1 BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Beberapa hal sangat berpengaruh dalam sistem pemerintahan pada iklim otonom daerah, diantaranya adalah fenomena pemerintahan daerah yang ditentukan oleh kreatifitas daerah dalam mengelola pemerintahannya, ketergantungan daerah kepada pusat, dan eksitensi perundang-undangan yang selalu berubah. Semua itu menjadi petunjuk bahwa di daerah, perubahan adalah sesuatu yang mendasar untuk mengikuti fenomena dunia yang selalu berubah. Satu-satunya yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Perubahan menjadi penting untuk menghadapi bebagai macam tantangan yang kompleks dan menantang. Begitu pula dalam dunia pemerintahan, perubahan harus mewujudkan efesiensi, dan pada saat bersamaan, harus mampu menemukan cara-cara untuk meraih efektifitas organisasi. Bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Barru sebagai dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), Perubahan yang dimaksud harus diarahkan untuk mewujudkan efesiensi dan efektifitas kerja organisasi. Sebab itu, Perubahan harus disikapi dengan kemampuan organisasi mengidentifikasi pilihan-pilihan yang tepat untuk mendukung kinerja Sekretariat DPRD untuk meningkatkan pelayanannya dalam meningkatkan kinerja DPRD dan Anggota DPRD melalui kualitas organisasi, kualitas SDM aparatur, dan kualitas SDM aparatur, dan kualitas perencanaan organisasi dalam melaksanakan tupoksinya. Terkait dengan terjadinya pergantian Anggota DPRD dari Anggota DPRD hasil Pemilu Tahun 2004 ke Anggota DPRD hasil Pemilu tahun 2009, dan pergantian Kepemimpinan Bupati Kabupaten Barru hasil Pemilukada tahun 2010, juga telah ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten Barru Tahun 2005-2025, serta dimasukinya Periode ke II RPJMD (2010- 2015), maka Sekretariat DPRD dengan sendirinya harus melakukan penyesuaian- penyesuain dari perubahan-perbahan tersebut. Salah satu yang harus disesuaikan adalah Rencana Kerja Sekretariat DPRD. Hal ini dimaksudkan agar Sekretariat DPRD mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan, khususnya dengan perubahan Grand Strategis Kabupaten Barru tahun 2010-2015 disikapi dengan perubahan strategi melalui rencana kerja tahun 2011.
34
Embed
BAB I PENDAHULUAN - barrukab.go.idbarrukab.go.id/site/assets/files/4103/narasi.pdf · Penyusunan perencanaan anggaran dan pengelolaan keuangan Daerah 5. Pembinaan dan Pengembangan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
BAB I PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Beberapa hal sangat berpengaruh dalam sistem pemerintahan pada iklim
otonom daerah, diantaranya adalah fenomena pemerintahan daerah yang
ditentukan oleh kreatifitas daerah dalam mengelola pemerintahannya,
ketergantungan daerah kepada pusat, dan eksitensi perundang-undangan yang
selalu berubah. Semua itu menjadi petunjuk bahwa di daerah, perubahan adalah
sesuatu yang mendasar untuk mengikuti fenomena dunia yang selalu berubah.
Satu-satunya yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Perubahan menjadi
penting untuk menghadapi bebagai macam tantangan yang kompleks dan
menantang. Begitu pula dalam dunia pemerintahan, perubahan harus mewujudkan
efesiensi, dan pada saat bersamaan, harus mampu menemukan cara-cara untuk
meraih efektifitas organisasi.
Bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Barru sebagai dari Satuan Kerja
Pemerintah Daerah (SKPD), Perubahan yang dimaksud harus diarahkan untuk
mewujudkan efesiensi dan efektifitas kerja organisasi. Sebab itu, Perubahan harus
disikapi dengan kemampuan organisasi mengidentifikasi pilihan-pilihan yang tepat
untuk mendukung kinerja Sekretariat DPRD untuk meningkatkan pelayanannya
dalam meningkatkan kinerja DPRD dan Anggota DPRD melalui kualitas organisasi,
kualitas SDM aparatur, dan kualitas SDM aparatur, dan kualitas perencanaan
organisasi dalam melaksanakan tupoksinya.
Terkait dengan terjadinya pergantian Anggota DPRD dari Anggota DPRD
hasil Pemilu Tahun 2004 ke Anggota DPRD hasil Pemilu tahun 2009, dan
pergantian Kepemimpinan Bupati Kabupaten Barru hasil Pemilukada tahun 2010,
juga telah ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
kabupaten Barru Tahun 2005-2025, serta dimasukinya Periode ke II RPJMD (2010-
2015), maka Sekretariat DPRD dengan sendirinya harus melakukan penyesuaian-
penyesuain dari perubahan-perbahan tersebut. Salah satu yang harus disesuaikan
adalah Rencana Kerja Sekretariat DPRD. Hal ini dimaksudkan agar Sekretariat
DPRD mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan, khususnya dengan
perubahan Grand Strategis Kabupaten Barru tahun 2010-2015 disikapi dengan
perubahan strategi melalui rencana kerja tahun 2011.
2
Bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Barru selain adaptif dengan Visi, Misi
dan Grand Strategis Kabuapaten Barru, hal ini yang mengikat rencana stratagisnya
adalah perkembangan regulasi yang mengatur tentang tugas dan fungsi DPRD
sebagai lembaga Legislasi, dan perubahan regulasi tentang tata terttb DPRD.
Perubahan tersebut terkait dengan ditetapkannya Peraturan DPRD Kab.Barru
Nomor 1 Tahun 2010 tentang tata tertib DPRD Kab.Barru, Peraturan DPRD
Kabupaten Barru Nomor 2 Tahun 2010 tentang Kode Etik DPRD Kabupaten Barru,
dan Peraturan DPRD Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata
Berencana Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan DPRD
Kabupaten Barru. Semua peraturan DPRD tersebut menjadi bagian yang harus
diperhatikan dalam menetapkan Renstra Sekretariat DPRD. Hal itu terkait dengan
tugas pokok dari Sekretariat DPRD adalah untuk memberi layanan administasi
kepada DPRD dan anggota DPRD. Dengan Demikian, Rencana Strategis dari
Sekretariat DPRD adalah mengikuti masa berlakunya Keputusan DPRD tersebut,
yaitu Tahun 2010. Untuk itulah maka perubahan rencana strategis Sekretariat
DPRD disusun dengan Periode 2010-2015 sebagai konsekuensi dari tuposi
Sekretariat DPRD .
2. Landasan Hukum
Penyusunan Renstra SKPD dilandasi dasar hukum sebagai berikut :
a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Tingkat II di Sulawesi
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan
e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional
f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025
h. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
3
i. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah
j. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
k. Peratutan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
l. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah
m. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
n. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan
Pembangunan Daerah
p. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
q. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru
r. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005 – 2025
s. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010 – 2015
3 Erlina Wahid Yunus,SE Kabag Keuangan Diklatpim III & IV
4 Saparuddin Tajuddin,SH.MM
Kabag Risalah Diklatpim IV & III
5 Dra.Hj.Nurhaedah Kasubag RT Diklatpim IV & III 2009
6 Safruddin,S.Sos Staf Diklatpim IV 2009 Jabatan yang terisi di Sekretariat DPRD Kabupaten Barru :
No. Jabatan Terisi Lowong Ket. 1. Eselon II 1 - -
2. Eselon III 3 - -
3. Eselon IV 1 7 -
18
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
1. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis; 1.1. Masalah mendesak:
a. Pembenahan dan pengisian pejabat sruktur organisasi untuk mendukung kinerja
lembaga dan alat-alat kelengkapan lembaga.
b. Peningkatan SDM pegawai/aparatur dalam memberi dukungan kepada kinerja
DPRD, alat-alat kelengkapan DPRD dan anggota DPRD, maupun fraksi.
c. Peningkatan sarana dan prasana pelayanan.
1.2. Isu-Isu Strategis
Perkembangan orientasi kelembagaan DPRD akibat perubahan-perubahan
regulasi, terutama dengan keluarnya PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD yang menggantikan Peraturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25
Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, menuntut kepekaan Sekretariat DPRD untuk memberikan pelayanan
administratif secara prima dan berkualitas kepada lembaga DPRD, alat-alat
kelengkapan lembaga DPRD dan anggota DPRD, maupun fraksi-fraksi DPRD.
2. Kelemahan dan Kekuatan, Peluang dan Ancaman 2.1. Kelemahan dan Kekuatan Internal
Melalui analisis lingkungan internal, dapat dilihat apa kekuatan dan kelemahan
dalam sebuah organisasi, sehingga dengan melakukan analisis lingkungan internal
akan membantu suatu lembaga untuk dapat mengoptimalkan kekuatan yang ada dan
meminimalkan kelemahannya. Kekuatan dan kelemahan tersebut dapat dijadikan alat
untuk meraih peluang serta menghindari ancaman. Analisis lingkungan internal terdiri
dari S (Strenght atau Kekuatan) dan W (Weaknes atau Kelemahan ) yang berasal dari
dalam organisasi lingkungan internal.
a. Kelemahan
1) Masih terbatasnya kualitas Sumber Daya Manusia;
2) Terbatasnya sarana-prasana perundang-undangan dan pejabat struktural
3) Terbatasnya Dana.
19
b. Kekuatan a. Kuantitas / jumlah sarana prasarana pendukung dan kemauan politik anggota
DPRD.
b. Dukungan dari Pemerintah Kabupaten Barru (eksekutif).
c. Kuantitas Sumber Daya Manusia yang ada.
d. Adanya motivasi aparat / pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya dalam member dukungan kepada kinerja DPRD.
2.2. Peluang dan Tantangan Eksternal Analisis lingkungan ekternal diperlukan untuk dapat menentukan factor-faktor
penentu keberhasilan ( Critical Sucess Factors ) bagi suatu organisasi (DPRD)
sehingga lembaga DPRD tersebut dapat selalu merespon setiap perubahan yang
terjadi.
Lingkungan ekternal yang dimaksud meliputi situasi dan kondisi di sekitar
lingkungan organisasi yang secara langsung berpengaruh pada organisasi. Lingkungan
ekternal tersebut meliputi; peluang dan ancaman.
a. Peluang a. Adanya kemitraan dengan lembaga dan masyarakat konstituen DPRD;
b. Kondisi geografis dan infrasruktur daerah yang sudah memadai dalam
rangka sosialisasi dan penyerapan aspirasi masyarakat oleh anggota
DPRD
c. Akses masyarakat yang senantiasa membutuhkan layanan DPRD
sebagai bentuk kepercayaan masyarakat terhadap lembaga DPRD.
d. Kemitraan dengan media dan kelompok kepentingan serta pemerintah
daerah untuk sosialsasi program;
b. Tantangan a. Masih sering ada perbedaan kepentingan antara eksekutif sebagai penguasa
anggaran dengan DPRD sebagai pengguna anggaran yang eksekusinya di
sekretariat DPRD.
b. Terkadang masih muncul pola konfrontatif antara DPRD dengan eksekutif dalam
melihat suatu bangunan kebijakan sehingga menyulitkan posisi Sekretariat
DPRD.
c. Masih ada kelompok masyarakat tidak memaham Tupoksi DPRD yang
melibatkan system pelayanan secretariat DPRD.
d. Masih sering muncul perbedaan pandangan antara sesama anggota DPRD yan
melibatkan kelancaran pelayanan Sekretariat DPRD
c. Ancaman
20
1) Informasi tanpa batas yang cenderung kebablasan menyikapi keberadaan
DPRD.
2) Masalah tekanan kepentingan poltik praktis di DPRD.
Berdasarkan gambaran kelemahan dan kekuatan internal dan peluang dan
antangan eksternal tersebut di atas maka selanjutnya dapat dianalisis Kekuatan,
Kelemahan, Peluang dan Ancaman (analisis SWOT) seperti dalam table analisis
berikut;
TABEL ANALISIS SWOT
DALAM
LUAR
KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W) a. Kuantitas / jumlah sarana
prasarana pendukung dan kemauan politik anggota DPRD.
b. Dukungan dari Pemerintah Kabupaten Barru (eksekutif).
c. Kuantitas Sumber Daya Manusia yang ada.
d. Adanya motivasi aparat / pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam member dukungan kepada kinerja DPRD.
a. Masih terbatasnya kualitas Sumber Daya Manusia;
b. Terbatasnya sarana dan prasana perundang-undangan dan pejabat structural;
c. Terbatasnya Dana.
PELUANG (O) STRATEGI S-O STRATEGI W-O a. Kemitraan dengan
lembaga/ masyarakat
b. Kondisi geografis dan infrasruktur daerah yang sudah memadai;
c. Akses masyarakat yang membutuhkan layanan DPRD;
a. Dengan kemitraan dimungkinkan kerjasama dan sosialisasi semakin baik.
b. Memudahkan cakupan/total coverage.
c. Dukungan SDM aparat membantu DPRD mengakses kepentingan mayarakat.
a. Dengan kemitraan dan pendampingan yang diakses oleh staff dapat meningkatkan SDM.
b. Melalui kegiatan Bimtek dan Sosialisasi tata cara penulisan perundang-undangan yang baik, meningkatkan kualitas kinerja DPRD.
c. Pengisian pejabat struktural meningkatkan kinerja oganisasi.
ANCAMAN (T) STRATEGI S-T STRATEGI W-T a. Informasi tanpa
batas yang cenderung kebablasan menyikapi keberadaan DPRD.
b. Masalah tekanan kepentingan poltik praktis di DPR
a. Dengan teknoloi informasi yang baik dapat menjadi jembatan bagi peningkatan SDM aparatur.
b. Sarana dan dukungan eksekutif dapat menjembatani kepentingan politik praktis di DPRD,
a. Dengan dukungan informasi dan Bimtek seta sosialisasi, staf dapat meningkatkan SDM.
b. Dengan SDM dapat memaksimalkan sarana- prasarana dalam mendukung kegiatan DPRD.
21
Berdasarkan analisis SWOT di atas maka dapat dilhat faktor-faktor penentu
keberhasilan menganalisa lingkungan ekternal maupun internal seperti dalam table
berikut;
Tabel Analisis SWOT Menurut Faktor dan Nilai
No. FAKTOR VALUE NILAI BOBOT RATING SCORE
I
Internal faktors Analisis Sumary
1. Kekuatan a. Kuantitas / jumlah sarana prasarana
pendukung dan kemauan politik anggota DPRD.
b. Dukungan dari Pemerintah Kabupaten
Barru (eksekutif). c. Kuantitas Sumber Daya Manusia yang
ada. d. Adanya motivasi aparat melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya dalam memberi dukungan terhadap kinerja DPRD
2. Kelemahan
a. Masih terbatasnya kualitas Sumber Daya Manusia;
b. Terbatasnya sarana-prasana perundang-undangan dan pejabat struktural
c. Terbatasnya Dana
3
4
3
3
3
3
3
0,09
0,12
0,12
0,12
0,18
0,16
0,12
1
2
1
1
1
1
1
0,09
0,24
0,12
0,12
0,18
0,16
0,12
19 0.94
II Eksternal Faktors Analisis Sumary
1. Peluang a. Kemitraan dengan lembaga/
masyarakat
b. Kondisi geografis dan infrasruktur daerah yang sudah memadai;
c. Akses masyarakat yang
membutuhkan layanan DPRD;
2. Ancaman a. Informasi tanpa batas yang
cenderung kebablasan menyikapi keberadaan DPRD.
b. Masalah tekanan kepentingan politik praktis di DPRD
4
3
3
3
4
0,09
0,12
0,12
0,12
0,09
2
1
1
1
2
0,18
0,12
0,12
0,12
0,18
17 0,72 36
22
3. Rumusan Hasil Analisis
3.1. Permasalahan Strategis yang dihadapi Masa Kini
Dalam rangka mendorong kelancaan tugas-tugas DPRD dalam melaksanaan
fungsinya sebagai lembaga legislasi daerah, maka perlu dilakukan upaya-upaya yang
lebih konprehensif. Untuk itu, keberadaan Sekretariat DPRD Kabupaten Barru
disamping sebagai media fasilitator juga harus berfungsi sebagai media informatif,
edukatif, dan preservatif yang diterjemahkan sebagai bagian aktifitas pertukaran
informasi, tempat pencarian data/informasi yang otentik, dan tempat menyimpan
dokumen/arsip perundang-undangan (Perda) bagi masyarakat pengguna jasa produk-
produk legislasi daerah. Untuk mengakomodir aktifitas tersebut, perlu didukung dengan
sistem kerja profesional melalui dukungan kompetensi dan dukungan sarana-
prasarana.
Karena itu dalam menghadapi berbagai peluang dan tantangan, aktifitas dan
konsistensi program dan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten
Barru dalam melayani institusi DPRD, sangatlah penting memberikan kemudahan bagi
pelaksanaan tugas anggota DPRD sealigus kemudahan bagi masyarakat mengakses
kinerja dan hasil produk legislasi DPRD untuk menjadi support bagi angota DPRD
membangun kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
3.2. Perubahan dan Kecenderungan yang berpengaruh pada Tupoksi Sekretariat DPRD RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD2008 - 2013
Masyarakat cenderung berkembang makin kompleks dan rumit. Karena
pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan demi perubahan
juga berlangsung dalam dunia politik yang diperankan DPRD. Untuk menjamin agar
setiap proses perubahan kebijakan dan politik dapat dikendalikan secara teratur, maka
diperlukan peran secretariat DPRD yang bertugas untuk mengontrol dan menyediakan
pelayanan kepada anggota DPRD sekaligus kepada masyarakat. Dalam hal ini
kepentingan dan kebutuhan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan, khususnya
23
DPRD akan semakin penting dan strategis karena terkait dengan pembangunan dan
kesejahteraan masyarakat.
Maka sesuai tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, kepentingan tersebut
harus dijawsab melalui suatu system kerja yang profesioal agar apa yang diharapkan
dapat terwujud, terutama dalam konteks menghadirkan kepemerintahan yang lebih baik
di Kabupaten Barru. Dengan demikian, sebagai sebuah institusi, Sekretariat DPRD
Kabupaten Barru menjadi jendela dan lini terdepan bagi tersosialisasinya sebuah
bangunan kebijakan. Sebab itu, dengan pemahaman ini Sekretariat DPRD Kabupaten
Barru bukan sekedar ‘pelayan” untuk lembaga DPRD tetapi juga dapat berfungsi
sebagai corong bicara organisasi sebagai mediasi dua arah yang bisa dimanfaatkan
untuk menentukan arah kebijakan strategis organisasi sekaligus lembaga DPRD. Untuk
itu perlu kemampuan mengintegrasikannya ke dalam keseluruhan strategi pelayanan
dimana ada kemampuan menjawab setiap tantangan.
Untuk itu perlu ada kerangka tujuan untuk meningkatkan wawasan dan pola pikir
dalam mendukung terwujudnya kualitas dan kuantitas kinerja pelayanan yang lebih
akomodatif, aspiratif, efesien, efektif, transparan dan akuntabel, mengindetifikasikan
berbagai kendala, hambatan dalam proses pelaksanaan penyelenggaraan
kepemerintahan serta memberikan fungsi fasiltasi antara DPRD dengan eksekutif dan
masyarakat.
3.3. Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal yang perlu dilakukan
Seyogyanya kuantitas pegawai dapat diikuti dengan kualitas, sesuai dengan
tuntutan yang berkembang di masyarakat terutama dari sisi kecepatan, pelayanan
informasi dan komunikasi, hasil-hasil pembangunan yang telah, sedang dan yang akan
dilaksanakan sehingga pada akhirnya mampu mengundang partisipasi aktif
masyarakat.
Rumusan penentu keberhasilan berfungsi untuk lebih menfokuskan strategi
lembaga/organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan misi lembaga secara efektif
24
dan efesien. Rumusan tersebut dapat berperan dalam pencapaian tujuan tergantung
kepada kinerja aparat dalam organisasi / lembaga tersebut.
Rumusan penentu keberhasilan dapat dilihat setelah kita menganalisasi
lingkungan ekternal maupun internal. Mengingat pentingnya faktor-faktor tersebut,
maka Sekretariat DPRD Kabupaten Barru menentukan rumusan sebagai berikut :
a. Adanya aparatur/Sumber Daya Manusia sebagai modal untuk mewujudkan
perubahan internal;
b. Tersedianya sarana dan prasarana yang untuk mendukung kinerja DPRD sebagai
lembaga legislasi yang kredibel dan terpercaya;
c. Tersedianya dukungan dari (eksekutif) Pemerintah Kabupaten Barru, khususnya
dukungan kebijakan anggaran.
25
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 1. Visi dan Misi Sekretariat DPRD
1. Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Barru
Visi yang berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana
Sekretariat DPRD harus dibawah dan diarahkan agar dapat berkarya secara
konsisten dan tetap eksis,antisipatif,inovatif secara produktif.
Adapun Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Barru yang telah dirumuskan sesuai
tupoksi adalah sbb :
“ Mewujudkan Pelayanan Prima terhadap Kelancaran Tugas-Tugas Legislatif Kabupaten Barru sebagai Mitra sejajar Eksekutif yang bernafaskan Keagamaan”. Pelayanan Prima adalah upaya untuk memperbaiki aspek-aspek yang
berkaitan dengan segala hal demi kelancaran Tugas-tugas Legislatif.
Tugas-Tugas Legislatif adalah Pengawasan,Legislasi ( Pembuatan Perda),
serta Penetapan Anggaran dan Belanja Daerah .
Mitra sejajar Eksekutif yaitu Anggota DPRD sebagai wakil rakyat yang memiliki
kesetaraan dengan eksekutif sehingga DPRD sebagai lembaga legislatif dapat
melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menjadi lembaga yang partisifatif dan
terkemuka, transparan dan memiliki kemandirian dalam mendorong pencapaian visi
pemerintah daerah Kabupaten Barru.
Bernafaskan Keagamaan yaitu Keadaan dimana seluruh aktifitas
Sekretariat DPRD dalam memberikan Pelayanan tehadap Kelancaran Tugas-
Tugas Legislatif Kabupaten Barru sebagai Mitra sejajar Eksekutif diwujudkan
dengan berlandaskan pada Nilai dan Norma Keagamaan.
2. Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Barru
Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Barru adalah sesuatu yang harus
diemban atau dilaksanakan sebagai penjabaran Visi yang jelas ditetapkan,
dengan pernyataan Misi diharapkan seluruh Staf Sekretariat DPRD dan Pihak
yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenai keberadaan dan peran
Sekretariat DPRD dalam penyelenggaraan Pemerintah.
26
“ Misi : Mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai Organisasai Kerja yang Produktif dan Berkualitas “
- Makna Misi : 1. Meningkatkan kualitas organisasi:
- Organisasi dapat melaksanakan Tupoksinya secara baik dan berkualitas.
- Organisasi dapat melayani kebutuhan administratif DPRD dan anggota DPRD.
- Mendorong lahirnya regulasi kebijakan yang dikeluarkan oleh DPRD sebagai
lembaga legislatif yang produktif.
2. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur:
- Staff Sekretariat DPRD memiliki pengetahuan, keterampilan dan disiplin
dalammelaksanakan tugasnya.
- Staff Sekretariat DPRD memiliki kemampuan untuk memfasiltasi
kelancaran tugas-tugas Anggota DPRD dengan penuh tanggung jawab.
2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kab.Barru 1. Tujuan
Tujuan Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Barru adalah
“Terwujudnya pelayanan umum yang efektif dan efisien dan memuaskan masyarakat”
2. Sasaran
Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Barru mencakup :
a. Tercapainya Efektifitas dan Efesiensi pengelolaan program/kegiatan yang
transparan, akuntabel dan partisipatif.
b. Meningkatnya kualitas fungsi Legislasi, penganggaran dan pengawasan
DPRD
c. Terciptanya pelayanan public yang prima
d. Meningkatnya kemampuan dan manajerial dan teknis aparatur
3. Strategi
1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan koordinasi melalui peningkatan
kemampuan aparatur sesuai tupoksinya dalam memahami dan memfasilitasi
tugas-tugas dan fungsi-fungsi DPRD.
27
4. Kebijakan
1. Peningkatan Efektifitas Perencanaan dan Pengawasan
2. Optimalisasi Pelayanan Umum
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur
28
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
1. Program
Program Sekretariat DPRD kabupeten Barru yang menjadi rencana strategis
Sekretariat DPRD mencakup program yang harus diemban untuk mendukung
kelancaran tugas-tugas DPRD, alat kelengkapan DPRD, fraksi, dan Anggota DPRD,
meliputi :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pelayanan Publik
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja &
Keuangan
6. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
2. Kegiatan Rencana kegiatan Sekretariat DPRD adalah rencana kegiatan yang terkait
langsung dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung kelancaran tugas DPRD,alat
kelengkapan DPRD, Fraksi, maupun Anggota DPRD, meliputi :
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri atas beberapa Kegiatan,meliputi
1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & Listrik