Page 1
29
BAB II
GAMBARAN UMUM DESA WUKIRSARI
A. Profil Desa Wukirsari
Secara administratif Desa Wukirsari merupakan salah satu dari delapan desa
yang terletak di Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta (DIY). Desa ini berjarak kurang lebih 3 km kearah utara dari ibukota
kecamatan, 10 km dari ibukota kabupaten, serta 17 km dari ibukota provinsi. Desa
Wukirsari mempunyai wilayah seluas ± 15.385.504 hektar atau sekitar 3,04 %
dari luas Kabupaten Bantul dibagi ke dalam 101 RT dan 16 dusun yaitu Sindet,
Singosaren, Manggung, Bendo, Tilaman, Pundung, Kedungbuweng,
Karangkulon, Giriloyo, Cengkehan, Nogosari I, Nogosari II, Karangasem,
Jatirejo, Dengkeng, dan Karangtalun.37
Desa Wukirsari mempunyai karakteristik
topografi sebagian besar derah perbukitan dengan kontur permukaan yang sedang
dengan ketinggian 50 mdpl. Sedangkan secara geografis, Desa Wukirsari terletak
pada 07˚53’30” - 07˚56’00” LS dan 110˚22’’30” - 110˚26’30” BT. Adapun batas-
batas desa sebagai berikut :
Gambar 1.
Peta Desa Wukirsari
Sumber : Arsip Desa Wukirsari
37
Dokumen Monografi Desa Tahun 2018.
Page 2
30
Tabel 1.
Batas Wilayah Desa Wukirsari
Sebelah Utara Desa Segoroyoso Kecamatan Pleret dan Desa
Trimulyo Kecamatan Jetis
Sebelah Timur Desa Muntuk Kecamatan Dlingo
Sebelah Selatan Desa Imogiri, Desa GirirejoKecamatan Imogiri dan
Desa Mangunan Kecamatan Dlingo
Sebelah Barat Desa Trimulyo Kecamatan Jetis
Sumber: Monografi Desa Wukirsari Tahun 2018
Laju pertumbuhan Penduduk di Indonesia secara umum selalu mengalami
kenaikan pada setiap tahunnya. Kondisi demografi tersebut juga terjadi di Desa
Wukirsari yang setiap tahun mengalami peningkatan laju pertumbuhan
penduduknya. Berikut ini tabel jumlah penduduk di Desa Wukirsari Kecamatan
Imogiri Kabupaten Bantul.
Tabel 2.
Jumlah Penduduk
Sumber: Monografi Desa Tahun 2018
No Nama Dusun Jumlah
RT
Jumlah
KK Jiwa Lk Pr
1 Bendo 8 494 1243 630 613
2 Manggung 7 437 1189 601 588
3 Singosaren 5 460 1207 560 647
4 Sindet 5 438 1189 601 588
5 Tilaman 4 251 535 256 279
6 Pundung 4 247 520 241 279
7 Kedungbuweng 4 276 647 315 332
8 Karangkulon 9 466 1316 664 652
9 Giriloyo 6 270 683 335 348
10 Cengkehan 4 337 899 455 444
11 Nogosari I 6 442 1216 607 609
12 Nogosari II 12 602 1710 877 832
13 Karangasem 6 479 1219 608 611
14 Jatirejo 8 544 1341 672 669
15 Karangtalun 7 616 1669 835 835
16 Dengkeng 6 422 1109 577 532
Page 3
31
Berdasarkan data yang diperoleh penduduk Desa Wukirsari berjumlah
17.692 jiwa terdiri dari 8.834 laki-laki dan 8.858 perempuan dengan 6.781 kepala
keluarga. Jika dilihat dari tabel di atas, wilayah dengan jumlah penduduk
terbanyak terdapat di Dusun Nogosari II dengan 1.710 jiwa. Sedangkan wilayah
dengan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Dusun Pundung dengan 520
jiwa.
Proses pembangunan desa akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat
memiliki kesadaran pendidikan yang tinggi. Akses untuk mendapatkan
pendidikan saat ini jauh lebih mudah karena jarak tempat pendidikan baik tingkat
Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) sudah dekat dengan
pemukiman warga. Adapun keadaan penduduk Desa Wukirsari menurut tingkat
pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
No Tingkat Pendidikan Jumlah Penduduk
1 Belum / Tidak / Sudah TidakSekolah 4.286 jiwa
2 SD 5.457 jiwa
3 SMP 3.016 jiwa
4 SMA /SMK 3.712 jiwa
5 Perguruan Tinggi 971 jiwa
6 Pondok Pesantren 250 jiwa
JUMLAH 17.692 jiwa
Sumber: Monografi Desa Tahun 2018
Jika dilihat dari tabel di atas, tampak bahwa tingkat pendidikan yang
dominan di Desa Wukirsari adalah SD. Hal tersebut tentu menjadi fokus perhatian
pemerintah desa untuk membangun kesadaran masyarakat sejak dini tentang
pentingnya pendidikan sehingga sumber daya manusia di Desa Wukirsari akan
semakin meningkat secara kualitas.
Page 4
32
Dengan jumlah penduduk yang cukup banyak, sarana dan prasarana
diperlukan untuk mendukung segala aktivitas kehidupan di segala bidang. Seperti
halnya di Desa Wukirsari, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat tentu
diperlukan sarana dan prasarana di bidang sosial, pendidikan, keagamaan,
kesehatan, dan ekonomi.
Adapun sarana dan prasarana yang terdapat di Desa Wukirsari dapat
dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 4.
Sarana dan Prasarana
No Jenis Sarana dan Prasarana Jumlah (Unit)
1 Kantor Desa 1
2 Samsat Desa 1
3 Poskesdes 1
4 Posyandu 18
5 SMA 2
6 SMP 1
7 SD 5
8 TK 7
9 PAUD 7
10 Tempat Ibadah 143
11 Lapangan Olahraga 13
12 Poskamling 30
13 Pondok Pesantren 5
14 Kendaraan Dinas 1
15 Perpusdes 1
16 Gedung Serbaguna 1
17 Taman Kuliner 2
18 Pariwisata Desa 7
19 Pasar Desa 1
20 Home Stay 50
21 Terminal Wisata 2
Sumber : Monografi Desa Tahun 2018
Dari data di atas, sarana dan prasarana di Desa Wukirsari ini mendukung
untuk kegiatan wisata desa. Potensi wisata ini sudah dimanfaatkan masyarakat
Page 5
33
melalui pembangunan homestay dan tempat wisata. Sedangkan pemerintah desa
telah memfasilitasi terminal wisata untuk menampung wisatawan yang
berkunjung ke Desa Wukirsari. Jika dilihat dari keagamaannya, mayoritas
masyarakat Desa Wukirsari menganut agama Islam tetapi ada juga yang memeluk
agama Kristen dan Katolik. Meskipun demikian, kehidupan bermasyarakat tetap
berjalan dengan baik, saling menghormati, dan membantu. Hal ini dapat dilihat
pada saat masing-masing pemeluk agama melaksanakan ritual-ritual peribadahan
dengan aman, damai, dan khidmat. Kultur budaya keagamaan masih kuat dengan
Islam Nahdhlatul Ulama’ (NU), hal ini dapat dilihat dari banyaknya pondok
pesantren NU yang ada di Desa Wukirsari. Selain NU, juga terdapat organisasi
Islam Muhammadiyah dan juga kejawen.
Kondisi Sosial dan Budaya masih melekat kuat pada masyarakat Desa
Wukirsari. Budaya didalam masyarakat merupakan sebuah pondasi dan modal
sosial untuk melaksanakan pembangunan. Dalam bidang aktivitas sosial budaya,
masyarakat Desa Wukirsari selalu aktif mangadakan kegiatan yang direalisasikan
dalam wadah organisasi kemasyarakatan seperti Karang Taruna di Desa dan setiap
dusun, PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), RT, dan lembaga
kemasyarakatan lainnya. Selain kegiatan kelembagaan ada juga perkumpulan
masyarakat yang memiliki hobi atau kegiatan kesenian, misalnya perkumpulan
penangkar burung hias, pengrajin, karawitan, kethoprak, sholawat jawa, seni tari,
dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan dapat menjaga
hubungan antar masyarakat Desa Wukirsari untuk selalu berinteraksi sehingga
tercipta modal sosial yang kuat. Selain itu, adanya makam raja-raja mataram yang
Page 6
34
terletak di pegunungan sisi selatan Desa Wukirsari juga memperkuat ajaran luhur
kebudayaan yang terus diwariskan setiap generasi.
Dalam melaksanakan tugas pemerintahannya, Pemerintah Desa Wukirsari
mempunyai struktur organisasi tata kerja. Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat
desa. Perangkat desa yang dimaksud terdiri dari sekretaris desa, pelaksana teknis,
dan pelaksana kewilayahan. Adapun struktur Pemerintahan Desa Wukirsari
periode kepemimpinan tahun 2018 - 20124 sebagai berikut:
Bagan 2.
Struktur Pemerintah Desa Wukrisari
BPD
Urusan
Perencanaan
Tri Estiningsih
Sekretaris Desa Maryanti
Kepala Desa
Susilo Hasoro, S.E
Seksi
Pelayanan Muiz Yoga M, S.Si
Seksi Kewilayahan
16 Kepala Dusun
Seksi
Pemerintahan Fery Satyawan, S.T
Seksi Kesejahteraan Asnan Hidayat
Urusan TU &Umum Agus Basuki
Urusan Keuangan
Cahyo W.
Staff Saptono
Staff
Destiana Z.U
Staff Fathurohman
Staff
Staff Rian Renaldi
Page 7
35
Dari bagan tersebut dapat dilihat bahwa kepala desa sebagai leading sector
Pemerintah Desa Wukirsari mempunyai peranan penting dan strategis untuk
merumuskan kebijakan desa. Selain kepala desa, peranan Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) juga menjadi penting sebagai pengawas kinerja kepala desa beserta
jajarannya. Adapun nama-nama pejabat Pemerintahan Desa Wukirsari Kecamatan
Imogiri periode kepemimpinan tahun 2018 – 2014 dapat dilihat pada tabel
berikut:
Tabel 5.
Nama Pejabat Pemerintah Desa Wukirsari
No Nama Jabatan
1 Susilo Hapsoro, S.E Kepala Desa
2 Maryanti Sekretaris Desa
3 Feri Satyawan, S.T Kasi Pemerintahan
4 Asnan Hidayat Kasi Kesejahteraan
5 Muiz Yoga Maulana, S.Si Kasi Pelayanan
6 Agus Basuki Tapip, S.Ag Kaur Umum
7 Cahyo Widhihastoro, S.T Kaur Keuangan
8 Tri Estiningsih, S.TP Kaur Perencanaan
9 Nur Choironi Dukuh Sindet
10 Arohmad Dukuh Singosaren
11 Farit Hermawan Dukuh Manggung
12 Marsudi Dukuh Bendo
13 R. Suhandri Haruno,S.Si Dukuh Tilaman
14 H. Waljiyana Dukuh Pundung
15 Endah Biwanti Dukuh Kedungbuweng
16 Isnaini Muhtarom, S.Ag Dukuh Karangkulon
17 M. Amrulloh Dukuh Giriloyo
18 M. Affan, S.Pd Dukuh Cengkehan
19 Fitriningsih, A.Md Dukuh Nogosari I
20 Dalmuji Dukuh Nogosari II
21 Hadi Prabowo Dukuh Karangasem
22 Purwono Dwi Nugroho Dukuh Jatirejo
23 Sarjito Dukuh Dengkeng
Page 8
36
24 Dewi Immawati, A.Md.Kep Dukuh Karangtalun
25 Destiana Zahro Unsiyah Staff Pelayanan
26 Rian Rinaldi Staff Pemerintahan
27 Ari Murti Staff Pelayanan
28 Fathurrohman Staff Umum
29 Saptono Staff Keuangan
30 Sumadi Staff Umum
Tabel 6.
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) DesaWukirsari
No Nama Jabatan
1 Sutrisno M.Pd Ketua
2 H. Ahmad,S.E Wakil Ketua
3 Drs. Wihandono Sekretaris
4 Sri Wahyu Saraswati Ketua Komisi A
5 Siti Uswatun Hasanah, A.Md Ketua Komisi B
6 Suparman Anggota
7 M. Abdul Rohman, S. Or Anggota
8 Maedi Utomo Anggota
9 Miftahur Rozi Anggota
Sumber : Monografi Desa Wukirsari Tahun 2018
Dalam melaksanakan kebijakan pada masa kepemimpinannya, kepala desa
mempunyai visi dan misi Pemerintah Desa Wukirsari. Visi merupakan pandangan
jauh ke depan kemana dan bagaimana Desa Wukirsari harus dibawa dan berkarya
agar konsisten dan dapat eksis, inovatif, serta produktif. Adapun visi Pemerintah
Desa Wukirsari adalah : "Menuju Desa Wukirsari yang sejahtera, agamis, dan
berbudaya, serta memelihara kearifan lokal.” 38
Melalui visi ini diharapkan masyarakat menemukan gambaran kondisi masa
depan yang lebih baik (ideal) dan merupakan potret keadaan yang ingin dicapai,
38
Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018 – 2014, hlm.35..
Page 9
37
dibanding dengan kondisi yang ada saat ini. Melalui rumusan visi ini diharapkan
mampu memberikan arah perubahan masyarakat pada keadaan yang lebih baik,
menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengendalikan dan mengontrol
perubahan-perubahan yang akan terjadi, mendorong masyarakat untuk
meningkatkan kinerja yang lebih baik, menumbuhkan kompetisi sehat pada
anggota masyarakat, menciptakan daya dorong untuk perubahan serta
mempersatukan anggota masyarakat. Sedangkan misi adalah rumusan umum
mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi
berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah, dan tindakan nyata bagi segenap
komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang
diberikannya.
Untuk mewujudkan visi Pemerintah Desa Wukirsari seperti yang sudah
dijabarkan di atas, dengan mempertimbangan potensi dan hambatan, maka
disusunlah misi sebagai berikut: 39
1. Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, amanah, dan terbuka
berorientasi pada optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.
2. Mendorong berkembangnya kualitas sumber daya manusia Desa
Wukirsari yang dilandasi nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya
(saling asih, saling asah, dan saling asuh) untuk mewujudkan masyarakat
yang maju dan modern dengan landasan moral agama yang punya
kepedulian terhadap kearifan lokal.
39
Ibid, hlm.36.
Page 10
38
3. Peningkatan sarana dan prasarana dasar untuk menunjang kesejahteraan
dan meningkatkan pelayanan publik dengan ramah, cepat, dan tepat.
4. Memanfaatkan potensi sumber daya alam dengan tetap memelihara
kearifan lokal.
5. Memberdayakan potensi lembaga keuangan mikro dan makro berbasis
masyarakat untuk mendorong usaha ekonomi masyarakat.
6. Memberdayakan masyarakat melalui partisipasi aktif dalam
pembangunan.
7. Mewujudkan lingkungan yang bersih aman, tertib, dan nyaman.
8. Mengedepankan nilai-nilai budaya sebagai penguatan modal sosial
masyarakat.
B. Sejarah Desa Wukirsari
Desa Wukirsari merupakan salah satu dari 8 desa yang berada di wilayah
Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa
Wukirsari merupakan desa agraris yang mayoritas penduduknya bergerak di
bidang pertanian karena tekstur tanah yang subur dan lahan pertanian yang
membentang luas. Secara historis, nama Desa Wukirsari menurut warga
masyarakat terdahulu berasal dari kata “Wukir” yang berarti gunung dan “Sari”
berarti bagus, jadi Wukirsari berarti wilayah pegunungan yang baik.40
Desa Wukirsari pada awalnya adalah gabungan dari empat kelurahan, yaitu
Kelurahan Giriloyo, Kelurahan Pucung, Kelurahan Pajimatan, dan Kelurahan
Singosaren. Pada tahun 1948, keempat kelurahan tersebut bergabung menjadi satu
40
Pemerintah Desa Wukirsari, Buku Sejarah Desa Wukirsari, 2018.
Page 11
39
desa atau sebelumnya dikenal dengan sebutan Catur Manunggal Mukti yang kini
dikenal dengan Desa Wukirsari. Desa Wukirsari dibentuk berdasarkan maklumat
Nomor 5 Tahun 1948 yang kemudian mengangkat Notowisastro sebagai Kepala
Desa Wukirsari pertama.41
Sistem kemasyarakatan di Desa Wukirsari terdiri atas struktur formal dan in
formal. Struktur formal berkaitan dengan kepala desa, kepala dusun, dan ketua
RT. Sedangkan struktur informal yaitu tokoh-tokoh masyarakat yang dituakan
atau dikenal dengan pemimpin bagi masyarakat. Dalam kesehariannya,
masyarakat Desa Wukirsari masih memegang sistem kekeluargaan. Pola
kehidupan masyarakat telah mengalami pergeseran dari yang dulunya bekerja
sebagai petani atau buruh tani, sekarang masyarakat Desa Wukirsari mulai
memanfaatkan potensi yang ada di sekitarnya seperti membuat destinasi wisata
baru, menjadi pengrajin, dan berdagang. Dengan banyaknya potensi dan
kunjungan wisata, saat ini Desa Wukirsari juga dikenal dengan sebutan Desa
Wisata Wukirsari.
Seperti desa pada umumnya, Desa Wukirsari juga mempunyai sejarah
pemimpin desa dari awal mula adanya Desa Wukirsari sampai sekarang ini.
Dalam masa pemerintahannya, Desa Wukirsari setidaknya telah mengalami 7
periode kepemimpinan hingga saat ini. Nama-nama Kepala Desa/Lurah Desa
Wukirsari yang pernah memimpin adalah sebagai berikut:
Notowisastro, merupakan kepala desa pertama yang menjabat di Desa
Wukirsari sejak adanya maklumat penggabungan empat desa pada tahun 1948.
41
Maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Negara Republik Indonesia Yogyakarta, Nomor 5
Tahun 1948 tentang Hal Perubahan Daerah-Daerah Kalurahan dan Nama-Namanya.
Page 12
40
Beliau bertempat tinggal di Dusun Singosaren dan tidak diketahui masa periode
jabatannya.42
Selanjutnya adalah Sastrosuwito. Beliau menjabat sebagai kepala
desa kedua setelah Bapak Notowisastro dan bertempat tinggal di Dusun Nogosari
I. Masa jabatannya berakhir pada tahun 1982. R. Harsoyo, menjabat kepala desa
ketiga dan bertempat tinggal di Dusun Manggung. Beliau mulai menjabat pada
tahun 1982 sampai dengan 1995. Masa jabatannya cukup lama yaitu lebih dari 10
tahun karena pada waktu itu belum ada aturan tentang lama masa periode jabatan.
Kepala desa selanjutnya adalah Sujiyono.Berasal dari Dusun Karangasem dan
menjabat sebagai kepala desa selama 7 tahun yaitu 1997 sampai 2004.
Pada tahun 2004, Bayu Bintoro, S.E terpilih menjadi kepala desa yang baru.
Beliau berasal dari Dusun Manggung yang merupakan anak dari Kepala Desa
Wukirsari ketiga yaitu Bapak R. Harsoyo. Bapak Bayu Bintoro, S.E menjabat
sebagai kepala desa selama dua periode. Pada masa kepemimpinan beliau yang
pertama yaitu tahun 2004 sampai dengan 2014, sudah mulai ada pembenahan
pada sektor pembangunan melalui dana dari kabupaten yang diberikan untuk desa.
Pada periode pertama ini menjabat selama 10 tahun karena aturan yang berlaku
pada saat itu memang demikian.
Kemudian pada periode kedua, yakni tahun 2016 sampai dengan 2022
beliau kembali terpilih oleh masyarakat untuk menduduki posisi sebagai kepala
desa. Pada masa kepemimpinan yang kedua ini sudah ada aturan tentang lama
periode jabatan kepala desa yaitu selama 6 tahun. Pada masa ini merupakan awal
adanya dana desa yang dikucurkan di Desa Wukirsari sehingga berbagai macam
42
Berdasarkan wawancara dengan sesepuh desa tidak ada yang mengetahui masa
kepemimpinan Bapak Notowisastro.Begitu juga hasil observasi tidak ada dokumen yang
menjelaskan tentang masa kepemimpinan Bapak Notowisastro.
Page 13
41
sektor pembangunan dan pemberdayaan masyarakat mulai dilaksanakan. Namun
baru satu tahun menjabat, Bapak Bayu Bintoro, S.E menderita sakit dan
meninggal dunia pada tahun 2017. Dengan demikian, untuk menjalankan estafet
kepemimpinan kembali diadakan pemilihan kepala desa.
Kepala desa ketujuh diduduki oleh Susilo Hapsoro, S.E yang berasal dari
Dusun Manggung. Beliau merupakan anak terakhir dari R. Harsoyo dan
merupakan adik kandung dari Bapak Bayu Bintoro, S.E. Masa jabatan beliau
dimulai pada tahun 2018 sampai dengan 2024. Jika dilihat dari sejarah
kepemimpinan desa di atas menunjukkan bahwa ada turun temurun jabatan dalam
keluarga atau kepemimpinan dinasti. Hal ini dapat dilihat pada keluarga Bapak
R. Harsoyo yang dilanjutkan oleh kedua anaknya. Penulis juga mengamati bahwa
proses pemilihan kepala desa kedua anaknya ini menang mutlak atas lawan-lawan
politiknya. Kepercayaan kepemimpinan desa pada keluarga R. Harsoyo ini masih
kuat sehingga ada pengaruh politiknya di masyarakat. Seperti yang disampaikan
oleh Bapak Supiono :43
“Nek keluargane trah Pak Harsoyo iseh ono sek jago
mesti menang, mas.Abot nek arep ngalahke, masyarakat
iseh akeh sek percoyo soale.”
“Kalau keluarga dari keturunan Pak Harsoyo masih ada
yangmencalonkan pasti menang, mas. Berat kalau mau
mengalahkan.”
Dari penuturan masyarakat tersebut, dapat dipahami bahwa keluarga dari
Bapak R. Harsoyo ini memang masih mempunyai pengaruh politik yang kuat di
Desa Wukirsari. Hal ini dapat terjadi karena keluarga Bapak R. Harsoyo
merupakan keturunan Raden atau gelar bangsawan dalam kebudayaan jawa.
43
Wawancara dengan Bapak Supiono, pada Tanggal 17 November 2019,Pukul 17.00 WIB.
Page 14
42
C. Dana Desa dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Desa Wukirsari
Dana desa sudah mulai berjalan sejak tahun 2015 pada saat UU Desa selesai
disahkan pada tahun 2014. Sebelum ada dana desa, pemerintah telah memberikan
sumber dana untuk desa berupa Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu dana yang
dialokasikan oleh kabupaten untuk desa, dana dari bagi hasil pajak dan retribusi,
dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari APBD pemerintah provinsi maupun
kabupaten. Selain sumber dana dari pemerintah, desa juga mempunyai
penghasilan sendiri yang dapat digunakan untuk tambahan operasional desa yaitu
dana Pendapatan Asli Desa (PADes). Dana ini berasal dari aset atau kekayaan
yang dimiliki oleh desa seperti sewa tanah kas desa, gedung, dan retribusi yang
masuk dalam pungutan desa. Masing-masing sumber dana tersebut terdapat aturan
dalam penggunaannya.
Desa Wukirsari menerima dana desa sejak tahun 2015, namun pada
penelitian ini akan menganalisis dana desa yang diterima pada periode 2017 –
2019. Dalam kurun waktu tiga tahun ini dapat dilihat prosentase pembangunan
dan pemberdayaan yang telah dilakukan di Desa Wukirsari.
Tabel 7.
Pendapatan Desa Tahun 2017 - 2019
Tahun Sumber Dana Anggaran (Rp)
2017 PADes 112.178.750
Dana Desa 1.186.838.000
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 129.444.560
Alokasi Dana Desa 1.937.967.000
Jumlah 3.366.428.310
Page 15
43
2018 PADes 62.000.000
Dana Desa 1.335.877.000
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 129.444.560
Alokasi Dana Desa 1.962.488.000
Bantuan Keuangan Khusus 358.992.500
Jumlah 3.848.802.060
2019 PADes 80.000.000
Dana Desa 1.728.278.000
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 100.000.000
Alokasi Dana Desa 1.925.457.000
Bantuan Keuangan Khusus 645.000.000
Jumlah 4.478.735.000
Sumber : Dokumen APBDesa TA 2017 - 2019
Berdasarkan tabel anggaran pendapatan desa dalam APBDesa di atas,
terjadi penurunan anggaran pada sumber dana PADes tahun 2018 dan 2019 jika
dibandingkan dengan PADes tahun 2017. Menurunnya PADes ini karena
peraturan desa tentang pungutan desa baru disahkan pada bulan November tahun
2019, sehingga belum ada penarikan sewa tanah kas maupun bangunan desa. Hal
ini yang menyebabkan jumlah pendapatan asli desa berkurang. Selain sumber
dana PADes, pendapatan desa dari bagi hasil pajak dan retribusi pada tahun 2019
juga mengalami penurunan. Pendapatan desa dari bagi hasil pajak dan retribusi ini
menyesuaikan dengan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dari
desa masing-masing.44
Pada pada tahun 2017 dana desa yang masuk ke anggaran desa sebesar
Rp.1.186.838.000, lalu pada tahun 2018 desa menerima kucuran dana sebesar
Rp.1.335.877.000, sedangkan pada tahun 2019 dana desa yang diterima sebesar
44
Wawancara dengan Ibu Maryanti selaku sekretaris desa, pada tanggal 8 November 2019,
pukul 13.00 WIB.
Page 16
44
Rp.1.728.278.000. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa dana desa yang
diberikan ke Desa Wukirsari bertambah setiap tahunnya.
Dengan demikian, semakin besar sumber pendapatan yang masuk ke desa
maka kebijakan pemerataan pembangunan dan kegiatan pemberdayaan untuk
menunjang kesejahteraan harus lebih meluas. Hal tersebut kemudian yang
menimbulkan kontestasi pada kebijakan penggunaannya, baik antar dusun
maupun pada tingkat kelompok masyarakat di desa. Masing-masing saling
berebut dan berlomba-lomba mengajukan pendanaan untuk kegiatannya. Sebagai
contoh pada dua Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yaitu PKK Desa dan
Karang Taruna Desa. Kedua LKD tersebut berkontestasi pada perencanaan
kebijakan anggaran untuk memperoleh porsi anggaran yang lebih besar.
Setiap orang atau masyarakat tentu menginginkan terpenuhi semua
keinginannya, baik itu keinginan materi seperti mempunyai mobil, punya rumah,
sekolah ke jenjang yang tinggi maupun keinginan non materi seperti ketentraman
jiwa, keluarga yang harmonis, kesehatan yang terjaga, dan lain sebagainya.
Impian-impian tersebut tidak mudah untuk didapatkan, seseorang harus bekerja
keras hanya untuk mengejar keinginannya itu. Ada berbagai macam cara yang
dilakukan untuk menempuh keinginan yang membahagiakan itu. Impian-impian
tersebut dalam rangka untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Begitu juga yang terjadi di Desa Wukirsari. Dengan kondisi dan
karakteristik yang berbeda-beda, tingkat kesejahteraan masyarakatnya pun
beragam. Adanya dana desa dan sumber pendanaan lain merupakan harapan bagi
Page 17
45
masyarakat desa untuk mendapatkan kesejahteraan. Kebijakan-kebijakan strategis
yang diambil oleh pemerintah desa harus disesuaikan dengan kebutuhan
masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Bapak Susilo Hapsoro, S.E selaku kepala
desa berikut ini :45
“Untuk mendukung kesejahteraan masyarakat Pemerintah
Desa Wukirsari sudah selalu mengusahakan dengan
kebijakannya. Secara fisik, dengan adanya jalan-jalan
yang sudah bagus harapannya perekonomian akan
meningkat karena akses jalan sudah bagus. Terus ada
pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan soft skill. Selain
itu juga mencarikan hubungan atau relasi-relasi agar
mereka dapat berkembang karena dengan kondisi
sekarang ini harus berusaha, masyarakat yang tidak mau
berkembang itu akan mandeg dan tertinggal oleh zaman.
Dari desa juga sudah memberikan sarana dan prasarana
usaha.Harapannya nanti masyarakat yang tidak mampu
setiap tahun selalu kita data untuk bergantian diberikan
sarana prasarana sebagai modal untuk wirausaha.Pada
saat ada acara atau kegiatan di desa dihimbau untuk
memesan snack atau makanan di kelompok dampingannya
desa.”
Kebijakan pengelolaan dana desa ini di prioritaskan pada dua bidang, yaitu
bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Seperti yang disampaikan
oleh kepala seksi kesejahteraan sebagai berikut:46
“Dari bidang saya kesejahteraan ada dua kebijkan
penggunaan dana desa, yaitu ada bidang kegiatan untuk
pembangunan dan pemberdayaan.”
Hal yang senada juga disampaikan oleh kepala seksi pelayanan :47
“Kalau dari kegiatan kasi pelayanan sendiri untuk
penggunaan dana desa terkait dengan pemberdayaan dan
45
Wawancara dengan Bapak Susilo Hapsoro, S.E selaku Kepala Desa, pada Tanggal 8
November 2019, pukul 14.00 WIB. 46
Wawancara dengan Bapak Asnan Hidayat selaku Kasi Kesejahteraan, pada Tanggal 8
November 2019, pukul 14.30 WIB. 47
Wawancara dengan Bapak Muiz Yoga Maulana, S.Si selaku Kasi Pelayanan, pada tanggal
8 November 2019, pukul 15.00 WIB.
Page 18
46
pembinaan yang ada hubungannya dengan wanita,
pemuda, anak, terus kesehatan, terus juga kebudayaan
kesenian, ya hampir semua kegiatan yang bersifat sosial
itu ada di bidang pelayanan.”
Dari penjelasan hasil wawancara tersebut, jika ditinjau dari segi ekonomi,
maka ukuran kesejahteraan masyarakat di Desa Wukirsari ini masih tergolong
prasejahtera. Hal ini tentu menjadi perhatian karena setiap tahunnya dana desa
sudah dikucurkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Tolok
ukur kesejahteraan yang beragam ini juga tidak bisa menggeneralisasikan tingkat
kesejahteraan masyarakat secara umum, sehingga perlu pendalaman untuk melihat
secara praktis di masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh
pemerintah desa dalam rangka membangun kesejahteraan masyarakat khususnya
melalui dana desa memang sudah ada prioritas program dari pemerintah pusat
yaitu untuk mendukung bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Page 19
47
BAB III
MEMBANGUN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI DANA
DESA
Penulisan di bab III ini, peneliti menjelaskan tentang pengelolaan dana desa
untuk membangun kesejahteraan masyarakat di Desa Wukirsari. Penjelasan yang
akan diuraikan sesuai dengan hasil penelitian berupa observasi, wawancara, dan
melihat dokumentasi penggunaan dana desa oleh Pemerintah Desa Wukirsari
Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul sebagai instansi yang mengelola dana
tersebut dengan masyarakat Desa Wukirsari. Pemaparan ini terbagi menjadi tiga
sub, yakni proses perencanaan kebijakan pengelolaan dana desa, strategi
kebijakan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui dana desa, dan
dampak yang dihasilkan sejak adanya dana desa.
A. Proses Perencanaan Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
Pengelolaan keuangan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014
tentang Desa dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 114 tahun 2014 mengenai pedoman pembangunan desa dijelaskan
bahwa pengelolaan keuangan desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Menurut UU Nomor 6 tahun
2014, yang dimaksud keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang
dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang
Page 20
48
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.48
Keuangan desa desa
dituangkan dalam laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang
kemudian disingkat APBDesa. APBDesa merupakan dokumen rencana keuangan
tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah desa dan
Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kemudian ditetapkan di dalam peraturan
desa (Perdes). Setelah APBDesa disahkan menjadi perdes, kepala desa kemudian
membuat Peraturan Lurah Desa tentang Penjabaran APBDesa.
Bagan 3.
Landasan Hukum Perencanaan Pembangunan Desa
Sebagai wujud komitmen pemerintah untuk membangun Indonesia dari
pinggiran, saat ini desa menjadi ujung tombak pembangunan dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan pendanaan yang
memadai untuk mengelola dan mengembangkan potensi yang ada. Salah satu
yang menjadi wujud campur tangan pemerintah dalam menjadikan desa sebagai
ujung tombak pembangunan adalah adanya sumber dana yag diambilkan dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya kemudian
diberikan ke setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa yang lebih
dikenal dengan sebutan dana desa.
48
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 ayat (10).
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
Pasal 79 - 80
PP No. 43 Tahun 2014 Diubah Menjadi PP No. 11 Tahun 2019
Pasal 114 - 120
Permendagri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
PRODUK :
1. RPJM DESA
2. RKP DESA
Page 21
49
Setiap tahun pemerintah pusat telah menganggarkan dana desa yang cukup
besar untuk diberikan kepada seluruh desa di Indonesia. Prioritas dana desa adalah
untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa yang
diberikan pada setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah desa dan
dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas
wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Mekanisme penyaluran dana desa
dilakukan secara bertahap dari pemerintah pusat ke kabupaten/kota, dan
selanjutnya ke desa. Dalam mekanisme penyalurannya, setiap tahun terdapat
regulasi yang mengaturnya, seperti besaran prosentase penyaluran dana desa dan
persyaratannya.49
Pengelolaan dana desa menjadi bagian dari pengelolaan keuangan desa
secara keseluruhan (APBDesa), sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan karena
dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa sehingga
pertanggungjawabannya menjadi satu dalam sub laporan pertanggungjawaban
keuangan desa secara keseluruhan. Pengelolaan dana desa dilaksanakan melalui
beberapa proses dalam tahapan pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pelaksanaan
dari semua proses tersebut dilakukan oleh pemerintah desa bersama Badan
Permusyawaratan Desa (BPD), pendamping desa selaku wakil dari Kementerian
Desa, serta masyarakat desa yang juga harus berpartisipasi dalam seluruh proses
tersebut.
49
Wawancara dengan Ibu Etik Dwi Lestari selaku Pendamping Desa, pada Tanggal 20
November 2019, pukul 09.00 WIB.
Page 22
50
Perencanaan. Tahapan proses perencanaan dilakukan berdasarkan usulan
program, skala prioritas, agenda kegiatan, sinkronisasi program dari tingkat
kecamatan sampai pusat, serta ada outcome yang jelas dari masing-masing
program. Oleh karena itu, setiap program yang akan dilaksanakan maka langkah
awal adalah melakukan perencanaan yang matang untuk menentukan kebijakan
sehingga tujuan yang telah ditetapkan nantinya akan tercapai dengan maksimal.
Mekanisme pengelolaan dana desa di Desa Wukirsari dimulai dengan
membentuk tim penyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa (RPJMDesa). Tim ini dibuat oleh kepala desa melibatkan unsur pamong
desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), serta unsur masyarakat lainnya
sesuai dengan Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman
pembangunan desa pasal 8. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa
Wukirsari:50
“....untuk perencanaan alurnya sudah sesuai dengan
aturannya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri
(Permendagri) nomor 114 tahun 2014 tentang
pembangunan desa. Untuk perencanaan sebelumnya
pemerintah desa membuat Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa (RPJMDesa) untuk 6 tahun kedepan.”
Selanjutnya penyusunan RPJMDesa ini dilakukan melalui musyawarah
dusun dengan melibatkan tokoh masyarakat, lembaga kemasyarakatan, serta unsur
masyarakat lainnya untuk menggali gagasan, mengenali potensi desa dan
pendayagunaan sumber daya desa, serta menemukan masalah yang dihadapi desa.
Hasil akhir dari penyusunan dokumen ini adalah peraturan desa tentang Rencana
50
Wawancara dengan Bapak Susilo Hapsoro, S.E selaku Kepala Desa, pada Tanggal 8
November 2019, pukul 14.00 WIB.
Page 23
51
Pembangunan Jangka Menengah Desa sebagai pedoman untuk melaksanakan
perencanaan pembangunan selama 6 tahun.
Gambar 2.
Musyawarah Dusun RPJMDes Tahun 2018-2024
Sumber : Arsip Desa Wukirsari Tahun 2018
Proses perencanaan kebijakan pengelolaan dana desa selanjutnya tertuang
dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). RKPDesa ini akan
menentukan arah pembangunan desa dalam kurun waktu satu tahun kedepan.
Dalam penyusunan RKPDesa ini harus berdasarkan perencanaan yang ada pada
RPJMDesa. RPJMDesa dan RKPDesa merupakan satu-satunya dokumen
perencanaan desa sebagai pedoman pada saat penyusunan APBDesa. Selanjutnya
ada penyesuaian tentang sinkronisasi program dari pemerintah kabupaten,
pemerintah provinsi, sampai pemerintah pusat. Tujuan dari dana desa untuk
prioritas pembangunan dan pemberdayaan, sehingga tidak berarti hanya untuk
membangun fisik saja yang diutamakan tetapi juga pemberdayaan masyarakat
sehingga akan menumbuh kembangkan kemandirian masyarakat desa. Karena
pentingnya RKPDesa ini sehingga dibutuhkan peran serta dari masyarakat untuk
Page 24
52
membantu pemerintah desa merancang apa saja yang menjadi prioritas
pembangunan satu tahun kedepan. Seperti yang disampaikan sekretaris desa
berikut ini :51
“.....jadi pada saat nyusun RKP itu pedomannya ya perdes
RPJMDes, mas. Itu nanti kita jabarkan apa saja yang
menjadi prioritas masing-masing dusun untuk diusulkan
ke RKP”
Pada proses perencanaan pembangunan di desa, sudah ada regulasi baku
yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor
114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Dalam peraturan ini,
dijelaskan bahwa perencanaan pembangunan desa merupakan proses tahapan
kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan
Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan
pembangunan desa.52
Bagan 4.
Siklus Perencanaan Desa
Sumber : Permendagri Nomor 114 Tahun 2014
51
Wawancara dengan Ibu Maryanti selaku Sekretaris Desa, pada Tanggal 8 November
Pukul 13.00 WIB. 52
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan
Desa.
Dokumen Perencanaan 6 tahun
RPJM DESA
Dokumen perencanaan 1 tahun (Penjabaran RPJM Desa)
RKP DESA
Dokumen anggaran kegiatan 1 tahun
APB DESA
Page 25
53
Adapun tahapan musyawarah dalam proses perencanaan di Desa Wukirsari
sebagai berikut :
Musyawarah dusun (Musdus). Pada tahapan ini dilaksanakan di masing-
masih dusun yang ada di Desa Wukirsari. Musdus ini dihadiri oleh perwakilan
dari pemerintah desa, BPD, ketua RT, perwakilan lembaga atau kelompok
masyarakat,dan tokoh masyarakat lainnya yang terdapat di dusun tersebut.
Musyawarah ini diselenggarakan untuk mendengar usulan prioritas program dari
masing-masing dusun yang akan dilaksanakan. Pernyataan ini disampaikan oleh
Kepala Desa Wukirsari sebagai berikut ini :53
“Mulai prosesnya ada musyawarah dusun (musdus) dulu,
ada ketua RT, PKK, karang taruna, dan kelompok
masyarakat lainnya. Tujuannya untuk menampung
aspirasi dari warga dan masing-masing kelompok
masyarakat. Kemudian itu nanti dituangkan dalam tingkat
musyawarah desa (musdes). Pada musdes ini mengundang
semua unsur dari lapisan masyarakat desa sesuai aturan
di Permendagri (tokoh adat, tokoh agama, tokoh
masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok: tani,
nelayan, perajin, perempuan, pemerhati dan perlindungan
anak, masyarakat miskin).”
Hal ini juga disampaikan oleh kasi kesejahteraan :54
“Sesuai aturan kan untuk perencanaan memang dari musdus
langsung sosialisasi terjun ke masyarakat, terus juga nanti
musdes juga melibatkan tokoh masyarakat jadi untuk
perencanaan pelaksanaan kita pasti mengadakan sosialisasi di
masyarakat.”
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan diadakannya
musdus yaitu untuk mensosialisasi dan melaporkan kegiatan yang sudah berjalan,
53
Wawancara dengan Bapak Susilo Hapsoro, S.E selaku Kepala Desa, pada Tanggal 8
November 2019, pukul 14.00 WIB. 54
Wawancara dengan Bapak Asnan Hidayat selaku Kasi Kesejahteraan, pada Tanggal 8
November 2019, pukul 14.30 WIB.
Page 26
54
menampung permasalahan di dusun, dan menerima usulan-usulan program dari
masyarakat. Perencanaan yang baik itu dilakukan secara partisipatif, yaitu oleh
masyarakatnya sendiri karena mereka yang lebih mengetahui keadaan tentang
permasalahan dan potensi di wilayahnya.
Tahapan selanjutnya adalah musyawarah desa (Musdes). Tahapan
musyawarah desa ini diselenggarakan oleh BPD yang dihadiri oleh pemerintah
desa, pendamping desa, kepala dusun, perwakilan RT, dan unsur mayarakat
lainnya yang sesuai dengan aturan untuk diikutsertakan dalam musdes.
Pembahasan dalam forum ini lebih strategis karena berkaitan dengan arah
kebijakan pembangunan desa oleh kepala desa, hasil usulan dari musdus, dan
rencana prioritas pada 5 bidang yakni penyelenggaraan pemerintahan desa,
pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan
masyarakat desa, serta penanggulangan bencana, keadaan mendesak, dan darurat
desa. Pembahasan ini dilakukan dengan meninjau kembali dokumen RPJMDesa
sebagai bahan penyusunan RKPDesa. Hasil akhir dari musdes ini adalah draft
untuk bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenangdes) yang
sebelumnya akan diverifikasi terlebih dahulu oleh tim verifikasi yang dibentuk
pada saat musdes RKPDesa. Hal ini dikutip dari pernyataan ketua BPD :55
“Jadi yang sudah berjalan di Wukirsari karena BPD ini
juga berasal dari dapil-dapil dan tentu saja dapil-dapil itu
juga berasal dari 2 atau 3 pedukuhan yang diwakilinya,
maka paling tidak peran serta BPD melalui
keanggotaannya di tingkat dapilnya masing-masing ini
aktif dalam rangka penyusunan perencanaan yang akan
dilaksanakan di tiap-tiap titik pedukuhan itu melalui
55
Wawancara dengan Bapak Sutrisno, M.Pd selaku Ketua BPD, pada Tanggal 5 November
2019, pukul 19.00 WIB.
Page 27
55
musdus, kemudian di tingkat desa BPD bersama
pemerintah desa dan tim dalam rangka untuk menentukan
skala prioritas dan kegiatan juga menyetujui dan tidak
menyetujui untuk program-program kegiatan yang
dianggarkan khususnya yang bersumber dari dana desa
tersebut.”
Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa BPD juga terlibat aktif
dalam proses perencanaan, sebagai wakil dari masyarakat untuk mengawal
kebijakan yang dihasilkan dari musyawarah dusun sampai tingkat desa.
Dengan adanya UU tentang Desa, melalui prinsip rekognisi dan
subsidiaritas, musyawarah desa menjadi bagian dari hak desa untuk dapat
merumuskan dan mengambil keputusan dalam setiap kebijakannya yang bersifat
strategis. Usulan-usulan kebijakan pada musdes ini nantinya akan menjadi draft
rancangan awal RKPDesa. Oleh karena itu, musdes adalah forum yang penting
untuk dihadiri oleh perwakilan masyarakat dalam rangka memberikan ide-ide
untuk pembangunan desa yang lebih baik pada masa selanjutnya.
Musyawarah terakhir dalam proses perencanaan desa adalah musyawarah
perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes). Musyawarah ini merupakan
forum tertinggi yang diselenggarakan oleh kepala desa untuk menyepakati
rancangan RKPDesa yang telah disusun oleh tim penyusun. Rancangan RKPDesa
yang telah disepakati ini yang nantinya akan mejadi dasar pada saat penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Seperti yang dijelaskan oleh
pendamping Desa Wukirsari :56
“Musrenbangdes itu kan forum untuk menyepakati
prioritas program setiap tahunnya yang akan dimasukkan
56
Wawancara dengan Ibu Etik Dwi Lestari selaku pendamping desa, pada tanggal 20
November 2019, pukul 09.00 WIB.
Page 28
56
ke rancangan APBDesa. Jadi disini pemerintah desa,
BPD, dan masyarakat akan mencermati lagi apa saja
yang akan jadi prioritasnya.”
Mekanisme perencanaan yang dilakukan oleh Desa Wukirsari telah sesuai
dengan Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa,
yaitu menuyusun dokumen RPJMDesa sebagai dasar kebijakan pada RKPDesa
setiap tahunnya untuk melahirkan APBDesa. Melalui musyawarah yang dilakukan
secara partisipatif dapat meningkatkan keaktifan dari masyarakat. Dengan
diberikannya anggaran yang lebih besar dari dana desa, keinginan dari masyarakat
juga akan lebih banyak. Melalui pertimbangan dan penyesuaian program dari
pemerintah kabupaten sampai pusat, pemerintah Desa Wukirsari telah
merumuskan kebijakan-kebijakan sesuai dengan prioritas dan disesuaiakan denga
RPJMDesa yang telah disusun sebelumnya. Hasil akhir dari perencanaan yang
telah dilakukan adalah RKPDesa yang kemudian disahkan menjadi peraturan desa
tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa. Perdes RKPDesa ini nantinya yang akan
menjadi pedoman dalam penyusunan APBDesa.
Dari hasil penelitian di lapangan, dapat dilihat bahwa proses perencanaan
kebijakan dari dana desa masyarakat belum terlibat aktif. Masyarakat memilih
untuk menerima dan mempercayakan kebijakan pada pemerintah desa. Seperti
yang disampaikan oleh Wahyu Nur setiawan :57
“Nek warga kene ki mung manut. Sek penting dusun po
RTne kebagian jatah (anggaran) wis ra masalah. Paling
nek usul yo pas pertemuan RT po dusun, nek ora yo
pertemuan-pertemuan pemuda. Kan sek diundang ning
desa engko ora kabeh to mas, mung perwakilan.”
57
Wawancara dengan Wahyu Nur Setiawan selaku perwakilan masyarakat, pada Tanggal 17
November 2019, pukul 10.00 WIB.
Page 29
57
“Kalau warga sini hanya ngikut.Yang penting dusun atau
RT nya kebagian jatah (anggaran) sudah tidak masalah.
Paling kalau usul ya pas pertemuan RT atau dusun, kalau
tidak ya pertemuan-pertemuan pemuda. Kan yang
diundang ke desa nanti tidak semua kan mas, hanya
perwakilan.”
Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa partisipasi masyarakat
dalam proses perencanaan masih sebatas manut dan menyerahkan kepada kepala
dusun. Namun dari pemerintah desa sudah mengundang dan melibatkan semua
unsur yang tercantum didalam aturan yang ada, sehingga masyarakat tetap dapat
aktif untuk berperan serta dalam perencanaan pembangunan desa.
Pelaksanaan. Pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan bersumber
dari APBDesa, termasuk didalamnya terdapat dana desa yang akan dilaksanakan
oleh pelaksana kegiatan. Tahapan pelaksanaan dana desa dalam kegiatan
pembangunan, pemerintah desa membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk
membantu mengelola seluruh kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan
program dana desa. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh kasi
kesejahteraan Desa Wukirsari :58
“Kalau dari bidang saya untuk pelaksana kegiatan sesuai
dengan aturan. Kalau dulu dari Peraturan Bupati
(Perbup) Bantul Nomor 131, kalau sekarang ada Perbup
82 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan desa jadi
kita bekerja untuk melaksanakan kegiatan kan ada Tim
Pelaksana Kegiatan. Jadi untuk setiap kegiatan
pembangunan kita bekerja sama dengan TPK. TPK
bersama dengan penerima kegiatan berkoordinasi. Jadi
setiap mau melaksanakan di satu dusun atau satu titik kita
pasti mengadakan sosialisasi terlebih dahulu, juga untuk
TPK untuk tahun 2018 kita menggandeng dari penerima
58
Wawancara dengan Bapak Asnan Hidayat selaku Kasi Kesejahteraan, pada tanggal 8
November 2019, pukul 14.30 WIB.
Page 30
58
manfaat langsung, jadi ketua TPK adalah Bapak Ibu
dukuh atau tokoh masyarakat setempat.”
Pernyataan ini diperkuat oleh ketua paguyuban dukuh Desa Wukirsari
berikut ini :59
“....sekarang kepala dusun/dukuh itu punya peran penting
dalam pembangunan mas. Jadi di desa kan ada TPK
tingkat desa, nah di dusun juga ada TPK sendiri jadi
dukuh otomatis jadi ketua TPK nya. Jadi bisa memantau
kegiatan yang direncanakan sesuai apa tidak sama
pelaksanaannya.”
Adanya TPK dan sosialisasi di tingkat dusun pada saat akan melaksanakan
program ini juga berdampak pada kepercayaan masyarakat. Hal ini dikarenakan
masyarakat lebih bisa mengawasi dalam setiap proses pelaksanaannya, sehingga
pemerintah desa lebih transparan dalam pengeluaran anggaran. Selain itu, dengan
adanya TPK dusun pemerintah desa lebih terbantu karena tinggal memantau
kinerja dari masing-masing ketua atau kepala dusunnya.
Sebelum kegiatan dilaksanakan baik pembangunan ataupun pemberdayaan,
pemerintah desa terlebih dahulu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat. Hal
ini dilakukan supaya masyarakat dapat mengetahui nominal anggaran, tim
pelaksananya, dan waktu pelaksanaannya. Seperti yang disampaikan oleh kasi
pelayanan berikut :60
“Untuk sosialisasi jelas ada mas, tapi kalau dari bidang
pemberdayaan sendiri tidak langsung sosialiasai yang
mengadakan pertemuan sendiri gitu karena memang
kegiatannya kalau mau mengadakan pertemuan sendiri
gitu nanti ibaratnya dua kali kerja.Jadi kita kadang
nimbrung di kegiatan posyandu, kegiatan kader terpadu,
59
Wawancara dengan Bapak Marsudi selaku ketua paguyuban dukuh, pada tanggal 11
November 2019, pukul 11.00 WIB. 60
Wawancara dengan Bapak Muiz Yoga Maulana, S.Si selaku kasi pelayanan, pada tanggal
8 November 2019, pukul 15.00 WIB.
Page 31
59
pertemuan pemuda, dan sebagainya untuk sosialiasi. Beda
kalau bidang pembangunan mengundang masyarakat
untuk pertemun sosialisasi sendiri.”
Hasil wawancara dengan masyarakat terkait dengan keterlibatan
pelaksanaan program pembangunan menerangkan bahwa :61
“Masyarakat dilibatkan untuk ikut bekerja pas ada
pembangunan dari desa mas, diutamakan mencari yang
pada nganggur itu sama petani yang nunggu masa panen
atau mau garap sawah kan biasanya tidak ada kerjaan.
Sekarang kegiatan dari desa juga ada upahnya jadi tidak
kerja bakti terus koyo mbiyen.”
Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sekarang ini
telah dirasakan oleh masyarakat, karena kegiatan dari desa biasanya hanya bersifat
gotong royong dan tidak ada upah atau gaji.
Penatausahaan. Menurut Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 tahun 2019
tentang pengelolaan keuangan desa, penatausahaan dilakukn oleh bendahara desa.
bendahara desa wajib melaksanakan pencatatan setiap transaksi penerimaan dan
belanja desa serta tutup buku setiap tahun secara tertib. Penatausahaan di Desa
Wukirsari ini sudah menggunakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), sistem
yang dikeuarkan oleh Kementerian Keuangan. Melalui Siskeudes ini dapat dilihat
penggunaan dana dan asal dana tersebut, sehingga mempermudah bagian
keuangan dalam menjalankan pekerjaannya.
Pelaporan. Untuk melaksanakan tugas serta kewajiban dalam pengelolaan
keuangan desa, pemerintah desa wajib membuat dan menyerahkan laporan kepada
61
Wawancara dengan Bapak Suparman selaku ketua RT, pada tanggal 16 November 2019,
pukul 17.00 WIB.
Page 32
60
pemerintah diatasnya yaitu Camat sampai Bupati/Walikota. Selain itu, pemerintah
desa dalam mempertanggungjawabkan kegiatannya juga wajib melaporkan
kepada masyarakat. Laporan penggunaan anggaran ini dilakukan secara dua tahap
yaitu laporan pada semester I sebagai salah satu syarat pencairan dana desa tahap
berikutnya, dan yang tahap kedua ini merupakan laporan akhir yang tak
terpisahkan dengan informasi APBDesa yaitu laporan realisasi dana desa. Seperti
yang disampaikan oleh sekretaris desa selaku koordinator Pelaksana Teknis
Pengelolaan Keuangan Desa :62
“setiap semester kan harus buat laporan, itu sebagai
syarat pencairan dana desa di tahap selanjutnya. Terus
pas akhir tahun juga ada laporan realisasi kegiatan dari
dana desa.”
Laporan realisasi dan serapan dana desa dibuat oleh pemerintah desa untuk
pencairan dana tahap selanjutnya. Selain itu juga dikirmkan kepada BPD untuk
bahan monitoring evaluasi, baik anggaran maupun praktek di lapangan pada setiap
semesternya.
Pertanggungjawaban. Proses pengelolaan dana desa tidak bisa terlepas
dari pertanggungjawaban. Dalam hal ini pemerintah desa tidak hanya bertugas
menyampaikan tanggung jawabnya kepada pemerintah di atasnya, tetapi juga
kepada BPD yang mempunyai fungsi pengawasan dan masyarakat. Dalam hal
yang berkaitan dengan pertanggungjawaban ini, pemerintah desa telah berupaya
62
Wawancara dengan Ibu Maryanti selaku sekretaris desa, pada tanggal 8 November 2019,
pukul 13.00 WIB.
Page 33
61
sebaik mungkin untuk melaksanakannya. Hal ini disampaikan oleh kepala desa
berikut ini :63
“Transparansi penggunaan dana juga sudah sesuai
aturannya, ada banner, ada didalam sistem informasi
desa, ada di media sosial desa, ada nantinya dikasih
dinding kegiatan atau papan kegiatan habisnya berapa
pakai dana apa, kapan waktu pengerjaannya, itu bentuk
tanggung jawab transparansi kepada masyarakat dan
keterlibatan masyarakat sebagai pengawas.”
Hal ini juga diuraikan oleh ketua BPD sebagai berikut :64
“Penggunaan dana yang ada di APBDesa Desa Wukirsari
ini kita tentu secara langsung maupun tidak langsung
melibatkan peran serta masyarakat dalam proses
pengawasan. Karena apa, di Desa Wukirsari ini ada
sistem informasi desa disitu termuat berbagai macam
informasi yang bisa diakses oleh seluruh warga
masyarakat di Desa Wukirsari, ada media sosial
facebook, instagram, twitter juga yang selalu up date,
termasuk sudah adanya papan sosialisasi penggunaan
anggaran. Nah ini tentu memungkinkan semua warga
masyrakat Desa Wukirsari ini bisa turut cawe-cawe gitu,
tururt ikut berperan serta didalam pengawasan. Terlebih
lagi melalui kebijakan BPD kemarin, meminta kepada
jajaran pemerintah desa untuk menggandakan APBDesa
itu dan dibagikan kepada warga masyarakat tidak hanya
di kepala dusun tapi sampai ke titik Pak RT sehingga
melalui perkumpulan-perkumpulan RT dimungkinkan
seluruh warga masyarakat desa ini bisa memantau
prorgram kegiatannya ini apa, anggarannya berapa,
kemudian pelaksanaannya seperti apa, ini kita bersama-
bersama. Ini asas keterbukaan dan akuntabilitas
pelaksanaan, penyelenggaraan anggaran, maupun
program kegiatan yg ada di Desa Wukirsari.”
Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa sebagai bentuk
pertanggungjawaban penggunaan dana desa, pemerintah desa telah
63
Wawancara dengan Bapak Susilo Hapsoro, S.E selaku kepala desa pada tanggal 8
November 2019, pukul 14.00 WIB. 64
Wawancara dengan Bapak Sutrisno, M.Pd selaku ketua BPD, pada tanggal 5 November
2019, pukul 19.00 WIB.
Page 34
62
menyampaikan informasinya melalui media online maupun papan informasi.
Tujuan dari penyampaian informasi tersebut supaya masyarakat juga ikut dalam
mengawasi setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa, selain itu
masyarakat juga dapat menyampaikan aspirasinya melalui media-media yang
telah dibuat tersebut.
Gambar 3.
Sistem Informasi Desa Desa Wukirsari
Sumber : http://wukirsari.bantulkab.go.id
Berdasarkan uraian diatas, penulis akan menganalisis proses perencanaan
kebijakan pengelolaan dana desa menggunakan teori perencanaan strategis yang
dikemukakan oleh John M. Bryson sebagai berikut.
Dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Wukirsari, dalam
memprakarsai dan menyepakati kebijakan tentu ada aktor-aktor yang terlibat pada
saat menyusun perencanaan. Aktor-aktor ini merupakan pembuat keputusan dan
juga pembentuk opini. Seperti yang dijelaskan di atas, bahwa pemerintah desa dan
masyarakat melalui berbagai musyawarah telah menegosiasi kesepakatan
Page 35
63
sehingga dapat diwujudkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa)
pada setiap tahunnya. Aktor-aktor tersebut adalah kepala desa, kepala dusun, dan
pelaksana kegiatan. Mereka yang mempunyai akses untuk merumuskan dan
menyepakati kebijakannya.
Selanjutnya mempejelas mandat organisasi. Mandat organisasi dapat
memuat hal-hal yang harus dilaksanakan meliputi persyaratan-persyaratan dan
juga batasan berupa undang-undang maupun peraturan-peraturan. Dalam
prakteknya, Desa Wukirsari telah berpedoman pada aturan hukum yang ada, yaitu
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Peraturan Pemerintah,
Permendes PDTT, Permendagri, Peraturan Bupati, serta regulasi lain yang
mengatur perencanaan pengelolaan dana desa.
Misi dan nilai-nilai organisasi merupakan spirit bagi organisasi dalam
melaksanakan fungsinya seperti demokratis, kejujuran, keterbukaan, dan tanggung
jawab. Dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah Desa Wukirsari telah
melaksanakan asas-asas transparansi serta akuntabilitas pada saat perencanaan,
pelaksanaan, sampai laporan. Selain itu asas demokratis juga sudah diterapkan
pada saat perencanaan. Hal ini terbukti melalui perencanaan partisipatif yang
melibatkan masyarakat dalam proses perencanan tanpa membatasi.
Perencanaan strategis harus mengeksplorasi lingkungan organisasi untuk
menggali kekuatan dan kelemahan yang ada di lingkungan internal. Hal ini yang
belum penulis lihat di Desa Wukirsari pada saat proses perencanaan. Masih
terdapat aparatur desa yang belum memahami tentang tugas pokok dan fungsi,
Page 36
64
serta regulasi yang berlaku. Hal ini seperti yang penulis temukan pada saat
observasi dan wawancara kepada aparatur desa. Selain menilai lingkungan
internal, mengeksplorasi lingkungan eksternal di luar organisasi juga diperlukan
untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman. Pemerintah Desa Wukirsari telah
berupaya untuk melihat peluang dan potensi yang ada sehingga muncul program-
program yang mendukung potensi tersebut. Program-program tersebut meliputi
dukungan untuk pembuatan serta pengembangan wisata di tingkat desa dan dusun,
pemilihan produk unggulan desa, dan membangun jaringan pasar untuk akses
wisata dan produk unggulan desa tersebut. Selain itu, antisipasi ancaman juga
telah dilaksanakan seperti kesiapsiagaan menghadapi bencana karena Desa
Wukirsari merupakan kawasan rawan bencana alam.
Selanjutnya mengidentifikasi isu strategis, merupakan bagian terpenting
untuk menentukan kebijakan yang akan dilaksanakan. Seperti yang telah
dilakukan oleh Pemerintah Desa Wukirsari yang membuat prioritas-prioritas
kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program yang mendesak.
Dalam teori perencanaan strategis, merumuskan strategi untuk mengelola isu-isu
strategis dapat dilihat melalui analisis SWOT maupun faktor eksternal. Dalam hal
ini, perumusan strategi yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah melalui
analisis SWOT pada saat tahapan musyawarah dengan melihat potensi sebagai
kekuatan yang ada di desa, masalah yang ada sebagai kelemahan, dan peluang
maupun ancaman pada setiap kegiatan yang direncanakan. Hasil analisis ini
kemudian dijadikan sebagai rumusan strategi kebijakan yang dituangkan dalam
program-program kegiatan di dalam APBDesa.
Page 37
65
Langkah terakhir dalam perencanaan strategis adalah menciptakan visi
organisasi yang efektif untuk masa depan. Langkah terakhir dalam proses
perencanaan strategis ini adalah bagaimana seharusnya organisasi dapat berhasil
mengimplementasikan strateginya dan mencapai seluruh potensinya. Pada tahapan
ini pemerintah desa telah mengimplementasikan strategi berupa program-program
yang dituangkan dalam APBDesa. Keberhasilan ini yang lambat laun dapat
mengangkat potensi Desa Wukirsari.
Pembangunan infrastruktur yang berkembang pesat sejak adanya dana desa
pada kurun waktu tiga tahun seperti cor blok jalan dan paving blok, bangket
sungai, pembangunan gedung pendidikan, pembangunan rumah tidak layak huni,
dan pembangunan tempat wisata merupakan strategi percepatan pembangunan
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena kemudahan akses dan
diberikan ruang untuk berkreasi.
B. Strategi Kebijakan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat
Melalui Dana Desa
Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui dana desa,
pemerintah desa membuat strategi kebijakan melalui program yang dituangkan
dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Program-
program tersebut kemudian dibagi ke dalam beberapa bidang kegiatan. Dalam
penggunaannya, setiap tahun dana desa ada prioritas program yang sudah
ditentukan oleh Peraturan Menteri Desa sehingga kegiatan yang dilaksanakan juga
harus disinkronkan dengan regulasi yang ada. Berikut ini hasil pengolahan data
Page 38
66
dokumen APBDesa tahun anggaran 2017 – 2019 dan prioritas program setiap
tahun anggaran dari Peraturan Menteri Desa.
Pada tahun anggaran 2017, Desa Wukirsari memperoleh dana desa dari
APBN sejumlah Rp. 1.186.838.000,-. Dari jumlah tersebut masih terdapat sisa
lebih pelaksanaan anggaran (SILPA) tahun anggaran 2016 sebesar Rp.1.400.000,-
. SILPA merupakan sisa anggaran kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun
anggaran yang sedang berjalan.
Adapun rincian kegiatan pada masing-masing bidang sebagai berikut :
Tabel 8.
Dana Desa TA 2017
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
NO URAIAN KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
1 Pembangunan Gedung PAUD & TK Desa
(Dusun Sindet)
52.592.300,-
2 Pembangunan Jamban Bagi Keluarga Miskin 35.301.000,-
3 Pembangunan Jalan Desa (Paving Blok &
Cor Blok Delapan Dusun)
432.554.922,-
4 Pembangunan
Talud/Bronjong/Turap/Bangket (Tiga Dusun)
197.521.480,-
5 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-
Gorong Desa (Dusun Nogosari II)
69.100.285,-
6 Pembangunan & Rehab/Pemeliharaan
Gapura Desa/Dusun (Dusun Pundung)
28.109.680,-
7 Pembangunan Jaringan Irigasi Desa 23.117.000,-
8 Pembangunan Bak sampah
Sementara/Komunal (Pasar Pucung)
31.694.000,-
9 Pembangunan Gedung Serbaguna (Dusun
Bendo & Tilaman)
131.150.500,-
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
NO URAIAN KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
1 Pelatihan Dalam Bidang Ekonomi Produktif
(Kerajinan Rajut)
7.245.000,-
2 Peningkatan Sarana & Prasarana Pengelolaan
Sampah (Mobil Pengangkut Sampah)
70.000.000,-
Page 39
67
3 Pelatihan Ketrampilan Lainnya (Tata Boga,
Tata Busana, Budidaya Jangkrik + Ulat
Hongkong + Kroto)
39.638.500,-
4 Pelatihan Ketrampilan & Wirausaha Bagi
Keluarga Miskin
62.748.000,-
5 Pelatihan Untuk Pemuda (Handycraft) 5.158.000,-
Bidang Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
NO URAIAN KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
1 Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam 2.307.333,-
Sumber : Dokumen APBDesa Tahun Anggaran 2017
Dari tabel di atas, analisis pengelolaan DD tahun 2017 dengan Permendes
PDTT Nomor 22 tahun 2016 Sebagaimana Telah Diubah dengan Permendes
PDTT Nomor 4 Tahun 2017 ditemukan sudah sesuai dengan Permendes PDTT
No 22 tahun 2016 yang telah diubah dengan Permendes PDTT No 4 tahun 2017.
Program tersebut meliputi bidang pembangunan desa, yaitu pengadaan,
pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk
pemenuhan kebutuhan lingkungan pemukiman, transportasi, informasi
komunikasi, kesehatan masyarakat, pendidikan, kebudayaan, dan kesiapsiagaan
menghadapi bencana alam. Pada bidang pemberdayaan masyarakat meliputi
pengembangan kapasitas masyarakat desa, pengembangan ketahanan masyarakat
desa, serta dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat.65
Kegiatan pada bidang pembangunan infrastruktur masih mendominasi pada
tahun anggaran 2017 ini. Dari pembangunan infrastruktur tersebut, pembangunan
jalan desa masih menjadi prioritas utama oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan
masih banyak jalan yang bewujud tanah, sehingga kemudahan akses transportasi
65
Permendes PDTT Nomor 22 tahun 2016, Sebagaimana Telah Diubah dengan Permendes
PDTT Nomor 4 Tahun 2017.
Page 40
68
sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Selain jalan, jambanisasi bagi masyarakat
miskin juga dibangun pada tahun 2017. Banyaknya masyarakat miskin yang
belum mempunyai kamar mandi, akan berdampak pada tingkat kesehatannya.
Dalam bidang pemberdayaan masyarakat, pelatihan-pelatihan yang
diberikan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang ada. Desa Wukirsari
juga dikenal sebagai desa penangkar burung hias. Masyarakat yang tidak
mempunyai modal untuk ternak burung difasilitasi untuk mengikuti pelatihan
budidaya jangkrik dan kroto karena kebutuhan makanan untuk burung hias cukup
tinggi. Selain itu, pemberian modal bagi masyarakat miskin juga menjadi
prioritas. Harapannya modal yang telah diberikan dapat dimanfaatkan untuk
wirausaha, namun tidak sedikit dari penerima modal yang tidak berhasil
mengembangkan. Hal ini menjadi evaluasi bagi pemerintah desa untuk membuat
strategi kebijakan baru dalam pengentasan kemiskinan.
Besaran dana desa pada tahun 2018 yang telah dikucurkan di Desa
Wukirsari ini sebesarRp. 1.335.877.000,-. Sedangkan SILPA pada Tahun
Anggaran 2017 sejumlah Rp.166.203.222,-. Rincian anggaran masing-masing
bidang sebagai berikut :
Tabel 9.
Dana Desa TA 2018
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
NO URAIAN KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
1 Pembangunan/Rehab Jalan Desa
(Sepuluh Dusun)
558.480.206,-
2 Pembangunan/Rehab Gedung PAUD & TK
(Empat Dusun)
169.641.900,-
3 Pembangunan/Rehab Sarana Prasarana Olah Raga 15.016.500,-
Page 41
69
4 Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (Delapan
Titik)
103.807.500,-
5 Pembangunan/Rehab
Talud/Bronjong/Turap/Bangket (Tiga Dusun)
161.178.200,-
6 Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-
Gorong (Dusun Bendo)
68.478.500,-
7 Pengadaan/Rehab Sarana Prasarana Penerangan
Jalan Desa/Dusun
34.380.000,-
8 Pembangunan/Rehab Tempat Sampah
Sementara/Komunal
50.000.000,-
9 Pembangunan/Rehab Jaringan Air Bersih/Air
Minum Desa
101.779.500,-
10 Pembangunan/Rehab Bangunan Pendukung
Kawasan Kuliner Desa (Kios Pasar Kuliner
Imogiri Utara)
28.195.000,-
Bidang PembinaanKemasyarakatan Desa
NO URAIAN KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
1 Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa
(Karang Taruna)
11.862.500,-
2 Pembinaan & Pengembangan Seni Budaya Daerah
dan Seni Keagamaan
35.500.000,-
3 Pengelolaan Posyandu Balita & Lansia 52.362.500,-
4 Sosialisasi Pencegahan Eksploitasi Anak &
Kesehatan Terhadap Anak
33.190.000,-
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
NO URAIAN KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
1 Pelatihan & Pemberdayaan Kelompok Tani 3.687.500,-
2 Pelatihan Pemanfaatan & Pengelolaan
Sampah
11.505.000,-
3 Pelatihan Ketrampilan & Wirausaha Bagi
Keluarga Miskin
63.015.000,-
Bidang Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
NO URAIAN KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
1 Kegiatan Penanggulangan Keadaan Darurat 416,-
Sumber : Dokumen APBDesa Tahun Anggaran 2018
Analisis pengelolaan DD tahun 2018 denganPermendes PDTT Nomor 19
tahun 2017 pada tabel diatas, sudah mencakup bidang pembangunan desa, yaitu
pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana
dasar untuk pemenuhan kebutuhan lingkungan pemukiman, transportasi,
Page 42
70
informasi komunikasi, kesehatan masyarakat, pendidikan, kebudayaan, dan
kesiapsiagaan menghadapi bencana alam. Pada bidang pemberdayaan masyarakat
meliputi pengembangan kapasitas masyarakat desa, pengembangan ketahanan
masyarakat desa, serta dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok
masyarakat. Pelatihan-pelatihan pada tahun 2018 tersebut meliputi pengolahan
hasil pertanian bagi Kelompok Wanita Tani (KWT), pemanfaatan sampah
anorganik dan pembuatan kompos dari sampah organik, serta pemberian
perlengkapan usaha dagang sayuran keliling bagi masyarakat miskin.
Ada satu program yang tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa
dalam Permendes PDTT No 19 tahun 2017 yaitu pembinaan karang taruna. Akan
tetapi, program tersebut telah disepakati dan ditetapkan dalam musyawarah desa
sehingga tetap bisa dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan klausul dalam peraturan
yaitu sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam
musyawarah desa.66
Selain itu terdapat anggaran bidang keadaan darurat dan mendesak desa
yang nominalnya sangat kecil, yaitu Rp.416. Nominal tersebut merupakan sisa
dari keseluruhan anggaran yang masuk dari dana desa di dalam sistem keuangan
desa sebagai penyeimbang. Hal ini dikarenakan jatah anggaran untuk bidang
tersebut sudah tercover oleh sumber dana lain. Jika dilihat dari perbandingan
tahun anggaran 2017, pada tahun anggaran 2018 ini sudah ada peningkatan
program pemberdayaannya meskipun pembangunan infrastruktur masih banyak
mendominasi nominal anggaran.
66
Permendes PDTT Nomor 19 tahun 2017.
Page 43
71
Pembangunan jalan masih menjadi prioritas untuk pemerataan di tiap-tiap
dusun. Pada tahun 2018 juga dilaksanakan program pembangunan rumah tidak
layak huni. Sasaran dari program ini adalah masyarakat miskin yang rumahnya
sudah tidak layak atau hampir roboh. Pada bidang pembangunan tahun anggaran
ini juga dilakukan perbaikan pada jaringan air bersih. Hal ini dilakukan mengingat
Desa Wukirsari setiap musim kemarau terjadi kekeringan, sehingga pasokan air
bersih sangat terbatas. Pada bidang pemberdayaan masyarakat, terdapat program
pembinaan seni budaya dan pengelolaan posyandu. Pembinaan seni budaya ini
melalui pagelaran seni budaya dan pengadaan sarana prasarana penunjangnya.
Untuk kegiatan posyandu mencakup pemberian makanan tambahan bagi balita
dan lansia, selain itu juga ada pendampingan rutin bagi ibu hamil.
Dana desa di Desa Wukirsari berdasarkan APBDesa nya pada kurun waktu
3 tahun ini mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 ini dana desa yang masuk
mencapai Rp. 1.728.278.000,- dan terdapa SILPA Dana Desa Tahun Anggaran
2018 sejumlah Rp.247.848.316,-. Rincian masing-masing kegiatannya sebagai
berikut :
Tabel 10.
Dana Desa TA 2019
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
NO URAIAN KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
1 Pengembangan Sistem Informasi Desa 33.619.000,-
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
NO URAIAN KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
1 Pembangunan/Rehab Gedung PAUD & TK
(4 Dusun)
334.251.500,-
2 Pembangunan Jalan Dusun ( 8 Titik ) 383.417.500,-
3 PembangunanBangket dan Drainase
( 11 Titik )
528.654.000,-
Page 44
72
4 Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni
( 5 Unit )
68.502.500,-
5 Pembangunan Tempat Sampah
Sementara/Komunal ( 2 Titik )
109.624.500,-
6 Pengembangan Pariwisata Dusun ( 1Titik ) 39.846.500,-
7 Pembangunan/Rehab Pasar/Kios Desa 85.838.500,-
Bidang PembinaanKemasyarakatan
NO URAIAN KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
1 Dukungan Pendidikan bagi Siswa Kurang
Mampu/Yatim/Piatu
19.988.000,-
2 Penyelenggaraan Posyandu (Makanan
Tambahan untuk Balita, Lansia, Ibu Hamil,
& Insentif Kader)
70.467.500,-
3 Pembinaan Ketertiban, Keamanan
Masyarakat, & Siaga Antisipasi Bencana
11.862.500,-
4 Pembinaan Grup Kesenian & Kebudayaan 15.708.000,-
5 Pembinaan Bidang Keagamaan 17.633.000,-
6 Penyelenggaraan Festival & Lomba
Kepemudaan serta Olahraga Tingkat Desa
33.682.000,-
7 Pelatihan Pengelolaan Sampah 6.980.000,-
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
NO URAIAN KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
1 Pelatihan Budidaya Cacing Kandang 7.247.500,-
2 Pelatihan Teknologi Tepat Guna Untuk
Pertanian
10.519.500,-
3 Pelatihan & Penyuluhan Pemberdayaan
Perempuan
18.381.000,-
4 Pelatihan & Penyuluhan Perlindungan Anak 22.895.000,-
5 Penyertaan Modal BUMDes 40.500.000,-
6 Fasilitasi Kelompok Usaha Ekonomi
Produktif (Masyarakat Kurang Mampu)
48.500.000,-
Bidang Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
NO URAIAN KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
1 Kegiatan Penanggulangan Keadaan Darurat&
Mendesak
8.316,-
Sumber : Dokumen APBDesa Tahun Anggaran 2019
Pada penggunaan anggaran tahun 2019, jika dilihat kesesuaian program
telah sesuai dengan prioritasnya. Pada tahun ini pembangunan lebih difokuskan
pada sumber daya manusianya, meskipun pembangunan fisik juga masih terus
Page 45
73
dilakukan sebagai pemerataan bagi dusun-dusun yang masih membutuhkan
pembangunan fisik. Hal ini mengacu pada Permendes PDTT No 16 tahun 2019
yaitu upaya peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan anak kerdil (stunting).
Kegiatan ini meliputi pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita,
pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui,
bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu
dan anak, serta pengembangan ketahanan pangan di desa.67
Anggaran untuk
penyelenggaraan posyandu cukup besar yaitu senilai Rp. 70.467.500, karena di
Desa Wukirsari terdapat 18 tempat posyandu yang setiap bulan beroperasi untuk
memberikan pelayanan kesehatan kepada balita, lansia, dan ibu hamil serta
insentif kader. Selain untuk kegiatan tersebut, konvergensi penanganan stunting
menjadi perhatian yang serius karena merupakan prioritas dari pusat untuk
masalah kesehatan.
Kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat lainnya yang sesuai
dengan prioritas tahun 2019 adalah adanya program padat karya tunai untuk
menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa yang menganggur,
keluarga miskin, dan orang tua yang mempunyai anak stunting. Pemerintah Desa
Wukirsari juga menyertakan modal untuk BUMDesa pada tahun anggaran ini. Hal
tersebut seperti yang disampaikan oleh direktur BUMDesa sebagai berikut :68
“.....BUMDesa ini kan baru dihidupkan kembali pada
tahun 2019 mas, ada pergantian struktur kepengurusan.
Sebelumnya itu mati suri lah istilahnya, sehingga tidak
dianggarkan oleh desa.”
67
Permendes PDTT Nomor 16 tahun 2018. 68
Wawancara dengan Rahmat Hidayat, selaku direktur BUMDesa, pada tanggal 10
November pukul 14.00 WIB
Page 46
74
Perbandingan program pada dua tahun terakhir dengan tahun 2019 terlihat
pada kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah mengalami banyak
peningkatan. Hal ini dikarenakan kegiatan pembangunan sudah hampir merata di
setiap dusun yang ada di Desa Wukirsari. Pembangunan infrastruktur pada tahun
2019 untuk mendukung pemberdayaan masyarakat, seperti rehab pasar desa,
pengembangan pariwisata dusun, dan pembangunan tempat sampah sementara.
Selain itu terdapat pembangunan bangket dan drainase di 11 titik karena pada
tahun 2018 ada bencana banjir yang melanda Desa Wukirsari, sehingga
diperlukan perbaikan untuk menanggulangi bencana yang lebih besar lagi.
Pada tahun 2019 juga terdapat anggaran di bidang keadaan darurat dan
mendesak desa yang nominalnya sangat kecil seperti pada tahun 2018, yaitu
Rp.8.316. Nominal tersebut merupakan sisa dari keseluruhan anggaran yang
masuk dari dana desa di dalam sistem keuangan desa. Untuk anggaran di bidang
tersebut sudah didanai dari sumber dana lain. Kegiatan pengembangan sistem
informasi desa (SID) pada tahun anggaran 2019 juga merupakan salah satu
prioritas yang terdapat di dalam Permendes PDTT No 16 tahun 2019. Kegiatan ini
tujuannya untuk mengupdate data-data dan informasi di desa setiap harinya yang
ada di web desa. Pengelola web Desa Wukirsari ini dibentuk wadah yang bernama
Relawan Online Wukirsari (ROW), yang berisi wartawan desa, redaktur berita,
dan operator web.
Di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dana desa
secara umum digunakan untuk 5 bidang yaitu penyelenggaraan pemerintahan
desa, pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa,
Page 47
75
pembinaan masyarakat desa, dan keadaan darurat dan mendesak desa. Akan tetapi
pada setiap tahun terdapat prioritas penggunaannya. Dalam hal ini, pengelolaan
kebijakan dana desa harus berpedoman pada prinsip-prinsip atau aturan yang
telah ditetapkan, sehingga akan membentuk pemerintahan desa yang professional,
efektif, efisien, terbuka, dan bertanggung jawab.
C. Dampak Terhadap Kesejahteraan Masyarakat
Dana desa sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014
tentang desa memberikan harapan baru bagi masyarakat desa. Setiap tahun
pemerintah pusat melalui APBNnya telah memberikan dana yang cukup besar
kepada desa. Adanya dana desa ini diharapkan sebagai pemantik untuk
tumbuhnya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di desa. Dari
program dana desa yang sudah berjalan pada tahun 2017-2019, memberikan
dampak yang signifikan terhadap masyarakat di Desa Wukirsari. Dampak dari
adanya dana desa bagi masyarakat Desa Wukirsari dideskripsikan secara terukur
mulai dari tingkat desa, dusun, sampai di tingkatan RT. Dampak yang ditimbulkan
ini akan dibagi menjadi tiga bidang, yaitu fisik, sosial, dan ekonomi.
Bidang Fisik. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu poin utama
dalam prioritas dana desa. Besaran anggaran dana desa yang telah digelontorkan
untuk membangun infrastruktur selama tiga tahun sebesar Rp. 3.842.233.473,-.
Pembangunan infrastruktur di Desa Wukirsari telah memberikan dampak yang
cukup besar bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan kondisi wilayah Desa
Wukirsari yang berada di sekitar pegunungan, sehingga pembangunan fisik masih
Page 48
76
banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh kasi
kesejahteraan :69
“Untuk saat ini sampai tahun ini prioritas kita masih pada
bidang pembangunan, karena dilihat dari keadaan
geografis di wilayah Wukirsari yang sebagian besarnya
lereng-lereng itu masih membutuhkan banyak
pembangunan fisisk. Jadi kita sampai tahun ini masih
memprioritaskan pembangunan fisik seperti cor jalan
sama bangket.”
Jalan memang menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat. Ketika jalan-
jalan di desa itu bagus maka mobilitas masyarakat juga akan meningkat, sehingga
secara langsung akan mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi. Adanya
pembangunan jalan ini juga mempersingkat jarak tempuh karena banyak jalan
tembus yang sudah dibuat melalui dana desa. Seperti yang disampaiakan oleh
Bapak Marsudi:70
“.......sejak ada dana desa memang banyak pembangunan
jalan-jalan baru, mas. Jadi yang dilereng-lereng gunung
itu sekarang sudah mulus bisa dilewati. Tentunya sangat
bermanfaat bagi warga karena disini kan masih banyak
yang pelihara sapi, kalau cari rumput juga masih ada
yang pakai sepeda onthel jadi nggak gronjal soalnya
sudah di cor.”
69
Wawancara dengan Bapak Asnan Hidayat selaku kasi kesejahteraan, pada tanggal 8
November 2019, pukul 14.30 WIB. 70
Wawancara dengan Bapak Marsudi selaku ketua paguyuban dukuh, pada tanggal 11
November 2019 pukul 11.00 WIB.
Page 49
77
Gambar 4.
Jalan Dusun Karangasem Sebelum Ada Dana Desa
Sumber : Arsip Desa Wukirsari Tahun 2017
Gambar 5.
Jalan Dusun Karangasem Setelah Ada Dana Desa
Sumber : Arsip Desa Wukirsari Tahun 2017
Pembangunan infrastruktur jalan menuju persawahan merupakan salah satu
cara mempermudah akses petani untuk melakukan aktivitas bertaninya. Area
persawahan yang terpisah jauh dari tempat pemukiman warga, menjadi salah satu
faktor untuk melakukan pembangunan jalan guna menunjang perekonomian
masyarakat. Pembangunan akses jalan ke persawahan tersebut sangat dibutuhkan
karena jalan yang setiap hari dilalui masih jalan setapak sehingga menyulitkan
Page 50
78
petani. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Supiono selaku ketua kelompok
tani:71
“.....saiki dalan arep ning sawah wis kepenak, mas. Ora
koyo mbiyen mung isoh dilewati pit po motor, nek udan
jeblok. Saiki wis di cor isoh nggo lewat colt dadi
nguntungke petani sek duwe sawah ning sekitare, misal
gowo rabok utowo suket.”
“.....Sekarang jalan mau ke sawah sudah enak, mas. Tidak
seperti dulu hanya bisa dilewati sepeda atau sepeda
motor, kalau hujan becek. Sekarang sudah di cor bisa
untuk lewat mobil pick up jadi menguntungkan petani
yang punya sawah di sekitarnya, misal bawa pupuk atau
rumput.”
Dari wawancara tersebut, tidak hanya jalan-jalan yang ada di perkampungan
yang dibangun. Akan tetapi akses jalan menuju persawahan juga ikut dalam
kebijakan pembangunan dari pemerintah desa. Dampak dari pembangunan jalan
menuju area persawahan ini dirasakan oleh petani karena mempermudah
pekerjaannya yang selama ini hanya dapat dilalui oleh kendaraan roda dua.
Selain kondisi geografis yang berada di lereng pegunungan,Desa Wukirsari
juga berada ditepian Sungai Opak dan dibelah oleh Sungai Celeng. Pada tahun
2018 dan 2019, sungai ini meluap dan membanjiri rumah warga yang berada di
tepian sungai dan juga terjadi tanah longsor. Hal ini kemudian yang menjadi fokus
dari pemerintah desa untuk menanggulangi jika terjadi banjir pada tahun-tahun
berikutnya. Pembangunan drainase dan juga bangket sudah di bangun untuk
71
Wawancara dengan Bapak Supiono selaku Ketua Kelompok Tani, pada Tanggal 17
November 2019,Pukul 17.00 WIB.
Page 51
79
meminimalisasi bencana alam. Hal ini seperti yang disampaikan oleh kepala desa
berikut ini :72
“.....selama dua tahun ini terdapat dua bencana alam
yang cukup besar melanda Desa Wukirsari, yaitu banjir
dan tanah longsor. Hal ini menjadi perhatian kami untuk
meminimalisir dengan cara perbaikan drainase di
pinggiran sungai dan dusun-dusun. Kita juga
menganggarkan untuk bangket sungai maupun kawasan
yang rawan terjadi longsor.”
Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Desa Wukirsari menjadi
fokus pembangunan pemerintah desa. Untuk mengatasi banjir dan tanah longsor
tersebut telah diupayakan dengan perbaikan drainase dan juga bangket di kawasan
yang rawan bencana.
Gambar 6.
Bangket Sungai Penanggulangan Banjir di Dusun Tilaman-Pundung
Sumber : Arsip Desa Wukirsari Tahun 2019
Untuk mendukung sektor pertanian, pemerintah desa juga membangun
saluran irigasi pertanian. Hal ini dilakukan karena sistem tanam padi di Desa
72
Wawancara dengan Bapak Susilo Hapsoro, S.E selaku kepala desa pada tanggal 8
November 2019, pukul 14.00 WIB.
Page 52
80
Wukirsari ini masih menggunakan sistem tadah hujan. Seperti yang disampaiakan
Bapak Supiono:
“....saluran irigasi sek ning area persawahan sebagian
dinei bantuan seko dana desa. Nek penampungane kae
mbiyen seko dinas.Yo manfaat banget nggo petani, soale
le nandur akeh-akehe iseh nganggo tadah udan. Nek
raono irigasi yo ndadak jupuk ning tampungan.”
“....Saluran irigasi yang di area persawahan sebagian
dikasih bantuan dari dana desa. Kalau penampungannya
itu dulu dari dinas. Ya manfaat banget untuk petani,
soalnya sistem tanam kebanyakan masih memakai tadah
hujan. Kalau tidak ada irigasi ya harus ambil di
tampungan.”
Dampak infrastruktur lain yang dirasakan oleh masyarakat adalah adanya
Pengadaan Air Bersih (PAB). Air bersih merupakan kebutuhan paling penting
dalam kehidupan sehari-hari. Setiap tahun masyarakat yang berada di lereng
pegunungan selalu mengalami kekeringan, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari
harus membeli air bersih. Melihat kondisi demikian itu, pemerintah desa terus
berupaya untuk mengantisipasi kekeringan yang setiap tahun terjadi. Dengan
memperbaiki sistem PAB diharapkan mampu menjadi alternatif untuk mengurani
kekeringan. Seperti yang disampaikan kasi kesejahteraan berikut ini :
“....untuk mengatasi kekeringan ya mas, kita sudah
mengupayakan membeli genset biar PAB nya itu jalan
lagi. Sudah mangkrak lama, soalnya lumayan mahal
harga alatnya itu.Pada tahun 2018 baru kita anggarkan
dari dana desa untuk membeli genset.”
Saluran PAB yang mangkrak sekarang sudah difungsikan kembali oleh
masyarakat. Pemerintah desa dengan anggaran dana desa telah membelikan genset
untuk mengoperasikan mesin tersebut.
Page 53
81
Gambar 7.
PAB Desa Wukirsari di Dusun Karangtalun
Sumber : Arsip Desa Wukirsari Tahun 2018
Pendidikan juga tak luput dari perhatian pemerintah desa. Sejak adanya
dana desa, hampir semua dusun di Desa Wukirsari mempunyai gedung untuk
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Gedung ini difungsikan sebagai tempat
belajar dan bermain bagi anak-anak supaya mengenal pendidikan lebih dini. Hal
ini tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat khususnya yang mempunyai anak
usia dini sehingga tidak perlu jauh-jauh untuk menitipkan anaknya belajar dan
bermain.
Gambar 8.
Gedung PAUD Dusun Nogosari I Dibangun Tahun 2019
Sumber : Dokumentasi Peneliti
Page 54
82
Untuk mendukung program Kabupaten Bantul yaitu Bantul bebas sampah
tahun 2019, pemerintah desa telah membangun Tempat Penampungan Sampah
Sementara (TPSS). Meskipun sarana dan prasarana belum memadai, namun TPSS
ini telah difungsikan oleh masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih
dan indah. Seperti yang dijelaskan oleh Direktur BUMDes Wukirraya berikut ini :
“Untuk tempat sampah sementara memang sudah ada,
namun sejauh ini belum maksimal karena belum ada
sarana prasarana yang memadai. Insya Allah tahun 2020
nanti kita akan ada pengadaan mobil pengangkut sampah
dan juga perlengkapannya. Ini nanti akan dikelola
BUMDes, jadi selain memberdayakan masyarakat juga
ada pemasukan untuk menambah PADes.”
Bidang Sosial Kemasyarakatan. Selain pembangunan infrastruktur, dana
desa juga diprioritaskan untuk membiayai pemberdayaan masyarakat. Dampak
yang diperoleh oleh masyarakat melalui kebijakan-kebijakan yang telah
dilaksanakan dalam bidang sosial kemasyarakatan diantaranya adalah semakin
berkurangnya rumah warga yang tidak layak huni. Dana desa setiap tahunnya
dianggarkan untuk memberikan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Sasaran RTLH ini merupakan masyarakat yang tidak mampu dan rumah
huniannya sudah tidak layak atau hampir roboh. Bentuk bantuan yang diberikan
berupa material dan uang untuk pekerja bangunannya. Hal ini disampaikan oleh
kasi kesejahteraan :73
“....setiap tahun kita sudah menganggarkan untuk
program RTLH. Tapi prakteknya kita betul-betul cari yang
memang layak untuk mendapatkan, jadi setelah pengajuan
dari kepala dusun kita survey dulu karena memang setiap
tahun terbatas.”
73
Wawancara dengan Bapak Asnan Hidayat selaku kasi kesejahteraan, pada tanggal 8
November 2019, pukul 14.30 WIB.
Page 55
83
Selain RTLH, kebutuhan kamar mandi bagi masyarakat juga semakin
memadai setelah digulirkannya dana desa ini. Masyarakat yang belum mempunyai
kamar mandi dilakukan pendataan oleh ketua RT atau kepala dusun masing-
masing untuk diajukan sebagai penerima. Hal ini disampaikan oleh Bapak
Suparman :74
“.....masyarakat yang belum punya kamar mandi juga
masih ada mas, jadi mung numpang tetangga atau
seadanya gitu. Tapi sekarang sudah mulai berkurang
karena setiap tahun ada program dari desa semacam
jambanisasi.”
Untuk meningkatkan kesadaran warga terkait dengan kesehatan, pemerintah
desa memberikan bantuan pembangunan kamar mandi bagi masyarakat miskin.
Selain untuk meningkatkan kualias hidup dan kesejahteraan masyarakat, juga
bertujuan menjaga kebersihan lingkungan.
Gambar 9.
Kamar Mandi Warga Yang Dibangun Dari Dana Desa di Dusun Cengkehan
Sumber : Arsip Desa Wukirsari Tahun 2017
Kesehatan menjadi salah satu fokus utama dari dana desa. Program
kesehatan yang berkaitan dengan konvergensi stunting bahkan menjadi syarat
74
Wawancara dengan Bapak Suparman, Selaku ketua RT pada tanggal 16 November 2019,
pukul 17.00 WIB.
Page 56
84
untuk pencairan dana desa. Hal ini juga disampaikan oleh kasi pelayanan berikut
ini :75
“Untuk prioritas saat ini yang paling umum paling banyak
itu di kesehatan (bidang pembinaan kemasyarakatan).
Karena memang kesehatan itu merupakan hal penting
yang menjadi dasar, semisal nanti orang miskin tapi dia
sehat masih bisa mencari nafkah dan sebagainya, tetapi
kalau orang nggak sehat mau sekaya apapun pasti akan
habis.Untuk prioritas kita mengacu darisinkronisasi baik
itu dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, bahkan di
kecamatan atau puskesmas juga harus kita sinkronisasi
agar seluruh program itu dapat saling melengkapi tidak
saling bertumpukan atau malah justru ada yang tidak
dianggarkan.”
Selain untuk penanganan stunting, program kesehatan lain yang didanai
oleh dana desa adalah pelayanan kesehatan pada balita dan lansia melalui
posyandu, pemberian insentif kader kesehatan, dan pelatihan bagi kader
kesehatan. Pelayanan kesehatan melalui posyandu dinilai penting karena
menjangkau pada masyarat di tingkatan dusun sehingga berdampak langsung pada
masing-masing RT. Hal ini disampaikan oleh Ibu Istijanah selaku Kader
Pembangunan Manusia (KPM) :76
“.....untuk penanganan stunting dari desa memberikan
tikar stunting untuk ukur tinggi badan. Biasanya kader-
kader yang sudah kita latih itu melayani pemeriksaan
lewat posyandu mas, karena di Desa Wukirsari ini ada 18
titik posyandu yang menjangkau sampai dusun dan RT
sehingga sangat efektif kalau ada penyuluhan atau
pemeriksaan gitu.”
Selain program untuk kesehatan. Dampak lain dari adanya dana desa ini
juga untuk kegiatan kesenian dan kebudayaan. Hal ini dinilai penting karena Desa
75
Wawancara dengan Bapak Muiz Yoga Maulana, S.Si selaku kasi pelayanan, pada tanggal
8 November 2019, pukul 15.00 WIB. 76
Wawancara dengan Ibu Istijanah, pada tanggal 16 November 2019 pukul 10.30 WIB.
Page 57
85
Wukirsari merupakan desa rintisan budaya. Banyaknya kegiatan kesenian dan
kebudayaan yang dilakukan oleh masyarakat merupakan modal sosial penting
yang harus diwadahi dan di fasiltasi oleh desa.
Gambar 10.
Kelompok Kesenian Desa Wukirsari
Sumber : Arsip Desa Wukirsari Tahun 2019
Bidang Ekonomi. Untuk mengurangi angka kemiskinan yang cukup tinggi,
pemerintah desa melaksanakan program untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dalam bidang ekonomi. Program-program tersebut meliputi pelatihan-
pelatihan, pendampingan dan pemberian modal usaha bagi warga miskin,
penyediaan akses pasar dan jaringan, dan penyerapan tenaga kerja pada saat
pembangunan infrastruktur. Program pendampingan dan pemberian modal bagi
masyarakat miskin pada awalnya didata oleh kepala dusun dan di verifikasi oleh
tim penanggulangan kemiskinan tingkat desa, kemudian diundang untuk diberikan
sosialisasi dan diberikan modal untuk wirausaha. Modal ini berwujud bahan dan
Page 58
86
peralatan usaha sesuai permintaan penerima. Seperti yang disampaikan oleh kasi
pelayanan :77
“.....ada juga pemberian modal untuk warga masyarakat
miskin untuk meningkatkan perekonomian warga miskin,
dari situ produk-produknya kita pesan dari desa untuk kita
pakai dan perkenalkan.Untuk tahun 2018 kita berikan ke
pedagang kelontong, jadi kita berikan sarana prasarana
untuk pedagang kelontong.Untuk yang tahun 2019 ini kita
berikan ke pengolah makanan sama warung kelontong
juga tetapi untuk yang kemarin belum menerima.”
Selain pemberian modal pada masyarakat miskin, penerima modal ini juga
akan dimonitoring oleh desa untuk melihat perkembangannya. Program dari dana
desa juga digunakan untuk pelatihan tata boga, petani gadung, dan pembinaan
pengrajin sepatu rajut. Seperti yang disampaikan oleh kasi kesejahteraan berikut
ini :78
“....kegiatan saya juga ada pelatihan untuk pengelolaan
sampah, terus ada pelatihan untuk ibu-ibu kelompok
wanita tani, terus sama untuk pelatihan pengolahan
gadung yang menjadi ikonnya Desa Wukirsari. Karena
ibu-ibu disini banyak yang punya pekerjaan sampingan
seperti pesanan makanan dan pengrajin sepatu, kita juga
fasilitasi untuk pembinaan itu mas”
Adanya pelatihan-pelatihan bagi masyarakat ini disesuaikan dengan
kebutuhannya. Sasaran pelatihan ini adalah ibu-ibu dan pemuda yang tidak
bekerja. Mereka sudah mempunyai keahlian untuk membuat produk berupa
kerajinan atau makanan, akan tetapi belum mengerti pengemasan yang menarik
dan juga penjualan melalui media online.
77
Wawancara dengan Bapak Muiz Yoga Maulana, S.Si selaku kasi pelayanan, pada tanggal
8 November 2019, pukul 15.00 WIB. 78
Wawancara dengan Bapak Asnan Hidayat selaku kasi kesejahteraan, pada tanggal 8
November 2019, pukul 14.30 WIB.
Page 59
87
Gambar 11.
Pembinaan Kelompok Pengrajin Sepatu Rajut Desa Wukirsari
Sumber : Arsip Desa Wukirsari Tahun 2019
Kegiatan pembinaan ini diikuti oleh perwakilan pengrajin yang semuanya
perempuan (ibu-ibu runah tangga), diambil dari masing-masing dusun. Hal ini
disampaikan oleh salah satu masyarakat berikut ini:79
“....pelatihane niki diajari pengemasan kalih penjualan
lewat online mas. Biasane nek ibu-ibu kan namung disetor
ten pengepul terus dibayar borongan soale mboten
ngertos ajeng disade ten pundi. Sek nderek pelatihane
niku nggih pengrajin sepatu se-Wukirsari, di dusun-dusun
sakniki wonten perkumpulane.”
“....pelatihannya ini diajarkan pengemasan sama
penjualan melalui online mas. Biasanya kalau ibu-ibu
hanya disetor ke pengepul terus dibayarnya diborong
soalnya tidak tahu mau dijual kemana. Yang ikut
pelatihannya itu ya pengrajin sepatu se-Wukirsari, di
dusun-dusun sekarang ada perkumpulannya.”
Selain fasilitasi program berupa pelatihan dan pembinaan, desa juga
memberikan akses pasar untuk penjualan produk-poduk yang dihasilkan oleh
warga masyarakatnya. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh kasi
pelayanan:80
79
Wawancara dengan Ibu Winanti selaku masyarakat pengrajin sepatu rajut, pada tanggal
16 November 2019, pukul 16.30 WIB. 80
Wawancara dengan Bapak Muiz Yoga Maulana, S.Si selaku kasi pelayanan, pada tanggal
8 November 2019, pukul 15.00 WIB.
Page 60
88
“....untuk mendukung kesejahteraan masyarakat di desa
ada kegiatan semacam Imogiri expo, Bantul expo, itu
untuk menampilkan produk-produk yang berpotensi di
desa. Produk-produknya itu nanti disediakan stand dari
desa, masyarakat yang jaga juga difasilitasi. Pak lurah
juga menginstruksikan untuk memesan snack dan
makanan di kelompok binaannya desa setiap ada
pertemuan atau rapat.”
Akses pasar melalui pameran-pameran tersebut dirasakan manfaatnya oleh
masyarakat, karena bersinggungan langsung dengan pembeli yang beragam
sehingga mendapat masukan dan saran-saran untuk perbaikan produk menjadi
lebih baik lagi. Hal ini disampaikan oleh Ibu Winanti berikut ini :81
“Pendak tahun mesti ono pameran mas, biasane
kelompok-kelompok diajak Pak Yoga (Kasi Pelayanan)
nggo wakili produk e. Nek pas pameran kan ketemu wong
akeh sek arep tuku dadi kadang ono masukan-masukan
ben pengemasane apik, po kombinasi warnane apik.”
“Setiap tahun pasti ada pameran mas, biasanya
kelompok-kelompok diajak Pak Yoga (Kasi Pelayanan)
untuk mewakili produknya. Kalau pas pameran kan
ketemu banyak orang yang mau beli kadang ada masukan-
masukan supaya pengemasannya bagus, atau kombinasi
warnanya bagus.”
Program lain yang berdampak langsung pada perekonomian masyarakat
adalah melalui penyerapan tenaga kerja pada saat pembangunan. Pembangunan
bidang fisik tidak hanya menghasilkan infrastruktur yang mendukung aktivitas
masyarakat, akan tetapi juga berdampak pada bidang ekonomi masyarakat. Proses
pembangunan infrastruktur yang menggunakan dana desa harus menggunakan
tenaga lokal desa dan ada upah tenaga selama pelaksanaanya sehingga ada
81
Wawancara dengan Ibu Winanti selaku masyarakat pengrajin sepatu rajut, pada tanggal
16 November 2019, pukul 16.30 WIB.
Page 61
89
penghasilan bagi masyarakat. Hal ini disampaikan oleh kasi kesejahteraan seperti
berikut :82
“.....kita kan untuk pembangunan melibatkan masyarakat
setempat, misalnya untuk kegiatan pembangunan corblok,
kita untuk tenaga kerja mengambil dari daerah tersebut
sesuai lokasikarena sesuai dengan aturan yang ada, dana
desa untuk pembangunan khususnya kita kan harus
menggunakan program padat karya tunai yang melibatkan
masyarakat miskin, pengangguran, juga masyarakat yang
mempunyai anak stunting.”
Melalui penyerapan tenaga kerja lokal ini dapat menambah penghasilan
masyarakat yang masih pengangguran. Meskipun sifatnya tidak setiap bulan ada
tetapi sudah memberikan dampak ekonomi untuk menambah penghasilan
masyarakat.
Berdasarkan uraian di atas, penulis telah menganalisis sejauh mana dampak
pengelolaan dana desa untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Dari data
yang disajikan tersebut, dampak dari adanya dana desa di Desa Wukirsari masih
banyak dilalokasikan pada bidang fisik atau infrastruktur. Setelah adanya suntikan
dana desa di Desa Wukirsari selama periode tahun 2017 - 2019, tampak ada
perubahan pada infrastruktur desa. Dimana kondisi infrstruktur desa sebelumnya
sangat memprihatinkan seperti jalan desa yang rusak parah, bangket sungai yang
jebol, serta sarana dan prasarana pendidikan yang terbatas. Namun setelah adanya
alokasi dari dana desa di Desa Wukirsari ini tampak adanya pengelolaan
kebijakan dana desa berupa pembangunan fisik seperti perbaikan drainase dan
irigasi, pembangunan jalan desa dan persawahan, pembangunan bangket,
82
Wawancara dengan Bapak Asnan Hidayat selaku kasi kesejahteraan, pada tanggal 8
November 2019, pukul 14.30 WIB.
Page 62
90
pembangunan gedung pendidikan, serta rumah tidak layak huni dan kamar mandi
bagi masyarakat miskin.
Selain bidang pembangunan, pada bidang lain yaitu sosial dan ekonomi juga
ikut merasakan dampaknya. Adanya pelatihan, pembinaan, dan juga akses
pemasaran produk tentunya mendukung peningkatan perekonomian masyarakat.
Meskipun jumlah anggaran untuk pemberdayaan masyarakat masih lebih sedikit
daripada pembangunan infrastruktur, akan tetapi jika dilihat dari tren penggunaan
anggaran setiap tahun sudah mulai peningkatan di bidang pemberdayaan
masyarakat. Alokasi pembangunan fisik yang sudah hampir merata pada masing-
masing dusun tentunya akan berdampak pada prosentase anggaran yang lebih
besar pada pembangunan manusia, atau prioritas untuk pemberdayaan akan
semakin meningkat.