BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH A. VISI DAN MISI · BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH A. VISI DAN MISI 1. Visi Kabupaten Karanganyar Tahun 2009-2013 ... manajerial aparatur

LKPJ Bupati Karanganyar Tahun Anggaran 2013

BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. VISI DAN MISI

1. Visi Kabupaten Karanganyar Tahun 2009-2013

Visi merupakan pandangan ke depan yang menyangkut

kemana Kabupaten Karanganyar akan dibawa dan diarahkan agar

dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif

serta produktif.

Berdasarkan kondisi nyata Kabupaten Karanganyar dengan

berbagai kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan saat ini,

dan yang akan datang, serta dengan memperhitungkan modal

dasar yang dimiliki. Maka visi pembangunan Kabupaten

Karanganyar sebagaimana visi tahun 2009 – 2013 adalah sebagai

berikut:

TERWUJUDNYA KARANGANYAR YANG TENTERAM,

DEMOKRATIS DAN SEJAHTERA

2. Misi Kabupaten Karanganyar Tahun 2009-2013

Misi pembangunan Kabupaten Karanganyar sebagaimana

Misi Tahun 2009 – 2013 adalah sebagai berikut:

a) Menciptakan keamanan, ketertiban dan kepatuhan hukum

melalui penegakan peraturan perundang-undangan;

b) Memperkuat kehidupan demokrasi melalui pemberdayaan

partisipasi rakyat untuk pemerintahan daerah yang demokratis;

c) mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui keseimbangan

pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan yang

bertumpu pada kemandiran, peningkatan kualitas SDM dan

penyetaraan gender;

LKPJ Bupati Karanganyar Tahun Anggaran 2013 By Pemerintahan Umum

d) Meningkatkan pola pelayanan birokrasi dengan mengutamakan

kepuasan masyarakat secara pasti, cepat dan murah;

e) Meningkatkan kualitas kehidupan dan kerukunan antar umat

beragama dengan penguatan kesadaran moral dan etika serta

kehidupan berbudaya di masyarakat.

3. Tujuan dan Sasaran

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Pemerintah

Kabupaten Karanganyar, perlu ditetapkan tujuan pembangunan

daerah (goal) dan susunan yang akan dicapai dalam kurun waktu 5

(lima) tahun ke depan. Tujuan pembangunan dan susunan ini

ditetapkan untuk memberikan arah terhadap pembangunan

kabupaten secara umum. Di samping itu, juga dalam rangka

memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap

peran misi yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan dan susunan pada masing-masing misi

sebagai berikut :

Tabel 2.1: Visi dan Misi Kabupaten Karanganyar Tahun 2009-2013

No Visi/Misi Tujuan Sasaran

1 Visi Terwujudnya Karanganyar yang Tenteram, Demokratis dan Sejahtera

2 Misi 1 Menciptakan keamanan, ketertiban dan kepatuhan hukum melalui penegakan peraturan perundang-undangan

a. Terwujudnya ketertiban dan keamanan secara mantap serta stabilitas daerah,

1. Terwujudnya ketertiban dan keamanan dan stabilitas masyarakat

2. Pemberdayaan masyarakat untuk menjag ketertiban dan keamanan

3. Peningkatan pemberantasan penyakit msyarakat

4. Pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam

b. Meningkatkan penerapan dan penegakan hukum,

1. Terwujudnya ketaatan aparat pada aturan hukum yang berlaku

2. Terwujudnya masyarakat yang taat pada aturan hukum yang berlaku

3. Terwujudnya tertib administrasi



pertanahan dan aset Pemerintah Daerah

4. Terwujudnya sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang profesional

c. Terwujudnya supremasi hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM),

1. Tersedianya perangkat hukum / regulasi daerah yang diperlukan sesuai kebutuhan untuk mengatur penyelenggaraan urusan publik

2. Meluasnya masyarakat yang memahami produk hukum yang ada baik Perda maupun Non Perda

3 Misi 2 Memperkuat kehidupan demokrasi melalui pemberdayaan partisipasi rakyat untuk pemerintahan daerah yang demokratis

a. Berkembangnya sistem politik di Daerah yang berkedaulatan rakyat, demokrtis dan terbuka

1. Terselenggaranya proses politik yang tertib

2. Terciptanya komunikasi publik pemerintah masyarakat yang terbuka

3. Terpublikasikannya informasi kinerja pemerintah terhadap masyarakat

4. Terjaminnya hak masyarakat untuk mendapatkan informasi publik

b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan lembaga sosial dalam pembangunan,

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi masyarakat dan lembaga sosial dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

c. Meningkatnya pendidikan politik secara intensif kepada masyarakat

1. Terciptanya mekanisme dan media pendidikan politik kepada masyarakat

2. Meningkatnya pemahaman dan kesadaran politik masyarakat

4 Misi 3 Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan yang bertumpu pada kemandirian, peningkatan kualitas SDM dan penyeteraan

a. Meningkatnya kualitas pendidikan dan derajat kesehatan

1. Meningkatnya indeks pembangunan manusia dari komponen pendidikan

2. Meningkatkan jumlah pelayanan PAUD

3. Meningkatnya prestasi olahraga 4. Meningkatnya usaha

permasyarakatan olahraga 5. Meningkatnya peran serta pemuda

dalam pembangunan 6. Meningkatnya kompetensi tenaga

pendidik dan kependidikan sesuai



gender kompetensinya 7. Meningkatnya indeks

pembangunan manusia dari komponen kesehatan

8. Meningkatnya kualitas dan cakupan layanan kesehatan dan pengobatan

9. Meningkatnya cakupan layanan pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin

10. Meningkatnya kesadaran PHBS 11. Meningkatnya cakupan

pencegahan dan penanggulangan penyakit meular/tidak menular

12. Meningkatkan kualitas layanan RSUD

b. Meningkatnya minat baca dan berkembangnya pengetahuan masyarakat,

1. Meningkatnya minat baca dari belajar mandiri masyarakat

2. Meningkatnya jumlah perpustakaan di tingkat desa dan kelurahan

c. Semakin terbuka-luasnya kesempatan kerja dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat,

1. Terwujudnya perluasan kesempatan kerja

2. Meningkatnya kesejahteraan pekerja dan masyarakat

3. Lembaga kerja layak dan peningkatan jaminan sosial bagi pekerja

d. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia, Keadilan dan Kesetaraan Gender

1. Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan SDM pelaku pertanian baik laki-laki maupun perempuan serta manajemen kelembagaan usaha tani yang baik

e. Mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan perempuan dan anak

2. Terwujudnya perlindungan dan kesejahteraan perempuan dan anak

f. Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan pelayanan KB,

1. Terlembaganya norma-norma Keluarga Berencana



g. Terwujudnya tertib administrasi keuangan dan adanya peningkatan PAD serta peningkatan kemampuan teknis dan manajerial aparatur

1. Terwujudnya tertib administrasi keuangan yang akuntabel serta aparatur pengelola di bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional

2. Meningkatnya pendapatan dengan cara menggali sumber-sumber pendapatan

3. Peningkatan pemberdayaan BUMD

4. Meningkatnya keberdayaan koperasi dan BUMD

5. Meningkatnya pemasaran dan pendapatan UKM

h. Terciptanya wilayah-wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi

1. Meningkatnya produksi benih padi bersertifikat

2. Menciptakan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi yang berbasis agribisnis

3. Menciptakan sentra-sentra budidaya tanaman / produk unggulan daerah

i. Terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pengembangan sektor pariwisata dan pertanian

1. Meningkatnya taraf kehidupan ekonomi masyarakat melalui usaha penganekaragaman pengolahan hasil pertanian

2. Meningkatnya jaringan pemasaran bagi produk-produk pertanian

3. Meningkatnya jumlah kunjungan wisata

4. Peningkatan dan pengembangan obyek wisata

j. Terwujudnya peningkatan pertumbuhan sektor industri, perdagangan, koperasi dan UMKM

1. Meningkatnya pendapatan daerah dari koperasi dan UMKM

k. Terbangunnya sistem ekonomi kerakyatan

1. Berkembangnya potensi ekonomi daerah

2. Meningkatnya peran UMKM dalam perekonomian daerah

l. Meningkatkan kualitas penanganan

1. Meningkatnya efektivitas penanganan PMKS



penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

m. Penanggulangan kemiskinan berkelanjutan

1. Meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin - Status Gizi - Perumahan - Kesehatan - Penghasilan - Pendidikan

n. Meningkatkan kesejahteraan aparatur dan perangkat desa

1. Meningkatnya kesejahteraan aparatur dan perangkat desa

o. Menyediakan Sapras lingkungan perumahan dan pemukiman dengan memperhatikan rencana tata ruang

1. Tersedianya sarana dan prasarana perumahan dan pemukiman

p. Menyediakan lahan hijau yang memadai dan kawasan lindung serta kawasan strategis yang berwawasan lingkungan

1. Terwujudnya kelestarian SDA di Kabupaten Karanganyar

2. Menguatnya kelembagaan lingkungan hidup

q. Meningkatnya ketertiban pengaturan penggunaan lahan

1. Tersedianya perencanaan lingkungan hidup dan penataan ruang yang memadai

r. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup

1. Terwujudnya Kabupten Karanganyar sebagai daerah industri yang berwawasan lingkungan

2. Terciptanya pelaku usaha yang taat pada peraturan dalam bidang lingkungan hidup

s. Mewujudkan pemerataan pembangunan

1. Tersedianya Fasilitas Umum yang terjangkau masyarakat



melalui pengembangan sarana prasarana wilayah yang memadai

t. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan

1. Tersedianya aksesibilitas masyarakat yang memadai

2. Tersedianya sarana perhubungan yang aman

3. Tersedianya sarana dan prasarana komunikasi dan informasi

5 Misi 4 Meningkatkan pola pelayanan birokrasi dengan mengutamakan kepuasan masyarakat secara pasti, cepat dan murah

a. Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan efisien melalui pelaksanaan sistem pengawasan yang efektif dalam mwujudkan sistem pemerintahan yang baik ( Good Governance) dan bersih (Clean Governance),

1. Meningkatny akuntabilitas Pemerintah

2. Meningkatnya mutu SDM pengawasan

3. Meningkatnya kinerja instansi pemerintah

4. Terwujudnya tertib administrasi pelaksanaan pembangunan daerah

b. Meningkatnya kemampuan teknis dan managerial perencana; termasuk integrasi, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan,

1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah dalam perencanaan daerah

2. Tersedianya validitas dokumen informasi perencanaan pembangunan

c. Meningkatnya peran dan fungsi Pemerintah Daerah, yaitu

1. Meningkatnya kualitas pengembangan kapasitas aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan publik



fungsi pelayanan, regulasi dan pemberdayaan,

d. Mewujudnya peayanan prima bagi masyarakat

1. Terwujudnya pola pengelolaan keuangan PPK Badan Layanan Umum Daerah

e. Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan penanaman modal,

1. Meningkatnya kualitas petugas pelayanan perijinan

2. Terwujudnya pelayanan perijinan yang transparan berbasis teknologi informasi dan komunikasi

3. Meningkatnya kualitas penyediaan infomasi

4. Meningkatnya peluang investasi

f. Meningkatkan penyediaan dan penguasaan teknologi di bidang komputer dan jaringan

1. Meningkatny kapasitas aparatur dalam optimalisasi fungsi teknologi informasi dan komuniksi (TIK)

2. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan yang transparan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK)



g. Meningkatnya penyediaan dan penguasaan teknologi di bidang komputer dan jaringan,

1. Meningkatnya kapasitas aparatur dalam optimalisasi fungsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK)

2. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan yang transparan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK)



h. Mewujudkan peningkatan manajemen data dan informasi pembangunan daerah

1. Meningkatnya kualitas penyediaan informasi melalui ketersediaan data elektronik

2. Terwujudnya database pembangunan sebagai sumber informasi



i. Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan administrasi daerah

1. Tersedianya sarana prasarana aparatur yang memadai

6 Misi 5 Meningkatakan kualitas kehidupan dan kerukunan antar umat beragama dengan penguatan kesadaran moral dan etika serta kehidupan berbudaya di masyarakat

Mengkondisikan pelaksanaan ibadah bagi semua umat beragama, menciptakan kesemarakan kehidupan keagamaan dan meningkatkan kerukunan umat beragama demi kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa.

1. Terciptanya masyarakat yang toleran, tenteram dan peduli sesama

2. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan berbangsa dan bernegara

B. PERMASALAHAN DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN DAERAH

Masalah dan tantangan yang dihadapi pada tahun 2009-2013,

diantaranya adalah:

1. Angka Kemiskinan di Kabupaten Karanganyar, meskipun sudah

terjadi penurunan angka kemiskinan tetapi masih diatas target

propinsi dan nasional yaitu berkisar antara 15-18%;

2. Masih belum optimalnya produktifitas di sektor pertanian, yang

merupakan lapangan usaha terbesar dari penduduk Kabupaten

Karanganyar.

3. Masih kurangnya kualitas sarana dan prasarana fisik/infrastruktur

sosial ekonomi masyarakat, khususnya jalan, jembatan, irigasi,

pendidikan, kesehatan dan pasar rakyat.

4. Jumlah pengangguran masih relatif tinggi, terutama pengangguran

yang tersembunyi.

5. Masih belum maksimalnya pelaksanaan pendidikan untuk menuju

pendidikan yang berkualitas seperti harapan semua pihak.


Permasalahan lainnya, masih adanya siswa yang putus sekolah

atau tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih

tinggi. Tingkat partisipasi pendidikan, khususnya pendidikan

lanjutan masih sangat rendah. Sarana dan prasarana pendidikan

kondisinya juga banyak yang mengalami kerusakan. Demikian juga

kualitas guru juga masih perlu mendapatkan perhatian.

6. Masih belum maksimalnya pelayanan kesehatan utamanya yang

dapat menjangkau seluruh masyarakat miskin dan masih

terdapatnya kasus kekurangan gizi dan wabah penyakit seperti

tuberkulosa (TBC) dan demam berdarah. Masih dijumpai adanya

anak-anak yang mengalami gizi buruk serta sarana dan prasarana

kesehatan yang perlu mendapatkan perhatian.

7. Masih rendahnya pendapatan petani, yang merupakan bagian

terbesar dari penduduk Kabupaten Karanganyar.

8. Meningkatnya kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup

baik secara kuantitas maupun kualitas.

9. Masih rendahnya daya beli masyarakat, salah satunya akibat

pengaruh harga minyak di tingkat dunia yang tidak stabil dan

pengaruh globalisasi.

10. Masih rendahnya penerapan hukum dan penegakan hukum secara

konsisten.

11. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan

pemerintahan yang baik (good governance) akibat belum

optimalnya kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintahan di

masing-masing unit kerja serta belum optimalnya penegakan

hukum dan pemberantasan KKN.

12. Struktur perekonomian daerah belum secara optimal mendorong

dinamisasi dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.


C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH

Dalam RPJMD 2009-2013 telah ditetapkan indikator makro

program prioritas pembangunan antara lain adalah:

1) Pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 6,75 persen

2) Laju inflasi diharapkan dapat dikendalikan pada tingkat 7 persen.

3) PDRB perkapita (ADHK) diperkirapakan mencapai Rp.7.000.000,-

4) Tingkat kemiskinan diperkirakan turun menjadi 23,03 persen

5) Angka Pengangguran diperkirakan turun menjadi 3,7 persen

Strategi dan Arah Kebijakan Daerah untuk mencapai target

indikator makro RPJMD sebagai berikut:

1) Penanggulangan kemiskinan dengan mengefektifkan

penyelenggaraan bantuan dan jaminan sosial pemenuhan

kebutuhan dasar masyarakat dan mengoptimalkan pelibatan

masyarakat dalam pelaksanaan program penanggulangan

kemiskinan.

2) Menciptakan pertumbuhan ekonomi dengan memperbaiki iklim

investasi, mendorong daya saing, meningkatkan daya beli

masyarakat, pengembangan pariwisata, dan iptek sehingga

mendukung pertumbuhan ekomoni dengan tetap memperhatikan

daya dukung dan daya tampung lingkungan

3) Penurunan tingkat pengangguran dengan menyediakan lapangan

kerja .

4) Pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan Fokus :

- Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan

Pelayanan Publik

- Penyediaan Data / Informasi yang Akurat dan Valid

- Meningkatkan Kondusifitas Wilayah

- Meningkatkan Sinergi dan Harmonisasi Perencana Program/

Kegiatan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten

Adapun Capaian kinerja indikator makro pembangunan

daerah 2009-2013 sebagai berikut :


1. Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kranganyar dari tahun ke

tahun meningalami peningkatan sebagaimana digambarkan

berikut ini :

Tabel 2.2. : Pertumbuhan ekonomi

NO Tahun ADHK ADHB

1 2009 4,38 % 9,10 %

2 2010 5,42 % 10,10 %

3 2011 5,50 % 11,53 %

4 2012 5,71 % 11,71 %

5 2013 5,34% 10,87%

Sumber : BPS Karanganyar

2. Inflasi

Inflasi Kabupaten Karanganyar dari tahun ke tahun sangat

fluktuatif . dengan penyumbang inflasi terbesar dari kelompok

sandang sedangkan kelompok terendah adalah kelompok

kesehatan .

Tabel 2.3 : Inflasi Kabupaten Karanganyar

No. Kelompok

Pengeluaran 2009 2010 2011 2012 2013

1. Bahan Makanan 4,93 24,25 1,81 2,41 14,10

2. Makanan Jadi, Minuman, rokok dan tembakau

9,33 3,87 0,47 5,20 4,19

3. Perumahan, air, listrik, gas dan BBM

13,65 2,70 0.27 2,31 10,23

4. Sandang 11,97 1,39 0.05 9,34 7,13

5. Kesehatan 7,85 1,50 0.0 1,94 4,72

6. Pendidikan, Rekreasi dan OR

1,57 1,83 0.11 3,53 3,97

7. Transport dan Komunikasi

-2,46 0,37 0,01 2,53 4,98

Umum 3,14 7,26 0,64 3,29 7,05

Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar


3. Indek Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan salah satu

indicator kinerja pembangunan untuk mengukur tiga dimensi

pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status

kemampuan dasar penduduk yaitu angka usia harapan hidup,

capaian tingkat pendidikan ( angka rata rata lama sekolah dan

angka melek hurup) serta pengeluaran riil perkapita guna

mengukur akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk

mencapai standar hidup layak IPM Kabupaten Karanganyar

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sbb :

Tabel 2.4 : Nilai IPM

Tahun IHH(angka harapan hidup)

IP( indek pendidikan)

PPP(indek daya beli)

IPM(indek pembangunan

Manusia)

2004 78,00 69,69 60,50 69,40

2005 78,00 69,40 60,48 69,29

2006 78,08 70,36 62,52 70,32

2007 78,17 71,32 64,59 71,36

2008 78,25 72,30 66,70 72,42

2009 78,33 73,30 68,85 73,49

2010 78,42 73,99 71,03 74,48

2011 78,50 74,69 73,25 75,48

2012 78,58 75,48 75,52 76,53

2013 78,58 75,48 75,52 76,53 Sumber : Bappeda Karanganyar

Sedangkan indikator kinerja pembangunan dalam RPJMD

Kabupaten Karanganyar Tahun 2009-2013 disajikan dalam matrik

sebagai berikut :

LKPJ Bupati Karanganyar Tahun Anggaran 2013

MATRIK INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DALAM RPJMD KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2009 - 2013

No. Misi / Tujuan Satuan CAPAIAN INDIKATOR PEMBANGUNAN

2012 2013 SKPD

2009 2010 2011

Realisasi Realisasi Realisasi realisasi realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (10) (11)

A Misi 1. Menciptakan Kemanan, Ketertiban dan Kepatuhan Hukum Melalui Penegakan Peraturan Perundang-undangan.

1 Jumlah Demo Buah/ Tahun 18.00 15.00

15.00 22 20

Satpol PP

2 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Orang/10.000 Penddk

0.54 0.52

0.54 1 1

Satpol PP

3 Jumlah Perkara yang Diselesaikan Buah/ Tahun 142.00 101.00

125.00 140 150

Satpol PP

4 Jumlah Tenaga Kerja dibawah Umur Orang - - - - - DSTKT

5 Rasio Jml TK PPNS/Jml Perda yg hrs Ditegakkan

Persen 30.65 30.65

30.65 100 100

BKD

B Misi 2. Memperkuat Kehidupan Demokrasi Melalui Pemberdayaan Partisipasi Rakyat untuk Pemerintahan Daerah yang Demokratis.

1 Rata-rata Jumlah Klp Binaan LPM Unit/ LPM 177.00 177.00

177.00 885 1,062

BPMD

2 Rata-rata Jumlah Klp Binaan PKK Unit/ PKK 34.00 34.00

34.00 140 150

BPMD

3 Partisipasi Peremp di Lembaga Legislatif Persen 16.60 16.60 - - - Setwan

4 Nilai Swadaya Masyarakat Juta Rupiah 63,144.00 63,531.00

65,000.00 69,000 72,000

BPMD


C

Misi 3. Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat Melalui Keseimbangan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan yang Bertumpu pada Kemandirian, Peningkatan Kualitas SDM dan Penyetaraan Gender.

1 Angka Melek Huruf Persen 99.24

99.73

100.00

98.32 98.34 Dikpora

2 Angka Rata-rata Lama Sekolah

a. Sekolah Dasar / MI Tahun 6.21

6.20

6.19

6.21 6.21 Dikpora

b. SMP/ MTs. Tahun 3.00

3.00

3.00

3.01 3.01 Dikpora

c. SMA/ MA Tahun 3.00

3.02

3.00

3 3 Dikpora

d. SMK Tahun 3.00

3.01

3.00

3.01 3.01 Dikpora

3 Angka Partisipasi Murni

a. Sekolah Dasar / MI Persen 106.18

101.62

102.20

98.6 98.62 Dikpora

b. SMP/ MTs. Persen 71.09

73.62

72.36

74.07 74.21 Dikpora

c. APM SMA/SMK/MA Persen 30.07

31.75

28.99

38 40 Dikpora

4 Angka Partisipasi Kasar

a. Sekolah Dasar / MI Persen 115.92

117.60

117.15

115.92 115.99

Dikpora


101.18

99.95

96.35 96.77

Dikpora

c. APK SMA/SMK/MA Persen 42.48

69.66

42.20

42.48 52

Dikpora

5 Angka Pendidikan yang Ditamatkan

a. Sekolah Dasar / MI Persen 99.72 99.92 Dikpora


99.72 95.31 100.00


97.70

99.00

96.29 97.17

Dikpora

c. SMA/ SMK/ MA Persen 93.67

98.38

98.00

93.67 96.72

Dikpora

6 Rasio Ketersediaan Sekolah Dasar Buah/10.000 Penddk

7.29

6.79

7.86

7.29 6.79

Dikpora

7 Rasio Guru/ Murid Sekolah Dasar Permil 16.00

14.00

15.00

16 16

Dikpora

8 Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata2 SD Permil 0.69

0.59

0.65

0.69 1.33

Dikpora

9 Angka Anak Putus Sekolah SD/MI Persen 0.07

0.01

0.68

0.07 0.07

Dikpora

10

Angka Anak Putus Sekolah SMP/MTs Persen 0.04

0.04

1.04

0.04 0.1

Dikpora

11

Angka Anak Putus Sekolah SMA/MA Persen 0.17

0.09

1.00

0.09 0.08 Dikpora

12

Angka Anak Putus Sekolah SMK Persen 0.68

1.14

0.06

0.08 0.08 Dikpora

13

SSN :

a. SD Unit 33.00

33.00

34.00

18 20 Dikpora

b. SMP Unit 22.00

22.00

22.00

35 40 Dikpora

c. SMA Unit -

-

- 9 9 Dikpora

d. SMK Unit -

-

- 12 15 Dikpora

14

RSBI/SBI :

a. SD Unit 1.00

1.00

1.00

1 1 Dikpora

b. SMP Unit 2.00

2.00

2.00

2 2 Dikpora


c. SMA Unit 1.00

1.00

1.00

1 1 Dikpora

d. SMK Unit 2.00

2.00

2.00

2 2 Dikpora

15

Kabupaten Vokasi Siswa SMK-SMA Persen 54-46 56-44

58-42 38 36 Dikpora

16

Kelayakan Guru SD Persen 90.82

42.06

90.06

75 80 Dikpora

17

Kelayakan Guru SMP Persen 91.77

87.05

94.43

88 90 Dikpora

18

Kelayakan Guru SMA Persen 82.53

90.53

92.14

94.5 95 Dikpora

19

Kelayakan Guru SMK Persen 83.53

91.57

74.67

92 93 Dikpora

20

Jumlah Perpustakaan Unit 218.00

245.00

376.00

772 1,082 Perpusda

21

Jumlah Pengunjung Perpustakaan Orang/Tahun 19,248.00

15,661.00

16,911.00

33,650 38,700 Perpusda

22

Angka Kematian Bayi Permil 8.30

9.45

8.10

9.6 9.6 DKK

23

Angka Kematian Balita Permil 0.13

1.21

2.10

1.15 1.15 DKK

24

Angka Kematian Ibu Per 100000 64.90

128.60

119.40

107.35 107.35 DKK

25

Angka Usia Harapan Hidup Tahun - - - 71.8 71.8 DKK

26

Tingkat Kesempatan Kerja Persen 91.74 93.38

93.67 96.3 96.8

DSTKT

27

Tingkat Pengangguran Persen 8.26 6.62

6.33 3.7 3.2

DSTKT

28

Angka Partisipasi Angkatan Kerja Persen 70.23 75.03

77.66 78.36 80.36

DSTKT

29

Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Permil 62.89 66.06

46.62 31.38 28.38

DSTKT

3 Rasio Lulusan S1/S2/S3 Orang/10.000 - - - 394 404 DSTKT


0 penddk.

31

Rasio Ketergantungan Persen 51.90

54.22

- 52.15 51 PP,PA & KL

32

Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga Orang 1.89

1.97

1.98

1.71 1.71 PP,PA & KL

33

Rasio Akseptor KB Persen 79.90

78.78

79.25

83.85 83.85 PP,PA & KL

34

Nilai Realisasi PAD Juta Rupiah 66,967.50 80,483.00

85,099.00 74,162 7,870

DP2KAD

35

Ratio Pengumpulan PAD Persen 100.54 102.00

100.00 105 105

DP2KAD

36

Kemampuan Keuangan Daerah Persen 9.00 10.50

11.00 12 15

DP2KAD

37

Kemandirian Keuangan Daerah Persen 89.00 93.20

98.00 104.09 109.29

DP2KAD

38

Tax Effort Persen 75.00 72.00

80.75 84.9 89.1

DP2KAD

39

Jumlah Jenis Pajak & Retrib Daerah Jenis 10.00 - - 10 10 DP2KAD

40

Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Persen - - - 6.75 7 BAPPEDA

41

Laju Inflasi Persen - - - 7 7.5 BAPPEDA

42

PDRB Per kapita Ribu Rupiah - - - 10,000 10,500 BAPPEDA

43

Jumlah Pengunjung Wisata Orang - - - 765,049 879,806 Diparta

44

Angka Kemiskinan Persen 20.64

20.72

- 21.76 20.56 BPMD, DSTKT

45

Rasio Ruang Terbuka Persen 78.00

80.00

- 82.79 84.66 DKP

46

Persentase Lahan Bersertifikat Persen - -

73.72 86 100

PEMAN UM

47

Penanganan Sampah Persen 72.50 74.20

75.30

85.09 89.34 DKP


48

Luas Pemukiman Tertata Persen 9.00 10.30

11.20 10.5 12.2

DPU

49

Panjang Jaringan Jalan Baik Persen 471.35 38.80

33.80 72 75

DPU

50

Rasio Jaringan Irigasi Persen 10.60 35.38

44.16 75 80

DPU

51

Tempat Pemakaman Umum Ha 305.00

206.00

- 308 309 DKP

52

TPS M3 125.00

160.00

200.00

115.76 121.55 DKP

53

Rasio Rumah Layak Huni Persen 1.20 1.50

1.60 87 90

DPU

54

a. Rasio Permukiman Layak Huni Persen 59.00 60.00

65.00 63 65

DPU

b. Rasio Permukiman Layak Huni Persen 33.00 20.00

19.00 15 10

BPMD

55

Jumlah Arus Penumpang Angk Umum Orang 276,000.00

270,000.00

202,200.00

180,000 180,000 Dishubkominfo

56

Rasio Ijin Trayek Persen 20.00

20.00

20.00

20 20 Dishubkominfo

57

Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Unit 703.00

854.00

928.00

814 826 Dishubkominfo

58

Jumlah Terminal Bus Unit 11.00

11.00

12.00

12 12 Dishubkominfo

59

Rasio Panjang Jalan Per Kendaraan M/unit 2.23

2.58

2.53

5.46 5.46 Dishubkominfo

60

Jumlah Orang terangkut Kendaraan Umum

Org/Unit 130,434.00

135,451.00

92,560.00

112,987 112,985 Dishubkominfo

61

Jumlah Orang melalui terminal per tahun Org/tahun

3,900,000.00

4,050,000.00

2,770,800.0

0

3,389,670

3,389,550

Dishubkominfo

62

Jumlah BPR/ LKM Aktif Unit - - - 34 34 BPMD

63

Desa Berstatus Swasembada Persen - - - 100 100 BPMD


64

Luas wilayah Produktif Persen 29.00 29.00

28.80 34.4 34.4

Dipertan

65

Luas Wilayah Kebanjiran Persen 0.03 0.02 - -2.50 -3.20 DPU

66

Luas Wilayah Kekeringan Persen 1.03

-

0.06 0.34 0.34

Dipertan

67

Luas Lahan Kritis Ha 37,641.85 26,712.53

25,790.53 20,924 20,909

LH

68

Jml Persh yg laksanakan Pengelolaan LH Unit 25.00

30.00

16.00

80 95 LH

69

Jml Instalasi Pengolah Limbah Cair IK (IPAL/RB)

Unit 6.00

10.00

10.00

63 93 LH

70

Jml Sumber Mata Air Terkonservasi Unit 3.00

2.00

1.00

16 18 LH

71

Penggunaan Energi Alternatif Kecamatan 2.00

2.00

2.00

2 2 LH

72

Penataan & Pemeliharaan RTH Persen 20.00

-

- 80 100 LH

73

Jumlah Sumur Resapan Unit 17.00

8.00

15.00

3,000 3250 LH

74

Panjang Sub DAS Terkonservasi Km -

- - 15 18

LH

75

Rasio Pengush taati Aturan LH Persen 45.00

55.00

65.00

75 90 LH

76

Luas Daerah Rawan Bencana Terkonservasi

Ha -

-

10.00 55 65

LH

77

Jml Peran Serta Kelembagaan LH Kelompok 15.00

17.00

19.00

23 25 LH

78

Peningkatan Kapasitas SDM LH Orang -

3.00

20.00

36 41 LH

79

Jml Sekolah yg Melaksanakan Prog Adiwiyata

Unit -

7.00

10.00 8 10

LH


D Misi 4. Meningkatkan Pola Pelayanan Birokrasi dengan Mengutamakan Kepuasan Masyarakat Secara Pasti, Cepat, dan Murah.

1 Jumlah Investor Berskala Nasional Buah 42.00 44.00

49.00 47 48

BPPT&PM

2 Jumlah Nilai Invest Berskala Nasional Juta Rupiah 3,641.00 3,457.00

3,188.00 2928 3128

BPPT&PM

3 Rasio Daya Serap TK Orang 26,619.00 32,927.00

36,469.00 35,887 38,387

BPPT&PM

4 a. Jumlah Perda yang dapat disusun Buah 20.00 17.00

1.00 1

Setwan

b. Jumlah Perda mendukung Iklim Usaha Buah 2.00 10.00

17.00 17 17

BPPT&PM

5 Rata-rata Lama Proses Perijinan Hari 12.00 12.00

15.00 15 15

BPPT&PM

6 Jumlah Jaringan Komunikasi

a. Jaringan Telekomunikasi & Kom Radio Titik 60.00 195.00

195.00 78 84

1) Jaringan VOIP = 24 titik 24.00 24.00

24.00

Dishubkominfo

2) Jaringan PABX = 15 titik 15.00 150.00

150.00

Dishubkominfo

3) Jaringan Kom Radio = 19 titik 21.00 21.00

21.00

Dishubkominfo

b. Jaringan Hotspot Titik 1.00 1.00

1.00

Dishubkominfo

c. Jaringan Wide Area Network (WAN) Titik 31.00 31.00

31.00 47 47

1) Jaringan WAN Setda = 15 titik 15.00 15.00

15.00

Dishubkominfo

2) Jaringan Tele Conference = 16 titik 16.00 16.00

16.00

Dishubkominfo

d. Jrngan Wireless Local Area Network (WLAN)

Titik 43.00 43.00

43.00 47 51

Dishubkominfo


e. Bandwith Internet Website www.karanganyar.go.id

kbps 256.00 1,000.00

2,500.00 2,000

Up to 2.000 Dishubkominfo

7 Rasio Wartel/Warnet thd Penduduk Persen 0.40 0.40 - 7 7 Dishubkominfo

8 Jumlah Siaran Radio/TV masuk daerah Unit 16.00 16.00

16.00 6 6

Dishubkominfo

9 Rasio Jml Apr Daerah/Jml Kebutuhan Formasi

Persen 94.36 93.32 - 97.76 100 Dishubkominfo

E

Misi 5. Meningkatkan Kualitas Kehidupan dan Kerukunan Antar Umat Beragama dengan Penguatan Kesadaran Moral dan Etika Serta Kehidupan Berbudaya di Masyarakat.

1 Jumlah Grup Kesenian Kelompok 16.00 10.00 - 5 5 Diparta

2 Jumlah Gedung Kesenian Unit - - - Diparta

3 Jumlah Seniman Orang 800.00 440.00 - 25 25 Diparta

4 Pembentukan Dewan Kesenian Unit - - - - - Diparta

5 Koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kali/th 37.00 40.00

- 50 60 Kesbangpollinmas

6 Penyelesaian masalah konflik Agama kali/th 9.00 7.00 - 4 2

Kesbangpollinmas


BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH A. VISI DAN MISI · BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH A. VISI DAN MISI 1. Visi Kabupaten Karanganyar Tahun 2009-2013 ... manajerial aparatur

Documents