1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2014 merupakan kewajiban bagi setiap lembaga pemerintah seperti Badan, Dinas, Kantor serta Instansi Pemerintah yang lain. RENJA SKPD disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi,misi, persepsi, strategi seluruh aparat Pemerintahan dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat mengevaluasi kinerja SKPD ditahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada SKPD. RENJA SKPD BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN BANDUNG Tahun 2014 merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kantor BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN BANDUNG untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2014. Adapun keberhasilan dan tidaknya RENJA SKPD ini tidak lepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat. 1.2 LANDASAN HUKUM 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Kabupaten Bandung; 2. Undang – undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencananan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421 ); 3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua atas Undan- undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 –2025; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan
32
Embed
BAB I PENDAHULUAN - bandungkab.go.id · Secara umum tujuan yang akan dicapai oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung adalah untuk meningkatkan sumber
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2014 merupakan kewajiban bagi
setiap lembaga pemerintah seperti Badan, Dinas, Kantor serta Instansi Pemerintah yang lain.
RENJA SKPD disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan
menyatukan visi,misi, persepsi, strategi seluruh aparat Pemerintahan dalam membina,
melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang
mandiri, serta untuk dapat mengevaluasi kinerja SKPD ditahun-tahun sebelumnya dan
diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan
kualitas sumber daya manusia pada SKPD.
RENJA SKPD BADAN KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN BANDUNG Tahun 2014 merupakan
program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kantor BADAN KELUARGA
BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN BANDUNG
untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2014. Adapun keberhasilan dan
tidaknya RENJA SKPD ini tidak lepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak,
termasuk peran serta masyarakat.
1.2 LANDASAN HUKUM
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
dalam Lingkungan Kabupaten Bandung;
2. Undang – undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencananan Pembangunan
Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4421 );
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lebaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua atas Undan-
undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lebaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005 –2025;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan
2
Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/
Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lebaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 89, Tambahan Lebaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesian Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaaan Rencana Pembangunan
Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 40, Tambahan Lebaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis
Penataan Organisasi Pemerintah Daerah;
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Secara umum tujuan yang akan dicapai oleh Badan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung adalah untuk meningkatkan sumber daya
manusia yang memadai melalui program Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan upaya yaitu :
a. Meningkatkan Indek pembangunan Gender (IPG), di dukung dengan menurunnya Net
Reproduksi Rate (NRR) = 1,0 dan TFR 2,10 atau Penduduk Tumbuh Seimbang.
b. Tujuan tersebut sebagai upaya untuk mencapai misi Badan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan. Untuk mengukur pencapaian program dan kegiatan yang telah
dilakukan maka sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
dilakukan penilaian capaian melalui laporan tahunan yang bertujuan untuk :
c. Mengidentifikasi Program Badan terhadap capaian kinerja Program SKPD periode
sebelumnya.
d. Merumuskan kesimpulan sebagai bahan dalam pembahasan rancangan awal Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan penyusunan rancangan Rencana
Strategis Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan.
e. Merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), sebagai
dokumen perencanaan induk dengan wawasan waktu 20 tahunan.
f. Merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai Badan Keluarga Berencana dan
3
Pemberdayaan Perempuan dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan.
g. Sebagai alat tolak ukur untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja tahunan setiap Satuan
Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ).
h. Memudahkan seluruh jajaran Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program mulai dari aspek perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan dan pembiayaan pembangunan secara terpadu terarah dan
terukur
i. Memudahkan seluruh jajaran Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional
tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai oleh setiap SKPD
dalam jangka waktu bulanan, triwulanan, semesteran, tahunan, oleh Badan Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan telah merumuskan sasaran sebagai berikut:
a. Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) dari 2,35 menjadi 2,25 .
b. Meningkatnya kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan keluarga dan
masyarakat dalam program KB.
c. Meningkatkan rata-rata usia kawin wanita menjadi 20 tahun.
d. Meningkatnya penyelenggaraan Advokasi dan KIE pada semua tingkatan pelayanan dan
pemangku kepentingan pemerintah Kabupaten Bandung.
e. Meningkatnya kesertaan Ber-KB aktif dari PPM 82 %
f. Meningkatnya peserta KB baru dari PPM 97.000 akseptor
g. Meningkakan validitas Data Basis Keluarga dan Penduduk sebagai bahan pengolahan,
analisa, evaluasi program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
h. Terbinanya Pusat Informasi Konsultasi Remaja (PIKR) di 31 kecamatan
i. Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak.
j. Menurunkan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
k. Terwujudnya kebijakan terpadu antara sektor untuk peningkatan kualitas SDM
perempuan, kedudukan dan peranan perempuan termasuk dalam perumusan kebijakan dan
mengambil keputusan secara adil dan proposional dalam berbagai bidang.
l. Terwujudnya kesadaran, kepekaan dan kepedulian terhadap kesetaraan gender di seluruh
lapisan masyarakat, terutama dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan,
perencanaan dan penegakan hukum di semua tingkat dan segenap objek pembangunan.
4
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKBPP TAHUN LALU
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKBPP TAHUN LALU
1. KEGIATAN PENGENDALIAN LAPANGAN (DALLAP)
A. Cakupan Laporan
a. Laporan Bulanan Institusi di Lapangan
Dari jumlah Desa yang ada sebanyak 276 Desa / Keluarahan melapor sebanyak
276Desa / Kelurahan atau 100 %.
b. Laporan Bulanan Petugas Pengelola KB tingkat Desa ( PLKB )
Petugas Pengelola KB tingkat desa yang ada sebanyak 215 orang yang melapor sebanyak
186 orang atau 86,51 %.
c. Laporan Bulanan PPKBD
PPKBD yang ada sebanyak 315orangdan yang menyampaikan laporan sebanyak 313
orang atau 99,37 %.
d. Laporan Bulanan SUB PPKBD
Jumlah Sub PPKBD yang ada sebanyak 4.299 dan yang melapor sebanyak 4.092 atau
95,18 % .
e. Laporan Bulanan Kelompok KB
Kelompok KB yang ada sebanyak 16.076 kelompok, dan yang melapor sebanyak 15.634
atau 97,25 %.
B. Laporan Bulanan Pengendalian Lapangan Kelompok Bina-Bina
a. Laporan Bulanan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Balita ( BKB ) Jumlah kelompok BKB yang ada tercatat sebanyak483 kelompok dan yang aktif melapor
sebanyak 479 klp atau 99,17 %.
b. Laporan Bulanan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Remaja ( BKR ) Jumlah kelompok BKR yang ada tercatat sebanyak239 klp dan melapor sebanyak 235 klp
atau 78,10 %,
c. Laporan Bulanan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lansia ( BKL )
Jumlah kelompok BKL yang ada tercatat sebanyak 310 klp dan melapor 306Klp atau
98,71 %.
d. Laporan Bulanan Kelompok Kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga
Sejahtera (UPPKS ).
5
Jumlah kelompok kegiatan UPPKS yang ada tercatat sebanyak 350 kelompok dan yang
melapor sebanyak 347 klp atau 99,14 %.
e. Jumlah Kelompok Kegiatan Pusat Informasi Konsultasi Remaja (PIKR)
Jumlah Kelompok Kegiatan PIK Remaja tercatat sebanyak 134 klp dan yang melapor
sebanyak 95 klp atau 70,90 %,
C. Hasil Pengendalian Lapangan
1. Kegiatan Oprasional Kegiatan Rapat Koordinasi Program KB Nasional yang dilaksanakan di tingkat
Kecamatan tercatat sebanyak 31 kali dari jumlah kecamatan sebanyak 31 atau 100,00 %,
sedangkan rapat koordinasi program KB Nasional tingkat desa dilaksanakan sebanyak
273 kali dari jumlah desa sebanyak 276 desa / kelurahan atau 98,91 %, kegiatan
penyuluhan oleh PKB/TPD di tingkat desa tercatat sebanyak 1.102 kali atau rata-rata tiap
desa melaksanakan sebanyak 4 sampai dengan 5 kali dalam satu bulan dari jumlah desa
sebanyak 276 desa,dan kegiatan TKBK dari tingkat kecamatan ke tingkat desa tercatat
187 kali atau rata-rata tiap kecamatan melaksanakan 1 kali, Jumlah Tokoh masyarakat/
Agama yang aktif melakukan KIE KB sebanyak 560 kali atau tiap desa rata-rata
melaksanakan kegiatan 2 kali dan Frekwensi KIE dengan menggunakan KIE Kit sebanyak
750 kali.
2. Pembinaan Ketahanan Keluarga ( Bina – Bina ) Kegiatan pembinaan Kelompok Bina Keluarga meliputi Kelompok – kelompok sebagai
berikut :
a. Bina Keluarga Balita ( BKB )
Jumlah Keluarga yang menjadi Sasaran Kelompok Kegiatan BKB sebanyak 52.509
sedang keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan sebanyak 36.819 ( 70,12
% ).
Rata – rata jumlah anggota per Kelompok Kegiatan BKB sebanyak 76 keluarga,
sedangkan jumlah pertemuan/penyuluhan poktan BKB sebanyak 404 kali , rata-rata
setiap Kelompok Kegiatan BKB melaksanakan pertemuan/penyuluhan 1 (satu ) kali.
Untuk jumlah anggota keluarga Poktan BKB yang hadir dalam
pertemuan/penyuluhan pada bulan Desember 2012 sebanyak 27.494 keluarga(
74,67% ).Jumlah keluarga yang hadir dalam setiap pertemuan/penyuluhan sebanyak
68 keluarga.
Hal ini berarti partisipasi anggota Poktan BKB yang mengikuti
pertemuan/penyuluhan secara administratif sudah cukup menggembirakan , untuk
itu agar menjadi perhatian para pengelola program KB Kecamatan agar terus
diadakan pembinaan secara terpadu dan teratur .
Dan Keluarga anggota Kelompok Kegiatan BKB yang menggunakan KKA sebanyak
21.410( 58,15 % ).
6
b. Bina Keluarga Remaja ( BKR )
Jumlah Keluarga yang menjadi Sasaran Kelompok Kegiatan BKR sebanyak 39.468
sedang keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan sebanyak 23.371 ( 59,22
% ).
Rata – rata jumlah anggota per Kelompok Kegiatan BKR sebanyak 98 keluarga,
sedangkan jumlah pertemuan / penyuluhan poktan BKR sebanyak 240 kali , rata-rata
setiap Kelompok Kegiatan BKR melaksanakan pertemuan/penyuluhan 1 (satu ) kali.
Untuk jumlah anggota keluarga Poktan BKR yang hadir dalam
pertemuan/penyuluhan sebanyak 18.153 keluarga ( 77,67 % ).Jumlah keluarga yang
hadir dalam setiap pertemuan/penyuluhan sebanyak 76 keluarga.
Hal ini berarti partisipasi anggota Poktan BKR yang mengikuti
pertemuan/penyuluhan cukup baik , namun tetap agar menjadi perhatian para
pengelola program KB Kecamatan untuk terus mengadakan pembinaan secara
terpadu dan teratur .
c. Bina Keluarga Lansia ( BKL )
Jumlah Keluarga yang menjadi Sasaran Kelompok Kegiatan BKL sebanyak 24.406
sedang keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan sebanyak 17.617 ( 72,18
% ).
Rata – rata jumlah anggota per Kelompok Kegiatan BKL sebanyak 57 keluarga,
sedangkan jumlah pertemuan/penyuluhan poktan BKL sebanyak 271 kali ,rata-rata
setiap Kelompok Kegiatan BKR melaksanakan pertemuan/penyuluhan 1 (satu ) kali.
Untuk jumlah anggota keluarga Poktan BKR yang hadir dalam
pertemuan/penyuluhan sebanyak 13.695 keluarga( 77,74%).Jumlah keluarga yang
hadir dalam setiap pertemuan/penyuluhan sebanyak 51 keluarga.
Hal ini berarti partisipasi anggota Poktan BKL yang mengikuti
pertemuan/penyuluhan sudah cukup baik , namun perlu menjadi perhatian para
pengelola program KB Kecamatan agar terus diadakan pembinaan secara terpadu dan
teratur.
7
GRAFIK I
3. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga dan Kesertaan ber KB
a. Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)
Jumlah keluarga yang menjadi anggota UPPKS sebanyak 6.844keluarga, sedang
Keluarga Pra KS dan KS I yang menjadi anggota UPPKS tercatat sebanyak 4.447
keluarga ( 64,98 % ). Ini menunjukkanbahwa anggota Kelompok UPPKS di
dominasi oleh para keluarga yang tingkat ekonominya masih lemah . Hal ini sejalan
dengan program pemerintah yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi
keluarga.Jumlah anggota UPPKS yang status PUS sebanyak 4.884 yang sudah
menjadi peserta KB sebanyak 4.363 keluarga / Akseptor atau 89,33 % , sedangkan
anggota UPPKS dari keluarga Pra KS dan KS I berstatus PUS sudah menjadi peserta
KB aktif sebanyak 3.181 keluarga / Akseptor atau 87,56 % dari PUS Keluarga Pra
KS dan KS I sejumlah 3.633 keluarga.
b. Pembinaan Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK KRR ) Salah satu kegiatan yang dinilai kenerjanya dan mendukung keberhasilan Program
Keluarga Berencana adalah pembinaaan PIK Remaja yang harus terus ditingkatkan
secara terpadu dengan sektor lain.Jumlah PIK Remaja yang ada tercatat sebanyak
134 kelompok terdiri dari Tumbuh 78 Klp, Tegak 44 Klp dan Tegar 12 Klp. Dan
yang melapor sebanyak 95 Klp.( 70,90 % ), terdiri dari Tumbuh 56 Klp (71,79 %),
Tegak 29 Klp (65,91 %) dan Tegar 10 Klp.(83,33 %).
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
JAN FEB MAR APL MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOP DESBKB 80.4 80.5 79.9 77.6 74.6 74.9 74.8 74.8 68.7 72.6 77.5 74.6