Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 Direktorat Perbenihan Hortikultura 1 BAB I PENDAHULUAN Sebagai tindaklanjut dari Instruksi Presiden yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Direktorat Perbenihan Hortikultura pada tahun 2014 menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja pimpinan beserta jajarannya dalam memanfaatkan anggaran pembangunan yang bersumber dari APBN. Metode penyusunan LAKIP telah diatur dalam Keputusan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KepmenPan dan RB) Nomor : 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Komoditas hortikultura yang terdiri dari tanaman buah-buahan, tanaman sayuran, tanaman florikultura dan tanaman obat merupakan komoditas yang sangat prospektif untuk dikembangkan mengingat potensi serapan pasar di dalam negeri dan pasar internasional yang masih terus meningkat. Selain itu meningkatnya pendidikan dan kesejahteraan masyarakat juga mendorong peningkatan kemampuan daya beli dan preferensi permintaan masyarakat terhadap komoditas hortikultura dalam rangka diversifikasi konsumsi, peningkatan gizi dan peningkatan gaya hidup. Dalam era globalisasi, perdagangan komoditas hortikultura semakin terbuka untuk dikembangkan sehingga berpeluang untuk berperan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Peningkatan produktivitas dan mutu produksi komoditas hortikultura merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pembangunan agribisnis hortikultura yang berdaya saing dan berkelanjutan. Keberhasilan dalam peningkatan produktivitas dan mutu produksi hortikultura sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pengembangan inovasi terutama dalam penggunaan benih bermutu dari varietas unggul disertai dengan penyediaan sarana produksi yang memadai. Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 61/Permentan/O.T.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, maka Direktorat Perbenihan mempunyai tugas “Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi dibidang perbenihan hortikultura”. Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Direktorat Perbenihan Hortikultura menyelenggarakan fungsi :
21
Embed
BAB I PENDAHULUAN - sakip.pertanian.go.idsakip.pertanian.go.id/admin/data2/LAKIP BENIH 2014.pdfpenyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan rekomendasi teknis, penyusunan norma, standar,
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014
Direktorat Perbenihan Hortikultura 1
BAB I
PENDAHULUAN
Sebagai tindaklanjut dari Instruksi Presiden yang tertuang dalam Instruksi Presiden
Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Direktorat
Perbenihan Hortikultura pada tahun 2014 menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja pimpinan
beserta jajarannya dalam memanfaatkan anggaran pembangunan yang bersumber dari
APBN. Metode penyusunan LAKIP telah diatur dalam Keputusan menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KepmenPan dan RB) Nomor
: 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan
Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Komoditas hortikultura yang terdiri dari tanaman buah-buahan, tanaman sayuran,
tanaman florikultura dan tanaman obat merupakan komoditas yang sangat prospektif
untuk dikembangkan mengingat potensi serapan pasar di dalam negeri dan pasar
internasional yang masih terus meningkat. Selain itu meningkatnya pendidikan dan
kesejahteraan masyarakat juga mendorong peningkatan kemampuan daya beli dan
preferensi permintaan masyarakat terhadap komoditas hortikultura dalam rangka
diversifikasi konsumsi, peningkatan gizi dan peningkatan gaya hidup.
Dalam era globalisasi, perdagangan komoditas hortikultura semakin terbuka untuk
dikembangkan sehingga berpeluang untuk berperan dalam meningkatkan ekonomi
masyarakat. Peningkatan produktivitas dan mutu produksi komoditas hortikultura
merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pembangunan agribisnis hortikultura
yang berdaya saing dan berkelanjutan. Keberhasilan dalam peningkatan produktivitas
dan mutu produksi hortikultura sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pengembangan
inovasi terutama dalam penggunaan benih bermutu dari varietas unggul disertai dengan
penyediaan sarana produksi yang memadai.
Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 61/Permentan/O.T.140/10/2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, maka Direktorat Perbenihan
mempunyai tugas “Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis
dan evaluasi dibidang perbenihan hortikultura”.
Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Direktorat Perbenihan Hortikultura
menyelenggarakan fungsi :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014
Direktorat Perbenihan Hortikultura 2
1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang benih tanaman buah, sayuran, obat, dan
florikultura, serta penilaian varietas dan pengawasan mutu benih;
2. Pelaksanaan kebijakan dan rekomendasi teknis di bidang benih tanaman buah,
sayuran, obat, dan florikultura, serta penilaian varietas dan pengawasan mutu benih;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang benih tanaman buah,
sayuran, obat, dan florikultura, serta penilaian varietas dan pengawasan mutu benih;
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang benih tanaman buah, sayuran,
obat, dan florikultura, serta penilaian varietas dan pengawasan mutu benih;
5. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perbenihan Hortikultura.
Dalam rangka menyelenggarakan fungsinya, Direktorat Perbenihan Hortikultura
mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari :
1. Subdirektorat Benih Tanaman Buah;
2. Subdirektorat Benih Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat;
3. Subdirektorat Benih Tanaman Florikultura;
4. Subdirektorat Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih;
5. Subbagian Tata Usaha;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.
Subdirektorat Benih Tanaman Buah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan rekomendasi teknis, penyusunan norma,
standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang
benih tanaman buah.
Subdirektorat Benih Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan rekomendasi
teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan
teknis dan evaluasi di bidang benih tanaman tanaman sayuran dan tanaman obat.
Subdirektorat Benih Tanaman Florikultura mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan rekomendasi teknis, penyusunan norma,
standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang
benih tanaman florikultura.
Subdirektorat Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang
penilaian varietas dan pengawasan mutu benih.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014
Direktorat Perbenihan Hortikultura 3
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tersusun atas beberapa
komponen yang merupakan satu kesatuan. Komponen-komponen tersebut antara lain;
Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi kinerja.
Komponen perencanaan kinerja meliputi; a) Indikator Kinerja Utama (IKU), b) Rencana
Strategis (Renstra), c) Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Penetapan Kinerja (PK)
atau juga sering disebut sebagai perjanjian kinerja.
2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)
Indikator Kinerja Utama Direktorat Perbenihan Hortikultura tahun 2014 telah
disesuaikan dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 49 Tahun 2013 tentang
IKU Kementerian Pertanian Tahun 2010 – 2014, ditetapkan dan telah menjadi
Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 1185/Kpts/OT.140/3/2010 tentang penetapan
IKU di lingkup Kementerian Pertanian tahun 2010-2014. Berdasarkan SK Menteri
Pertanian tersebut, Indikator Kinerja Utama Direktorat Perbenihan Hortikultura
disajikan dalam tabel berikut :
Tabel 1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Perbenihan Hortikultura
Sasaran Uraian Sumber Data
Terfasilitasinya
penyediaan benih bermutu
dalam mendukung
peningkatan produksi,
produktivitas dan mutu
produk tanaman
hortikultura
1. Peningkatan
ketersediaan benih
bermutu (%)
- Direktorat
Perbenihan
Hortikultura
- Dinas
Pertanian
Propinsi
- BPSBTPH,
BBH
2. Penggunaan benih
unggul bermutu (%)
- Direktorat
Perbenihan
Hortikultura
- Diperta Prop,
Kab/Kota
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014
Direktorat Perbenihan Hortikultura 4
2.2. Rencana Strategis (Renstra)
Renstra Direktorat Perbenihan Hortikultura merupakan perangkat untuk mencapai
harmonisasi perencanaan pembangunan sistem perbenihan hortikultura secara
menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergis baik dalam lingkup internal Direktorat
Jenderal Hortikultura, lingkup Kementerian Pertanian maupun secara eksternal
dengan instansi lain di luar Kementerian Pertanian. Renstra Direktorat Perbenihan
Hortikultura tahun 2010 - 2014 merupakan acuan, arahan kebijakan dan strategi
pembangunan perbenihan hortikultura dengan mempertimbangkan berbagai kondisi
baik internal maupun eksternal serta kecenderungan perkembangan perbenihan
masa mendatang.
Renstra Direktorat Perbenihan Hortikultura merupakan penerjemahan lebih lanjut
dari Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura diharapkan dapat dimanfaatkan
sebagai acuan bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perbenihan di
semua tingkatan baik di pusat, propinsi dan kabupaten. Renstra Direktorat
Perbenihan Hortikultura dilengkapi dengan kinerja program dan sasaran produksi
yang ingin dicapai, kegiatan, panduan untuk melaksanakan program dan kegiatan
tersebut selama periode 2010 – 2014, yang kemudian menyesuaikan dengan revisi
Renstra Direktorat Jenderal pada tahun 2011 menjadi Renstra Direktorat Jenderal
Hortikultura Tahun 2011 – 2014 yang mencakup :
2.2.1. Visi dan Misi
Dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan dinamika
lingkungan strategis, maka Visi Pembangunan Perbenihan tahun 2010 - 2014
adalah ”Tersedianya benih hortikultura dalam jumlah yang cukup, tepat
varietas, tepat kualitas, tepat waktu dan harga terjangkau untuk
mendukung agribisnis hortikultura yang berdaya saing dan
berkelanjutan”.
Dalam rangka mencapai visi pembangunan perbenihan tersebut, Direktorat
Perbenihan Hortikultura mengemban Misi sebagai berikut :
a. Merumuskan kebijakan perbenihan secara nasional dengan
memperhatikan kebijakan di propinsi serta kabupaten/kota.
b. Mendorong dan memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya usaha
perbenihan dan sarana produksi serta memfasilitasi berkembangnya
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014
Direktorat Perbenihan Hortikultura 5
kerjasama/kemitraan bisnis antara kelompok penangkar dan pengusaha
yang saling menguntungkan.
c. Meningkatkan kualitas SDM aparat pemerintah pada instansi terkait
maupun pelaku agribisnis perbenihan.
d. Mengembangkan inovasi dan adopsi teknologi perbenihan.
e. Mempromosikan penggunaan benih bermutu varietas unggul kepada
masyarakat agribisnis hortikultura.
2.2.2. Tujuan, Target dan Sasaran Strategis
Sejalan dengan visi dan misi yang diemban, maka tujuan pembangunan
perbenihan tahun 2010 - 2014 adalah :
a. Meningkatkan ketersediaan benih bermutu varietas unggul sesuai dengan
perkembangan teknologi dan permintaan konsumen.
b. Meningkatkan penerapan stándar mutu benih dan pengawasan peredaran
benih dalam menjamin mutu benih.
c. Meningkatkan penerapan inovasi dan adopsi teknologi perbenihan di
tingkat pelaku usaha.
d. Memberdayakan potensi nasional di bidang perbenihan dan
meningkatkan peran swasta dalam penumbuhan industri benih nasional.
Sasaran pembangunan perbenihan hortikultura tahun 2010 – 2014 adalah :
a. Terpenuhinya kebutuhan benih bermutu dari varietas unggul sesuai
permintaan konsumen.
b. Terwujudnya usaha perbenihan hortikultura yang tangguh, mandiri, dan
kelanjutan.
Mengacu pada target utama Direktorat Jenderal Hortikultura, maka target
utama Direktorat Perbenihan Hortikultura tahun 2010 – 2014 adalah :
a. Peningkatan ketersediaan benih tanaman sayuran dan tanaman obat
b. Peningkatan ketersediaan benih tanaman florikultura
c. Peningkatan ketersediaan benih tanaman buah
d. Peningkatan ketersediaan benih tanaman obat
e. Penguatan kelembagaan perbenihan
f. Pemasyarakatan benih bermutu
g. Sarana prasarana
h. Pedoman-pedoman
i. Layanan perkantoran
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014
Direktorat Perbenihan Hortikultura 6
Sasaran peningkatan ketersediaan benih hortikultura tahun 2014 adalah
benih tanaman sayur 4%, benih tanaman florikultura 3 %, benih tanaman
buah 4 %, dan benih tanaman obat 2 %.
2.2.3. Arah Kebijakan, Strategi dan Program
Sesuai dengan kebijakan pengembangan hortikultura yaitu “Peningkatan
produksi, produktivitas dan mutu produk hortikultura untuk memenuhi
kebutuhan pasar dalam negeri dan meningkatkan ekspor melalui penerapan
GAP/SOP, penerapan PHT, GHP, perbaikan kebun, penerapan teknologi
maju, fasilitasi sarana produksi benih dan penggunaan benih bermutu”. Maka
arah kebijakan pengembangan perbenihan adalah :
a. Peningkatan ketersediaan benih bermutu hortikultura (benih tanaman
sayuran dan tanaman obat, tanaman florikultura, tanaman buah) sesuai