawab internal direksi terhadap perseroan dan pemegang saham
perseroan
Setiap kesalahan atau kelalaian anggota direksi dalam melaksanakan
kewajibannya tersebut diatas memberikan hak kepada pemegang saham
perseroan untuk :
a. secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, yang mewakili jumlah
sepersepuluh pemegang saham perseroan melakukan gugatan, untuk dan
atas nama perseroan, terhadap direksi perseroan, yang atas kesalahan
dan kelalaiannya telah menerbitkan kerugian kepada perseroan
(derivative action).
b. Secara sendiri-sendiri melakukan gugatan langsung, untuk dan atas
nama pribadi pemegang saham terhadap direksi perseroan, atas setiap
keputusan atau tindakan direksi perseroan yang merugikan pemegang
saham.
5. Tanggung jawab eksternal direksi terhadap pihak ketiga yang berhubungan
hukum dengan perseroan, mengenai pertanggungjawaban direksi terhadap
pihak ketiga dapat kita temui dalam Pasal 69 ayat (3) UUPT yang
Universitas Sumatera Utara
menyebutkan dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak
benar dan/atau menyesatkan, anggota direksi secara tanggung renteng
bertanggung jawab kepada pihak yang dirugikan, dan dalam Pasal 104 ayat
(3) UUPT disebutkan dalam hal terjadinya kepailitan yang disebabkan oleh
karena kesalahan atau kelalaian direksi.
UUPT lebih menegaskan lagi mengenai hal tanggung jawab direksi dalam pasal berikut : 32
Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat
Pasal 97 ayat 3 Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
ayat 4 Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.
ayat 6 Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.
Pasal 114 ayat 3 Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ayat 6
32 Ratnawati W.prasodjo,S.H., Implementasi UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang perseroan Terbatas terhadap Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris, pada Acara Diskusi UU PT oleh Lembaga Komisaris dan Direktur Indonesia, Gedung Bursa Efek Jakarta, 27 September 2007, hlm.3.
Universitas Sumatera Utara
anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke pengadilan negeri.
Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 93 ayat (3) UUPT, direksi
bertanggung jawab terhadap perseroan yang meliputi tanggung jawab pribadi yaitu
meliputi harta kekayaan jika yng bersangkutan lalai atau melakukan kesalahan dalam
menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang direksi. Pertanggungjawaban
secara pribadi sampai harta kekayaan pribadi bagi direksi, atas keputusan bisnis yang
merugikan perseroan, telah menjadi perdebatan sejak lama. Hakim-hakim di Negara
dengan sistem hokum common law mengenal istilah bussiness judgment rule yang
menyatakan bahwa pengadilan bukanlah tempat yang ideal untuk menilai keputusan
bisnis dari direksi, karena sulitnya merekonstruksi keputusan bisnis tersebut di
pengadilan setelah keputusan tersebut diambil dalam beberapa tahun sebelumnya.
Kegiatan bisnis membutuhkan keputusan yang cepat dan seriongkali kepuitusan
tersebut diambil berdasarkan informasi yang tidak sempurna.
Pada dasarnya prinsip business judgment rule dimaksudkan untuk melindungi
direksi dan karyawan yang beritikad baik, dari pertanggungjawaban secara pribadi
akibat keputusan bisnis yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Sebagian
kalangan berpendapat konsep business judgment rule telah diadopsi dalam UUPT.
Pasal 97 ayat (5) UUPT menyebutkan bahwa anggota direksi tidak dapat
dipertanggungjawabkan secara pribadi atas kerugian perusahaan sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) UUPT jika dapat membuktikan bahwa kerugian
Universitas Sumatera Utara
tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, telah melakukan pengurusan
dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud
dan tujuan perseroan.; tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun
tidak langsung atas tindakan pengurusan perseroan yang mengakibatkan kerugian.;
dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian
tersebut.33
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dalam Pasal 104 ayat 2 menyebutkan
jika kepailitan perseroan disebabkan karena adanya kesalahan atau kelalaian direksi
dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban dalam perseroan
dalam kepailitan tersebut, setiap anggota direksi secara tanggung renteng
bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit
tersebut. Namun, anggota direksi tidak bertanggung jawab atas kepailitan perseroan
tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, dan dia telah melakukan
pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian dan penuh tanggung jawab untuk
kepentingan perusahaan, yang sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan; tidak
mempunyai benturan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan
yang dilakukan, serta telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya
kepailitan.
34
Semua anggota direksi dapat mewakili perseroan. Namun semua nggota direksi
harus bertanggung jawab dan tidak bias saling menyalahkan jika ada kerugiam
33 Ibid. 34Agus Budiyanto,SH.M.Hum, Kedudukan Hukum dan tanggung Jawab Pendirian