1 PERBANDINGAN MENGENAI WEWENANG YANG DIMILIKI BADAN KARTEL JERMAN (BUNDESKARTELLAMT) DAN JAPAN FAIR TRADE COMMISION (JFTC) DALAM RANGKA MENINGKATKAN WEWENANG YANG DIMILIKI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) UNTUK MENANGANI PERKARA KARTEL DI INDONESIA ABSTRAK Skripsi ini membahas dua permasalahan utama. Pertama, mengenai perbandingan wewenang yang dimiliki Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Badan Kartel Jerman (Bundeskartellamt) dan Japan Fair Trade Commission (JFTC) dalam rangka menyelesaikan kasus kartel berdasarkan praktek dan undang-undang yang berlaku di masing-masing negara, lalu skripsi ini membahas tentang wewenang yang dibutuhkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk menangani kasus kartel di Indonesia didasarkan pada wewenang yang dimiliki Badan Kartel Jerman (Bundeskartellamt) dan Japan Fair Trade Commission (JFTC). Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan perbandingan wewenang yang dimiliki masing-masing badan dalam penyelesaian perkara kartel di berbagai negara, yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau pilihan penyelesaian perkara kartel yang sesuai dan dapat membawa KPPU bekerja lebih baik di masa datang. Penyelesaian perkara persaingan usaha dibebankan kepada Badan Kartel Jerman (Bunderkartellamt); Japan Fair Trade Commission (JFTC); dan Komisi Perngawas Persaingan Usaha (KPPU). Terdapat perbedaan peranan antara tiap komisi dalam penyelesaian perkara. Perbedaan tersebut dapat ditemukan dalam tata cara penyelesaian perkara, perbedaan kewenangan dan tugas pada tiap-tiap komisi, perbedaan dalam penggunaan pembuktian dalam suatu kasus, program- program yang telah dilaksanakan dan sebagainya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPPU sebagai organ penegak Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Perbandingan mengenai ..., Robby Bakharuddin, FH UI, 2016
20
Embed
PERBANDINGAN MENGENAI WEWENANG YANG DIMILIKI BADAN …
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
PERBANDINGAN MENGENAI WEWENANG YANG DIMILIKI BADAN
KARTEL JERMAN (BUNDESKARTELLAMT) DAN JAPAN FAIR TRADE
COMMISION (JFTC) DALAM RANGKA MENINGKATKAN
WEWENANG YANG DIMILIKI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN
USAHA (KPPU) UNTUK MENANGANI PERKARA KARTEL DI
INDONESIA
ABSTRAK
Skripsi ini membahas dua permasalahan utama. Pertama, mengenai
perbandingan wewenang yang dimiliki Komisi Pengawas Persaingan Usaha
(KPPU), Badan Kartel Jerman (Bundeskartellamt) dan Japan Fair Trade
Commission (JFTC) dalam rangka menyelesaikan kasus kartel berdasarkan
praktek dan undang-undang yang berlaku di masing-masing negara, lalu skripsi
ini membahas tentang wewenang yang dibutuhkan Komisi Pengawas Persaingan
Usaha (KPPU) untuk menangani kasus kartel di Indonesia didasarkan pada
wewenang yang dimiliki Badan Kartel Jerman (Bundeskartellamt) dan Japan Fair
Trade Commission (JFTC). Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif,
tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan perbandingan wewenang yang
dimiliki masing-masing badan dalam penyelesaian perkara kartel di berbagai
negara, yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau pilihan penyelesaian
perkara kartel yang sesuai dan dapat membawa KPPU bekerja lebih baik di masa
datang. Penyelesaian perkara persaingan usaha dibebankan kepada Badan Kartel
Jerman (Bunderkartellamt); Japan Fair Trade Commission (JFTC); dan Komisi
Perngawas Persaingan Usaha (KPPU). Terdapat perbedaan peranan antara tiap
komisi dalam penyelesaian perkara. Perbedaan tersebut dapat ditemukan dalam
tata cara penyelesaian perkara, perbedaan kewenangan dan tugas pada tiap-tiap
komisi, perbedaan dalam penggunaan pembuktian dalam suatu kasus, program-
program yang telah dilaksanakan dan sebagainya. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa KPPU sebagai organ penegak Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang
Perbandingan mengenai ..., Robby Bakharuddin, FH UI, 2016
2
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat masih banyak
kekurangan dalam menjalankan peranannya. Kekurangan tersebut disebabkan
oleh beberapa faktor, diantaranya lemahnya wewenang KPPU dalam melakukan
upaya paksa seperti penggeledahan, penyitaan dan upaya paksa terhadap saksi.
I. PENDAHULUAN
Aturan hukum mengenai persaingan usaha di Indonesia diatur dalam Undang-
undang nomor 5 tahun 1999 yang disahkan oleh Presiden Bacharuddin Jusuf
Habibie pada tanggal 5 Maret tahun 1999 sebagai suatu peraturan yang
diharapkan dapat menjadi batasan untuk pelaku usaha agar tidak melakukan
praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta menciptakan iklim usaha
sehat. Dalam pasal 3 Undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan
praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sendiri disebutkan tujuan
utama dari adanya Undang undang yaitu: 1
1. Menjaga kepentingan umum dan melindungi konsumen
2. Menumbuhkan iklim usaha yang sehat
3. Menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang
4. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang
ditimbulkan oleh pelaku usaha.
5. Menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha dalam
rangka meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya
meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Didalam BAB III UU no 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur mengenai perjanjian yang dilarang,
salah satunya adalah kartel.2 Kartel merupakan suatu bentuk kolusi atau
persekongkolan antara suatu kelompok pemasok yang bertujuan untuk mencegah
persaingan usaha sesama pemasok yang bertujuan untuk mencegah persaingan
1 Indonesia, Undang-undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat, UU No. 5 tahun 1999, LN No. 33 tahun 1999 Pasal 3 2 Ibid., Pasal 11
Perbandingan mengenai ..., Robby Bakharuddin, FH UI, 2016
3
sesama mereka secara keseluruhan atau sebagian.3 Menurut Harter, kartel adalah
suatu persekutuan atau pengaturan bersama diantara beberapa perusahaan industri,
dagang, atau perusahaan negara yang menghasilkan produk yang sama, dengan
tujuan untuk mengatur pembelian, produksi, atau pemasaran hasil produksi
mereka. Kalau sebuah kartel berhasil memperoleh kedudukan monopoli, pelaku
usaha biasanya berusaha untuk menaikkan harga dan mendapatkan keuntungan
maksimal.4 Di Indonesia, penganturan mengenai kartel diatur dalam pasal 11
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menyatakan:5
”Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha saingannya,
yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatyr produksi dan atau
pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya
praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”
Meskipun tidak ada definisi yang tegas tentang kartel di dalam Undang-
Undang Larangan Praktek Monopoli, dari Pasal 11 dapat dikonstruksikan
bahwa kartel adalah perjanjian horizontal untuk mempengaruhi harga dengan
mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak
sehat.6 Unsur yang bisa diartikan sebagai kartel adalah menurut pasal 11,
yaitu:7
1. Perjanjian dengan pelaku usaha lainnya,
2. Bermaksud mempengaruhi harga,
3. Dengan mengatur produksi dan atau pemasaran
4. Dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan
usaha tidak sehat.
Perjanjian kartel merupakan salah satu perjanjian yang kerap kali terjadi
dalam persaingan usaha tidak sehat dikarenakan pelaku usaha ingin menguasai
3 Elyta Ras Ginting, Hukum Anti Monopoli Indonesia, cet 1, (Jakarta: PT Citra Aditya
Bakti,2001) hal 46 4 Ibid 5 Indonesia, Op. Cit, Pasal 11 6 Arief Siswanto, Hukum Persaingan Usaha, 2002, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.85 7 Ibid
Perbandingan mengenai ..., Robby Bakharuddin, FH UI, 2016
4
suatu pasar dan mengurangi persaingan dalam menguasai pasar dengan cara
melakukan perjanjian dengan pesaingnya untuk menghilangkan persaingan
diantara keduanya. Dengan perkataan lain, kartel (cartel) adalah kerja sama dari
produsen-produsen produk tertentu yang bertujuan untuk mengawasi produksi,
penjualan, dan harga serta untuk melakukan monopoli terhadap komoditas atau
industri tertentu.8
Berdasarkan fenomena tersebut, penulis merasa perlunya memperkuat
wewenang dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang dilakukan oleh
pemerintah dalam hal penanganan kasus kartel pangan di Indonesia. Kurangnya
wewenang yang dimiliki KPPU apabila dibandingkan oleh Bundeskartellamt dan
JFTC menyebabkan kurangnya bukti-bukti yang didapatkan dan membuat kasus
kartel sulit di ungkap. Namun, tidak semua wewenang yang dimiliki lembaga lain
harus juga dimiliki oleh KPPU. Hal tersebut tentunya untuk menghindari tumpah
tindih kewenangan dan penyalahgunaan wewenang. Maka dari itu, melalui
penelitian ini penulis akan menjelaskan wewenang apa saja yang dapat di
terapkan dari Bundeskartellmt dan JFTC sesuai dengan kebutuhan KPPU dalam
menangani kasus kartel di Indonesia.
Alasan mengapa penulis memilih Negara Jerman dengan Bundeskartellamt
nya sebagai pembanding dikarenakan Bundeskartellamt dianggap lebih
berpengalaman dan telah sukses dalam menegakkan hukum persaingan usaha
terutama tentang menangani perkara kartel di Negara Jerman. Gesetz gegen
Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) berhasil membentuk Bundeskartellamt
sebagai badan indipendent yang bertujuan untuk melindungi bisnis kecil dan
menengah serta hukum kompetisi di Jerman guna melindungi konsumen dari
perilaku anti kompetisi. Refleksi hukum dan ekonomi dari Uni Eropa dan Jerman
diharapkan dapat menjadi pelajaran tersendiri bagi hukum persaingan usaha di
Indonesia yang terbilang masih baru
Begitu pula dengan negara Jepang dengan JFTC nya, Jepang juga
merupakan mitra dagang dominan bagi Indonesia, dan secara khusus telah tumbuh
8 Mustafa Kamal Rokan, Hukum Persaingan Usaha, 2010, PT RajaGrafindo Persada,
Jakarta, Hal. 105.
Perbandingan mengenai ..., Robby Bakharuddin, FH UI, 2016
5
menjadi salah satu negara dengan kekuatan ekonomi yang diperhitungkan dunia.
JFTC dapat menjalani perannya dalam menegakkan hukum persaingan usaha di
Jepang. Hal ini yang perlu dipelajari oleh Indonesia agar dapat memberi masukan
untuk KKPU dalam mengakkan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia terutaman
penanganan perkara kartel.
II. PEMBAHASAN
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga independen
yang memiliki tugas utama melakukan penegakan hukum persaingan sebagaimana
diatur dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999.9 Dalam melaksanakan tugas
tersebut, KPPU diberi wewenang untuk menyusun pedoman yang berkaitan
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sebagaimana tercantum dalam
pasal 35 huruf f.10
Pembentukan KPPU merupakan amanat dari UU No. 5 Tahun 1999,
dimana dalam Pasal 30 berbunyi:11
1. Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-undang ini dibentuk Komisi
Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi.
2. Komisi adalah suatu lembaga indipenden yang terlepas dari pengaruh
dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain.
3. Komisi bertanggung jawab kepada Presiden
Berdasarkan pasal tersebut, KPPU dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan
Undang-undang No. 5 Tahun 1999. KPPU diharapkan dapat melaksanakan
9 KPPU “Lampiran Pengaturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha”Nomor 3 Tahun
2009, di unduh dari http://www.kppu.go.id/docs/Pedoman/pedoman_pasal_1_angka_10_pasar_bersangkutan.pdf , tanggal 2 Maret 2016
10 Ibid., 11 Indonesia, Undang-undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat, UU No. 5 tahun 1999, LN No. 33 tahun 1999 pasal 30
Perbandingan mengenai ..., Robby Bakharuddin, FH UI, 2016
6
tugasnya secara indipenden terlepas dari pengaruh pemerintah walaupun KPPU
bertanggung jawab kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)12.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah ditetapkan pada tanggal 5
maret 1999 dan berlaku efektif mulai tanggal 5 september 2000.13 Dalam rangka
penegakan Undang-undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat dibutuhkan aparatur penegak hukum yang dapat mengawasi jalannya
kegiatan pasar yang sempurna. Lembaga ini merupakan syarat agar persaingan
dapat berjalan dengan efektif. Di Indonesia, penegakan hukum persaingan usaha
diserahkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Komisi ini
dikatakan sebagai suatu lembaga indipenden yang terlepas dari pengaruh dan
kekuasaan pemerintah serta pihak lain.14
Bunderskartellamt adalah otoritas federal yang lebih tinggi yang
menjalankan tugas dibawah Kementerian Federal Energi dan Ekonomi.
Susunan organisasinya dikendalikan oleh 5 sektor kunci yaitu :15
1. Divisi keputusan
2. Pengadilan Pengadaan untuk Umum tingkat Federal
3. Divisi Kebijakan Umum
4. Litigasi dan Divisi Hukum
5. Divisi Tengah
Keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kartel, merger, dan
praktek-praktek yang melanggar aturan diambil oleh Divisi Pengambil
Keputusan di Bundeskartellamt. Semua hal tersebut diatur berdasarkan
sektor ekonomi. Dalam Divisi Keputusan, setiap kasus diputuskan oleh
12 Asril Sitompul, “Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat(Tinjuan
Terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999)”. (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2001), hal.86
13 Sezargerry Sumardi, ”Perbandingan Hukum Antara Komisi Pengawas Persaingan Usaha Di Indonesia Dengan Bundeskartelamnt (Badan Krtel Jerman) Di Jerman Dalam Hal Tata Cara Penanganan Persaingan Usaha”. Skripsi S1 Kearsipan Fakultas Hukum Universitas Indonesia,2004 hal.17
14 Suyud Margono, Hukum Anti Monopoli, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hlm. 136 15http://www.bundeskartellamt.de/EN/AboutUs/Bundeskartellamt/Organisation/organisation_node.html#doc3599910bodyText2,diaksespadatanggal7Juni2016,pukul17:38WIB
Perbandingan mengenai ..., Robby Bakharuddin, FH UI, 2016
7
badan perguruan tinggi yang terdiri dari ketua masing-masing Divisi dan dua
anggota asosiasi. Semua keputusan harus keputusan mayoritas. Divisi
Keputusan bersifat otonom dan tidak tunduk pada instruksi dalam
pengambilan keputusan.
Divisi yang pertama akan dibahas adalah Decision Divisions (“Divisi
Pengambil Keputusan”). Keputusan yang terkait kartel, merger dan praktek-
praktek melanggar ketentuan hukum diambil oleh dua belas Divisi yang
terdapat di decision divisions di Bundeskartellamt. Hal ini terutama diatur
berdasarkan sektor ekonomi. Dalam rangka agar penuntutan atau yang
disebut “cartel hardcore” (harga dan kuota kartel, perjanjian alokasi wilayah
dan pelanggan) lebih efektif, tiga Divisi Keputusan dibentuk pada tahun
2005-2011 untuk setiap kasus penuntutan yang berkaitan dengan sektor
penuntutan lintas kartel. Keputusan harus menjadi keputusan mayoritas.
Divisi Keputusan memutuskan secara independen. Pengadilan pengadaan
umum memberikan perlindungan hukum bagi penawar dalam pemberian
kontrak di muka umum yang termasuk tanggung jawab pemerintah di
wilayah Federal. Penawar, yang secara khusus tidak berhasil melakukan
penawaran dan yang mengklaim bahwa ketentuan yang mengatur pemberian
kontrak publik telah dilanggar, dapat mengajukan berkas ke Pengadilan
untuk ditinjau perkaranya.
Sebagaimana disebutkan diatas, Pengadialan Pengadaan untuk Umum di
tingkat Federal juga terdapat di Bundeskartellamt. Setiap kasus yang masuk
kedalam pengadilan pengadaan umum pada dasarnya diputuskan oleh suatu
badan perguruan tinggi yang terdiri dari ketua pengadilan dan dua orang
anggota asosiasi, salah satunya bekerja dalam jabatan kehormatannya dan
satunya lagi bekerja secara penuh waktu. Kedua divisi diatas dalam
menjalankan pekerjaan mereka dibangu toleh divisi litigasi dan hukum serta
divisi tengah.
Selanjutnya adalah Divisi Kebijakan Umum. Divisi ini menyarankan
Divisi Keputusan mengenai hal-hal spesifik berkenaan dengan hukum
persaingan dan ekonomi, serta mewakili Bundeskartellamt sebagai badan
pembuat keputusan di Uni Eropa yang juga terlibat dalam reformasi hukum
Perbandingan mengenai ..., Robby Bakharuddin, FH UI, 2016
8
persaingan di tingkat nasional dan tingkat Eropa serta mengkordinasikan
kerjasama antara Bundeskartellamt dan otoritas asing persaingan usaha
sebagaimana juga organisasi-organisasi internasional yang terlibat
didalamnya.
Litigasi dan Divisi Hukum mempunyai tugas seperti memberikan saran
kepada Bundeskartellamt terkait dengan masalah hukum, mempersiapkan
proses banding sebelum Pengadilan Tinggi Regional Düsseldorf dan
mewakili Bundeskartellamt sebelum Federal Court of Justice di
Karlsruhe.Litigasi dan Divisi Hukum juga mencakup Unit Khusus
Pemberantasan Kartel atau yang disebut dengan The Special Unit for
Combating Cartels (SKK). SKK membantu Divisi Keputusan dalam
penilaian persiapan, pelaksanaan dan bukti operasi pencarian dalam proses
kartel. SKK juga berfungsi sebagai perwakilan bagi perusahaan yang ingin
mengajukan keringanan dalam proses kartel.
Selanjutnya adalah Divisi Central yang bertanggung jawab untuk
administrasi internal Bundeskartellamt, seperti pengelolaan anggaran tertentu
, sumber daya manusia, dan lain-lain. Bundeskartellamt memiliki sekitar 330
staff, kira-kira 250 di antaranya adalah ahli hukum atau ahli ekonomi.16
Di Jerman sendiri sebenarnya terdapat tiga institusi yang menagani
penegakan hukum di persaingan, yaitu Bundeskartellamt, Otorita Tinggi Negara
Bagian, dan Kementerian Ekonomi Dan Teknologi.17 Kementerian Ekonomi dan
Teknologi dapat bertindak sebagai pengawas persaingan usaha jika berkaitan
dengan kepentingan umum. Sedangkan, setiap negara bagian juga mempunyai
lembaga pengawas persaingan usaha masing-masing, yaitu Otorita Tinggi Negara
Bagian yang bertanggung jawab atas penegakan hukum persaingan usaha di
negara bagian masing-masing.
Antara Badan Kartel Jerman dan Otorita Tinggi Negara Bagian saling
berkoordinasi dengan cara saling melakukan pemberitahuan apabila keduanya
akan melakukan pemeriksaan terhadap sebuah perkara persaingan usaha sehingga 16Ibid
17 Ibid., Sec.48.,subsec (1)
Perbandingan mengenai ..., Robby Bakharuddin, FH UI, 2016
9
dapat menghindari saling tumpang tindihnya kewenangan.18 Selain itu, Badan
Kartel Jerman juga menangani perkara persaingan usaha yang menyangkut
perbuatan usaha yang dilarang tersebut berpengaruh sampai di luar wilayah lebih
dari satu negara bagian. Jika pengaruhnya hanya terbatas pada saru wilayah
negara bagian, maka Otorita Tinggi Negara Bagian yang bersangkutanlah yang
akan melakukan penegakan hukum persaingan usaha. Namun, pelaksanaan
pengendalian terhadap upaya penggabungan tetap menjadi tanggung jawab Badan
Kartel Jerman.
Hukum persaingan di Jepang dikenal dengan istilah Antimonopoly Law
(Dokusen Kinshiho). Peraturan perundang-undangan yang utama dalam hukum
persaingan di Jepang adalah Law Concerning the Prohibition of Private Monopoly
and Preservation of FairTrade (UU Anti Monopoli Jepang) yang diundangkan
pada tahun 1947. Pada awal berlakunya UU Antimonopoli Jepang, UU ini
diberlakukan secara ketat, namun dalam perjalanannya pemberlakuannya tidak
seketat pada awalnya. Bahkan seorang pengamat dari Amerika mengatakan bahwa
penegakan hukum UU Antimonopoli Jepang dilakukan setengah hati apabila
dibandingkan dengan negara lain seperti AS. Di Jepang, yang dilarang adalah
monopoli yang dilakukan oleh swasta (pri-vate monopolization), hambatan tidak
wajar pada perdagangan (unreasonable restraint of trade), dan praktek bisnis
yang tidak sehat (unfair business practices).19 Larangan lainnya yang diatur
adalah tentang merger, akuisisi dan larangan terhadap perusahaan induk (holding
company), kartel, kegiatan asosiasi perdagangan yang dapat menghambat
18 Ibid., Sec.49., Subsec (1) 19 Ayuda D. Prayoga, et. al. (Ed.), 1999, Persaingan Usaha dan Hukum yang
Mengaturnya di Indonesia, Proyek Elips, Jakarta, hlm.35 20 Ibid
Perbandingan mengenai ..., Robby Bakharuddin, FH UI, 2016
10
konflik kepentingan yang muncul dalam pelaksanaan ketentuan Undang-undang
Antimonopoli Jepang. Kedua, memenuhi kebutuhan lembaga otoritas persaingan
usaha yang netral dan adil yang beranggotakan ahli-ahli hukum dan ekonomi
dalam menegakkan persaingan usaha.21 JFTC terdiri dari seorang ketua dan 4
komisioner yang ditunjuk oleh perdana menteri Jepang dengan persetujuan dari
kongres.JFTC memilki wewenang untuk melakukan penelitian dan penyelidikan
adanya pelanggaran Hukum Persaingan Usaha Jepang. JFTC menunjuk beberapa
anggota stafnya sebagai penyelidik. JFTC mempunyai wewenang untuk
memerintahkan kepada pelaku usaha untuk membuat laporan tertulis,
menyerahkan dokumen-dokumen tertulis yag relevan, dan memanggil saksi ahli
terkait kasus yang ditangani. Disamping itu, JFTC mempunyai wewenang untuk
memasuki tempat bisnis pelaku usaha dan tempat lain yang relevan untuk
menggeledah dokumen bisnis dan sebagainya. Bahkan dalam penyelidikan kartel
JFTC dapat melakukan inspeksi mendadak.
Secara umum terdapat beberapa hal yang dapat diperbandingkan dari
wewenang yang dimiliki oleh KPPU di Indonesia, Bundeskartellamt di Jerman
dan JFTC di Jepang dalam penanganan perkara kartel di masing-masing negara.
kewenangan KPPU dalam hal penyidikan berbeda dengan JFTC dan
Bundeskartellamt, yang telah diberikan kewenangan tersebut dalam menangani
perkara kartel.
Jika kita lihat dalam pasal 36 UU No. 5 /1999 terdapat banyak sekali
kewenangan yang diberikan undang-undang kepada KPPU. Berdasarkan uraian
pada Bab sebelumnya, kewenangan KPPU dianggap meyerupai lembaga yudikatif
yaitu KPPU melakukan fungsi-fungsi penyelidikan, serta memutus, bahkan
menjatuhkan hukuman administratif atas perkara-perkara yang diperiksanya
termasuk memberikan sanksi pemberian ganti rugi kepada pihak yang dirugikan
dan denda kepada pihak yang melanggar Undang-Undang Anti Monopoli. namun
terdapat kelemahan dalam pengaturan tersebut dimana KPPU tidak memiliki
kewenangan untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan, padahal untuk
membongkar perkara yang sifatnya tertutup dan sulit untuk mendapatkan alat
21 Siswanto, Op.Cit , hal 52-53
Perbandingan mengenai ..., Robby Bakharuddin, FH UI, 2016
11
bukti seperti perkara kartel yang memerlukan kewenangan yang cukup besar.
Dengan demikian KPPU tidak memiliki kewenangan penyidikan. Hal tersebut
yang mendasari KPPU tidak dapat melakukan upaya paksa seperti penggeledahan
ataupun penyitaan. Padahal kewenangan penggeledahan dan penyitaan alat bukti
merupakan hal yang penting untuk mendapatkan direct evidence (bukti langsung)
sehingga dapat mendukung pembuktian kartel. KPPU tidak memiliki kewenangan
untuk menghadirkan paksa para pelaku usaha untuk diperiksa, apabila KPPU
ingin menghadirkan pelaku usaha tersebut maka harus meminta batuan penyidik
polri
Hal ini berbeda dengan JFTC yang dapat melakukan inspeksi mendadak yang
disebut dengan dawn raid atau juga on site inspection. Selain itu JFTC juga
memiliki kewenangan untuk melakukan penggeledahan dan menyita bukti-bukti
yang diperlukan. Untuk melaksanakan upaya paksa, ditugaskan staff anggota dari
JFTC untuk menjadi investigator yang akan melakukan penggeledahan dan
penyitaan. Penggeledahan dan penyitaan ini boleh dilakukan JFTC selama perkara
kertel bukanlah tindak pidana.
JFTC memiliki kewenangan untuk menggeledah tempat-tempat yang
berhubungan dengan investigasi. JFTC mempunyai wewenang untuk mengambil
segala dokumen yang dibutuhkan yang dianggap relevan, dan dapat membuat
salinannya kedalam bentuk elektronik. Inspeksi dapat dilakukan di kantor utama
perusahaan,kantor cabang, ataupun di fasilitas-fasilitas lain milik perusahaan yang
berkaitan dengan dugaan kartel. JFTC mempunyai wewenang untuk menyita
berkas hasil inspeksi selama masa investigasi termasuk banding.
Ketika JFTC menemukan indikasi terjadinya pelanggaran Antimonopoly Law,
JFTC mempunyai wewenang untuk melakukan investigasi yang ditindaklanjuti
dengan proses administratif (administrative proceedings) atau klaim tuntutan
dalam hal telah JFTC menilai telah terjadi pelanggaran pidana (criminal
offence).22 Indikasi pelanggaran dapat muncul dari keluhan atau pengaduan pihak
22 Eriko Watanabe dan Koki Yanagisawa, The International Comparative Legal Guide
to:Cartels & Leniency 2010, A practical insight to cross-border Cartels & Leniency of Japan, (London: Global Legal Group, 2011), hlm. 108, http://www.iclg.co.uk/ khadmin/ Publications/pdf/3345.pdf diunduh tanggal 20 April 2016
Perbandingan mengenai ..., Robby Bakharuddin, FH UI, 2016
12
ketiga, informasi karyawan perusahaan yang dicurigai, dan/atau aplikasi leniency
program.23 Dalam hal JFTC memilih untuk menempuh fase investigasi
administratif, JFTC dapat mengeluarkan cease and desist order secara tertulis
yang dan/atau perintah pembayaran denda administratif (administrative surcharge
atau kochokin) sebagai sanksi atas pelanggaran Antimonopoly Law.
Begitu pula halnya dengan Bundeskartellamt, Dalam menangani perkara
kartel , Badan Kartel Jerman sebagai penegak Hukum Persaingan Usaha di
Negara Jerman mendapatkan kekuasaan yang luas untuk melakukan pemeriksaan.
Badan Kartel Jerman dapat meminta informasi dari dari pelaku usaha, memeriksa
surat dan dokumen, dan dengan izin dari pengadilan, Badan Kartel Jerman dapat
menggeledah para pelaku usaha yang dilaporkan serta melakukan penyitaan
terhadap barang bukti.24
Dalam proses penanganan perkara kartel, Badan Kartel Jerman memiliki
kewenangan sebagai jaksa. Badan Kartel Jerman juga mempunyai wewenang
untuk melakukan upaya paksa apabila dalam menghadirkan seorang saksi, saksi
tersebut tidak memenuhi panggilan dari Badan Kartel Jerman.25Misalnya, Badan
Kartel Jerman juga mempunyai kewenangan untuk memberikan denda apabila
saksi tidak memenuhi panggilan Badan Kartel Jerman.26 Hak Memiliki peran
sebagai jaksa telah diatur di dalam undang-undang Republik Federal Jerman yang
berlaku untuk hukum pidana. Badan Kartel Jerman tidak memerlukan wewenang
khusus karena sudah diberikan oleh undang-undang. Selain itu, Badan Kartel
Jerman juga mempunyai kewenangan untuk menerapkan sanksi denda kepada
pelaku usaha yang melakukan pelanggaran atas Undang-Undang Anti Pembatasan
Persaingan.27 Namun, wewenang tersebut tetap mempunyai batasan, misalnya
Badan Kartel Jerman tidak memiliki wewenang penangkapan.28
23 Catherine E. Palmer,et.al, Cartels enforcement appeals damages action japan, cet 2,
Global Legal group hal 127 24 “The bundeskartellamt and its tasks”, loc.Cit 25 KPPU, Seminar Pengawasan Persaingan Dalam Ekonomi Pasar, (Jakarta:KPPU,12-15