BAB II DAN MODEL PENELITIAN - sinta.unud.ac.id 2.pdf · dilakukan di Indonesia, ... Bali berupa kajian, identifikasi potensi, dan karakteristik teknis, ... 2.2.4 Dampak Menurut Soemarwotto

1

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KONSEP, LANDASAN TEORI,

DAN MODEL PENELITIAN

2.1 Kajian Pustaka

Penelitian yang berhubungan dengan kawasan hutan sudah banyak

dilakukan di Indonesia, tetapi penelitian hutan lindung di Provinsi Bali sangat

sedikit dilakukan. Kegiatan yang berhubungan dengan kawasan hutan di Provinsi

Bali berupa kajian, identifikasi potensi, dan karakteristik teknis, digunakan untuk

acuan melaksanakan tugas.

Penelitian mengenai perambahan kawasan hutan di Kecamatan Kubu (di

RPH Kubu), Karangasem Bali belum ditemukan, terlebih lagi bila ditinjau dari

aspek Kajian Budaya. Guna mendukung kepentingan penelitian, beberapa hasil

penelitian digunakan sebagai pijakan sekaligus arahan dan menghindari duplikasi.

Adapun hasil penelitian yang diacu dalam penelitian ini sebagai kajian

pustaka adalah sebagai berikut. Pertama, hasil penelitian Dharmika (2012) dalam

disertasinya berjudul “Kekerasan terhadap Hutan lindung di Wilayah Desa

Penyanding, Kecamatan Pakutatan, Jembrana, Bali”. Teori yang digunakan untuk

memecahkan atau menganalisis masalah adalah teori kekerasan, teori semiotika,

teori perubahan sosial budaya, dan teori dekonstruksi. Hasil penelitian ini

menemukan adanya konflik paradigma di dalam pengelolaan hutan lindung

dengan model berpikir oposisi berpasangan, adanya panggung sandiwara yang

dimainkan oleh berbagai pihak yang berdampak pada ketidakmampuan di dalam

melakukan kontrol, serta ketidaktaatan berbagai pihak di dalam menjalankan nilai,

11

12

norma, hukum, dan aturan yang ada. Penelitian ini menawarkan model

pengelolaan hutan berbasis desa adat. Dengan model pengelolaan hutan lindung

berbasis desa adat, diyakini tujuan pembangunan hutan untuk mencapai

masyarakat sejahtera dan hutan lestari akan menjadi kenyataan. Persamaan

penelitian adalah hasil penelitian dari perspektif kajian budaya, dengan objek

kawasan hutan. Akan tetapi, perbedaannya adalah kasus yang dianalisis adalah

kasus illegal logging, lokasi penelitian, metodologi dan teori yang digunakan.

Penelitian tersebut menjadi sanggahan di bidang kehutanan dalam masalah

perambahan/ngawen, pemindahan patok, pembibrikan, dan illegal logging. Objek

yang diteliti oleh Dharmika (2012) sejatinya tahun 2009 sudah dicanangkan oleh

pemerintah provinsi menjadi model hutan desa. Hutan desa ini memang

berdasarkan adat setempat dan lembaga pengelola harus berbadan hukum. Selain

itu, pemanfaatannya pada hutan lindung, sehingga tidak bisa untuk

menanggulangi kasus seperti illegal logging.

Dalam aturan pemanfaatan di dalam kawasan hutan lindung tidak

diperkenankan melakukan penebangan kayu. Dalam kawasan hutan lindung hanya

diperbolehkan dalam pemanfaatan di antara tegakan dengan kegiatan budi daya

tanaman obat, tanaman hias, jamur, lebah, penangkaran satwa liar, rehabilitasi

satwa, atau budi daya makanan ternak. Pemanfaatan tersebut pada prinsipnya

antara lain budi daya dilakukan dalam pengolahan terbatas dan pada zona

pemanfaatan. Pada hutan lindung di samping pemanfaatan, juga bisa dilakukan

pemungutan berupa pemungutan buah, daun, bunga, dan getah. Terkait dengan

13

masalah perambahan, pembibrikan, illegal logging, merupakan permasalahan

holistik. Khususnya masalah illegal loging banyak menyangkut domain hukum.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Wiasti, et al. (2012). Penelitiannya

berkaitan dengan hutan lindung di Provinsi Bali, yaitu mengenai “Laporan Hibah

Penelitian Unggulan Udayana: Menangani Kasus Perempuan Ngawen Menuju

Kelestarian Hutan serta Kesetaraan dan Keadilan Gender di Kabupaten Jembrana,

Bali”. Pemungutan dan pemanfaatan kawasan Hutan lindung secara illegal di

Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, disebut ngawen.

Kegiatan ngawen ini bahasa teknisnya sama dengan merambah. Simpulan

penelitian itu, bahwa aktivitas ngawen dilatari oleh pengetahuan para pengawen

yang berkaitan dengan pengelolaan hutan. Berdasarkan pengetahuan itu para

pengawen berpendapat bahwa pengelolaan hutan sejak dahulu mengandung

peluang untuk terjadinya aktivitas ngawen meskipun aktivitas tersebut melanggar

hukum. Implikasi aktivitas ngawen adalah bahwa peran perempuan relatif setara

dengan peran laki-laki dalam aktivitas ngawen. Namun, dalam konteks tugas

kerumahtanggaan secara keseluruhan beban tugas perempuan lebih berat.

Walaupun demikian, status perempuan tetap pada posisi subordinat di bawah

status laki-laki. Manfaat hasil ngawen dalam kehidupan sosial ekonomi tampak

kurang signifikan, sedangkan hutan lindung dalam kondisi rusak parah akibat

ngawen.

Persamaan penelitian tersebut adalah penelitian dilakukan di kawasan

hutan. Perbedaannya, hasil penelitiannya bukan merupakan hasil disertasi,

melainkan hasil penelitian yang dibiayai dari hibah pemerintah. Di samping itu,

14

lokasi, metodologinya, dan teori yang digunakan berbeda. Terkait dengan

aktivitas ngawen di dalam kawasan hutan lindung, untuk pemanfaatannya

diperlukan kajian teknis karena inti dalam pengelolaannya harus menggunakan

pengolahan terbatas. Sebelum diterapkan pola pemanfaatan hutan desa di lokasi

kawasan hutan lindung termasuk kelompok hutan Bali Barat, sebaiknya dilakukan

penyuluhan yang bersifat komunikasi koersif /menekankan efek bahayanya, akibat

aktivitas ngawen oleh satuan kerja perangkat daerah/SKPD terkait.

Ketiga, penelitian yang berhubungan dengan hutan lindung, diambil

beberapa hasil penelitian. Untuk pengkajian yang terkait dengan hutan produksi di

Provinsi Bali diambil semua karena hanya berjumlah dua buah. Hasil penelitian

tersebut dapat diuraikan seperti berikut ini.

Penelitian Program Studi Teknik Geomatika ITS dan LAPAN (Lembaga

Penerbangan dan Antariksa Nasional) oleh Jefri Ardian Nugroho dkk. pada tahun

2008. Penelitian itu berjudul “Pemetaan Rawan Longsor dengan Pengindraan

Jarak Jauh Informasi Geografis, Studi Kasus Hutan lindung Kabupaten

Mojokerto”. Metode pengelolaan citra SPOT 4 (www.google. 17 Maret 2012).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa area hutan lindung di Kabupaten Mojokerto

termasuk kriteria daerah dengan tingkat kelongsoran tinggi (427,15 ha), tingkat

kelongsoran sedang (177,24 ha), dan tingkat kelongsoran rendah (13,28 ha).

Berdasarkan struktur geologi batuan termasuk formasi Notopuro dengan jenis

tanah mediteran. Adapun salah satu faktor penyebab kelongsoran adalah tingkat

curah hujan yang tinggi, yaitu 2.000--2.500 mm/th dan kelerengan daerah

(15--25% agak curam, seluas 32,318 ha, 25--40% curam seluas 109,939 ha,

15

dan >40% sangat curam seluas 476,385 ha). Terkait dengan aktivitas perambahan,

untuk hutan lindung diperlukan kecermatan dalam pemanfaatannya. Hutan

lindung mayoritas dengan posisi kemiringan curam sehingga perambahan akan

menambah bahaya kelongsoran, yang membahayakan masyarakat sekitar kawasan

hutan.

Penelitian IPB Repository pada tahun 2006 (www.google, 16 Maret 2012)

dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan lindung Jompi

Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara”. Penelitian itu menggunakan

metode survei. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberdayaan

masyarakat sekitar kawasan hutan lindung masih rendah. Pemberdayaan yang

dilakukan oleh pemerintah, baik berupa fisik maupun nonfisik, sifatnya bertahap.

Artinya, alokasi dana untuk memberdayakan masyarakat sekitar kawasan hutan

selalu tergantung kepada kondisi anggaran yang ada. Selain itu, juga kondisi

sumber daya manusia yang sangat terbatas sehingga pembangunan yang bersifat

nonfisik memerlukan proses adopsi yang cukup lama.

Penelitian Balai Litbang Kehutanan Sumatra, Aek Nauli tentang

“Problematik Lembaga Pengelolaan Hutan Lindung di Pasaman, Sumatra Barat”

(2007). Penelitian tersebut menggunakan metode pendekatan kelembagaan. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis terdapat dua lembaga yang berperan

dalam upaya pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Pasaman, yaitu Lembaga

Kenagarian dan Dinas Kehutanan Pasaman. Meskipun secara yuridis lembaga

Nagari mempunyai wewenang dalam mengelola hutan karena tergolong sebagai

harta Nagari, dalam implementasinya kewenangan tersebut tidak dapat digunakan

16

sehingga peran lembaga Nagari dalam upaya pengamanan hutan lindung tidak

menunjukkan hasil yang nyata. Di pihak lain, kewenangan Dinas Kehutanan

Pasaman sangat besar dalam upaya pengelolaan hutan lindung.

Sebagai lembaga yang paling bertanggung jawab terhadap hutan lindung

harusnya lembaga ini memerlukan aparat polsus dalam organisasinya. Lembaga

ini tidak mempunyai polisi hutan sehingga lebih sulit untuk mencegah dan

menanggulangi gangguan yang terjadi di hutan lindung. Faktor yang berpengaruh

terhadap kinerja lembaga adalah sumber kekuatan hukum, ketersediaan anggaran,

kualitas moral tenaga, dan tanda batas kawasan. Kelembagaan alternatif kedua

lembaga pengelola hutan lindung tersebut perlu disatukan dalam kelembagaan

tersendiri yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Dinas Kehutanan dan

secara struktural bertanggung jawab kepada Wali Nagari (www.google. 17 Maret

2012).

Penelitian Balai Penelitian Kehutanan Manado pada tahun 2008 oleh

Halidah (www.google. 16 Maret 2012). Penelitian itu berjudul “Potensi dan

Distribusi Air Hutan lindung Provinsi Gorontalo”. Di dalam pelaksanaan

penelitian digunakan metode identifikasi potensi. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa ada kecenderungan luas hutan lindung berpengaruh terhadap hasil air suatu

DAS. Distribusi air DAS sampel meliputi pertanian untuk irigasi, perikanan

(kolam dan keramba), PDAM, serta rumah tangga. Terkait dengan penelitian

aktivitas perambahan, akan memengaruhi tutupan hutan. Oleh karena itu, akan

memengaruhi aerasi hidrologi tanah di dalam kawasan hutan.

17

Kerja sama penelitian antara Fakultas Pertanian, Universitas Udayana dan

Dinas Kehutanan Provinsi Bali tahun 2005 dilakukan melalui pendekatan tiga

strategi pokok, yaitu kelola kawasan, kelola kelembagaan, dan kelola usaha. Hasil

penelitian ini menjadi salah satu arahan dan pegangan dalam perencanaan dan

pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan produksi sejalan dengan pola

pengelolaan hutan.

Persamaan penelitian ini adalah kawasan hutan mempunyai fungsi yang

strategis dalam menyokong kehidupan manusia/masyarakat khususnya

masyarakat sekitar kawasan. Perbedaannya terletak dalam pemilihan lokasi objek,

kasus, waktu objek kasus, dan kajian bidang objek kasus. Di samping itu, kajian

tersebut sangat membantu penelitian ini untuk menambah wawasan dan inspirasi.

Di samping itu, juga membantu mengungkap penyebab terjadinya perambahan

hutan di Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, tepatnya di

RTK 8 di RPH Kubu, Karangasem, Bali.

Dari kajian pustaka tersebut diketahui bahwa sampai dengan saat ini belum

dijumpai penelitian kajian budaya yang mendalami perambahan kawasan hutan di

Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, tepatnya di RTK 8 di

RPH Kubu. Dengan demikian, penelitian ini dipandang layak dilakukan.

2.2 Konsep

Menurut Singarimbun dan Sofian Efendi (1982: 17), konsep adalah unsur

penelitian yang terpenting dan merupakan definisi yang dipakai oleh para peneliti

untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial atau fenomena alami.

18

Konsep dapat mempunyai tingkat generalisasi yang berbeda. Semakin dekat suatu

konsep kepada realita semakin mudah konsep tersebut diukur. Banyak konsep

ilmu sosial sangat abstrak terutama yang merupakan unsur dari teori yang sangat

umum (grand theory). Atas dasar pemahaman tersebut, dan agar dapat lebih

terarah, maka perlu disajikan konsep-konsep yang digunakan. Konsep dimaksud

setidaknya dapat dikelompokkan dalam lima alur utama, yaitu (1) perambahan;

(2) kawasan hutan/RTK 8, (3) hutan lindung, hutan produksi, KPH Bali Timur,

RPH Kubu, (4) dampak, (5) makna.

2.2.1 Perambahan

Perambahan menurut penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf b Undang-Undang

No. 41, Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah upaya melakukan pembukaan

kawasan hutan tanpa mendapat izin dari yang berwenang. Perambahan yang

dimaksud dalam penelitian ini adalah aktivitas/kegiatan masyarakat sekitar

kawasan hutan, yang menanami kawasan hutan dengan tanaman rumput gajah,

kaliandra, gamal, jambu mete dan nenas. Di samping itu, melakukan

pembibrikan/mencari ranting-ranting untuk kayu bakar di kawasan hutan (hutan

lindung dan hutan produksi) di Kecamatan Kubu/RTK 8 di RPH Kubu.

2.2.2 Kawasan Hutan

Kawasan hutan menurut Undang-Undang No. 41, Tahun 1999 tentang

Kehutanan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh

pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

19

Kawasan hutan RTK 8 adalah kawasan hutan termasuk Registrasi Tanah

Kehutanan Nomor 8, yaitu termasuk Kelompok Hutan Gunung Abang Agung,

yang terletak di Kecamatan Kubu.

2.2.3 Hutan lindung, Hutan Produksi, KPH Bali Timur, dan RPH Kubu

Hutan lindung menurut Undang-Undang No. 41, Tahun 1999 tentang

Kehutanan adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai

perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah

banjir, mengendalikan erosi, mencegah instrusi air laut, dan memelihara

kesuburan tanah.

Hutan produksi menurut Undang-Undang No. 41, Tahun 1999 tentang

Kehutanan adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi

hasil hutan. RTK 8 adalah Registrasi Tanah Kehutanan Nomor 8 (Dishut Prov.

Bali. 2009).

KPH Bali Timur adalah Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2, Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah

Provinsi Bali Nomor 2, Tahun 2008 Dinas Kehutanan Provinsi Bali telah

membentuk empat UPT Dinas, yaitu UPT KPH Bali Barat, UPT KPH Bali Timur,

UPT KPH Bali Tengah, dan UPT Tahura Ngurah Rai.

UPT KPH Bali Timur dibagi menjadi sebelas Resor Pengelolaan Hutan

(RPH) yang terdiri atas sebelas RPH. Salah satu di antaranya adalah RPH Kubu

(Keputusan Kadishut Prov. Bali No. 188.46/20/Dishut-1 tentang Pembagian

20

Wilayah Kerja Resor Pengelolaan Hutan (RPH) pada Dinas Kehutanan Prov.

Bali).

RPH Kubu adalah Resor Pengolahan Hutan di Kecamatan Kubu. Tugas

dan fungsi Kepala Resor Pengolahan Hutan (RPH) adalah (1) membantu tugas-

tugas Kepala UPT KPH dalam pelaksanaan pengamanan, pembinaan, dan

pengendalian di wilayahnya; (2) melaksanakan patroli dan keamanan hutan di

wilayahnya; (3) membantu Kepala UPT KPH dalam menjaga prasarana

perlindungan hutan, yaitu pal batas keamanan hutan, ilaran api, menara pengawas,

dan jalur pemeriksaan; (4) membantu Kepala UPT KPH atas pelaksanaan kegiatan

reboisasi dan rehabilitasi; (5) melaksanakan sistem pengendalian intern (SPI);

dan (6) melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi

Bali. Kepala Resor Pengelolaan Hutan (RPH) bertanggung jawab penuh kepada

Kepala UPT KPH masing-masing.

2.2.4 Dampak

Menurut Soemarwotto (1997:48--49) dampak dapat bersifat, baik negatif

maupun positif, tetapi di negara maju orang hanya memperhatikan dampak negatif

daripada dampak positif. Dampak mempunyai arti tubrukan, benturan, pengaruh.

Dampak yang tercermin dari benturan tersebut merupakan kegiatan yang akan

menimbulkan dampak negatif (merugikan). Dampak ialah setiap perubahan yang

terjadi dalam lingkungan akibat adanya aktivitas manusia (Suratmo, 1991: 1--2).

Dampak yang ingin dilihat dari aktivitas perambahan kawasan hutan di

Kecamatan Kubu, Karangasem, Bali adalah dampak yang berkonotasi negatif.

21

2.2.5 Makna

Makna teks menurut Gibbons (2002: 12) selalu lebih luas daripada yang

dimaksud pada saat memproduksinya karena diyakini bahwa teks mengandung

ketidaksadaran kolektif. Makna adalah sesuatu yang memiliki sifat abstrak dan

relatif sehingga individu atau sekelompok orang tidak bisa memaknai suatu hal

dengan cara yang sama. Makna itu merupakan argumentatif dari pencirian

(makna) yang tidak terhitung (Cavallaro, 2004: 9--10). Lebih lanjut Fiske (2007:

68) juga mengatakan bahwa makna merupakan hasil dari interaksi dinamis antara

tanda, inter-pretend, dan objek sehingga makna tersebut dapat mengalami

perubahan seiring dengan perjalanan waktu. Makna bukanlah konsep yang mutlak

dan statis yang bisa ditemukan dalam persamaan pesan.

2.3 Landasan Teori

Penelitian ini adalah penelitian yang berangkat dari fenomena perambahan

kawasan hutan di Kecamatan Kubu (RTK 8 di RPH Kubu), KPH Bali Timur,

Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Keberadaan kawasan hutan yang menurut

fungsinya sesuai dengan Undang-Undang No. 41, Tahun 1999 tentang Kehutanan

adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem

penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan

erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Di pihak lain

dalam RTRWP No. 16 Bab VI, Tahun 2009 Pasal 85 disebutkan bahwa seluruh

kawasan hutan lindung, gunung, dan perbukitan di wilayah Provinsi Bali

ditetapkan sebagai kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan fungsi dan

daya dukung lingkungan hidup. Menurut PP No. 6, Tahun 2007 tentang Tata

22

Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan Jo

PP No. 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan

Hutan serta Pemanfaatan Hutan. Dalam Bab IV Bagian Kesatu Pemanfaatan

Hutan, diperkenankan melakukan Pemanfaatan hutan lindung dan hutan produksi.

Pada UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup ditentukan sebagai berikut :

Pemerintah menetapkan kebijaksanaan tentang pengelolaanlingkungan hidup dan penataan ruang dengan tetap memperhatikannilai-nilai agama, adat istiadat, dan nilai-nilai yang hidup dalammasyarakat.

Selanjutnya pasal lainnya juga mengatur bahwa dalam menerbitkan izin

melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib diperhatikan (1) rencana tata ruang, (2)

pendapat masyarakat, serta (3) pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang

berwenang.

Aktivitas perambahan pada kawasan hutan di Kecamatan Kubu (RTK 8 di

RPH Kubu) menjadi objek penelitian. Fenomena ini dibedah melalui tiga buah

teori, yaitu teori diskursus kekuasaan dan pengetahuan, teori hegemoni, dan teori

tindakan komunikatif. Ketiga teori tersebut dipandang mewakili pemikiran kritis

posmodernisme yang masuk dalam kelompok poststructuralist.

2.3.1 Teori Diskursus Kekuasaan dan Pengetahuan

Foucault merupakan salah seorang tokoh yang paling berpengaruh dalam

gerakan postmodernisme, yang telah menyumbangkan pengaruh dan

pemikirannya terhadap perkembangan teori kritis dan teori perubahan sosial.

Analisis diskursus sangat membantu untuk memahami kekuasaan yang

23

tersembunyi di balik pengetahuan. Inilah pikiran utama Foucault. Analisis

terhadap kekuasaan (power) dan kemauan pengetahuan memungkinkan untuk

memahami peran pengetahuan untuk tetap mendominasi kaum marginal (Fakih,

2003: 186).

Diskursus adalah cara menghasilkan pengetahuan beserta praktik sosial

yang menyertainya, bentuk subjektivitas yang terbentuk darinya, relasi kekuasaan

yang ada di balik pengetahuan dan praktik sosial, serta saling keterkaitan di antara

semua aspek tersebut. Foucault dalam Barker. (2004: 83) menekankan hubungan

timbal balik yang saling membangun antara kekuasaan dan pengetahuan sehingga

pengetahuan menjadi tak dapat dipisahkan dengan kekuasaan.

Pengetahuan terbangun di dalam praktik kekuasaan serta membangun

perkembangan, perbaikan, dan profilerasi teknik baru kekuasaan. Bagi Foucault,

wacana tidak hanya mengatur apa yang boleh dan bisa dibicarakan di bawah

batasan kondisi-kondisi sosial dan cultural, tetapi juga mengatur siapa yang boleh

melakukan. Sebagai konsekuensinya, sebagian besar kerja Foucault merupakan

penyelidikan historis tentang kekuasaan dan produksi subjek-subjek lewat

kekuasaan tersebut. Foucault tidak merumuskan kekuasaan sebagai kekuatan

mengekang yang terpusat. Baginya kekuasaan larut dalam setiap tingkat formasi

sosial. Kekuasaan bersifat generatif, yaitu dapat melahirkan identitas dan

hubungan sosial baru.

Kekuasaan menurut Foucault bersifat produktif. Kekuasaan menghasilkan

dan menyebabkan munculnya pengetahuan baru serta mengakumulasikan

kawasan informasi baru, sehingga kekuasaan dan pengetahuan tidak bisa

24

dipisahkan. Tidak ada kekuasaan tanpa menghasilkan pengetahuan. Sebaliknya,

tidak ada pengetahuan yang tidak secara terus-menerus memberikan efek pada

kekuasaan. Pengetahuan itu terimplikasi pada kekuasaan dan tidak bisa dipisahkan

dari kekuasaan, yang terlihat dalam konsep kuasa/pengetahuan. Artinya, ada

hubungan timbal balik yang saling membentuk antara pengetahuan dan

kekuasaan, sehingga pengetahuan tidak dapat dipisahkan dari rezim-rezim

kekuasaan. Pengetahuan terbentuk di dalam konteks relasi dan praktik-praktik

kekuasaan. Di samping itu, turut berperan dalam pengembangan, perbaikan, dan

pemeliharaan teknik-teknik kekuasaan baru.

Kekuasaan memengaruhi tindakan. Kekuasaan yang berasal dari daerah

“marginal” tidak lagi mempunyai konotasi negatif sebagai satu mekanisme

represif. Sebaliknya, mempunyai efek positif karena dapat menghasilkan sesuatu,

yakni memproduksi pengetahuan dan melipatgandakan diskursus itu sendiri di

dalam masyarakat. Menurut Foucault, sejak dekade 60-an kekuasaan beroperasi

tidak lagi sebagai penindas yang berkuasa, tetapi lebih sebagai perangsang yang

efektif (Piliang, 1999: 81).

Pemikiran Foucault tentang kontrol penciptaan diskursus dan bagaimana

kekuasaan (power) bekerja pada pengetahuan membantu para teoretisi dan praktisi

perubahan sosial untuk melakukan pembongkaran terhadap teori dan praktik

pembangunan. Sumbangan terbesar Foucault terhadap teori dan praktik perubahan

sosial adalah membuat teori tersebut lebih sensitif terhadap relasi kekuasaan dan

dominasi yang memberikan kesadaran bagaimana relasi kekuasaan teranyam di

setiap aspek kehidupan dan kehidupan pribadi. Hal ini bertentangan dengan

25

umumnya keyakinan ilmu sosial yang cenderung mengabaikan kekuasaan dalam

dunia ilmu pengetahuan dan berasumsi bahwa pengetahuan itu netral dan tak

berdosa. Kecenderungan memandang bahwa kekuasaan hanya terpusat di negara

ataupun kelas, bagi Foucault merupakan pengingkaran kenyataan karena relasi

kekuasaan terdapat pada setiap aspek kehidupan.

Konsep tentang kekuasaan memberikan pengaruh besar tentang bagaimana

aspek dan pusat lokasi kekuasaan dan bentuk perjuangan untuk membatasi dan

bagaimana berbagi kekuasaan. Jika umumnya pemikiran kekuasaan lainnya hanya

tertuju pada negara dan kelas elite, pikiran Foucault membuka kemungkinan

untuk membongkar semua dominasi dan relasi kekuasaan, seperti kekuasaan

dalam pengetahuan, antara para pencipta diskurs, birokrat, akademisi dan rakyat

miskin jelata yang tidak beradab yang harus didisiplinkan, diregulasikan dan

dibina (Fakih, 2003: 193).

Foucault juga memberikan pengaruh terhadap relasi kekuasaan antara

birokrat dan intelektual universitas yang modern, ilmiah, dan positivistik terhadap

masyarakat awam yang tradisional, suku terasing, perambah hutan, tidak ilmiah,

tahayul, tidak mampu mengelola sumber daya alam, dan belum berbudaya

sehingga perlu dibudayakan dan diberdayakan. Pemikirannya tentang kekuasaan

bahkan menyadarkan orang tentang relasi kekuasaan antara organisasi non

pemerintah dan masyarakat binaan yang memiliki sistem kepercayaan adat lokal,

tidak ilmiah dan animisme, yang semua itu diberdayakan.

Analisis yang dikenal sebagai diskursus analisis merupakan sumbangan

Foucault bagi teori perubahan sosial yang memungkinkan teori tersebut

26

membongkar relasi kekuasaan dan dominasi pada suatu konsep atau wacana

pembangunan. Hal tersebut dimungkinkan karena konsepsi dan wacana

pembangunan memang tidak pernah netral, objektif, dan bebas nilai (Fakih, 2003:

194).

Teori Foucault tersebut di atas, digunakan untuk membedah bagaimana

terjadinya perambahan kawasan hutan di Kecamatan Kubu, Karangasem, Bali

(RTK 8 di RPH Kubu). Masalah perambahan merupakan permasalahan di dalam

kawasan dan di luar kawasan karena perambahan yang terjadi di Kecamatan Kubu

(RPH Kubu) merupakan permasalahan yang datang dari luar kawasan hutan,

tepatnya pada masyarakat di sekitar kawasan hutan yang memelihara ternak.

Untuk memenuhi kebutuhan pakan ternaknya, mereka melakukan kegiatan

penanaman hijauan makanan ternak pada kawasan hutan lindung dan kawasan

hutan produksi.

Wilayah di kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi merupakan

kewenangan provinsi, sedangkan wilayah di luar kawasan hutan merupakan

kewenangan kabupaten. Pemerintah pemegang kekuasaan (power) mempunyai

konsep-konsep berdasarkan ilmu pengetahuan untuk dilaksanakan/diaplikasikan

di dalam kawasan dan di luar kawasan. Konsep-konsep tersebut berupa desain

program/kegiatan dan sarana pendukung (perangkat keras, dan perangkat lunak),

yaitu berupa peraturan, kebijakan pemerintah, iptek, mentransfer semua bentuk

program/kegiatan informasi pembangunan. Tujuannya agar masyarakat di sekitar

kawasan hutan dapat berdaya sehingga tidak menekan fungsi hutan secara illegal.

Perubahan sosial pada masyarakat di sekitar kawasan hutan di Kecamatan Kubu

27

(RPH Kubu) tersebut merupakan hasil relasi kekuasaan dan pengetahuan. Bukan

saja dari pihak pemerintah, pihak non pemerintah, perguruan tinggi, dan inovator

pun dapat mengapresiasi pengetahuannya untuk kasus perambahan ini.

Desain yang diaplikasikan juga mengatur siapa yang boleh melakukannya,

kapan, dan di mana bisa dilakukan sehingga mempunyai efek yang positif karena

dapat memproduksi pengetahuan dan melipatgandakannya. Keinginan masyarakat

sekitar kawasan hutan bisa dipikirkan oleh pemerintah dengan mengorelasikan

pengetahuan sehingga penguasa tidak menerima dan memenuhi begitu saja sesuai

dengan keinginan masyarakat. Dalam hal ini kekuasaan yang mempunyai power

bisa memenuhi keinginan masyarakat secara efisien dan benar dengan

menggunakan pengetahuannya.

Implementasi pembangunan didesain, juga disertai dengan pemonitoran

dan evaluasi sehingga tujuan tidak terjadinya perambahan di Kecamatan Kubu

(RPH Kubu) oleh masyarakat di sekitar kawasan hutan dapat dicapai. Perubahan

sosial yang diharapkan pada masyarakat sekitar kawasan hutan, antara lain tidak

lagi menganggap hutan sebagai sumber ekonomi tanpa pemilik serta perilaku dan

sikap masyarakat yang bersifat konsumtif terhadap hutan. Pemerintah bisa

mengidentifikasi kebutuhan prioritas untuk dituangkan dalam skala prioritas

perencanaan dan direalisasikan secara bertahap, difasilitasi, dan dikomunikasikan.

Pemerintah dalam posisi sebagai pemegang kebijakan atau kekuasaan dapat

menggunakan pengetahuannya untuk mewujudkan apa yang menjadi kebutuhan

dan keinginan masyarakat.

28

Dengan menggunakan teori diskursus kekuasaan dan pengetahuan ini,

apakah fenomena perambahan terjadi karena adanya dominasi dan relasi

kekuasaan, seperti kekuasaan dalam pengetahuan, antara para pencipta diskurs,

birokrat, akademisi dan rakyat miskin jelata yang tidak beradab yang harus

didisiplinkan, diregulasi, dan dibina? Pengetahuan menampakkan diri dalam

kekuasaan, artinya pengetahuan mewujudkan diri dalam teknologi dan merupakan

sarana untuk mengendalikan alam, membawa perubahan-perubahan sosial,

ekonomi, dan politik di tengah masyarakat.

2.3.2 Teori Hegemoni

Teori hegemoni merupakan sebuah teori politik paling penting pada abad

XX. Teori ini dikemukakan oleh Antonio Gramsci (1891--1937). Teori hegemoni

Gramsci sebenarnya merupakan hasil pemikiran Gramsci ketika dipenjara yang

akhirnya dibukukan dengan judul Selections from The Prisons Notebook yang

banyak dijadikan acuan atau diperbandingkan khususnya dalam mengkritik

pembangunan. Hegemoni adalah hal yang mengikat masyarakat tanpa

menggunakan kekerasan, melainkan dengan negoisasi dan kesepakatan sebagai

hal yang esensial untuk memahaminya. Hegemoni terjadi dalam satu kurun waktu

tertentu melalui serangkaian pertemuan dan proses (Google. 6 Januari 2012).

Simon (2004:19) menyatakan bahwa hegemoni Gramci bukanlah hubungan

dominasi dengan menggunakan kekuasaan, melainkan hubungan persetujuan

dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis. Hegemoni adalah

suatu organisasi konsensus. Penggunaan kekuatan koersif negara hanya sebagai

pilihan terakhir ketika “kesadaran spontan” memenuhi kegagalan. Lebih jauh hal

29

ini menunjukkan bahwa kecenderungan kelompok berkuasa mengandalkan

kekuasaan koersif/tekanan. Negara untuk menjaga kekuasaannya hanya

menunjukkan kelemahan, baik ideologis maupun kulturnya, daripada

keperkasaannya (Sugiono, 2006: 37).

Gramscian menggabungkan kekuatan dan kesepakatan dengan tergantung

pada situasi, yang akhirnya melahirkan warga negara yang melalui pendisiplinan

diri lantas menyesuaikan dirinya pada norma-norma yang telah disediakan negara.

Hal itu terjadi sebab warga negara yang melalui pendisiplinan diri melihat bahwa

itulah cara paling aman untuk bertahan hidup dan sejahtera dalam dunia. Artinya,

praktik-praktik terstruktur di sekitarnya tercipta oleh campur tangan kekuasaan

publik ke dalam wilayah privat (Beilharz, 2003: 203).

Gramsci dalam bukunya Theory Social Modern: Perspektif Itali (1990:

169--204) mengatakan bahwa hegemoni sebagai pendekatan teoretis penting

dalam kajian budaya. Analisisnya ditekankan pada hubungan power dan practice.

Hegemoni merujuk pada kedudukan ideologis satu kelompok atau lebih dalam

masyarakat sipil yang lebih tinggi dari pada yang lainnya. Hegemoni menunjuk

pada kuatnya pengaruh kepemimpinan, baik dalam bentuk moral maupun

intelektual, yang membentuk sikap kelas yang dipimpin. Ini terjadi dalam citra

konsensual. Konsensus yang terjadi antara dua kelas ini diciptakan, baik melalui

pemaksaan maupun pengaruh terselubung melalui pengetahuan yang disebarkan

lewat perangkat-perangkat kekuasaan. Dengan kata lain, hegemoni adalah sebuah

rantai kemenangan yang didapat melalui mekanisme konsensus daripada melalui

penindasan terhadap kelas sosial lainnya. Pada dasarnya hegemoni merupakan

30

upaya untuk menggiring orang agar menilai dan memandang problematika sosial

dalam kerangka yang ditentukan (Patria dan Arief dalam Santosa dkk., 2006: 90).

Hegemoni yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu pemikiran

kritis yang melihat kekuasaan atau kemenangan yang dilakukan dengan cara

menggiring orang atau kelompok orang untuk mengikuti program yang telah

ditetapkan melalui pendekatan politik dan ideologi. Di samping itu, juga

berdasarkan mekanisme konsensus atau kesepakatan dengan menggunakan

instansi yang ada dalam masyarakat.

Beberapa peraturan pemerintah menjadi dasar hukum pembangunan di

bidang kehutanan yang ruang lingkupnya menyangkut di dalam kawasan dan di

luar kawasan. Peraturan tersebut dituangkan dalam program-program untuk

dilaksanakan di Kecamatan Kubu (RPH Kubu), apakah ada pihak masyarakat

yang terhegemoni sehingga masyarakat sekitar kawasan hutan melakukan hal-hal

penyimpangan secara diam-diam. Bentuk-bentuk hegemoni terhadap pelaksanaan

peraturan dan program tersebut tentunya memerlukan pemikiran yang

dipertautkan atau dikorelasikan dengan kekuasaan dan pengetahuan. Dengan

demikian, diperoleh produksi-produksi kebijakan pemerintah yang mampu

membantu masyarakat sekitar kawasan hutan yang disesuaikan dengan peraturan

yang berlaku. Atau adakah peraturan yang bisa mengakomodasi terkait dengan

kasus perambahan yang belum direspon oleh pemerintah.

Teori hegemoni ini digunakan dalam mengkaji bagaimana tindakan

pemerintah terhadap perambah hutan? Apakah fenomena perambahan di RPH

31

Kubu terjadi karena adanya bentuk hegemoni yang dilakukan oleh pemerintah

dalam melaksanakan kebijakan pembangunan di daerah?

2.3.3 Teori Tindakan Komunikasi Jurgen Habermas

Jurgen Habermas dilahirkan di Dusseldorf/Gummersbach pada tahun

1929. Ia belajar di Universitas di Kota Gotttingen. Ia mempelajari kesusastraan

Jerman, filsafat, dan mengikuti kuliah-kuliah psikologi dan ekonomi. Kemudian ia

meneruskan belajar filsafat di Universitas Bonn. Jurgen Habermas meraih doktor

filsafat pada tahun 1954 dan pada tahun 1964 menjabat sebagai profesor filsafat di

Universitas J. Von Goethe Frankfurt.

Habermas menyimpulkan bahwa tindakan manusia yang paling dasar

adalah tindakan komunikasi atau interaksi. Tujuan komunikasi adalah saling

pengertian, sedangkan rasionalitas komunikasi tercapai jika terbina saling

pengertian. Tindakan rasionalitas bertujuan/bersasaran (instrumental) sendiri

terdiri atas pekerjaan jika tujuannya diarahkan pada alam dan tindakan strategis

jika tujuannya diarahkan pada manusia. Dalam setiap komunikasi (dialog),

diandaikan keberlakuan empat klaim, yaitu understandability (kejelasan dalam

mengungkapkan diri sehingga dapat dipahami, truth (kebenaran), keinginan untuk

menyampaikan sesuatu, truthfulness (keterpercayaan) dalam menyingkapkan

sesuatu, dan rightness (ketepatan) pembicaraan harus sesuai dengan norma-

norma komunikasi. Jadi, komunikasi yang baik harus mempertimbangkan

kejelasan, kebenaran, kejujuran, dan ketepatan di samping konteks kehidupan

bersama yang disebut Habermas dengan “dunia kehidupan”. Dengan melakukan

32

dialog kritis melalui berbagai pemikiran filsafat ilmu pengetahuan, diyakini isolasi

dan kebuntuan dapat diatasi (Lubis, 2006: 33).

Melalui buku Theory of Communicative Action (Theorie des

Kommunikative Handelns, 1981), yang banyak dipengaruhi Max Weber dan

Ardono, Habermas membangun dasar-dasar ilmu sosial dalam teori

komunikasinya. Sebagai pemikir kiri demokrat dan kritikus terkemuka, ia

berusaha menghadapi fasisme Jerman. Sebagaimana Weber, ia menjelaskan

interrelasi antara tindakan rasional dan kondisi rasionalisasi sosial sambil

memahami perubahan teoretis yang terjadi dalam ilmu sosial sejak Weber.

Perubahan pertama adalah perubahan konsep tindakan bertujuan (teleologis)

seorang pelaku (agen) menjadi tindakan komunikatif yang menekankan interaksi

antarindividu (subjek) dalam mencapai saling pemahaman. Perubahan kedua

didasarkan atas kritiknya atas analisis Weber, Lukas, Horkkheimer, Adorno

tentang modernisasi kapitalis berdasarkan rasionalisasi sosial. Habermas

merumuskan konsep tindakan komunikatif, klaim validitas ucapan berkaitan

dengan alasan dan latar belakang atau kekuatan motif yang bersifat rasional.

Habermas mengemukakan bahwa setidaknya ada tiga klaim validitas yang

berkaitan dengan tindak bahasa (tindak ucapan). Pertama, klaim dinyatakan benar

(true) jika pernyataan eksistensinya memuaskan. Kedua, tindakan ucapan benar

(correct) berdasarkan konteks normatif yang legitimate (berlaku). Ketiga, maksud

si pengguna bahasa bersungguh-sungguh dalam menyatakan sesuatu. Klaim ini

memungkinkan pengguna bahasa membuka subjektivitasnya, artinya fungsi

bahasa ekspresif lebih ditekankan. Teori Habermas tentang rasionalisasi sosial dan

33

modernitas mendobrak filsafat subjek dengan mengadopsi paradigma pemahaman

timbal balik (mutual understanding) antara dunia kehidupan dan prinsip formal

rasionalitas komunikatif (Turner, 2000: 155 dalam Lubis: 36). Sejalan dengan

Heidegger, Habermas melihat bahwa percakapan (dialog) lebih mengekspresikan

upaya manusia untuk mencari makna daripada menyampaikan pesan-pesan yang

berguna. Habermas membedakan antara rasionalitas instrumental yang berupaya

mengejar secara efektif kepentingan diri sendiri dan rasional komunikatif, yang

bertujuan mencapai kesepahaman bersama melalui bahasa dan sarana-sarana

komunikasi yang lain. Rasionalitas komunikatif adalah keterbukaan terhadap

kritik dan mampu mengajukan argumen yang baik/rasional bagi berbagai

keyakinan, putusan, dan tindakan.

Menurut Habermas, ilmu pengetahuan telah menjadi daya kreatif yang

paling penting dalam masyarakat dewasa ini. Oleh karena itu, teori kritis lebih

memperhatikan peran dan aktivitas kaum ilmuwan, bukan kaum buruh (Lubis,

2006: 40).

Habermas mengembangkan teorinya sendiri mengenai perkembangan

masyarakat. Ia menjelaskan bahwa masyarakat pada hakikatnya komunikatif.

Selain itu, yang menentukan perubahan sosial bukanlah semata-mata

perkembangan kekuatan produksi atau teknologi, melainkan proses belajar dalam

dimensi praktis etis. Teknologi dan faktor objektif lain baru bisa mengubah

masyarakat kalau masyarakat mengintegrasikannya ke dalam tindakan

komunikatif yang memiliki “logikanya sendiri” (Hardiman F. Budi, 2009: 21).

34

Berdasarkan teori tindakan komunikasi Habermas tersebut diketahui bahwa

komunikasi pembangunan sangat diperlukan dalam melakukan perubahan sosial

pada masyarakat di sekitar kawasan hutan di Kecamatan Kubu (RPH Kubu).

Pemahaman terhadap produk-produk pembangunan yang dikomunikasikan secara

langsung oleh penguasa pada tingkatan tertentu, pada intinya masyarakat

diberikan kesempatan untuk duduk bersama, dikondisikan dalam kondisi santai

dan tidak terlalu formal, serta mampu menjadi pendengar yang baik. Hal ini

dilakukan untuk mendapatkan kesepahaman atau feedback komunikasi langsung

yang disampaikan. Pemerintah sebagai penguasa seharusnya mampu membangun

komunikasi yang baik berdasarkan pengetahuan. Untuk itu diperlukan dan

diinginkan kesetaraan dan pemahaman yang sama. Penguasa mampu memahami

apa yang menjadi kebutuhan dan keluhan atau keberatan masyarakat dan

mengusahakan jalan keluarnya.

Dari deskripsi di atas, dapat dikatakan bahwa teori tindakan komunikasi

Habermas digunakan untuk mengungkap komunikasi stakeholder dalam

fenomena perambahan di kawasan hutan RTK 8 di RPH Kubu. Tujuannya adalah

untuk memahami dampak dan maknanya.

2.4 Model Penelitian

Model penelitian merupakan abstraksi dan sintesis antara permasalahan

penelitian dan teori yang dijabarkan dalam bentuk gambar (bagan, grafik, dan

lain-lain) (PPS Unud 2003: 12). Diagram model perambahan pada kawasan hutan

di Kecamatan Kubu (di RPH Kubu) dapat digambarkan sebagai berikut.

35

Gambar 2.1

Model Perambahan Kawasan Hutan

Keterangan :

Saling memengaruhi

Memengaruhi

Bagaimana dampak danmakna perambahan kawasanhutan di Kecamatan Kubu,Karangasem, Bali?

Bagaimana tindakanpemerintah terhadapperambahan kawasanhutan di Kec. Kubu,Karangasem, Bali ?

Bagaimana terjadinyaperambahan kawasanhutan di Kec. Kubu,Karangasem, Bali?

TEMUAN/REKOMENDASI

HutanLindung & Produksi

Masyarakat Lokal

Perambahan kawasan hutandi Kec. Kubu ,

Karangasem, Bali

INTERNAL Sejarah Perambahan Kawasan

Hutan Pandangan Masyarakat tentang

Kawasan hutan Adanya Akses Jalan Menuju

Kawasan Hutan, Terbatasnya Airdan Budaya Pemanfaatan Air, sertaBudaya Pemanfaatan Lahan

Keterbatasan Informasi BidangKehutanan

Tidak Adanya Penjagaan di SekitarKawasan hutan

EKSTERNAL Keterbatasan Pengetahuan

Masyarakat di Bidang Pertanian

Peraturan Pemerintah yangKurang Tegas

Perubahan Iklim Kondisi Awig-Awig yang

Beragam

36

Diagram model penelitian di atas menggambarkan pokok-pokok pikiran

serta konseptual perambahan kawasan hutan di Kecamatan Kubu (RPH Kubu).

Perambahan atau aktivitas perambahan oleh masyarakat di sekitar kawasan hutan

merupakan kegiatan yang bisa mengganggu fungsi hutan. Dampak perambahan,

antara lain terjadinya banjir, berkurangnya air tanah, erosi, longsor, kebakaran dan

terganggunya fungsi hidrologis, terganggunya iklim mikro serta ketersediaan

sumber daya air yang berkelanjutan. Kawasan hutan yang dirambah terdiri atas

kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi. Luas hutan lindung 2.009,23

ha, terjadi perambahan sekitar kurang lebih 25 ha, sedangkan luas hutan produksi

204,11 ha, terjadi perambahan sekitar kurang lebih 175 ha. Desa yang berdekatan

dengan kawasan hutan adalah Desa Batu Ringgit, Desa Kubu, Desa Dukuh, dan

Desa Tulamben. Terjadinya perambahan disebabkan oleh faktor eksternal dan

internal.