Bab i pengantar print

Jurusan Ilmu PemerintahanFakultas Ilmu Sosial dan Ilmu PolitikUniversitas Diponegoro Semarang 2015

Nur Hidayat Sardini

Pemilu dan Partai PolitikManagemen PemiluBagian Pemilu

SPG-509

SPG-222

1

Bab IPengantar Ke Arah Pemahaman Pemilu

Pokok Bahasan

1. Pengertian Pemilu;2. Pertautan Pemilu dan

Demokrasi;3. Konsep Pemilu Sebagai

Sarana Kedaulatan Rakyat dan HAM;

4. Pemilu Dalam Negara Demokrasi

5. Ruang Lingkup Perkuliahan.2

I. Pengertian Pemilu

3

□ Dalam mendeskripsikan Sistem Pemerintahan Amerika, Profesor Maisel and Buckley [2005] menjelaskan pengertian Pemilu:

“Elections are used to ensure popular support and legitimacy for those who make governmental decisions.”

Key words: dukungan publik, legitimasi keputusan pemerintahan.

▬ L. Sandy Maisel and Kara Z Buckley. 2005. Parties and Elections in Amerika: The Electoral Process Fourth Edition. Lanbam-Boulder-New York-Toronto-Oxford: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.

4

□ Dalam kaitan proses-proses Pemilu, Sekjen IDEA [International Institute for Democracy and Electoral Assistance, lembaga yang berbasis di Stockholm, Swedia, Vigar Helgesen [2013]:

“Elections are the cornerstone of representative democracy. Through elections, governments obtain their democratic mandate and are held accountable for their performance in office. Flawed elections deprive people of their voice in governance and undermine sustainable democratic development.”Keywords:tolok ukur demokrasi perwakilan, sumber mandate, suara rakyat menentukan, keberlangsungan demokrasi

▬ Vigar Helgesen. 2013. Electoral Process. Stockholm: IDEA.

5

□ Dalam kaitan demokrasi langsung mengenai Pemilu, Alan Wall, dkk (2006), mengungkapkan:

“An election or direct democracy poll – such as a referendum – is often one of the largest single activities that are ever organized in a country.

It is a very complex administrative task, implemented in a politically charged atmosphere.”

Keywords: Pemilu demokrasi langsung, aktivitas kolosal

▬ Alan Wall, Andrew Ellis, Ayman Ayoub, Carl W Dundas, Joram Rukambe, and Sara Staino. 2006. Electoral Management Design: The International IDEA Handbook. Stockholm: IDEA.

6

● Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu:

○ “Pemilihan Umum, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

● Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD:

○ “Pemilihan Umum, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

7

● Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden:

○ “Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, adalah pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

8

● Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang memuat pengaturan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.Dari ketentuan undang-undang tersebut, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah:

○“Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.”

9

Dari kepustakaan yang ada dan dipadukan ke dalam pengertian konkret, maka pengertian Pemilu dirumuskan:

“Pemilu adalah kegiatan untuk siapa memilih siapa, dengan cara bagaimana, dan kapan diselenggarakannya.”

○ ‘Siapa’ pertama adalah pemilih (voters);

○ ‘Siapa” kedua adalah para kandidat atau peserta Pemilu (candidates), yang kelak akan memilih para pejabat yang akan mengisi jabatan-jabatan lembaga penyelenggara negara. ○ “Dengan cara bagaimana” adalah mekanisme/prosedur atau tata cara dalam rangka siapa memilih siapa tadi.

○ “Kapan diselenggarakan” lebih merupakan jadwal waktu dan tahapan yang sebelumnya telah dirancang penyelenggara Pemilu (KPU), termasuk hari pemungutan dan penghitungan suara (voting day).

10

Dalam diskursus ilmu politik, “siapa memilih siapa” dikenal sebagai “cara memeroleh mandat dari rakyat untuk memerintah dengan dukungan sebesar-besar (legitimasi)”.

11

II. Pertautan Pemilu dan Demokrasi

12

■ Dalam bagian tulisan “Elections and Democracy”, Brown [2000], menjelaskan:

“Democracy is viewed as a means of constituting authority and making it responsible. In political system people become rulers through birth, appointment, examination, wealth, or coercion.

In a democracy, in contrast, either the rulers and ruled are identical, as in direct democracy, or rules are selected by vote of the ruled.

A modern nation-state has a democratic political system to the extent that its most powerful decision makers are selected through fair, honest, periodic elections in which candidate freely compete for votes and in which virtually the entire adult population is eligible to vote.”

▬ Bernard E Brown. 2000. Comparative Politics Notes and Readings. Australia: Thomson.

13

■ Dalam buku “Capitalism, Socialism, and Democracy”, Joseph Schumpeter [1976]:

“Elections are the essence of democracy, [and it] from this follow other characteristics of democratic system. Free, fair, and competitive elections are only possible if there is some measure of freedom of speech, assembly, and press, and if opposition candidate and parties are able to criticize incumbents without fear of retaliation.”

▬ Joseph Schumpeter, 1976. Capitalism, Socialism, and Democracy. New York: Harper and Row.

14

■ Dalam studi klasiknya mengenai “The Theory and Practice of Modern Government”, Finer (1949) menyatakan:

“… this connection between democracy and elections: ‘The real question… Is not wheter the government designs to take notice of popular criticisms and votes, but whether it can be voted out of office or forced by some machinery or procedures to change its policy, above all against its own will.”

▬ L. Sandy Maisel and Kara Z Buckley, Parties and Elections in Amerika The Electoral Process Fourth Edition. Lanbam-Boulder-New York-Toronto-Oxford: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.

15

■ Di dalam menjelaskan “Demokratisasi”, Snyder [2003], menyatakan:

“Hal yang membedakan antara negara yang matang demokrasinya, yang disebut mature democracies dengan negara yang menuju demokrasi yang disebut Democratizing states, terletak pada kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan luar negeri dan kebijakan militer, disusun oleh para pejabat yang dipilih melalui Pemilihan Umum yang Luber dan Jurdil dan berkala;

Tindakan-tindakan para pejabat dibatasi dengan berbagai ketentuan konstitusional dan kewajiban terhadap kebebasan sipil. Dalam calon pemerintah seringkali kalah dan karena itu harus melepaskan jabatan mereka”

16

Kebebasan berbicara, kebebasan berorganisasi untuk bersaing dalam Pemilu, dan terwakilinya secara adil pandangan-pandangan yang beragam di dalam media massa, dianggap sebagai prasyarat terlaksananya yang Luber dan Jurdil.”

▬ Jack Snyder. 2003. Dari Pemungutan Suara Ke Arah Perumbahan Darah. Jakarta:

Kepustakaan Populer Gramedia (KPG).

17

■ Guru besar Ilmu Politik dari University of California, James N Danziger [2012], menjelaskan:

“True participatory democracy is government of and by the people… is active, direct participation by all citizens in the authoritative allocation of values.

The citizens elect people to represent them in the poltical process and to allocate values on their behalf fo the society.

Electoral democracy, in which citizens periodically select political leaders from among alternative contenders who accept this limitated mandate.”

18

“Conditions for a democracy:

Governance by leaders whose authority is based on a limited mandate from a universal electorate that selects among genuine alternatives and has some rights to political participation and opposition.

The electoral system:

The framework by which the citizen votes select those candidate who receive a limited mandate to govern.”

▬ James N Danziger [2012]. Understanding the Political World: A Comparative Introduction to Political Science (11th Edition). LA: Longman Inc, 2012.

19

■ Dalam membahas Demokrasi Sosial dan Libertarian, Thomas Meyer (2005), membahas ketiga kerangka dalam kehidupan demokrasi di sebuah negara.

“Essentially a democracy always has three different approaches with which to achieve public goals (models of governnance):

1. Through the market, when it is a question of prucuring goods and service to be procured against payment;

2. Through the states, when it is question of public goods which will benefit all and must if necessary be procured through instruments of power; and

3. Through the civil society, when it is a question of collective goods whose procurement is to be facilited throught a –voluntary—act of solidarity on the part of society.

▬ Thomas Meyer. 2005. Social and Libertarian Democracy: Competing Models to Fill the Frame of Liberal Democracy. Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung.

20

III. Konsep Pemilu Sebagai Kedaulatan Rakyat dan

Hak Asasi Manusia

21

■ Kedaulatan Rakyat dan Pemilu

■ Konsepsi kedaulatan rakyat lahir akibat tirani kedaulatan raja yang berlaku sebelumnya. Konsepsi kedaulatan rakyat meletakkan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Rakyat yang menentukan jalannya pemerintahan yang diselenggarakan penguasa. Setiap kebijakan yang dibuat penguasa harus sesuai dengan keinginan rakyat.

Menurut Thomas Hobes menyatakan kedaulatan raja berasal dari kekuasaan raja dan perjanjian masyarakat. Masyarakat menyerahkan seluruh hak-haknya kepada raja, sehingga raja memiliki kekuasaan absolut dan sewenang-wenang dalam menjalankan roda pemerintahan negara (kerajaan).22

“Rakyat semakin tertindas dengan

kekuasaan yang dimiliki oleh raja yang

sewenang-wenang, hingga akhirnya rakyat dalam Revolusi Prancis

berhasil menumbangkan

kekuasaan Raja Louis XIV. Simbol kekuasaan Raja Louis XIV adalah

Penjara Bastile, tempat memenjarakan para

penentang Raja.”

▬ Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., S.H., S.U.  Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca

Amandemen Konstitusi. Jakarta:LP3ES.

23

“■ Kedaulatan rakyat bisa terjadi akibat perikatan indvidu-individu rakyat yang

menyerahkan kedaulatannya kepada penguasa secara tertulis (kontrak sosial dan dicantumkan di dalam konstitusi).

■ Kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa merupakan kehendak rakyat

agar penguasa memberikan jaminan perlindungan dalam pelaksaaan hak-hak dasar rakyat, seperti ketenteraman hidup dan menjalankan kehidupan secara layak.

■ Jaminan perlinduungan hak-hak rakyat di dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat sangat dijunjung tinggi. Bahkan pelaksanaan kedaulatan rakyat sering

dinyatakan secara tertulis di dalam hukum positif suatu negara.

▬ Prof Dr Jimly Asshidiqie. S.H. 2005. Konstitusi dan

Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press.

24

■ Filosof Hugo de Groot menggambarkan, tatanan sosial pra-terbentuk lembaga negara

diliputi suasana kekacauan (chaotic).

■ Setiap orang boleh melakukan tindakan apa saja sekehendak hatinya. Hukum yang berlaku adalah hukum rimba. Mereka

yang kuat akan memangsa yang lemah (homo homini lupus). ■ Kendatipun demikian, pada

kodratnya setiap individu memiliki hasrat untuk

memperbaiki keadaan. Mereka menghendaki suatu situasi tatanan sosial yang sejalan

dengan keadaban manusia—yang dibekali Tuhan dengan akal dan

pikiran”.

“Di samping itu, dalam tataran yang paling konkret,

setiap manusia menghendaki adanya rasa

aman dan nyaman bagi kelangsungan hidupnya. Kebutuhan rasa aman

tersebut menuntut akan kehadiran siapa pengendali

kekacauan yang dapat dihandalkan. Apabila

mereka yang dinilai mampu mengendalikan keadaan

atau tatanan sosial, merekalah yang pada akhirnya dinobatkan sebagai penguasa di

lingkungan sosial di mana mereka berada.”

▬ Arief Budiman. 2002. Teori Negara: Negara, Kekuasaan,

dan Ideologi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.25

○ Sesuai perkembangan akali manusia, suksesi kepemimpinan sebagaimana gambaran di atas lambat laun disadari manusia sebagai sebuah kesalahan. ○ Cara-cara yang tak bernilai keadaban manusia diganti dengan mekanisme yang berbasis pada keadaban dan nalar akali manusia. Para filosof mengembangkan konsep kenegaraan. Cara-cara “hukum alam” (ius naturalis) diganti dengan “undang-undang alam“ (lex naturalis).

○ Dalam pelembagaan negara para individu diatur menuju pada ketertiban sosial dan politik (social and political order). Fungsi pengendalian kekacauan diperluas bahkan diberi monopoli untuk menggunakan cara-cara kekerasan yang dibenarkan (law enforcement).

○ Sejalan dengan perkembangan pelembagaan negara, konsep demokrasi merupakan pilihan sebagian besar masyarakat manusia“ yang terbaik di antaranya yang buruk” (the best among the worst) dalam memilih pemimpinnya. 26

▬ Nur Hidayat Sardini. 2012. Restorasi Penyelenggaraan Pemilu Di

Indonesia. Yogyakarta.

“Pemikiran Grotius dilanjutkan Thomas Hobbes

yang melukiskan situasi sebelum adanya negara

sebagai ius naturalis (homo homini lupus; manusia satu

merupakan serigala bagi manusia yang lain). Maka

dibentuklah secara bersama lex naturalis yang menyuruh

atau melarang serta membatasi kemerdekaan

orang lain. Dari upaya membatasi kemerdekaan

inilah lahir apa yang disebut sebagai Leviathan; negara

diibaratkan sebagai “binatang” yang mempunyai

kekuasaan yang besar.”27

■ “Demokrasi meniscayakan perumusan kehendak rakyat banyak (volunte generalle) melalui prosedur-prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sudah barang pasti bekerjanya penampungan, perumusan, dan pelaksanaan prosedur demokrasi tersebut terdapat persaingan di antara para aktor-aktor politik, mengingat yang memiliki kehendak di antara para aktor tidaklah berbentuk tunggal, namun dalam wujudnya yang jamak.

Mekanisme atau prosedur demokrasi sebagai perwujudan dengan gambaran di atas melahirkan suatu konsep yang dinamakan Plebisit Raya—atau yang dikenal sebagai Pemilihan Umum (Pemilu).”

▬ Schumpeter A, Joseph. 1974. Capitalism, Socialism, and

Democracy. New York: Harper.28

Pemilu tak lain merupakan instrumen demokrasi paling konkret dalam perwujudan kedaulatan rakyat.

Dalam Pemilu dihimpun sebanyak mungkin daftar kehendak rakyat (the will of the people) tersebut.

Melalui rangkaian tahapan awal hingga akhir, Pemilu adalah ekspresi kebebasan sipil dan politik, kebebasan untuk menyatakan pikiran atau pendapat baik secara lisan maupun tulisan.

Dalam Pemilu pula ekspresi kedaulatan rakyat dimungkinkan bahkan dalam kadar yang setinggi mungkin, sementara bagi para calon penguasa (candidates) merumuskan dan menjawab daftar kehendak rakyat yang disampaikan dalam forum-forum kampanye yang sengaja digelar khusus untuk itu.▬ Nur Hidayat Sardini. Op.Cit.

29

Dalam Pemilu, sirkulasi kekuasaan pemerintahan negara di dalam masyarakat yang beradab, dibangun di atas landasan kekuasaan pemerintahan negara dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat

(government of the people, by the people, and for the people)—sebagaimana idea Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln (1863).

30

Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih para pemimpin. Pemilu merupakan turunan paling konkret dari sebuah negara demokrasi. Dasar-dasar pelaksanaan Pemilu mendekatkan dengan prinsip-prinsip demokrasi, sementara demokrasi adalah anak kandung dari kedaulatan rakyat.

Dalam aktivitas Pemilu rakyat sebuah negara menentukan munculnya penguasa atau berhentinya seseorang atau sejumlah orang penguasa—yang dalam wacana modern disebut para penyelenggara negara.

Hal ini karena dalam Pemilu rakyatlah yang berdaulat. Mereka menentukan kontraktualitas antara rakyat dengan para penguasanya. Rakyat menentukan dalam proses pengambilan keputusan. 31

■ The Relationship Between Democracy and Human Rights

○ “Relationship between Democracy and Human Rights is interdependent, intricate, mutually supportive and symbiotic, with ‘mutually constitutive’. Democracy cannot be defined without human rights. Human rights can be protected effectively only in a democratic state.

A functional democracy that accommodates diversity, promotes equality and protects individual freedoms is increasingly becoming the best bet against the concentration of power in the hands of a few and the abuse of human rights that inevitably results from it.

In turn, the greatest protection of human rights emanates from a sustainable democratic framework grounded in the rule of law.“

32

○ “The relationship between democracy and human rights is intricate, symbiotic and mutually constitutive. A rights based approach to democracy grounded in the rule of law is considered increasingly the most consistent safeguard against human rights abuses.

The UN should both heed the calls for democratic reform as they arise and be involved in sustainable human rights based democracy building processes.

33

Successful democratic governance must inevitably focus on promotion and protection of human rights and fundamental freedoms. For without this protection there can be no democracy in any meaningful sense.”

▬ Massimo Tommasoli (ed.). 2013. Democracy and Human Rights: The

Role of the UN. Report from the International Round Table on

Democracy and Human Rights: The Role of the United Nations co-

organized . Stockholm Sweden: International IDEA, UN Department of Political Affairs, and the UN Office of

the High Commissioner for Human Rights.

34

IV. Pemilu Dalam Negara

Demokrasi

35

■ Pemikiran Robert A DahlDalam buku “On Democracy”, Robert A Dahl [2000] membahas mengenai kaitan antara Demokrasi dengan konsep-konsep negara demokratis. Dalam beberapa bagian terdapat persingungan-persinggungannya dengan Pemilu.

Beberapa bagian yang relevan akan dikutip, sebagai berikut:

■ Criteria fo a Democratic Process

1. Effective participation. 2. Voting equality.3. Enlightened understanding.4. Control of agenda.5. Inclusion of adults.

36

■ Democracy Pruduces Consequences

1. Avoiding tyranny;2. Essensial rights;3. General freedom;4. Self-determination;5. Moral outonomy;6. Human development;7. Protecting essential personal interests; and8. Political equality.

In addition, modern democraties produce:

9. Peace-seeking10. Prosperity.

37

■ The Political Institutions of Modern Representative Democracy:

1. Elected officials. Control over government decisions about policy is constitutionally vested in officials elected by citizens. Thus modern large-scale democratic government are representative.

2. Free, fair, and frequent elections. Elected officials are chosen in frequent and fairly conducted elections in which coercion is comparative uncommon.

3. Freedom of expression. Citizens have a right to express themselves without danger of severe punishment on political matters broadly defined, including criticism of officials, the government, the regime, the socioeconomic order, and the prevailing ideology.

38

■ The Political.. :

4. Acces to alternative sources of information. Citizen have a right to seek out alternative and independent sources of information from other citizens, experts, newspapers, maganizens, books, telecommunications, and the like. Moreover, alternative sources of information actually exist that are not under the control of the government or any other single political group attempting to influence public political beliefs and attidues, and theses alternative sources are effectively protected by law.

5. Associational autonomy. To achieve their various rights, including those required for the effective operation of democratic political institutions, citizens also have aright to including independent politial parties and interes groups.

39

■ The Political.. :

6. Inclusive citizenship. No adult permanently residing in the country and subject to its laws can be denied the rights that are available to others and are necessary to the five political institutions just listed.

These include the rights to vote in the election of officials in free and fair elections, to run for elective office, to free expression, to form and participate in independent political organizations, to have access to independent source of information, and rights to other liberties and opportunities that may be necessary to the effective operation of the political institutions of large-scale democracy.

40

V. Ruang Lingkup dan Metode

Perkuliahan

41

a. Ruang Lingkup■ PENGANTAR KE ARAH PEMAHAMAN PEMILU1. Pengertian Pemilu2. Pertautan Pemilu dan Demokrasi3. Konsep Pemilu Sebagai Sarana Kedaulatan Rakyat dan HAM4. Pemilu Dalam Negara Demokrasi5. Ruang Lingkup dan Metode Perkuliahan

■ STANDAR-STANDAR PEMILU1. Jenis-Jenis Pemilu dan/atau Plebisit Raya2. Standar Pemilu Internasional3. Pemilu Menurut UUD 19454. Asas-Asas Pemilu Luber dan Jurdil

■ SISTEM PEMILU: VARIAN DAN IMPLIKASINYA1. Single-member Constituency2. Multi-member Constituency3. Implikasi Penerapan Sistem Pemilu

42

■ MANAGEMEN PEMILU1. Tahapan-Tahapan Pemilu2. Election Managemen Bodies (EMB)3. The Candidate and Campaign Management4. Wining Elections5. Fund Raising6. Political Marketing

■ DARI PEMILU KE PEMILU DI INDONESIA1. Pemilu Tahun 19552. Pemilu Orde Baru3. Pemilu Pasca-Orde Baru4. Perilaku Pemilih5. Partisipasi Politik

■ KEADILAN DAN KERANGKA HUKUM PEMILU1. Pentingya Keadilan Pemilu2. Pelanggaran-Pelanggaran Pemilu 3. Mekanisme Keberatan (complaint mechanism)4. Alternatif Dispute Resolution (ADR)5. Pemangku Kepentingan Pemilu6. Pemantau, Media Massa, dan Masyarakat Sipil

43

b. Relevansi Pemahaman mk Pemilu

1. Relevansi Teoritis, yakni peningkatan kognisi dan afeksi peserta kuliah dalam hal pemahaman dan pendalaman terhadap teori-teori yang disampaikan. Dengan kemampuan tersebut maka menjadi bekal bagi mereka untuk menyusun karya ilmiah dengan rujukan-rujukan teori-teori yang didalaminya lebih lanjut; dan

2. Relevansi Praktis, yakni kemampuan peserta kuliah memraktikkannya dalam hal-ikhwal mengenai Pemilu, dengan rencana-rencana berpolitik praktis, asistensi terhadap urusan kepemiluan, dan pilihan-pilihan profesinya kelak.

44

c. Metode Perkuliahan

1.Ceramah, presentasi materi2.Diskusi, tanya jawab3.Penugasan, tugas-tugas makalah;

dan4.Resume di akhir setiap akhir

pertemuan

45

46