BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 2.1 Kajian Teoritis 2.1.1 Konsep Pajak Penghasilan Pajak Terutang Badan 2.1.1.1 Pengertian Pajak Pajak merupakan sumber penerimaan karena termasuk pos yang sangat penting, bahkan bisa merupakan yang terpenting pada anggaran pendapatan pemerintah. Dan pajak bersama kebijakan fiskal lainnya, menjadi kebijakan pengatur perekonomian karena dari sudut yang bersifat makro, hal itu akan berdampak ekspansioner (memperbesar) dan kontaksional (memperkecil) terhadap pendapatan nasional dan dari sudut mikro, pajak merupakan semacam pembebanan tidak langsung atas barang publik serta eksternalitas dan dengan demikian mengarah kepada pemerataan dalam masyarakat. Agar sasaran ini dapat tercapai peraturan pajak harus mempunyai karakteristik kualitatif, yaitu sederhana dan menjamin rasa adil diantara wajib pajak. Zain (2003: 10) mengemukakan bahwa pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggaraan pemerintahan. Waluyo dan Wirawan (2003: 5) mengemukakan ciri-ciri yang yang melekat pada pengertian pajak adalah: (1) 7
26
Embed
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 2.1 …eprints.ung.ac.id/2204/5/2012-2-62201-241408063-bab2-05022013010642.pdfpembebanan tidak langsung atas barang publik serta ...
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
7
BAB II
KAJIAN TEORITIS DAN PENGAJUAN HIPOTESIS
2.1 Kajian Teoritis
2.1.1 Konsep Pajak Penghasilan Pajak Terutang Badan
2.1.1.1 Pengertian Pajak
Pajak merupakan sumber penerimaan karena termasuk pos yang sangat
penting, bahkan bisa merupakan yang terpenting pada anggaran pendapatan
pemerintah. Dan pajak bersama kebijakan fiskal lainnya, menjadi kebijakan
pengatur perekonomian karena dari sudut yang bersifat makro, hal itu akan
berdampak ekspansioner (memperbesar) dan kontaksional (memperkecil)
terhadap pendapatan nasional dan dari sudut mikro, pajak merupakan semacam
pembebanan tidak langsung atas barang publik serta eksternalitas dan dengan
demikian mengarah kepada pemerataan dalam masyarakat. Agar sasaran ini dapat
tercapai peraturan pajak harus mempunyai karakteristik kualitatif, yaitu sederhana
dan menjamin rasa adil diantara wajib pajak.
Zain (2003: 10) mengemukakan bahwa pajak adalah iuran masyarakat
kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib
membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak
mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya
adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas
Negara untuk menyelenggaraan pemerintahan. Waluyo dan Wirawan (2003: 5)
mengemukakan ciri-ciri yang yang melekat pada pengertian pajak adalah: (1)
7
8
Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaan yang
sifatnya dapat dipaksakan; (2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan
adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah; (3) Pajak dipungut oleh negara
baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah; (4) Pajak diperuntukkan bagi
pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih
terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment dan; (5) Pajak
mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.
Menurut Regar (2000: 26) mengatakan bahwa pajak adalah iuran kepada
negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya
menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang
langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan
pemerintahan.
Sedangkan menurut Soemitro (2000: 56) yaitu: pajak adalah iuran rakyat
kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan
tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan
yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak
tanggung jawab anggota masyarakat wajib pajak sendiri yang dapat dipaksakan,
pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban
melakukan pemungutan pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan dan
dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan-pembangunan
nasional dan pengeluaran rutin negara demi tercapainya pemerintahan yang baik.
9
2.1.1.2 Pengertian Pajak Penghasilan
Pengertian Penghasilan tercantum Undang-undang Nomor 36 tahun 2008
tentang Pajak Penghasilan. Di dalam ketentuan tersebut disebutkan: Yang menjadi
Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis
yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia
maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk
menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam
bentuk apapun, termasuk:
1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima
atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus,
gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali
ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
3) Laba usaha;
4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan
badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
b. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya
karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota;
c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran,
pemecahan, atau pengambilalihan usaha;
d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau
sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis
10
keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan
atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan
oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha,
pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang
bersangkutan;
e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai
biaya;
f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan
pengembalian utang;
g. Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari
perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil
usaha koperasi;
h. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
i. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
j. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah
tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
k. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
l. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
m. Premi asuransi;
n. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang
terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum
dikenakan pajak
11
2.1.1.3 Subjek dan objek Pajak Penghasilan
Menurut Undang-Undang Pasal 17 Tahun 2008, Pasal 2 disebutkan bahwa
yang menjadi subjek pajak adalah:
1) Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di
luar Indonesi, dan warisan yang belum terdagi sebagi satu kesatuan,
menggantikan yang berhak. Kewajiban pajak subjektif warisan belum terbagi
dimulai pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut dan
berakhir pada saat warisan tersebut belum selesai dibagi.
2) Badan. Pengertian Badan adalah sekumpulan orang dan modal yang
merupkan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik, atau
organisasi yang sejenis, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk
reksadana.
3) Bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang
dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia
atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari
dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan
tidak berkedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan
kegitan di Indonesia, yang dapat berupa:
a. Tempat kedudukan manajemen.
12
b. Cabang perusahaan.
c. Kantor perwakilan.
d. Gedung Kantor.
e. Pabrik.
f. Bengkel.
g. Pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pengeboran
yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan.
h. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan.
i. Proyek instalasi, konstruksi, perkebunan, atau kehutanan.
j. Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain
sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu
12 (dua belas) bulan.
k. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukanya tidak
bebas.
l. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak
bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau
menanggung resiko di Indonesia.
2.1.1.4 Pajak Terutang Wajib Pajak Badan
Laporan keuangan komersial disusun berdasarkan prinsip yang lazim,
demikian juga halnya dengan laporan keuangan fiskal yang disusun berdasarkan
prinsip akuntansi, namun disesuiakn dahulu dengan keputusan-keputusan
peraturan perpajakan. Menurut Peraturan Perpajakan, penyesuaian dilakukan pada
13
biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan terhadap pendapatan. Dengan
demikian, perhitungan pajak terhutang wajib pajak badan adalah:
a. Menentukan laba bruto yang diperoleh yang diperoleh perusahan dalam suatu
tahun pajak.
b. Menentukan laba bruto dengan biaya-biaya yang menurut Peratuan Perpajakan
dapat dikurangkan.
c. Mengkoreksi kemungkinan pembebanan biaya yang bersifat
nenambah/mengurangi penghasilan kotor.
d. Hasil pengurangan biaya-biaya tersebut mempunyai laba netto sebelum pajak
atau disebut juga dengan laba kena pajak atau Penghasilan Kena Pajak (PKP).
PKP ini mempunyai dasar perhitungan besarnya pajak terhutang.
Dengan demikian bahwa perencanaan pajak mencakup hal-hal seperti
meminimalkan tarif pajak dan memaksimalkan biaya fiskal yang dapat
dikurangkan serta memaksimalkan penghasilan yang ditangguhkan atau
dikecualikan dari pengenaan pajak. Dengan mengacu pada buku Petunjuk
Pengisian SPT PPh yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Skema
Penghitungan PPh wajib pajak badan, yang mencakup pula perhitungan laba Kena
Pajak atau PKP menurut Undang-undang Perpajakan No. 17 tahun 2008, adalah
sebagai berikut:
14
Tabel 1: Skema Perhitungan PPh Wajib Pajak
1.
2.
(-)
Jumlah seluruh penghasilan
Penghasilan yang tidak objek Pajak PEnghasilan
3.
4.
(=)
(-)
(+/-)
Penghasilan Brotu
Biaya fiskal dapat dikurangkan
(koreksi biaya fiskal tidak dapat dikurangkan)
5.
6.
7.
(=)
(-)
(-)
Penghasilan Netto
Kompensasi kerugian (bila ada)
Penghasilan tidak kena pajak (WP Perseorangan)
8.
9.
(=)
(x)
Penghasiln kena pajak
Taraf pasal 7
10.
11.
(=)
(-)
Pajak penghasilan terutang
Kredit pajak
12. (=) Pajak penghasilan lebih bayar/kurang bayar/nihil
Sesuai dengan Undang-undang Perpajakan, item-item di atas dapat
diuraikan sebagai berikut:
1. Jumlah seluruh penghasilan
Yang dimaksud dengan penghasilan, sesuai dengan pasal 4 undang-undang
No.17 tahun 2008 adalah:
1) Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan
kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang
berasal dari Indonesia amupun dari luar Indonesia, yang dapt dipakai
untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang
bersangkuatn, dengan nama dan dalam bentuk apapun.
2) Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya.
Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di burs efek,
15
penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta
penghasilan tertentu lainnya, pengenan pajaknya diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
2. Penghasilan yang ditangguhkan/dikecualikan pengenaan pajaknya
Penghasilan yang ditangguhkan/dikecualikan pengenaan pajaknya tercantum
pada pasal 4 atay (3) undang-undang No. 17 tahun 2008, yaitu yang tidak
termasuk sebagai objek pajak.
3. Penghasilan (laba) bruto. Penghailan bruto adalah jumlah seluruh penghasilan
sebelum dikurangi biaya-biaya.
4. Biaya Fiskal dapat dikurangkan. Biaya fiskla dapat dikurangkan adalah biaya-
biaya sesuai pasal 6 ayat (1) huruf a s/d h undang-undang No. 17 tahun 2008.
5. Penghasilan (laba) netto. Penghasilan netto adalah penghasilan bruto
dikurangi dengan biaya-biaya yang diperkenalkan oleh ketentuan penrundang-
ditentukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) tentukan nilai pasar
aktiva yang bersangkutan, (2) jika tidak mendapat nilai pasar aktiva yang
bersangkutan, tentukan nilai pasar aktiva sejenis, dan (3) jika tidak terdapat nilai
pasar aktiva sejenis, lakukan penilaian dengan menggunakan teknik-teknik
penilaian yang diterima secara umum, atau dengan menggunakan jasa penilai
independen.
Adanya pelaksanaan revaluasi aktiva tetap akan memberikan dampak
pada pajak penghasilan terutang khususnya pada perusahan, karena pajak
penghasilan merupakan merupakan salah satu pajak langsung yang dipungut
pemerintah pusat atau merupakan pajak negara. Sebagai pajak langsung maka
beban pajak tersebut menjadi tanggungan wajib pajak yang bersangkutan dalam
arti bahwa beban pajak tersebut tidak boleh dilimpahkan kepada pihak lain
dengan cara memasukkan beban pajak ke dalam kalkulasi harga jual. Sebagai
pajak langsung, pajak penghasilan dipungut secara periodik terhadap kumpulan
penghasilan yang diperoleh atau yang diterima oleh wajib pajak selama satu tahun
pajak. Dengan demikian, maka dengan adanya revaluasi aktiva tetap akan
mengurangi pajak pengasilan terutang suatu perusahaan.
Berdasarkan penjelasan di atas, maka Penelitian ini akan menggambarkan
bagaimana pengaruh revaluasi aktiva tetap terhadap pajak penghasilan terutang
badan. Berdasarkan landasan teori pada tinjauan pustaka di atas, maka secara
skema kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:
31
Gambar 1. Kerangka Pemikiran
Permasalahan Penelitian Berdasarkan fenomena dan Kesediaan teoritis serta studi empiris tentang revaluasi
aktiva tetap dan pajak penghasilan terutang pada PT. Sinar Karya Gorontalo, menunjukkan bahwa dengan melakukan revaluasi terhadap aktiva tetap akan memberikan dampak atau pengaruh terhadap pendapatan yang diterima setelah pajak. Dengan demikian, maka mengingat pentingnya revaluasi untuk mengurangi pajak penghasilan terutanga, di satu sisi dan penghematan pengeluaran pajak bagi operasional perusahaan sehari-hari. Sehingga penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai revaluasi aktiva tetap untuk mengurangi pajak penghasilna terutangmaka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan memformulasikan judul penelitian “Pengaruh Revaluasi Aktiva Tetap terhadap Pajak Penghasilan Terutang Badan pada PT. Sinar Karya Cahaya Kota Gorontalo”
Dasar Teori Revaluasi aktiva tetap adalah suatu proses dari pihak
perusahan untuk menghitng atau menilai kembali suatu
aktiva tetap/asset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut
melalui Lembaga Penilai (appraisal campany) yang
ditunjuk oleh pemerintah untuk melkukan kegiatan
revaluasi tersebut, sebagai bagian dalam rangka
perhitungan penyusutan aktiva tersebut untuk tahun-tahun
berikutnya.
Sedangkan pajak penghasilan terutang merupakan
Penghasilan tercantum Undang-undang Nomor 36 tahun
2008 tentang Pajak Penghasilan. Di dalam ketentuan
tersebut disebutkan: Yang menjadi Objek Pajak adalah
penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis
yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang
berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang
dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah
kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama
dan dalam bentuk apapun
Penelitian Terdahulu 1. Rully Walun Dyatmoko (2009) dengan judul
penelitian “Pengaruh Revaluasi Aktiva Tetap
Berwujud Terhadap Pajak Penghasilan Badan pada
PT. Wijaya Karya Beton”
2. Mustofa (2006) dengan judul penelitian “Pengaruh
Revaluasi Aktiva Tetap Terhadap Pajak
Penghasilan Terutang Pada Perusahaan Tegel Indah
Cemerlang Malang”.
3. Fitria Wahyu Kusuma Wardani (2006) dengan
judul penelitian “Revaluasi Aktiva Tetap dan
Pengaruhnya Pada Pajak Penghasilan yang
Terutang Pada CV. Setia Kawan Tulungagung
Diduga Revaluasi Aktiva Tetap Berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Terutang Badan