BAB I PENDAHULUAN - sinta.unud.ac.id I.pdf · terletak di provinsi Bali, ... memenuhi tugas akhir kuliah atau skripsi di Fakultas Hukum ... pembuatan makalah maupun penelitian hukum

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Makanan merupakan kebutuhan pokok manusia yang tidak dapat ditinggalkan

dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa makanan dan minuman yang cukup jumlah dan

mutunya, manusia tidak akan produktif dalam melakukan aktivitasnya. Masalah

pangan menyangkut pula keamanan, keselamatan, dan kesehatan baik jasmani

maupun rohani.1 Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun

2012 tentang Pangan (selanjutnya disebut Undang-Undang Pangan), keamanan

pangan diartikan sebagai kondisi atau upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan

dan kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu

dan membahayakan kesehatan.

Penggunaan bahan makanan yang berlebihan akan menimbulkan resiko

terhadap kesehatan manusia. Maka dari itu disinilah masyarakat harus fokus terhadap

lingkup kesehatan makanan, makanan yang masuk dalam perhatian bidang kesehatan

adalah mengusahakan makanan tidak mengandung zat atau bahan yang dapat

membahayakan kehidupan manusia. Makanan yang sehat adalah makanan yang

mengandung gizi yang seimbang dan mengandung zat yang diperlukan oleh tubuh

kita untuk tumbuh dan berkembang. Makanan ini seharusnya memiliki kandungan

gizi yang banyak, dan kandungan tersebut antara lain karbohidrat, mineral, protein,

1 Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan Ketiga, Sinar

Grafika, Jakarta, h.169

2

vitamin, dan lemak tak jenuh dalam jumlah yang sedikit saja.2 Gizi merupakan faktor

penting karena secara langsung berpengaruh terhadap kualitas Sumber Daya Manusia

(SDM), oleh karena itu perlu pelayanan terhadap gizi yang berkualitas pada individu

dan masyarakat.3 .

Pengawasan produk dan bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan

perlu diintensifkan, mengingat masih banyak ditemukan pangan yang tidak aman

untuk dikonsumsi. Pengawasan yang intensif dan berkualitas perlu didukung oleh

sumber daya yang kompeten. Keamanan makanan dan minuman di Indonesia masih

jauh dari keadaan aman, yang dapat dilihat dari peristiwa keracunan makanan yang

terjadi belakangan ini, seperti yang terajadi di Kabupaten Badung pada tahun 2014

terdapat 2 kasus keracunan makanan di Restoran Hotel di kawasan Kuta. Oleh karena

itu peneliti tertarik untuk mengangkat kasus ini menjadi sebuah penelitian guna

mengatahui bagaimana pelaksanaan pengawasan yang dapat diberikan kepada

konsumen terhadap keamanan pangan. “Dalam kondisi demikian, konsumen pada

umumnya belum memperdulikan atau belum mempunyai kesadaran tentang

keamanan makanan dan minuman yang mereka konsumsi, sehingga belum banyak

menuntut produsen untuk menghasilkan produk makanan yang aman, hal ini

menyebabkan produsen makanan semakin mengabaikan keselamatan konsumen.”4

Salah satu contoh kasus pangan berbahaya : “Waspadailah Pangan Berbahaya dan

2 Andre Fillophy, 2015, “Pengertian Makanan Sehat untuk Menjaga Kesehatan Kita”, URL :

www.duniainfokesehatan.com, diakses tanggal 10 Februari 2015 3 Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2014, Pedoman Proses Asuhan Gizi Terstandar

(PAGT), Jakarta, h.1 4 ibid, h.170

3

Substandar di era global, semakin mudah beredarnya produk pangan dari dalam dan

luar negeri yang masuk ke pasar domestik. Tidak menutup kemungkinan, produk

pangan ini kadarluasa, mengandung atau terkontaminasi bahan berbahaya dan bahan

tambahan pangan yang dilarang (seperti formalin, borax, rodhamin B, methanyl

yellow). Sebagai gambaran, mari perhatikan jajanan anak sekolah, contohnya pada

pangan olahan tahu, bakso, mie basah, dan ikan. Sungguh menarik untuk dikonsumsi

berbagai aneka macam bentuk dan warna pangan yang dikemas secara sederhana ini.

Tapi bagaimana konsumen tahu pangan mana yang aman dan sehat? Bermula dari

upaya menekan biaya produksi, pelaku usaha kecil menengah tidak jarang

menggunakan alternatif bahan baku dari bahan berbahaya dengan harga relatif murah.

Bahkan dengan memanfaatkan keterbatasan informasi pada label dan rendahnya daya

beli konsumen, terdapat oknum pelaku usaha yang masih memperjualbelikan pangan

yang tidak sesuai dengan standar yang sudah di tentukan. Tentu hal ini sangat

meresahkan karena apabila dikonsumsi, pangan ini akan mempunyai efek samping,

baik secara langsung maupun dalam jangka panjang, yang merugikan konsumen dari

aspek keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan (K3L). Untuk itu, jadilah

konsumen cerdas, yaitu yang mengerti akan hak dan kewajibannya, kritis terhadap

produk pangan yang tidak memenuhi persyaratan perlindungan konsumen, dapat

menjadi mitra pemerintahan dalam mengawasi kegiatan peredaran produk pangan di

pasar domestik dan memahami akses pemulihan haknya. Sementara bagi pelaku

usaha, persaingan global yang semakin ketat menuntut diproduksinya pangan yang

lebih bermutu dan aman. Tentu ini merupakan peluang bagi produk-produk pangan

4

lokal untuk dapat bersaing di pasar dalam negeri dan luar negeri.”5 Makanan haruslah

dikelola dengan baik dan benar agar memenuhi persyaratan dan bermanfaat bagi

kesehatan tubuh. Pengelolaan makanan yang baik dan benar pada dasarnya mengikuti

prinsip-prinsip higiene dan sanitasi makanan dalam setiap tahapannya mulai dari

penyiapan bahan pangan, penyimpanan bahan pangan, pengolahan, penyimpanan

makanan matang, pendistribusiannya sampai dengan penyajian makanan itu sendiri.

Disamping itu peralatan yang digunakan dan penjamah makanan yang mengolah

makanan tersebut juga menjadi perhatian. Dengan pengelolaan makanan yang baik

dan benar, peralatan yang memenuhi syarat, serta penjamah makanan yang sehat dan

didukung dengan fasilitas sanitasi yang memadai, maka kualitas makanan yang

dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan akan makanan sehat dan aman bagi

masyarakat khususnya makanan siap saji. Jadi yang dimaksud higiene sanitasi

makanan adalah pengendalian terhadap faktor makanan, orang, tempat dan

perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau

gangguan kesehatan lainnya.6

Hukum perlindungan konsumen saat ini mendapat cukup perhatian karena

menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat

selaku konsumen saja yang mendapat perlindungan namun pelaku usaha juga

mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan, masing-masing

5 M. Sadar, Moh. Taufik Makarao, dan Habloel Mawadi, 2012, Hukum Perlindungan

Konsumen di Indonesia, akademia, Jakarta Barat, h. 115 6 Sub Direktorat Higiene Sanitasi Pangan, 2012, Kursus Higiene Sanitasi makanan dan

minuman, Jakarta, h.15

5

mempunyai hak dan kewajiban. Adapun peraturan perundang-undangan tentang

perlindungan konsumen dan tentang makanan yang memiliki manfaat untuk menjadi

landasan hukum bagi aparat pemerintahan dalam menindak lanjuti

pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan oleh produsen/distributor dan agar dapat

menjadi sebuah pedoman yang wajib ditaati oleh masyarakat. Pada pasal 30 Undang-

Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut

Undang-Undang Perlindungan Konsumen) disebutkan bahwa pengawasan terhadap

penyelenggaraan perlindungan kosumen serta penerapan ketentuan peraturan

perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, dan lembaga perlindungan

konsumen swadaya masyarakat. Hukum yang mengatur tentang perlindungan

konsumen ini bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat sebagai konsumen

maupun pelaku usaha sebagai produsen. Perlindungan Konsumen (consumer

protection), berarti membahas tentang salah satu sisi dari korelasi antara lapangan

perekonomian dengan lapangan etika. Dalam kegiatan bisnis terdapat hubungan yang

saling membutuhkan antara pelaku usaha dan konsumen, Kepentingan pelaku usaha

adalah memperoleh laba dari transaksi dengan konsumen, sedangkan kepentingan

konsumen adalah memperoleh kepuasan melalui pemenuhan kebutuhannya terhadap

produk tertentu. Penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan

peraturan perundang-undangan diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan

lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.

Pemerintah dalam hal ini berwenang melakukan pengawasan terhadap

ketersediaan dan/atau kecukupan pangan pokok yang aman, bergizi, dan terjangkau

6

bagi masayarakat dan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan

serta persyaratan label dan iklan. Pemerintah juga menyelenggarakan program

pemantauan, evaluasi, dan pengawasan secara berkala terhadap kegiatan atau proses

produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan peredaran pangan oleh pelaku usaha. Hal

ini sudah diatur didalam Undang-Undang Pangan. Pemerintah haruslah gencar

didalam pemberian penyuluhan bagaimana mengolah makanan yang higienis

sehingga layak untuk dijual dan dikonsumsi masyarakat. Pemerintah yang memiliki

kewenangan dalam mengawasi Higiene Sanitasi adalah Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota. Dinas Kesehatan mengawasi higiene sanitasi dari para pengelola

pangan yang salah satunya adalah restoran hotel. Restoran hotel adalah salah satu

jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian bangunan yang permanen

dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan

dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya. Setiap restoran

haruslah memiliki setifikat laik higiene sanitasi restoran yang dikeluarkan oleh Dinas

Kesehatan Kabupaten/Kota hal ini diatur didalam pasal 2 KEPMENKES RI No.

1098/MENKES/SK/VII/2003 tentang persyaratan Higiene Sanitasi Rumah Makan

dan Restoran (selanjutnya disebut KEPMENKES tentang persyaratan Higiene

Sanitasi Rumah Makan dan Restoran).

Dalam hal ini penulis disini bermaksud melakukan penelitian di restoran hotel

yang terdapat di Kabupaten Badung. Kabupaten badung merupakan kabupaten yang

terletak di provinsi Bali, Indonesia. Daerah ini banyak memiliki obyek wisata yang

sangat terkenal. Di Kabupaten Badung juga banyak terdapat rumah makan dan

7

restoran. Dinas Kesehatan Kabupaten Badung yang memiliki kewenangan dalam

mengawasi higiene sanitasi daripada rumah makan dan restoran yang berada di

Kabupaten Badung.

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dikemukakan 2 (dua)

permasalahan :

1. Bagaimana penerapan pengawasan terhadap Higiene Sanitasi makanan dan

minuman pada Restoran Hotel di Kabupaten Badung?

2. Apa sajakah hambatan yang dialami didalam melaksanakan pengawasan

Higiene Sanitasi makanan dan minuman?

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Di dalam penulisan skripsi ini, agar pembahasannya tidak jauh menyimpang,

maka masalah yang dibahas dibatasi ruang lingkupnya. Skripsi ini akan membahas

tentang bagaimana instansi pemerintah mengawasi makanan dan minuman di restoran

hotel berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sudah ada di Indonesia dan

akan membahas bagaimana perlindungan konsumen terhadap makanan yang beredar

di dalam masyakarat jika distributor melakukan kecurangan terhadap makanan yang

dibuat, atau tidak sesuai dengan kualitas yang sudah ada di Badan Pengawasan Obat

dan Makanan di Indonesia.

8

1.4. Orisinalitas

Dengan ini penulis menyatakan bahwa tulisan yang berjudul PELAKSANAAN

PENGAWASAN TERHADAP HIGIENE SANITASI MAKANAN DAN

MINUMAN PADA RESTORAN HOTEL DI KABUPATEN BADUNG adalah

sepenuhnya hasil pemikiran dan tulisan yang ditulis oleh penulis sendiri dengan

menggunakan 2 (dua) skripsi refrensi. Beberapa penelitian yang ditelusuri berkaitan

dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

No Judul Skripsi Penulis Rumusan masalah

1. PERLINDUNGAN

KONSUMEN

TERHADAP

BAHAN-BAHAN

KIMIA

BERBAHAYA

PADA MAKANAN

(Studi Komprasi

Hukum Islam dan

Undang-Undang

Perlindungan

Konsumen)

Risma Qumilaila

(Mahasiswa Fakultas

Syari’ah Universitas

Islam Negeri Sunan

Kalijaga Yogyakarta)

1. Bagaimana

perlindungan konsumen

terhadap penggunaan

bahan kimia berbahaya

pada makanan menurut

hukum islam dan

UUPK?

2. Apakah Sanksi bagi

pelaku penggunaan

bahan kimia berbahaya

pada makanan dalam

hukum islam dan

UUPK?

9

3. Bagaimanakah

persamaan dan

perbedaan dalam kedua

system hukum tersebut?

2. PENGAWASAN

DINAS

KESEHATAN

PEMERINTAH

KABUPATEN

BANYUMAS

TERHADAP

KUALITAS AIR

MINUM USAHA

DEPOT AIR MINUM

ISI ULANG (Tinjauan

Yuridis Pasal 10

Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor

736/MENKES/PER/V

Theo Karismajaya

(Mahasiswa Fakultas

Hukum Universitas

Jendral Soedirman

Purwokerto)

1. Bagaimanakah

bentuk pengawasan

Dinas Kesehatan

Kabupaten Banyumas

terhadap kualitas air

minum usaha depot air

minum isi ulang?

2. Bagaimanakah

Penyelesaian hukum

terhadap pelanggaran

yang dilakukan oleh

pihak usaha depot air

minum isi ulang

berdasarkan pasal 10

Peraturan Menteri

10

I/2010) Kesehatan Republik

Indonesia Nomor

736/MENKES/PER/VI/

2010 tentang Tata

Laksana Pengawasan

Kesehatan Air Minum?

1.5. Tujuan Penulisan

1.5.1 Tujuan Umum

Secara umum yang menjadi tujuan dibuatnya skripsi ini adalah untuk melatih

diri dalam usaha membuka pikiran ilmiah secara tertulis serta untuk

memenuhi tugas akhir kuliah atau skripsi di Fakultas Hukum Universitas

Udayana.

1.5.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari pembuatan skripsi ini adalah untuk mengetahui lebih jauh

peranan pemerintahan dalam pengawasan makanan demi terjaganya kesehatan

masyarakat, dan mengetahui apakah dasar hukum yang melindungi

masyarakat sudah sesuai dengan apa yang sudah dibuat.

11

1.6. Manfaat Penulisan

1.6.1 Manfaat Teoritis

Seluruh hasil penulisan penelitian ini dapat dijadikan sebagai sebuah bahan

penelitian kembali bagi lembaga Fakultas Hukum Universitas Udayana dan

sebagai bahan refrensi pada perpustakaan.

1.6.2 Manfaat Praktis

Untuk dapat dijadikan pedoman dalam pembuatan karya-karya tulis baik itu

pembuatan makalah maupun penelitian hukum lainnya dan memberikan

pengalaman belajar serta melakukan penelitian bagi mahasiswa demi

mengetahui praktek hukum di dalam masyarakat secara langsung

1.7. Landasan Teoritis

Pemberian Perlindungan hukum tidak akan pernah lepas dari negara hukum.

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Menurut Moh.

Kusnadi dan Harmaily Ibrahim yang dimaksud negara hukum adalah : “Negara yang

berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya”.7 Indonesia

merupakan negara hukum yang berdasarkan pancasila.

Perlindungan hukum terdiri dari dua bentuk yaitu perlindungan hukum

preventif dan perlindungan hukum represif.

7 Moh. Kusnardi dan Harmaily Y. Ibrahim, 1983, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia,

Sinar Bakti, Jakarta, hal.155

12

1. Perlindungan Hukum Preventif

Preventif artinya rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau

pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive.

Dalam hal ini artinya perlindungan hukum yang preventif ini bertujuan untuk

mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum yang preventif sangat besar

artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang

muncul apabila terjadi suatu pelanggaran.

Selain itu juga digunakan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh

Soerjono Soekanto. Beliau menyatakan, secara konsepsial inti dan arti penegakan

hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di

dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantahkan sikap tindak sebagai

rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakannya keberhasilan

penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti

yang netral, sehingga dampak negative atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor

tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai hubungan yang saling berkaitan dengan

13

eratnya, yang merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.

Faktor-faktor tersebut adalah:8

Hukum (undang-undang)

Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan

hukum

Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan

Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada

karsa manusia didalam pergaulan hidup

Dalam Ketentuan pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen diuraikan,

bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5

(lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional yaitu:

1. Asas Manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam

penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-

besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan

secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku

usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil.

8 Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja

Grafindo Persada, Jakarta, h.5

14

3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara

kepentingan konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan

melaksanakan kewajibannya secara adil.

4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan

jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan,

pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsikan atau

digunakan.

5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen

menaati hukum dan memperoleh keadilan daalam penyelenggaraan perlindungan

konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Berdasarkan KEPMENKES tentang persyaratan Higiene Sanitasi rumah

makan dan restoran, Higiene Sanitasi makanan dan minuman adalah upaya untuk

mengendalikan faktor pangan, orang, tempat dan perlengkapannya yang dapat atau

mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan

yuridis empiris. Metode yuridis yaitu suatu metode penulisan hukum yang

berdasarkan pada teori-teori hukum, literature-literatur dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan metode empiris yaitu suatu

15

metode dengan melakukan penelitian secara langsung ke lapangan guna mendapatkan

kebenaran yang akurat dalam proses penyempurnaan penulisan skripsi.9

1.8.2 Jenis Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan fakta (the fact approach) dan

pendekatan perundang-undangan (the statue approach). Pendekatan fakta adaalah

pendekatan yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian berupa data-data dan

wawancara langsung pada suatu instansi atau lembaga yang menjadi obyek penelitian

dan pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang

dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang dikaji. Dapat

disimpulkan di sini penulis ingin melakukan pendekatan terhadap perlindungan

konsumen tentang pengawasan makanan yang beredar pada konsumen yang

dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Badung dan instansi pemerintahan yang

bersangkutan lainnya.

1.8.3 Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan didalam penulisan skripsi ini adalah sifat

penelitian deskriptif yaitu penelitian secara umum, termasuk pula didalamnya

penelitian ilmu hukum, bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu

individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau menentukan penyebaran suatu

gejala, demikian pula untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala

dengan gejala lain di dalam masyarakat.

9 Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian ilmu Hukum, Mandar Maju, Badung, h.3

16

1.8.4 Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam skripsi ini dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.

2. Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-

hasil penelitian, yang berwujud laporan dan sebagainya.10

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penulisan skripsi ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah

teknik studi dokumen dan teknik wawancara. Teknik studi dokumen merupakan

teknik awal yang digunakan dalam setiap penelitian ilmu hukum, baik dalam

penelitian normatif maupun dalam penelitian hukum empiris. Karena meskipun

aspeknya berbeda namum keduanya adalah penelitian ilmu hukum yang selalu

bertolak dari premis normatif. Studi dokumen dilakukan atas bahan-bahan hukum

yang relevan dengan permasalahan penelitian. Sedangkan teknik wawancara

merupakan teknik yang lazim digunakan dalam penelitian hukum empiris. Dalam

kegiatan ilmiah wawancara dilakukan bukan sekedar bertanya pada seseorang,

melainkan dilakukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh

jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada respodem maupun

informan.

10 Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode Peneltian Hukum, PT.

Rajagrafindo Persada, Jakarta, h.30

17

1.8.6 Teknik Penentuan Sampel Penelitian

Teknik penentuan sampel penelitian yang digunakan didalam penulisan

skripsi ini adalah Teknik Non Probability Sampling. Adapun yang dimaksud Teknik

non probability sampling yaitu setiap unit atau manusia tidak mempunyai kesempatan

yang sama untuk dipilih sebagai sampel.11

Bentuk dari teknik non probability

sampling yang digunakan oleh peneliti adalah Quota Sampling. Quota Sampling

merupakan suatu proses penarikan sampel dengan memperhatikan sampel yang

paling mudah untuk diambil dan sampel tersebut telah memenuhi ciri-ciri tertentu

yang menarik perhatian peneliti.12

1.8.7 Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data yang digunakan didalam penulisan ini adalah

analisis kualitatif. Analisis kualitatif diterapkan dalam suatu penelitian yang sifatnya

eksploratif dan deskriptif. Dalam hal ini data yang dikumpulkan adalah data

naturalistik yang terdiri atas kata-kata (narasi), data sukar diukur dengan angka,

bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun ke dalam

struktur klasifikasi. Hubungan antar variable tidak jelas, sampel lebih bersifat non

probabilitas, dan pengumpulan data meggunakan pedoman wawancara.13

11

ibid, h.103 12

Universitas Udayana, 2013, Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana,

Denpasar, h.86 13

ibid, h.88