5 BAB II KAJIAN TEORI A Tinjauan Penelitian Terdahulu Fitriamawardani dan Ati (2012) menyatakan bahwa pengendalian internal pada BCA KCU Malang terlaksana dengan baik. Namun masih memiliki beberapa kekurangan yaitu masih adanya peran ganda pada AO (Account Officer). Walaupun masih terdapat kekurangan, analisis keseluruhan COSO menggambarkan pengendalian internal pada BCA KCU Malang terlaksana dengan baik. Berdasarkan penelitian Bintari et al. (2013) mendapatkan kesimpulan bahwa pada koperasi bank pengkreditan rakyat Ngadirojo belum tersedia internal audit sehingga pemeriksaan secara independen belum terlaksana. Bagian Customer Service juga belum tersedia pada Koperasi Bank Pengkreditan Rakyat Ngadirojo, nasabah hanya memperoleh informasi kredit dari administrasi kredit (ADK). Kasir pada tiap kantor kas Koperasi Bank Pengkreditan Rakyat Ngadirojo juga belum tersedia. Tugas dan tanggung jawab kasir digantikan oleh Account Officer sehingga terjadi perangkapan tugas yang akan menimbulkan masalah karena dapat menyebabkan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Khasanah et al. (2013) menyatakan bahwa PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Tanjungrejo Malang diketahui bahwa jumlah tenaga kerja Account Officer yang bertugas pada kegiatan pengkreditan kurang. Hal tersebut didasarkan pada jumlah Account Officer jika
26
Embed
BAB II KAJIAN TEORI A Tinjauan Penelitian Terdahulueprints.umm.ac.id/38288/3/BAB II.pdfFormulir pengajuan pinjaman yang mengisi adalah . Customer Service, pengisian data oleh . ...
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
5
BAB II
KAJIAN TEORI
A Tinjauan Penelitian Terdahulu
Fitriamawardani dan Ati (2012) menyatakan bahwa pengendalian
internal pada BCA KCU Malang terlaksana dengan baik. Namun masih
memiliki beberapa kekurangan yaitu masih adanya peran ganda pada AO
(Account Officer). Walaupun masih terdapat kekurangan, analisis
keseluruhan COSO menggambarkan pengendalian internal pada BCA KCU
Malang terlaksana dengan baik.
Berdasarkan penelitian Bintari et al. (2013) mendapatkan kesimpulan
bahwa pada koperasi bank pengkreditan rakyat Ngadirojo belum tersedia
internal audit sehingga pemeriksaan secara independen belum terlaksana.
Bagian Customer Service juga belum tersedia pada Koperasi Bank
Pengkreditan Rakyat Ngadirojo, nasabah hanya memperoleh informasi
kredit dari administrasi kredit (ADK). Kasir pada tiap kantor kas Koperasi
Bank Pengkreditan Rakyat Ngadirojo juga belum tersedia. Tugas dan
tanggung jawab kasir digantikan oleh Account Officer sehingga terjadi
perangkapan tugas yang akan menimbulkan masalah karena dapat
menyebabkan terjadinya penyalahgunaan wewenang.
Khasanah et al. (2013) menyatakan bahwa PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk Kantor Unit Tanjungrejo Malang diketahui bahwa jumlah
tenaga kerja Account Officer yang bertugas pada kegiatan pengkreditan
kurang. Hal tersebut didasarkan pada jumlah Account Officer jika
6
dibandingkan dengan jumlah debitor yang ada tidak sebanding, karena
debitor terlalu banyak. Formulir pengajuan pinjaman yang mengisi adalah
Customer Service, pengisian data oleh Customer Service didasarkan pada
informasi dari berkas-berkas yang diserahkan oleh debitor atau peminjam.
Kunjungan atau survey yang dilakukan tidak dilakukan secara rutin namun
hanya sekali, saat bulan pertama setelah pencairan kredit atau saat terjadi
penunggakan angsuran oleh debitor.
Pada penelitian Sandi (2015) menyatakan bahwa Koperasi Simpan
Pinjam Tri Aji Mandiri Kota Kediri telah mendukung teori aspek
pengendalian manajemen kredit yang baik diantaranya telah dilakukannya
monitoring atau pemantauan. Terdapat otorisasi yang tepat karena terdapat
prosedur pengisian FPK (formulir permohonan kredit) yang lengkap. Selain
itu terdapat syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh debitur atau peminjam di
Koperasi Simpan Pinjam Tri Aji Mandiri Kota Kediri. Namun masih
terdapat beberapa kekurangan, yaitu tidak adanya pemisahan tugas antara
analisis kredit penilai jaminan dan analisis kredit. Selain itu juga belum
adanya nomor urut yang tercetak pada formulir yang digunakan Koperasi
Simpan Pinjam Tri Aji Mandiri Kota Kediri. Pada Koperasi Simpan Pinjam
Tri Aji Mandiri Kota Kediri juga belum dilakukan pemeriksaan secara
mendadak, tiap pemeriksaan ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada
karyawan.
Pada penelitian Giriama et al. (2015) diketahui bahwa pengendalian
internal pemberian kredit di LPD desa Sudaji sudah dilaksanakan dengan
7
baik. Tiap elemen sistem pengendalian internal yang terdiri atas lingkungan
pengendalian, penilaian resiko, informasi dan komunikasi, aktifitas
pengendalian dan pemantauan sudah dilaksanakan dengan efektif. Namun
pemantauan secara langsung saat transaksi kredit belum dilakukan oleh
kepala LPD desa Sudaji.
Hasil penelitian Wiradana et al. (2015) menyatakan bahwa pada LPD
desa Poh Bergong kurang baik atau kurang sesuai. Hal tersebut didasarkan
pada kurangnya pengendalian pada penaksiran resiko, aktivitas
pengendalian dan pemantauan yang kurang. LPD desa Poh Bergong tidak
melakukan analisis resiko karena langsung memberikan kredit tanpa
menganalisis jaminan kepemilikan yang diberikan. Peringatan yang
diberikan untuk karyawan oleh ketua hanya berupa peringatan ringan, juga
belum ada sanksi tegas karena semua dilakukan dengan cara kekeluargaan.
Tidak adanya pemisahan tugas juga merupakan alasan LPD desa Poh
Bergong memiliki sistem pengendalian internal yang kurang baik.
Berdasarkan penelitian Marinto (2015) didapatkan hasil bahwa pada
KSU Kertosono Nganjuk pengendalian internal sudah cukup baik. Hasil
tersebut didasarkan pada penelitian yang didasarkan pada unsur
pengendalian internal. Namun masih terdapat beberapa kekurangan
diantaranya formulir hanya dibuat rangkap 1 yang seharusnya akan lebih
baik jika dibuat rangkap 3, karena formulir tersebut akan disalurkan pada
bagian administrasi kredit, analisis kredit dan manajemen operasional.
8
Pada penelitian Cintya (2016) mendapatkan hasil bahwa pengendalian
internal pada bank UMKM cabang Jember kurang efektif karena masih
adanya rangkap tugas karena jumlah karyawan yang terbatas. Rekrutmen
anggota kurang terbuka dikarenakan tidak memiliki wewenang untuk
menentukan klasifikasi calon anggota dan penempatan anggota baru. Pada
bidang kredit selalu dilakukan breafing sehingga mengurangi resiko yang
akan terjadi, baik penanganan kredit bagian administrasi maupun di
lapangan.
Hasil penelitian Burahman (2017) menyatakan bahwa PT Pegadaian
cabang Martadinata sistem pengendalian internalnya sudah efektif,
dibuktikan dengan analisis dan pembahasan unsur pengendalian COSO.
Sanksi yang tegas juga diberikan pada karyawan yang melakukan
pelanggaran saat pemberian kredit. Pihak PT Pegadaian cabang Martadinata
juga telah melakukan analisis resiko dalam proses pemberian kredit.
Pengawasan selalu dilakukan saat kegiatan operasional. PT Pegadaian
cabang Martadinata juga melakukan pemeriksaan mendadak.
A Teori dan Kajian Pustaka
1. Pengendalian internal
Pengendalian internal (Internal Control) adalah proses yang
dijalankan untuk menyediakan jaminan memadai bahwa tujuan
pengendalian telah tercapai. Tujuan pengendalian menurut Romney dan
Steinbart (2015) antara lain:
a. Mengamankan asset
9
b. Mengelola catatan dengan detail
c. Memberikan informasi yang akurat dan Reliable
d. Menyiapkan laporan keuangan yang sesuai dengan kriteria yang
ditetapkan
e. Mendorong dan memperbaiki efisiensi operasional
f. Mendorong ketaatan terhadap kebijakan manajerial yang telah
ditentukan
g. Mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.
Menurut Mulyadi (2017:130-134) untuk menciptakan sistem pengendalian
internal yang baik dalam perusahaan maka harus ada 4 unsur pokok yang harus
dipenuhi yaitu: (Mulyadi, 2017)
a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara
tegas.
Struktur organisasi merupakan rerangka (framework)pembagian
tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk
melaksanakan kegiaan pokok perusahaan. Pembagian tanggung jawab
fungsional dalam organisasi ini didasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini:
1) Harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan fungsi akuntansi.
Fungsi operasi adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk
melaksanakan suatu kegiatan. Setiap kegiatan dalam perusahaan
memerlukan otorisasi dari manajer fungsi yang memiliki wewenang untuk
melakukan kegiatan tersebut. Fungsi penyimpanan adalah fungsi yang
memiliki wewenang untuk menyimpan aset perusahaan. Fungsi akuntansi
10
adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk mencatat peristiwa
keuangan perusahaan
2) Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk
melaksanakan semua tahap suatu transakasi.
Dengan adanya pemisahan fungsi dalam suatu transaksi maka akan
terdapat internal check diantara unit organisasi pelaksana. Dengan
pemisahan fungsi akuntansi dan pemisahan fungsi-fungsi operasi dan
fungsi penyimpanan, catatan akuntansi yang ada dapat mencerminkan
transaksi sesungguhnya yang dilaksanakan oleh unit organisasi yang
memegang fungsi operasi dan penyimpanan. Jika misalnya fungsi
penyimpanan disatukan dengan fungsi akuntansi, perangkapan fungsi ini
akan memberikan kemungkinan terjadinya pencatatan transaksi yang
sebenarnya tidak terjadi, sehingga data akuntansi yang dihasilkan tidak
dapat dipercaya kebenarannya, dan sebagai akibatnya, kekayaan organisasi
tidak terjamin keamanannya.
b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan
Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi
atas pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya
transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem
yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya
setiap transaksi. Formulir merupakan salah media yang digunakan untuk
mengendalikan penggunaan wewenang untuk memberikan otorisasi
terlaksananya transaksi dalam organisasi. Oleh karena itu penggunaan
11
formulir harus diawasi sedemikian rupa guna mengawasi pelaksanaaan
otorisasi. Formulir juga merupakan dokumen yang dipakai sebagai dasar
untuk pencatatan transaksi dalam catatan akuntansi. Prosedur pencatatan
yang baik akan menjamin data yang direkam dalam formulir dicatat dalam
catatan akuntansi dengan tingkat ketelitian dan keandalan yang tinggi.
Dengan demikian sistem otorisasi akan menjamin dihasilkannya dokumen
pembukuan yang dapat dipercaya, sehingga akan menjadi masukan yang
dapat dipercaya bagi proses akuntansi.
c. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit
organisasi
Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan
prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksanan dengan
baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat
dalam pelaksanaannya. Adapun cara-cara yang umumnya ditempuh oleh
perusahaan dalam menciptakan praktik yang sehat adalah:
1) Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya
harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang. Formulir
merupakan alat untuk memberikan otorisasi terlaksananya
transaksi sehingga pengendalian pemakaiannya dengan
penggunaan nomor urut tercetak, akan dapat menetapkan