LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura TA. 2012 1 BAB I PENDAHULUAN Berdasarkan TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN, serta Inpres No.7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura memiliki kewajiban untuk membuat laporan pertanggungjawaban dalam pengalokasian dana pembangunan melalui APBN dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012. Metode penyusunan LAKIP telah diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.29 Tahun 2010, tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah. Struktur organisasi dan kepegawaian Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura telah diatur dalam Permentan No.56/Permentan/OT.140/9/2011 tanggal 28 September 2011 tentang rincian tugas pekerjaan Eselon I dan II lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura. Berdasarkan Permentan tersebut tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura yaitu memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 377, Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura menyelenggarakan fungsi: 1. Koordinasi, dan penyusunan rencana dan program, anggaran, dan kerja sama di bidang hortikultura, 2. Pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan, 3. Evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, 4. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang hortikultura, 5. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Jenderal Hortikultura. Dalam upaya mendukung tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura dijabarkan menjadi unit-unit kerja Eselon III untuk menjalankan tugas operasional. Susunan organisasi dan tata laksana unit kerja Eselon III tersebut terdiri dari:
19
Embed
BAB I PENDAHULUAN - sakip.pertanian.go.idsakip.pertanian.go.id/admin/data2/LAKIIP SETDIT 2012 FINAL.pdfLAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura TA. 2012 1 BAB I PENDAHULUAN
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura TA. 2012
1
BAB I PENDAHULUAN
Berdasarkan TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
KKN, serta Inpres No.7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP), Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura
memiliki kewajiban untuk membuat laporan pertanggungjawaban dalam
pengalokasian dana pembangunan melalui APBN dalam Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012.
Metode penyusunan LAKIP telah diatur dalam Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.29 Tahun 2010,
tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja
Instansi Pemerintah.
Struktur organisasi dan kepegawaian Sekretariat Direktorat Jenderal
Hortikultura telah diatur dalam Permentan No.56/Permentan/OT.140/9/2011
tanggal 28 September 2011 tentang rincian tugas pekerjaan Eselon I dan II
lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura.
Berdasarkan Permentan tersebut tugas Sekretariat Direktorat Jenderal
Hortikultura yaitu memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada
seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura. Dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 377, Sekretariat
Direktorat Jenderal Hortikultura menyelenggarakan fungsi:
1. Koordinasi, dan penyusunan rencana dan program, anggaran, dan kerja
sama di bidang hortikultura,
2. Pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan,
3. Evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan
kepegawaian, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan,
serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik,
4. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang hortikultura,
5. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Jenderal Hortikultura.
Dalam upaya mendukung tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal
Hortikultura dijabarkan menjadi unit-unit kerja Eselon III untuk menjalankan
tugas operasional. Susunan organisasi dan tata laksana unit kerja Eselon III
tersebut terdiri dari:
LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura TA. 2012
2
1. Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana
dan program, anggaran dan kerjasama di bidang hortikultura,
2. Bagian keuangan dan perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan
urusan keuangan dan perlengkapan,
3. Bagian umum mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan
penyempurnaan organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan rancangan
peraturan perundang-undangan, urusan kepegawaian, hubungan
masyarakat dan informasi publik, serta tata usaha dan rumah tangga,
4. Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi
dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang hortikultura.
Sebagai institusi pelayanan maka sebagian besar kegiatan yang dilaksanakan
Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura bertujuan untuk mendukung
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Hortikultura, dan
memfasilitasi seluruh stakeholders dalam mengakses seluruh pelayanan yang
disediakan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura.
LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura TA. 2012
3
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tersusun atas
beberapa komponen yang merupakan satu kesatuan. Komponen-komponen
tersebut antara lain; Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Evaluasi Kinerja. Komponen perencanaan kinerja meliputi;
a) Indikator Kinerja Utama (IKU), b) Rencana Strategis (Renstra), c) Rencana
Kinerja Tahunan (RKT), dan Penetapan Kinerja (PK) atau juga sering disebut
sebagai perjanjian kinerja.
2.1 Perencanaan kinerja
2.1.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)
Indikator Kinerja Utama Sekretariat Direktorat Jenderal
Hortikultura telah ditetapkan dengan peraturan Menteri Pertanian
Nomor 49/Permentan/OT.140/8/2012 (Lampiran 1).
Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Direktorat Jenderal
Hortikultura disajikan dalam tabel berikut:
Tabel 1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat
Direktorat Jenderal Hortikultura
No. Sasaran Indikator Kinerja
Utama Sumber Data
1. Meningkatnya
kapasitas
manajemen
administrasi,
sumberdaya
manusia sarana
dan prasarana
anggaran, serta
piranti lunak
organisasi
pengembangan
produksi
hortikultura
1. Pelayanan
Manajemen
Laporan dari
pegawai
melalui bagian
tata usaha
2. Pelaporan
Kinerja
Laporan dari
Sekretariat
Direktorat
Jenderal
Hortikultura,
Dinas Teknis
yang
membidangi
hortikultura di
tingkat propinsi
dan kab/kota
3. Dokumen
Manajemen
Laporan dari
Ditjen
Hortikultura,
Dinas teknis
LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura TA. 2012
4
No. Sasaran Indikator Kinerja
Utama Sumber Data
yang
Membidangi
Hortikultura di
tingkat
propinsi,
Kab/Kota dan
instansi terkait
lainnya.
4. Lembaga
Pengembangan
Hortikultura
(PMD dan LM3)
Laporan dari
Sekretariat
Direktorat
Jenderal
Hortikultura.
Sumber: Kementerian Pertanian, 2012.
2.1.2 Rencana Strategis
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal
Hortikultura dan berpedoman pada PP RI No.5 Tahun 2010
tentang RPJMN 2010-2014 serta Rencana Strategis Kementerian
Pertanian 2010-2014, maka telah disusun Rencana Strategis
Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura tahun 2010-2014,
yang mencakup:
2.1.2.1 Visi dan Misi
Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura dalam
melaksanakan tugas dan fungsi telah berupaya dalam
mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance)
dan pemerintah yang bersih (clean government) dengan
menetapkan norma-norma pokok dalam kepemerintahan
yang baik. Disamping itu Sekretariat Direktorat Jenderal
Hortikultura dalam melakukan pembinaan dan
memberikan pelayanan teknis serta administratif
kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal
Hortikultura telah menerapkan standar baku dalam
memberikan pelayanan yang mengacu pada tugas pokok
dan fungsi.
Kepedulian kepada masyarakat petani sebagai pelaku
pembangunan hortikultura merupakan prioritas utama
dalam melakukan pembangunan pertanian khususnya
hortikultura. Di samping itu, aparatur pembina selaku
fasilitator, regulator dan dinamisator pembangunan
dalam melaksanakan tugasnya harus dilandasi dengan
LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura TA. 2012
5
ketulusan hati dan semangat pengabdian yang tinggi.
Oleh karena itu aparatur pembina hortikultura dalam
melaksanakan pembangunan dilandasi oleh ruh atau
nilai, berupa jiwa yang bersih, pikiran yang peduli dan
hati yang tulus.
Bersih berarti bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme), amanah, transparan dan akuntabel. Peduli
berarti memberikan perhatian, fasilitasi, pelayanan,
perlindungan, pembelaan, pemberdayaan dan
keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat/petani
hortikultura di atas kepentingan pribadi dan golongan
(demokratis) dan aspiratif. Tulus berarti ikhlas, penuh
pengabdian, jujur dan memiliki integritas.
Dengan memperhatikan prioritas pembangunan
hortikultura dan dinamika lingkungan strategis maka visi
Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura adalah ;
“Menjadi fasilitator yang handal menunjang
pengembangan usaha produksi hortikultura yang
berdaya saing, berkelanjutan dan mensejahterakan
masyarakat pertanian”.
Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan tersebut
Direktorat Jenderal Hortikultura mengemban misi yang
harus dilaksanakan ;
a. Meningkatkan profesionalisme aparatur Direktorat
Jenderal Hortkultura;
b. Merumuskan kebijakan dan perencanaan program
pengembangan hortikultura yang operasional dan
efisien;
c. Meningkatkan dan melaksanakan sistem monitoring
dan evaluasi program pengembangan hortikultura
yang obyektif dan akuntabel;
d. Meningkatkan sarana dan prasarana Direktorat
Jenderal Hortikultura mendukung pengembangan
hortikultura;
e. Mengembangkan data dan informasi hortikultura;
f. Meningkatkan sistem dan penyebaran informasi
pembangunan hortikultura;
g. Merumuskan peraturan perundang-undangan bidang
pengembangan hortikultura dan pengembangan
kelembagaan.
LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura TA. 2012
6
2.1.2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis
Sesuai dengan visi dan misi, Sekretariat Ditjen Hortikultura mempunyai tujuan sebagai berikut :
a. Meningkatnya kemampuan dan keterampilan SDM
aparatur;
b. Meningkatnya perencanaan pengembangan
hortikultura;
c. Meningkatnya evaluasi dan pelaporan
pengembangan hortikultura;
d. Meningkatnya penyediaan dan kualitas data serta
informasi hortikultura;
e. Meningkatnya ketersediaan fasilitas/sarana
mendukung pengembangan agribisnis hortikultura;
f. Meningkatnya pemasyarakatan informasi hasil
pembangunan agribisnis hortikultura;
g. Meningkatnya peraturan perundang-undangan di
bidang hortikultura dan kelembagaan.
Sasaran yang ingin dicapai oleh Sekretariat Direktorat
Jenderal Hortikultura adalah sebagai berikut :
a. Terdidik dan terlatihnya SDM aparatur Ditjen
Hortikultura;
b. Tersedianya rumusan kebijakan dan program
pengembangan agribisnis hortikultura yang
operasional dan efisien;
c. Tersedianya laporan dan evaluasi program
pengembangan agribisnis hortikultura yang
meningkat kualitasnya (obyektif dan akuntabel);
d. Tersedianya data dan informasi hortikultura yang
meningkat kualitasnya (lengkap, akurat dan up to
date);
e. Tercukupinya fasilitas dan sarana pendukung
pengembangan agribisnis hortikultura;
f. Tersosialisasinya hasil-hasil pembangunan agribisnis
hortikultura;
g. Tersusunnya rancangan peraturan perundang-
undangan di bidang hortikultura.
LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura TA. 2012
7
2.1.2.3 Arah Kebijakan, Strategi, Program dan Kegiatan
Keberhasilan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran
dipengaruhi oleh peningkatan indikator; kualitas SDM
aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat),
pelayanan/fasilitasi pengembangan hortikultura,
monitoring dan evaluasi, produk hukum di bidang
hortikultura, sosialisasi hasil pembangunan hortikultura,
Sistem Informasi Manajemen dan data hortikultura, dan
peningkatan sistem pengarsipan dan administrasi.
Strategi yang dirumuskan dalam rangka mewujudkan
visi dan misi Setditjen Hortikultura adalah sebagai
berikut ;
1. Peningkatan Kualitas SDM dan Optimalisasi Sarana
Kerja
Untuk dapat membina, sumberdaya manusia petani
pelaku usaha, pembina di Dinas Pertanian dalam
memanfaatkan ketersediaan teknologi, maka SDM
Ditjen Hortikultura harus ditingkatkan
kompetensinya, dibarengi pembinaan mental dan
moral agar memiliki kejujuran, kepedulian dan
ketulusan hati, integritas yang tinggi, untuk dapat
menjadi pembina dan pelaku usaha hortikultura
yang berhasil.
Oleh karena itu peningkatan kualitas SDM petugas di
bidang hortikultura menjadi hal yang sangat penting
untuk ditangani. Melalui kegiatan magang,
pelatihan, kursus, studi banding dan lain-lain yang
dilakukan di dalam dan di luar negeri diharapkan
mampu meningkatkan kualitas sumber daya
manusia sebagaimana yang diharapkan sehingga
mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.
Kualitas SDM yang baik harus didukung dengan
ketersediaan sarana kerja yang memadai. Oleh
karena itu, fasilitasi sarana kerja dalam menunjang
pengembangan hortikultura akan mendapat
perhatian serius sejalan dengan pemanfaatan
sumberdaya manusia yang tersedia.
2. Pemasyarakatan Hasil Pembangunan Hortikultura
Pemasyarakatan hasil pembangunan hortikultura
dilakukan melalui peningkatan frekuensi promosi,
LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura TA. 2012
8
kampanye, sosialisasi atau pemasyarakatan baik di
dalam maupun di luar negeri, melalui media cetak
maupun elektronik untuk menginformasikan dan
menanamkan rasa kecintaan dan kebanggaan
terhadap produk hortikultura nasional.
3. Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan
Sinkronisasi dan koordinasi perencanaan merupakan
wadah yang tepat untuk menyatukan aspirasi
daerah yang beragam sejalan dengan program
pembangunan nasional. Upaya sinkronisasi dan
koordinasi perencanaan dilakukan melalui
penyusunan rencana kerja, pertemuan nasional,
pertemuan regional yang bersifat internal dan lintas
sub sektor-sektor, konsultasi, dan advokasi
perencana program.
4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan
Hortikultura
Pengelolaan sumberdaya yang bijaksana, efektif dan
efisien dilakukan melalui pengendalian teknis dan
administrasi pelaksanaan program, sosialisasi,
monitoring dan evaluasi, serta pelaporan yang
mengacu kepada prinsip-prinsip akuntabilitas.
5. Pengembangan Data Statistik Hortikultura
Pengembangan data dan informasi dilakukan melalui
penyempurnaan metode pengumpulan data dan
informasi hortikultura, pengembangan sistem
informasi manajemen, pelatihan petugas,
sinkronisasi data statistik hortikultura serta
penyediaan sarana prasarana yang memadai bagi
pengumpulan, pengolahan dan pengujian data.
6. Pemantapan Peraturan Perundangan
Peraturan perundangan dimaksudkan untuk
mendukung pengembangan agribisnis hortikultura
dengan melakukan perlindungan terhadap petani
produsen, pengusaha dan eksportir dalam
menciptakan / menghasilkan produk hortikultura
yang berdaya saing.
LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura TA. 2012
9
2.1.3 Rencana Kinerja Tahunan
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Direktorat Jenderal
Hortikultura pada tahun 2012 telah disusun, dan sasaran strategis
yang akan dicapai pada tahun 2012 yang ditetapkan pada
Indikator Kinerja Utama (IKU) dan disesuaikan dengan sasaran
strategis pada Rencana Strategis 2010-2014. Dalam RKT telah
ditetapkan target-target yang akan dijadikan ukuran tingkat