Buku Putih Sanitasi Kabupaten Gresik II - 1 BAB II ARAH PENGEMBANGAN SEKTOR SANITASI KOTA Bagian ini akan menjelaskan secara singkat tentang gambaran umum situasi sanitasi Kabupaten Gresik saat ini, Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten Gresik yang akan memberikan arahan tentang pembangunan sanitasi lima tahun kedepan, Kebijakan umum sanitasi saat ini dan arah ke depan serta tujuan dan sasaran pembangunan sektor sanitasi. 2.1. GAMBARAN UMUM KABUPATEN GRESIK 2.1.1. KONDISI GEOGRAFIS Kabupaten Gresik terletak di sebelah Barat Laut dari Ibukota Propinsi Jawa Timur (Surabaya) dengan luas 1.191,25 kilometer persegi dengan panjang Pantai ± 140 kilometer persegi. Secara geografis, wilayah Kabupaten Gresik terletak antara 112 o – 113 o Bujur Timur dan 7 o – 8 o Lintang Selatan. Wilayahnya merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2 – 12 meter di atas permukaan air laut kecuali Kecamatan Panceng yang mempunyai ketinggian 25 meter di atas permukaan air laut. Tabel 2.1. Jumlah Curah Hujan Rata-rata Menurut Bulan (Mm) No. BULAN Rata – rata Curah Hujan 2005 2006 2007 2008 2009 1 Januari/January 68,00 130,11 68,00 273,30 288,30 2 Pebruari/Pebruary 139,00 133,83 139,00 217,30 325,00 3 Maret/March 118,79 112,05 118,79 371,90 452,00 4 April/April 81,93 96,66 81,93 278,80 292,80 5 Mei/May 25,42 4,55 25,42 322,50 222,30 6 Juni/June 34,74 - 34,74 108,50 202,80 7 Juli/July - - - - 17,00 8 Agustus/August - 0,55 - 36,00 - 9 September/September - - - 16,00 32,00 10 Oktober/October 54,00 0,38 54,00 218,20 - 11 Nopember/November 247,03 29,66 247,03 256,70 210,30 12 Desember/December 173,87 55,78 173,87 324,00 202,50 Sumber : Gresik Dalam Angka 2010
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Buku Putih Sanitasi Kabupaten Gresik II - 1
BAB II
ARAH PENGEMBANGAN SEKTOR SANITASI KOTA
Bagian ini akan menjelaskan secara singkat tentang gambaran umum situasi
sanitasi Kabupaten Gresik saat ini, Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten Gresik yang akan
memberikan arahan tentang pembangunan sanitasi lima tahun kedepan, Kebijakan umum
sanitasi saat ini dan arah ke depan serta tujuan dan sasaran pembangunan sektor sanitasi.
2.1. GAMBARAN UMUM KABUPATEN GRESIK
2.1.1. KONDISI GEOGRAFIS
Kabupaten Gresik terletak di sebelah Barat Laut dari Ibukota Propinsi Jawa Timur
(Surabaya) dengan luas 1.191,25 kilometer persegi dengan panjang Pantai ± 140
kilometer persegi. Secara geografis, wilayah Kabupaten Gresik terletak antara 112o – 113o
Bujur Timur dan 7o – 8o Lintang Selatan. Wilayahnya merupakan dataran rendah dengan
ketinggian 2 – 12 meter di atas permukaan air laut kecuali Kecamatan Panceng yang
mempunyai ketinggian 25 meter di atas permukaan air laut.
Tabel 2.1. Jumlah Curah Hujan Rata-rata Menurut Bulan (Mm)
Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana
Kabupaten Gresik harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis,
antisipatif, inovatif serta produktif. Dengan bertitik tolak dari fakta sejarah, potensi
dan kondisi faktual yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh
komponen stakeholder’s yang ada di Kabupaten Gresik, maka pernyataan Visi untuk
membangun Kabupaten Gresik menuju perubahan yang lebih baik adalah :
”GRESIK YANG AGAMIS, ADIL, MAKMUR DAN BERKEHIDUPAN YANG
BERKUALITAS” Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna
terjalinnya sinergi yang dinamis antara masyarakat, pemerintah kabupaten dan
seluruh stakeholders dalam merealisasikan pembangunan Kabupaten Gresik secara
terpadu.
Secara filosofi visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di
dalamnya, yaitu :
1. GRESIK : adalah satu kesatuan masyarakat dengan segala potensi dan sumber
dayanya dalam sistem Pemerintahan Kabupaten Gresik.
2. AGAMIS adalah suatu kondisi masyarakat yang hidup dalam sistem tata
keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta
tata kaidah hubungan antar manusia dan lingkungannya.
3. ADIL adalah perwujudan kesamaan hak dan kewajiban secara proporsional
dalam segala aspek kehidupan tanpa membedakan latar belakang suku, agama,
ras dan golongan.
4. MAKMUR adalah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang terpenuhi
kebutuhannya.
5. BERKEHIDUPAN YANG BERKUALITAS adalah hidup yang sehat dengan
berlatarbelakang pendidikan yang sesuai jaman serta pemenuhan pendapatan
yang memadai.
2.1.7.6. MISI
Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah
dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa
Buku Putih Sanitasi Kabupaten Gresik II - 17
mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun Misi Pemerintah Kabupaten Gresik
adalah sebagai berikut :
Misi ke-1 : Mendorong tumbuhnya perilaku masyarakat yang sejuk, santun dan
saling menghormati dilandasi oleh nilai-nilai agama sesuai dengan
simbol Gresik sebagai Kota Wali dan Kota Santri
Misi ke-2 : Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat
melalui tata kelola kepemerintahan yang baik
Misi ke-3 : Mendorong pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan
masyarakat secara merata melalui pengembangan ekonomi lokal,
konsep ekonomi kerakyatan dan pembangunan yang berwawasan
lingkungan
Misi ke-4 : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan derajat
kesehatan dan pendidikan masyarakat serta pemenuhan kebutuhan
dasar lainnya
2.1.8. INSTITUSI DAN ORGANISASI KABUPATEN
Secara institusi dan organisasi pemerintahan Kabupaten Gresik terdiri atas 11 Dinas dan
11 Lembaga Teknis daerah. Dasar keberadaan dinas yang ada di Kabupaten Gresik adalah
Peraturan Daerah No 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi,
Kedudukan dan Tugas Dinas-Dinas Daerah, dimana didalam Peraturan Daerah ini dinas-
dinas yang ada di lingkungan Kabupaten Gresik adalah:
a. Dinas Pendidikan;
b. Dinas Kesehatan;
c. Dinas Pekerjaan Umum;
d. Dinas Tenaga Kerja;
e. Dinas Perhubungan;
f. Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Sosial
g. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olah Raga;
h. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdanganan;
i. Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan;
j. Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan;
k. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
Sedangkan berdasar pada Peraturan Daerah No 2 tahun 2008 tentang Pembentukan,
Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Lembaga Teknis Daerah, maka Lembaga
Buku Putih Sanitasi Kabupaten Gresik II - 18
Teknis Daerah yang ada di Kabupaten Gresik terdiri dari:
a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
b. Inspektorat Kabupaten;
c. Badan Kepegawaian Daerah;
d. Badan Penanaman Modal dan Perizinan;
e. Badan Lingkungan Hidup;
f. Rumah Sakit Umum Daerah ;
g. Kantor Pemberdayaan Masyarakat;
h. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
i. Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan ;
j. Kantor Perpustakaan dan Arsip;
k. Kantor Ketahanan Pangan;
2.1.9. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENETAPAN STRUKTUR RUANG WILAYAH
KABUPATEN GRESIK
Kebijakan dan strategi struktur pemanfaatan ruang wilayah terdiri atas
pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan, sistem pusat permukiman
perkotaan, penetapan fungsi kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan, dan
arahan sistem prasarana wilayah.
2.1.9.1. Kebijakan dan Strategi Sistem Perkotaan
A. Kebijakan sistem perkotaan, meliputi :
a. pengembangan sistem pusat permukiman perkotaan dengan membentuk
hierarki kota–perkotaan dan wilayah; dan
b. pemerataan pembangunan dan pendorong pertumbuhan wilayah di seluruh
wilayah perkotaan.
B. Strategi untuk pengembangan sistem pusat permukiman perkotaan dengan
membentuk hierarki kota–perkotaan dan wilayah meliputi :
a. mengembangkan sistem pusat permukiman perkotaan pada pusat regional
dan sub-regional;
b. mengembangkan pusat regional pada PKN;
c. mengembangkan pusat sub-regional pada PPK di IKK masing-masing
kecamatan;
d. mendorong dan mempersiapkan PKN sebagai pusat pemerintahan, fasilitas
pelayanan umum, industri, perdagangan dan jasa, serta permukiman
perkotaan;
Buku Putih Sanitasi Kabupaten Gresik II - 19
C. Strategi untuk pemerataan pembangunan dan pendorong pertumbuhan
wilayah di seluruh wilayah perkotaan, meliputi :
a. membentuk hierarki perkotaan mulai dari perkotaan yang berfungsi PKN
dengan skala pelayanan nasional hingga perkotaan yang berfungsi sebagai
PPK;
b. mendorong fungsi dan peran dari perkotaan yang berfungsi sebagai PKN
dan PPK melalui penyediaan berbagai fasilitas dan infrastruktur yang
memadai serta pemantapan sistem hirarki perencanaan sarana dan
prasarana wilayah;
c. menata kawasan perkotaan yang dilakukan sesuai dengan fungsi dan peran
masing-masing kawasan perkotaan; dan
d. memenuhi fasilitas perkotaan sesuai skala pelayanan serta peningkatan
interaksi melalui pengembangan aksesibilitas antara kawasan.
2.1.9.2. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana
Wilayah
A. Kebijakan dan strategi pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah,
meliputi :
a. pengembangan sistem jaringan prasarana utama; dan
b. pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya.
B. Kebijakan pengembangan sistem jaringan prasarana utama, meliputi :
a. pengembangan jaringan transportasi darat;
b. pengembangan jaringan transportasi laut;
c. pengembangan jaringan transportasi udara.
C. Pengembangan Jaringan Transportasi Darat
1. Kebijakan pengembangan jaringan transportasi darat, meliputi :
a. pengembangan jaringan jalan untuk mendorong pertumbuhan dan
pemerataan wilayah;
b. peningkatan sistem jaringan kereta api umum dan stasiun kereta api;
c. pengembangan sistem angkutan umum secara merata;
d. peningkatan sistem jaringan sungai;
e. pengembangan dan pengoptimalan infrastruktur pendukung
pertumbuhan wilayah yang terintegrasi dengan jaringan sungai; dan
f. pengembangan infrastruktur pendukung pertumbuhan wilayah yang
terintegrasi dengan sistem jaringan jalan.
2. Strategi untuk pengembangan jaringan jalan untuk mendorong
pertumbuhan dan pemerataan wilayah, meliputi :
a. mengembangkan jalan bebas hambatan guna mendukung perkembangan antar wilayah dan antar kegiatan serta menghubungkan perkotaan melalui jalur arteri primer;
Buku Putih Sanitasi Kabupaten Gresik II - 20
b. meningkatkan peran jalan arteri primer, kolektor primer, maupun lokal primer;
c. meningkatkan peran jalan sekunder pada kawasan perkotaan; d. meningkatkan peran jalan lingkungan pada kawasan permukiman; e. mengembangkan alternatif sistem transportasi yang baru pada wilayah
yang mempunyai tingkat perkembangan kegiatan fungsional tinggi dan pada ruas-ruas jalan yang macet;
f. mengatur sirkulasi lalu lintas pada jaringan jalan yang memiliki kinerja rendah dengan rekayasa lalu lilntas;
g. meningkatkan kapasitas jaringan jalan dengan cara melebarkan atau membuat alternatif jalan baru;
h. mengatur dan merencanakan pemisahan moda transporasi untuk mengurangi beban pada jaringan jalan di dalam wilayah perkotaan;
i. menetapkan batas ruang milik jalan agar tidak terjadi konflik pemanfaatan antar pengguna jalan; dan
j. mengembangkan fasilitas pendukung transportasi pada ruang milik jalan. 3. Strategi peningkatan sistem jaringan kereta api umum dan stasiun kereta
api, meliputi :
a. mengoptimalkan sistem jaringan jalur kereta api umum dan komuter
yang menghubungkan kabupaten dan kota sekitar; dan
b. meningkatkan prasarana stasiun kereta api sebagai pendukung
optimalisasi sistem jaringan jalur kereta api umum dan komuter.
4. Strategi pengembangan sistem angkutan umum secara lebih merata di
seluruh Kabupaten Gresik, meliputi :
a. mengembangkan angkutan umum yang terintegrasi antar kabupaten; dan
b. mengembangkan angkutan umum penghubung antar kecamatan dan
pusat-pusat pertumbuhan secara terintegrasi
5. Strategi peningkatan sistem jaringan sungai, meliputi :
a. meningkatkan peran jaringan sungai pada kawasan perkotaan;
b. mengoptimalkan sistem jaringan sungai yang menghubungkan kabupaten
dan kota sekitar; dan
c. meningkatkan sarana dan prasarana jaringan sungai sebagai pendukung
optimalisasi sistem jaringan sungai.
6. Strategi pengembangan dan pengoptimalan infrastruktur pendukung
pertumbuhan wilayah yang terintegrasi jaringan sungai, meliputi :
a. meningkatkan infrastruktur pendukung dan pelayanan jaringan sungai;
dan
b. mengembangkan terminal sebagai prasarana pemberhentian dan
keberangkatan.
7. Strategi untuk pengembangan infrastruktur pendukung pertumbuhan
wilayah yang terintegrasi dengan sistem jaringan jalan, meliputi :
Buku Putih Sanitasi Kabupaten Gresik II - 21
a. mengembangkan infrastruktur pendukung dan pelayanan terminal
penumpang yang memadai di kecamatan Duduksampeyan;
b. meningkatkan infrastruktur pendukung dan pelayanan stasiun kereta api
yang memadai di kecamatan Duduksampeyan; dan
c. mengembangkan infrastruktur pendukung dan pelayanan terminal
angkutan sungai yang memadai di kecamatan Driyorejo.
D. Pengembangan Jaringan Transportasi Laut
1. Kebijakan pengembangan jaringan transportasi laut, meliputi :
a. peningkatan prasarana jaringan transportasi laut; dan
b. pemenuhan kebutuhan penyeberangan antar pulau.
2. Strategi untuk peningkatan prasarana jaringan transportasi laut, meliputi :
a. meningkatkan kapasitas standar pelayanan pelabuhan penyeberangan;
dan
b. meningkatkan fasilitas penunjang pelabuhan penyeberangan;
3. Strategi untuk peningkatan rute penyeberangan, meliputi :
a. mendorong tumbuhnya kegiatan pariwisata yang disukung
penyeberangan antar pulau; dan
b. menambah frekuensi penyeberangan antar pulau;
E. Pengembangan Jaringan Transportasi Udara
1. Kebijakan pengembangan jaringan transportasi udara, meliputi :
a. pengembangan prasarana transportasi udara; dan
b. pengembangan sarana dan prasarana pendukung kawasan sekitarnya.
2. Strategi untuk pengembangan prasarana transportasi udara, meliputi :
a. mengembangkan Bandar Udara Perintis Bawean; dan
b. menyediakan fasilitas Bandar Udara Perintis Bawean.
3. Strategi untuk pengembangan sarana dan prasarana pendukung kawasan
sekitarnya, meliputi :
a. mengembangkan kawasan di sekitar Bandar Udara Perintis; dan
b. mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi
masyarakat kawasan di sekitar Bandar Udara Perintis.
F. Kebijakan dan strategi pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya,
meliputi :
a. pengembangan sistem jaringan energi;
b. pengembangan sistem jaringan telekomunikasi;
c. pengembangan sistem jaringan sumber daya air;
d. pengembangan sistem prasarana pengelolaan lingkungan; dan
e. pengembangan sistem prasarana lainnya.
G. Kebijakan dan strategi pengembangan sistem jaringan energi, meliputi:
Buku Putih Sanitasi Kabupaten Gresik II - 22
a. kebijakan dan strategi pengembangan pembangkit listrik; dan
b. kebijakan dan strategi pengembangan jaringan prasarana energi.
H. Kebijakan pengembangan pembangkit listrik, terdiri atas:
a. pengoptimalan pembangkit listrik dan pengembangan sumberdaya energi
pembangkit listrik; dan
b. pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik dan gardu induk distribusi
tenaga listrik.
1. Strategi untuk pengembangan pembangkit listrik pada (2), meliputi:
a. mengoptimalkan Pembangkit Jawa-Bali (PJB) di Desa Sidorukun; dan
b. mengelola pemeratan jaringan listrik di kawasan perdesaan.
2. Strategi untuk pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik dan gardu
induk distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,
meliputi:
a. mengembangkan dan menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar
mutu;
b. memperluas pemerataan jaringan transmisi listrik ke seluruh wilayah;
c. mengembangkan gardu induk distribusi listrik untuk mendukung
penyediaan tenaga listrik ke seluruh wilayah; dan
d. mengembangkan teknologi lingkungan dan kelembagaan yang mampu
menekan atau menghemat pemanfaatan konsumsi sumberdaya alam.
I. Pengembangan Jaringan Prasarana Energi
Kebijakan pengembangan jaringan prasarana energi, mencakup pengembangan
jaringan minyak dan gas bumi.
Strategi untuk pengembangan jaringan minyak dan gas bumi, meliputi :
a. mengembangkan dan menyediakan jaringan minyak dan gas bumi yang
memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku; dan
b. mengembangkan jaringan minyak dan gas bumi yang disesuaikan dengan
pengembangan jaringan jalan utama untuk memudahkan penyambungan.
J. Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi
Kebijakan pengembangan sistem jaringan telekomunikasi dilakukan dengan
peningkatan jangkauan pelayanan telekomunikasi secara optimal kepada
masyarakat di Kabupaten Gresik.
Strategi untuk peningkatan pelayanan telekomunikasi secara optimal kepada
masyarakat di Kabupaten Gresik, meliputi :
a. mengembangkan dan menyediakan infrastruktur telekomunikasi yang
berupa jaringan kabel;
b. mengembangkan dan menyediakan infrastruktur telekomunikasi yang
berupa jaringan nirkabel; dan
Buku Putih Sanitasi Kabupaten Gresik II - 23
K. Kebijakan pengembangan sistem jaringan sumber daya air, meliputi :
a. pengembangan jaringan sumberdaya air lintas kabupaten dan kota;
b. pengembangan wilayah sungai kabupaten, termasuk waduk dan embung
pada wilayah kabupaten;
c. penyediaan, pengembangan dan peningkatan pelayanan irigasi;
d. penyediaan dan pengembangan jaringan air baku untuk air bersih;
e. penyediaan, pengembangan dan peningkatan pelayanan air bersih bagi
kelompok pengguna; dan
f. pengendalian banjir di wilayah-wilayah rawan banjir.
Strategi pengembangan jaringan sumberdaya air lintas kabupaten dan kota,
meliputi :
a. melakukan koordinasi dengan kabupaten dan kota lain dalam pemanfaatan
jaringan sumberdaya air lintas kabupaten dan kota yang menjadi wewenang
dan tanggung jawab Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.
b. Melakukan koordinasi dengan kabupaten dan kota lain dalam pemeliharaan
jaringan sumberdaya air lintas kabupaten dan kota yang menjadi wewenang
dan tanggung jawab Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.
Strategi pengembangan wilayah sungai kabupaten, termasuk waduk dan
embung pada wilayah kabupaten, meliputi :
a. menambah penampungan air pada musim hujan untuk dimanfaatkan pada
musim kemarau dengan melakukan normalisasi waduk-waduk dan embung
dengan memanfaatkan cekungan-cekungan yang ada; dan
b. melakukan rekayasa daerah tangkapan air untuk memperoleh resapan air ke
dalam tanah sebanyak-banyaknya dengan tujuan untuk mempengaruhi
siklus hidrologi air tanah.
Strategi penyediaan, pengembangan dan peningkatan pelayanan irigasi,
meliputi :
a. melakukan interkoneksi antar jaringan irigasi, sehingga dapat
memanfaatkan sumber air pada jaringan tertentu yang berlebih;
b. melindungi saluran irigasi dan Daerah Aliran Sungai (DAS);
c. mencegah pendangkalan saluran irigasi melalui normalisasi jaringan;
d. membangun jaringan irigasi sampai ke tingkat kuarter sekaligus
membangun dan memperbaiki pintu-pintu air;
e. membangun prasarana irigasi penunjang jaringan irigasi primer; dan
Buku Putih Sanitasi Kabupaten Gresik II - 24
f. meningkatkan manajemen pengelolaan sarana dan prasarana pengairan dan
kerja sama antar institusi terkait.
Strategi penyediaan dan pengembangan jaringan air baku untuk air bersih,
meliputi :
a. meningkatkan dan mengembangkan sistem Instalasi Pengolahan Air Bersih
(IPA) di masing-masing kawasan yang mempunyai potensi air baku untuk
sumber air;
b. memanfaatkan air dari jaringan irigasi primer dengan debit besar dan
kualitas air sedang, untuk keperluan irigasi, perikanan, dan air baku bagi
penyediaan air bersih perkotaan dan perdesaan.
c. memanfaatkan air di sejumlah mata air di kawasan perbukitan yang kondisi
tutupan lahannya terpelihara dengan baik dengan tetap mempertimbangkan
debit yang aman bagi kelestarian mata air dan bagi kawasan di bawahnya.
d. memanfaatkan air tanah dalam dengan potensi yang mencukupi dengan
perijinan dan pengawasan oleh instansi yang berwenang.
Strategi penyediaan, pengembangan dan peningkatan pelayanan air bersih bagi
kelompok pengguna, meliputi :
a. menggunakan sumber air yang telah ada dan telah memenuhi syarat air
bersih, dan apabila perlu debit pemakaian sumber air yang ada dapat
ditambah.
b. menerapkan pendistribusian air bersih dengan sistem gravitasi dan sistem
perpompaan yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah.
Strategi pengendalian banjir di wilayah-wilayah yang terdampak banjir,
meliputi :
a. melakukan koordinasi dengan kabupaten dan kota lain dalam pengendalian
banjir;
b. mengendalikan banjir dengan pembangunan infrastruktur pengendali banjir;
c. melakukan konservasi tanah dan air di Daerah Aliran Sungai (DAS);
d. menata ruang di Daerah Aliran Sungai (DAS); dan
e. menumbuhkan partisipasi masyarakat yang didukung adanya penegakan
hukum.
L. Kebijakan dan strategi pengembangan prasarana sistem pengelolaan lingkungan,
meliputi :
a. pengelolaan sistem jaringan persampahan yang ramah lingkungan;
Buku Putih Sanitasi Kabupaten Gresik II - 25
b. pengoptimalan sistem sanitasi lingkungan yang sudah ada dan
pengembangan sistem sanitasi individual dan komunal yang diarahkan pada
sistem publik;
c. penyediaan dan peningkatan pelayanan air bersih; dan
d. pengelolaan sistem drainase sebagai solusi pengendalian banjir.
Strategi pengelolaan sistem jaringan persampahan yang ramah lingkungan, meliputi :
a. mengidentifikasi lokasi pembuangan akhir yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan wilayah;
b. membuat zona penyangga di sekeliling kawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
c. membatasi penggunaan lahan untuk budidaya atau permukiman baru pada kawasan disekitar TPA;
d. meningkatkan teknologi pengkomposan sampah organik, teknologi daur ulang sampah non organik, teknologi pembakaran sampah dengan incinerator serta teknologi sanitary landfill;
e. meningkatkan dan menguatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan persampahan;
f. meningkatkan dan menerapkan sistem 3R dalam upaya mengurangi volume sampah;
g. mengembangkan kemitraan dengan swasta dan kerjasama dengan kabupaten dan kota sekitarnya yang berkaitan dalam pemrosesan sampah dan penyediaan TPA Terpadu Regional;
h. meningkatkan capaian pelayanan persampahan di perkotaan dan perdesaan; i. mengembangkan teknologi lingkungan dan kelembagaan yang mampu
menekan atau menghemat pemanfaatan konsumsi sumberdaya alam; j. pemrosesan sampah dilaksanakan dengan teknologi ramah lingkungan; k. meningkatkan kinerja pengoperasian sistem pengangkutan sampah, dan
sistem pengelolaan TPA dengan meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta; dan
l. menerapkan prinsip pemulihan biaya dalam pengelolaan sampah.
Strategi pengoptimalan sistem sanitasi lingkungan yang sudah ada dan pengembangan
sistem sanitasi individual dan komunal yang diarahkan pada sistem publik, meliputi :
a. mengembangkan, meningkatkan, dan menangani sanitasi lingkungan untuk
permukiman, produksi, jasa, dan kegiatan sosial ekonomi lainnya dengan
fasilitas sanitasi sistem individual dan sistem komunal di wilayah perkotaan
dan perdesaan; dan
b. mengembangkan, meningkatkan, dan menangani sistem pengolahan limbah
bahan beracun dan berbahaya.
c. melakukan monitoring dan pengawasan terhadap limbah cair yang di buang
ke badan air melalui inventarisasi jenis limbah.
Buku Putih Sanitasi Kabupaten Gresik II - 26
Strategi penyediaan dan peningkatan pelayanan air bersih, meliputi :
a. menata dan menangani zona pelayanan air bersih di kawasan eksisting
maupun wilayah pengembangan permukiman dan pusat-pusat
pertumbuhan;
b. mengembangkan, meningkatkan dan menata sistem pelayanan air bersih
perkotaan yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM); dan
c. mengembangkan, meningkatkan dan menata sistem pelayanan air bersih
sederhana di perdesaan yang belum terjangkau Himpunan Penduduk
Pemakai Air Minum (HIPPAM).
Strategi pengelolaan sistem drainase sebagai solusi pengendalian banjir, meliputi :
a. menata kawasan permukiman sebagai daerah resapan dengan pengaturan
Koefisien Dasar Bangunan (KDB).
b. melakukan penanganan saluran primer melalui program kali bersih,
normalisasi, dan perawatan lainnya.
c. melakukan pembangunan sistem drainase yang terpadu dengan
pembangunan prasarana kota lainnya, yang mendukung rencana
pengembangan wilayah sehingga sistem drainase dapat berfungsi secara
optimal.
M. Kebijakan dan strategi pengembangan prasarana lainnya, meliputi prasarana
pendidikan, kesehatan, peribadatan, perdagangan, pemerintahan, taman dan olah raga,
seni dan budaya, dan prasana pemakaman.
Strategi pengembangan prasarana lainnya, meliputi :
a. mengembangkan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang ada;
dan
b. mengembangkan pembangunan prasarana baru.
2.1.10. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENETAPAN POLA RUANG WILAYAH
KABUPATEN
2.1.10.1. Kebijakan dan Strategi Pemantapan Kawasan Lindung
A. Kebijakan dan strategi pemantapan kawasan lindung, meliputi :
a. kebijakan dan strategi pemantapan kawasan yang memberikan
perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
b. kebijakan dan strategi pemantapan kawasan perlindungan setempat;
c. kebijakan dan strategi pemantapan kawasan suaka alam, pelestarian alam
dan cagar budaya; dan
d. kebijakan dan strategi pemantapan kawasan rawan bencana alam;
Buku Putih Sanitasi Kabupaten Gresik II - 27
B. Kebijakan pemantapan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan
bawahannya, dilakukan dengan pemantapan keberadaan kawasan resapan air di
Kabupaten Gresik.
Strategi pemantapan keberadaan kawasan resapan air di Kabupaten Gresik, meliputi :
a. mempertahankan fungsi hutan produksi, pertanian, perkebunan, dan
kawasan suaka alam sebagai daerah tangkapan air bagi Kabupaten Gresik;
b. melakukan sosialisasi pentingnya fungsi hutan produksi dan kawasan suaka
alam sebagai daerah tangkapan air bagi Kabupaten Gresik kepada seluruh
lapisan masyarakat;
c. melakukan konservasi kawasan hutan yang sekaligus berfungsi sebagai
kawasan penyangga dan resapan air di masing-masing DAS sebagai potensi
air baku;
d. melakukan revitalisasi fungsi DAS baik yang telah maupun yang berpotensi
mengalami deforestrasi;
e. melakukan konservasi tanah dan air berupa terasiring, bangunan terjun,
dam penahan, dam pengendali sedimen, penghijauan dan reboisasi;
f. melakukan perlindungan, penataan, dan penanganan kawasan resapan air di
kawasan hilir sungai melalui penghijauan dan pembuatan sumur resapan di
kawasan permukiman yang sekaligus berfungsi sebagai pengendali banjir;
dan
g. melakukan perlindungan, penataan, dan pengaturan sumber-sumber air
baku permukaan dan sumber air baku tanah dalam melalui penataan
wilayah tata air.
C. Kebijakan pemantapan kawasan perlindungan setempat, meliputi :
a. pelestarian dan pemantapan fungsi lindung pada kawasan sempadan sungai
dari bahaya kerusakan ekologi;
b. pelestarian dan pemantapan fungsi lindung pada kawasan sekitar waduk
dan danau dari bahaya kerusakan ekologi;
c. pelestarian dan pemantapan fungsi lindung pada kawasan sempadan sekitar
mata air dari bahaya kerusakan ekologi;
d. penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik dengan luas 20% (dua puluh
persen) dari luas kawasan perkotaan; dan
e. Penyediaan RTH perkotaan privat dengan luas 10% dari luas kawasan
perkotaan.
Strategi pelestarian dan pemantapan fungsi lindung pada kawasan sempadan sungai
dari bahaya kerusakan ekologi, meliputi :
Buku Putih Sanitasi Kabupaten Gresik II - 28
a. membatasi kegiatan yang tidak berkaitan dengan perlindungan sempadan
sungai yang dapat mengganggu atau merusak kualitas air, kondisi fisik
sungai dan alirannya;
b. menetapkan batas kawasan perlindungan sempadan sungai;
c. mengawasi dan mengamankan sempadan sungai untuk menghindari adanya
aktivitas pendirian bangunan kecuali untuk bangunan inspeksi;
d. mengamankan daerah hulu dari erosi akibat terkikisnya lapisan tanah oleh
air hujan, sehingga dapat dicegah terjadinya sedimentasi di sungai, dengan
cara menghindari kegiatan pembukaan lahan pada musim hujan; dan
e. mengupayakan pembangunan mengikuti kontur alam, mempertahankan
tatanan yang telah ada, menghindari aliran permukaan terbuka yang
memotong kontur, serta penghijauan pada daerah kritis.
Strategi pelestarian dan pemantapan fungsi lindung pada kawasan sekitar waduk dan
danau dari bahaya kerusakan ekologi, meliputi :
a. membatasi kegiatan yang diperbolehkan di sekitar waduk dan danau, agar
tidak mengganggu fungsi waduk akibat rusaknya sempadan waduk,
diantaranya balai penelitian dan bangunan pengolahan air;
b. menetapkan batas lapangan kawasan perlindungan waduk dan danau;
c. mengoptimalkan pengembangan kawasan melalui peningkatan nilai
ekonomi kawasan melalui pemanfaatan sekitar danau dan waduk sebagai
sumber air irigasi, sumber air bersih, pembangkit tenaga listrik serta
kegiatan pariwisata dengan tetap memperhatikan keseimbangan pasokan air
dan kebutuhan masyarakat setempat;
d. merencanakan pengaturan pola ruang dan arahan kegiatan di sekitar
kawasan waduk dan danau;
e. mengembangkan kawasan hutan di sempadan waduk yang telah mengalami
kerusakan melalui program rehabilitasi, reboisasi, dan konservasi; dan
f. mengamankan daerah hulu dari erosi akibat terkikisnya lapisan tanah oleh
air hujan.
Strategi pelestarian dan pemantapan fungsi lindung pada kawasan sempadan sekitar
mata air dari bahaya kerusakan ekologi, meliputi :
a. membatasi kegiatan yang tidak berkaitan dengan perlindungan sekitar mata
air;
b. menetapkan batas lapangan kawasan perlindungan sekitar mata air yang
disesuaikan dengan lokasi, volume dan fungsi utama;
c. mengelola zona pemanfaatan kawasan sekitar mata air berdasarkan tipologi
kawasan sekitar mata air;
Buku Putih Sanitasi Kabupaten Gresik II - 29
d. melindungi kawasan sekitar mata air dan mengutamakan penanaman
vegetasi yang memberikan perlindungan mata air; dan
e. mengatur pola ruang dan arahan kegiatan di sekitar mata air berdasarkan
tipologi kawasannya antara lain badan air dari mata air, perlindungan
daerah tangkapan mata air.
Strategi penyediaan RTH dengan luas paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas
kawasan perkotaan, meliputi:
a. peningkatan jumlah, jenis, dan distribusi spasial RTH;
b. konversi lahan bekas tambang menjadi RTH; dan
c. pengendalian konversi kawasan lindung.
Strategi penyediaan RTH perkotaan dengan luas paling sedikit 10% (sepuluh persen)
dari luas kawasan perkotaan meliputi:
a. mengupayakan terpenuhinya koefisien dasar hijau untuk masing-masing fungsi kegiatan berdasarkan ketentuan umum peraturan zonasi;
b. mengutamakan pemenuhan besaran koefisien dasar hijau pada setiap perizinan pembangunan.
D. Kebijakan pemantapan kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya
meliputi :
a. pelestarian dan pemantapan fungsi lindung pada kawasan pantai berhutan
bakau;
b. pelestarian dan pemantapan fungsi lindung pada kawasan cagar alam;
c. pelestarian dan pemantapan fungsi lindung pada kawasan suaka
margasatwa; dan
d. pelestarian dan pemantapan fungsi lindung pada kawasan cagar budaya dan
ilmu pengetahuan.
Strategi pelestarian dan pemantapan fungsi lindung pada kawasan pantai berhutan
bakau, meliputi :
a. menetapkan kawasan pantai berhutan bakau melalui kegiatan penataan
batas di lapangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b. mengawasi dan memantau pelestarian kawasan pantai berhutan bakau
dengan menerapkan program pengelolaan bersama masyarakat;
c. mengatur berbagai usaha dan kegiatan yang dapat mempertahankan fungsi
lindung kawasan pantai berhutan bakau, serta mencegah berkembangnya
berbagai usaha dan kegiatan yang mengganggu fungsi lindung; dan
d. merestorasi kawasan pantai berhutan bakau yang mengalami deforestasi.
Buku Putih Sanitasi Kabupaten Gresik II - 30
Strategi pelestarian dan pemantapan fungsi lindung pada kawasan cagar alam,
meliputi :
a. menetapkan kawasan pantai cagar alam melalui kegiatan penataan batas di
lapangan sesuai dengan peraturan perundangan;
b. mengawasi dan memantau pelestarian kawasan cagar alam dengan
menerapkan program pengelolaan bersama masyarakat;
c. mengatur berbagai usaha dan kegiatan yang dapat mempertahankan fungsi
lindung kawasan cagar alam, serta mencegah berkembangnya berbagai
usaha dan kegiatan yang mengganggu fungsi lindung; dan
d. merestorasi kawasan cagar alam yang mengalami deforestasi.
Strategi pelestarian dan pemantapan fungsi lindung pada kawasan suaka margasatwa,
meliputi :
a. menetapkan kawasan suaka margasatwa melalui kegiatan penataan batas di
lapangan sesuai dengan peraturan perundangan;
b. mengawasi dan memantau pelestarian kawasan suaka margasatwa dengan
menerapkan program pengelolaan bersama masyarakat;
c. mengatur berbagai usaha dan kegiatan yang dapat mempertahankan fungsi
lindung kawasan suaka margasatwa, serta mencegah berkembangnya
berbagai usaha dan kegiatan yang mengganggu fungsi lindung; dan
d. merestorasi kawasan suaka margasatwa yang mengalami deforestasi.
Strategi untuk pelestarian dan pemantapan fungsi lindung pada kawasan cagar budaya
dan ilmu pengetahuan, meliputi:
a. melestarikan bangunan kuno yang masih terdapat di berbagai desa dan
kelurahan yang ada di Kabupaten Gresik;
b. menjaga keaslian bentuk bangunan kuno;
c. memanfaatkan kawasan cagar budaya sebagai kawasan wisata;
d. melindungi bangunan peninggalan sejarah tersebut; dan
e. menetapkan dalam peraturan yang terdapat di rencana tata ruang wilayah.
E. Kebijakan kawasan rawan bencana alam, dilakukan melalui pengembangan upaya
pencegahan dan penanganan kawasan rawan banjir.
Strategi pengembangan upaya pencegahan dan penanganan kawasan rawan banjir,
meliputi :
Buku Putih Sanitasi Kabupaten Gresik II - 31
a. pengendali banjir, normalisasi sungai, dan membuat bangunan-bangunan pelindung tebing pada tempat yang rawan longsor;
b. menyediakan sistem peringatan dini; c. memberdayakan masyarakat di sekitar kawasan rawan bencana dalam
kaitannya dengan upaya penyelamatan; d. menyediakan jalur-jalur evakuasi bencana e. menyediakan lokasi pengungsian sementara; f. melakukan konservasi tanah dan air di DAS hulu; g. menata ruang dan rekayasa di DAS hulu; h. menegakan hukum dalam mentaati ketentuan menyangkut tata ruang dan
pola pembudidayaan dataran banjir dan DAS hulu; i. menghindari terjadinya penyempitan dan pendangkalan alur sungai akibat
adanya sampah padat termasuk bangunan, hunian liar dan tanaman di bantaran sungai; dan
j. menetapkan sempadan sungai yang didukung oleh penegakan hukum.
2.1.10.2. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Budidaya
A. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya, meliputi :
a. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan peruntukan hutan produksi;
b. kebijakan dan strategi kawasan peruntukan pertanian;
c. kebijakan dan strategi kawasan peruntukan perkebunan;
d. kebijakan dan strategi kawasan peruntukan perikanan;
e. kebijakan dan strategi kawasan peruntukan pertambangan;
f. kebijakan dan strategi kawasan peruntukan industri;
g. kebijakan dan strategi kawasan peruntukan pariwisata;
h. kebijakan dan strategi kawasan peruntukan permukiman; dan
B. Kebijakan pengembangan kawasan peruntukan hutan produksi, meliputi :
a. penetapan dan pemantapan luas kawasan hutan dengan sebaran yang
proporsional, ditinjau dari sebaran fungsi hutan maupun fungsi lokasi; dan
b. pencegahan alih fungsi kawasan peruntukan hutan produksi menjadi
kawasan budidaya dan terbangun.
Strategi penetapan dan pemantapan luas kawasan hutan dengan sebaran yang
proporsional baik ditinjau dari sebaran fungsi hutan maupun fungsi lokasi, meliputi :
a. menjaga keberlangsungan fungsi pokok hutan dan kondisi hutan dengan
upaya rehabilitasi hutan yang bertujuan mengembalikan kualitas hutan
dengan program percepatan rehabilitasi hutan dan lahan;
b. menghindari terjadinya konversi;
Buku Putih Sanitasi Kabupaten Gresik II - 32
c. mengelola hutan yang berorientasi pada seluruh potensi sumberdaya
kehutanan dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat melalui program
pengelolaan hutan bersama masyarakat;
d. memantau dan mengendalikan kegiatan pengusahaan hutan serta gangguan
keamanan hutan lainnya dengan melakukan kerjasama antar wilayah
maupun antar dinas dan instansi terkait;
e. mengembangkan dan mendiversifikasi penanaman jenis hutan sehingga
memungkinkan untuk diambil hasil non kayu; dan
f. mengembangkan zona penyangga pada kawasan hutan produksi yang
berbatasan dengan hutan lindung.
Strategi pencegahan alih fungsi kawasan peruntukan hutan produksi menjadi kawasan
budidaya dan terbangun, meliputi:
a. meningkatan pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian hutan
produksi dengan menerapkan program pengelolaan hutan bersama
masyarakat;
b. mengatur berbagai usaha dan kegiatan yang tetap dapat mempertahankan
fungsi produksi;
c. mencegah berkembangnya berbagai usaha dan kegiatan yang mengganggu
fungsi produksi yang sekaligus fungsi lindung;
d. menerapkan ketentuan yang berlaku tentang Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan (AMDAL) bagi berbagai kegiatan yang sudah ada di kawasan
produksi yang mempunyai dampak besar bagi lingkungan hidup;
e. melakukan kerjasama antar wilayah dalam pengelolaan kawasan hutan,
terutama pengawasan terhadap ancaman berkurangnya lahan hutan
produksi; dan
f. melakukan sosialisasi pentingnya fungsi hutan produksi yang memiliki nilai
ekonomi tinggi sekaligus berfungsi lindung bagi kabupaten Gresik kepada
seluruh lapisan masyarakat.
C. Kebijakan kawasan peruntukan pertanian, dilakukan melalui :
a. pertahanan luasan lahan sawah beririgasi di Kabupaten sebagai lahan
pertanian pangan berkelanjutan; dan
b. pengembangan kawasan perkebunan yang produktif dan ramah lingkungan .
Strategi pemantapan luasan lahan pertanian basah beririgasi teknis di Kabupaten
Gresik sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan, meliputi :
a. meningkatkan sawah tadah hujan menjadi lahan pertanian basah irigasi
teknis pada kawasan lain sebagai pengganti lahan yang beralih fungsi di
kawasan perkotaan; dan
Buku Putih Sanitasi Kabupaten Gresik II - 33
b. menghindari penggunaan bangunan sepanjang saluran irigasi.
Strategi pengembangan kawasan perkebunan yang produktif dan ramah lingkungan,
meliputi :
a. mengembalikan lahan yang rusak atau alih komoditas menjadi perkebunan
seperti semula;
b. meningkatkan produktivitas dan pengolahan hasil perkebunan;
c. memberikan pembinaan, penyuluhan, dan pelatihan untuk pengembangan
perkebunan;
d. mengembangkan kemitraan dengan masyarakat dalam pengembangan
perkebunan;
e. mengembangkan sistem pemasaran hasil perkebunan sampai ekspor; dan
f. mengembangkan kawasan agropolitan di kawasan utara.
D. Kebijakan kawasan peruntukan perikanan, dilakukan melalui pengembangan kawasan
budidaya perikanan.
Strategi pengembangan kawasan budidaya perikanan dan pengolahan ikan yang
produktif dan ramah lingkungan, meliputi :
a. memelihara kualitas waduk dan sungai untuk pengembangan perikanan
darat;
b. mengembangkan kemitraan dengan masyarakat dalam pengembangan
budidaya perikanan; dan
c. mengembangkan sistem pemasaran hasil perikanan sampai ekspor.
E. Kebijakan kawasan peruntukan pertambangan, yaitu pengembangan kawasan
pertambangan yang ramah lingkungan.
Strategi pengembangan kawasan pertambangan yang ramah lingkungan, meliputi :
a. mengembalikan rona alam melalui upaya penghijauan pada area bekas
penambangan;
b. meningkatan nilai ekonomis hasil pertambangan melalui pengolahan hasil
tambang;
c. mencegah galian liar terutama pada kawasan yang membahayakan
lingkungan;
d. melakukan kajian kelayakan ekologi dan lingkungan, ekonomi dan sosial bila
akan dilakukan kegiatan penambangan pada kawasan tambang bernilai
ekonomi tinggi yang berada pada kawasan lindung atau permukiman; dan
Buku Putih Sanitasi Kabupaten Gresik II - 34
e. menegakkan pola pengelolaan lingkungan kawasan pertambangan.
F. Kebijakan kawasan peruntukan industri, dilakukan melalui pengembangan kawasan
peruntukan industri yang ramah lingkungan.
Strategi pengembangan kawasan peruntukan industri yang ramah lingkungan,
meliputi :
a. mengembangkan dan memberdayakan industri kecil dan industri rumah tangga untuk pengolahan hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan;
b. menyediakan lahan untuk menampung industri kecil dan menengah dengan dengan pengelola tertentu dalam sebuah kawasan industri;
c. mengembangkan industri agribisnis yang mendukung komoditas agribisnis unggulan;
d. mengembangkan pusat promosi dan pemasaran hasil industri kecil; e. meningkatkan kegiatan koperasi usaha mikro, kecil, dan menengah serta
menarik investasi; f. mengembangkan kawasan industri menengah dan kawasan industri besar
pada lokasi khusus yang strategis dengan luasan minimal 50 Ha; g. menangani dan mengelola limbah yang dihasilkan industri dengan
penyediaan IPAL, baik secara individual maupun komunal; h. menyediakan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan kegiatan
industri; i. menggunakan metode dan teknologi industri ramah lingkungan; j. menyediakan jalur hijau sebagai zona penyangga pada tepi luar kawasan
industri; k. meningkatkan kegiatan koperasi usaha mikro, kecil, dan menengah; l. menarik investasi penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam
negeri; m. menegakkan pola pengelolaan lingkungan kawasan industri terhadap
kemungkinan adanya bencana industri; n. meningkatkan nilai tambah, termasuk menggunakan kembali penggunaan
kembali dan daur ulang; o. menyediakan sarana dan prasarana atau infrastruktur yang dibutuhkan
untuk pengembangan kawasan industri dan pergudangan; p. menjalin kerjasama dengan investor dalam pengembangan kawasan industri
dan pergudangan; q. mengoptimasi pengembangan kawasan melalui peningkatan nilai ekonomis
kawasan; r. meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia; s. mempercepat alih teknologi yang lebih efisien dan efektif; t. mendukung kebijakan melalui pemberian instrumen insentif berupa
keringanan pajak dan retribusi, pengurangan atau penghapusan pajak dan lain-lain; dan
u. menelusuri potensi kawasan atau sub sektor strategis yang dapat dikembangkan.
Buku Putih Sanitasi Kabupaten Gresik II - 35
G. Kebijakan kawasan peruntukan pariwisata, yaitu pengembangan kawasan pariwisata
yang ramah lingkungan.
Strategi pengembangan kawasan pariwisata yang ramah lingkungan, meliputi :
a. mengembangkan obyek wisata andalan prioritas;
b. membentuk zona wisata dengan disertai pengembangan paket wisata;
c. mengkaitkan kalender wisata dalam skala nasional;
d. meningkatkan sarana dan prasarana wisata yang ada di masing-masing
objek wisata;
e. melakukan diversifikasi program dan produk wisata;
f. mengadakan kegiatan festival wisata atau gelar seni budaya;
g. mengembangkan pusat kerajinan dan cinderamata;
h. meningkatan promosi dan kerjasama wisata;
i. memberikan pembinaan, penyuluhan, dan pelatihan kepada masyarakat
lokal dan atau pengrajin lokal untuk pengembangan pariwisata; dan
j. meningkatkan potensi agroekowisata dan ekowisata.
H. Kebijakan kawasan peruntukan permukiman, yaitu pengembangan kawasan
permukiman yang nyaman, aman, dan seimbang serta mempertimbangkan daya
dukung lingkungan.
Strategi pengembangan kawasan permukiman yang nyaman, aman dan seimbang serta
mempertimbangkan daya dukung lingkungan, meliputi :
a. mengendalikan pemanfaatan ruang permukiman perdesaan terutama di
kawasan lindung;
b. mengembangkan permukiman perdesaan disesuaikan dengan karakter fisik,
sosial-budaya dan ekonomi masyarakat perdesaan;
c. meningkatkan kualitas permukiman khususnya di kawasan perkotaan;
d. mengembangkan perumahan terjangkau khususnya di kawasan perkotaan;
e. menyediakan sarana dan prasarana permukiman perdesaan dan perkotaan;
f. mengembangkan kasiba dan lisiba mandiri;
g. meningkatkan penyediaan hunian serta penyediaan sarana dan prasarana
dasar bagi rumah sederhana sehat;
h. mengembangkan dan menerapkan inovasi teknologi tepat guna bidang
perumahan;
i. meningkatkan capaian pelayanan perumahan di perkotaan dan perdesaan
serta implementasi regulasi jasa konstruksi, pembangunan dan pengelolaan
bangunan gedung dan rumah negara;
Buku Putih Sanitasi Kabupaten Gresik II - 36
j. meningkatkan implementasi teknologi dan industri perumahan;
k. meningkatkan implementasi regulasi jasa konstruksi, pembangunan, dan
pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara;
l. meningkatkan kualitas perumahan serta prasarana dan sarana dasar
lingkungan permukiman di daerah perdesaan, kawasan agropolitan, dan
kawasan perbatasan;
m. meningkatkan peran pihak swasta dan masyarakat dalam penyediaan
perumahan agar tercipta pasar primer yang sehat;
n. mengembangkan kawasan perumahan skala besar yang ditunjang dengan
peningkatan penyediaan tanah untuk peningkatan pengembangan kawasan
permukiman di perkotaan dan perdesaan yang sesuai dengan rencana tata
ruang;
o. mengembangkan pembangunan perumahan dan permukiman yang
bertumpu pada keswadayaan masyarakat; dan
p. meningkatkan kualitas perumahan serta prasarana dan sarana dasar
lingkungan permukiman di daerah perdesaan, kawasan agropolitan, dan
kawasan perbatasan, serta penurunan luasan kawasan kumuh.
I. Kebijakan kawasan peruntukan lainnya meliputi :
a. Pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa; dan
b. Pengembangan ruang untuk sector informal.
Strategi pengembangan kawasan perdagangan dan jasa, meliputi:
a. mengendalikan pemanfaatan ruang kawasan perdagangan dan jasa terutama
di kawasan lindung dan kawasan rawan bencana ;
b. memanfaatkan dan mengelola kawasan peruntukan perdagangan dan jasa
yang didukung oleh ketersediaan sarana antara lain tempat parkir umum,