BAB II KERANGKA TEORITIK 1. - UKSW · 2017. 10. 5. · perang dunia ke 2, pemerintahan kolonialisme, kebudayaan, dan partai politik. Korupsi yang melanda segenap negara dewasa ini

12

BAB II

KERANGKA TEORITIK

1. Korupsi

Studi tentang korupsi selama ini dilakukan dalam kaitannya dengan suatu bidang ilmu

tertentu misalnya kriminalitas atau administrasi negara. Hal ini mengakibatkan pembahasan

mengenai defenisi, penyebab dan pengaruh korupsi selalu dikaitkan dengan bidang ilmu tersebut.

Tidak banyak ahli ilmu sosial yang memberi perhatian khusus pada sosiologi korupsi itu sendiri.

Siapapun yang mencoba melakukan analisa sosiologis tentang korupsi akan dihadapkan pada

suatu problem metodologis sepanjang korupsi dipandang sebagai transaksi yang tidak jujur.1

Salah satu sosiolog yang melakukan analisa sosiologis terhadap masalah korupsi adalah

Syed Hussein Alatas. Dalam kedua bukunya yaitu Sosiologi Korupsi dan Korupsi Sifat, Sebab

dan Fungsi Alataslah yang secara mendalam melakukan analisa terhadap masalah korupsi dari

sudut pandang sosiologi. Analisa Alatas inilah yang akan menjadi acuan utama penulis dalam

membahas apa itu korupsi, penyebab dan pengaruh-pengaruh korupsi untuk membangun sebuah

kerangka berpikir tentang korupsi terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Ada juga

beberapa acuan lain yang akan dipakai namun lebih bersifat sebagai pendukung.

Banyak pemahaman yang lahir ketika mendengar istilah ‘korupsi’. Istilah korupsi bahkan

praktek korupsi telah lama terpatri dalam sejarah perkembangan manusia. Korupsi dapat

diartikan sebagai praktek memperoleh kekuasaan, pengaruh, atau keuntungan pribadi lainnya

melalui cara-cara tidak sah. Korupsi telah mengakibatkan krisis di berbagai belahan dunia, dan

orang-orang yang disebut korup telah menggunakannya untuk mengambil keuntungan dari orang

1 Syed Hussein Alatas, Sosiologi Korupsi, (Jakarta: LP3ES, 1981), 1.

13

lain. Korupsi juga merupakan bagian yang tak terhindarkan dari evolusi manusia.2 Kata korupsi

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diberi makna sebagai penyelewengan atau

penyalahgunaan uang negara (perusahan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi.3 Carl J.

Freiderich menjelaskan korupsi adalah perilaku menyimpang terkait dengan motivasi tertentu,

yaitu mengambil demi keuntungan pribadi dari uang rakyat.4 Hal ini berarti bahwa korupsi

semata-mata dipraktekkan oleh orang yang memiliki kuasa atas rakyat sehingga dengan

mudahnya menggunakan kekuasaan tersebut untuk merenggut hak-hak rakyat. Arnold

Heidenhemer dalam bukunya Political Corruption: Concepts and Context menjelaskan korupsi

sebagai perilaku pejabat publik yang menyimpang dari norma-norma yang diterima dalam

rangka untuk melayani kepentingan pribadi.5

Catatan kuno mengenai masalah korupsi merujuk kepada penyuapan terhadap para

hakim, dan tingkah laku para pejabat pemerintah.6 Korupsi oleh Robert C. Brooks sebagaimana

yang dikutip oleh Alatas ialah ‘dengan sengaja melakukan kesalahan atau melalaikan tugas yang

diketahui sebagai kewajiban, atau tanpa hak menggunakan kekuasaan, dengan tujuan

memperoleh keuntungan yang sedikit banyak bersifat pribadi.7 Bunyi yang tidak jauh berbeda

juga didengungkan oleh Alatas, korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan

pribadi. Esensi korupsi bagi Alatas sendiri ialah tindakan pencurian melalui penipuan dalam

situasi yang mengkhianati kepercayaan.

Dari uraian pemahaman tentang korupsi di atas maka, dapat disimpulkan bahwa korupsi

2 John Mukum Mbaku, Corruption in Afrika:Causes, Consequenses and Cleanups, (Lanham: A division of

Rowman &Littlefield Publishers, Inc, 2010), 11. 3 http://kbbi.web.id/korupsi, diakses pada tanggal 15 Oktober 2014, pukul 21.45 wib. 4 John Mukum Mbaku, Corruption in Afrika:Causes, Consequenses and Cleanups,…,12. 5 Arnold J. Heidenheimer & Michael Johnston, Political Corruption: Concepts & Context, (New Jersey:

Transaction Publishers, 2002), 253.

6 Syed Hussein Alatas, Korupsi sifat, sebab dan fungsi, (Jakarta: LP3ES, 1987),1. 7 Ibid.,vii.

14

dipahami sebagai tindakan yang dilakukan semata-mata hanya untuk kepentingan pribadi dan

merugikan orang lain baik itu menyangkut uang, kepercayaan, kedudukan dan hal-hal lain yang

berkaitan. Ketika sebuah tindakan sifatnya ialah merugikan orang lain maka, disitulah muncul

ketidakadilan sosial. Keadaan seperti ini yang menggambarkan tindakan korupsi tersebut. Bentuk

penyuapan, penyelewengan bahkan pencurian apabila dilakukan dengan tujuan untuk

kepentingan pribadi. Sesungguhnya tindakan tersebut telah menciptakan ketidakadilan sosial.

Inilah yang dimaksudkan dengan pemahaman korupsi.

Istilah korupsi yang dibicarakan Alatas mencakup 3 hal, yaitu penyuapan (bribery),

pemerasan (extortion), dan nepotisme.8 Yang dimaksdukan dengan penyuapan ialah sebuah

tindakan menawarkan pemberian. Misalnya saja ‘seorang pejabat, kita dapat menyebutnya korup

apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang swasta

dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-

kepentingan si pemberi. Hal ini berbeda dengan pemerasan. Pemerasan atau extortion yang

dimaksudkan Alatas ialah permintaan pemberian-pemberian atau hadiah dalam pelaksanaan

tugas-tugas publik, bisa dipandang sebagai korupsi. Istilah pemerasan juga terkadang dikenakan

pada pejabat-pejabat yang menggunakan dana publik yang mereka urus bagi keuntungan mereka

sendiri. Sedangkan istiah ‘nepotisme’ merupakan sebuah tindakan yang dipandang sebagai

korupsi apabila adanya pengangkatan sanak saudara, teman-teman atau rekan-rekan politik pada

jabatan-jabatan publik tanpa memandang jasa mereka maupun konsekuensinya pada

kesejahteraan publik. Semua itu tidak sama sekali sama. Akan tetapi pada pokoknya, ada suatu

benang merah yang menghubungkan tiga tipe dalam istilah korupsi tersebut yaitu penempatan

kepentingan-kepentingan publik di bawah tujuan-tujuan privat dengan pelanggaran norma-norma

tugas dan kesejahteraan, yang dibarengi dengan keserbarahasiaan, pengkhianatan, penipuan dan

8 Syed Hussein Alatas, Sosiologi Korupsi,…,11-12.

15

pengabaian yang kejam atas setiap konsekuensi yang diderita oleh publik.9

Pada umumnya diakui bahwa korupsi adalah problem yang berusia tua dan semua

masyarakat manusia, kecuali yang sangat primitive, dengan derajat yang berbeda-beda, dijangkiti

oleh korupsi. Untuk memahami korupsi lebih jelas maka ciri-ciri korupsi juga merupakan hal

penting untuk dilihat. Alatas menguraikan beberapa ciri korupsi adalah sebagai berikut:10 (a)

Suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan, (b) penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga

swasta atau masyarakat umumnya, (c) dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk

kepentingan khusus, (d) dilakukan dengan rahasia, kecuali dalam keadaan di mana orang-orang

yang berkuasa atau bahawahannya menganggapnya tidak perlu, (e) melibatkan lebih dari satu

orang atau pihak, (f) adanya kewajiban dan keuntungan bersama, dalam bentuk uang atau yang

lain, (g) terputusnya kegiatan (korupsi) pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti

dan mereka yang dapat mempengaruhinya, (h) adanya usaha untuk menutupi perbuatan korup

dalam bentuk-bentuk pengesahan hukum, dan (i) menunjukan fungsi ganda yang kontradiktif

pada mereka yang melakukan korupsi.

Ciri-ciri korupsi di atas menurut Alatas masih dapat diperluas lagi, namun ciri-ciri

tersebut sudah cukup berfungsi sebagai seperangkat kriteria yang dapat digunakan untuk

mengklasifikasi korupsi. Suatu perbuatan yang diklasifikasikan sebagai perbuatan korup haruslah

dilekati dengan semua ciri-ciri di atas. Ciri- ciri itu diangkat melalui induksi kasus demi kasus

dari sejarah masyarakat masa lalu maupun modern. Sejak masa lampau segala bentuk korupsi

dan isinya sudah dilekatkan dengan ciri-ciri di atas.

2. Tipologi Korupsi

Ada 7 jenis korupsi yang dimaksudkan oleh Alatas, masing-masing adalah: korupsi

9 Ibid. 10 Syed Husein Alatas, Korupsi Sifat, Sebab dan Fungsi,…,viii.

16

transaktif (transactive corruption), korupsi yang memeras (extortive corruption), korupsi investif

(investive corruption), korupsi perkerabatan (nepotistic corruption), korupsi defensif (defensive

corruption), korupsi otogenik (autogenic corruption), dan korupsi dukungan (supportive

corruption).11

7 Tipologi di atas dapat membantu dalam menganalisis konsep korupsi. Alatas kemudian

menjelaskan sifat-sifat dari 7 tipologi yang dimaksudkannya di atas adalah sebagai berikut:12

1. Korupsi transaktif menunjuk kepada adanya kesepakatan timbal-balik antara pihak

pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kedua belah pihak dan dengan aktif

diusahakan tercapainya keuntungan ini oleh kedua-duanya. Korupsi dalam tipologi ini

adalah yang paling umum dalam fenomena korupsi, dimana antara pemberi dan penerima

masing-masing mempunyai tujuan yang meskipun berbeda, namun bersatu dalam

semnagat keuntungan yang akan didapatkan oleh masing-masing pihak.

2. Korupsi dalam bentuk pemerasan merupakan jenis korupsi yang pihak pemberinya

dipaksa untuk melakukan penyuapan demi mencegah kerugian yang sedang mengancam

dirinya, kepentingannya atau orang-orang, dan hal-hal yang dihargainya.

3. Korupsi investif adalah pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan

keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh di masa yang

akan datang.

4. Korupsi perkerabatan atau nepotisme, adalah penunjukan yang tidak sah terhadap teman

atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, atau tindakan yang

memberikan perlakuan yang mengutamakan, dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk lain,

kepada mereka secara bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku.

11 Ibid.,ix. 12 Ibid.,x-xi.

17

5. Korupsi defensif merupakan perilaku korban korupsi dengan pemerasan dimana ia

melakukan korupsi dalam rangka mempertahankan diri.

6. Korupsi otogenik adalah perilaku korupsi yang melibatkan penerima seorang diri dengan

keuntungan yang ia telah pikirkan di masa datang bagi dirinya.

7. Korupsi dukungan merupakan korupsi yang tidak secara langsung menyangkut uang atau

imbalan langsung dalam bentuk lain. Tindakan-tindakan yang dilakukan adalah untuk

melindungi dan memperkuat korupsi yang sudah ada.

Dari ketujuh jenis dan sifat korupsi di atas yang sering dipraktekan baik oleh pribadi,

kelompok dan instansi negeri dan swasta ialah jenis transaktif dan pemerasan. Korupsi yang

bersifat transaktif dan pemerasan telah dianggap sebagai pelanggaran moral di sepanjang sejarah

manusia, baik dalam masyarakat yang kompleks maupun dalam masyarakat yang masih

sederhana.

Penjelasan rinci Alatas tentang ketujuh jenis dan sifat-sifat korupsi di atas dapat

disimpulkan bahwa praktek korupsi adalah masalah terumit yang dihadapi oleh setiap pola

instansi pemerintah bahkan swasta. Kendatipun setiap organisasi tentu akan dilekatkan dengan

jenis-jenis korupsi serta sifatnya masing-masing. Uraian tersebut di atas menjelaskan bahwa

sesungguhnya pribadi, kelompok bahkan organisasi senantiasa akan bersinggungan dengan

praktek korupsi. Hanya saja sebagian di antara mereka belum memahami praktek-praktek

tersebut harus digolongkan ke dalam tipologi korupsi Alatas yang mana. Penjelasan rinci oleh

Alatas mengenai ketujuh tipologi tersebut tentu memiliki nilai yang berharga dengan tujuan

memudahkan kita dalam mengelompokan praktek korupsi berdasarkan jenis dan sifatnya.

18

3. Faktor-faktor penyebab korupsi

Semua masalah tentu memiliki penyebab lahirnya masalah tersebut begitupun korupsi.

Untuk memiliki sebuah pemahaman yang lebih dalam tentang korupsi, maka perlu juga untuk

memahami faktor-faktor penyebab korupsi. Jika diteliti dengan baik, akan kelihatan bahwa

korupsi telah berakar jauh ke masa silam, tidak saja di masyarakat Indonesia akan tetapi hampir

di semua bangsa. Berbicara mengenai penyebab korupsi, maka ada berbagai macam variabel

yang dapat diketengahkan sebagai penyebab korupsi. Variabel-variabel itu antara lain adalah

perang dunia ke 2, pemerintahan kolonialisme, kebudayaan, dan partai politik.

Korupsi yang melanda segenap negara dewasa ini tidak bisa dilepaskan dari pengaruh

Perang Dunia II. Mengutip Laporan Komite Shantanam, Alatas mengatakan, peperangan yang

meluas yang menguras pengeluaran pemerintah dalam jumlah besar untuk pengadaan dan

persediaan logistik, telah memberi peluang bagi korupsi.13 Bahkan di sebuah negara yang sedikit

saja dipengaruhi oleh mobilitas seperti itu, seperti Saudi Arabia, korupsi juga ada. Dalam hal

Asia Tenggara, pendudukan Jepang menimbulkan korupsi yang membengkak secara mendadak.

Kelangkaan barang dan makanan bersamaan dengan inflasi yang tinggi karena lemahnya

pengawasan pemerintah, menjadikan korupsi sebagai jalan menutup kekurangan pendapatan.

Jelas bahwa situasi perang melahirkan masalah korupsi.14

Pemerintahan Kolonial juga merupakan faktor lain penyebab korupsi. Korupsi tidak

hanya ada dalam pemerintahan kolonial, melainkan juga terus berkembang sebagai pengaruh

tidak langsung hasutan kaum nasionalis melawan pemerintah. Korupsi terhadap pemerintahan

Kolonial dianggap sebagai patriotik karena merupakan bentuk perlawanan terhadap penjajah.

Alatas memberikan sebuah contoh di India, semasa penjajahan Inggris, menipu pemerintah

13Ibid.,120. 14 Ibid.

19

umumnya dianggap perbuatan patriotik. Mencopoti bola lampu dan perlangkapan lain di kereta

api, melindungi para pelnggar hukum dari tangkapan polisi, semua itu dianggap sebagai

perbuatan yang bertujuan agar pemerintahan Kolonial tidak merampas uang rakyat India. Setelah

kemerdekaan pada tahun 1947, kebiasaan bersikap tidak jujur kepada pemerintah terus

berlanjut.15

Korupsi juga bisa disebabkan oleh sistem birokrasi patrimonial. Istilah ini berasal dari

Max Weber dan difinisikan sebagai bentuk kekuasaan yang hidup dan berkembang pada masa

feodalisme di masa lalu yang masih besar. Atas hal ini Mochtar menuturkan;

Korupsi yang kini merajalela di Republik Indonesia, berakar pada masa tersebut, ketika kekuasaan bertumpu pada apa yang disebut kekuasaan “birokrasi patrimonial” (Max Weber, Wirtschaft und Geselschaft) yang berkembang dalam kerangka kekuasaan feodal. Dalam struktur seperti ini, penyimpangan, korupsi, pencurian, tentu saja dengan mudah berkembang. 16

Alatas mengutip pemahaman Max Weber (1968), kelemahan jabatan patrimonial adalah

terutama tidak mengenal perbedaan birokrasi antara lingkup “pribadi” dan lingkup “dinas”. Juga

pelaksanaan pemerintahan dianggap sebagai urusan pribadi sang penguasa. Dengan demikian

tingkah laku kekuasaannya sama sekali bebas, tidak dibatasi campur tangan tradisi suci yang

kukuh. Dalam masalah-masalah politik, hak penguasa menghilangkan batas yurisdiksi para

pejabat. Batas-batas di antara berbagai fungsi jabatan sangat tipis. Menurut Weber, hal itu

merupakan gambaran kekanak-kanakan orang Asia. Sedang dalam birokrasi modern, di Barat,

pejabat mempunyai lingkup yurisdiksi, suatu jenis kegiatan yang teratur, dan seperangkat

peraturan yang menata kegiatan birokrasi. Termasuk pula di dalamnya penggunaan file dan

15 Ibid. 16 Mansyur Semma, Negara dan Korupsi, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008),197.

20

catatan-catatan secara teratur.17

Korupsi juga sering terjadi karena sikap solidaritas kekeluargaan dan kebiasaan saling

memberi hadiah. Pemberian hadiah di kalangan birokrasi telah melembaga, meskipun pada

awalnya tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi keputusan. Menurut analisis Alatas, korupsi

bagaikan benalu yang merayap ke segenap lingkungan yang cocok untuk tumbuh, dan

lingkungan yang paling subur untuk tempat tumbuhnya benalu itu adalah lembaga hadiah.

Banyak penulis juga mengakui bahwa pemberian hadiah bisa menjerumuskan pelakunya kepada

korupsi.18 Memang saling memberi hadiah bukanlah korupsi besar-besaran, walaupun hadiah

dapat dengan mudah diselewengkan menjadi suap. Dalam masyarakat yang menaruh perhatian

besar terhadap kebiasaan saling memberi hadiah, sering sekali didapati terjadinya korupsi. 19

Selain faktor-faktor penyebab yang telah diuraikan di atas, dalam bukunya Sosiologi

Korupsi Alatas juga mengidentifikasikan faktor-faktor yang mendukung terjadinya korupsi

sebagai berikut:20

1. Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu

memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakan korupsi.

2. Kelemahan pengajaran-pengajaran agama dan etika.

3. Kolonialisme. Suatu pemerintahan asing tidaklah menggugah kesetiaan dan kepatuhan

yang diperlukan untuk membendung korupsi.

4. Kurangnya pendidikan.

5. Kemiskinan.

6. Tiadanya tindak hukuman yang keras.

17 Ibid.,124. 18 Ibid.,132. 19 Ibid.,39. 20 Syed Husein Alatas, Sosiologi Korupsi,…,46.

21

7. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi.

8. Struktur pemerintahan.

9. Perubahan radikal. Tatkala suatu sistem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi

muncul sebagai suatu penyakit transisional.

10. Keadaan masyarakat. Korupsi dalam suatu birokrasi bisa memberikan cerminan keadaan

masyarakat keseluruhan.

Seolah korupsi ibarat penyakit turunan. Siapapun, dimanapun, kapanpun rentan untuk ada

dalam dunia korupsi tersebut. Dapat dikatakan korupsi memiliki otonomi tersendiri. Struktur

ekonomi, budaya, politk dan sosial bukan tidak mungkin dapat terjangkiti oleh korupsi. Pelaku

korupsi biasanya menyerang segala struktur. Kondisi-kondisi struktural dan lingkungan adalah

sarana bagi koruptor untuk melaksanakan perbuatannya. Mereka yang telah terbiasa melakukan

korupsi kerap menciptakan lingkungan dan kondisi yang cocok bagi korupsi. Apapun itu faktor

penyebabnya, korupsi telah merusak masyarakat tidak hanya pada sebuah sistem dalam

masyarakat itu sendiri melainkan telah merusak moral manusia dan hal tersebut merupakan

penyakit turunan yang sangat membahayakan apabila dibiarkan hidup dan bertumbuh subur pada

semua sistem dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat.

4. Pengaruh-Pengaruh Korupsi

Korupsi memang sesungguhnya terdapat di berbagai negara yang sedang berkembang.

Barangkali tidak berlebih-lebihan jika dikatakan bahwa korupsi merupakan bagian utama, atau

paling tidak yang tak mudah dihindari dari kehidupan birokrasi di negara-negara yang telah

terjangkit dengan fenomena tersebut. Penelitian-penelitian politik dan pemerintah mengenai

fenomena korupsi hampir tanpa pengecualian mengemukakan betapa merajalelanya korupsi di

kalangan ahli politik maupun pegawai pemerintah. Taraf atau nilai moral umum sangat

22

menyedihkan rendahnya. Beberapa ahli seperti Samuel Hutington berpendapat bahwa korupsi

berpengaruh positif pada aspek pemerintahan juga bisa membantu menstabilkan ekonomi negara.

Namun hal ini tidak bagi Robert Klitgaard. Baginya sebuah tindakan korup justru menambah

sumber ketidakefisienan dalam sistem pemerintahan. Susan Rose Ackerman juga menegaskan

bahwa ‘ahli-ahli ekonomi yang memandang positif terhadap korupsi itu titik pandangnya

terbatas, sehingga lahir suatu defenisi sempit tentang kebaikan akan tindakan korup itu sendiri.21

Korupsi di kalangan pemerintah menjadi pokok pembicaraan tetap dari bagian terbesar ulasan

pers.22

Banyak pengaruh korupsi yang terjadi terhadap masyarakat dan individu dengan bentuk

yang rumit dan beraneka ragam. Beberapa ilmuwan juga yang menguaraikan pendapatnya

terhadap dampak korupsi bahwa ada nilai-nilai positif dari praktek korupsi. Pandangan tersebut

sama sekali ditentang oleh Alatas. Fenomena korupsi oleh Alatas tidak hanya mempengaruhi

manusia dalam kehidupan ekonomi politiknya belaka melainkan juga dalam pertumbuhan

rohaniah dan filsafatnya.23 Dampak korupsi seperti ini bagi Alatas menjadi boomerang bagi

setiap pemikir-pemikir yang menyatakan bahwa korupsi berdampak positif.

Korupsi telah melahirkan bentuk ketidakadilan yang mempengaruhi pribadi-pribadi yang

tidak terbilang banyaknya. Untuk memperjelas apa yang dimaksudkan dengan kalimat tersebut

Alatas memberikan sebuah contoh ketidakadilan yang ditimbulkan oleh korupsi yang terjadi di

Afrika Barat. Di rumah-rumah sakit para pasien harus membayar juru-rawat untuk

mengambilkan pospot. Para dokter pun harus disuap. Para pasien yang tidak mampu membayar

akan disuntik dengan air yang diberi zat pewarna. Hampir segala-galanya memerlukan uang

suap. Seluruh masyarakat dirasuki korupsi sehingga akan tampak sangat mengerikan bagi orang

21 Robert Klitgaard, Membasmi Korupsi, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005),52. 22 Mochtar Lubis & James Scott, Bunga Rampai Korupsi, (Jakarta: LP3ES, 1988), xvi. 23 Syed Husein Alatas, Korupsi Sifat, Sebab dan Fungsi,…,177.

23

yang hidup di dalam masyarakat tersebut.24

Korupsi juga telah mengakibatkan kerugian besar-besaran yang jauh melebihi jumlah

keuntungan yang diperoleh daripadanya, karena kecurangan merusak perekonomian. Keputusan-

keputusan penting ditentukan oleh maksud-maksud terselubung tanpa peduli pada akibat-akibat

yang dapat menimpa masyarakat luas.25

Sebuah pemerintahan yang dilanda wabah korupsi yang menyerang segenap sistem akan

mengabaikan tuntutan pemerintahan yang layak. Seperti dicatat oleh Wang An Shih yang dikutip

oleh Alatas, “orang yang korup selalu mengabaikan kewajibannya karena perhatiannya terpusat

kepada korupsi semata-mata”. Hal ini dapat mencapai titik yang membuat orang tersebut tidak

peka perasaannya dan menimbulkan malapetaka terhadap rakyat.26

Pengaruh lain yang disebabkan oleh korupsi adalah lahirnya sikap masa bodoh. Sikap

masa bodoh dalam semua segi pelaksanaan pemerintahan khususnya dalam hal menyangkut

kesejahteraan umum merupakan gejala pokok masyarakat yang korup. Sikap masa bodoh

tersebut sangat membebani kehidupan, sumber daya dan penghidupan manusia. Berkembangnya

korupsi sebagai masalah yang rumit menyebarkan sikap masa bodoh lebih jauh, sehingga

menjadi mendung tebal yang menggelapkan suasana sampai datangnya saat setiap orang yang

ada di bawahnya patah semangat.27

Korupsi telah menumbuhkan ketidakefisienan yang menyeluruh dalam birokrasi dan juga

menyuburkan jenis kejahatan lain di dalam masyarakat. Melalui korupsi sindikat kejahatan atau

penjahat perseorangan dapat membengkokan hukum, menyusupi organisasi negara, dan

memperoleh kehormatan. Tindakan korupsi merupakan senjata utama kejahatan yang

24 Ibid.,178. 25 Ibid. 26 Ibid.,179. 27 Ibid.,181.

24

terorganisir untuk memantapkan kekuasaan dan berhasil memperkuat diri serta dapat membeli

kehormatan orang. 28

Pada umumnya pakar politik dan para sosiolog seperti Alatas setuju bahwa akibat korupsi

terhadap masyarakat adalah dengan akibat kejahatan yang teroganisir. Alatas meninjau temuan

dari United States President’s Commission on Law Enforcement and Administration of Justice

mengenai akibat-akibat kejahatan yang teroganisir yang serupa dengan akibat-akibat korupsi.

“Apa yang diinginkan oleh kejahatan yang terorganisasi ialah uang dan kekuasaan. Hal yang

membedakannya dengan organisasi dan orang-orang yang menaati hukum ialah patokan

kesusilaan dan akhlak yang dianut oleh para penjahat, hukum dan peraturan yang mereka taati,

tata cara yang mereka pergunakan adalah serba khusus dan rahasia yang mereka ciptakan sendiri,

mengubahnya apabila dianggap perlu, dan menyusunnya secara ringkas dan tidak tampak dari

luar. Kejahatan yang teroganisir mempengaruhi kehidupan jutaan masyarakat, tetapi karena hal

itu dirahasiakan sedemikian rapatnya maka sebagian besar masyarakat juga tidak sadar

bagaimana mereka dipengaruhi atau malahan tidak merasa dipengaruhi samasekali. Alatas

memberikan sebuah contoh terkait dengan hal di atas “harga sebuah roti dapat dinaikan satu sen

oleh komplotan organisasi kejahatan, tapi seorang ibu rumah tangga tidak mungkin mengetahui

mengapa ia harus membayar lebih mahal.29

5. Korupsi Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia

Pada hakikatnya korupsi dianggap sebagai sebuah tindakan yang merugikan banyak

orang dalam hal ini kepentingan rakyat. Korupsi juga dikatakan sebagai tindak pidana kejahatan

yang diatur oleh Undang-Undang sebuah negara. Di Indonesia Komisi Pemberantasan Korupsi

merupakan sebuah lembaga yang memiliki konstitusi hukum yang berdiri guna menindak lanjuti

28 Ibid.,182-186. 29 Ibid.,198.

25

apabila ada tindakan dari para korup yang melanggar Undang-Undang. Pemerintah Indonesia

telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi.

Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain

dalam TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan

Berwibawa dan Bebas KKN, UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor

31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.30

Korupsi dalam Undang-Undang no 20 tahun 2001 yang merupakan perubahan dari

Undang-Undang no 31 tahun 1991 merupakan tindak pidana. Setiap orang dikategorikan sebagai

pelaku tindak pidana korupsi ciri-cirinya tergolong dalam pasal-pasal berikut:31

Undang-undang no 20 tahun 2001 yang berbicara tentang tindak pidana korupsi mengatur

setiap orang atau pegawai negeri sipil bahkan pejabat negara berkaitan dengan tingkah lakunya

agar tidak menciptakan praktek korupsi. Aturan yang dibuat dalam undang-undang no 20 tahun

2001 merupakan perwujudan dari pemahaman penegak konstitusi sebuah negara terhadap

praktek korupsi secara universal. Maksudnya ialah, undang-undang tersebut dibuat tidak hanya

mengatur beberapa bagian saja melainkan semua segi. Mulai dari tidak diperbolehkannya

memperkaya diri sendiri dengan merugikan pihak lain, penyuapan atas kepentingan pribadi,

kelompok bahkan instansi sampai kepada aturan tentang pemberian hadiah. Tindakan-tindakan

yang disebutkan apabila kedapatan dilakukan oleh setiao orang/pegawai negeri sipil dan pejabat

negara maka, dianggap sebagai tindak pidana korupsi.

30 http://accounting-media.blogspot.com/2013/06/undang-undang-pemberantasan-tindak.html, diakses pada tanggal 29 Oktober 2014, pukul 20.15 wib.

31 Undang-undang no 21 Tahun 2001 yang mengatur Tindak Pidana Korupsi Lih. Dalam lampiran.

26

6. Korupsi Dalam Alkitab

Fenomena atau budaya korupsi tidak hanya terjadi di Indonesia atau di negara-negara

berkembang lainnya. Di zaman Israel Kuno praktek korupsi pun terjadi dan berkembang secara

sistematis dalam kehidupan penguasa Israel Kuno masa itu. Hal ini ditandakan dengan hadirnya

nabi-nabi yang mengkritik dengan tegas sikap penguasa bangsa Israel yang tidak berkenan di

hati Tuhan dengan mempraktekan serta melanggengkan korupsi sebagai bentuk ketidakadilan

yang menjadi sorotan utama dalam kehidupan bangsa Israel saat itu.

Dalam Perjanjian Lama praktek-praktek ketidakadilan terhadap rakyat terlihat ketika

Salomo memerintah Bangsa Israel. Ia merupakan salah satu raja Israel yang membebankan

tanggungan kepada rakyatnya sendiri. Pada masa pemerintahannya bangsa-bangsa yang ada di

sekitaran Israel takluk kepadanya. Makin banyak kota dibangun dan Yerusalem menjadi ibukota

yang hebat dengan gedung-gdeung yang megah dan benteng-benteng yang kuat. Oleh karena itu

kerajaan ini berkembang sangat pesat, maka jumlah pejabat dan anggota istana kerajaan pun

bertambah banyak. Dibentuk juga tentara yang besar, lengkap dengan kuda dan keretanya, dan

pasukan-pasukan sewaan. Salomo adalah seorang yang aktif di bidang perdagangan. Ada dua

jalan raya yang melalui Palestina dipakai untuk perdagangan, yaitu dari Mesopotamia ke Mesir

dan dari Arabia ke Damsyik.32 Salomo membeli kuda-kuda dari Asia kecil dan kemudian

menjualnya lagi ke Mesir. Pertambangan emas industry dan perdagangan berkembang pesat.33

Terbentuklah juga golongan pedagang, sehingga makin banyak tercipta kelas-kelas dalam

masyarakat Israel.

Dalam 1 Raja-Raja 12:4 dikatakan bahwa Salomo memiliki ‘tanggungan berat’ bagi

bangsanya. Dua program besar yang dilakukannya saat itu ialah membangun istana juga Bait

32 J. Blommendaal, Pengantar Kepada Perjanjian Lama, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008), 89.

33 Ibid.,90.

27

Allah dengan biaya yang sangat besar.34 Bukan hanya kedua hal tersebut, Salomo juga

membangun bangunan-bangunan lain yang setaraf sama adalah gedung ‘Hutan Libanon’ yang

digunakan sebagai gudang senjata (1 Raja-Raja 7:2; 10:16). Ia juga membuat Balai Saka yang

digunakan sebagai gudang perbekalan harta benda raja (1 Raja-Raja 7:6), dan Balai Singgasana

di mana raja memutuskan perkara-perkara keadilan (1 Raja-Raja 7:7).35 Selain itu ia juga

membangun dua gedung kediaman yang besar di Yerusalem, satu untuknya dan yang satu lagi

untuk Putri Firaun yang menjadi isterinya (1 Raja-Raja 7:8). Salomo menjadi sangat ambisius. Ia

rupanya baru merasa puas apabila memiliki perdagangan yang luas, kekuasaan yang besar dan

bangunan-bangunan yang megah. Ia berusaha membuat banyak hal dengan mengeluarkan biaya

yang sangat besar pula, jauh melebihi pendapatannya yang ia peroleh dari hubungan perniagaan

dengan bangsa-bangsa lain.36 Untuk memperoleh dana yang diperlukannya membiayai rencana-

rencananya itu, ia tidak segan-segan menarik pajak yang besar dari rakyatnya. Ia membagi-bagi

negerinya menjadi dua belas wilayah yang tidak sama dengan keduabelas wilayah suku-suku.

Salomo mengangkat pejabat-pejabat untuk mengepalai masing-masing wilayah tersebut. Mereka

bertugas mengumpulkan bahan-bahan makanan dari tiap-tiap wilayah untuk keperluan istana raja

(1 Raja-Raja 4:7-19).37 Coote juga menjelaskan bahwa biaya besar yang diperlukan salomo itu

hanya bisa diperolehnya dengan memperbesar ekspor hasil pertaniannya untuk membeli bahan-

banhan bangunan dengan membayar tentaranya secara mahal dengan memaksa rakyatnya

bekerja menghasilkan hasil pertanian itu.38 Tak dapat dibayangkan berapa besarnya hasil

pertanian yang harus diserahkan kepada raja untuk memelihara kelas elit dan pembangunan itu.

Untuk mencapai akan keinginannya tersebut Salomo merekrut orang-orang Israel menjadi

34 Robert B. Coote, Demi Membela Revolusi: Sejarah Elohist, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011), xii. 35 David E. Hinson, Sejarah Israel Pada Zaman Alkitab, (Jakarta: BPK Gunung Mulia,1994), 123. 36 Ibid. 37 Ibid.,123-124. 38 Robert B. Coote, Demi Membela Revolusi: Sejarah Elohist,…,xii.

28

pekerja-pekerja rodi dalam proyek-proyeknya.

Hal-hal di atas yang telah dilakukan oleh Salomo tanpa disadari telah menjadi pemicu

terjadinya praktek-praktek ketidakadilan bagi rakyat biasa yang didasarkan pada keinginan

penguasa demi dan untuk memuaskan diri para penguasa tanpa memperhatikan nasib rakyat yang

mereka peras. Tanah-tanah kaum tani sudah menjadi milik orang kaya dan mereka hanya

menjadi buruh yang sering mengalami penindasan dari tuannya. Pegawai-pegawai dan perwira

sudah menjadi pemilik tanah yang baru melakukan pemerasan terhadap orang miskin, dan para

pedagang pun ikut memeras orang kecil yang bergantung kepada mereka. Para penguasa yang

seharusnya menjadi pemimpin yang Takut akan Allah serta menjadi teladan bagi rakyatnya kini

berbalik menindas rakyat dengan memperkerjakan mereka sebagai budak dan keringat yang

mereka keluarkan dinikmati oleh penguasa mereka sendiri. Wujud ketidakadilan yang didasarkan

atas keinginan hidup dalam kemewahan telah membawa penguasa, rakyat bahkan bangsa Israel

secara utuh kepada sebuah kehancuran moral yang tidak terelakkan.

Praktek ketidakadilan yang bisa melahirkan bentuk korupsi juga dapat dilihat di dalam

Perjanjian Baru di mana Yesus menjadi seorang nabi besar yang secara terang-terangan

menentang praktek-praktek yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya tersebut. Yohanes 2:13-16

memperlihatkan secara jelas bagaimana Yesus mengekspresikan kemarahan-Nya terhadap para

penukar uang dan pedagang yang berjualan dalam Bait Allah. Tindakan kemarahan Yesus di Bait

Allah merupakan sebuah sikap yang wajar sebab Ia sendiri melihat umat-Nya yang sedang

melakukan aktivitas berdagang dan menukar uang tersebut telah mengotori tempat kudus-Nya

baik secara fisik maupun rohani. Bait Allah sepertinya sudah beralih fungsi bukan lagi sebagai

tempat kudus bagi umat Tuhan datang menyembah Allah, melainkan telah dijadikan sebagai

tempat ajang bisnis dan tempat untuk mencari keuntungan materi semata.

29

Kemarahan Yesus yang menakutkan disebabkan karena Yesus melihat ada praktek-

praktek ketidakadilan yang terjadi di Yerusalem. Berdasarkan tradisi, paskah merupakan pesta

terbesar bagi orang Yahudi. Dalam tradisi ini diharuskan bagi orang Yahudi yang tinggal di

sekitaran daerah Yerusalem harus kembali pulang dan merayakan paskah bersama di Yerusalem.

Jadi tidak mengherankan apabila ada banyak orang yang berkumpul di Yerusalem untuk

merayakan paskah. Ada juga semacam pajak yang harus dibayar oleh setiap orang Yahudi yang

berumur 19 tahun ke atas. Pajak tersebut adalah pajak Bait Allah.39 Pembayaran pajak itu sangat

diperlukan agar korban-korban dan upacara ritual harian di Bait Allah tetap dilaksanakan. Dan

besar pajak tersebut adalah setengah shekel. Pajak Bait Allah harus dibayar dengan uang shekel

Galilea atau dengan uang shekel Bait Allah. Banyak peziarah yang datang dari luar Yerusalem

diharuskan untuk menukar uang mereka dengan uang shekel Bait Allah. Itu sebabnya banyak

sekali para penukar uang yang ada di Bait Allah. 40 Perdagangan uang yang dilakukan untuk

pajak Bait Allah tersebut tidaklah jujur. Mereka mengambil laba dari para peziarah. Keuntungan

yang diperoleh dari pajak Bait Allah dan dari cara penukaran uang seperti itu sangat besar.

Inilah yang menjadi alasan kemarahan Yesus. Para peziarah yang kurang mampu ternyata

dirampok melalui nilai tukar yang berlebih-lebihan oleh para penukar uang tersebut. Hal ini

merupakan suatu ketidakadilan sosial yang memalukan dan lebih buruk lagi hal itu dilakukan

atas nama agama. 41

Di samping para penukar uang di situ terdapat juga para penjual lembu, kambing domba

dan merpati. Perkunjungan ke Bait Allah acap kali juga merupakan kunjungan

mempersembahkan korban. Banyak peziarah yang akan memberikan persembahan bagi

39 William Barclay, Pemahaman Alkitab Setiap Hari: Injil Yohanes Pasal 1-7, (Jakarta: BPK Gunung Mulia,

2008),184. 40 Ibid.,185. 41 Ibid.,186.

30

perkunjungan ke kota Suci Yerusalem tersebut. Jenis-jenis korban yang akan mereka

persembahkan harus cocok dengan kriteria pejabat Bait Allah. Hal ini memungkinkan bahwa

jenis korban yang dipersembahkan tidak lain harus dibeli di halaman Bait Allah dengan alasan,

binatang yang akan dikorbankan harus sempurna dan tak bercacat-cela dan korban yang seperti

demikian hanya ada di Bait Allah sementara korban-korban lainnya dari luar tidak termasuk

dalam kriteria tersebut.42 Terlihat jelas aturan seperti ini dibuat dengan tujuan untuk

menguntungkan para pejabat Bait Allah dengan cara memeras para peziarah yang miskin dan

rendah hati. Para peziarah ternyata dipaksa untuk membeli binatang korban yang dijual di

halaman Bait Allah kalau mereka ingin mempersembahkan korban. Barclay menegaskan bahwa

inilah penyebab Yesus memperlihatkan kemarahan-Nya atas bentuk ketidakadilan yang

dilakukan di dalam Rumah Bapa-Nya yang kudus. Yesus dengan berani menentang kewibawaan

para pejabat yang mengelola Bait Allah yang telah memeras peziarah guna memperoleh

keuntungan besar.43 Tindakan Yesus menyucikan Bait Suci bukan karena keyahudian-Nya,

melainkan karena praktek korup para pejabat Bait Allah.44

7. Korupsi Dalam Kritik Nabi

Nabi diartikan sebagai seseorang yang dipanggil oleh Allah. Dalam Perjanjian Lama nabi

berarti seseorang yang dipanggil untuk berbicara atas nama Allah.45 Seorang nabi disebut juga

sebagai ‘pelihat’ yang berarti ‘orang yang melihat dalam suatu penglihatan’. Ada beberapa

istilah lain juga untuk para nabi misalnya hamba Allah, penjaga, pembawa pesan Allah dan

hamba Roh. Istilah-istilah ini sebenarnya menggambarkan kegiatan nabi.46 Para nabi dalam

42 Ibid.,187. 43 Donald B. Kraybill, Kerajaan yang Sungsang, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2005), 153. 44 Ibid.,154. 45 W.S. LaSor, D.A Hubbard & F.W. Bush, Pengantar Perjanjian Lama 2, (Jakarta: BPK Gunung Mulia,

2007),183. 46 Ibid.,184.

31

Alkitab bukan hanya yakin bahwa Allah telah berbicara kepada mereka, tetapi juga bahwa

mereka dipanggil untuk menyatakan pesan Allah.47 Tugas dan peran pokok seorang nabi adalah

menyampaikan sabda Allah entah kepada bangsanya sendiri atau pun juga kepada bangsa lain.48

Pada dasarnya nabi-nabi adalah Jurubicara Allah.49 Apabila ayat-ayat dalam Alkitab

disatukan berkaitan dengan para nabi maka ayat-ayat tersebut merupakan ‘nubuat’ yang

membuktikan kebenaran akan Sabda Allah yang disuarakan oleh para nabi. Pemberitaan yang

dilakukan oleh nabi menunjukan bahwa ia benar-benar terlibat dalam peristiwa-peristiwa yang

dialami bangsanya sendiri. Ia berbicara tentang raja dan praktek penyembahan berhala, tentang

nabi yang dibayar untuk berbicara, tentang imam yang tidak mengajarkan hukum Allah, tentang

pedagang yang menggunakan timbangan palsu, tentang hakim yang berpihak pada orang kaya

dan tidak memberikan keadilan kepada orang yang miskin. Semua ini adalah ‘nubuat’. Nubuat

adalah pesan Allah kepada bangsanya yang dilakukan oleh para nabi.50

7.1 Kritik Nabi Amos

Nabi Amos lahir dan dibesarkan di Tekoa, tidak jauh dari Yerusalem dan Betlehem, yang

terletak di negeri Kerajaan Selatan, pada abad ke-8, menjelang kehancuran Kerajaan Utara.

Amos pada usia dewasa ia menjadi peternak dan pemungut buah di hutan. Baru kemudian karena

panggilan Tuhan, ia pergi ke Kerajaan Utara, untuk menyampaikan nubuat tentang kehancuan

Kerajaan Utara.51 Ketika Amos dipanggil untuk bernubuat kepada umat Israel di utara dapat

dilihat di dalam Amos 3-6. Amos merupakan salah seorang nabi dalam Alkitab yang dapat

dikatakan sebagai pendukung paling berani atas keadilan sosial untuk semua umat di Israel

47 Ibid.,185. 48 Al Purwa Hardiwardoyo,MSF,Catatan-Catatan Singkat Tentang Kitab Suci, (Yogyakarta: Kanisius,

2001),36. 49 David E. Hinson, Sejarah Israel Pada Zaman Alkitab,…,130. 50 W.S. LaSor, D.A Hubbard & F.W. Bush, Pengantar Perjanjian Lama 2,…,192. 51 Al Purwa Hardiwardoyo, MSF, Catatan-Catatan Singkat Tentang Kitab Suci,…,37.

32

Utara. Amos dan nabi-nabi lain sangat tersentuh oleh penderitaan orang miskin yang terjadi saat

itu.52

Dalam nubuatannya nabi amos mempersalahkan Israel oleh karena mereka berpaling dari

Tuhan. Salah satu kritiknya ialah terhadap praktek ketidakadilan sosial yang terjadi di Israel.

Kritik yang dilakukan oleh Amos tertuju kepada penguasa Israel yang mempunyai pola

kehidupan yang dangkal dan mewah. Amos melihat pola kehidupan di Israel Utara tersebut

sangat bertentangan dengan status Israel sebagai umat Allah.53 Lahirnya Kritik amos terhadap

ketidakadilan sosial yang terjadi di Israel utara adalah karena kemakmuran yang hanya dinikmati

oleh kalangan atas di Israel yang terdiri dari pegawai-pegawai kerajaan dan juga pedagang.

Rakyat diperas dan ditindas oleh kaum atas yang hidup tenteram dan mewah. Rakyat yang

menderita di Israel Utara bukan karena bencana alam atau pun juga serangan musuh melainkan

karena diperas dan dianiaya oleh penguasa bangsa mereka sendiri. Amos melihat kemerosotan

moral yang hebat telah terjadi di Israel Utara.

Dalam Amos 2:6-7a, Beginilah Firman Tuhan “Karena tiga perbuatan jahat Israel,

bahkan empat, Aku tidak akan menarik kembali keputusan-Ku: Oleh karena menjual orang benar

karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut: mereka menginjak-injak kepala orang

lemah ke dalam debu dan membelokkan jalan orang sengsara”. Jelas terlihat bahwa, orang Israel

tidak lagi patuh terhadap Allah lewat praktek hidup mereka yang tidak berkenan di hadapan

Allah. Mereka menjual orang benar dan seolah mensederajatkan harkat dan martabat orang

miskin hanya dengan sepasang kasut. Ketidakadilan sosial yang terjadi di Israel Utara diperjelas

dalam Amos 5:12. Para hakim yang seharusnya membela hak orang benar dan kaum lemah,

justru sebaliknya bertindak tidak adil dengan menerima uang suap dan menjual putusan-putusan

52 Obery M. Hendricks, JR, The Politics of Jesus, (New York: Doubleday, 2006), 31. 53 TH. C. Vriezen, Agama Israel Kuno, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006), 232.

33

kepada penawar yang paling tinggi sementara orang miskin yang tidak memiliki apa-apa harus

menyerahkan diri sendiri oleh karena mereka tidak mempunyai imbalan atau sesuatu hal yang

lebih untuk membeli putusan-putusan hakim.54 Kehidupan umat Tuhan di Israel Utara telah jauh

dari keadilan sosial bagi semua rakyat.

Tuntutan Amos tentang keadilan sosial merupakan pernyataan kembali dari hukum-

hukum perjanjian kuno, yang ditujukan bukan hanya kepada pribadi-pribadi, tetapi juga

dianggap sebagai sesuatu yang menentukan nasib bangsa Israel. Nubuat yang dilakukan oleh

Amos mencerminkan tanggung jawab sosialnya sebagai seorang nabi yang peduli akan nasib

umat Allah tanpa terkecuali.55 Tindakan nubuatan yang dilakukan oleh amos di Israel utara

menandakan bahwa Allah membenci perilaku yang tidak adil dari bangsa Israel.

7.2 Kritik Nabi Yesaya

Nabi Yesaya hidup pada zaman kira-kira sekitar 150 tahun sesudah nabi amos. Yesaya

bekerja di bawah raja-raja Yehuda: Uzia, Yotam, Ahas dan Hizkia. Yesaya merupakan anak

Amoz (bukan nabi amos) yang termasuk dalam golongan atas di Yerusalem.56 Tidak jauh

berbeda dengan Amos, Yesaya hadir sebagai seorang nabi yang membawa nubuatan Allah bagi

bangsa Israel pada masa itu. Yesaya diutus kepada bangsa yang berdosa, sekalipun mereka

seharusnya adalah bangsa yang kudus.57

Dalam nubuatnya di pasal 1:21-31, nabi Yesaya juga menyinggung masalah

ketidakadilan sosial dan korupsi di Yeruslem yang kurang lebih sama dengan yang terjadi di

Israel utara. Yesaya mengkritik bangsa Yehuda yang telah mengabaikan hukum Tuhan. Para

pemimpin mereka suka menerima suap dan mengejar sogok (Yes 1:23). Yesaya bernubuat bagi

54 W.S. LaSor, D.A Hubbard & F.W. Bush, Pengantar Perjanjian Lama 2,…,200. 55 Ibid.,201. 56 Christhop Barth & Marie Clarie. Barth, Teologi Perjanjian Lama 2, (Jakarta: BPK Gunung Mulia,

2010),326. 57 W.S. LaSor, D.A Hubbard & F.W. Bush, Pengantar Perjanjian Lama 2,…,277.

34

para penguasa mereka yang mempraktekkan ketidakadilan dan mengeluarkan keputusan-

keputusan yang lalim untuk menghalangi orang-orang lemah mendapat keadilan dan untuk

merebut hak orang-orang sengsara di antara umat Tuhan supaya mereka dapat merampas milik

para janda dan menjarah anak Yatim.58 Yesaya melihat para pemimpin mereka tidak lagi

membela hak anak-anak yatim dan perkara janda-janda sebagai bagian dari golongan yang lemah

di Yehuda, golongan yang seharusnya mendapat perlindungan hukum Tuhan. Tetapi akibat

keserakahan para penguasa maka tudak lagi ditemukan keadilan dan kebenaran bagi umat Tuhan

yang ada di Yerusalem (Yesaya 1:21). Yesaya lahir dengan kritikannya bagi para tuan tanah

yang serakah yang mencekau ladang demi ladang sehingga tidak ada tempat lagi bagi orang lain

(yesaya 5:8). Berkaitan dengan kesemuanya nubuatan Yesaya yang paling pokok ialah

menekankan tanggung jawab sosial dalam masyarakat.59 Sebab praktek-praktek ketidakadilan

sosial yang mengabaikan tanggung jawab sosial terhadap rakyat merupakan murka Allah bagi

para penguasa yang melakukannya. Hal ini dapat dilihat di dalam 1:16-17 dalam perintah itu

terlihat jelas bahwa Tuhan tidak berkenan terhadap ketidakadilan yang terjadi di Yehuda.

8. Kesimpulan

Melalui tinjaun di atas maka, terlihat jelas bahwa Alatas tidak mengurung

pemahamannya tentang konsep korupsi hanya pada masalah ekonomi, bisnis, administrasi dan

perbendaharaan sebuah instansi. Ia justru melihat korupsi dari berbagai sudut pandang terutama

pada masalah moral manusia. Teori sosilogi Alatas membantu untuk membangun sebuah

pemahaman berpikir yang baik tentang korupsi dilihat dari faktor sejarah, kebudayaan,

kehidupan sosial sebuah masyarakat bahkan sampai kepada unsur politik. Kesemuanya menjadi

bagian yang terpisahkan ketika ingin menganalisis konsep korupsi.

58 Christhop Barth & Marie Clarie. Barth, Teologi Perjanjian Lama 2,…,328. 59 Ibid.

35

Begitu kerasnya Alatas ingin membongkar pemahaman manusia yang telah dibangun

secara universal terkait persoalan korupsi hanya berdasar pada persoalan uang. Namun, ia

menyadari bahwa konsep yang telah terpatri tersebut tidak mudah untuk diruntuhkan. Ia

membutuhkan sebuah kajian teori yang sangat dalam yang dapat dipahami oleh masyarakat pada

umumnya. Itulah mengapa teori sosiologi korupsi juga menjadi gumulannya sebagai kontribusi

dalam memberikan pencerahan-pencerahan bagi setiap manusia.

Teori sosiologi korupsi dianggap sangat baik dengan konteks Indonesia yang sedang

menggumuli persoalan korupsi yang sangat sulit untuk diminmalisir melainkan semakin

mewabah. Entah apa penyebabnya. Cara pandang manusia yang salah terhadap korupsi, sistem

yang kurang baik atau hal –hal lain. Tetapi yang menjadi inti diskusi dari teori sosiologi Alatas

ialah mempelajari korupsi dari berbagai sudut pandang dan jangan mengurung pemahaman

tentang korupsi hanya pada masalah uang. Moral lebih berharga dari sekedar uang.