Sekretariat Jenderal Laporan Tahunan Sekretariat Jenderal Tahun 2016 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pembangunan pertanian (2015-2019) mengacu pada paradigma pertanian untuk pembangunan (Agriculture for Development) yang memposisikan sektor pertanian sebagai penggerak transformasi pembangunan yang berimbang dan menyeluruh mencakup transformasi demografi, ekonomi, intersektoral, spasial, institusional, dan tatakelola pembangunan berkelanjutan. Paradigma tersebut memberikan arah bahwa sektor pertanian mencakup berbagai kepentingan yang tidak saja untuk memenuhi kepentingan penyediaan pangan bagi masyarakat tetapi juga kepentingan yang luas dan multifungsi. Selain sebagai sektor utama yang menjadi tumpuan ketahanan pangan, sektor pertanian memiliki fungsi strategis lainnya termasuk untuk menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan dan sosial (kemiskinan, keadilan dan lain-lain) serta fungsinya sebagai penyedia sarana wisata (agrowisata). Memposisikan sektor pertanian dalam pembangunan nasional merupakan kunci utama keberhasilan dalam mewujudkan Pertanian Indonesia yang Maju, Bermartabat, Mandiri, Adil dan Makmur. NAWA CITA sebagai agenda prioritas Kabinet Kerja (2015-2019) mengarahkan pembangunan pertanian ke depan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, agar Indonesia sebagai bangsa dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara berdaulat. Kedaulatan pangan diterjemahkan dalam bentuk kemampuan bangsa dalam hal : (1) mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, (2) mengatur kebijakan pangan secara mandiri, serta (3) melindungi dan menyejahterakan petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian pangan. Dengan kata lain, kedaulatan pangan harus dimulai dari swasembada pangan yang secara bertahap diikuti dengan peningkatan nilai tambah dan daya saing usaha pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Berdasarkan NAWACITA dan Paradigma Pertanian untuk Pembangunan (Agriculture for Development) tersebut, maka sasaran strategis Kementerian Pertanian tahun 2015-2019 adalah (1) Pencapaian swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi gula dan daging, (2) peningkatan diversifikasi pangan, (3) peningkatan komoditas bernilai tambah dan berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor, (4) penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi, (5) peningkatan kesejahteraan keluarga petani, serta
97
Embed
PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - sakip.pertanian.go.idsakip.pertanian.go.id/admin/tahunan/Laporan Tahunan Setjen 2016.pdf · benih/bibit, (4) penguatan kelembagaan petani, (5) pengembangan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Sekretariat Jenderal
Laporan Tahunan Sekretariat Jenderal Tahun 2016 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pembangunan pertanian (2015-2019) mengacu pada paradigma pertanian untuk
pembangunan (Agriculture for Development) yang memposisikan sektor pertanian sebagai
penggerak transformasi pembangunan yang berimbang dan menyeluruh mencakup
transformasi demografi, ekonomi, intersektoral, spasial, institusional, dan tatakelola
pembangunan berkelanjutan. Paradigma tersebut memberikan arah bahwa sektor pertanian
mencakup berbagai kepentingan yang tidak saja untuk memenuhi kepentingan penyediaan
pangan bagi masyarakat tetapi juga kepentingan yang luas dan multifungsi. Selain sebagai
sektor utama yang menjadi tumpuan ketahanan pangan, sektor pertanian memiliki fungsi
strategis lainnya termasuk untuk menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan dan sosial
(kemiskinan, keadilan dan lain-lain) serta fungsinya sebagai penyedia sarana wisata
(agrowisata). Memposisikan sektor pertanian dalam pembangunan nasional merupakan kunci
utama keberhasilan dalam mewujudkan Pertanian Indonesia yang Maju, Bermartabat, Mandiri,
Adil dan Makmur.
NAWA CITA sebagai agenda prioritas Kabinet Kerja (2015-2019) mengarahkan
pembangunan pertanian ke depan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, agar Indonesia
sebagai bangsa dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara
berdaulat. Kedaulatan pangan diterjemahkan dalam bentuk kemampuan bangsa dalam hal :
(1) mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, (2) mengatur kebijakan pangan
secara mandiri, serta (3) melindungi dan menyejahterakan petani sebagai pelaku utama
pembangunan pertanian pangan. Dengan kata lain, kedaulatan pangan harus dimulai dari
swasembada pangan yang secara bertahap diikuti dengan peningkatan nilai tambah dan daya
saing usaha pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
Berdasarkan NAWACITA dan Paradigma Pertanian untuk Pembangunan (Agriculture for
Development) tersebut, maka sasaran strategis Kementerian Pertanian tahun 2015-2019 adalah
(1) Pencapaian swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi gula dan
3) Koordinasi Penanganan Perubahan Iklim Sektor Pertanian
Dampak perubahan iklim (DPI) di Indonesia sangat berpengaruh terhadap kehidupan
masyarakat pada umumnya dan berdampak terhadap hasil pertanian pada khususnya. Efek
yang sangat berpengaruh terhadap sektor pertanian akibat perubahan iklim yaitu adanya
perubahaan siklus musim dari musim kemarau ke musim penghujan. Perubahan siklus ini
berpengaruh terhadap hasil panen pertanian dan perkebunan yang tidak sesuai lagi dengan
waktu yang direncanakan serta peningkatan jenis hama yang disebabkan oleh meningkatnya
temperatur/suhu udara.
Untuk mengatasi efek tersebut pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah untuk
mengantisipasi dan mengurangi dampak dari segala akibat yang ditimbulkan. Dalam rangka
pelaksanaan penanganan perubahan iklim, diperlukan sinergitas dengan eselon-I lingkup
Kementerian Pertanian, antara lain:
a) Melakukan koordinasi pelaksanaan Renaksi Nasional Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) dan
Renaksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API).
b) Menghadiri sidang Internasional DPI di Jerman.
c) Kesiapsiagaan untuk selalu meningkatkan kesadaran dan pengembangan
kemampuan.
d) Untuk meningkatkan pemahaman para perencana terhadap perubahan iklim, telah
dilakukan peningkatan kapasitas perencanaan DPI. Selain itu juga telah dilakukan
workshop dengan tujuan memperoleh data perkembangan penanganan dampak
perubahan iklim serta memformulasikan dan mengkomunikasikan penanganan DPI di
sektor pertanian kepada masyarakat.
Sekretariat Jenderal
Laporan Tahunan Sekretariat Jenderal Tahun 2016 24
4) Penyusunan Renstra Kementerian Pertanian 2015-2019
Bentuk yang terus diupayakan dan dilaksanakan selain koordinasi adalah merencanakan,
memfasilitasi, mendukung dan mengajak partisipasi masyarakat, pelaku usaha, pemerintah
daerah, dan perguruan tinggi dalam melaksanakan pembangunan pertanian. penyusunan
Renstra ini antara lain dengan:
a) Melaksanakan koordinasi dengan Eselon 1 lingkup Kementan untuk merencanakan
dan menyusun ke daerah terkait arah kebijakan pembangunan pertanian nasional
sesuai program masing-masing Eselon 1.
b) Memfasilitasi - koordinasi pembahasan Renstra dari masing-masing Eselon 1 dengan
para nara sumber dari para pakar tentang kebijakan pertanian nasional, Staf Ahli
Menteri Pertanian maupun para ahli lain yang terkait tentang kebijakan.
5) Koordinasi Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2016
Penyusunan Perjanjian Kinerja mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah.
Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) ini merupakan wujud nyata komitmen antara penerima
dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja
aparatur; menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; sebagai
dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan
sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; sebagai dasar bagi pemberi amanah
untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja
penerima amanah; dan sebagai dasar penetapan sasaran kinerja pegawai.
Melihat pentingnya penyusunan Perjanjian Kinerja ini untuk kedepannya penyusunan PK
diarahkan untuk disusun mulai dari level eselon II sampai level eselon IV, dimana
berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja disusun satu bulan setelah anggaran diterbitkan.
Untuk Penetapan Kinerja level Kementerian Pertanian telah ditandatangani dan diserahkan
kepada MenPanRB, namun dengan adanya kebijakan pemotongan anggaran di tahun 2016
menyebkan terjadinya pergeseran target sehingga dilakukan revisi Perjanjian Kinerja (PK)
2016 baik dilevel Kementrian dan level eselon I.
Sekretariat Jenderal
Laporan Tahunan Sekretariat Jenderal Tahun 2016 25
6) Rencana Kerja (Renja) Kementerian Pertanian
Penyusunan Renja ini berpedoman pada Renstra dan mengacu pada prioritas pembangunan
nasional dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan, program. Renja dituangkan dalam
bentuk aplikasi yang dikirimkan ke Bappenas pada akhir bulan Maret setiap tahunnya, dan
birisi tentang progam, sasaran indikator, target dan alokasi. Penyusunan Renja dilakukan
bersama dengan Eselon I lingkup Kementerian Pertanian terutama terkait dengan penetapan
target dan alokasi anggaran. Penyusunan Renja ditetapkan berdasarkan RKP 2016 dan hasil
pembahasan Trilateral Meeting.
7) Penyusunan dan Sosialisasi E-Proposal Untuk Perencanaan 2017
Sejak tahun 2013 Kementerian Pertanian dalam penyampaian proposal telah berbasis website
(online). E-Proposal berbasis website ini diharapkan dapat memudahkan pengelolaan data
dan informasi proposal secara efektif, efisien, akuntabel dan transparan. Tahun 2016
merupakan tahun ke empat Kementerian Pertanian menggunakan mekanisme e-proposal
sebagai sarana bagi pengusulan untuk perencanaan tahun 2017. Berbagai perbaikan telah
dilakukan agar aplikasi e-proposal dapat lebih mudah digunakan dan lebih bermanfaat bagi
perencanaan ke depan.
Penyempurnaan yang dilakukan pada aplikasi e-proposal tahun 2017 dibandingkan dengan
aplikasi tahun sebelumnya antara lain (1) dalam aplikasi e-propsaol 2017 untuk CPCL atau
penerima manfaat telah bersinergi dengan Simluhtan (Sistem Informasi Penyuluhan
Pertanian) yang ada di Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pertanian (BPPSDMP), (2) untuk menu ada perbaikan disesuaikan dengan progam dan
prioritas nasional.
Dalam rangka mensosialisasikan apliaksi e-propsal untuk perencanaan tahun 2017, Biro
Perencanaan mengadakan sosialisasi e-proposal di provinsi Bali, yang dihadiri SKPD pertanian
seluruh provinsi di Indonesia (34 provinsi) dan seluruh SKPD Kabupaten/Kota se Provinsi Bali.
8) Koordinasi Pelaksanaan Pra-Musrenbangtan Tahun 2016
Dalam rangka penyamaan persepsi diantara pusat dan daerah mengenai konsep
pembangunan pertanian ke depan yang berorientasi pada pengembangan kawasan serta
ketahanan pangan dan kesejahteraan petani, serta sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan e-
Musrenbangnas pada tanggal 20 April – 10 Mei 2016 dan Musrenbangnas pada tanggal 11
Sekretariat Jenderal
Laporan Tahunan Sekretariat Jenderal Tahun 2016 26
Mei 2016, Kementerian Pertanian melakukan Pra-Musrenbangtan pada tanggal 24-26 Mei
2016.
Pelaksanaan Pra-musrenbangtanas ini selain mengakomudir program dan daerah, juga
menyampaikan isu strategis dan target program nasional 2017 yang akan dicapai dalam
rangka menudukung tercapainya target nasional Kmenterian Pertanian.
Pelaksanaan Pra-Musrenbangtanas 2016 dilakukan di hotel Novotel, Banten, dengan dihadiri
kurang lebih 1.000 peserta dari seluruh daerah. Peserta dibagi dalam beberapa kelas dan
masing-masing kelas diwakili dari unit kerja teknis dan Biro Perencanaan.
9) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian Nasional Tahun 2016
Musrenbangtanas merupakan finalisasi dari Pra-Musrenbangtanas, dimana sebelumnya sudah
tercapai kesepakatan antara pusat dan daerah terkait dengan kebutuhan, dimana kebutuhan
tersebut merupakan usulan dari daerah yang disampaikan melalui e-proposal dan telah di
bahas pada Pra-Musrenbangtanas.
10) Pengolahan dan Penyajian Data Pertanian
Menyajikan tren capaian indikator makro pertanian tahun 2004-2016 (PDB, Tenaga Kerja,
Investasi Sektor Pertanian, Neraca Perdagangan Sektor Pertanian, Nilai Tukar Petani/NTP),
dan menyajikan target, luas panen, produksi dan produktivitas tujuh komoditas utama (padi,
jagung, kedelai, gula, cabe, bawang merah dan daging sapi). Di samping itu juga
melaksanakan Pelatihan Pengolahan Data dan Informasi yang terkoneksi dengan sistem
informasi digital berbasis Web. Dengan terlatihnya para Perencana pusat dan daerah, maka
data dan informasi yang dibutuhkan pimpinan dapat tersedia secara cepat, tepat dan akurat.
3.1.3. Capaian Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Anggaran
Capaian kegiatan penyusunan anggaran tahun 2016 ditargetkan 19 output, namun karena
adanya pemotongan anggaran maka terdapat satu kegiatan tidak terlaksana. Output dari
kegiatan penyusunan anggaran diantaranya adalah:
1) Tersusunnya APBN Perubahan 2016; Dokumen hasil penelitian dan reviu RKA KL
APBN-P 2016; Rancangan APBN lingkup Kementan 2017; (4) Dokumen hasil revisi
DIPA dan POK 2016; Terselenggaranya workshop penyusunan anggaran kementan
berbasis kinerja 2017; Pembinaan teknis terkait pengelolaan anggaran, sosialisasi
Sekretariat Jenderal
Laporan Tahunan Sekretariat Jenderal Tahun 2016 27
pedoman, percepatan serapan anggaran dan perbaikan permasalahan administrasi
sistem penganggaran pertanian.
2) Terselenggaranya Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembangunan Pertanian Tahun
2017 yang dilaksanakan pada tanggal 4-5 Januari 2017 bertempat di Hotel Bidakara
Jakarta dan dibuka oleh Presiden. Tema Rakernas adalah “Bangun Lahan Tidur untuk
Meningkatkan Ekspor dengan Pembangunan Infrastruktur Pertanian”.
3) Disamping itu pengelolaan anggaran juga melakukan Workshop Percepatan
Pelaksanaan Program, dan Anggaran Tahun 2016. Kementerian Pertanian
bekerjasama dengan Harian Kompas dalam penyelenggaraan Forum Pertanian 2016.
Forum Pertanian dilaksanakan pada tanggal 29 September 2016 bertempat di Hotel
Bidakara Jakarta. Tema Forum Pertanian adalah “Peran Sektor Pertanian dalam
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”. Acara dibuka oleh Menteri Pertanian RI.
4) Output lainnya adalah tersusunnya Standar Biaya Keluaran (SBK) Kementerian
Pertanian Tahun Anggaran 2017 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 106/PMK.02/2016 tanggal 30 Juni 2016. Standar Biaya Keluaran
Kementerian Pertanian yang sudah ditetapkan sebanyak 214 SBK.
5) Capaian lainya adalah tersusunnya Bahan Nota Keuangan dan Rancangan APBN 2017
Kementerian Pertanian yang berisikan: 1) Pelaksanaan program, kebijakan dan
realisasi APBN 2011-2015 yang mencakup: a) Kinerja perkembangan produksi
komoditas pertanian; b) Kinerja capaian indikator makro pertanian; c) Kinerja
pendukung peningkatan produksi pertanian; d) Pengawasan pelaksanaan anggaran
dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan akuntabel; dan 2).
Rancangan APBN 2017 yang mencakup: a) Sasaran dan target pembangunan
pertanian, b) Program dan rencana prioritas; c) Anggaran pembangunan pertanian;
dan d) Rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak.
6) Output terkait rekapitulasi jumlah DIPA Satuan Kerja lingkup Kementerian Pertanian
TA 2017 sebagai dokumen pelaksanaan anggaran pembangunan pertanian baik pusat
maupun daerah. Berdasarkan data jumlah DIPA Satker Kementerian Pertanian
cenderung menurun setiap tahun. Tahun 2011, jumlah DIPA Satker 2.455, tahun
2012 turun menjadi 1.703 DIPA, tahun 2013 turun menjadi 1.307 DIPA Satker, tahun
2014 naik menjadi 1.440 DIPA Satker, tahun 2015 turun menjadi 1.384 DIPA Satker,
dan tahun 2016 turun menjadi 1.077 DIPA Satker, namun jumlah DIPA Satker kembali
naik pada saat pengurangan pagu dalam APBN-P, menjadi 1.103 DIPA Satker.
Sekretariat Jenderal
Laporan Tahunan Sekretariat Jenderal Tahun 2016 28
Perubahan jumlah DIPA Satker mengindikasikan peluang permasalahan aset BMN,
selain itu berpeluang terjadi permasalahan adanya Satker in-aktif.
7) Kegiatan koordinasi dan identifikasi anggaran subsidi, kredit program dan asuransi
pertanian. Capaian dari kegiatan ini adalah rekomendasi pemanfaatan subsidi (pupuk
dan benih) dan asuransi pertanian serta perencanaan anggaran subsidi (pupuk dan
benih) dan asuransi pertanian. ini dilaksanakan dalam bentuk FGD (Focus Group
Decision) di beberapa Kabupaten terpilih. FGD subsidi (pupuk dan benih) dilaksanakan
di 4 Provinsi yaitu: Jawa Tengah (Kab. Pati dan Kab. Kendal), Sulawesi Tengah (Kab.
Palu dan Kab. Sigi), Sumatera Utara (Kab. Deli Serdang dan Kab. Batubara) dan
Kalimantan Selatan (Kab. Tapin dan Kab. Barito Kuala) sedangkan FGD Asuransi
Usaha Tani Padi dilaksanakan di 2 Provinsi yaitu: Banten (Kab. Tangerang), Sulawesi
Selatan (Kab. Gowa).
8) Penyelenggaraan Workshop Regional Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian
Tahun 2016. Workshop ini dilaksanakan di dua wilayah, yaitu wilayah Timur
bertempat di Hotel Grand Pasundan - Bandung pada tanggal 16 – 18 Maret 2016
dihadiri oleh peserta wilayah Indonesia bagian timur sebanyak 750 orang. Sedangkan
untuk wilayah barat bertempat di Hotel Grand City – Makassar pada tanggal 22 – 24
Maret 2016 dihadiri oleh peserta wilayah indonesia bagian barat sebanyak 750 orang.
9) Terbitnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 38/Permentan/RC.240/8/2016 tanggal
22 Agustus 2016 Tentang Revisi Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus
(DAK) Bidang Kedaulatan Pangan, Sub Bidang Pertanian Tahun 2016 dan terbitnya
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 66/Permentan/RC.240/12/2016 tanggal 19
Desember 2016 Tentang Petunjuk Operasional Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus
(DAK) Bidang Pertanian Tahun 2017.
3.1.4. Kinerja Evaluasi dan Pelaporan
1) Capaian kinerja evaluasi dan pelaporan tahun 2016 diantaranya adalah: (1) Dokumen
pengukuran Indikator Kinerja baik triwulanan maupun tahunan; (2) Dokumen laporan
bulanan Menteri, Setjen, Biro; (3) Dokumen laporan triwulanan ke Bappenas
berdasarkan PP 39/2006 yang saat sekarang sudah menggunakan aplikasi e-monev;
(4) Dokumen pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan pertanian yang di danai
anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan melalui aplikasi PMK 249/2011 yang
Sekretariat Jenderal
Laporan Tahunan Sekretariat Jenderal Tahun 2016 29
disampaikan ke Kementerian Keuangan; (5) Laporan yang dipantau oleh Kantor Staf
Presiden (KSP).
2) Laporan Kinerja Tahun 2016 terdiri dari LAKIN Kementerian Pertanian, Sekretariat
Jenderal dan Biro Perencanaan Tahun 2016. Penyusunan dilaksanakan pada akhir
tahun 2016 sampai dengan bulan Februari 2017. LAKIN Kementerian Pertanian telah
diserahkan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai waktu yang ditentukan. Laporan
Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang
dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.
3) Laporan pemantauan dan evaluasi kegiatan yang didanai Dana Alokasi Khusus (DAK),
alokasi DAK bidang pertanian dilaksanakan dalam rangka menyediakan infrastruktur
dasar di bidang pertanian. Output kegiatan ini adalah (1) Tersedianya sumber-sumber
air untuk irigasi dalam bentuk bangunan embung, long storage, sumur
dangkal/dalam; (2) Terbangunnya Rumah Potong Hewan, Kantor BPP, Balai
Perbibitan/Perbenihan; (3) Terbangunnya desa mandiri benih, laboratorium kesehatan
hewan, lumbung pangan.
4) Laporan hasil evaluasi dampak subsidi pertanian, baik subsidi pupuk, benih, subsidi
program, asuransi, alat mesin pertanian, sarana prasarana air irigasi. Kegiatan ini
dilaksanakan dengan pertemuan FGD dan simulasi-simulasi.
5) Tersusunnya laporan bahan pimpinan diantaranya: (1) Bahan Raker DPR; (1) Bahan
Sidang Kabinet; (3) Bahan Rakor Perekonomian; (4) Bahan pimpinan lainya seperti
keynote speaker, pidato, rapim, dan lain-lain.
3.2. Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Bidang Organisasi dan Kepegawaian tahun 2016 telah melaksanakan kegiatan Peningkatan
Kualitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan, dan Kepegawaian Lingkup Kementerian Pertanian.
Fokus kegiatan strategis dilakukan seiring dan sejalan dengan agenda reformasi birokrasi
Kementerian Pertanian. Capaian kinerja kegiatan bidang organisasi dan kepegawaian adalah
sebagai berikut;
Sekretariat Jenderal
Laporan Tahunan Sekretariat Jenderal Tahun 2016 30
3.2.1. Penguatan Kelembagaan Pusat dan Daerah (UPT)
Penetapan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Pertanian telah ditindaklanjuti dengan penyusunan uraian tugas pekerjaan
unit kerja eselon IV lingkup Kementerian Pertanian. Penyusunan dan pembahasan mengenai
hal tersebut telah dilakukan secara intensif, yang melibatkan seluruh unit kerja eselon I
lingkup Kementerian Pertanian. Hasil pembahasan telah menghasilkan 11 peraturan tentang
uraian tugas pekerjaan unit kerja eselon IV lingkup Kementerian Pertanian.
Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi UPT di lingkungan
Kementerian Pertanian yang lebih efektif dan efisien, telah dilakukan evaluasi yang intensif
atas seluruh Unit Pelaksana Teknis Eselon II lingkupKementerian Pertanian. Dasar hukum
Penataan UPT Lingkup Kementerian Pertanian adalah Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor
67 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah.
Pelaksanaan evaluasi organisasi UPT Kementerian Pertanian difokuskan pada UPT tingkat
eselon II seperti balai besar, pusat, dan sekolah tinggi penyuluhan pertanian. Proses evaluasi
organisasi dilakukan melalui kerja sama dengan Direktur Sinergi Consulting/PT Sinergi
Pakarya sebagai pendamping dalam penyusunan bahan kajian evaluasi UPT Eselon II lingkup
Kementerian Pertanian.
Dalam rangka tindak lanjut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Pasal 232 ayat
(1)“Ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Daerah diatur dengan peraturan
pemerintah”, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah tanggal 19 Juni 2016 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor
40/Permentan/OT.010/08/2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan
Pertanian. Peraturan ini memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada pemerintah
daerah dalam menata SKPD secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan
nyata dan kemampuan daerah masing-masing, khususnya pada SKPD bidang pertanian.
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.010/08/2016 digunakan sebagai
penentuan besaran organisasi, untuk itu sebagai pedoman pembentukan organisasi bagi
daerah telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016
tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan
Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sesuai Pasal 109 ayat (1) Peraturan
Sekretariat Jenderal
Laporan Tahunan Sekretariat Jenderal Tahun 2016 31
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa Pedoman Nomenklatur
masing-masing urusan ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan LPNK yang membidangi urusan
tersebut.
3.2.2. Penguatan Ketatalaksanaan
Dalam penyempurnaan sistem dan prosedur kerja di lingkungan Kementerian Pertanian,
salah satu yang menjadi perhatian adalah penyusunan konsep perubahan Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/7/2014 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan
Perundang-undangan Lingkup Kementerian Pertanian. Pada peraturan tersebut, proses
penyusunan konsep perubahan dititik beratkan pada beberapa pasal terkait yaitu; Ketentuan
Pasal 17 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: “Sekretaris Jenderal
menugaskan Kepala Unit Kerja Eselon II yang membidangi hukum dan tatalaksana untuk
melakukan pemeriksaan kelengkapan dan penelaahan terhadap Rancangan Permentan
dan/atau Rancangan Kepmentan. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut: Dalam rangka penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Unit
Kerja Eselon II yang membidangi hukum dan tatalaksana dapat mengadakan koordinasi
dengan Unit Kerja Eselon I Pengusul, Unit Kerja Eselon I terkait dan instansi terkait lainnya di
luar Kementerian Pertanian”.
Penyelenggaraan workshop pemahaman penyusunan peta proses bisnis Kementerian
Pertanian. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 25-26 April 2016 di Bogor Jawa Barat
dengan peserta berasal dari unit kerja eselon I lingkup Kementerian Pertanian dan unit kerja
biro/pusat lingkup Sekretariat Jenderal. Workshop ini berlangsung dengan dipandu oleh
seorang praktisi peta proses bisnis yaitu Dr. Martinus Tukiran. Dalam kegiatan ini beliau
menyampaikan paparan kepada seluruh peserta mengenai konsep pemikiran dalam
menyusun peta proses bisnis yang efektif dan efisien.
Penyatuan persepsi setiap peserta atas konsep peta proses bisnis menjadi sangat penting
karena peta proses bisnis merupakan gambaran dari seluruh aktifitas yang dilakukan oleh
Kementerian Pertanian dan saling terkait antara proses bisnis satu dengan proses bisnis yang
lainnya. Terdapat tiga pilar utama dalam konsep proses peta bisnis yaitu proses utama,
proses pendukung, dan proses sumber daya. Selain itu terdapat konsep lainnya yang
Sekretariat Jenderal
Laporan Tahunan Sekretariat Jenderal Tahun 2016 32
merupakan bagian tidak terpisahkan dari peta proses bisnis, yaitu penyusunan peta lintas
fungsi, penyusunan SOP makro, dan penyusunan SOP mikro.
Sebagai tindak lanjut dari workshop pemahaman penyusunan peta proses bisnis Kementerian
Pertanian, telah dilaksanakan Workshop Penyusunan Cross Functional Map (Peta Lintas
Fungsi) Peta Proses Bisnis Kementerian Pertanian pada tanggal 25 Oktober 2016 di Depok
Jawa Barat dengan seluruh peserta yang hadir berasal dari unit kerja eselon I lingkup
Kementerian Pertanian dan unit kerja Biro/Pusat lingkup Sekretariat Jenderal.
Pertemuan ini diselenggarakan untuk menyamakan persepsi dalam menyusun Peta Lintas
Fungsi Kementerian Pertanian sehingga tidak terjadi tumpang tindih peran, tugas, dan fungsi
masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian. Penyusunan Peta Lintas
Fungsi Kementerian Pertanian tetap berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian
Pertanian.
Setelah melalui beberapa kali pertemuan dan pembahasan yang berkenaan dengan
Penyusunan Peta Proses Bisnis Kementerian Pertanian, kelompok kerja berhasil
menyelesaikan Peta Proses Bisnis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 yang telah
ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 718/Kpts/RC.020/10/2016.
Keputusan Menteri Pertanian ini menjadi pedoman dan acuan bagi unit kerja di lingkungan
Kementerian Pertanian dalam menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terutama SOP
Mikro.
Terkait dengan tindaklanjut ketentuan Pasal 21 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan
urusan konkuren. Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Pertanian telah
menyampaikan matrik layanan utama urusan pemerintah konkuren yang menjadi
kewenangan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dalam bidang pertanian dan
pangan. Matrik lampiran pelaksanaan urusan pemerintah konkuren bidang pertanian dan
pangan telah beberapa kali dilakukan pembahasan dengan seluruh unit kerja eselon I
Kementerian Pertanian terkait. Hasil pembahasan telah disampaikan ke Kementerian Dalam
Negeri melalui Surat Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Nomor B-
2039/OT.210/A2/12/2016 tanggal 1 Desember 2016.
Sekretariat Jenderal
Laporan Tahunan Sekretariat Jenderal Tahun 2016 33
3.2.3. Peningkatan Kualitas SDM Aparatur
Dalam rangka perencanaan penyusunan kebutuhan dan penyempurnaan e-formasi serta
finalisasi peta jabatan, Kementerian Pertanian telah melaksanakan beberapa kegiatan antara
lain: (1) Perencanaan Penyusunan Kebutuhan dan Penyempurnaan e-Formasi Tahun 2016;
(2) Finalisasi Peta Jabatan Di Lingkungan Kementerian Pertanian; (3) Penyusunan Standar
Kompetensi Jabatan Manajerial Kementerian Pertanian; (4) Seleksi Terbuka Jabatan
Struktural Lingkup Kementerian Pertanian; (5) Penilaian Prestasi Kerja Pegawai; (6) Evaluasi
Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Lingkup Kementerian Pertanian; (7) Pembinaan
Jabatan Fungsional Bidang Pertanian.
Target penyelenggaraan kegiatan Finalisasi Peta Jabatan di lingkungan Kementerian
Pertanian adalah membangun persepsi dan pemahaman yang sama dalam penyusunan peta
jabatan ideal sesuai kebutuhan organisasi sehingga dapat mewujudkan visi dan misi
Kementerian Pertanian. Sedangkan tujuannya adalah tersusunnya Rancangan Keputusan
Menteri Pertanian tentang Peta Jabatan di lingkungan Kementerian Pertanian.
Tabel 1. Penyempurnaan Peta Jabatan di lingkungan Kementerian Pertanian
No Unit Kerja PETA JABATAN
ES II UPT JUMLAH
1 Sekretaris Jenderal 11 - 11
2 Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian 6 - 6
3 Ditjen Tanaman Pangan 6 3 9
4 Ditjen Hortikultura 6 - 6
5 Ditjen Perkebunan 6 4 10
6 Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan 6 22 28
7 Inspektur Jenderal 6 - 6
8 Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
5 59 64
9 Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
4 19 23
10 Badan Ketahanan Pangan 4 - 4
11 Badan Karantina Pertanian 4 52 56
J U M L A H 64 159 223
Sekretariat Jenderal
Laporan Tahunan Sekretariat Jenderal Tahun 2016 34
Selama tahun 2016, Kementerian Pertanian telah melaksanakan penyusunan Standar
Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil khususnya untuk seluruh jabatan struktural baik
jabatan pimpinan tinggi maupun jabatan administrasi. Pelaksanaan kegiatan ini dimulai dari
identifikasi dan analisis jumlah jabatan struktural. Hasil identifikasi dan analisis penyusunan
standar kompetensi jabatan manajerial di lingkungan Kementerian Pertanian berdasarkan
eselonisasi adalah sebagai berikut:
Tabel 2. Jumlah Jabatan Struktural Kementerian Pertanian Berdasarkan Eselonering Jabatan
ESELON JABATAN STRUKTURAL
JUMLAH PUSAT UPT
I/a 11 - 11
I/b 5 - 5
II/a 65 7 72
II/b - 32 32
III/a 215 100 316
III/b - 106 105
IV/a 522 524 1.046
IV/b - 38 38
V/a - 38 38
JUMLAH 818 845 1.663
Sedangkan hasil identifikasi dan analisis penyusunan standar kompetensi jabatan manajerial
di lingkungan Kementerian Pertanian berdasarkan unit kerja eselon I adalah sebagai berikut:
Tabel 3. Jumlah Jabatan Struktural Kementerian Pertanian berdasarkan Unit Kerja Eselon I
NO UNIT KERJA JABATAN STRUKTURAL
JUMLAH PUSAT UPT
1 Sekretariat Jenderal 170 - 170
2 Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian 79 - 79
3 Ditjen Tanaman Pangan 79 23 102
4 Ditjen Hortikultura 82 - 82
5 Ditjen Perkebunan 88 26 114
6 Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan 94 146 240
7 Inspektorat Jenderal 24 - 24
8 Badan Litbang Pertanian 58 240 298
9 Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDMP 48 153 201
10 Badan Ketahanan Pangan 48 - 48
11 Badan Karantina Pertanian 48 257 305
JUMLAH 818 845 1.663
Sekretariat Jenderal
Laporan Tahunan Sekretariat Jenderal Tahun 2016 35
Selanjutnya untuk memberikan gambaran yang sama dalam penyusunan Standar Kompetensi
Manajerial telah diselenggarakan Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Kompetensi
Manajerial Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertanian. Bimbingan Teknis ini
diselenggarakan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Universitas Sebelas Maret.
Pelaksanaan kegiatan penyusunan standar kompetensi manajerial jabatan di lingkungan
Kementerian Pertanian dilanjutkan dengan penyusunan Rancangan Keputusan Menteri
Pertanian tentang penetapan standar kompetensi manajerial jabatan struktural di lingkungan
Kementerian Pertanian yang disusun dengan pendekatan unit kerja eselon I.
Kementerian Pertanian telah menyelenggarakan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi
madya, jabatan pimpinan tinggi pratama, dan atase pertanian di kalangan PNS secara
terbuka dan kompetitif dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan,
pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang
dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sejak terbitnya
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengisian Jabatan Pimpinan
Tinggi pada Kementerian dan Lembaga, Kementerian Pertanian telah mengeluarkan
kebijakan antara lain: (1) Penyelenggaraan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi
Kementerian Pertanian melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor
53.1/Kpts/OT.160/1/2015; (2) Tim Pelaksana Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi
Kementerian Pertanian melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor
55.1/Kpts/OT.160/1/2015; (3) Sekretariat Tim Pelaksana Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan
Tinggi Kementerian Pertanian melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor
55.2/Kpts/OT.160/1/2015; (4) Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya
Kementerian Pertanian melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor
175/Kpts/OT.160/3/2015; (5) Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Kementerian Pertanian melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 351/Kpts/KP.290/6/2015;
(6) Tim Evaluasi Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Pertanian melalui
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 653/Kpts/OT.050/11/2015; (7) Panitia Seleksi Terbuka
dan Kompetitif Jabatan Atase Pertanian di Lingkungan Kementerian Pertanian melalui
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 198.1/Kpts/OT.050/3/2016.
Terkait dengan pembinaan jabatan fungsional, Kementerian Pertanian selama tahun 2016
telah melakukan pengembangan terhadap jabatan fungsional bidang pertanian dengan
Sekretariat Jenderal
Laporan Tahunan Sekretariat Jenderal Tahun 2016 36
melibatkan pihak-pihak terkait seperti Kementerian PAN dan RB serta Badan Kepegawaian
Negara. Jabatan fungsional bidang pertanian yang dikembangkan antara lain: (1) Jabatan
Fungsional Dokter Hewan Karantina; (2) Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan; (3)
Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan; (4) Jabatan Fungsional Pemeriksa
Karantina Tumbuhan; (5) Jabatan Fungsional Pengawas Alat Mesin Pertanian.
Terdapat beberapa inovasi dalam rancangan peraturan jabatan fungsional bidang karantina
antara lain: (1) Penilaian angka kredit berbasis Sasaran Kerja Pegawai; (2) Formasi pejabat
fungsional per jenjang dihitung dan ditetapkan secara dinamis berdasar beban kerja; (3)
Angka kredit pemeliharaan dapat ditetapkan untuk seluruh janjang jabatan.
Pengembangan jabatan fungsional pengawas alsintan dimulai dari penyusunan Naskah
Akademik yang telah dikirimkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara melalui surat Menteri Pertanian nomor
55/OT.120/M/5/2016 tanggal 2 Mei 2016. Selanjutnya telah dilakukan pembahasan dengan
kesimpulan sementara usulan pengembangan jabatan fungsional disetujui untuk dilanjutkan
proses uji beban kerja, dan secara resmi akan diterbitkan persetujuan teknis dari
Kementerian PAN dan RB.
Sebagai instansi pembina jabatan fungsional, Kementerian Pertanian memiliki kewajiban
mengusulkan tunjangan jabatan fungsional bidang pertanian. Saat ini telah diusulkan 2 (dua)
Rancangan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Ketahanan
Pangan dan Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman. Rangkaian
proses pembahasan telah selesai dilaksanakan, dan saat ini Rancangan sudah berada di
Sekretariat Negara untuk proses penandatanganan Presiden.
3.2.4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi
A. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan aparatur pertanian kepada masyarakat, perlu
ditempuh kebijakan bidang pertanian melalui Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Bidang Pertanian tentang: (1) Sistem Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik),
Kementerian Pertanian mengusulkan 8 UPT dengan 8 judul inovasi pelayanan publik secara
online melalui program Sinovik. (2) Training Coaching & Mentoring melatih peserta dalam
upaya menyelesaikan berbagai macam masalah sumber daya manusia dalam memimpin
Sekretariat Jenderal
Laporan Tahunan Sekretariat Jenderal Tahun 2016 37
sebuah organisasi. (3) Pelatihan Auditor Standar Pelayanan Publik. (4) Bimbingan Teknis
(Bimtek) Penyusunan dan Penetapan Penerapan Standar Pelayanan Publik di lingkungan
Kementerian Pertanian diselenggarakan agar seluruh UKPP menyusun dan menerapkan
standar pelayanan publik sesuai pedoman. (5) Pemberian penghargaan Abdi bakti tani
kepada UKPP berprestasi bidang pertanian tahun 2016 sudah dilakukan sesuai Permentan
Nomor 13/Permentan/KP.450/3/2015, dimulai seleksi awal sampai dengan ekspose di
Kementerian Pertanian. Hasil penilaian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian
Nomor 792/Kpts/OT.050/11/2016 tentang Pemberian Penghargaan Abdibaktitani Kepada Unit
Kerja Pelayanan Publik Berprestasi Bidang Pertanian Tahun 2016. Penghargaan Abdibaktitani
yang diberikan berupa 2 (dua) Piala, 12 (dua belas) Plakat dan 12 (dua belas) Piagam. (6)
Ekspose Pengukuran Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) di Lingkungan Kementerian
Pertanian Tahun 2016 memaparkan hasil survey pengukuran IKM di lingkungan Kementerian
Pertanian. Nilai IKM Kementerian Pertanian= 3,31, nilai konversi= 82,72, dengan kualitas
pelayanan A (sangat baik).
B. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian
Reformasi birokrasi dalam rangka membangun pemerintahan yang baik (Good Governance)
berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 yang dijabarkan secara periode 5 tahunan pada road map
reformasi birokrasi tahun 2015 – 2019 dan ditetapkan melalui Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015.
Dalam kurun waktu 2010 – 2014, Kementerian Pertanian telah melaksanakan beberapa
agenda reformasi birokrasi yang meliputi 9 program dan 29 kegiatan. Berdasarkan Surat
Menteri PANRB Nomor B/3194.1/M.PANRB/2015 Tanggal 30 September 2015, Hasil
evaluasi Reformasi Birokrasi di Kementerian Pertanian Tahun 2015 menunjukkan hasil yang
meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 71.88 dengan kategori “BB”
(Sangat Baik).
Keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki peran penting dalam mewujudkan
tata kelola pemerintahan yang baik. Sasaran Reformasi Birokrasi Tahun 2015 – 2019 dititik
beratkan pada: (1) Birokrasi yang bersih dan akuntabel; (2) Birokrasi yang efektif dan efisien;
dan (3) Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.
Sekretariat Jenderal
Laporan Tahunan Sekretariat Jenderal Tahun 2016 38
Dalam rangka pencapaian seluruh target sasaran reformasi birokrasi, telah disusun Strategi
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2015 – 2019 melalui
Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 2718 Tahun 2016. Dokumen ini merupakan acuan
operasional pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2015 –
2019 yang dijabarkan dalam 9 program dan 55 kegiatan. Seluruh program dan kegiatan
reformasi birokrasi tersebut dilaksanakan oleh Tim RB Kementan sesuai dengan area
perubahan masing-masing.
Proses evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian tahun 2015 telah
dilakukan oleh Tim Evaluasi Kemenpan RB, dari tanggal 2 Agustus 2016 sampai dengan 4
September 2016. Kegiatan evaluasi RB tersebut meliputi: (1) Survey reformasi birokrasi; (2)
Evaluasi reformasi birokrasi; (3) Penyusunan lembar hasil penilaian RB dan eviden RB; (4)
Tindak lanjut evaluasi RB; (5) Kunjungan lapangan ke beberapa UPT Kementan; (6) Mistery
Shopper ke kantor pusat dan UPT Kementan; dan (7) Desk evaluasi.
Hingga akhir tahun 2016, Tim Evaluasi RB Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
belum mengeluarkan Hasil Penilaian Capaian Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian
Tahun 2015. Oleh karena itu, capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian
Pertanian tahun 2015 akan menggunakan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang dilakukan oleh Tim RB Kementan dan Inspektorat Jenderal
Kementan dan akan disandingkan dengan capaian PMPRB tahun sebelumnya.
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kementerian Pertanian dilakukan
dengan mengacu pada Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi RB
Instansi Pemerintah. Hasil PMPRB Kementan Tahun 2015 telah disampaikan kepada Menteri
PAN dan RB pada tanggal 26 Agustus 2016 melalui Surat Sekretaris Jenderal Kementerian
Pertanian Nomor B-3126/OT.240/A/08/2016. Capaian Hasil PMPRB Kementan Tahun 2015
dan 2014 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Sekretariat Jenderal
Laporan Tahunan Sekretariat Jenderal Tahun 2016 39
Tabel 4. Capaian PMPRB Kementan 2015
No Komponen Penilaian Nilai
Maksimal
2015 2014 % Kenaikan (Penurunan)
Nilai Capaian
% Capaian
Nilai Capaian
% Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8
A PENGUNGKIT 1 Manajemen Perubahan 5 4,26 85,20% 3,39 67,80% 25,66%
tinggi serta zero waste production sebagaiman telah
disepkati melalui standar ISPO. Menanggapi
permohonan ini, indonesia menyatakan kesiapannya.
Kedua pihak sepakat untuk pertukaran material genetik kakao dengan spesifik aroma
Kolombia dan Karet lokal tahan penyakit yang merupakan tanaman spesifik wilayah amazon
dengan varietas kakao dan karet Indonesia yang berproduktifitas tinggi
3.6.5. Kunjungan kerja Menteri Pertanian di Taiwan tanggal 6 – 8 Nopember 2016 Tindak lanjut nyata dari komitmen dengan Taiwan telah dilaksanakan dalam bentuk
pengiriman tenaga ahli irigasi dan hortikultura RI ke Taiwan pada tanggal 19-24 Desember
2016 untuk melakukan identifikasi lesson-learned dan best practices pengembangan irigasi
dan hortikultura modern di negara tersebut yang dapat diadopsi untuk mendukung
pengembangan kedua sektor tersebut di Indonesia. Selain itu, juga telah disepakati
kunjungan Tim Ahli Taiwan ke Indonesia pada tanggal 5-13 Januari 2017.
Kunjungan kerja tersebut telah
menghasilkan komitmen dukungan dari
Council of Agriculture of Taiwan untuk
pengembangan embung dan
modernisasi hortikultura di Indonesia
Sekretariat Jenderal
Laporan Tahunan Sekretariat Jenderal Tahun 2016 56
3.6.6. Sidang RI – Australia (The-20 Working Group on Agriculture. Food and
Forestry Cooperation), dilaksanakan pada tanggal 2 – 3 November 2016 di Manado, Indonesia
Indonesia telah berhasil memasukkan buah manggis dan salak ke pasar Australia dan saat
ini Indonesia berusaha untuk mendapatkan akses pasar buah mangga dan buah naga.
Sedangkan untuk importasi gandum Australia ke Indonesia, telah dilaksanakan dengan baik
dan gandum Australia tersebut diolah di Indonesia untuk pembuatan mie instan yang
diekspor ke negara lain.
Indonesia dan Australia telah menandatangani Memorandum of Understanding on Electronic
Certification pada tahun 2016 dan Indonesia saat ini sedang melaksanakan uji coba untuk e-
certification dimaksud yang peluncurannya akan dilaksanakan pada awal tahun 2017 dan
Australia meminta Indonesia untuk memasukkan daging ke dalam ujicoba dimaksud.
Indonesia menginformasikan tentang peraturan kehalalan yang diatur dalam Peraturan No.
33 tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI, demi menjamin keamanan dan
kepastian produk-produk halal yang dikonsumsi oleh masyarakat di Indonesia termasuk
makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimia, produk yang dimodifikasi secara
genetik, produk dan barang-barang konsumsi yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan
oleh masyarakat. Peraturan ini diberlakukan sebanyak 3 (tiga) tahap mulai tanggal 1
November 2016. Kementerian Pertanian telah mengirimkan surat ke Kementerian Agama
mengenai peraturan kehalalan dimaksud agar dapat diinformasikan lebih lanjut ke World
Trade Organization (WTO).
Australia Awards Information, Australia sebagai salah satu tujuan bagi pelajar Indonesia
untuk meneruskan studi pendidikan telah memberikan 300 beasiswa Master dan Doktor
untuk tahun 2016. Pihak Indonesia meminta agar Australia dapat membuka kesempatan
kepada peserta tersebut pelatihan bahasa Inggris untuk mendapatkan nilai TOEFL yang
sesuai dengan kualifikasi yang diminta oleh pihak Australia. Selain itu, Australia juga akan
menginformasikan lebih lanjut data peserta Indonesia yang telah lulus dari universitas di
Australia.
Sekretariat Jenderal
Laporan Tahunan Sekretariat Jenderal Tahun 2016 57
3.6.7. Sidang RI – Jepang (The Second Bilateral Forum for Agriculture Cooperation), dilaksanakan pada tanggal 10 – 12 November 2016, di Tokyo, Jepang
Terkait dengan akselerasi ekspor ayam segar dan produk turunannya, pihak Indonesia
meminta dukungan kepada Pemerintah Jepang khususnya MAFF untuk menginformasikan
dan mendorong calon pembeli di Jepang agar melakukan kesepakatan bisnis dengan
keempat unit usaha pengolahan daging ayam yang telah disetujui mengekspor Heat
Processed Chicken Products ke Jepang sejak tahun 2014. Mengingat Indonesia menjadi Ketua
Forum Halal Dunia, maka jaminan halal merupakan keunggulan produk tersebut yang dapat
menarik minat konsumen muslim di Jepang sekaligus persiapan pasokan produk halal dalam
menghadapi Olimpiade tahun 2020 yang akan diselenggarakan di Jepang.
Sesuai protokol yang telah disepakati, pihak Indonesia akan segera menyampaikan undangan
kepada Tim Auditor MAFF Jepang untuk melakukan on-site surveilans terhadap 4 unit usaha
pengolahan daging ayam pada Januari 2017.
Sementara untuk ekspor buah mangga Indonesia ke Jepang masih diperlukan persyaratan
perlakuan Vapour Heat Treatment (VHT). Untuk memulai export buah mangga dengan
perlakuan VHT, maka kedua pengusaha kedua negara akan segera membangun fasilitas
treatment di Indonesia dengan pengawasan Badan Karantina Pertanian. Untuk perlakuan Hot
Water Treatment (HWT) yang telah dikembangkan Indonesia, pihak Jepang tidak keberatan
menerima penggunaan HWT sepanjang data efikasi kajian teknis telah diterima MAFF
Jepang. Dengan diterima HWT, maka penggunaan HWT sebagai pengganti VHT.
Adanya keberatan pihak Jepang terhadap aturan Indonesia tentang pengawasan produk
pertanian (buah dan sayuran) asal Jepang harus bebas dari cemaran radioaktif Ceassium 134
dan 137 akibat bencana Fukushima Daichi. Pihak Jepang melaporkan bahwa banyak negara
mitranya telah mencabut aturan pembatasan tersebut setelah memberikan hasil-hasil kajian
yang dilakukan oleh ahli Jepang. Pihak Indonesia tidak keberatan sepanjang telah ada
pernyataan resmi (deklarasi) dalam sidang WTO-SPS terkait jaminan keamanan pangan dan
dukungan pernyataan dari Lembaga Internasional Atom dan Energi (IAEA Austria). Lembaga
Badan Nasional Tenaga Nuklir dan Badan Karantina Pertanian segera melakukan kajian hasil
laporan Jepang, untuk memberikan pertimbangan lebih lanjut.
Pihak Jepang meminta pertimbangan terhadap pembatasan aturan investasi di Indonesia di
bidang Hortikultura, mengingat pihak Jepang berkeinginan untuk melakukan investasi di
Indonesia. Pihak Indonesia akan mempertimbangkannya dan untuk melakukan perubahan
Sekretariat Jenderal
Laporan Tahunan Sekretariat Jenderal Tahun 2016 58
Undang-undang No. 13 tahun 2010 tersebut memerlukan waktu karena harus melalui proses
parlemen.
Kerjasama sektor pertanian khususnya terkait pemanfaatan peralatan pertanian (mekanisasi
pertanian) antara Indonesia-Jepang, tim ahli kedua negara akan melakukan kajian teknis
untuk penggunaan jenis-jenis peralatan pertanian yang sesuai dengan kondisi pola pertanian
Indonesia dengan lokasi lahan terbatas dan kondisi fisik lahan bervariasi.
Pihak Jepang menerima keinginan Indonesia untuk mempelajari sistem/kebijakan pemerintah
Jepang dalam pengamanan mempertahankan lahan-lahan pertanian dan pola jaminan para
petani. Pada saat ini di Indonesia dihadapi laju alih fungsi lahan begitu progresif, akibat
perubahan lokasi-lokasi industri. Indonesia agar membuat Term of Reference termasuk
pembebanan biaya pelaksanaan kegiatan tersebut di Jepang.
Pihak Indonesia meminta kepada industri Jepang sebagai pemasok peralatan pertanian, agar
menyediakan layanan perbaikan peralatan di Indonesia hingga tingkat perdesaan. Pihak
Jepang akan mempertimbangkan dan berkonsolidasi dengan para pemasok peralatan
pertanian antara lain: Yanmar, Kubota.
3.6.8. The International Tripartite Rubber Council (ITRC) Special Meeting Pertemuan ini membahas mengenai keputusan diberlakukannya mekanisme pembatasan
kuota ekspor karet alam / Agreed Export Tonnage Scheme (AETS) tahun 2016 akan
ditentukan pada joint meeting tanggal 28 Januari 2016 di Bangkok, Thailand.
Indonesia menyatakan kesiapannya untuk mempercepat peluncuran pasar karet dari bulan
Juni 2016 ke bulan Maret 2016 sesuai dengan permintaan dewan Menteri ITRC. Di lain pihak,
Thailand dan Malaysia meminta waktu untuk melakukan persiapan peluncuran pasar karet
sampai bulan Maret 2016.
Negara anggota ITRC menyepakati draft “Mou Antara Negara ITRC Dengan Viet Nam
Mengenai Kerja Sama di Bidang Karet Alam” yang akan menjadi diajukan kepada Viet Nam
sebagai proposal kerja sama. Tiap negara anggota ITRC diminta untuk memberikan masukan
sebelum tanggal 12 Februari 2016.
Dari hasil pertemuan ITRC tersebut, perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut lingkup
Kementerian Pertanian terutama dengan Ditjen Perkebunan mengenai kondisi perkaretan
Indonesia saat ini dalam rangka menghadapi kebijakan ITRC berkaitan dengan turunnya
harga karet dunia untuk merencanakan kebijakan dalam negeri dalam membantu petani
karet dalam Negeri. Diantaranya yang dapat direkomendasikan antara lain : (1) Melakukan
Sekretariat Jenderal
Laporan Tahunan Sekretariat Jenderal Tahun 2016 59
peningkatan produksi dan produktivitas serta mutu melalui sistem pertanian berbasis karet;
(2) Melakukan pengembangan pemberdayaan petani untuk dapat mengakses ke berbagai
kemudahan yang diperlukan (teknologi, permodalan, pasar, kemitraan, sumber benih, dll);
(3) Mendorong percepatan penyediaan bahan baku karet alam Bahan Olah Karet (BOKAR)
yang mudah dan berkualitas sesuai Permentan no. 38/2008 dan revisinya.
3.6.9. APO (Asian Productivity Organization) yang berjudul “Asian Food and
Agribusiness Conference: Strengthening Public-Private-Sector Partnerships for Sustainable Competitive Agribusinesses
Kegiatan APO (Asian Productivity Organization) yang berjudul “Asian Food and Agribusiness
Conference: Strengthening Public-Private-Sector Partnerships for Sustainable Competitive
Agribusinesses” telah dilaksanakan pada tanggal 28-30 Maret 2016 di Hotel Horison,
Bandung, Jawa Barat. Seminar tersebut bertujuan agar peserta dapat meningkatkan
pengetahuan dan saling bertukar informasi dalam mengembangkan sistem pertanian yang
berkelanjutan, dan bagaimana menjalin kemitraan jangka panjang antara pihak pemerintah,
swasta dan masyarakat dengan pendekatan Strengthening Public-Private-Sector Partnerships
untuk memperkuat kerja sama bidang pertanian. Kegiatan ini diikuti 38 orang, yang terdiri
dari 32 peserta asing yaitu Bangladesh, Fiji, Filipina, India, Korea Selatan, Kamboja, Laos,
Malaysia, Mongolia, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Vietnam, dan peserta
Indonesia berjumlah 6 orang; APO Conference menghadirkan 10 orang narasumber asing.
Adapun tindak lanjut dari pertemuan tersebut yaitu perlunya dibentuk rencana aksi dan
jadwal untuk mengaplikasikan rencana program Asian Food and Agribusiness Conference:
Strengthening Public-Private-Sector Partnerships for Sustainable Competitive Agribusinesses
di institusi masing-masing.
Sekretariat Jenderal
Laporan Tahunan Sekretariat Jenderal Tahun 2016 60
3.6.10. Pertemuan Tingkat Menteri Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) ke-7
Pertemuan Tingkat Menteri Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan Organisasi Kerja Sama
Islam (OKI) ke-7 telah dilaksanakan pada tanggal 26-28 April 2016 di Astana, Kazakhstan.
Pertemuan menyepakati hal-hal sebagai berikut perlunya upaya harmonisasi kebijakan-
kebijakan yang telah ada untuk mengatasi berbagai permasalahan di tingkat nasional ke
tingkat regional di masing-masing negara anggota OIC; upaya penguatan metode
pengumpulan data statistik perdagangan produk pertanian baik intra Negara anggota OIC
maupun dengan Negara non anggota OIC; dan laporan SOM khususnya terkait pencapaian
ketahanan dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) fokus utama, yaitu kaitannya dengan
penurunan efek negatif perubahan iklim, efisiensi pertanian, pemberdayaan perdesaan dan
penurunan kehilangan hasil dan pemborosan pangan.
Pada sesi General Assembly (GA) IOFS disampaikan sebanyak 31 dari 56 negara anggota OKI
telah menandatangani statuta IOFS. Ada 5 negara baru yang menandatangani statuta IOFS
pada saat First Session Of The General Assembly (GA) of IOFS yaitu, Bangladesh, Qatar,
Republik Mozambique, Republik Tajikistan, Kamerun, dan Kuwait. Posisi Delegasi Indonesia
dalam pertemuan tersebut adalah sebagai observer. Diperlukan 10 negara untuk meratifikasi
statuta IOFS tersebut, namun hingga saat ini tercatat baru 4 (empat) negara yang sudah
meratifikasi yaitu Kazakhstan, Nigeria, Burkina Faso dan Kuwait. Oleh karena itu, negara
yang sudah menandatangani statuta tersebut untuk mempercepat proses ratifikasinya.
Adapun tindak lanjut pertemuan tersebut yaitu Indonesia mendukung upaya bersama negara
anggota OIC untuk mengatasi masalah ketahan pangan di negara anggota. Kazakhstan
sangat mengharapkan Indonesia terlibat lebih jauh dalam organisasi IOFS tersebut.
Kementerian Pertanian Perlu segera menyampaikan hasil pertemuan ini kepada pihak-pihak
terkait di Indonesia untuk pembahasan kajian lebih mendalam terkait kemungkinan
bergabungnya Indonesia sebagai anggota IOFS.
Sekretariat Jenderal
Laporan Tahunan Sekretariat Jenderal Tahun 2016 61
3.6.11. Pertemuan Special Senior Official Meeting of ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry ke-37 (37th SSOM AMAF) dan Special Senior Official Meeting of ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry Plus Three (15th SSOM AMAF+3), 22-25 Agustus 2016, Filipina
Keseluruhan capaian subsidiary bodies dibawah AMAF serta pengembangan rencana kerjanya
akan disampaikan kepada Menteri-Menteri Pertanian dan Kehutanan ASEAN untuk
pengesahan lebih lanjut pada pertemuan ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry
(AMAF) ke-38 yang akan dilaksanakan pada tanggal 6-7 Oktober 2016 di Singapura. Pada
pertemuan tersebut para Menteri juga akan melakukan penandatanganan perjanjian
pembentukan ASEAN Coordinating Centre for Animal Health and Zoonoses (ACCAHZ), yang
berfungsi sebagai pusat kerjasama dan koordinasi penanganan kesehatan hewan dan
penanggulangan penyakit zoonosis di kawasan ASEAN.
Sebagai tindak lanjut perlu dilakukan identifikasi atas kepentingan Indonesia yang perlu
terakomodasi dalam berbagai kerja sama pangan, pertanian dan kehutanan ASEAN dan
mitranya, dengan memperhatikan Key Performance Indicators (KPIs) of the SPA-FAF 2016-
2025.
Selain itu, terkait dengan berbagai inisiatif baru, Indonesia perlu mengkaji lebih mendalam
terhadap usulan-usulan kerja sama tersebut, seperti pada bidang perbenihan, jejaring
informasi, dan konservasi lahan pertanian. Hal ini dianggap penting sebagai salah satu upaya
menyaring kegiatan yang tidak sesuai dengan arah tujuan pembangunan pangan, pertanian
dan kehutanan nasional. Oleh karena itu, posisi Indonesia sebaiknya tidak terlalu aktif dalam
mendorong percepatan implementasi inisiatif-inisiatif baru dimaksud agar proses kajian
internal dapat dilakukan secara komprehensif.
Sekretariat Jenderal
Laporan Tahunan Sekretariat Jenderal Tahun 2016 62
3.6.12. Pertemuan Internasional Food Security Week (FSW) APEC dan Fourth APEC Food Security Ministerial Meeting (FSMM4), 16-27 September 2016, Peru
Pada pertemuan kali ini membahas empat hal utama yaitu kelanjutan dan perlindungan laut,
perubahan iklim, kerja sama lintas fora dan pengembangan kapasitas. Indonesia memberikan
perhatian khusus terkait kelanjutan dan perlindungan lingkungan laut agar konsep blue
economy di APEC memiliki satu acuan bersama. OFWG rencananya akan membahas panduan
perihal koordinasi dan komunikasi dengan APEC centers agar kegiatannya bersinergi dengan
prioritas OFWG. Indonesia diharapkan untuk berperan dalam hal ini selaku pemilik APEC
Ocean and Fisheries Information Center (AOFIC) yang berlokasi di Perancak, Bali. Indonesia
menganggap IUU fishing sebagai Transnational Organized Crime, sehingga pada pertemuan
OFWG berikutnya Indonesia akan mengajukan inisiatif kerja sama APEC untuk memberantas
IUU fishing. Peran MOI SC dalam koordinasi inisiatif lintas fora akan mencerminkan peran
kepemimpinan Indonesia dalam isu maritim.
Isu Ketahanan pangan akan semakin mengemuka dalam agenda APEC kedepannya, terutama
pada tiga hal utama yaitu pembangunan kelanjutan sektor pertanian dan perikanan, fasilitasi
investasi dan pembangunan infrastruktur, dan meningkatkan perdagangan dan pasar.
Indonesia menyampaikan bahwa peran petani dan nelayan kecil sebagai investor terbesar
harus ditingkatkan sebagai pilar ketahanan pangan sehingga harus didorong untuk lebih
terbuka dalam hal fasilitasi infrastruktur dan investasi pertanian. Selain itu, Indonesia
menyampaikan implementasi peningkatan sektor pertanian dan perikanan melalui public
private partnership dalam pembentukan kemitraan teknologi dan capacity building bagi
petani kecil agar dapat meningkatkan produksi pangan yang bernama Partnership for
Indonesia Sustainable Agriculture (PISagro).
Sekretariat Jenderal
Laporan Tahunan Sekretariat Jenderal Tahun 2016 63
3.7. Data dan Informasi Pertanian
Dalam rangka mewujudkan kesamaan pemahaman terkait pengelolaan data dan informasi
pembangunan pertanian dan pengelolaan data terpadu (tekstual dan spatial) ke sistem yang
terintegrasi dan mudah diakses, maka dibangun akses Satu Data dan Satu Pintu dengan
pemanfataan TIK untuk mendukung pembangunan pertanian melalui sistem jaringan terpadu
dan membangun infrastruktur yang menunjang kerja. Dasar kebijakan ini adalah Permentan
No. 115/Permentan/OT.140/9/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Satu Data Pembangunan
Pertanian, Kepmentan No. 663/Kpts/TI.130/11/2015 tanggal 30 November 2015 tentang Wali
Data dan Unit Kliring Data dan Informasi Pertanian untuk Mewujudkan Satu Data dalam
Pembangunan Pertanian dan No 51/Permentan/TI/II/2016 tentang Penyelenggaraan
Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kementerian Pertanian.
Peran Setjen dibidang perstatistikan adalah dengan pengembangan metoda pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data serta membangun, mengembangan sistem informasi
pertanian, selain itu juga sebagai unit kliring Kementan (unit kerja yang ditunjuk sebagai
pelaksana otorisasi, verifikasi, otentifikasi dan penyebaran data dan informasi)
Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah mengadakan monitoring dan evaluasi kegiatan
dibidang statistik, sistem Informasi maupun monitoring dukungan perstatistikan dan sistem
Informasi pertanian baik dilakukan harian, bulanan, triwulanan, semesteran maupun
tahunan.
Hasil yang telah dicapai dibidang perstatistikan bekerjasama dengan instansi terkait antara
lain BPS, Ditjen terkait lingkup pertanian sebagai wali data, Bank Indonesia, Kemeninfo, BPS,
PU, Lapan, BKPM, BIG, Kemendagri, dll adalah sebagai berikut:
Bidang Data Komoditas Pertanian
Untuk data Tanaman Pangan dengan adanya MOU Kementerian Pertanian dengan BPS telah
dapat memperpendek waktu pengumpulan data dari n-4 menjadi n-1 sehingga data dapat
diolah dengan cepat dan disajikan ke pimpinan untuk pengambilan kebijakan lebih cepat
sedangkan dibidang Perkebunan percepatan data tebu di 4 Propinsi sebagai sampel Jabar,
Jateng DIY serta Jatim dimana hasilnya kegiatan ini untuk memonitor aliran data tebu/gula,
memantau pengumpulan dan pengelolaan data tebu serta aliran data tebu dari daerah ke
pusat.
Sekretariat Jenderal
Laporan Tahunan Sekretariat Jenderal Tahun 2016 64
Kegiatan pengelolaan data pertanian tanaman pangan dan hortikultura tahun 2016 telah
ditambahkan data tahun 2015 untuk subsektor tanaman pangan dan subsektor hortikultura,
baik pada level provinsi juga level Kabupaten/Kota. Kegiatan tersebut dilakukan melalui
kerjasama dengan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, atau Dinas yang membawahi
data sektor tanaman pangan dan hortikultura di 34 Provinsi dan dengan Badan Pusat Statistik
(BPS). Diharapkan dengan tersedianya data tanaman pangan dan data hortikultura ini pada
Aplikasi Basis Data Statistik Pertanian (BDSP), akan memudahkan pengguna data untuk
mengakses.
Bidang Data Non Komoditas Pertanian
Telah dilaksanakan kegiatan pengelolaan data Sosial, Prasarana dan Sarana Pertanian
meliputi : (1) Penataan data : Iklim, OPT dan DPI, Sarana Pertanian, SDM Pertanian dan
Kelembagaan Petani, Lahan Pertanian, Tenaga Kerja Sektor Pertanian, dan Kemiskinan
Sektor Pertanian, Analisis Kebutuhan Sarana dan Prasarana pertanian. (2) Pengembangan
metode audit jaringan irigasi, Pengembangan aplikasi berbasis satelit untuk monitoring
pertanaman padi, Pengembangan metode pengumpulan data luas tanam dan panen dengan
metode grid square berbasis peta citra satelit resolusi sangat tinggi monitoring kegiatan
SIMOTANDI (Sistem Informasi Monitoring Pertanaman Padi) dimana aplikasi berbasis satelit
ini digunakan untuk memantau fase pertanaman padi menggunakan citra Landsat 8 serta
digunakan bagi para pimpinan di Kementerian Pertanian dalam rangka peningkatan usaha
dibidang pertanian. Adapun sampel untuk kegiatan SIMOTANDI ini telah dilaksanakan di
kabupaten Brebes, Karawang, Banyuwangi, Jember, Pasuruan, Bojonegoro, dan Tuban.
Output Data Statistik Komoditas Pertanian
Sekretariat Jenderal
Laporan Tahunan Sekretariat Jenderal Tahun 2016 65
Monitoring Data UPSUS
Disamping itu Setjen tiap hari melaporkan data untuk kebijakan pimpinan di Kementerian
Pertanian berupa monev harian terkait kegiatan UPSUS padi, jagung, kedelai, bawang merah,
cabai, Inseminasi Buatan, Bunting Lahir. Dimana data ini diperoleh dari SMS harian yang
masuk dari petugas UPSUS di daerah ke Aplikasi Monev SMS UPSUS ke Server Pusdatin.
Sosialisasi Pemanfaatan Sistem Informasi Monitoring Pertanaman Padi SIMOTANDI
Citra satelit landsat sbg alat bantu memantau pertanaman padi
Monitoring Data Keuangan
Untuk monitoring keuangan bulanan dengan aplikasi SMART yang datanya sudah terintegrasi
dengan aplikasi – aplikasi keuangan lainnya antara lain Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan
Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI
dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan
Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca.
Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan,
Sekretariat Jenderal
Laporan Tahunan Sekretariat Jenderal Tahun 2016 66
dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan
manajerial lainnya.
Hasil yang dicapai berdasarkan data dari Aplikasi SMART adalah sbb: penyerapan anggaran
92,88%, pencapaian keluaran 100% sedangkan efisiensi 7,12% dengan Nilai Kinerja 90,10%
kategori sangat baik
Bidang Pengembangan Sistem Informasi
Sebagai unit kerja pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkup
Kementerian Pertanian sesuai dengan Permentan nomor : 51/Permentan/TI/II/2016 tentang
Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kementerian Pertanian.
Maka Setjen dalam mendistribusikan layanan dasar aplikasi TIK Kementerian Pertanian
didukung dengan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan TIK yang selalu diperbaiki
sesuai kebutuhan dan perkembangan TIK terkini.
Semakin banyaknya aplikasi yang dikembangkan maka pengelola membuat terobosan dalam
hal pengelolaan aplikasi melalui integrasi sistem.