1 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Gambaran Umum SKPD Peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Intruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Penertiban Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan KInerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisitasnya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan
85
Embed
BAB I PENDAHULUAN - disnaker.bandung.go.iddisnaker.bandung.go.id/uploads/files_library/LKIP_Disnaker_Tahun... · PENDAHULUAN 1.1. Gambaran Umum SKPD Peningkatan pelaksanaan pemerintahan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Gambaran Umum SKPD
Peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan
bertanggung jawab, telah diterbitkan Intruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Penyusunan penetapan kinerja dan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri
Penertiban Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan KInerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu
instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan
pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai
Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung selaku
unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja.
Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas
Tenaga Kerja Kota Bandung sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang
berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.
Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung, capaian tujuan dan sasaran
pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah,
melainkan kondisitasnya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup
pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan
yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan
harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem
pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan
pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna,
bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang
penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme,
maka diterbitkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan
2
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas
6. Prosentase Perusahaan yang berkasus tentang ketenagakerjaan
% -- 5,51 4,76 4,53 4,31 4,09 4,09
7. P
rosentase Kasus yangdiselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)
% 61,32 55,00
56,00
57,00 58,00 58,00 58,00
8. Prosentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek
% 27,67 72,33 73,70 76,90 79,19 82,97 82,97
9. Jumlah Perusahaan Yang Melaksanakan Wajib Lapor
Ketenagakerjaan
Perusahaan
-- 1.977 2.101 2.164 2.229 2.300 2.300
10. Jumlah Calon
Transmigran Terseleksi
Jiwa -- 60 88 130 140 150 568
Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
Indikator kinerja hasil REVIU tersebut di atas tetap konsisten mengacu dan
masih selaras dengan Target RPJMD Kota Bandung 2013-2018.
2.2. Rencana Strategis
Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dari tahun 20013 – 2018
ditetapkan dengan Surat Keputusan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Nomor
800/482/SK/DISNAKER/2014 tentang Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota
Bandung Tahun 2013 - 2018.
18
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung ditujukan untuk mewujudkan visi dan
misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018. Rencana Strategis
Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung disusun selaras dengan Renstra Kementerian
Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Jawa Barat sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan nasional,
secara simultan sesuai proses tahapan penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun
2013-2018 yang diawali pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) RPJMD, dan Forum SKPD. Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota
Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Tenaga Kerja Kota
Bandung dan stakeholder yang berkaitan dengan urusan ketenagakerjaan dan
ketransmigrasian. Berikut Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Sebelum dan
Setelah dilakukan Reviu :
2.2.1. Visi
Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh
pimpinan dan seluruh staf Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. Visi tersebut
mengandung makna bahwa Kota Bandung dengan potensi, keragaman dan
kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Bandung
sebagai Kota Jasa yang Bermartabat. Visi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun
2013-2018 adalah:
2.2.2. Misi
Dalam upaya mewujudkan Visi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun
2013-2018 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :
“Terwujudnya Penyelenggara Ketenagakerjaan terbaik “
19
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
2.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Tenaga Kerja
Kota Bandung Tahun 2013-2018 Sebelum dan Setelah REVIU Tahun
2015
Tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada
analisa isu-isu strategis. Tujuan Strategis sebelumnya tidak mempunyai indicator
kinerja, namun setelah dilakukan Pra Evaluasi Tim Kemmenpan Tujuan Strategis
diharuskan mempunyai indikator sebagaimana tertuang pada halaman berikut.
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah
dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek
dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu
/ tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.
berikut di bawah ini tujuan, sasaran, indikator kinerja, dan target lima tahunan
sebelum dan setelah REVIU:
Sebelum Reviu :
1. Meningkatkan kompetensi dan
produktifitas tenaga kerja;
2. Meningkatkan kesempatan kerja;
3. Meningkatkan perlindungan dan
pengembangan lembaga
ketenagakerjaan;
4. Meningkatkan penempatan
transmigrasi;
5. Meningkatkan kualitas kinerja
dengan prinsip tata kelola
kepemerintahan yang baik (good
governance).
Setelah Reviu :
1. Meningkatkan kompetensi dan
produktifitas tenaga kerja dalam
upaya peningkatan kesempatan
kerja;
2. Meningkatkan Perlindungan
Ketenagakerjaan;
3. Meningkatkan minat
bertransmigrasi;
4. Meningkatkan Kualitas Kinerja
dengan Prinsip Tata Kelola
Kepemerintahan yang Baik (good
governance).
20
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
Tabel 2.4. Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
Tahun 2013-2018
(SEBELUM DAN SETELAH REVIU TAHUN 2015)
NO TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN
SASARAN
SEBELUM REVIU SETELAH REVIU
SEBELUM REVIU SETELAH REVIU SASARAN INDIKATOR KINERJA SASARAN INDIKATOR KINERJA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1. Menyiapkan tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai dengan perkembangan pasar kerja;
1. Menyiapkan tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai dengan perkembangan pasar kerja dalam Upaya Peningkatan penempatan tenaga kerja, dan perluasan
kesempatan kerja
1. Tingkat
Pengangguran
Terbuka
-- --
1. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka
1. Tingkat Pengangguran Terbuka
1. Peningkatan Kualitas
Sumber Daya Manusia Tenaga Kerja
1. Rasio Tenaga Kerja Terampil dan Produktif
2. Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja
2. Prosentase Tenaga Kerja Yang Kompeten
Menyiapkan tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai dengan perkembangan pasar kerja;
3. Jumlah Calon Wirausaha Baru
2. Peningkatan Penempatan Kerja dan Perluasan Kesempatan
Kerja
2. Tingkat Pengangguran Terbuka
3. Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja
4. Jumlah Lowongan Pekerjaan Baru
3. Rasio Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Terdaftar
5. Prosentase Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan
4. Lapangan Pekerjaan Baru
5. Wira Usaha Baru
2. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan pelayanan penyelesaian kasus PHI/PHK dalam upaya melaksanakan
perlindungan tenaga kerja;
2. Meningkatkan Perlindungan Ketenagakerjaan
2. Perusahaan Zero
Acident (Nol
Kecelakaan
Kerja)
3. Peningkatan Pembinaan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja, Keselamatan dan Kesehatan Kerja
6. Rasio Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial, selesai Perjanjian Bersama (PB)
4. Meningkatnya Perlindungan Ketenagakerjaan
6. Prosentasi Perusahaan Yang Berkasus tentang Ketenagakerjaan
7. Prosentase Kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)
8. Prosentase pekerja/buruh
yang menjadi peserta program Jamsostek
9. Jumlah Perusahaan yang melaksanakan Peraturan Ketenagakerjaan
10. Jumlah Perusahaan Yang Melaksanakan Wajib Lapor Ketenagakerjaan
21
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
3. Meningkatkan penempatan transmigrasi;
3. Meningkatkan Minat Masyarakat Untuk
Bertransmigrasi;
3. Jumlah Calon
Transmigran Siap
diberangkatkan
4. Peningkatan Lokasi dan Penempatan Transmigrasi
7. Jumlah calon transmigran yang siap diberangkatkan
5. Meningkatnya Minat Bertransmigrasi
11. Jumlah Calon Transmigran Terseleksi
4. Meningkatkan Kualitas Kinerja dengan prinsip good governance di
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
4. Tujuan Meningkatkan kualitas kinerja dengan prinsip good governance di
lingkungan Disnaker dengan sasaran : Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas
Kinerja Birokrasi; dan Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
Setelah di Reviu masih tetap, hanya indikatornya dari 4 (empat) menjadi 3 (tiga)
yaitu Nilai Evaluasi AKIP, Prosentase Temuan BPK/Inspektorat Yang
Ditindaklanjuti, dan Nilai IKM.
5. Kemudian pada tanggal 24 Juni 2015 dilakukan Pra Evaluasi SAKIP dimana dari
pihak Tim Evaluator Kemmenpan menyarankan adanya Indikator Tujuan
sebagaimana dan sudah tercantum dalam tabel di atas.
2.4. Strategi dan Arah Kebijakan
Mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar
sasaran dapat tercapai.Strategi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung mencakup
penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan
ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait yang ditetapkan untuk
dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan demi
tercapai kelancaran dan keterpaduan sebagai upaya mencapai sasaran yang telah
ditetapkan. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan
terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Kegiatan merupakan penjabaran
lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang
memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Kegiatan berdimensi
waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan
nyata dari suatu rencana kinerja yang berturut-turut diarahkan untuk mencapai
sasaran.
Dalam rangka efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas pokok
urusan pemerintahan daerah bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, Dinas
Tenaga Kerja Kota Bandung mempedomani dokumen perencanaan :
1. RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018;
2. Rencana Strategis Reviu Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2013-2018;
3. Perjanjan Kinerja Reviu Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014.
Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2013-2018 urusan Ketenagakerjaan dan
Ketransmigrasian sebelum dan setelah di-REVIU adalah :
30
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
Tabel. 2.8.
Strategis dan Arah Kebijakan Sebelum dan Setelah REVIU
Strategi Arah Kebijakan
Sebelum Reviu Setelah Reviu Sebelum Reviu Setelah Reviu
1. Pelatihan calon wira
usaha baru dan uji
kompetensi tenaga
kerja, dan penyiapan
lowongan pekerjaan
baru, serta
perlindungan
ketenagakerjaan
Pemberian kesempatan
memperoleh pelatihan,
peningkatan
kompetensi kerja dan
produktivitas tenaga
kerja dalam upaya
perluasan kesempatan
memperoleh pekerjaan,
dan perlindungan
ketenagakerjaan
Meningkatkan
kompetensi tenaga
kerja, penempatan
dan perluasan
kesempatan kerja,
serta perlindungan
tenaga kerja dalam
upaya menurunkan
tingkat pengangguran
terbuka
Meningkatkan
kualitas, kompetensi
dan produktivitas
tenaga kerja,
profesionalisme
kepelatihan,
Peningkatan
Penempatan dan
perluasan Kerja, serta
perlindungan
ketenagakerjaan
2. Pemberian kesempatan
memperoleh pelatihan,
peningkatan
kompetensi kerja dan
produktivitas tenaga
kerja;
Pemberian kesempatan
memperoleh pelatihan,
peningkatan
kompetensi kerja dan
produktivitas tenaga
kerja;
Meningkatkan
kualitas, kompetensi
dan produktivitas
tenaga kerja, serta
profesionalisme
kepelatihan;
Meningkatkan
kompetensi tenaga
kerja, dan
profesionalisme
kepelatihan;
3. Mengupayakan
perluasan kesempatan
memperoleh pekerjaan,
dan fasilitasi
terciptanya perluasan
kerja;
Mengupayakan
perluasan kesempatan
memperoleh pekerjaan,
dan fasilitasi
terciptanya perluasan
kerja;
Meningkatkan
penempatan tenaga
kerja, dan perluasan
kesempatan kerja;
Meningkatkan
penempatan tenaga
kerja, dan perluasan
kesempatan kerja;
4. Mengupayakan hubungan industrial harmonis, dinamis, berkeadilan, dan meningkatnya kesejahteraan pekerja; dan mewujudkan kesdaran dan kepatuhan pengusaha danpekerja
Lebih jelas dapat ditampilkan grafik perbandingan di bawah ini :
Grafik 3.2. Perbandingan Jumlah Penganggur, Bekerja, dan Angkatan Kerja
di Kota Bandung Tahun 2009-2014
49
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
Jumlah penganggur dari Tahun 2009 sampai Tahun 2014 terus mengalami
penurunan, sebaliknya jumlah bekerja makin meningkat, walaupun jumlah Angkatan
Kerja setiap Tahun meningkat pula.
c. Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Kota Bandung dengan
Kabupaten/Kota se - Jawa Barat Tahun 2014
Kota Bandung dengan Propinsi Jawa Barat Tahun 2011 – 2014
Bandung sebagai ibukota Propinsi Jawa Barat memiliki peranan yang sangat penting
dalam perkembangan pembangunan di Propinsi Jawa Barat. Tahun 2012 PDRB Kota
Bandung menyumbang sebesar 12,75 persen terhadap perekonomian Propinsi Jawa
Barat, dan Tahun 2013 kontribusi meningkat menjadi 13,16 persen. Meningkatnya
pertumbuhan ekonomi walaupun hanya didukung oleh beberapa faktor, pada akhirnya
akan berbanding lurus dengan penurunan tingkat pengangguran terbuka.
Tabel 3.14
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Propinsi Jawa Barat dan Kota Bandung Tahun 2011 – 2014
No. Uraian Tingkat Pengangguran Terbuka (Tahun/%)
2011 2012 N/T 2013 N/T 2014 N/T
1. Propinsi Jawa
Barat
9,81 9,00 T 0,81 9,16 N 0,16 8,45 T 0,71
2. Kota Bandung 10,34 9,17 T 1,17 10,98 N 1,81 8,05 T 2,93
Sumber Data : Sakernas 2011 s.d. 2014 BPS Jabar.
Jika membandingkan Propinsi Jawa Barat dengan Kota Bandung dari Tahun 2012 ke
Tahun 2014. Tingkat Pengangguran Terbuka Jawa Barat dari Tahun 2011 sebesar
9,81 menjadi 9,00 persen Tahun 2012 menurun 0,81 persen, dan menurun pula
sebesar 0.16 persen menjadi 9,16 persen di Tahun 2013, kemudian menurun 0,71
persen dari Tahun 2013 menjadi 8,45 persen pada Tahun 2014. Sedangkan Tingkat
Pengangguran Terbuka Kota Bandung dari Tahun 2011 sebesar 10,34 persen menurun
1,17 persen Tahun 2012 menjadi 9,17 persen, dan pada Tahun 2013 meningkat 1,81
persen menjadi sebesar 10,98 persen, pada Tahun 2014 secara signifikan turun
sebesar 2,93 persen dari Tahun 2013 sebesar 10,98 persen menjadi sebesar 8,05
persen.
50
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
Kota Bandung pada Tahun 2012 ke Tahun 2013 terjadi peningkatan Pengangguran
Terbuka sama dengan Propinsi Jawa Barat (Jawa Barat 0,16 persen, Kota Bandung
1,81 persen) berdasarkan sumber data (BPS) hal ini terjadi sebagaimana telah
dijelaskan di atas dalam Realisasi dan Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2010 –
2014. Untuk lebih jelasnya dilihat dalam grafik di bawah ini :
Grafik 3.3. Perbandingan TPT Propinsi Jawa Barat dan Kota Bandung
Tahun 2011 -2014
Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Barat pada ekspos pencapaian
target penyerapan dua juta kesempatan kerja di Propinsi Jawa Barat jumlah
Pengangguran di Jawa Barat menurun dari 1.888.667 menjadi 1.775.196, artinya
orang yang menganggur di Jawa Barat turun sekitar 113.000 orang. Salah satu
serapan tenaga kerjanya adalah semakin banyak masyarakat Jawa Barat yang mampu
berwirausaha. Sektor paling banyak menyerap tenaga kerja adalah jasa, perdagangan,
hotel, restoran, dan industri keuangan. Propinsi Jawa Barat terus berusaha
mendorong pertumbuhan penyerapan tenaga kerja pada sektor non formal, dengan
tren investasi di Jabar terus naik, kendati serapan tenaga kerja lebih didominasi sektor
jasa, harapan Jawa Barat adalah industri manufaktur dapat berorientasi pada industri
padat karya.
Peningkatan kesejahteraan masyarakat salah satunya dapat diciptakan dengan adanya
lapangan kerja yang memadai. Peningkatan pertumbuhan ekonomi korelasinya adalah
meningkatnya penyerapan tenaga kerja, aktivitas ekonomi meningkat maka kebutuhan
faktor produksi terutama pekerja juga akan mengalami kenaikan, secara simultan
akan mengurangi tingkat pengangguran.
51
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
Tahun 2010 jumlah Penganggur di Kota Bandung mencapai 131.353 orang, terjadi
penurunan sebanyak 35.382 orang adalah pengurangan dari data Tahun 2014 (data
sementara publish BPS Kota Bandung) berjumlah 95.971 orang, diprosentasekan
penurunannya 4,12 persen dari Tahun 2010 Tingkat Pengangguran Terbuka 12,17
persen, pada Tahun 2014 menjadi 8,05 persen. Indikasi ini sangat baik walaupun
jumlah Angkatan Kerja terus meningkat Tahun 2010 sebanyak 1.079.477 orang, dan
pada Tahun 2014 bertambah menjadi 1.192.770 orang, tetapi jumlah orang yang
bekerja terus meningkat pula dari Tahun 2010 sebanyak 1.000.140 orang, dan Tahun
2014 mencapai di angka 1.096.799 orang.
Perbandingan Kota Bandung dengan Kabupaten/Kota Se – bandung Raya Tahun
2011 - 2014
Keberhasilan kinerja suatu organisasi belum dikatakan berhasil apabila tidak melihat
atau membandingkan dengan kinerja daerah lainnya. Oleh karena itu Disnaker
mencoba membandingkan realisasi capaian target “Menurunnya Tingkat Pengangguran
Terbuka dengan Kabupaten/Kota se-Bandung Raya dapat dilihat dari tabel di bawah
ini :
Tabel 3.15
Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Se- Bandung Raya
Tahun 2011 – 2014
No. Kabupaten/Kota Tingkat Pengangguran Terbuka (Tahun)
2011 2012 % (N/T) 2013 % (N/T) 2014 % (N/T)
1. Kota Bandung 10,34 9,17 T 1,17 10,98 N 1,81 8,05 T 2,93
2. Kota Cimahi 10,32 8,57 T 1,75 11,43 N 2,86 9,62 T 1,81
3. Kabupaten
Bandung 10,69 10,38 T 0,31 10,15 T 0,23 8,48 T 1,67
4. Kabupaten
Bandung Barat 13,01 12,37 T 0,64 9,61 T 2,76 8,15 T 1,46
Sumber Data : Pusat Data dan Analisa Pembangunan Jabar (N : Naik - T : Turun)
Perbandingan tingkat pengangguran terbuka dari Tahun 2011 ke Tahun 2014 : Kota
Bandung tingkat pengangguran terbuka menurun 2,29 persen dari Tahun 2011
sebesar 10,34 persen menjadi 8,05 persen Tahun 2014; Kota Cimahi Tahun 2011
sebesar 10,32 persen menjadi 11,43 persen pada Tahun 2014 berarti di Kota Cimahi
ada peningkatan jumlah penganggur sebesar 1,11 persen; Kabupaten Bandung dari
Tahun 2011 sebesar 10,69 persen turun 2,21 persen ke Tahun 2014 sebesar 8,48
persen; dan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 sebesar 13,01 persen menjadi
9,61 persen Tahun 2013, penurunannya adalah sebesar 3,4 persen.
Apabila di ranking maka penyerapan tenaga kerja tertinggi di Bandung Raya pertama
adalah Kabupaten Bandung Barat penurunan dari Tahun 2011 ke Tahun 2014 sebesar
52
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
3,4 persen, Kota Bandung peringkat kedua penurunan sebesar 2,29 persen,
kemudian Kabupaten Bandung penurunan sebesar 2,21 persen, sedangkan di Kota
Cimahi terjadi peningkatan jumlah penganggur sebesar 1,11 persen kemungkinan
banyak migrasi ke Kota tersebut karena selalu mendapatkan beberapa predikat terbaik
se – Jawa Barat maupun tingkat Nasional, sehingga peluang kerja meningkat.
Kota Bandung dengan Kabupaten/Kota se – Jawa Barat Tahun 2014
Selanjutnya kita bandingkan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2014 se-Jawa
Barat, posisi Kota Bandung ada di ranking ke-14, Kabupaten Majalengka menduduki
posisi tertinggi dengan TPT 4,47 persen, dan terendah adalah Kabupaten Cianjur 14,87
persen. Hal ini untuk membuktikan bahwa menurut Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi (Kemmenpan, RB) keberhasilan kinerja
suatu organisasi belum dikatakan berhasil apabila tidak melihat atau membandingkan
dengan kinerja daerah lainnya. Oleh karena itu Disnaker mencoba membandingkan
realisasi capaian target “Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka” dengan
Kabupaten/Kota se-Jawa Barat dapat dilihat dari tabel di bawah ini :
Tabel 3.16 Jumlah Pengangguran, Angkatan Kerja, dan TPT se-Jawa Barat Tahun 2014
No.
Kabupaten/Kota Jumlah
Pengangguran
Jumlah Angkatan
Kerja
TPT
1. 2.
3.
4.
5.
6.
7. 8.
9.
10.
11.
12. 13.
14.
15.
16.
17.
18. 19.
20.
21.
22.
23.
24. 25.
26.
Kabupaten Bogor Kabupaten Sukabumi
Kabupaten Cianjur
Kabupaten Bandung
Kabupaten Garut
Kabupaten Tasikmalaya
Kabupaten Ciamis Kabupaten Kuningan
Kabupaten Cirebon
Kabupaten Majalengka
Kabupaten Sumedang
Kabupaten Indramayu Kabupaten Subang
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Karawang
Kabupaten Bekasi
KabupatenBandung Barat
Kota Bogor Kota Sukabumi
Kota Bandung
Kota Cirebon
Kota Bekasi
Kota Depok
Kota Cimahi Kota Tasikmalaya
Kota Banjar
177.222 88.421
153.407
138.045
78.818
58.588
37.755 32.118
121.695
28.116
41.883
61.403 49.193
31.905
114.004
94.436
51.971
43.503 16.083
95.971
16.221
115.643
80.903
26.006 15.571
6.315
2.315.176 1.093.219
1.031.622
1.628.076
1.022.545
845.869
767.041 467.066
913.940
628.959
557.618
766.583 729.932
407.360
1.026.868
1.389.958
637.436
458.665 138.129
1.192.770
147.148
1.236.114
958.587
270.284 289.572
85.602
7,65 8,09
14,87
8,48
7,71
6,93
4,92 6,88
13,32
4,47
7,51
8,01 6,74
7,83
11,10
6,79
8,15
9,48 11,64
8,05
11,02
9,36
8,44
9,62 5,38
7,38
Propinsi Jawa Barat 1.775.196 21.006.139 8,45
53
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
Berdasarkan data di atas, posisi Kota Bandung berada di peringkat ke-14, jumlah
Angkatan Kerja Tahun 2014 di Kota Bandung mencapai 1.192.770, hampir sama
dengan jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Cianjur yang menduduki posisi terakhir,
yaitu 1.031.622 orang (86,49 persen dibanding Kota Bandung) dengan Tingkat
Pengangguran Terbuka tertinggi di Jawa Barat di angka 14,87 persen, sedangkan
Kabupaten Majalengka menduduki posisi pertama, hanya jumlah Angkatan Kerjanya
52,73 persen lebih sedikit dari Kota Bandung, yaitu hanya 628.959 orang. Kota
Bandung adalah merupakan Ibukota Propinsi Jawa Barat, daya tarik migrasinya
sangat tinggi, dan juga merupakan Kota Pendidikan dimana berdasarkan survey BPS
kebanyakan yang telah mengikuti pendidikan di Kota Bandung mencari kerjanya
tetap di Kota Bandung, enggan meninggalkan Kota Bandung, dengan kata lain
berkehendak menjadi penduduk tetap Kota Bandung. Untuk lebih jelasnya dapat
dilihat grafik di bawah ini :
54
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
Grafik 3.4. Perbandingan TPT se- Propinsi Jawa Barat Tahun 2014
Tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi se-Jawa Barat adalah di Kab. Cianjur dengan angka TPT sebesar 14,87%, dan TPT terendah Kab. Majalengka dengan angka TPT Sebesar 4,47%. sementara TPT Kota Bandung berada pada posisi ke 14 sebesar 8,05%.
55
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
Analisis Peningkatan/Penurunan Pencapaian Kinerja serta solusi yang
dilakukan
Keberhasilan ini tidak terlepas dari upaya-
upaya yang dilakukan Pemerintah Kota
Bandung, terutama adanya kebijakan dan
tingginya perhatian Walikota Bandung
terhadap perkembangan ekonomi kreatif
berupa konsep penataan pembangunan
kampung juara dengan pola kolaborasi antara
pihak swasta/masyarakat dengan Pemerintah
Daerah. Kebijakan lainnya adalah dengan memperluas dan meningkatkan informasi
kebijakan pemerintah melalui Informasi Teknologi, sehingga dengan pengetahuan
meningkatkan minat masyarakat untuk menjadi pelaku usaha ekonomi kreatif, dan
indikasi lainnya adalah meningkatnya pelaku usaha bisnis online, dalam hal ini berarti
penyerapan tenaga kerja di sector informal meningkat, atau meningkatnya wira usaha
baru secara alami sebagai dampak dari adanya inovasi-inovasi kebijakan ekonomi dan
teknologi.
Kebijakan di atas menjadikan sektor ekonomi di Kota Bandung pemberi kontribusi
tertinggi terhadap pengurangan tingkat pengangguran terbuka di Kota Bandung
terutama sektor ekonomi kreatif, dan penciptaan wira usaha baru di sektor jasa,
(menurut Buku Indikator Makro – Bappeda Kota Bandung Tahun 2014) : “pada tahun
2013 sektor industri pengolahan dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan
mampu tumbuh menopang pertumbuhan ekonomi Kota Bandung”. Di sektor inilah
pelaku ekonomi kreatif dan pelaku wira usaha bergerak tumbuh mendongkrak
perekonomian Kota Bandung.
Solusi yang dilakukan untuk pengentasan pengangguran adalah dengan melaksanakan
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Peningkatan
Kesempatan Kerja, Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan, Program pengembangan wilayah Transmigrasi, dan Program
Transmigrasi Regional secara maksimal serta melakukan kolaborasi antara Pemerintah
Daerah melalui Dinas Tenaga Kerja dengan masyarakat, juga melakukan pengendalian
dan pemantauan kinerja aparat secara terus menerus.
56
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
3.2.2. Analisis Capaian Kinerja Sasaran 2
Meningkatkan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja dalam upaya Peningkatan
Kesempatan Kerja mempunyai 2 (dua) indikator kinerja sebagaimana tabel di bawah ini :
Tabel 3.17
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatkan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja dalam upaya Peningkatan Kesempatan Kerja
No. Indikator Kinerja
Satuan
Existing Tahun 2013
Tahun 2014
Prosentase
Capaian
Kinerja
Target
Akhir Renstra (Tahun 2018) Target Realisasi
1. Prosentase Tenaga Kerja yang Kompeten
%
--
81,23
(7655/9424)
81,23
(7655/9424) 100 68,10
2. Jumlah Calon
Wirausaha Baru Orang 860 1.120 1.160 103,57 7.500
1. Indikator Prosentase Tenaga Kerja yang Kompeten
Indikator Prosentase Tenaga Kerja yang Kompeten
adalah cerminan kinerja bidang Pelatihan
Keterampilan dan Produktivitas Kerja, dan bidang
Penempatan Tenaga Kerja, rumusan yang terkandung
dalam target tersebut adalah Jumlah Pencari Kerja
Terdaftar lulusan SMK sampai dengan Sarjana
(produk kinerja bidang Penempatan Tenaga Kerja),
ditambah dengan hasil pelaksanaan Uji Kompetensi Tenaga Kerja yang lulus dan
mendapatkan sertifikat (produk kinerja bidang Pelatihan dan Produktivitas).
Rumusan ini didapat dari pengertian Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap
individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan/keahlian dan sikap kerja
yang sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan. Tingkat capaian kinerja
100,00% realisasi sesuai target yang ditetapkan. Capaian indikator ini seratus persen
tercapai merupakan data real capaian pada tahun 2014 untuk mengukur seberapa
persen pencari kerja yang terdaftar, dan peserta pelatihan yang mempunyai kompetensi
kerja; target ini adalah target kinerja baru hasil Reviu Tim Menpan, merevisi target Rasio
Tenaga Kerja Terampil dan Produktif, alasan revisi adalah target Rasio tersebut hanya
Meningkatkan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja dalam upaya Peningkatan
Kesempatan Kerja
57
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
mengukur seberapa banyak/persen usulan musrenbang yang diakomodir untuk dilatih
oleh Disnaker, target ini tidak mencerminkan outcome, hanya mengukur output saja.
Pencari Kerja terdaftar lulusan SMK keatas
dianggap sudah mempunyai kompetensi
dibidangnya, tidak perlu sentuhan Disnaker untuk
dilakukan pelatihan atau di Uji Kompetensi,
permasalahannya yang mereka butuhkan adalah
peluang kerja sesuai dengan kompetensi kerja yang
dimilkinya. Dari capaian target 81,23 persen,
sisanya adalah Pencari Kerja lulusan SMA kebawah sebesar 18,77 persen Pencari Kerja
yang dianggap belum kompeten adalah menjadi pekerjaan Bidang Pelatihan dan
Produktivitas Kerja untuk dipanggil dan ditawarkan diberi pelatihan pada tahun
selanjutnya sesuai bakat dan minat Pencari Kerja tersebut.
Menggunakan kata dianggap, maksudnya adalah bahwa tidak semua lulusan SMA ke
bawah tidak kompeten, namun karena Disnaker tidak mempunyai data pencari kerja
terdaftar dari SMA ke bawah yang kompeten, karena mungkin saja pencari kerja lulusan
SMA yang mendaftar sudah/sedang mempunyai pekerjaan, tentunya yang
sudah/sedang mempunyai pekerjaan sudah kompeten dibidangnya.
Analisa Prosentase Tenaga Kerja yang Kompeten, hanya membandingkan kinerja nyata
dengan kinerja yang direncanakan, karena indikator ini baru ditetapkan setelah Reviu-
Renstra. Untuk membandingkan kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya
dan dengan kinerja instansi Kabupaten/Kota sekitar data tidak tersedia. Sebagai upaya
menyajikan laporan kinerja yang lebih berkualitas sudah dilakukan koordinasi dengan
Disnakertrans Propinsi Jawa Barat, mencari data pembanding untuk indicator ini juga
tidak tersedia, bahwa Propinsi Jawa Barat pun baru akan memunculkan target kinerja
Tingkat Kompetensi Tenaga Kerja pada tahun 2016 sehubungan dengan ditetapkannya
Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2016, Tenaga Kerja bebas boleh bekerja se-ASEAN
sesuai peluang kerja yang ada di Negara yang bersangkutan.
Upaya selanjutnya yang telah dilakukan dalam
meningkatkan kompetensi tenaga kerja agar Pencari
Kerja diterima Dunia Kerja, adalah :
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Lembaga
Pelatihan Kerja melalui pembinaan sertifikasi
LPK
58
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
2. Mendorong majunya pendidikan formal, karena merupakan salah satu persyaratan
untuk bekerja dalam suatu perusahaan, serta melalui pendidikan non formal,
berupa keterampilan khusus, kemampuan berkomunikasi serta diarahkan untuk
menjadi lulusan sekolah yang mampu menciptakan suatu lapangan pekerjaan.
3. Meningkatkan kegiatan pelatihan kerja
Pengangguran kebanyakan disebabkan oleh masalah tenaga kerja yang tidak
terampil dan ahli. Perusahaan lebih menyukai calon pegawai yang sudah memiliki
keterampilan atau keahlian tertentu. Relevansinya adalah kenyataannya sejumlah
besar penganggur adalah orang yang belum memiliki keterampilan atau keahlian
tertentu.
2. Indikator Jumlah Calon Wirausaha Baru
Selanjutnya indikator kedua adalah turunan dari
target RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 :
Penciptaan 100.000 Wira Usaha Baru yang terdapat di
Misi 4 Membangun perekonomian yang kokoh, maju,
dan berkeadilan; sasaran 13 meningkatkan
Kesempatan Kerja; Strategi 2 Menciptakan 100.000
Wira Usaha Baru, SKPD leading sektornya adalah
Dinas KUKM, Perindustrian dan Perdagangan. Sebagai gambaran target SKPD terkait
sebagai berikut :
Tabel 3.18
Target Penciptaan Wira Usaha Baru
sesuai RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018
No SKPD Target
Akhir Renstra (Tahun 2018)
1.
Dinas KUKM, Perindustrian dan Perdagangan 35.000
2. Dinas Pendidikan 40.000
3. Dinas Tenaga Kerja 7.500
4. Dinas Pemuda dan Olahraga 7.500
5. Dinas Pertanian 1.000
Tenaga Kerja hasil pelatihan yang sudah mengikuti Uji Kompetensi untuk mendapatkan
sertifikasi dibidangnya agar diterima di dunia kerja (dapat bekerja di sektor formal), jika
tidak berhasil diarahkan untuk menjadi Calon Wira Usaha Baru. Target Dinas Tenaga
Kerja di Kota Bandung pada akhir Tahun 2018 dapat melatih sebanyak 7.500 orang
Calon Wira Usaha Baru.
59
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
Untuk mencapai target tersebut pada umumnya
yang dilakukan SKPD adalah melakukan
pelatihan sesuai tupoksi bidangnya. Realisasi
dari indikator untuk sasaran tersebut di atas,
target 1.120 orang tercapai sebanyak 1.160
orang. Pencapaian target tersebut di Dinas
Tenaga Kerja dilakukan oleh 3 (tiga) unit kerja,
yaitu oleh Bidang Lattas, Bidang Penta dan Transmigrasi, dan UPT BLK. Realisasinya
melebihi target karena di kegiatan bidang penempatan tenaga kerja Pemberian fasilitasi
dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat dari target bidang 120
orang realisasi 160 orang.
Bahwa masalah pengangguran menjadi
sedikit terpecahkan apabila muncul keinginan
untuk menciptakan lapangan usaha sendiri
atau berwirausaha. Cara ini berpeluang besar
dalam mengurangi pengangguran dalam
masyarakat. Menjadi wira usaha tidak
menuntut pendidikan yang tinggi, yang
dibutuhkan sedikit modal dan keuletan dalam
menjalankan usahanya.
Bertambahnya volume program kegiatan pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh Dinas
Tenaga Kerja bertujuan untuk memenuhi target di atas, tahap ini merupakan tahap
awal dari penciptaan wira usaha baru, karena pengangguran kebanyakan disebabkan
oleh masalah tenaga kerja yang tidak terampil dan ahli. Selain berpendidikan,
perusahaan lebih menyukai calon pegawai yang sudah memiliki keterampilan atau
keahlian tertentu.
Dinas Tenaga Kerja melalui Bidang Pelatihan dan Produktivitas melaksanakan
pemagangan di perusahaan bagi Calon Wira Usaha Baru yang sudah dilatih harapannya
tenaga kerja siap pakai dan diterima di dunia kerja atau menjadi wira usaha baru,
sedangkan yang dilaksanakan oleh Bidang Penempatan dan Transmigrasi melakukan
pelatihan teknis bagi penciptaan Wira Usaha Baru arahnya murni menyiapkan tenaga
kerja calon wira usaha baru, karena materi 100% semua praktek mengolah suatu
produksi/industri sejenis, pelatihan dilaksanakan ditempat Wirausahawan yang sudah
berhasil.
60
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
Kemudian tahap ketiga melakukan intermediasi Perbankan yaitu mempertemukan para
calon wira usaha baru yang sudah dilatih dengan perbankan/lembaga keuangan
lainnya, materi yang diberikan berupa bimbingan teknis manajerial, pengelolaan
administrasi kelembagaan/ keuangan, serta akses permodalan. namun dengan cara
demikian tetap kurang berhasil, permasalahannya adalah untuk akses ke
perbankan/lembaga permodalan tetap harus memenuhi persyaratan
keperbankanan/bankable.
Terkendala tupoksi, Disnaker tidak melaksanakannya beberapa tahapan penciptaan
WUB, yaitu tahap pendampingan untuk proses perijinan, peningkatan kualitas produk,
pemasaran, dan pemberian dana segar/permodalan, tujuannya adalah agar Calon WUB
ini mendapatkan kemudahan proses perijinan serta kemudahan fasilitasi pemasaran
produk melalui pameran-pameran baik skala lokal, regional, nasional, maupun
intenasional, serta memperoleh modal awal untuk melakukan kegiatan usaha;
Permasalahan selanjutnya jika Calon WUB hanya diberikan pelatihan kewirausahaan,
pemagangan serta fasilitasi akses permodalan melalui intermediasi, dikhawatirkan akan
mengakibatkan kekurang berhasilan dalam menciptakan WUB, karena untuk
menciptakan satu orang Wira Usaha Baru berdasarkan hasil penelitian Chevron yang
disampaikan Kepala BAPPEDA Propinsi (Profesor Denny) pada saat Rapat Koordinasi
penyusunan RKPD Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2014 di Hotel Khatulistiwa
menyatakan, bahwa untuk menciptakan Wira Usaha Baru dari 100 orang yang dilatih
hasil seleksi rekruitment Calon WUB paling yang berhasil menjadi WUB sukses hanya 2
orang saja. Sudah tentu untuk penciptaan WUB perlu penanganan yang sinergi antara
para pihak. Penyelesaian permasalahan Penciptaan WUB pelaksanaannya harus
terkoordinasikan dengan baik dengan SKPD dan Instansi serta Lembaga terkait lain
sesuai tupoksinya, seperti Perguruan Tinggi, Perbankan, KADIN, dan instansi/lembaga
yang berkaitan dengan pengembangan kewirausahaan, sehingga harapan akhir Tahun
2018 dapat menciptakan 100.000 Wira Usaha Baru akan berhasil, karena program ini
merupakan program unggulan Bapak Walikota dan Wakil Walikota Bandung terpilih
periode 2013-2018 harapan terjadi multiplayer effect satu orang wira usaha baru
berhasil akan mampu menciptakan lapangan kerja yang baru.
Upaya selanjutnya yang telah dilakukan dalam meningkatkan penciptaan wira usaha
baru yaitu mendorong sikap kewirausahaan para pencari kerja. Masalah pengangguran
menjadi sedikit terpecahkan apabila muncul keinginan untuk menciptakan lapangan
usaha sendiri dan menjadi wira usaha yang berhasil. Cara ini sebenarnya berpeluang
61
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
besar dalam mengurangi pengangguran dalam masyarakat, karena dalam berwirausaha
tidak menuntut pendidikan yang tinggi, yang dibutuhkan hanya sedikit modal dan
keuletan dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu hal ini dijadikan target prioritas
RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 sesuai janji politik Walikota Tahun 2018 harus
tercipta 100.000 Wira Usaha Baru, karena diindikasikan sektor informal di perkotaan
diduga mampu menyerap angkatan kerja yang mendapat tekanan dari rasionalisasi
pekerja akibat kontraksi perekonomian.
Jika dilihat dari target RPJMD 2013-2018 terciptanya 100.000 WUB, sedangkan
berdasarkan LPPD yang sudah dipublish melalui Koran Tribun Tanggal 17 Juni 2015
halaman 5, pada Tahun 2014 dari 5 SKPD yang sudah merealisasikan pelatihan WUB
baru Disnaker sebanyak 1.160 melebihi target yang ditentukan yaitu 1.120, berarti dari
target 7.500 Calon WUB terlatih di akhir Tahun 2018, tanggungjawab Disnaker akhir
Tahun 2018 sisa sebanyak 6.340 Calon WUB, kemudian Tahun 2015 rencana 1.340
Calon WUB, maka di Tahun 2016 sisa 5.000 Calon WUB lagi yang harus disentuh
melalui pelatihan ketenagakerjaan.
3.2.3. Analisis Capaian Kinerja Sasaran 3
Pada dasarnya untuk mengatasi pengangguran musiman, perlu adanya pemberian
informasi yang cepat. Salah satu penyebab munculnya masalah pengangguran karena
pencari kerja tidak tahu perusahaan apa saja yang membuka lowongan kerja, atau
perusahaan seperti apa yang cocok dengan keterampilan yang dimiliki. Berkat kinerja
Bidang Penempatan Tenaga Kerja yang didukung para Pejabat fungsional Pengantar
Kerja, target kinerja terlampaui. Proses Penyediaan Informasi Lowongan Pekerjaan
yang dilakukan adalah melalui Job Fair/Pameran Kerja yang dilaksanakan 3 kali
Pameran/Bursa Kerja, melalui Bursa Kerja On-line. (BKOL) memberi kemudahan
kepada Pengusaha melakukan entry secara on-line lowongan yang tersedia di
perusahaan.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor
Ketenagakerjaan, perusahaan mempunyai kewajiban melaporkan perkembangan
perusahaannya kepada Pemerintah melalui SKPD yang membidangi ketenagakerjaan.
Tahun 2014 Disnaker termasuk sebagai Smart SKPD, inovasi yang dilakukan dalam
upaya meningkatkan pelayanan publik adalah menyusun aplikasi Sistem Informasi
Ketenagakerjaan yang diberi nama BIMMA’S (Bandung Integrated Manpower
Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja
62
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
Management Aplications System), sub sistem yang sudah berjalan di bidang Pengawasan
yaitu Wajib Lapor On-line. dengan sistem ini, memberi kemudahan terhadap
perusahaan untuk menyampaikan laporan perusahaannya melalui website Wajib Lapor
On-line (paperless), diantara contentnya perusahaan wajib mengisi format lowongan
kerja yang tersedia di perusahaannya, harapan kedepan adalah jumlah lowongan kerja
yang tersedia di Kota Bandung meningkat dengan diketahuinya dan dilaksanakannya
Wajib Lapor Ketenagakerjaan oleh Perusahaan melalui Website tersebut. Jika dibanding
dengan target 50.000 Lowongan Kerja di akhir RENSTA, direalisasikan Tahun 2014
sebanyak 9.695 loker, melebihi target yang ditentukan, tanggungjawab sebanyak 40.305
loker lagi harus didapat sampai akhir Tahun 2018, agar para pencari kerja dengan
mudah mencari loker sesuai bakat dan minat yang bersangkutan, seperti tabel berikut:
Tabel 3.19
Analisis Pencapaian Sasaran 3 Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja
No Indikator
Kinerja Satuan
Existing Tahun
2013
Tahun 2014 Prosentase Capaian
Kinerja
Target
Akhir Renstra
(Tahun 2018) Target Realisasi
1.
Jumlah
Lowongan Pekerjaan Baru
Loker 6.989 3.000 9.695 323,17%
50.000
2.
Prosentase
Pencari Kerja terdaftar yang
ditempatkan
% 14,05
14,22
41,92 294,80% 44,88
1. Indikator Jumlah Lowongan Pekerjaan Baru
Indikator Menciptakan 250.000 Lapangan Pekerjaan Baru adalah janji politik
Walikota dan Wakil Walikota Bandung Terpilih yang dituangkan dalam Dokumen
RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018, untuk mencapai target tersebut Dinas Tenaga
Kerja menetapkan target pada akhir Tahun 2018 Lowongan Pekerjaan Baru sebanyak
50.000 lowongan kerja, dan Tahun 2014 dari target 3.000 Lowongan Kerja Baru,
terealisasi 9.695 Lowongan Kerja Baru; Dipersentase mencapai 323,17%, kategori
memuaskan. Pencapaian melebihi target sangat signifikan bukan berarti adanya
kesalahan dalam menetapkan target ataupun pencapaian kinerja Dinas sangat
maksimal. Penentuan target biasanya diambil dari rata-rata lowongan kerja yang
tersedia setiap tahun, lima tahun ke belakang rata-rata antara 3.000 - 6.000 lowongan
kerja. Oleh karena pencapaian target Tahun 2014 sangat signifikan serta diperkirakan
perkembangan perekonomian tahun selanjutnya lebih meningkat, maka Tahun 2015
ditetapkan target sebanyak 10.000 lowongan pekerjaan baru, harapan akhirnya adalah
63
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
makin meningkat pula penempatan tenaga kerja untuk mengurangi jumlah
pengangguran di Kota Bandung.
2. Indikator Prosentase Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan
Target Kedua Prosentase Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan akhir Tahun 2018
ditentukan target sebesar 44,88 persen, Tahun 2014 telah ditetapkan target sebesar
14,22 persen (2.532 penempatan/17.800 pendaftaran pencari kerja), dan direalisasikan
sebesar 41,92 persen (penempatan 3.849/pendaftaran pencari kerja 9.181). Jika dilihat
dalam tabel di atas realisasi sangat tinggi, padahal penempatan tenaga kerja seperti
pada tahun tahun sebelumnya peningkatannya tidak terlalu signifikan mencapai 3.849,
hal ini disebabkan dengan data pembanding di bawahnya yaitu jumlah pendaftar
pencari kerja terdaftar menurun drastis jauh dari perkiraan hanya berjumlah 9.181.
Penurunan pendaftar pencari kerja karena pendaftaran CPNS tahun 2014 tidak
mensyaratkan lagi melampirkan Kartu AK.I (Kartu Pencari Kerja), persyaratan tersebut
berlaku ketika pencari kerja diterima menjadi Calon PNS. Capaian kinerjanya sebesar
294,80 persen melebihi target yang ditetapkan mencerminkan keberhasilan Dinas
Tenaga Kerja melalui Bidang Penempatan Tenaga Kerja baik penempatan di sektor
pekerja formal ataupun yang menjadi wira usaha baru.
Berdasarkan tabel di atas bahwa realisasi Tahun 2014 kedua indikator sasaran 3
menunjukkan capaian kinerja lebih dari 100 persen yang berarti capaian kinerja
Renstra Tahun 2014 melampaui target yang ditetapkan. Realisasi data pendukung
pencapaian sasaran 3 apabila dibuat tabel Tahun 2009 - 2014 adalah sebagai berikut :
Tabel 3.20
Pencapaian Indikator Sasaran 3 Tahun 2009 – 2014
No.
Indikator
Kinerja
Utama
Satuan
Tahun
2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Lowongan Kerja Baru
Loker 1.840 4.779 10.313 11.882 6.989 9.695
2. Pendaftaran
Pencari Kerja Orang 33.476
24.159 7.757 8.815 17.455 9.181
3. Penempatan
Tenaga Kerja Orang 2.894
2.281 3.044 4.035 2.452 3.849
64
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
Apabila tabel tersebut di atas dibuat grafik, maka hasilnya seperti di bawah ini:
Grafik 3.5 Perkembangan Lowongan Kerja, Penempatan Kerja dan Pendaftar Pencari Kerja Tahun 2010-2014
Prosentase Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan adalah indikator Standar
Pelayanan Minimal ketiga dari tujuh indikator yang ditetapkan oleh Peraturan
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 2 Tahun 2014. Oleh karena itu
target ini dapat diperbandingkan dengan Propinsi Jawa Barat. Diperoleh data capaian
SPM Propinsi Jawa Barat melalui e-mail Kepala Sub Bagian Keuangan Disnakertrans
Propinsi Jawa Barat sebagai berikut :
Tabel 3.21 Prosentase Penempatan Tenaga Kerja Propinsi Jawa Barat – Kota Bandung
Berdasarkan Realisasi SPM Tahun 2014
Uraian Penempatan Kerja Pencari Kerja
Terdaftar
Persentase
Propinsi Jawa Barat 477.046
1.775.196 26,87
Kota Bandung 3.849 9.181 41,92
Sumber Data : Disnakertrans Prop.Jabar Tahun 2014
Penempatan atau penyerapan Tenaga Kerja Kota Bandung prosentasenya melebihi
Jawa Barat, yaitu 41,92 persen dan Jawa Barat 26,87 persen. Kondisi ini dapat
didefinisikan Kota Bandung tingkat penyerapan tenaga kerja lebih tinggi dari rata-rata
65
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
penempatan Propinsi Jawa Barat yaitu 3.849 orang penempatan dibanding dengan
jumlah 477.046 penempatan se-Jawa Barat hanya 0,81 persen, pencari kerja terdaftar
9.181 di Kota Bandung hanya 0,052 dari 1.775.196 orang pencari kerja di Jawa Barat
yang merupakan penjumlahan dari 26 Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Hal ini sangat
menggembirakan, sedikitnya memberi kontribusi terhadap penurunan Tingkat
Pengangguran Terbuka dari Tahun 2013 sebesar 10,98 persen ke Tahun 2014 menjadi
8,05 persen, walaupun Kota Bandung ibukota Propinsi Jawa Barat, dimana migrasinya
cukup tinggi.
Namun jika diperbandingkan dengan jumlah lowongan kerja yang tersedia pada
Tahun 2014 sebagaimana tabel/grafik di atas terjadi kesenjangan antara
penempatan tenaga kerja 3.849 orang, sedangkan lowongan kerja tersedia 9.695
formasi, berarti hanya 39,70 persen terjadi penyerapan tenaga kerja. Permasalahannya
adalah Pencari Kerja yang ingin memperoleh pekerjaan dari pemberi kerja untuk
pengisian lowongan kerja yang tersedia tidak sesuai dengan bakat, minat dan
kemampuannya, serta tidak sesuai dengan kualifikasi pekerjaan yang tersedia atau
dalam istilah ketenagakerjaan disebut antara Lowongan Kerja Tersedia dengan Pencari
Kerja tidak Link and Match.
Penyelesaian masalah di atas adalah dengan pelatihan kerja untuk memberi,
memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas,
disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai
dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan, kemudian dilakukan uji
kompetensi kerja adalah pengukuran kemampuan kerja setiap individu yang mencakup
aspek pengetahuan, keterampilan/keahlian dan sikap kerja yang sesuai dengan standar
kompetensi yang ditetapkan. Selain itu beberapa upaya lain yang bisa dilakukan adalah
melalui :
1. Penyediaan Informasi tentang Kebutuhan Tenaga Kerja/Lowongan kerja melalui Job
Fair/Pameran Kerja dan Bursa Kerja On-line.
Untuk mengatasi pengangguran musiman, perlu adanya pemberian informasi yang
cepat mengenai tempat-tempat mana yang sedang memerlukan tenaga kerja.
Masalah pengangguran dapat muncul karena orang tidak tahu perusahaan apa saja
yang membuka lowongan kerja, atau perusahaan seperti apa yang cocok dengan
keterampilan yang dimiliki. Masalah tersebut adalah persoalan informasi.
2. Adanya dorongan-dorongan (penyuluhan) untuk giat bekerja melalui bimbingan
teknis memperbaiki kejiwaan, mental dan moralitas para pengangguran untuk
melakukan hal yang berguna dan berdampak positif.Seperti; pembinaan mental,
66
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
taat beragama, memperbaiki karakter, memiliki kepribadian yang baik,
memperbaiki kapasitas dan kualitas yang menjadikan diri diterima di lapangan
pekerjaan, karena diindikasikan penduduk Kota Bandung bila upah kerja rendah
maka orang lebih suka menganggur
3. Bisnis online apabila dijalankan dengan serius, sebenarnya cara ini cukup berhasil
dalam mengurangi pengangguran bahkan mengatasi kemiskinan di suatu negara.
Dalam menjalankan bisnis online sangatlah mudah dapat dijalankan semua orang,
karena tidak diperlukan modal yang besar
Jika penyelesaian permasalahan berhasil, dan jika kondisi perekonomian dan keamanan
Kota Bandung kondusif dipastikan target 44,88 persen penempatan tenaga kerja
dibanding dengan pencari kerja terdaftar pada akhir RENSTRA Tahun 2018 akan
berhasil atau mungkin bisa melebihi target yang ditetapkan.
3.2.4. Analisis Capaian Kinerja Sasaran 4
Pencapaian sasaran 4 Misi disusun 4 indikator
yaitu: Prosentase Perusahaan yang berkasus tentang
ketenagakerjaan, Prosentase Kasus yang
diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB),
Prosentase pekerja/buruh yang menjadi peserta
program Jamsostek, Jumlah Perusahaan Yang
Melaksanakan Peraturan Ketenagakerjaan dan
Jumlah Perusahaan Yang Melaksanakan Wajib Lapor Ketenagakerjaan. Misi ini menjadi
target kinerja Bidang Perselisihan Hubungan Industrial dan Jamsostek, dan Bidang
Pengawasan Ketenagakerjaan. Realisasinya sebagaimana tabel di bawah ini :
Tabel 3.22
Analisis Pencapaian Sasaran 4
Meningkatnya Perlindungan Ketenagakerjaan
No Indikator Kinerja Utama Satuan
Existing
Tahun 2013
Tahun 2014 Target
Akhir 2018 Target Realisasi
1. Prosentase Perusahaan yang berkasus tentang
ketenagakerjaan
Persen
--
5,51 5,51 4,09
Meningkatnya Perlindungan Ketenagakerjaan
67
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
2. Prosentase Kasus yang
diselesaikan melalui
Perjanjian Bersama (PB) Persen 61,32
55,00
55,00 58,00
3. Prosentase pekerja/buruh
yang menjadi peserta
program Jamsostek
Persen 27,68 72,33 72,33 82,97
4. Jumlah Perusahaan Yang
Melaksanakan Wajib Lapor
Ketenagakerjaan
Perusah
aan
6.258
1.977 1.977 2.300
1. Indikator Prosentase Perusahaan yang berkasus tentang ketenagakerjaan
Indikator kinerja pertama direalisasikan 100 persen
sesuai target yang direncanakan, rumusannya adalah
realisasi 109 kasus yang masuk dibanding dengan
1.977 perusahaan yang melaksanakan wajib lapor
ketenagakerjaan pada Tahun 2014, target ini adalah
indikator kinerja baru hasil Reviu Tim Menpan&RB.
Meningkat dan menurunnya kasus yang masuk
tergantung pada pembinaan dan pengawasan yang
dilakukan oleh kedua bidang yang menangani perlindungan ketenagakerjaan, selain
faktor internal juga faktor eksternal sangat mempengaruhi tingginya kasus yang
masuk, diantaranya faktor ekonomi dan politik, seperti adanya peningkatan harga BBM
dan tarif Listrik akan berpengaruh pada pelaku ekonomi, yaitu menurunkan
kemampuan perusahaan untuk memenuhi biaya produksi, dan Tenaga Kerja adalah
salah satu faktor produksi yang ikut terpengaruh akibat kebijakan Pemerintah tersebut.
Target akhir RENSTRA menurunnya prosentase kasus yang masuk dari Tahun 2014
sebesar 5,51 persen menjadi 4,09 persen dari jumlah Perusahaan Wajib Lapor
Ketenagakerjaan pada Tahun 2018 dapat direalisasikan dengan mengoptimalkan
kinerja kedua Bidang yang menangani Perlindungan Ketenagakerjaan, melalui
pembinaan SP/SB/SBSI, sosialisasi peraturan ketenagakerjaan&jamsostek,
pemeriksaan dan pengawasan perusahaan karena walaupun prosentase kecil tetapi
yang namanya penyelesaian perselisihan hubungan industrial bobotnya sangat berat
dan memerlukan waktu untuk penyelesaiannya.
2. Indikator Prosentase Kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)
Target kedua yang didasarkan pada indikator kinerja SPM Permennakertrans Nomor 2
Tahun 2014, adalah tindak lanjut penanganan target pertama yaitu 109 kasus yang
masuk, realisasi 100 persen yaitu perbandingan 60 kasus yang diselesaikan melalui
Perjanjian Bersama. Relisasi Tahun 2013 sebesar 61,32 persen adalah perhitungan 65
68
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
kasus selesai melalui Perjanjian Bersama dari 106 kasus yang masuk. Target Tahun
2014 diperkirakan 55 kasus selesai melalui Perjanjian Bersama dari perkiraan 100
kasus yang masuk/terdaftar. Realisasi dari 109 kasus yang masuk kasus selesai melalui
PB 60 kasus, 40 kasus selesai dengan Anjuran, 9 kasus karena bobotnya berat
penyelesaian masih harus dilanjutkan pada tahun berikutnya. Target kinerja ini sama
dengan target kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM). Perlu diketahui bahwa
permohonan penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebanyak 109 kasus
didominasi kasus perselisihan PHK sebanyak 81 kasus, selesai melalui Perjanjian
Bersama (PB) 51 kasus; perselisihan Hak 11 kasus, selesai melalui PB 5 kasus, dan
ketiga Perselisihan Kepentingan 17 kasus selesai melalui PB dari 4 kasus yang masuk,
sedangkan perselisihan Antar SP/SB Nihil. Kasus yang masuk dengan kasus yang dapat
diselesaikan melalui Perjanjian Bersama, dalam bentuk grafik sebagai berikut :
Grafik 3.6 Perbandingan Kasus Masuk dengan Kasus Selesai Melalui Perjanjian Bersama
Tahun 2010-2014
Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku
dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha,
pekerja/buruh dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD
1945. Perselisihan Hubungan Industrial merupakan perbedaan pendapat yang
mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan
pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh karena adanya perselisihan mengenai hak,
kepentingan, PHK atau perselisihan antar serikat pekerja/buruh dalam satu
69
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
perusahaan. Suatu hal yang sangat mendukung pada kondusifitas tripartit yaitu adanya
aksi Walikota Bandung yang proaktif menanggapi usulan para pengusaha dan Serikat
Pekerja pada tahun 2014 Walikota Bandung langsung menghadap Kementerian Tenaga
Kerja Dan Transmgirasi RI pada saat diminta Serikat Pekerja menyampaikan usulan
peningkatan jumlah item yang dijadikan alat survey dalam penentuan Kebutuhan Hidup
Layak/KHL, maka hubungan industrial di Kota Bandung cukup kondusif sehingga
target kinerja dapat direalisasikan dengan baik.
Sebagai perbandingan Persentase Kasus Selesai Melalui Perjanjian Bersama
berdasarkan data capaian SPM Kota Bandung dan Propinsi Jawa Barat sebagai berikut :
Tabel 3.23 Persentase Kasus Selesai Melalui Perjanjian Bersama
Propinsi Jawa Barat – Kota Bandung
Berdasarkan Realisasi SPM Tahun 2014
Uraian Kasus Selesai Melalui PB Kasus Masuk Persentase
Propinsi Jawa Barat 300 400 75
Kota Bandung 60 109 55
Sumber Data : Disnakertrans Prop.Jabar Tahun 2014
Persentase kasus PHI selesai melalui Perjanjian
Bersama di Kota Bandung 55 persen berada
dibawah Propinsi Jawa Barat yaitu 75 persen.
Walaupun dibawah Propinsi, namun kondisi ini
tetap merupakan permasalahan, bahwa di Kota
Bandung kasus yang masuk bobotnya cukup
berat, terutama terjadinya perselisihan
kepentingan yang lebih sulit untuk diselesaikan.
Dari 400 kasus Jawa Barat 27,25 persen adalah kasus yang terjadi di Kota Bandung,
mengandung arti kasus Perselisihan Hubungan Industrial di Jawa Barat hampir
didominasi oleh Kota Bandung, dan kemudian yang diselesaikan melalui Perjanjian
Bersama dibandingkan dengan Jawa Barat, 20 persennya adalah penyelesaian kasus
PHI yang dilakukan Kota Bandung. Oleh karena itu perlu ada penyelesaian masalah
yaitu pada tahun berikutnya fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan
dan serikat pekerja harus lebih ditingkatkan, jika para pihak memahami peraturan
ketenagakerjaan yang berlaku, dimungkinkan akan menurunkan terjadinya perselisihan
hubungan industrial.
Target akhir RENSTRA di Tahun 2018, kasus yang dapat diselesaikan melalui Perjanjian
Bersama meningkat menjadi 58 persen, karena trend yang terjadi berdasarkan
70
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
pengalaman setiap akhir masa jabatan seorang Kepala Daerah, suhu politik
meningkatkan, berkaitan dengan kondisi politik diluar kewenangan Disnaker biasanya
paling mudah mempropokasi para pekerja untuk dijadikan alat politik, sehingga sering
terjadi demo, akibatnya kegiatan perekonomian terganggu, bisa berdampak pada
terjadinya PHK. Maka untuk target ini tidak dapat diperjanjikan pada akhir RENSTRA
yang otomatis berakhirnya masa Jabatan Walikota Bandung untuk menetapkan target
dibawah Tahun sebelumnya.
3. Indikator Prosentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek
Indikator ketiga dari target sasaran 4 Perlindungan Ketenagakerjaan yaitu Prosentase
pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek adalah, sama seperti indikator
kedua adalah target kinerja SPM urusan ketenagakerjaan. Tahun 2014 persentase 72,33
adalah 105.867 jumlah pekerja/buruh yang masuk program Jamsostek dari 146.374
pekerja/buruh berdasarkan Wajib Lapor Ketenagakerjaan. Tahun 2013 realisasi
prosentase hanya 27,68 persen, dari 283,173 pekerja/buruh yang masuk program
Jamsostek, pembandingnya adalah jumlah Bekerja 1,047,235 orang berdasarkan data
BPS sehingga prosentase yang didapat lebih kecil.
Perbandingan Kota Bandung dengan Propinsi Jawa Barat sesuai Standar Pelayanan
Minimal yang ditetapkan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Perbandingannya
seperti tabel di bawah ini :
Tabel 3.24
Prosentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek Propinsi Jawa Barat – Kota Bandung
Berdasarkan Realisasi SPM Tahun 2014
Uraian
pekerja/buruh yang
menjadi peserta
program Jamsostek
Jumlah pekerja/buruh
berdasarkan W.L. Persentase
Propinsi Jawa Barat 8.921.180 19.443.783 45,88
Kota Bandung 283.173 391.501 72,33
Sumber Data : Disnakertrans Prop.Jabar Tahun 2014
Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat JAMSOSTEK adalah suatu
perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santuan berupa uang penggganti sebagian
dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa
atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil,
bersalin, hari tua, dan meninggal dunia. Penjaminan ini sangat penting bagi para
71
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
pekerja/buruh sebagai upaya preventif bagi perlindungan diri sendiri maupun
keluarganya. Dari data di atas, Kota Bandung tingkat kesadaran perusahaan dan
pekerjanya sangat tinggi dalam hal keikutsertaan dalam penjaminan sosial
ketenagakerjaan, realisasi kepesertaan dari data pekerja/buruh yang menjadi peserta
program Jamsostek berdasarkan Wajib Lapor Ketenagakerjaan sebesar 72,33 persen
sedangkan untuk Jawa Barat tingkat kepesertaannya masih dibawah 50 persen, yaitu
45,88 persen.
Jumlah pekerja 283.173 orang yang masuk menjadi peserta program Jamsostek di Kota
Bandung adalah 3,17 persen dari jumlah 8.921.180 peserta program Jamsostek
Propinsi Jawa Barat. Serta 19.443.783 orang pekerja/buruh di Jawa Barat,
pekerja/buruh terdaftar di Wajib Lapor hanya 2,01 persen di Kota Bandung yaitu
391.501.
Kekurang sadaran pengusaha akan tanggungjawabnya dimana Undang-Undang tentang
Jaminan Kesejahteraan Nasional (JKN) menyatakan semua masyarakat Indonesia wajib
mengikuti program penjaminan sosial, maka target Tahun 2014 kepesertaan Program
Jamsostek sebesar 72,33 persen sulit dilakukan, harapan jika para pejabat fungsional
mediator, dan fungsional pengawas ketenagakerjaan meningkatkan kinerjanya,
yaitu melakukan pembinaan, sosialisasi, dan pemeriksaan dan pengawasan
terhadap perusahaan yang melanggar peraturan ketenagakerjaan, khususnya untuk
indikator ini maka pada akhir Tahun 2018 target 82,97 persen akan terealisasikan.
4. Indikator Jumlah Perusahaan Yang Melaksanakan Wajib Lapor Ketenagakerjaan
Indikator kelima adalah realisasi sebanyak 1.977
Jumlah Perusahaan Yang Melaksanakan Wajib Lapor
Ketenagakerjaan, sama dengan indikator nomor 1
adalah target baru hasil Reviu Tim Menpan,
sebetulnya indikator ini kurang tepat karena yang
diharapkan adalah ukuran seberapa banyak
perusahaan yang melaksanakan Wajib Lapor
Ketenagakerjaan yang mentaati peraturan norma
ketenagakerjaan, hanya pada Tahun 2014 Dinas Tenaga Kerja belum siap data, maka
khusus untuk Tahun 2014 indikator ini yang digunakan, Tahun 2015 diharapkan dapat
menyusun data sesuai dengan yang disarankan, yaitu dari rencana 2.101 perusahaan
yang melaksanakan Wajib Lapor Ketenagakerjaan, dapat dipilah berapa perusahaan
yang melaksanakan ketentuan norma ketenagakerjaan (dari 33 norma, minimal 5 atau
72
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
10 norma dilaksanakan) karena makin meningkatnya jumlah perusahaan yang
melaksanakan norma ketenagakerjaan adalah bukti keberhasilan kinerja Dinas Tenaga
Kerja melalui Bidang Pengawasan dengan dibantu 14 orang fungsional Pengawas
Ketenagakerjaan (Umum dan spesialis) dalam melaksanakan pengawasan
ketenagakerjaan terhadap perusahaan.
Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan perlindungan ketenagakerjaan di atas,
diantaranya adalah :
1. Meningkatkan kerjasama dan harmonisasi LKS Tripartit melalui peningkatan
volume rapat-rapat koordinasi dengan semua anggota Tim berdasarkan Surat
Keputusan Walikota Bandung.
2. Semakin bertambahnya kasus perselisihan kepentingan yang sulit diselesaikan
secara damai (PB), sudah menjadi keharusan adanya penambahan tenaga
fungsional mediator PHI secara proporsional membandingkan dengan jumlah
7.124 perusahaan pada tahun 2014, sehingga mediator PHI dapat melaksanakan
fungsinya yang utama yaitu melakukan pembinaan hubungan industrial terhadap
perusahaan untuk pencegahan terjadinya perselisihan hubungan industrial secara
prefentif. Sehubungan tenaga fungsional mediator hanya tinggal 2 (dua) orang lagi,
maka selama ini hanya fungsi penyelesaian kasus yang masuk saja yang dapat
dilaksanakan. Yang terjadi seorang pejabat fungsional mediator tersita waktunya
hanya untuk menyelesaikan kasus saja.
3. Fungsi pemeriksaan perusahaan yang dilaksanakan oleh fungsional Pengawas
Ketenagakerjaan perlu dimaksimalkan, misalkan menyelesaikan kasus
pelanggaran norma ketenagakerjaan secara tuntas, sehingga pada tahun
berikutnya kasus yang sama di perusahaan yang sama tidak muncul kembali.
3.2.5. Analisis Capaian Kinerja Sasaran 5
Pengangguran terutama di Pulau Jawa dapat sedikit teratasi melalui upaya mendorong
minat masyarakat untuk bertransmgirasi dengan penyuluhan dan pemberian stimulan
bagi yang siap diberangkatkan dengan motivasi dan penyampaian informasi positif.
Masih luasnya lahan di luar Pulau Jawa lebih banyak menyediakan lapangan pekerjaan.
Baik peluang berwirausaha maupun pekerjaan di perusahaan lebih terbuka lebar.
Meningkatnya Minat Bertransmigrasi
73
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
Pagu dan realisasi Anggaran berdasarkan sasaran dan tabel analisis efisiensi dan
efektifitas kinerja kegiatan menjadi lampiran LKIP Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
Tahun 2014.
3.3.1. Program Kegiatan Penunjang Pencapaian Pernyataan Kinerja
Keberhasilan pencapaian Pernyataan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun
2014 didukung dengan program/kegiatan sebagai berikut :
Tabel 3.33 Program Kegiatan Penunjang Pencapaian Pernyataan Kinerja
Tahun 2014 Sasaran Indikator Sasaran Target Program/Kegiatan
1. Menurunnya Tingkat Pengangguran
Terbuka
1. Tingkat Pengangguran Terbuka
10,78 % Seluruh Program/Kegiatan Disnaker
2. Meningkatnya
Kompetensi Tenaga Kerja
2. Prosentase Tenaga
Kerja Yang Kompeten
81,23 % 1. Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
a. Kegiatan Peningkatan Kompetensi
dan Produktivitas Tenaga Kerja
serta Kompetensi Lembaga
Latihan Kerja
b. Kegiatan Pemagangan Dalam
Negeri
2. Program Peningkatan Kesempatan
82
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
Tenaga Kerja
a. Kegiatan Penyusunan Informasi
Bursa Tenaga Kerja
3. Jumlah Calon Wirausaha Baru
1.120 ang 1. Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
a. Kegiatan Pendidikan dan
pelatihan keterampilan bagi
pencari kerja
b. Kegiatan Penyusunan Data Base
Tenaga Kerja Daerah
2. Program Peningkatan Kesempatan
Tenaga Kerja
a. Kegiatan Pengembangan
kelembagaan produktivitas dan
pelatihan kewirausahaan
b. Kegiatan Pemberian fasilitasi dan
mendorong sistem pendanaan
pelatihan berbasis masyarakat
3. Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja
4. Jumlah Lowongan Pekerjaan Baru
3.000 Loker Program Peningkatan Kesempatan Kerja Kegiatan : Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja
5. Prosentase Pencari Kerja terdaftar yang
ditempatkan
14,22 % Program Peningkatan Kesempatan Kerja a. Kegiatan: Penyebarluasan Informasi
Bursa Tenaga Kerja
b. Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja
4. Meningkatnya Perlindungan
Ketenagakerjaan
6. Prosentase
Perusahaan yang
berkasus tentang
ketenagakerjaan
5,51 % Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
a. Kegiatan Fasilitasi penyelesaian
prosedur, penyelesaian perselisihan
hubungan industrial
b. Kegiatan Penyusunan dan perumusan
UMK Kota Bandung
6. Prosentase Kasus yangdiselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)
55,00 % Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan a. Kegiatan Fasilitasi penyelesaian
prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial
b. Kegiatan Penyusunan dan perumusan UMK Kota Bandung
7. Prosentase pekerja/buruh yang
menjadi peserta
72,33 % Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Kegiatan : Sosialisasi berbagai peraturan
pelaksanaan tentang ketenagakerjaan
83
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
program Jamsostek
8. J
umlah Perusahaan Yang Melaksanakan
Wajib Lapor Ketenagakerjaan
1.977
Perusahaan
Program Perlindungan dan
Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan a. Kegiatan : Kegiatan Sosialisasi
berbagai peraturan pelaksanaan
tentang ketenagakerjaan
b. Kegiatan Peningkatan pengawasan
perlindungan dan penegakan hukum
terhadap keselamatan dan kesehatan
kerja
c. Kegiatan Peningkatan higiene dan
kesehatan lingkungan kerja
7. Meningkatnya Minat Bertransmigrasi
9. Jumlah Calon
Transmigran Terseleksi
60 Jiwa 1. Program Pengembangan Wilayah
Transmigrasi
a. Kegiatan Peningkatan
kerjasama Antar Wilayah, Antar
Pelaku dan Antar Sektor dalam
rangka pengembangan kawasan
transmigrasi
b. Kegiatan Pengerahan dan
fasilitas perpindahan serta
penempatan transmigrasi untuk
memenuhi kebutuhan SDM
2. Program Transmigrasi Regional
a. Kegiatan Penyuluhan
Transmigrasi Regional
8. Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi
10. Nilai Evaluasi AKIP
64,29 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan : Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
11. Prosentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti
100 % 1. Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Kegiatan : Penyusunan Pelaporan
prognosis realisasi anggaran
2. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
3. Program Peningaktan Sarana dan
Prasaran Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
9. Terwujudnya
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik
12. I
KM
62,00 Seluruh Program / Kegiatan Pelayanan Publik Disnaker
3.3.2. Realisasi Anggaran sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja
84
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
Pencapaian Sasaran RENSTRA Dinas Tenaga Kerja Tahun 2014 yang dituangkan dalam
Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan pencapaian kinerja tahun pertama dari periode
2013-2018, uraian capaian sasaran berdasarkan realisasi anggaran dalam kurun waktu
1 (satu) tahun sebagai berikut :
85
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
Tabel 3.34 Penyerapan Anggaran pada setiap Sasaran RENSTRA Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2014
No Sasaran Indikator Sasaran
Indikator Kinerja Anggaran (Rp.)
Target Realisasi % Pagu Indikatif
Renstra Realisasi tahun
ke-1 (2014) %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka
1. Tingkat Pengangguran Terbuka 10,78 % 8,05%
Turun
2,73%
16.000.000.000
13.526.885.911
84,54
2. Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja
2. Prosentase Tenaga Kerja Yang Kompeten
81,23 %
81,23 %
100 %
5.564.227.830
4.584.694.750
82,36
3. Jumlah Calon Wirausaha Baru
1.120 Orang 1.160 Orang 103,57%
3. Penempatan Tenaga
Kerja
4. Jumlah Lowongan Pekerjaan
Baru 3.000 Loker 9.695 Loker 323,17%
2.054.750.000
1.838.754.950
89,49
5. Prosentase Pencari Ke\rja
terdaftar yang ditempatkan 14,22 % 41,92 % 294,80%
4. Meningkatnya Perlindungan
Ketenagakerjaan
6. Prosentase Perusahaan yang
berkasus tentang
ketenagakerjaan
5,51 % 5,51 % 100% 3.937.796.000 3.381.442.664
85,87
7. Prosentase Kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)
55,00 % 55,00% 100%
8. P
rosentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek
72,33 % 72,33% 100%
86
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
9. Jumlah Perusahaan Yang
Melaksanakan Wajib Lapor Ketenagakerjaan
1.977
Perusahaan 1.977
Perusahaan 100%
5. 10. Meningkatnya Minat Bertransmigrasi
11. Jumlah Calon Transmigran Terseleksi
60 Jiwa 60 Jiwa 100%
610.050.000
480.480.699
78,76
6. 12. Meningkatnya
Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi
13. Nilai Evaluasi AKIP
Nilai 64,29 64,29 100%
334.808.000
284.513.804
84,98
14. Prosentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti
100 % 100 % 100%
7.
13. Terwujudnya
Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Publik
14. I
KM Nilai 62,00 79,73 128,60% 3.498.368.170 2.956.999.044 84,53
16.000.000.000
13.526.885.911
84,54%
87
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Misi dan Sasaran Dinas Tenaga
Kerja Kota Bandung, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif
terhadap capaian kinerja misi organisasi.
3.4. Prestasi dan Penghargaan
Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga KerjaKota Bandung
dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki,
sehingga Dinas Tenaga KerjaKota Bandung telah memperoleh penghargaan yang
diberikan oleh pimpinan maupun stakeholder atas prestasi yang dicapai, prestasi dan
penghargaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, sebagai berikut :
1. Prestasi Tingkat Internasional
No. Prestasi Penerima Tahun
- --- --- --
2. Prestasi Tingkat Nasional
No. Prestasi Penerima Tahun
1. Tingkat kecelakaan
nihil (Zero Accident) Awards dari
Menakertrans RI
1. PT. Bio Farma (Persero)
2. PT. Kimia Farma (Persero) 3. PT. Masterindo Jaya Abadi
4. PT. Pikiran Rakyat
5. PT. GE Nusantara Turbine Services
6. RS. Immanuel Bandung
2011
2. Penghargaan SMK3
Terbaik (bendera emas)
dari Menakertrans RI
1. PT. LEN Indonesia
2. PT. Tanabe Abadi Indonesia
2011
3. Tingkat kecelakaan
nihil (Zero Accident) Awards dari
Menakertrans RI
1. PT. Pikiran Rakyat
2. RS. Immanuel Bandung 3. PT. GE Nusantara Turbin
4. PT. Meprofarm
5. RS. Al Islam
6. PT. Tanabe Indonesia
7. PT. Masterindo Jaya Abadi
2012
4. Tingkat Kecelakaan
Nihil (Zero Acident)
Awards dari Menakertrans RI
Untuk 13 Perusahaan di Kota Bandung 2013
5. Penghargaan SMK3
Terbaik (Bendera
Emas) dari
Mennakertrans RI
1. PT LEN;
2. PT Arkindo Bandung;
3. PT Gunakrya Nusantara
2014
6. Tingkat Kecelakaan
Nihil (Zero Acident)
1. PT Bio Farma; 2014
88
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014