BAB II ANJAK PIUTANG ( FACTORING) SEBAGAI LEMBAGA PEMBIAYAAN 2.1. Pengertian dan Pengaturan Lembaga Pembiayaan Sebelum kita membahas permasalahan mengenai Anjak Piutang ( Factoring) sebagai lembaga Pembiayaan, ada baiknya kita ketahui terlebih dahulu mengenai istilah Lembaga Pembiayaan dan bagaimana pengaturan dari lembaga Pembiayaan itu sendiri. Jika kita lihat dari eksistensinya, istilah lembaga pembiayaan mungkin belum sepopuler dengan istilah lembaga keuangan dan lembaga perbankan. Karena keberadaan lembaga pembiayaan masih baru jika dibandingkan dengan lembaga keuangan yaitu bank. Dimana nenek moyang kita sudah lama mengenal lembaga keuangan dibandingkan lembaga pembiayaan. Dan seiring dengan adanya kebutuhan ekonomi masyarakat, lembaga pembiayaan ini menjadi tumbuh dan berkembang semakin pesat. Keberadaan lembaga pembiayaan merupakan suatu hal yang positif karena dengan adanya lembaga pembiayaan dapat membantu usaha-usaha yang kekurangan modal dalam menjalankan kegiatan usahanya. Apabila dilihat dari istilah dan penekanan dan kegiatan usaha antara lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan jelaslah sangat berbeda. Lembaga pembiayaan ini kegiatan usahanya lebih 38
44
Embed
BAB II ANJAK PIUTANG (FACTORING PEMBIAYAAN Sebelum … II.pdfPengertian dan Pengaturan Lembaga Pembiayaan Sebelum kita membahas permasalahan mengenai Anjak Piutang (Factoring) sebagai
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
38
BAB II
ANJAK PIUTANG (FACTORING) SEBAGAI LEMBAGA
PEMBIAYAAN
2.1. Pengertian dan Pengaturan Lembaga Pembiayaan
Sebelum kita membahas permasalahan mengenai Anjak
Piutang (Factoring) sebagai lembaga Pembiayaan, ada baiknya kita
ketahui terlebih dahulu mengenai istilah Lembaga Pembiayaan dan
bagaimana pengaturan dari lembaga Pembiayaan itu sendiri. Jika kita
lihat dari eksistensinya, istilah lembaga pembiayaan mungkin belum
sepopuler dengan istilah lembaga keuangan dan lembaga perbankan.
Karena keberadaan lembaga pembiayaan masih baru jika
dibandingkan dengan lembaga keuangan yaitu bank. Dimana nenek
moyang kita sudah lama mengenal lembaga keuangan dibandingkan
lembaga pembiayaan. Dan seiring dengan adanya kebutuhan
ekonomi masyarakat, lembaga pembiayaan ini menjadi tumbuh dan
berkembang semakin pesat. Keberadaan lembaga pembiayaan
merupakan suatu hal yang positif karena dengan adanya lembaga
pembiayaan dapat membantu usaha-usaha yang kekurangan modal
dalam menjalankan kegiatan usahanya.
Apabila dilihat dari istilah dan penekanan dan kegiatan usaha
antara lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan jelaslah sangat
berbeda. Lembaga pembiayaan ini kegiatan usahanya lebih
38
39
menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk
penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana
secara langsung dari masyarakat sedangkan lembaga keuangan
menjalankan usahanya baik dalam penyediaan dana maupun jasa
keuangan bukan pembiayaan.51
Lembaga pembiayaan atau perusahaan pembiayaan adalah
badan usaha dalam kelompok Lembaga Jasa Keuangan Non Bank
yang didirikan untuk melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk
penyediaan dana atau barang modal sebagaimana dimaksud dalam
peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan.52
Seperti yang telah disebutkan di Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan pada
Pasal 1 Bab 1 Ketentuan Umum, Lembaga Pembiayaan adalah badan
usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk
penyediaan dana atau barang modal dan Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK/012/2006 tentang
Perusahaan Pembiayaan pada Pasal 1 huruf (b), Perusahaan
Pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank dan Lembaga
Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan
kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan.
51 Sunaryo, 2008, Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinar Grafika, Jakarta, hal.1-2
52 Bess Finance, 2013, Pengertian, Peran dan Fungsi Perusahaan Pembiayaan,www.bessfinance.co.id/newsdetail.php?id=15, Diakses 23 Oktober 2014.
40
Dari definisi-definisi lembaga pembiayaan menurut peraturan
perundang-undangan yang telah ada sebelumnya, pengembangan
kegiatan lembaga Pembiayaan dahulu sudah diatur pertama kali
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang
Lembaga Pembiayaan selanjutnya disebut Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga
Pembiayaan kemudian selanjutnya ditindaklajuti dengan Keputusan
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988
tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan,
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 468/KMK.017/1995 dan terakhir diubah
dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.
Selain dari peraturan-peraturan tersebut, adapun beberapa
peraturan yang masih berlaku dalam rangka meningkatkan
pengembangan lembaga pembiayaan antara lain ;
a. Surat keputusan Menteri Keuangan No. 448/KMK.017/2000
tanggal 27 Oktober tentang Perusahaan Pembiayaan. Peraturan
ini merupakan dasar bagi pengembangan Perusahaan Pembiayaan.
b. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan No.
607/KMK.017/1995 dan Gubernur Bank Indonesia No.
28/9/KEP/GBI tanggal 19 Desember 1995 tentang Pelaksanaan
Pengawasan Perusahaan Pembiayaan.
41
c. Surat Edaran Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Nomor
SE.1087/LK/1996 tanggal 27 Februari 1996 tentang Petunjuk
Pelaksanaan dan Sanksi Bagi Perusahaan Pembiayaan.
Bila dicermati peraturan-peraturan tersebut telah banyak
mengalami perubahan dan perkembangan dari tahun ke tahun.
Menyikapi perkembangan lembaga pembiayaan saat ini, sudah
seharusnya peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah lebih
memadai dan tidak hanya sekedar berbentuk Keputusan Menteri
maupun Peraturan Presiden. Yang diharapkan disini adalah adanya
peraturan hukum yang berbentuk undang-undang yang mengatur
mengenai lembaga Pembiayaan, guna lebih menjamin kepastian
hukum.
2.2. Bentuk Hukum dan Jenis-Jenis Lembaga Pembiayaan
Lembaga pembiayaan muncul karena adanya pemenuhan
pembiayaan dan dalam menjalankan kegiataannya dilaksanakan oleh
perusahaan pembiayaan. Menurut Bab I Ketentuan Umum Pasal 1
angka (2), Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus
didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang,
Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit. Dikenal
sebagai pembiayaan karena menawarkan model-model formulasi
baru terhadap pemberi dana, seperti dalam bentuk leasing, factoring,
dan sebagainya.
42
Mengenai bentuk hukum badan usaha yang diberi wewenang
berusaha di bidang lembaga pembiayaan yang meliputi Bank,
Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Perusahaan Pembiayaan,
ditentukan bahwa untuk Perusahaan Pembiayaan tersebut berbentuk
Perseroan Terbatas atau Koperasi yang telah disebutkan pada Pasal 6
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang
Lembaga Pembiayaan.
Definisi dari Perseroan Terbatas menurut Bab I Pasal 1 angka
(1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas, Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan
berdasarkan perjanjian, yang melakukan kegiatan usaha dengan
modal tertentu, yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi
persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta
peraturan pelaksanannya.
Jika dilihat dari definisi Perseroan Terbatas, maka akan
ditemukan lima unsur pokok, yaitu :
a. Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum;
b. Didirikan berdasarkan perjanjian;
c. Menjalankan usaha tertentu;
d. Memiliki modal yang terbagi dalam saham-saham;
e. Memenuhi persyaratan undang-undang.
43
Menurut Pasal 7 ayat 1 dan 2 Peraturan Presiden Nomor 9
Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan
yang berbentuk Perseroan Terbatas tersebut dapat dimiliki oleh :
a. Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Indonesia.
b. Badan Usaha Asing dan Warga Negara Indonesia sebagai Usaha
Patungan.
c. Pemilikan saham oleh Badan Usaha Asing sebagaimana dimaksud
pada ayat 1 huruf (b) ditentukan sebesar-besarnya adalah 85%
dari modal disetor.
Sebagai badan hukum, Perseroran Terbatas memenuhi unsur-
unsur atau karakteristik suatu badan hukum seperti yang ditentukan
dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yaitu organisasi yang
teratur, harta kekayaan sendiri, mempunyai tujuan sendiri, dan akta
pendiriannya disahkan oleh pejabat yang berwenang. Perseroan
Terbatas ini memperoleh status badan hukumnya sejak akta
pendiriannya disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia.53
Selanjutnya apa yang dimaksud dengan Koperasi menurut
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian pada
Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) Koperasi adalah badan
hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum
Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai
53 Sunaryo, Op.Cit, hal.4
44
modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan
kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai
dengan nilai dan prinsip Koperasi.
Dari masing-masing definisi diatas, Perseroan Terbatas dan
Koperasi sama-sama merupakan badan usaha yang berbadan hukum
karena di dalamnya juga memiliki karakteristik sebagai badan
hukum. Tetapi antara Perseroan Terbatas dengan Koperasi memiliki
beberapa perbedaan, antara lain :
a. Dilihat dari segi permodalannya, PT merupakan perusahaan
dengan konsentrasi modal yang terbagi atas saham-saham,
sedangkan koperasi pada intinya merupakan organisasi ekonomi
rakyat yang berwatak sosial dan beranggotakan orang-orang.
b. Dilihat dari hak suaranya, dalam PT besar kecilnya hak suara
pemegang saham tergantung dari nilai saham yang dimiliki.
Dalam koperasi semua anggota koperasi mempunyai hak suara
yang sama dengan tanpa melihat besar kecilya simpanan yang
dimiliki oleh masing-masing anggota.
c. Dilihat dari tujuannya, PT bertujuan untuk memperoleh
keuntungan yang sebebsar-besarnya. Sedangkan dalam koperasi
mencari keuntungan bukanlah merupakan tujuan utama, yang
terpenting adalah kesejahteraan anggotanya.
d. Dilihat dari legalitasnya, PT memperoleh status badan hukum
setelah akta pendiriannya mendapat pengesahan dari Menteri
45
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Sedangkan Koperasi untuk
memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya
disahkan oleh Pejabat Koperasi.54
Pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
2009 tentang Lembaga Pembiayaan Pasal 2 sampai 4 menyebutkan
jenis Lembaga Pembiayaan meliputi :
a. Perusahaan Pembiayaan
Adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan
agen penjual yang sekaligus sebagai pemberi perlindungan kredit
yang kemudian lazim dikenal sebagai “general Factoring”. Pada
abad 19, Factoring ini telah meninggalkan sifat keagenannya dan
mulai beralih pada pengelolaan kredit bagi Cliennya, yaitu menjamin
kredit, merupakan embrio dari bisnis Anjak Piutang modern yang
dikenal saat ini dan karenannya tidak heran sistem hukum yang
digunakan berasal dari sistem Common Law.68
Guna memberikan pengertian yang utuh dan lebih jelas, perlu
kiranya dikemukakan pengertian anjak piutang berdasarkan
peraturan yang ada dan pandangan-pandangan dari para ahli.
Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan dan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang
Lembaga Pembiayaan, pengertian Anjak Piutang (Factoring) adalah
kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka
pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut.
Melengkapi pengertian Anjak Piutang (Factoring ) diatas, dan
mengingat masih beragamnya persepsi-persepsi yang berkembang di
masyarakat, berikut ini dikemukakan pengertian Anjak Piutang
(Factoring) dari para ahli sebagai berikut :
68 Rinus Pantouw, Op.Cit, hal. 5.
57
1. Dahlan Siamat
Anjak Piutang adalah sebagai transaksi pembelian dan atau
pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek
klien (penjual) kepada perusahaan factoring, kemudian akan
ditagih oleh perusahaan anjak piutang (factoring) kepada pembeli
karena adanya pembayaran kepada klien oleh perusahaan
factoring (factor).69
2. Veithzal Rivai
Factoring didefinisikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh
perusahaan baik dalam bentuk piutang maupun promes atas dasar
diskonto dari klien dengan syarat recourse maupun without
recourse sehingga hak penagihan berpindah kepada perusahaan
Anjak Piutang (Factoring).70
Selain itu, beberapa pengertian Anjak Piutang (Factoring),
diantaranya :
a. Pembelian oleh perusahaan Factoring terhadap piutang milik
klien atau supplier.
b. Suatu kontrak dimana perusahaan Factoring menyediakan
jasa sekurang-kurangnya antara lain :
1) Jasa pembiayaan
2) Jasa pembukuan
69 Veithzal Rivai, Op.Cit, hal.1262.
70 Veithzal Rivai, Op.Cit, hal.1265.
58
3) Jasa penagihan piutang
4) Jasa perlindungan terhadap resiko kredit.71
3. Sudargo Gautama
Anjak Piutang atau Factoring pada intinya adalah pelaksanaan
usaha pembelian piutang atas dasar suatu tingkat diskonto
tertentu dari sisi penjual piutang. Perusahaan anjak piutang
(Factoring) bertindak sebagai pembeli piutang, sehingga segala
aktivitas penagihan dan pengurusan piutang bersangkutan
selanjutnya beralih kepada pembeli piutang yang dalam hal ini
adalah Perusahaan Anjak Piutang (Factoring).72
4. Handowo Dipo
Anjak piutang adalah suatu suatu teknik pendanaan jangka
pendek dengan memanfaatkan piutang yang dimiliki oleh suatu
perusahaan.73
5. Subagyo
Usaha Anjak Piutang (Factoring) adalah usaha pembiayaan
dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan
piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan (debitur)
dari transaksi perdagangan dalam dan luar negeri. Hak ini
71 Veithzal Rivai, Loc.Cit.
72 Veithzal Rivai, Loc.Cit.
73 Veithzal Rivai, Loc.Cit.
59
diperoleh perusahaan Anjak Piutang (Factoring Company) dari
penjual (kreditur).74
6. Henry Campbell Black
Factoring is sale of accounts receivable of a firm to a factor at a
discounted price. The purchase of accounts receivable from
business by a factor, who there by assumes the risk of coss in
return for some agreed discount.75
7. Peter Collin
Factoring is selling debts to debt factor, which is person who
buys debts at discount, and enforces them for himself or enforces
them for a commission76.
8. Y. Sri Susilo
Anjak Piutang atau Factoring merupakan suatu perjanjian antara
pihak perusahaan anjak piutang (Factor) dengan perusahaan yang
menerima jasa anjak piutang (Client) yang mewajibkan pihak
Factor untuk memberikan jasa yang berupa :
a. Pembiayaan atas piutang dagang yang dimiliki klien.
b. Non-pembiayaan berupa antara lain penagihan piutang dan
administrasi penjualan.
74 Veithzal Rivai, Loc.Cit.
75 Henry Campbell Black, 1979, Black Law Dictionary, Edisi ke-5, St.Paul Minu.West Publishing Co, hal.532.
76 Peter Collin, 2001, Dictionary of Law, Peter Collin Publishing Ltd, Finland,hal.144.
60
Serta mewajibkan pihak klien untuk :
a. Menjual atau menjamin piutangnya kepada pihak factor.
b. Memberikan balas jasa financial kepada factor.77
Berdasarkan pengertian Anjak Piutang (Factoring) diatas,
dapat ditarik kesimpulan bahwa Anjak Piutang adalah suatu cara
pembiayaan atau pendanaan jangka pendek dengan memanfaatkan
piutang yang dimiliki oleh suatu perusahaan (client). Perusahaan
yang bersangkutan menjual atau menyerahkan hak atas piutangnya
kepada perusahaan Anjak Piutang (Factor). Kemudian perusahaan
anjak piutang (Factor) menyerahkan sejumlah uang kepada
perusahaan (Client) tersebut sebesar prosentase tertentu dari jumlah
nilai piutang. Sebagai imbalan, perusahaan Anjak Piutang (Factor)
membebankan biaya administrasi dan bunga pada perusahaan
(Client) tersebut. Dari penjualan piutang oleh perusahaan (Client)
kepada perusahaan Anjak Piutang (Factor) tersebut, kemudian
memberikan hak kepada perusahaan Anjak Piutang (Factor) untuk
menagih piutang dagang kepada Customer (debitur).
Pada kenyataannya, kegiatan Anjak Piutang (Factoring) ini
sudah sangat berkembang di masyarakat. Dan jika di lihat dari
perkembanganya, fasilitas Anjak Piutang (Factoring) yang
ditawarkan oleh perusahaan anjak piutang dapat dibedakan dalam
77 Y. Sri Susilo dkk, 2000, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, Salemba Empat,Jakarta, hal. 155.
61
beberapa jenis. Menurut Munir Fuady, factoring diklasifikasikan ke
dalam beberapa jenis yang lazim berlaku sebagai berikut :
1. Dilihat dari sudut keterlibatan klien
a. Recourse Factoring
Yaitu jenis Factoring, dengan mana apabila pihak perusahaan
Factor ternyata tidak mendapatkan atau tidak penuh
mendapatkan tagihannya dari pihak Customer, maka pihak
klien masih tetap bertanggung jawab untuk melunasinya.
Bahkan ada jenis Factoring yang memberikan opsi untuk
pihak perusahaan Factor untuk menjual piutangnya kembali
kepada klien. Menurut sistem KUH Perdata, maka jika tidak
ditentukan lain oleh para pihak, maka setiap factoring
dianggap merupakan Recourse Facoring by the operation of
law. Sebab, dalam setiap perjanjian jual beli termasuk jual
beli piutang, apabila jual beli selesai dilakukan, jual beli
tersebut tidak dapat dibatalkan ileh salah satu pihak kecuali
(a) berlakunya syarat batal, (b) ditentukan lain oleh para
pihak.
b. Without Recourse Factoring
Yaitu jenis Factoring yang meletakkan beban tagihan beserta
seluruh risikonya sepenuhnya pada para pihak perusahaan
Factor. Jadi jika misalnya terjadi kegagalan dalam penagihan
piutang, merupakan tanggung jawab pihak perusahaan Factor
62
sendiri, sementara pihak klien tidak lagi bertanggung jawab.
Kecuali ada unsur “kesalahan” pada pihak klien.
2. Dilihat dari segi negara tempat kedudukan para pihak
a. Domestic Factoring
Yaitu Factoring dimana semua para pihak berada dalam satu
negara.
b. International Factoring
Yaitu Factoring dimana pihak customernya berada di luar
negeri. Untuk international factoring ini sering disebut juga
dengan istilah Export Factoring.
3. Dilihat dari segi pemberitahuan kepada pihak Customer
a. Disclosed Factoring
Yakni Factoring yang pengalihan piutang kepada perusahaan
factor diberitahukan kepada Customer.
b. Undisclosed Factoring
Yakni merupakan Factoring dimana alihan piutangnya tidak
diberitahukan kepada pihak Customer. Sering disebut juga
dengan Confidential Factoring. Factoring seperti ini krusial
kedudukannya dalam sistem hukum Indonesia mengingat
KUH Perdata mensyaratkan persetujuan atau setidak-tidaknya
pemberitahuan setiap adanya Cessie (atas piutang biasa)
kepada pihak debitur. Persetujuan tersebut tentunya bisa saja
dilakukan sebelum Cessie dilakukan bahkan pada saat
63
dibuatnya perjanjian yang menimbulkan piutang. Apa yang
dikenal dengan nama Invoice Discounting juga merupakan
bentuk Factoring yang konfidensial ini.
4. Dilihat dari segi Sarana Pengalihan
a. Factoring dengan Account Receivables
Dalam hal ini dokumentasi yang dialihkan kepada perusahaan
Factor oleh klien adalah bukti-bukti hutang dalam bentuk
account receivables.
b. Factoring dengan Prommissory Notes
Dalam hal ini, pihak Customer mengeluarkan promissory
notes atas hutang-hutangnya terhadap pihak klien. Selanjutnya
klien mengendorse promissory notes tersebut kepada pihak
perusahaan Factor sebagai salah satu mata rantai dari proses
pengalihan piutangnya.
5. Dilihat dari segi service yang diberikan
a. Maturity Factoring
Merupakan jenis Factoring dimana perusahaan Factor hanya
memberikan jasa penatabukuan, proteksi dan pengontrolan
kredit, dan penagihan. Dalam hal ini, biasanya pembayaran
kepada klien oleh perusahaan Factor baru dilakukan apabila
pembayaran oleh Customer telah dilakukan, atau yang dikenal
dengan istilah Pay As Paid Arrangement. Factoring yang
64
bersifat non financing ini sering disebut juga Service
Factoring.
b. Financial Factoring
Merupakan jenis Factoring yang memberikan jasa-jasa,
disamping jasa-jasa yang diberikan oleh manurity factoring,
ditambah lagi dengan jasa pemberian bantuan financial. Jasa
financial ini diberikan lewat pemberian advance payment oleh
perusahaan Factor kepada klien sebelum jatuh tempo atau
sebelum ditagihnya piutang. Factoring yang menyediakan
full service, yakni ikut menyediakan jasa penagihan, jaminan
pembayaran hutang (with recourse) dan financial, sering juga
disebut dengan old line factoring. Namun kadang-kadang
istilah old line factoring digunakan juga khusus terhadap
Factoring yang bergerak hanya dibidang pembelian piutang-
piutang dagang semata-mata.
6. Dilihat dari segi banyaknya piutang yang dialihkan
a. Facultative Factoring
Merupakan jenis Factoring yang dalam agreementnya
diberikan hak opsi untuk perusahaan factor untuk menentukan
nanti pada saat piutang terbentuk, apakah piutang diterima
dengan transaksi Factoring atau tidak. Dalam hal ini, factor
keamanan bagi perusahaan Factor merupakan salah satu
pertimbangan bagi perusahaan Factor tersebut untuk
65
mengambil sikap. Sementara itu, sebelum piutang dinyatakan
diterima oleh perusahaan Factor, klien bebas menjual
piutangnya kepada orang lain.
b. Whole Turnover Factoring
Dalam hal ini, perjanjian factoring dilakukan atas seluruh
turnover dari perusahaan klien, atas piutang yang telah ada
dan yang akan ada. Dengan demikian, dengan deal yang
demikian, menghindari klien untuk menjual piutangnya
kepada pihak lain.
7. Disamping itu terdapat juga berbagai bentuk khusus dari
factoring, antara lain sebagai berikut :
a. Bulk Factoring
Merupakan jenis Factoring dimana klienlah yang bertanggung
jawab untuk melakukan penagihan tetapi tagihan-tagihan
tersebut masuk ke account pihak perusahaan Factor, account
mana ditunjukkan dalam invoice yang bersangkutan. Jadi jasa
yang diberikan oleh perusahaan Factor hanyalah bantuan
financial semata-mata.
b. Agency factoring
Merupakan sistem pembiayaan lewat invoice discounting
secara confidensial, atas dasar bahwa piutang dialihkan
kepada perusahaan khusus yang namanya mirip dengan
perusahaan klien, padahal perusahaan-perusahaan khusus
66
tersebut adalah agennya pihak perusahaan Factor. Atau dapat
juga justru pihak perusahaan Factor yang bertindak sebagai
agen dari klien. Dalam hal ini, jasa Factoring hanya
menyediakan jasa penagihan, sehingga tidak ubahnya seperti
debt collector semata-mata.
2.4. Subjek dan Objek Anjak Piutang (Factoring)
Sebagaimana telah dipaparkan pada uraian sebelumnya bahwa
Anjak Piutang (Factoring) merupakan kegiatan pembiayaan dalam
bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan
berikut pengurusan atas piutang tersebut.
Bila dicermati dalam Anjak Piutang ditawarkan pembiayaan
jangka pendek yang diperoleh dari pengalihan atas piutang debitur
kepada perusahaan Anjak Piutang (Factoring).78 Fungsi pokok dari
usaha Anjak Piutang (Factoring) ini adalah untuk memenuhi
kebutuhan dana lancer bagi usaha-usaha yang menjual barang atau
jasa secara kredit dan menerima pengalihan piutang dengan suatu
diskonto tertentu.79
Berdasarkan batasan atau pengertian Anjak Piutang
(Factoring), maka dapat diketahui subyek dan obyek dari Anjak
78 Iyah Faniyah, Anjak Piutang (Factoring) Sebagai Alternatif Permodalan UsahaMikro Kecil Dan Menengah (UMKM), Jurnal Supremasi Hukum No.1 Volume 22 Januari2013, hal. 95.