BAB II KAJIAN PUSTAKA A. Teori Pengawasan terhadap Penggunaan Kekuasaan Negara Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu kekuasaan dan wewenang yang dimiliki oleh seorang pejabat atau suatu badan, harus berdasarkan atas undang-undang atau peraturan perundangan yang berlaku. Segala kekuasaan dan wewenang harus dijalankan dengan jelas yaitu menurut fungsi dan pembidangannya. Setiap badan dan lembaga negara dari bawah sampai ke atas, pusat dan daerah haruslah jelas pengaturannya menurut Musanef. Kejelasan pengaturan tersebut menyangkut 1 : ”Sasarannya, tertib susunannya, hubungan kerja antara satu dengan yang laiinya, koordinasi dan komunikasi ke atas, kesamping, ke bawah dan ketentuan-ketentuan dan tata cara menyelenggarakannya atau secara singkat ditent ukan ”Rule of the games’nya.” Pengawasan adalah suatu keharusan yang dilakukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sama halnya dengan pengawasan terhadap kekuasaan, BK sebagai lembaga penjaga moral anggota DPRD memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja para anggota DPRD. BK bertugas untuk melaksanakan pengawasan dan kontrol terhadap DPRD. Pengawasan dan kontrol dalam hal ini adalah pengawasandan kontrol internal terhadap DPRD. Anggota DPRD merupakan para wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum. Tentang etika, pada dasarnya merupakan tentang etis dan tidaknya suatu tindakan tertentu terkait dengan 1 Musanep, Sistem Pemerintahan di Indonesia, Gunung Agung, Jakarta,1985, hlm. 175
17
Embed
BAB II KAJIAN PUSTAKA - repository.uksw.edurepository.uksw.edu/bitstream/123456789/15912/2/T1_312014145_BAB II... · yang dimiliki oleh seorang pejabat atau suatu badan, harus berdasarkan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Teori Pengawasan terhadap Penggunaan Kekuasaan
Negara Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu kekuasaan dan wewenang
yang dimiliki oleh seorang pejabat atau suatu badan, harus berdasarkan atas undang-undang
atau peraturan perundangan yang berlaku. Segala kekuasaan dan wewenang harus dijalankan
dengan jelas yaitu menurut fungsi dan pembidangannya. Setiap badan dan lembaga negara
dari bawah sampai ke atas, pusat dan daerah haruslah jelas pengaturannya menurut Musanef.
Kejelasan pengaturan tersebut menyangkut1 :
”Sasarannya, tertib susunannya, hubungan kerja antara satu dengan yang laiinya,
koordinasi dan komunikasi ke atas, kesamping, ke bawah dan ketentuan-ketentuan
dan tata cara menyelenggarakannya atau secara singkat ditentukan ”Rule of the
games’nya.”
Pengawasan adalah suatu keharusan yang dilakukan terhadap penyelenggaraan
pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sama halnya dengan
pengawasan terhadap kekuasaan, BK sebagai lembaga penjaga moral anggota DPRD
memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja para anggota DPRD. BK
bertugas untuk melaksanakan pengawasan dan kontrol terhadap DPRD. Pengawasan dan
kontrol dalam hal ini adalah pengawasandan kontrol internal terhadap DPRD. Anggota
DPRD merupakan para wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum. Tentang etika,
pada dasarnya merupakan tentang etis dan tidaknya suatu tindakan tertentu terkait dengan
1Musanep, Sistem Pemerintahan di Indonesia, Gunung Agung, Jakarta,1985, hlm. 175
fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab serta kedudukan seseorang sebagai anggota
DPRD. Dalam profesinya sebagai anggota DPRD, maka disini perlu adanya kode etik profesi
untuk memberikan batasan guna menjaga profesionalitas anggota DPRD agar tidak terjadi
penyimpangan.
Kata “pengawasan” berasal dari kata “awas”, berarti antara lain “penjagaan”. Istilah
pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dan ilmu administrasi yaitu sebagai salah satu
unsur dalam kegiatan pengelolaan.2 Istilah pengawasan dalam bahasa inggris disebut
controlling yang diterjemahkan dengan istilah pengawasan dan pengendalian, sehingga istilah
controlling lebih luas artinya daripada pengawasan. Sondang P. Siagian memberikan definisi
tentang pengawasan adalah “ Proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan
organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan
sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.” 3
Istilah kekuasaan sendiri hampir dipakai pada seluruh aspek keilmuaan, seperti
sosial, politik, hukum dan sebagainya, oleh karena itu menjadi wajar jika pandangan
mengenai rumusan kekuasaan mengalami perbedaan antara yang satudengan yang lain,
namun juga tidak dapat dikecualikan bahwa antara berbagai pandangan tersebut ada
kesamaannya, Miriam Budiardjo mengemukakan bahwa kekuasaan adalah: 4
“Kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah
lakunya seseorang atau kelompoklain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi
sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu “.
Dalam kaitannya dengan hukum, kekuasaan itu sendiri memiliki hubungan yang
sangat erat dengan hukum.5 Karena di satu sisi hukum membutuhkan kekuasaan untuk
2 Anton, M. Moeliono, dkk.,Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 68.
3 Siagian, S.P., filsafat Administrasi, Gunung Agung, Jakarta, 1990, hlm. 107.
4 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, 1986, hlm. 128.
5 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000, hlm. 147-148.
menjalankan fungsinya, sedang disisi lain kekuasaan membutuhkan hukum untuk
melegitimasi keberadaannya. Kekuasaan merupakan hak sebagai kepentingan yang diakui
dan dilindungi oleh hukum. Dalam arti lain dianggap sebagai suatu kekuasaan berdasarkan
hukum, dengan hak tersebutseseorang dapat melaksanakan kepentingannya.6 Untuk dapat
melaksanakan kekuasaan yang berdasarkan hukum tersebut, maka DPRD sebagai lembaga
perwakilan daerah dilengkapi dengan tiga fungsi, yaitu; fungsi legislasi, fungsi pengawasan
dan fungsi anggaran. Keberadaan ketiga fungsi tersebut sangat penting untuk mendorong
terciptanya suatu pemerintahan daerah yang baik.
Dalam melakukan pengawasan tersebut, DPRD juga memiliki standar etika yang
merupakan salah satu instrument yang penting dalam penegakan aturan-aturan hukum dan
juga standar perilaku sebagai dasar pengawasan yang dilakukan oleh BK sebagai lembaga
pengawas dan penegak kode etik anggota DPRD. Oleh karena itu DPRD diwajibkan untuk
menyusun kode etik yang berfungsi untuk menjaga martabat dan kehormatan anggotanya
dalam menjalankan tugas dan wewenang. Pada dasarnya harus ada aturan hukum yang
mengatur mengenai pengawasan kekuasaan. Penegakan hukum adalah upaya untuk
memenuhi tujuan hukum, menurut Martokusumo, tujuan pokok hukum adalah menciptalan
tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan karena dengan
tercapainya ketertiban di masyarakat, diharapkan kepentingan manusia akan dapat
terlindungi. 7
Dalam rangka mewujudkan kekuasaan tersebut agar sesuai dengan apa yang
seharusnya, maka ada dua faktor yang mempengaruhi, yaitu;
a. adanya aturan hukum yang mengatur mengenai kode etik
b. adanya lembaga/aparat yang berwenang dan bertugas melakukan pengawasan
Darji Drmodiharjo dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm. 271.
merupakan upaya pencegahan berbuat yang tidak etis bagi aggotanya. Menurut Sumaryono,
kode etik profesi perlu dirumuskan secara tertulis, alasannya yaitu :14
a. sebagai sarana kontrol sosial;
b. sebagai pencegah campur tangan pihak lain;
c. sebagai pencegahan kesalahpahaman dan konflik.
Oleh karena itulah sebaiknya kode etik profesi terumuskan secara tertulis agar ia
efektif sebagai system norma, nilai dan aturan profesioanal tertulis yang secara tegas
menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi
professional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang
harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Syarat lain agar kode etik efektif menjadi
pedoman tingkah laku profesi maka pelaksanaannya diawasi terus menerus. Karena kode etik
juga mengandung sanksi yang ditegakan oleh dewan kehormatan atau komisi yang dibentuk
khusus untuk itu. Walaupun dalam praktik rasa solidaritas tertanam kuat dalam anggota
profesi. 15
Dalam kaitannya dengan etika profesi ini terdapat prinsip-prinsip yang harus
ditegakan. Franz Magnis-Suseno terlebih dulu membedakan profesi dalam dua jenis, yaitu
profesi pada umumnya dan profesi luhur. Untuk profesi pada umumnya, paling tidak ada dua
prinsip yang wajib ditegakan, yaitu: (1) prinsip agar menjalankan profesinya secara
bertanggung jawab, dan (2) hormat terhadap hak-hak orang lain. 16
Untuk profesi yang luhur (officium nobile) juga terdapat dua prinsip yang penting,
yaitu: (1) mendahulukan kepentingan orang yang dibantu dan (2) mengabdi pada tuntutan
luhur profesi. Kode etik bagi penegak hukum sangat diperlukan sebagai pembela kebenaran
dan keadilan para pemangku profesi hukum agar bekerja dengan memperhatikan kode
14
Sumaryono, E, Etika Profesi Hukum, Norma-Norma Bagi Penegak Hukum, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm. 35 15
Bartens, Etika, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hlm. 282-283. 16
Franz Magnis-Suseno, Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral, Kanisius, Cet. Ke-3, Yogyakarta,, 2000, hlm. 68
etiknya. Runtuhnya komitmen terhadap kode etik akan identik dengan aroma terjadinya
korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang sangat kental pada penyelenggaraan keadilan. 17
Harkristuti mengkaitkan kode etik profesi itu dengan kinerja suatu profesi yang mengandung
“social values and responsibilities”, dan karena itu menyamakan dengan akhlak atau moral
(tentang apa yang benar atau tidak, dan apa yang salah atau buruk). 18
Dengan begitu kode
etik profesi diharapkan mampu menjadi dorongan moral profesi untuk selalu cermat dan
benar dalam menjalankan profesinya itu di masyarakat. Sifat dan orientasi kode etik
hendaknya:19
a. Singkat, sederhana, jelas dan konsisten; masuk akal, dapat diterima, praktis
dan dapat dilaksanakan; komprehensif dan lengkap; dan positif dalam
formulasinya.
b. Kode etik ditujukan kepada rekan, profesi, nasabah/ pemakai, Negara dan
masyarakat. Kode etik diciptakan untuk kemanfaatan masyarakat dan bersifat
diatas sifat ketamakan penghasilan, kekuasaan dan status.
c. Sebuah kode etik menunjukan penerimaan profesi atas tanggung jawab dan
kepercayaan masyarakat yang telah memberikannya.
Orientasi membangun kode etik profesi hukum juga terkait dengan arah kebijakan
pembangunan hukum nasional yang antara lain terciptanya integritas moral dan
profesionalisme aparat penegak hukum sekaligus untuk menumbuhkan kepercayaan
masyarakat dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya Negara hukum. Tingginya
komitmen profesi hukum terhadap kode etik akan membuktikan bahwa kita benar sebagai
Negara hukum, sebaliknya matinya profesi hukum yang ditandai dengan redahnya komitmen
profesi hukum terhadap kode etiknya hanya akan menjauhkan ciri sebagai Negara hukum.
Dengan demikian, orientasi kode etik profesi hukum setidaknya ditujukan untuk: 20
a. dapat menjamin keadilan (“ensuring justice”);
17
Kuat Puji Prayitno, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum, Kanwa Publisher, Yogyakarta, 2010, hlm. 83 18