Top Banner
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa urusan sosial adalah urusan wajib dan pelayanan dasar bagi Pemerintah Daerah, merupakan prioritas pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Provinsi Jawa Tengah. Memperhatikan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial maka penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan tanggungjawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat, dilaksanakan melalui 4 (empat) pilar yakni Perlindungan Sosial, Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan dengan menggunakan metode pekerjaan sosial perorangan/ individu (social case work), kelompok/kewilayahan (social group work) melalui pelayanan langsung (direct services) melalui Panti Pelayanan Sosial maupun pelayanan tidak langsung (indirect services) melalui Panti pelayanan Sosial milik masyarakat/swasta dan kemitraan strategis dengan stakeholders di Jawa Tengah. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah, yang memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang selanjutnya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Mendasarkan RPJPD Tahun 2005 – 2025 dan Isu Strategis Pembangunan Tahun 2019 sebagaimana Surat Edaran Gubernur
180

BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Dec 29, 2019

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan

ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2016 tentang

Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa urusan sosial

adalah urusan wajib dan pelayanan dasar bagi Pemerintah

Daerah, merupakan prioritas pembangunan yang diselenggarakan

oleh Pemerintah Provinsi Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009

tentang Kesejahteraan Sosial maka penyelenggaraan kesejahteraan

sosial merupakan tanggungjawab Pemerintah Pusat, Pemerintah

Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat,

dilaksanakan melalui 4 (empat) pilar yakni Perlindungan Sosial,

Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan dengan

menggunakan metode pekerjaan sosial perorangan/ individu

(social case work), kelompok/kewilayahan (social group work)

melalui pelayanan langsung (direct services) melalui Panti

Pelayanan Sosial maupun pelayanan tidak langsung (indirect

services) melalui Panti pelayanan Sosial milik masyarakat/swasta

dan kemitraan strategis dengan stakeholders di Jawa Tengah.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016

tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa

Tengah, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu

Organisasi Perangkat Daerah, yang memiliki tugas pokok dan

fungsi melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar dalam

penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang selanjutnya diatur

lebih lanjut melalui Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2016

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa

Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2016 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial

Provinsi Jawa Tengah.

Mendasarkan RPJPD Tahun 2005 – 2025 dan Isu Strategis

Pembangunan Tahun 2019 sebagaimana Surat Edaran Gubernur

Page 2: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Jawa Tengah nomor 050/019604 tanggal 27 Des 2017 tentang

Arahan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan serta Pedoman

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2019, kebijakan

pembangunan Jawa Tengah pada Tahun 2019 mengarah pada

Pencapaian Daya Saing Wilayah dan Masyarakat Jawa Tengah

Berlandaskan Pada Sumber Daya Manusia Yang Semakin

Berkualitas, Pelayanan Dasar Yang Makin Luas dan Kondusivitas

Wilayah Yang Makin Mantap Serta Memperhatikan Keberlanjutan

Lingkungan, yang terkait dengan prioritas :

1. Penanggulangan Kemiskinan, yang berfokus pada:

a. Penyediaan basic life access atau kebutuhan hidup dasar

bagi penduduk miskin perkotaan dan perdesaan;

b. Penguatan sustainable livelihood yang terkait dengan

peningkatan perekonomian serta mata pencaharian

khususnya bagi masyarakat miskin;

c. Perkuatan basis data, basis spasial, dengan berbasis

komunitas dan pendampingan secara berkelanjutan serta

dengan melibatkan pihak swasta dan pihak lainnya guna

mengatasi permasalahan kemiskinan.

2. Pengelolaan Sumberdaya Alam – Lingkungan Hidup dan

Penanggulangan Bencana, yang berfokus pada:

Meningkatkan penanggulangan bencana berbasis pengurangan

risiko bencana dengan memperkuat kebijakan dan

kelembagaan dalam penanggulangan bencana.

Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah tahun 2019

merupakan dokumen perencanaan kinerja tahunan Dinas Sosial

Provinsi Jawa Tengah, memuat tujuan, strategi, kebijakan,

program dan kegiatan penyelengaraan kesejahteraan sosial guna

mendukung pada 4 (empat) prioritas pembangunan Jawa Tengah

yakni Penanggulangan Kemiskinan, Kualitas Hidup dan Daya

Saing SDM, Pengelolaan Sumberdaya Alam – Lingkungan Hidup

dan Penanggulangan Bencana.

Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah adalah

1) Menurunnya Jumlah PMKS dan 2) Meningkatnya Peran PSKS

Page 3: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Dalam UKS. Populasi PMKS tahun 2018 sebanyak 4.882.380 jiwa

atau 14,25 % dari jumlah penduduk Jawa Tengah sebanyak

34.257.865 jiwa (Data BPS Jawa Tengah: proyeksi tengah tahun

2017), sedangkan populasi PSKS adalah 44.276 orang atau 0,91 %

dibanding dengan populasi PMKS.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 Tentang Kesejahteraan

Lanjut Usia.

2. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi

manusia.

3. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 Tentang

penanggulangan Bencana.

4. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik.

5. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan

Konflik Sosial.

6. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan

Sosial.

7. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan

Fakir Miskin.

8. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas

Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan

anak.

9. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2016 tentang Pemerintahan

Daerah.

10. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang

Disabilitas

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012 tentang

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

12. Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2013 tentang

Pelaksanaan Upaya penanganan Fakir Miskin Pendekatan

Wilayah.

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah.

Page 4: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Standar

Pelayanan Minimal (SPM).

15. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan.

16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

17. Peraturan Gubernur Nomor 63 tahun 2016 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Dinas Sosial Prov. Jateng.

18. Peraturan Gubernur Nomor 31 tahun 2018 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi

Jawa Tengah.

C. Maksud

Rencana Kerja Tahun 2019 Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

dimaksudkan sebagai arah kebijakan dan prioritas

penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Jawa Tengah tahun 2019

dengan memperhatikan dokumen RPJMD 2018-2023 serta Arah

Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019.

D. Tujuan

Rencana Kerja Tahun 2019 Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

disusun dengan tujuan :

1. Sebagai panduan kepada para pelaksana program dan kegiatan

dilingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dalam

menjabarkan arah kebijakan dan prioritas penyelenggaraan

kesejahteraan sosial di Jawa Tengah tahun 2019.

2. Sebagai panduan para pelaksana program dan kegiatan guna

merealisasikan indikator kinerja Dinas Sosial Provinsi Jawa

Tengah tahun 2019.

3. Sebagai instrumen pengawasan pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dalam

penyelenggaraan kesejahteraan sosial tahun 2019.

Page 5: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

E. Sistematika

Sistematika penulisan Rencana Kerja Tahun 2019 :

BAB I PENDAHULUAN.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN

2017.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

DAERAH.

BAB V PENUTUP

Page 6: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA

PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017.

A. Kajian Terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah

tahun 2017.

Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2017 merupakan entry

point pelaksanaan kinerja tahun 2018 sekaligus landasan penyusunan

Rencana Kerja tahun 2019, memuat gambaran keberhasilan, hambatan

dan permasalahan dalam pelaksanaannya. Adapun pencapaian Kinerja

2013-2017 sebagai berikut :

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Seiring terbitnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018

tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mengatur

kewenangan penyelenggaraan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti

bagi Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Penyandang Disabilitas

Terlantar dan Gelandangan Pengemis terlantar, maka ketersediaan

sarana prasarana yang memadai merupakan salah satu instrument

penting dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial guna

memastikan tersedianya sarana prasarana pelayanan sosial dasar.

Rehab fisik asrama penerima manfaat, gedung perkantoran,

lingkungan dan unsur penunjang pelayanan sosial lainnya dalam

upaya peningkatan sarana prasarana Panti Pelayanan Sosial guna

meningkatkan fungsi, usia pemanfaatan, alih fungsi bangunan.

Kurun waktu 2013 – 2017 telah dilaksanakan peningkatan sarana

dan prasarana panti pelayanan sosial pada 51 unit bangunan pada 52

UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, yang terperinci sebagai

berikut:

Peningkatan Kualitas Sarpras Panti Sosial

Tahun 2013 – 2017

No Tahun Jumlah UPT Paket Rehab Persentase

1 2013 52 7 13,46

2 2014 52 10 19,23

3 2015 52 12 23,08

4 2016 52 12 23,08

5 2017 52 10 19,23

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2017

Page 7: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

2. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Penanganan PMKS ditujukan untuk memulihkan keberfungsian

sosial sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas kehidupan secara

wajar dan adaptif terhadap lingkungan. Target penanganan PMKS

tahun 2013-2018 adalah 179.943 jiwa atau 3,27 % dari total

populasi PMKS sejumlah 5.507.993 jiwa (kondisi awal Renstra pada

tahun 2013), yang dilaksanakan melalui Panti Pelayanan Sosial,

kemitraan dengan kabupaten/Kota dan stakeholders sebagaimana

tabel berikut :

Penanganan PMKS di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2017

No Tahun Populasi PMKS PMKS

Tertangani Persentase

1 2013 5,507,993 18,075 0,33

2 2014 5,489,918 33,712 0,67

3 2015 5,456,206 34,807 0,70

4 2016 5,421,399 35,323 0,71

5 2017 5,386,076 39,446 0,80

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2017

3. Pemberian Bantuan Sosial bagi PMKS.

Salah satu instrument pendukung percepatan pemulihan sosial

dalam dalam penanganan PMKS sehingga mampu mewujudkan

kemandirian dan kemampuan melaksanakan fungsi sosial PMKS

dilakukan dengan pemberian stimulant bantuan sosial dalam

bentuk barang sesuai kemampuan dan minatnya. Kurun waktu

tahun 2013-2017 telah memberikan bantuan sosial kepada 46.658

PMKS 28,91 % dari PMKS yang ditangani dan atau 0,85 % dari total

populasi PMKS, terperinci sebagaimana tabel berikut:

Jumlah PMKS yang Mendapatkan Bantuan Sosial Tahun 2013 – 2017

No Tahun Populasi

PMKS (orang)

PMKS

Penerima Bansos

Persentase

1 2013 5.507.993 6.177 34,17

Page 8: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

No Tahun Populasi

PMKS (orang)

PMKS Penerima

Bansos

Persentase

2 2014 5.016.701 6.421 19,05

3 2015 4.982.989 7.359 21,14

4 2016 4.948.182 6.747 19,10

5 2017 4.941.435 19.954 50,59

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2017

4. Penguatan Kapasitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial

(PSKS).

Penguatan kapasitas PSKS sebagai unsur masyarakat yang

memberikan dukungan dan peran serta dalam penyelenggaraan

usaha kesejahteraan sosial PMKS dalaksanakan dalam upaya

menguatkan motivasi dan partisipasi PSKS memberikan sumbangsih

dan dukungan terhadap percepatan penanganan PMKS. Kurun

waktu tahun 2013-2017 telah melaksanakan penguatan kapasitas

terhadap 12.913 orang atau 6,54 % dari total populasi PSKS, terinci

sebagai berikut:

Penguatan Kapasitas PSKS di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2017

No Tahun Populasi PSKS Jumlah

Penguatan

Kapasitas

Persentase

1 2013 197.316 2.200 1,11

2 2014 197.316 2.298 1,16

3 2015 197.316 2.368 1,20

4 2016 197.316 2.468 1,25

5 2017 197.316 3.579 1,81

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2017

5. Pencapaian Kinerja Program Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD).

Pada dokumen RPJMD Jawa Tengah tahun 2013-2023 terdapat 8

indikator Kinerja Program yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas

Sosial Provinsi Jawa Tengah yakni indikator kinerja jumlah PMKS

yang mendapatkan penanganan, jumlah PMKS yang mendapatkan

bantuan sosial, jumlah perintis kemerdekaan/keluarganya,

warakawuri dan veteran yang mendapatkan perlindungan sosial,

jumlah panti sosil yang melaksanakan SOP, jumlah PMKS ditangani

melalui UPT, jumlah PSKS mendapatkan penguatan kapasitas, jumlah

sarpras mendapatkan peningkatan dan jumlah TAGANA dikerahkan

Page 9: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

kelokasi bencana. Capaian indikator Kinerja program RPJMD sampai

dengan tahun 2017, sebagai berikut:

Page 10: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

NO URUSAN/PROGRAM/INDIKATOR KINERJA

TARGET

AKHIR RPJMD

CAPAIAN KINERJA

RPJMD s.d 2017 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya

Jumlah PMKS yang Mendapatkan Bantuan Sosial 57,708 6,421 7,411 6,747 18,644 39,223

Jumlah perintis kemerdekaan/keluarganya, warakawuri

dan veteran yang mendapatkan dukungan pelayanan kesejahteraan Sosial

270 54 54 54 54 54

2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Jumlah Panti yang melaksanakan standar pelayanan

sesuai dengan SOP

27 27 27 27 27 27

Jumlah PMKS yang ditangani melalui panti sosial milik

pemerintah

20,460 4,092 4,092 4,092 4,112 16,378

Jumlah Sarana dan Prasarana Sosial 52 10 12 12 10 44

3. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial

Jumlah PMKS yang mendapatkan penanganan (orang) 179,943 33,712 34,807 35,323 38,136 141,978

4. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Jumlah PSKS yang memperoleh penguatan Kapasitas dalam penanganan PMKS dan UKS

14,995 2,298 2,368 2,468 3,579 10,713

5. Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Page 11: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Jumlah TAGANA yang dikerahkan kelokasi kejadian bencana

72 (972 org)

13 14 14 17 (616 orang)

60 (616)

Page 12: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

B. Kajian Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Berdasarkan

Indikator yang ditentukan dalam SPM maupun Indikator

Kinerja Kunci.

Standar Pelayanan Minimal (SPM)disusun dan diterapkan

dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib Pemerintahan

Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan

peraturan perundang-undangan. SPM adalah ketentuan

tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan

urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga

secara minimal. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi

kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk

menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi

dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan,

proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.

SPM disusun sebagai alat untuk menjamin akses dan mutu

pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam

rangka penyelenggaraan urusan wajib, bersifat sederhana,

konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat

dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu

pencapaian serta disesuaikan dengan perkembangan

kebutuhan, prioritas dan kemampuan keuangan nasional

dan daerah serta kemampuan kelembagaan dan personil

daerah dalam bidang yang bersangkutan.

Sampai dengan tahun 2017 Dinas Sosial Provinsi Jawa

Tengah belum menyelesaikan penyusunan Dokumen SPM

bidang Sosial karena dokumen tersebut harus merujuk pada

SPM Kementerian Sosial yang sampai dengan saat ini belum

selesai penyusunannya.

Adapun capain Kinerja SPM yang dapat ditampilkan adalah

capaian Kinerja tahun 2016 sebagaimana matrik dibawah

ini:

Page 13: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23
Page 14: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

NO

JENIS PELAY

ANAN DASA

R

INDIK

ATOR SPM

BATAS

WAKT

U PENC

APAIAN

TARGET CAPAIAN

CAPAIAN TAHAPAN TARGET

CAPAIAN (%)

CAP

AIAN

PROGRAM/KEGIATAN RPJMD 2013-2018

NAS

PROV

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2014

2015

2016

2017

2018

1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1

Pemberian

bantuan sosial

bagi PMKS skala

provinsi

Persentase

(%) PMKS skala

provinsi yang

memperoleh

bantuan sosial

untuk peme

nuhan

2015

80%

40% 72.10

86.58

81.50

63.62

75.72

27.94

2.11

3.23

13.61

13.58

12.61

2.11

- Kegiatan Peningkatan Kemampuan dan

Ketrampilan KRSE

100 - Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Program

Keluarga Harapan (PKH)

2.6

3

- Kegiatan Koordinasi

Pelaksanaan Unit Pelayanan Sosial

keliling (UPSK) terhadap PMKS

32.

16

- Kegiatan Rehabulitasi

Sosial Terhadap Anak Nakal/ABH

14.80

- Kegiatan Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak

Jalanan

Page 15: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

kebutuhan

dasar

37.75

- Kegiatan Penanganan dan Pemberian Bantuan

Sosial terhadap Pekerja Migran dan Korban

Tindak kekerasan

14.81

- Kegiatan PMKS melalui warung Sosial

2.01

- Kegiatan Pelayanan Sosial terhadap Bekas

Warga Binaan LP

13.

01

- Kegiatan Pelayanan

Sosial bagi Eks Pekerja Seksual Komersial

15.75

- Kegiatan Penjaringan dan Pendampingan Sosial bagi PGOT dan

kelompok Rentan

100 - Program Kartu Jateng

Sejahtera

0.2

1%

- Kegiatan Penanganan

terhadap Anak dan Remaja Terlantar

27.94%

2 Penyelengga

raan

Persentase

(%)

2015

60%

60% 25%

67.31

%

12.25

%

55.03

%

77.29

%

62.96

%

12.25

%

12.25

%

20.00

%

20.00

%

20.00

%

100%

- Pembinaan Penerima Manfaat pada

Balai/Unit

Page 16: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

pelayanan

dan rehabi

litasi sosial dalam

panti skala provin

si

Panti Sosial

skala provin

si yang melak

sanakan stand

ar opera

sional pelayanan

kesejahteraa

n sosial

26%

- Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

pada Balai/Unit

63

%

3 Penye

diaan saran

a prasarana

panti sosial

Perse

ntase (%)

panti sosial skala

provinsi

201

5

80

%

60% 19.

23%

85.

58%

51.

60%

63.

55%

87.

36%

95.

95%

18.

76%

26.

93%

20.

00%

20.

00%

20.

00%

23.

08%

- Kegiatan Peningkatan

Sarana Prasarana Panti-Panti Sosial Pemda

Jawa Tengah 100

% - Kegiatan Jasa Surat Menyurat pada Panti

100%

- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,

Page 17: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

skala provin

si

yang menye

diakan saran

a prasar

anan pelayanan

kesejahteraan

sosial

Sumber Daya Air dan Listrik

100%

- Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor pada

Panti 100

%

- Kegiatan Penyediaan

barang Cetak dan Penggandaan pada Panti

Page 18: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

100

%

- Kegiatan Penyediaan

Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Panti

100%

- Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga Panti

100

%

- Kegiatan Penyediaan

Buku Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

100%

- Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Panti

100

%

- Kegiatan Penyediaan

Makanan dan Minuman

100

%

- Penyediaan Jasa

Pelayanan Perkantoran Panti

100%

- Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan

Perkantoran pada Balai/Unit

100%

- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Panti

Page 19: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

100%

- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor Panti

100

%

- Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Opersional Panti

100%

- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung Kantor Panti

100%

- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung

Kantor Panti

100

%

- Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Mebelair Panti

100%

- Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Panti

96%

Page 20: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

4 Penye

diaan sarana dan

prasarana

pelayanan luar

panti skala

provinsi

Perse

ntase (%) Organ

isasi/Yayas

an/LSM yang

menyediaka

n sarana

prasaranan pelaya

nan keseja

hteraan sosial

luar panti

201

5

60

%

60% 15.

92%

62.

42%

62.

07%

70.

87%

75.

97%

50.

13%

11.

73%

19.

84%

25.

18%

25.

93%

28.

89%

10.

77%

- Kegiatan Pembinaan

dan Pemberdayaan Karang Taruna (KT)

15.72%

- Kegiatan Pemberdayaan dan Kerjasama Dunia Usaha

(DU)

0.5

0%

- Kegiatan Pembinaan

dan Pengembangan Tenaga Kesejahteraan Sosial Sukarela dan

Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)

13.70

%

- Kegiatan Pembinaanm dan Pengembangan

Orsos yang Bergerak di bidang Usaha Kesejahteraan Sosial

(UKS)

100

%

- Kegiatan Penyuluhan

Sosial dalam rangka peningkatan kualitas tanggung jawab dan

Kesetiakwanan Sosial

100

%

- Kegiatan

Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial

Page 21: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Kecamatan (TKSK)

92.

11%

- Kegiatan Pembinaan

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

18.38

- Kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan

Sosial bagi Perintis Kemerdekaan/Pahlawan Nasional dan

Keluarganya

100

%

- Kegiatan

Pemberdayaan Sosial melalui Desa Sejahtera

50.13

Page 22: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

5 Bantu

an sosial bagi

korban

bencana skala

provinsi

Perse

ntase (%) Kabup

aten/Kota

yang mengalami

bencana

memberikan bantu

an sosial bagi

korban

bencana skala

provinsi

201

5

80

%

80% 88.

57

55.

23

27.

61

55.

23

55.

23

55.

23

82.

94

83.

15

24.

62

24.

62

30.

77

55.

23

- Kegiatan Fasilitasi

Pemenuhan Kebutuhan Dasar (Pangan) bagi Korban Bencana

55.23

6 Evaku Perse 201 80 80% 88. 61. 44. 35. 29. 26. 81. 84. 21. 27. 31. 42. - Kegiatan Pengerahan

Page 23: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

asi korba

n benca

na skala provin

si

ntase (%)

Kabupaten/

Kota yang mengg

unakan saran

a prasar

ana tanggap

darurat

lengkap untuk

evakuasi korba

n benca

na skala provin

si

5 % 57 60 66 72 52 19 98 29 22 76 02 86 Taruna Siaga Bencana (Tagana) dalam

9.51

bidang rekoferi (pembersihan bencana)

- Kegiatan Pemantapan

Tagana

Page 24: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

26.19

Page 25: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

7 Pelaks

anaan dan penge

mbangan

jaminan sosial

bagi penya

ndang cacat fisik

dan mental serta

lanjut usia

potensial dan

penyelengga

raan jaminan

Perse

ntase (%) kabup

aten/kota

yang menyelengga

rakan jamin

an sosial bagi

penyandang cacat

fisik dan

mental, serta

lanjut usia

tidak potensial

201

5

40

%

60% 71.

43

40.

19

25.

88

34.

92

82.

32

27.

69

49.

76

52.

57

20.

36

20.

80

18.

82

19.

76

- Kegiatan

Rehabilitasi Sosial terhadap Penyandang Cacat

35.62

- Kegiatan Perlindungan Sosial

terhadap Lanjut Usia

Page 26: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

sosial skala

provinsi

27.69

Page 27: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23
Page 28: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Realisasi Capaian Penerapanan SPM Bidang Sosial Tahun

2017 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pelayanan dasar untuk pemberian bantuan sosial bagi

PMKS skala provinsi dengan indikator persentase (%)

PMKS skala provinsi yang memperoleh bantuan sosial

untuk pemenuhan kebutuhan dasar pada tahun 2017

sebesar 29,94 %.

2. Pelayanan dasar untuk penyelenggaraan pelayanan dan

rehabilitasi sosial dalam panti sosial skala provinsi

dengan indikator persentase (%) panti sosial skala

provinsi yang melaksanakan standar operasional

pelayanan kesejahteraan sosial pada tahun 2017

mencapai 62,96 %

3. Pelayanan dasar untuk penyediaan sarana prasarana

panti sosial skala provinsi dengan indikator persentase

(%) panti sosial skala provinsi yang menyediakan sarana

prasarana pelayanan kesejahteraan sosial sebesar 95,95

% pada tahun 2017

4. Pelayanan dasar untuk penyediaan sarana prasarana

pelayanan luar panti skala provinsi dengan indikator

persentase (%) organisasi sosial/yayasan/LSM yang

menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan

sosial luar panti sebesar 50,13 % pada tahun 2017.

5. Pelayanan dasar untuk bantuan sosial bagi korban

bencana skala provinsi dengan indikator persentase (%)

kabupaten/kota yang mengalami bencana memberikan

bantuan sosial bagi korban bencana pada tahun 2017

mencapai 55,23 %.

6. Pelayanan dasar untuk evaluasi korban bencana skala

provinsi dengan indikator persentase (%) kabupaten/kota

yang menggunkan sarana prasarana tanggap darurat

untuk evakuasi korban bencana skala provinsi pada

tahun 2017 mencapai 26,19 %.

Page 29: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

7. Pelayanan dasar untuk pelaksanaan dan pengembangan

jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental

serta lanjut usia non potensial penyelenggaraan jaminan

sosial skala provinsi dengan indikator persentase (%)

kabupaten/kota yang menyelenggarakan jaminan sosial

bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia

non potensial tercapai 27,69%.

C. Isu-isu Penting/Strategis dalam penyelenggaraan Tugas

pokok dan Fungsi

Permasalahan terkait dengan kewenangan dan pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan kesejahteraan

sosial bagi PMKS yakni:

1. Kemiskinan

a) Data Kemiskinan

Basis Data Terpadu (BDT) sebagai dasar penetapan

sasaran program penanganan kemiskinan berpotensi

menimbulkan problem kelembagaan yakni inclusion

error dan exclusion error yang berdampak intervensi

yang tidak tepat sasaran.

b) Penanganan Fakir Miskin

Penanganan fakir miskin dilaksanakan berbasis

kewilayahan yakni penanganan fakir miskin wilayah

perkotaan dan perdesaan, perlu diupayakan

penanganan kemiskinan dengan merumuskan

kebijakan yang meminimalisir exclusion error dan

inclusion error sehingga mengurangi kebijakan tidak

pro poor dan menjawab akar persoalan kemiskinan.

2. Penanganan PMKS

Penanganan PMKS dilakukan guna mengembalikan

keberfungsian sosial. Motto to help people to help them

self haruslah menjadi titik tolak merumuskan

pendekatan, metodologi dan sasaran intervensi

Page 30: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

kesejahteraan sosial. Hal ini menjadi penting karena

tidak optimalnya penanganan yang dilakukan akan

berakibat pada semakin terpuruknya PMKS, semakin

melebarnya kesenjangan sosial dan semakin lemahnya

ketahanan sosial masyarakat.

a. Ketunaan Sosial

Karakteristik ketuaanSosial ditandai dengan tingkat

mobilitas sosial yang sangat dinamis, sering

berpindah atau tidak menetap, sehingga menyulitkan

dalam menyusun program intervensi yang akurat.

b. Keterlantaran

Keterlantaran adalah kondisi terabaikannya

seseorang/ individu ketidak mampuan keluarga/

masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sosial

dasarnya sebagai akibat adanya kesengajaan sosial,

kelalaian dalam memenuhi kewajiban

keluarga/masyarakat dalam kebutuhan sosial dasar

hidupnya, baik jasmani, rohani maupun sosial.

c. Disabilitas

Kedisabilitasan telah menyebabkan seseorang

mengalami keterbatasan dalam melaksanakan fungsi

sosialnya (keleluasan aktifitas fisik, kepercayaan dan

harga diri dalam berhubungan dengan orang lain

maupun lingkungan), yang menyebabkan terbatasnya

kesempatan aktifitas sosial, dan menimbulkan

perlakuan diskriminatif. Hal ini msih ditambah

dengan belum optimalnya penyediaan aksesibilitas

pada fasilitas umum bagi penyandang disabilitas

dalam melaksanakan fungsi sosialnya.

d. Korban Bencana

1) Bencana Alam

Page 31: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Gejala alam merupakan salah satu faktor yang

mewarnai kondisi kehidupan masyarakat, telah

menjadi perhatian yang serius oleh pemerintah

dan masyarakat. Korban bencana alam

merupakan kelompok masyarakat yang perlu

mendapatkan penanganan dan bantuan agar

dapat melaksanakan fungsi sosial secara normal.

2) Bencana Sosial

Bencana sosial merupakan bencana yang

disebabkan oleh ulah manusia (man made

disasters) antara lain karena perbedaan kondisi

ekonomi, diskriminasi, ketidakadilan, kelalaian,

ketidaktahuan, maupun sempitnya wawasan dari

sekelompok masyarakat. Korban Bencana Sosial

perlu mendapat perhatian khusus dan

menyeluruh guna menghindari kerugian yang

lebih besar dan mencegah terjadinya masalah

yang sama.

e. Korban Tindak Kekerasan dan Korban Perdagangan

Orang.

Tindak Kekerasan diartikan sebagai perbuatan

terhadap seseorang terutama perempuan dan anak

yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau

penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan

sosial.Korban Tindak Kekerasan dan trafficking

semakin meningkat dalam hal kualitas maupun

kuantitas sehingga perlu mendorong efektifitas

program-program terkait dalam menangani masalah

tersebut.

Mendasar uraian permasalahan diatas, dapat dirumuskan

sebagai berikut:

Page 32: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

NO PMKS RANCANGAN TINDAK LANJUT

SESUAI TUSI

1 2 3

1 Kemiskinan

a. Data

Kemiskinan

1. Pengelolaan data BDT.

2. Mendorong Kabupaten/Kota

agar concern dalam

melakukan pemutakhiran

data.

b. Penanganan

Fakir Miskin

1. Pengelolaan data

kemiskinan dan PMKS

lainnya guna merumuskan

kebijakan penanggulangan

kemiskinan guna

meminimalisir problem

kelembagaan yakni inclusion

error dan exclusion eror.

2. Penanganan kemiskinan

berbasis kewilayahan.

2 Ketunaan Sosial 1. Penanganan PMKS dalam

Panti Pelayanan Sosial

melalui penyediaan

kebutuhan sosial dasar.

2. Optimalisasi Sarana dan

Prasarana Panti Pelayanan

Sosial guna mendukung

penyelenggaraan pelayanan

langsung (direct services)

rehabilitasi sosial berbasis

Panti.

3 Kedisabilitasan 1. Mendorong optimalnya

penyediaan aksesibilitas

sarana prasarana umum.

2. Penanganan PMKS dalam

Panti Pelayanan Sosial

melalui penyediaan

kebutuhan sosial dasar.

3. Optimalisasi Sarana dan

Page 33: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Prasarana Panti Pelayanan

Sosial guna mendukung

penyelenggaraan pelayanan

langsung (direct services)

rehabilitasi sosial berbasis

Panti.

4 Keterlantaran 1. Penanganan PMKS dalam

Panti Pelayanan Sosial

melalui penyediaan

kebutuhan sosial dasar.

2. Optimalisasi Sarana dan

Prasarana Panti Pelayanan

Sosial guna mendukung

penyelenggaraan pelayanan

langsung (direct services)

rehabilitasi sosial berbasis

Panti.

5 Korban Bencana

a. Bencana Alam 1. Community Disaster

Management (CDM) sebagai

bagian dari upaya preventif

Pengurangan Resiko

Bencana (PRB) alam.

2. Management penanganan

Saat dan pasca daurat

bencana alam tingkat

Provinsi.

b. Bencana Sosial 1. Community Disaster

Management (CDM) sebagai

bagian dari upaya preventif

Pengurangan Resiko

Bencana (PRB) alam.

2. Management penanganan

Saat dan pasca daurat

bencana alam tingkat

Provinsi.

6 Korban Tindak

Kekerasan dan

1. Penyuluhan sosial guna

meminimalisir

Page 34: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Trafficking meningkatnya kejadian dan

korban tindak kekerasan

dan trafficking.

2. Penanganan korban tindak

kekerasan berbasis

keluarga.

Isue Strategis dalam penyelenggaraan kesejahteraan 2018 –

2023 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa penanganan

PMKS yang menjadi kewenangan Provinsi adalah

rehabilitasi sosial PMKS yang membutuhkan pelayanan

dalam panti/ lembaga (direct services), yang saat ini

masih dihadapkan pada keterbatasan sumber daya

manusia maupun sarana prasarana, sehingga diperlukan

penguatan peran kelembagaan masyarakat (LKS/Orsos)

di bidang rehabilitasi sosial.

2. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (TPB), telah mendorong untuk menyusun

kebijakan dan strategi penyelenggaraan kesejahteraan

sosial yang mendukung tercapainya TPB.

3. Penanganan PMKS non produktif sebagai upaya

mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan daya

beli melalui program bantuan pangan non tunai (BPNT)

dan perlindungan sosial melalui cash transfer sebagai

upaya percepatan penanganan Kemiskinan dan PMKS

lainnya.

4. Penyediaan pelayanan kesejahteraan sosial berperspektif

HAM pada UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah,

dengan menginisiasi pelaksanaan Standar pelayanan

Minimal (SPM) bidang sosial, perangkat aturan

penyelenggaraan kesejahteraan sosial termasuk

Page 35: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya

manusia serta sarana prasarana yang memadai.

5. Penyelenggaraan penanggulangan pada saat dan pasca

darurat bencana tingkat Provinsi.

D. Review Terhadap Rancangan Awal Renja.

Rancangan awal Renja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2019 ditujukan guna mendukung percepatan

penanggulangan kemiskinan secara terpadu melalui

pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin,

peningkatan pendapatan masyarakat miskin serta

pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil bagi

masyarakat miskin dengan fokus pada:

a. Rehabilitasi Sosial Fokus Pada Pelayanan PMKS Dalam

Panti Pelayanan Sosial.

b. Perlindungan Dan Jaminan Sosial Fokus Pada

Penyelenggaraan Jaminan Sosial Pmks Non Produktif

Melalui Kartu Jateng Sejahtera (KJS).

c. Penanganan Fakir Miskin Fokus Pada Pengelolaan Data

Kemiskinan Dan PMKS Lainnya (BDT).

d. Pemberdayaan Sosial Fokus Pada Pemberdayaan PSKS

agar dapat meningkatkan perannya dalam Usaha

Kesejahteraan Sosial (UKS).

E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

dilaksanakan dengan melakukan pencermatan usulan pada

aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan

Daerah (SIPPD) guna sinkronisasi usulan tersebut dengan

rencana kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah,

dilaksanakan secara berjenjang melalui Desk dengan Tim

Perencana Provinsi Jawa Tengah, Desk Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Wilayah (Musrenbangwil) serta

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi

(Musrenbangprov) Jawa Tengah. Melalui kegiatan ini seluruh

Page 36: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

usulan program dan kegiatan masyarakat dapat diamati,

dianalisa dan disinkronkan dengan arah kebijakan dan

prioritas pembangunan daerah tahun 2019.

Page 37: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN

PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

A. Telaah Terhadap Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional

yang terkait dengan Tupoksi Perangkat Daerah.

Berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Program

Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025,

isu strategis pembangunan sebagaimana Surat Edaran Gubernur

Jawa Tengah nomor 050/019604 tanggal 27 Des 2017 tentang Arahan

Kebijakan dan Prioritas Pembangunan serta Pedoman

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2019, kebijakan

pembangunan Jawa Tengah pada Tahun 2019 mengarah pada

pencapaian daya saing wilayah dan masyarakat Jawa Tengah

berlandaskan pada sumber daya manusia yang semakin berkualitas,

pelayanan dasar yang makin luas dan kondusivitas wilayah yang

makin mantap serta memperhatikan keberlanjutan lingkungan, serta

dinamika lingkungan strategis yang berkembangmaka Rencana

KerjaDinas Sosial Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 merupakan

dokumen perencanaan kinerja tahunan Dinas Sosial Provinsi Jawa

Tengah mendukung pada 4 (empat) prioritas pembangunan Jawa

Tengah yakni Penanggulangan Kemiskinan, Kualitas Hidup dan Daya

Saing SDM, Pengelolaan Sumberdaya Alam – Lingkungan Hidup dan

Penanggulangan Bencana serta Tata Kelola Pemerintahan.

Mendasar pada uraian diatas dan Rancangan Rencana Strategis

(Renstra) tahun 2018 – 2023, maka Rencana Kerja Dinas Sosial

Provinsi Jawa Tengah memuat 4 (empat) agenda penyelenggaraan

kesejahteraan sosial yakni :

1. Penanganan Fakir Miskin, meliputi :

a. Verifikasi, validasi dan pemuthakiran Basis Data terpadu

sebagai dasar penyusunan strategi penanganan fakir miskin

dan PMKS lainnya.

b. Penanganan Kemiskinan berbasis kewilayahan dan kelompok.

2. Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial PMKS melalui Panti Pelayanan

Sosial.

Page 38: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

3. Penyelenggaraan Perlindungan Sosial bagi Korban Bencana Alam/

Sosial dan Jaminan Sosial bagi PMKS Non Produktif.

4. Pemberdayaan sosial Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial

(PSKS) dalam upaya meningkatkan peran dalam

melaksanakanUsaha Kesejahteraan Sosial (UKS).

Kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial :

1. Penanganan PMKS berbasis Kelompok (Sosial Group Work)

dilaksanakan melalui Program Penanganan Fakir Miskin.

2. Penanganan PMKS berbasis Kelembagaan dilaksanakan melalui

Program Rehabilitasi Sosial.

3. Penanganan PMKS berbasis Individu dan Keluarga (Sosial Case

Work) dilaksanakan melalui Program Perlindungan dan Jaminan

Sosial.

4. Peningkatan peran PSKS dalam melaksanakan UsahaKesejahteraan

Sosial dilaksanakan melalui Program Pemberdayaan Sosial.

Program Dan Kegiatan yang dilaksanakan:

1. Program Penanganan Fakir Miskin.

a. Kegiatan Penanganan Kemiskinan Perdesaan.

b. Kegiatan Penanganan Kemiskinan Perkotaan dan Daerah

Rentan.

c. Kegiatan Pengolahan Data Kemiskinan dan PMKS Lainnya.

2. Program Rehabilitasi Sosial.

a. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia.

b. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.

c. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan KPO.

3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.

a. Kegiatan Penangangan Korban Bencana Alam.

b. Kegiatan Penanganan Korban Bencana Sosial.

c. Kegiatan Jaminan Sosial Perorangan dan Keluarga.

4. Program Pemberdayaan Sosial.

a. Kegiatan Penguatan Kapasitas PSKS.

b. Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Undian dan Penyuluhan

Sosial.

c. Kegiatan Keperintisan, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan

Sosial.

Page 39: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

B. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Penyusunan Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Sosial

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019, dimaksudkan guna memastikan

bahwa agenda penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat terealisasi

melalui pembebanan tugas dan fungsi kepada struktur yang ada.

Selain itu guna memastikan setiap struktur memiliki tugas dan fungsi

sebagai bagian penjabaran Kinerja yang bersangkutan. Tujuan dan

Sasaran Rencana Kerja sebagai berikut:

Tujuan Indikator Tujuan

Formulasi Indikator

Sasaran

1 2 3 4

Menurunn

ya Jumlah PMKS

Porsentase

Penurunan Jumlah

PMKS

Jumlah PMKS

ditangani di bagi Populasi

PMKS X 100 %

Rehabilitasi

Sosial PMKS

Jumlah PMKS

ditangani di bagi Populasi

PMKS X 100 %

Penanganan

Fakir Miskin

Jumlah PMKS

ditangani di bagi Populasi PMKS X 100 %

Perlindungan

dan Jaminan Sosial Korban Bencana dan

PMKS Non Produktif

Page 40: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Meningkat

nya Peran PSKS

Porsentase

PSKS yang melaksana kan UKS

Jumlah PSKS

yang mendapatkan penguatan

kapasitas dibagi

Populasi PSKS X 100 %

Pemberdayaan

PSKS

Page 41: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

CASCADING INDITAOR KINERJA DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2023

Tujuan Indikator Tujuan

Formulasi Indikator

Sasaran Indikator Sasaran

Formulasi Indikator

Program

Indikator Program

Formulasi Indikator

Kegiatan Indikator Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Menurun

nya Jumlah PMKS

Porsenta

se Penurunan

Jumlah PMKS

Jumlah

PMKS Ditangani Di Bagi

Populasi PMKS X 100 %

Rehabili

tasi Sosial PMKS

Porsentas

e PMKS Yang Di Rehabilit

asi Sosial

Jumlah

PMKS Direhabilitasi

Di Bagi Populasi PMKS X

100 %

Progra

m Rehabilitasi

Sosial

Porsentas

e Keberfungsian

Sosial PMKS Dalam

Panti

Jumlah

PMKS Dalam Panti Yang

Mampu Melaksanakan Fungsi

Sosial Dibagi

Jumlah PMKS Yang Ditangani

Dalam Panti X 100 %

Kegiatan

Rehabilitasi Sosial Anak Dan

Lanjut Usia

Jumlah

Anak Dan Lanjut Usia Terehabilita

si Dalam Panti

Kegiatan Rehabilitasi Sosial

Penyandang

Disabilitas

Jumlah Penyandang Disabilitas

Terehabilitasi Dalam

Panti

Kegiatan

Rehabilitasi Sosial Tuna

Jumlah

Tuna Sosial Dan KPO Terehabilita

Page 42: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Tujuan Indikator Tujuan

Formulasi Indikator

Sasaran Indikator Sasaran

Formulasi Indikator

Program

Indikator Program

Formulasi Indikator

Kegiatan Indikator Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Sosial Dan

KPO

si Dalam

Panti

Program Rehabil

itasi Sosial

Porsentase Keberfun

gsian Sosial PMKS

Jumlah PMKS yang mampu

melaksanakan fungsi sosial dibagi

jumlah PMKS yang

ditangani X 100 %

Kegiatan Rehabilitasi PMKS

Jumlah Eks PGOT dan Eks Psikotik

mendapatkan rehabilitasi

sosial

Kegiatan penyantunan PMKS

Jumlah Eks PGOT dan Eks Psikotik

yang terpenuhi kebutuhan

dasarnya

Jumlah

PMKS yang mampu

melaksanak

Kegiatan

Rehabilitasi PMKS

Jumlah Eks

PSK dan Disabilitas

Netra

Page 43: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Tujuan Indikator Tujuan

Formulasi Indikator

Sasaran Indikator Sasaran

Formulasi Indikator

Program

Indikator Program

Formulasi Indikator

Kegiatan Indikator Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

an fungsi

sosial dibagi jumlah

PMKS yang ditangani X 100 %

mendapatka

n rehabilitasi

sosial

Kegiatan penyantun

an PMKS

Jumlah Eks PSK dan

Disabilitas Netra yang terpenuhi

kebutuhan dasarnya

Jumlah PMKS yang

mampu melaksanakan fungsi

sosial dibagi jumlah PMKS yang

ditangani X 100 %

Kegiatan Rehabilitas

i PMKS

Jumlah PMKS dan

Disabilitas Grahita mendapatka

n rehabilitasi sosial

Kegiatan penyantun

an PMKS

Jumlah PMKS dan

Disabilitas

Page 44: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Tujuan Indikator Tujuan

Formulasi Indikator

Sasaran Indikator Sasaran

Formulasi Indikator

Program

Indikator Program

Formulasi Indikator

Kegiatan Indikator Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Grahita

yang terpenuhi

kebutuhan dasarnya

Jumlah PMKS yang mampu

melaksanakan fungsi sosial dibagi

jumlah PMKS yang

ditangani X 100 %

Kegiatan Rehabilitasi PMKS

Jumlah Eks Psikotik mendapatka

n rehabilitasi sosial

Kegiatan penyantunan PMKS

Jumlah Eks Psikotik yang

terpenuhi kebutuhan dasarnya

Jumlah PMKS yang

mampu melaksanak

an fungsi

Kegiatan Rehabilitas

i PMKS

Jumlah Eks Psikotik

mendapatkan

rehabilitasi

Page 45: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Tujuan Indikator Tujuan

Formulasi Indikator

Sasaran Indikator Sasaran

Formulasi Indikator

Program

Indikator Program

Formulasi Indikator

Kegiatan Indikator Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

sosial dibagi

jumlah PMKS yang

ditangani X 100 %

sosial

Kegiatan penyantunan PMKS

Jumlah Eks Psikotik yang

terpenuhi kebutuhan dasarnya

Jumlah PMKS yang

mampu melaksanak

an fungsi sosial dibagi jumlah

PMKS yang ditangani X 100 %

Kegiatan Rehabilitas

i PMKS

Jumlah Eks Psikotik

dan Anak Putus

Sekolah mendapatkan

rehabilitasi sosial

Kegiatan penyantun

an PMKS

Jumlah Eks Psikotik

dan Anak Putus

Sekolah

Page 46: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Tujuan Indikator Tujuan

Formulasi Indikator

Sasaran Indikator Sasaran

Formulasi Indikator

Program

Indikator Program

Formulasi Indikator

Kegiatan Indikator Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

yang

terpenuhi kebutuhan

dasarnya

Jumlah

PMKS yang mampu melaksanak

an fungsi sosial dibagi jumlah

PMKS yang ditangani X

100 %

Kegiatan

Rehabilitasi PMKS

Jumlah

Disabilitas Grahita, Daksa dan

PMKS mendapatkan

rehabilitasi sosial

Kegiatan

penyantunan PMKS

Jumlah

Disabilitas Grahita, Daksa dan

PMKS yang terpenuhi kebutuhan

dasarnya

Jumlah

PMKS yang mampu

melaksanak

Kegiatan

Rehabilitasi PMKS

Jumlah

Disabilitas Netra dan

Anak

Page 47: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Tujuan Indikator Tujuan

Formulasi Indikator

Sasaran Indikator Sasaran

Formulasi Indikator

Program

Indikator Program

Formulasi Indikator

Kegiatan Indikator Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

an fungsi

sosial dibagi jumlah

PMKS yang ditangani X 100 %

Terlantar

mendapatkan

rehabilitasi sosial

Kegiatan penyantun

an PMKS

Jumlah Disabilitas

Netra dan Anak Terlantar

yang terpenuhi

kebutuhan dasarnya

Jumlah PMKS yang mampu

melaksanakan fungsi sosial dibagi

jumlah PMKS yang

ditangani X 100 %

Kegiatan Rehabilitasi PMKS

Jumlah Disabilitas Netra dan

Eks Psikotik mendapatkan

rehabilitasi sosial

Kegiatan Jumlah

Page 48: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Tujuan Indikator Tujuan

Formulasi Indikator

Sasaran Indikator Sasaran

Formulasi Indikator

Program

Indikator Program

Formulasi Indikator

Kegiatan Indikator Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

penyantun

an PMKS

Disabilitas

Netra dan Eks Psikotik

yang terpenuhi kebutuhan

dasarnya

Jumlah

PMKS yang mampu melaksanak

an fungsi sosial dibagi

jumlah PMKS yang ditangani X

100 %

Kegiatan

Rehabilitasi PMKS

Jumlah

Lanjut Usia mendapatkan

rehabilitasi sosial

Kegiatan

penyantunan PMKS

Jumlah

Lanjut Usia yang terpenuhi

kebutuhan dasarnya

Jumlah PMKS yang

mampu

Kegiatan Rehabilitas

i PMKS

Jumlah Lanjut Usia

dan eks

Page 49: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Tujuan Indikator Tujuan

Formulasi Indikator

Sasaran Indikator Sasaran

Formulasi Indikator

Program

Indikator Program

Formulasi Indikator

Kegiatan Indikator Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

melaksanak

an fungsi sosial dibagi

jumlah PMKS yang ditangani X

100 %

Psikotik

mendapatkan

rehabilitasi sosial

Kegiatan

penyantunan PMKS

Jumlah

Lanjut Usia dan eks Psikotik

yang terpenuhi

kebutuhan dasarnya

Jumlah PMKS yang mampu

melaksanakan fungsi sosial dibagi

jumlah PMKS yang

ditangani X 100 %

Kegiatan Rehabilitasi PMKS

Jumlah Lanjut Usia dan eks

Psikotik mendapatkan

rehabilitasi sosial

Kegiatan Jumlah

Page 50: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Tujuan Indikator Tujuan

Formulasi Indikator

Sasaran Indikator Sasaran

Formulasi Indikator

Program

Indikator Program

Formulasi Indikator

Kegiatan Indikator Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

penyantun

an PMKS

Lanjut Usia

dan eks Psikotik

yang terpenuhi kebutuhan

dasarnya

Jumlah

PMKS yang mampu melaksanak

an fungsi sosial dibagi

jumlah PMKS yang ditangani X

100 %

Kegiatan

Rehabilitasi PMKS

Jumlah

Lanjut Usia dan eks PGOT

mendapatkan

rehabilitasi sosial

Kegiatan

penyantunan PMKS

Jumlah

Lanjut Usia dan eks PGOT yang

terpenuhi kebutuhan

dasarnya

Jumlah

PMKS yang

Kegiatan

Rehabilitas

Jumlah

Lanjut Usia

Page 51: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Tujuan Indikator Tujuan

Formulasi Indikator

Sasaran Indikator Sasaran

Formulasi Indikator

Program

Indikator Program

Formulasi Indikator

Kegiatan Indikator Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

mampu

melaksanakan fungsi

sosial dibagi jumlah PMKS yang

ditangani X 100 %

i PMKS dan eks

PGOT mendapatka

n rehabilitasi sosial

Kegiatan penyantunan PMKS

Jumlah Lanjut Usia dan eks

PGOT yang terpenuhi

kebutuhan dasarnya

Jumlah PMKS yang mampu

melaksanakan fungsi sosial dibagi

jumlah PMKS yang

ditangani X 100 %

Kegiatan Rehabilitasi PMKS

Jumlah Lanjut Usia dan PMKS

mendapatkan rehabilitasi

sosial

Kegiatan Jumlah

Page 52: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Tujuan Indikator Tujuan

Formulasi Indikator

Sasaran Indikator Sasaran

Formulasi Indikator

Program

Indikator Program

Formulasi Indikator

Kegiatan Indikator Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

penyantun

an PMKS

Lanjut Usia

dan PMKS yang

terpenuhi kebutuhan dasarnya

Jumlah PMKS yang

mampu melaksanakan fungsi

sosial dibagi jumlah

PMKS yang ditangani X 100 %

Kegiatan Rehabilitas

i PMKS

Jumlah Lanjut Usia

dan eks PGOT mendapatka

n rehabilitasi

sosial

Kegiatan penyantun

an PMKS

Jumlah Lanjut Usia

dan eks PGOT yang terpenuhi

kebutuhan dasarnya

Jumlah PMKS yang

mampu

Kegiatan Rehabilitas

i PMKS

Jumlah Lanjut Usia

dan

Page 53: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Tujuan Indikator Tujuan

Formulasi Indikator

Sasaran Indikator Sasaran

Formulasi Indikator

Program

Indikator Program

Formulasi Indikator

Kegiatan Indikator Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

melaksanak

an fungsi sosial dibagi

jumlah PMKS yang ditangani X

100 %

Disabilitas

Netra mendapatka

n rehabilitasi sosial

Kegiatan

penyantunan PMKS

Jumlah

Lanjut Usia dan Disabilitas

Netra yang terpenuhi

kebutuhan dasarnya

Jumlah PMKS yang mampu

melaksanakan fungsi sosial dibagi

jumlah PMKS yang

ditangani X 100 %

Kegiatan Rehabilitasi PMKS

Jumlah Anak Putus Sekolah dan

Eks Psikotik mendapatkan

rehabilitasi sosial

Kegiatan Jumlah

Page 54: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Tujuan Indikator Tujuan

Formulasi Indikator

Sasaran Indikator Sasaran

Formulasi Indikator

Program

Indikator Program

Formulasi Indikator

Kegiatan Indikator Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

penyantun

an PMKS

Anak Putus

Sekolah dan Eks Psikotik

yang terpenuhi kebutuhan

dasarnya

Jumlah

PMKS yang mampu melaksanak

an fungsi sosial dibagi

jumlah PMKS yang ditangani X

100 %

Kegiatan

Rehabilitasi PMKS

Jumlah

Anak Putus Sekolah, Disabilitas

Netra dan Lanjut Usia

mendapatkan rehabilitasi

sosial

Kegiatan

penyantunan PMKS

Jumlah

Anak Putus Sekolah, Disabilitas

Netra dan Lanjut Usia

yang terpenuhi kebutuhan

Page 55: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Tujuan Indikator Tujuan

Formulasi Indikator

Sasaran Indikator Sasaran

Formulasi Indikator

Program

Indikator Program

Formulasi Indikator

Kegiatan Indikator Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

dasarnya

Jumlah PMKS yang

mampu melaksanak

an fungsi sosial dibagi jumlah

PMKS yang ditangani X 100 %

Kegiatan Rehabilitas

i PMKS

Jumlah Anak Nakal

dan Lanjut Usia

mendapatkan rehabilitasi

sosial

Kegiatan penyantun

an PMKS

Jumlah Anak Nakal

dan Lanjut Usia yang

terpenuhi kebutuhan dasarnya

Jumlah PMKS yang

mampu melaksanakan fungsi

sosial dibagi jumlah

PMKS yang

Kegiatan Rehabilitas

i PMKS

Jumlah Anak Putus

Sekolah dan Lanjut Usia mendapatka

n rehabilitasi

sosial

Page 56: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Tujuan Indikator Tujuan

Formulasi Indikator

Sasaran Indikator Sasaran

Formulasi Indikator

Program

Indikator Program

Formulasi Indikator

Kegiatan Indikator Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ditangani X

100 %

Kegiatan

penyantunan PMKS

Jumlah

Anak Putus Sekolah dan

Lanjut Usia yang terpenuhi

kebutuhan dasarnya

Jumlah PMKS yang mampu

melaksanakan fungsi

sosial dibagi jumlah PMKS yang

ditangani X 100 %

Kegiatan Rehabilitasi PMKS

Jumlah Anak Jalanan dan

Anak terlantar

mendapatkan rehabilitasi

sosial

Kegiatan penyantunan PMKS

Jumlah Anak jalanan dan

Anak Terlantar

yang

Page 57: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Tujuan Indikator Tujuan

Formulasi Indikator

Sasaran Indikator Sasaran

Formulasi Indikator

Program

Indikator Program

Formulasi Indikator

Kegiatan Indikator Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

terpenuhi

kebutuhan dasarnya

Jumlah PMKS yang

mampu melaksanakan fungsi

sosial dibagi jumlah PMKS yang

ditangani X 100 %

Kegiatan Rehabilitas

i PMKS

Jumlah Anak

terlantar mendapatkan

rehabilitasi sosial

Kegiatan penyantun

an PMKS

Jumlah Anak

Terlantar yang terpenuhi

kebutuhan dasarnya

Jumlah PMKS yang mampu

melaksanakan fungsi

sosial dibagi

Kegiatan Rehabilitasi PMKS

Jumlah Anak terlantar

mendapatkan

rehabilitasi

Page 58: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Tujuan Indikator Tujuan

Formulasi Indikator

Sasaran Indikator Sasaran

Formulasi Indikator

Program

Indikator Program

Formulasi Indikator

Kegiatan Indikator Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

jumlah

PMKS yang ditangani X

100 %

sosial

Kegiatan

penyantunan PMKS

Jumlah

Anak Terlantar yang

terpenuhi kebutuhan dasarnya

Jumlah PMKS yang

mampu melaksanak

an fungsi sosial dibagi jumlah

PMKS yang ditangani X 100 %

Kegiatan Rehabilitas

i PMKS

Jumlah Anak

terlantar mendapatka

n rehabilitasi sosial

Kegiatan penyantun

an PMKS

Jumlah Anak

Terlantar yang

terpenuhi

Page 59: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Tujuan Indikator Tujuan

Formulasi Indikator

Sasaran Indikator Sasaran

Formulasi Indikator

Program

Indikator Program

Formulasi Indikator

Kegiatan Indikator Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

kebutuhan

dasarnya

Jumlah

PMKS yang mampu

melaksanakan fungsi sosial dibagi

jumlah PMKS yang ditangani X

100 %

Kegiatan

Rehabilitasi PMKS

Jumlah

Anak terlantar

mendapatkan rehabilitasi

sosial

Kegiatan

penyantunan PMKS

Jumlah

Anak Terlantar

yang terpenuhi kebutuhan

dasarnya

Jumlah

PMKS yang mampu melaksanak

an fungsi sosial dibagi

jumlah

Kegiatan

Rehabilitasi PMKS

Jumlah

Anak terlantar mendapatka

n rehabilitasi

sosial

Page 60: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Tujuan Indikator Tujuan

Formulasi Indikator

Sasaran Indikator Sasaran

Formulasi Indikator

Program

Indikator Program

Formulasi Indikator

Kegiatan Indikator Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PMKS yang

ditangani X 100 %

Kegiatan penyantun

an PMKS

Jumlah Anak

Terlantar yang terpenuhi

kebutuhan dasarnya

Penanganan Fakir

Miskin

Porsentase penangan

an fakir miskin

Fakir Miskin yang

telah Tervalidasi

Jumlah Fakir Miskin

tertangani dibagi data

Fakir Miskin tervalidasi

X 100 %

Program Penang

anan Fakir

Miskin

Porsentase keberfung

sian sosial

Fakir Miskin yang

telah Tervalidasi

Jumlah Fakir Miskin

tertangani dibagi data

Fakir Miskin tervalidasi X

100 %

Kegiatan Penanganan Fakir

Miskin Perdesaan

Jumlah Keluarga Fakir

Miskin Perdesaan

Tervalidasi Dan Tertangani

Page 61: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Tujuan Indikator Tujuan

Formulasi Indikator

Sasaran Indikator Sasaran

Formulasi Indikator

Program

Indikator Program

Formulasi Indikator

Kegiatan Indikator Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Kegiatan

Penanganan Fakir

Miskin Perkotaan Dan

Daerah Rentan

Jumlah

Keluarga Fakir

Miskin Perkotaan Dan Daerah

Rentan Tervalidasi

Dan Tertangani

Kegiatan

Pengolahan Data

Kemiskinan Dan PMKS

Lainnya

Dokumen

Data Kemiskinan

dan PMKS

Perlindu

ngan dan Jaminan

Sosial Korban

Bencana dan PMKS

Porsentas

e Korban bencana dan

PMKS Non

Produktif ditangani

Jumlah

Penanganan Sosial terhadap

Korban Bencana

dan PMKS Non Produktif

Progra

m Perlindungan

Dan Jamina

n Sosial

Porsentas

e Penanganan Sosial

terhadap Korban

Bencana dan PMKS

Jumlah

Penanganan Sosial terhadap

korban Bencana

dan PMKS Non Produktif

Kegiatan

Perlindungan Sosial Korban

Bencana Alam

Penanganan

Sosial terhadap korban

Bencana Alam

Page 62: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Tujuan Indikator Tujuan

Formulasi Indikator

Sasaran Indikator Sasaran

Formulasi Indikator

Program

Indikator Program

Formulasi Indikator

Kegiatan Indikator Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Non

Produktif

dibagi

Korban Bencana

dan PMKS Non Produktif X

100 %

Non

Produktif

dibagi

Jumlah Korban

Bencana dan PMKS Non

Produktif X 100 %

Kegiatan Perlindungan Sosial

Korban Bencana

Sosial

Penanganan SosialTerhadap Korban

Bencana Sosial

Kegiatan

Jaminan Sosial Peroranga

n Dan Keluarga

PMKS Non

Produktif Yang Mendapatka

n Jaminan Sosial

Meningkatnya Peran

PSKS

Porsentase PSKS yang

melaksanakan

UKS

Jumlah PSKS yang mendapatk

an penguatan

kapasitas

Pemberdayaan PSKS

Porsentase PSKS yang

melaksanakan UKS

Jumlah PSKS Yang melaksana

kan UKS dibagi

Jumlah

Program Pember

daya an

Sosial

Porsentase PSKS dapat

melaksanakan UKS

Jumlah PSKS Yang melaksanak

an UKS dibagi

Jumlah

Kegiatan Penguatan Kapasitas

PSKS

Jumlah PSKS Yang Mendapatka

n Penguatan Kapasitas

Page 63: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Tujuan Indikator Tujuan

Formulasi Indikator

Sasaran Indikator Sasaran

Formulasi Indikator

Program

Indikator Program

Formulasi Indikator

Kegiatan Indikator Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

dibagi

Populasi PSKS X

100 %

PSKS yang

mendapatkan

penguatan kapasitas X 100 %

PSKS yang

mendapatkan

penguatan kapasitas X 100 %

Kegiatan Pembinaan

Pengelolaan Sumber

dana Kesejahteraan Sosial

Dan Penyuluhan Sosial

Jumlah PSKS yang

Mendapatkan

Pembinaan Pengelolaan Sumber

dana Kesejahteraan Sosial

Dan Penyuluhan

Sosial

Kegiatan Keperintisan,

Kepahlawanan Dan Kesetiaka

Jumlah Perintis Kemerdekaa

n tertangani

Page 64: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Tujuan Indikator Tujuan

Formulasi Indikator

Sasaran Indikator Sasaran

Formulasi Indikator

Program

Indikator Program

Formulasi Indikator

Kegiatan Indikator Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

wanan

Sosial

Page 65: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 memuat Program dan Kegiatan :

Urusan

Bidang

Prioritas

Provinsi

Prioritas

Nasional Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

Tahun 2019

Prakiraan Maju

Tahun 2020 Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur Target Tolok Ukur

Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Rehabilitasi Sosial

Persentase Keberfungsian Sosial Pmks

Dalam Panti

100% 65,075,459,000 74,622,242,040

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut

Usia

Penanggulangan Kemiskinan

Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan

Kemiskinan Dan Peningkatan Pelayanan

Dasar

Kab. Cilacap, Kab. Purbalingga, Kab.

Banjarnegara, Kab. Klaten, Kab. Sragen, Kab. Purworejo,

Kab. Grobogan, Kab. Blora, Kab. Demak, Kab. Rembang,

Kab. Kab. Sragen, Kab. Semarang, Kab.

Pemalang, Kab. Kendal

Jumlah Anak Dan Lanjut Usia Terehabilitas

i Dalam Panti

2100 Orang

Porsentase Keberfungsian

Sosial Pmks Dalam Panti

2100 Orang

3,300,000,000 4,800,000,000 Bidang Rehabilitasi Sosial

Page 66: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kegiatan Rehabilitasi

Sosial Penyandang Disabilitas

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Kab. Kudus, Kab. Jepara,

Kab. Rembang, Kab. Sragen, Kab. Pemalang, Kab. Wonogiri,

Kota Surakarta, Kab. Kendal, Kab. Pemalang, Kab. Cilacap,

Kab. Demak, Kab. Temanggung, Kab Purworejo

Jumlah Penyandang

Disabilitas Terehabilitasi Dalam Panti

2100 Orang

Porsentase

Keberfungsian Sosial Pmks

Dalam Panti

2100 Orang

3,300,000,000 5,000,000,000 Bidang Rehabil

itasi Sosial

Kegiatan

Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Dan Kpo

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Kota

Semarang,Semarang Selatan,Pleburan;

Jumlah

Tuna Sosial Dan Kpo Terehabilitasi Dalam

Panti

250 Orang Porsentas

e Keberfungsian Sosial

Pmks Dalam Panti

250 Orang 725,000,000 2,500,000,000 Bidang

Rehabilitasi Sosial

Kegiatan Rehabilitasi Pmks

Penanggulangan Kemiskinan

Pembangunan Manusia Melalui

Pengurangan Kemiskinan Dan Peningkatan

Pelayanan Dasar

Jalan Suyoto Nomor 70 Lingkungan

Kwaluhan Rt 3 / Rw Iv Kelurahan Kertosarti

Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung

56217

Jumlah Disabilitas Netra Dan

Anak Terlantar Mendapatkan

Rehabilitasi Sosial

150 Orang Porsentase Keberfung

sian Sosial Pmks Dalam

Panti

150 Orang 318,256,000 500,000,000 Panti Pelayanan

Sosial Disabilitas Netra

Penganthi

Page 67: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Kota Salatiga,Sidorej

o,Sidorejo Lor;

Jumlah Anak

Terlantar Mendapatkan Rehabilitasi

Sosial

130 Orang Porsentase

Keberfungsian Sosial Pmks

Dalam Panti

130 Orang 682,850,000 712,000,000 Sasana Pelayan

an Sosial Anak Woro

Wiloso

Penanggulangan Kemiskinan

Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan

Kemiskinan Dan Peningkatan Pelayanan

Dasar

Semarang,Ungaran Barat,Bandarjo;

Jumlah Balita Terlantar, Anak Putus

Sekolah Dan Lanjut Usia Mendapatkan

Rehabilitasi Sosial

195 Orang Porsentase Keberfungsian

Sosial Pmks Dalam Panti

195 Orang 357,402,000 357,402,000 Panti Pelayanan Sosial

Anak Wira Adhi Karya

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Kota

Magelang,Magelang Tengah,Magelang;

Jumlah

Anak Terlantar Yang Terpenuhi

Kebutuhan Dasarnya

120 Orang Porsentas

e Keberfungsian Sosial

Pmks Dalam Panti

120 Orang 377,281,000 450,000,000 Sasana

Pelayanan Sosial Anak

Kumuda Putera Puteri.

Penanggulangan Kemiskinan

Pembangunan Manusia Melalui

Pengurangan Kemiskinan Dan Peningkatan

Pelayanan Dasar

Pemalang,Pemalang,Surajaya;

Jumlah Lanjut Usia Dan Eks

Pgot Mendapatkan Rehabilitasi

Sosial

150 Orang Porsentase Keberfung

sian Sosial Pmks Dalam

Panti

150 Orang 269,247,000 269,247,500 Panti Pelayanan

Sosial Lanjut Usia Bisma

Upakara

Page 68: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Sukoharjo,Sukoharjo,Sukohar

jo;

Jumlah Eks Psikotik Dan

Anak Putus Sekolah Mendapatkan

Rehabilitasi Sosial

250 Orang Porsentase

Keberfungsian Sosial Pmks

Dalam Panti

250 Orang 164,810,000 197,772,000 Panti Pelayan

an Sosial Anak Taruna

Yodha

Penanggulangan Kemiskinan

Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan

Kemiskinan Dan Peningkatan Pelayanan

Dasar

Jl. Pemuda No. 95, Jepara 59412

Jumlah Lanjut Usia Dan Eks Psikotik

Mendapatkan Rehabilitasi Sosial

160 Orang Porsentase Keberfungsian

Sosial Pmks Dalam Panti

160 Orang 269,795,000 290,000,000 Panti Pelayanan Sosial

Lanjut Usia Potroyudan

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Jl. Kartini No. 9 Purworejo

Jumlah Anak Putus

Sekolah, Disabilitas Netra Dan Lanjut Usia

Mendapatkan Rehabilitasi Sosial

185 Orang Porsentase

Keberfungsian Sosial Pmks

Dalam Panti

185 Orang 298,813,000 313,753,650 Panti Pelayan

an Sosial Anak Dharm

a Putera

Penanggulangan Kemiskinan

Pembangunan Manusia Melalui

Pengurangan Kemiskinan Dan Peningkatan

Pelayanan Dasar

Kota Semarang,Tembalang,Kramas

Jumlah Pmks Dan Disabilitas

Grahita Mendapatkan Rehabilitasi

Sosial

160 Orang Porsentase Keberfung

sian Sosial Pmks Dalam

Panti

160 Orang 250,166,000 250,166,000 Panti Pelayanan

Sosial Pgot Mardi Utomo

Page 69: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Purworejo,Purworejo,Purworejo

;

Jumlah Lanjut Usia

Dan Eks Pgot Mendapatkan

Rehabilitasi Sosial

150 Orang Porsentase

Keberfungsian Sosial Pmks

Dalam Panti

150 Orang 226,370,000 240,000,000 Panti Pelayan

an Sosial Lanjut Usia

Adi Yuswo

Penanggulangan Kemiskinan

Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan

Kemiskinan Dan Peningkatan Pelayanan

Dasar

Boyolali Jumlah Anak Terlantar Mendapatka

n Rehabilitasi Sosial

80 Orang Porsentase Keberfungsian

Sosial Pmks Dalam Panti

80 Orang 286,110,000 343,332,000 Sasana Pelayanan Sosial

Anak Pamardi Utomo

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Surakarta Jumlah Eks Psk Dan

Disabilitas Netra Mendapatkan

Rehabilitasi Sosial

225 Orang Porsentase

Keberfungsian Sosial Pmks

Dalam Panti

225 Orang 150,900,000 181,100,000 Panti Pelayan

an Sosial Wanita Wanody

atama

Penanggulangan Kemiskinan

Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan

Kemiskinan Dan Peningkatan Pelayanan

Dasar

Sragen,Sidoharjo,Jetak;

Jumlah Pmks Dan Disabilitas Grahita

Mendapatkan Rehabilitasi Sosial

300 Orang Porsentase Keberfungsian

Sosial Pmks Dalam Panti

300 Orang 597,052,000 716,462,400 Panti Pelayanan Sosial

Disabilitas Grahita Raharjo

Page 70: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Desa Salam Sari Kecamatan

Boja Kabupaten Kendal

Jumlah Eks Psikotik

Mendapatkan Rehabilitasi Sosial

237 Orang Porsentase

Keberfungsian Sosial Pmks

Dalam Panti

237 Orang 165,451,000 175,000,000 Panti Pelayan

an Sosial Eks Psikotik

Ngudi Rahayu

Penanggulangan Kemiskinan

Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan

Kemiskinan Dan Peningkatan Pelayanan

Dasar

Karanganyar,Tawangmangu,Tawangmangu;

Jumlah Anak Jalanan Mendapatka

n Rehabilitasi Sosial

75 Orang Porsentase Keberfungsian

Sosial Pmks Dalam Panti

75 Orang 164,162,000 164,162,500 Panti Pelayanan Sosial

Anak Tawangmangu

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Desa Kedungrejo

Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang

Jumlah Eks Psikotik

Mendapatkan Rehabilitasi Sosial

175 Orang Porsentase

Keberfungsian Sosial Pmks

Dalam Panti

175 Orang 100,015,000 110,000,000 Panti Pelayan

an Sosial Eks Psikotik

Pangrukti Mulyo

Penanggulangan Kemiskinan

Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan

Kemiskinan Dan Peningkatan Pelayanan

Dasar

Kota Semarang,Ngaliyan,Tambakaji;

Jumlah Pmks Dan Eks Psikotik Mendapatka

n Rehabilitasi Sosial

235 Orang Porsentase Keberfungsian

Sosial Pmks Dalam Panti

235 Orang 187,720,000 225,264,000 Panti Persinggahan Sosial

Margo Widodo

Page 71: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Pemalang,Pemalang,Bojongbat

a;

Jumlah Lanjut Usia

Dan Disabilitas Netra Mendapatka

n Rehabilitasi Sosial

240 Orang Porsentase

Keberfungsian Sosial Pmks

Dalam Panti

240 Orang 221,534,000 221,534,000 Panti Pelayan

an Sosial Lanjut Usia

Bojongbata

Penanggulangan Kemiskinan

Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan

Kemiskinan Dan Peningkatan Pelayanan

Dasar

Kota Tegal Jumlah Anak Terlantar Mendapatka

n Rehabilitasi Sosial

90 Orang Porsentase Keberfungsian

Sosial Pmks Dalam Panti

90 Orang 523,053,000 575,000,000 Sasana Pelayanan Sosial

Anak Suko Mulyo

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Jalan Betengan Nomor 7

Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak

Kabupaten Demak 59511

Jumlah Anak

Terlantar Mendapatkan Rehabilitasi

Sosial

80 Orang Porsentase

Keberfungsian Sosial Pmks

Dalam Panti

80 Orang 406,249,000 500,000,000 Sasana Pelayan

an Sosial Anak Kasih

Mesra

Penanggulangan Kemiskinan

Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan

Kemiskinan Dan Peningkatan Pelayanan

Dasar

Kota Semarang,Tembalang,Sendangguwo;

Jumlah Anak Nakal Dan Lanjut Usia

Mendapatkan Rehabilitasi Sosial

170 Orang Porsentase Keberfungsian

Sosial Pmks Dalam Panti

170 Orang 252,000,000 280,000,000 Panti Pelayanan Sosial

Anak Mandiri

Page 72: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Panti Pelayanan

Sosial Eks Psikotik Samekto Karti Pemalang

Jumlah Eks Psikotik Dan

Anak Putus Sekolah Mendapatkan

Rehabilitasi Sosial

190 Orang Porsentase

Keberfungsian Sosial Pmks

Dalam Panti

190 Orang 185,890,000 200,000,000 Panti Pelayan

an Sosial Eks Psikotik

Samekto Karti

Penanggulangan Kemiskinan

Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan

Kemiskinan Dan Peningkatan Pelayanan

Dasar

Jl. Karangsawah No. 73 Sudagaran -

Banyumas

Jumlah Lanjut Usia Mendapatkan

Rehabilitasi Sosial

100 Orang Porsentase Keberfungsian

Sosial Pmks Dalam Panti

100 Orang 239,540,000 250,000,000 Panti Pelayanan Sosial

Lanjut Usia Sudagaran

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Kendal,Cepiring,Botomulyo;

Jumlah Lanjut Usia

Mendapatkan Rehabilitasi Sosial

140 Orang Porsentase

Keberfungsian Sosial Pmks

Dalam Panti

140 Orang 120,820,000 122,000,000 Panti Pelayan

an Sosial Lanjut Usia

Cepiring

Penanggulangan Kemiskinan

Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan

Kemiskinan Dan Peningkatan Pelayanan

Dasar

Jl.Raya Slarang No.119 Kesugihan Cilacap

Jumlah Lanjut Usia Dan Pmks Mendapatka

n Rehabilitasi Sosial

230 Orang Porsentase Keberfungsian

Sosial Pmks Dalam Panti

230 Orang 165,835,000 165,835,000 Panti Pelayanan Sosial

Lanjut Usia Dewanata

Page 73: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Kudus,Kota Kudus,Mlati

Lor;

Disabilitas Netra Dan

Eks Psikotik

115 Orang Porsentase

Keberfungsian Sosial Pmks

Dalam Panti

115 Orang 107,075,000 200,000,000 Panti Pelayan

an Sosial Disabilitas

Netra Pendowo

Penanggulangan Kemiskinan

Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan

Kemiskinan Dan Peningkatan Pelayanan

Dasar

Jl. Raya Blora Km 5 Rembang

Jumlah Lanjut Usia Dan Pmks Mendapatka

n Rehabilitasi Sosial

145 Orang Porsentase Keberfungsian

Sosial Pmks Dalam Panti

145 Orang 633,007,000 759,608,000 Panti Pelayanan Sosial

Lanjut Usia Turusgede

Kegiatan Penyantunan

Pmks

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Jalan Suyoto Nomor 70

Lingkungan Kwaluhan Kelurahan Kertosari

Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung

56217

Jumlah Disabilitas

Netra Dan Anak Terlantar Yang

Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya

150 Orang Porsentase Pmks

Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya

Dalam Panti

150 Orang 1,926,232,000 2,000,000,000 Panti Pelayan

an Sosial Disabilitas

Netra Penganthi

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Kota Salatiga,Sidorej

o,Sidorejo Lor;

Jumlah Anak

Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan

Dasarnya

130 Orang Porsentase Pmks

Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya

Dalam Panti

130 Orang 1,404,290,000 1,300,000,000 Sasana Pelayan

an Sosial Anak Woro

Wiloso

Page 74: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Semarang,Ungaran

Barat,Bandarjo;

Jumlah Balita

Terlantar, Anak Putus Sekolah Dan Lanjut Usia

Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya

190 Orang Porsentase Pmks

Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya

Dalam Panti

190 Orang 2,135,625,000 2,135,625,000 Panti Pelayan

an Sosial Anak Wira

Adhi Karya

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Pemalang,Pema

lang,Surajaya;

Jumlah

Lanjut Usia Dan Eks Pgot Yang Terpenuhi

Kebutuhan Dasarnya

150 Orang Porsentas

e Pmks Terpenuhi Kebutuhan

Dasarnya Dalam Panti

150 Orang 1,567,429,000 1,567,429,000 Panti

Pelayanan Sosial Lanjut

Usia Bisma Upakara

Penanggulangan Kemiskinan

Pembangunan Manusia Melalui

Pengurangan Kemiskinan Dan Peningkatan

Pelayanan Dasar

Jl. Karangsawah No. 73

Sudagaran - Banyumas

Jumlah Lanjut Usia Yang

Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya

100 Orang Porsentase Pmks Terpenuhi

Kebutuhan Dasarnya Dalam

Panti

100 Orang 1,242,513,000 1,360,000,000 Panti Pelayanan

Sosial Lanjut Usia Sudaga

ran

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Magelang,

Magelang Tengah

Jumlah

Anak Terlantar Yang Terpenuhi

Kebutuhan Dasarnya

120 Orang Porsentas

e Pmks Terpenuhi Kebutuhan

Dasarnya Dalam Panti

120 Orang 1,425,806,000 1,500,000,000 Sasana

Pelayanan Sosial Anak

Kumuda Putera Puteri.

Page 75: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Sukoharjo,Sukoharjo,Sukohar

jo;

Jumlah Eks Psikotik Dan

Anak Putus Sekolah Yang Terpenuhi

Kebutuhan Dasarnya

250 Orang Porsentase Pmks

Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya

Dalam Panti

250 Orang 2,613,224,000 3,135,868,000 Panti Pelayan

an Sosial Anak Taruna

Yodha

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Jl. Kartini No. 9

Purworejo

Jumlah

Anak Putus Sekolah, Disabilitas Netra Dan

Lanjut Usia Yang Terpenuhi Kebutuhan

Dasarnya

185 Orang Porsentas

e Pmks Terpenuhi Kebutuhan

Dasarnya Dalam Panti

185 Orang 2,016,595,000 2,117,424,750 Panti

Pelayanan Sosial Anak

Dharma Putera

Penanggulangan Kemiskinan

Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan

Kemiskinan Dan Peningkatan Pelayanan

Dasar

Boyolali Jumlah Anak Terlantar Yang

Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya

80 Orang Porsentase Pmks Terpenuhi Kebutuha

n Dasarnya Dalam Panti

80 Orang 1,030,353,000 1,236,423,600 Sasana Pelayanan Sosial

Anak Pamardi Utomo

Penanggulangan Kemiskinan

Pembangunan Manusia Melalui

Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Jepara Jumlah Lanjut Usia Dan Eks

Psikotik Yang Terpenuhi

Kebutuhan Dasarnya

160 Orang Porsentase Pmks Terpenuhi

Kebutuhan Dasarnya

Dalam Panti

160 Orang 1,805,171,000 1,805,171,000 Panti Pelayanan

Sosial Lanjut Usia

Potroyudan

Page 76: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Surakarta Jumlah Eks Psk Dan

Disabilitas Netra Yang Terpenuhi Kebutuhan

Dasarnya

225 Orang Porsentase Pmks

Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya

Dalam Panti

225 Orang 2,396,988,000 2,876,400,000 Panti Pelayan

an Sosial Wanita Wanody

atama

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Sragen,Sidoharj

o,Jetak;

Jumlah

Pmks Dan Disabilitas Grahita Yang Terpenuhi

Kebutuhan Dasarnya

300 Orang Porsentas

e Pmks Terpenuhi Kebutuhan

Dasarnya Dalam Panti

300 Orang 3,269,330,000 3,923,196,000 Panti

Pelayanan Sosial Disabili

tas Grahita Raharjo

Penanggulangan Kemiskinan

Pembangunan Manusia Melalui

Pengurangan Kemiskinan Dan Peningkatan

Pelayanan Dasar

Kudus,Kota Kudus,Mlati Lor;

Jumlah Disabilitas Netra Dan

Eks Psikotik

115 Orang Porsentase Pmks Terpenuhi

Kebutuhan Dasarnya Dalam

Panti

115 Orang 1,230,330,000 1,230,330,000 Panti Pelayanan

Sosial Disabilitas Netra

Pendowo

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Purworejo,Purw

orejo,Purworejo;

Jumlah

Lanjut Usia Dan Eks Pgot Yang Terpenuhi

Kebutuhan Dasarnya

150 Orang Porsentas

e Pmks Terpenuhi Kebutuhan

Dasarnya Dalam Panti

150 Orang 1,710,386,000 1,800,000,000 Panti

Pelayanan Sosial Lanjut

Usia Adi Yuswo

Page 77: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Desa Salam Sari Kecamatan

Boja Kabupaten Kendal

Jumlah Eks Psikotik

Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya

237 Orang Porsentase Pmks

Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya

Dalam Panti

237 Orang 2,457,508,000 2,600,000,000 Panti Pelayan

an Sosial Eks Psikotik

Ngudi Rahayu

Penanggulangan Kemiskinan

Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan

Kemiskinan Dan Peningkatan Pelayanan

Dasar

Karanganyar,Tawangmangu,Tawangmangu;

Jumlah Anak Jalanan Yang

Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya

75 Orang Porsentase Pmks Terpenuhi Kebutuha

n Dasarnya Dalam Panti

75 Orang 839,890,000 839,890,000 Panti Pelayanan Sosial

Anak Tawangmangu

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Desa Kedungrejo

Rembang Kode Pos 59251 Tilp/Fax 0295 6980008 Kec.

Rembang Kab. Rembang

Jumlah Eks Psikotik

Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya

175 Orang Porsentase Pmks

Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya

Dalam Panti

175 Orang 2,063,305,000 2,100,000,000 Panti Pelayan

an Sosial Eks Psikotik

Pangrukti Mulyo

Penanggulangan Kemiskinan

Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan

Kemiskinan Dan Peningkatan Pelayanan

Dasar

Kota Semarang,Ngaliyan,Tambakaji;

Jumlah Eks Psikotik Yang Terpenuhi

Kebutuhan Dasarnya

235 Orang Porsentase Pmks Terpenuhi Kebutuha

n Dasarnya Dalam Panti

235 Orang 2,599,357,000 3,119,228,640 Panti Persinggahan Sosial

Margo Widodo

Page 78: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Pemalang,Pemalang,Bojongbat

a;

Jumlah Lanjut Usia

Dan Disabilitas Netra Yang Terpenuhi

Kebutuhan Dasarnya

240 Orang Porsentase Pmks

Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya

Dalam Panti

240 Orang 2,633,030,000 2,633,030,000 Panti Pelayan

an Sosial Lanjut Usia

Bojongbata

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Kota

Semarang,Tembalang,Kramas;

Jumlah

Pmks Dan Disabilitas Grahita Yang Terpenuhi

Kebutuhan Dasarnya

160 Orang Porsentas

e Pmks Terpenuhi Kebutuhan

Dasarnya Dalam Panti

160 Orang 1,736,549,000 1,736,549,000 Panti

Pelayanan Sosial Pgot

Mardi Utomo

Penanggulangan Kemiskinan

Pembangunan Manusia Melalui

Pengurangan Kemiskinan Dan Peningkatan

Pelayanan Dasar

Kota Tegal Jumlah Anak Terlantar

Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya

90 Orang Porsentase Pmks Terpenuhi

Kebutuhan Dasarnya Dalam

Panti

90 Orang 1,087,265,000 1,200,000,000 Sasana Pelayanan

Sosial Anak Suko Mulyo

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Jalan Betengan

Nomor 7 Kelurahan Bintoro Kecamatan

Demak Kabupaten Demak 59511

Jumlah

Anak Terlantar Yang Terpenuhi

Kebutuhan Dasarnya

80 Orang Porsentas

e Pmks Terpenuhi Kebutuhan

Dasarnya Dalam Panti

80 Orang 869,540,000 900,000,000 Sasana

Pelayanan Sosial Anak

Kasih Mesra

Page 79: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Kendal,Cepiring,Botomulyo;

Jumlah Lanjut Usia

Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya

140 Orang Porsentase Pmks

Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya

Dalam Panti

140 Orang 1,616,350,000 1,650,000,000 Panti Pelayan

an Sosial Lanjut Usia

Cepiring

Penanggulangan Kemiskinan

Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan

Kemiskinan Dan Peningkatan Pelayanan

Dasar

Kota Semarang,Tembalang,Sendangguwo;

Jumlah Anak Nakal Dan Lanjut Usia Yang

Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya

170 Orang Porsentase Pmks Terpenuhi Kebutuha

n Dasarnya Dalam Panti

170 Orang 2,058,620,000 2,100,000,000 Panti Pelayanan Sosial

Anak Mandiri

Penanggulangan Kemiskinan

Pembangunan Manusia Melalui

Pengurangan Kemiskinan Dan Peningkatan

Pelayanan Dasar

Panti Pelayanan Sosial Eks

Psikotik Samekto Karti Pemalang

Jumlah Eks Psikotik Dan Anak Putus

Sekolah Yang Terpenuhi Kebutuhan

Dasarnya

190 Orang Porsentase Pmks Terpenuhi

Kebutuhan Dasarnya Dalam

Panti

190 Orang 2,041,390,000 2,075,000,000 Panti Pelayanan

Sosial Eks Psikotik Samekt

o Karti

Penanggulangan Kemiskinan

Pembangunan Manusia Melalui

Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Jl.Raya Slarang No.119 Kesugihan

Cilacap

Jumlah Lanjut Usia Dan Pmks

Yang Terpenuhi Kebutuhan

Dasarnya

230 Orang Porsentase Pmks Terpenuhi

Kebutuhan Dasarnya

Dalam Panti

230 Orang 2,456,690,000 2,456,690,000 Panti Pelayanan

Sosial Lanjut Usia

Dewanata

Page 80: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Jl. Raya Blora Km 5 Rembang

Jumlah Lanjut Usia

Dan Pmks Yang Terpenuhi Kebutuhan

Dasarnya

145 Orang Porsentase Pmks

Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya

Dalam Panti

145 Orang 1,795,290,000 2,154,348,000 Panti Pelayan

an Sosial Lanjut Usia

Turusgede

Penanganan Fakir Miskin

Persentase Keberfungsian Sosial Fakir

Miskin Yang Telah Tervalidasi

100% 2,400,000,000 23,000,000,000

Penanganan Fakir Miskin Perdesaan

Penanggulangan Kemiskinan

Pembangunan Manusia Melalui

Pengurangan Kemiskinan Dan Peningkatan

Pelayanan Dasar

Kota Semarang,Semarang

Selatan,Pleburan;

Jumlah Keluarga Fakir Miskin

Perdesaan Tervalidasi Dan Tertangani

200 Orang Porsentase Keberfung

sian Sosial Fakir Miskin

Yang Telah Tervalidasi

200 Orang 700,000,000 15,000,000,000 Bidang Penanganan

Fakir Miskin

Penanganan Fakir Miskin Perkotaan

Dan Daerah Rentan

Penanggulangan Kemiskinan

Pembangunan Manusia Melalui

Pengurangan Kemiskinan Dan Peningkatan

Pelayanan Dasar

Kab. Brebes, Kota Tegal, Kab. Kebumen,

Kab. Rembang, Kab. Purworejo, Kab. Banyumas,

Kab. Karanganyar, Kota Pekalongan,

Kab. Pekalongan, Kab.

Jumlah Keluarga Fakir Miskin

Perkotaan Dan Daerah Rentan Mendapatka

n Penanganan

200 Orang Porsentase Keberfung

sian Sosial Fakir Miskin

Yang Telah Tervalidasi

200 Orang 700,000,000 7,000,000,000 Bidang Penanganan

Fakir Miskin

Page 81: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Temanggung.

Pengolahan

Data Kemiskinan Dan Pmks Lainnya

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

35 Kabupaten /

Kota

Dokumen

Data Kemiskinan Dan Pmks Tervalidasi

1

Dokumen

Porsentas

e Keberfungsian Sosial

Fakir Miskin Yang Telah

Tervalidasi

1

Dokumen

1,000,000,000 1,000,000,000 Bidang

Penanganan Fakir Miskin

Perlindungan

Dan Jaminan Sosial

Persentase

Penanganan Sosial Terhadap Korban

Bencana Dan Pmks Non Produktif

100% 3,700,000,000 11,900,000,000

Page 82: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Perlindungan Sosial

Korban Bencana Alam

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Kota Semarang,Kab.

Semarang,Kota Salatiga,Kab. Boyolali,Kab. Kendal,Kab.

Grobogan,Kab. Demak,Kab. Kudus,Kab. Pati,Kab.

Rembang,Kab. Blora, Kab. Jepara, Kab. Klaten,Kota

Surakarta,Kab. Karanganyar, Kab.

Sukoharjo,Kab. Sragen,Kab. Wonogiri,Kab. Magelang,Kota

Magelang,Kab. Temanggung,Kab. Purworejo,Kab.

Cilacap,Kab. Purbalingga,Kab. Wonosobo,Kab.

Kebumen,Kab. Banjarnegara,Kab. Banyumas,Kota

Pekalongan,Kab. Pekalongan,Kab.

Pemalang,Kota Tegal,Kab. Tegal,Kab. Brebes,Kab.

Batang

Penanganan Sosial

Terhadap Korban Bencana Alam

100% Prosentase

Penanganan Sosial Terhadap Korban

Bencana Dan Pmks Non Produktif

100% 2,000,000,000 8,900,000,000 Bidang Perlind

ungan Dan Jaminan Sosial

Page 83: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2,000,000,000 8,900,000,000

Perlindungan

Sosial Korban Bencana Sosial

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Kota

Semarang,Semarang Selatan,Pleburan;

Penanganan

Sosialterhadap Korban Bencana Sosial

1900

Orang

Porsentas

e Penanganan Sosial Terhadap

Korban Bencana Dan Pmks Non

Produktif

1900

Orang

800,000,000 1,800,000,000 Bidang

Perlindungan Dan Jamina

n Sosial

Jaminan Sosial

Perorangan Dan Keluarga

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Kota Semarang,Sem

arang Selatan,Pleburan;

Pmks Non Produktif

Yang Mendapatkan Jaminan Sosial

12.764 Orang

Porsentase

Penanganan Sosial Terhadap Korban

Bencana Dan Pmks Non Produktif

12.764 Orang

900,000,000 1,200,000,000 Bidang Perlind

ungan Dan Jaminan Sosial

Pemberdayaan Sosial

Persentase Psks Dapat Melaksana

kan Uks

100% 5,850,000,000 9,750,000,000

Penguatan Kapasitas Psks

Penanggulangan Kemiskinan

Pembangunan Manusia Melalui

Pengurangan Kemiskinan Dan Peningkatan

Pelayanan Dasar

Jawa Tengah Jumlah Psks Yang Mendapatka

n Penguatan Kapasitas

2073 Orang

Porsentase Psks Yang

Melaksanakan Usaha Kesejahter

aan Sosial (Uks)

2073 Orang

4,250,000,000 7,500,000,000 Bidang Pemberdayaan

Sosial

Page 84: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Pembinaan Pengelolaan

Sumber Dana Kesejahteraan Sosial Dan

Penyuluhan Sosial

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Jawa Tengah Jumlah Psks Yang

Mendapatkan Pembinaan Pengelolaan Sumber

Dana Kesejahteraan Sosial Dan Penyuluhan

Sosial

2950 Orang

Porsentase Psks

Yang Melaksanakan Usaha

Kesejahteraan Sosial (Uks)

2950 Orang

600,000,000 1,150,000,000 Bidang Pember

dayaan Sosial

Page 85: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Keperintisan, Kepahlawana

n Dan Kesetiakawanan Sosial

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Kota Semarang, Kota Salatiga,

Kota Surakarta, Kota Magelang, Kabupaten Semarang,

Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak,

Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora,

Kabupaten Boyolali, Kabupaten

Sukoharjo, Kabupaten Klaten, Kabupaten

Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten

Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten

Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten

Purbalingga, Kabupaten Kebumen, Kabupaten

Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten

Pekalongan,

Jumlah Perintis

Kemerdekaan Tertangani

1365 Orang

Porsentase Psks

Yang Melaksanakan Usaha

Kesejahteraan Sosial (Uks)

1365 Orang

1,000,000,000 1,100,000,000 Bidang Pember

dayaan Sosial

Page 86: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kabupaten Pemalang Dan

Kabupaten Brebes.

Page 87: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Manajemen Administrasi

Pelayanan Umum, Kepegawaian Dan

Keuangan Perangkat Daerah

Persentase Ketercapai

an Pelayanan Umum, Kepegawai

an Dan Keuangan Perangkat Daerah

100% 51,874,541,000 87,483,321,520

Kegiatan Administrasi Pelayanan

Keuangan Perangkat Daerah

Penanggulangan Kemiskinan

Pembangunan Manusia Melalui

Pengurangan Kemiskinan Dan Peningkatan

Pelayanan Dasar

Jl Pahlawan No 12 Semarang

Jumlah Laporan Keuangan Pd

(Jenis)

12 Bulan Persentase Ketercapai

an Pelayanan Umum, Kepegawai

an Dan Keuangan Perangkat Daerah

12 Bulan 2,300,000,000 1,500,000,000 Sekretariat

Kegiatan Pelayanan Jasa Surat

Menyurat Dan Kearsipan Perangkat

Daerah

Penanggulangan Kemiskinan

Pembangunan Manusia Melalui

Pengurangan Kemiskinan Dan Peningkatan

Pelayanan Dasar

Jalan Suyoto Nomor 70 Lingkungan

Kwaluhan Kelurahan Kertosari Kecamatan

Temanggung Kabupaten Temanggung 56217

Jumlah Bulan Terpenuhiny

a Pelayanan Jasa Surat Menyurat Dan

Kearsipan Perangkat Daerah

12 Bulan Persentase Ketercapai

an Pelayanan Umum, Kepegawai

an Dan Keuangan Perangkat Daerah

12 Bulan 31,471,000 45,000,000 Panti Pelayanan

Sosial Disabilitas Netra

Penganthi

Penanggulangan Kemiskinan

Pembangunan Manusia Melalui

Pengurangan Kemiskinan Dan Peningkatan

Pelayanan Dasar

Kota Salatiga,Sidorejo,Sidorejo Lor;

Jumlah Bulan Terpenuhiny

a Pelayanan Jasa Surat Menyurat Dan

Kearsipan Perangkat Daerah

12 Bulan Persentase Ketercapai

an Pelayanan Umum, Kepegawai

an Dan Keuangan Perangkat

12 Bulan 67,802,000 70,000,000 Sasana Pelayanan

Sosial Anak Woro Wiloso

Page 88: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Daerah

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Surajaya Jumlah

Bulan Terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat

Menyurat Dan Kearsipan Perangkat

Daerah

12 Bulan Persentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum, Kepegawaian Dan Keuangan

Perangkat Daerah

12 Bulan 52,923,000 52,923,000 Panti

Pelayanan Sosial Lanjut

Usia Bisma Upakara

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Semarang,Unga

ran Barat,Bandarjo;

Jumlah

Bulan Terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat

Menyurat Dan Kearsipan Perangkat

Daerah

12 Bulan Persentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum, Kepegawaian Dan Keuangan

Perangkat Daerah

12 Bulan 49,265,000 49,265,000 Panti

Pelayanan Sosial Anak

Wira Adhi Karya

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Jepara Jumlah

Bulan Terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat

Menyurat Dan Kearsipan Perangkat

Daerah

12 Bulan Persentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum, Kepegawaian Dan Keuangan

Perangkat Daerah

12 Bulan 79,696,000 85,000,000 Panti

Pelayanan Sosial Lanjut

Usia Potroyudan

Page 89: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Sukoharjo,Sukoharjo,Sukohar

jo;

Jumlah Bulan

Terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat

Dan Kearsipan Perangkat Daerah

12 Buah Prosentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

12 Bulan 55,211,000 66,253,000 Panti Pelayan

an Sosial Anak Taruna

Yodha

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Kota Magelang,Magel

ang Tengah,Magelang;

Jumlah Bulan

Terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat

Dan Kearsipan Perangkat Daerah

12 Bulan Presentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian, Dan Keuangan Perangkat

Daerah

12 Bulan 29,704,000 50,000,000 Sasana Pelayan

an Sosial Anak Kumud

a Putera Puteri.

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Jl. Raya Blora Km 5 Rembang

Jumlah Bulan

Terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat

Dan Kearsipan Perangkat Daerah

12 Bulan Presentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian, Dan Keuangan Perangkat

Daerah

12 Bulan 25,720,000 28,292,000 Panti Pelayan

an Sosial Lanjut Usia

Turusgede

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Desa Salam Sari Kecamatan

Boja Kabupaten Kendal

Jumlah Bulan

Terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat

Dan Kearsipan Perangkat

12 Bulan Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan

12 Bulan 22,108,000 25,000,000 Panti Pelayan

an Sosial Eks Psikotik

Ngudi Rahayu

Page 90: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Daerah Perangkat Daerah

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Boyolali Jumlah

Bulan Terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat

Menyurat Dan Kearsipan Perangkat

Daerah

12 Bulan Persentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum, Kepegawaian Dan Keuangan

Perangkat Daerah

12 Bulan 21,922,000 26,306,400 Sasana

Pelayanan Sosial Anak

Pamardi Utomo

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Kota

Semarang,Tembalang,Kramas

Jumlah

Bulan Terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat

Menyurat Dan Kearsipan Perangkat

Daerah

12 Bulan Persentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum Kepegawaian Dan Keuangan

Perangkat Daerah

12 Bulan 69,323,000 69,323,000 Panti

Pelayanan Sosial Pgot

Mardi Utomo

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Jl. Kartini No. 9

Purworejo

Jumlah

Bulan Terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat

Menyurat Dan Kearsipan Perangkat

Daerah

12 Bulan Presentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum, Kepegawaian Dan Keuangan

Perangkat Daerah

12 Bulan 28,134,000 29,540,700 Panti

Pelayanan Sosial Anak

Dharma Putera

Page 91: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Kudus,Kota Kudus,Mlati

Lor;

Jumlah Bulan

Terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat

Dan Kearsipan Perangkat Daerah

12 Bulan Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

12 Bulan 34,334,000 34,334,000 Panti Pelayan

an Sosial Disabilitas

Netra Pendowo

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Desa Kedungrejo

Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang

Jumlah Bulan

Terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat

Dan Kearsipan Perangkat Daerah

12 Bulan Presentase

Ketercapaian Urusan Umum, Kepegawai

an Dan Keuangan Perangkat Daerah

100% 67,642,000 75,000,000 Panti Pelayan

an Sosial Eks Psikotik

Pangrukti Mulyo

Penanggulangan Kemiskinan

Pembangunan Manusia Melalui

Pengurangan Kemiskinan Dan Peningkatan

Pelayanan Dasar

Kota Semarang,Tugu,Tugurejo;

Jumlah Bulan Terpenuhiny

a Pelayanan Jasa Surat Menyurat Dan

Kearsipan Perangkat Daerah

12 Bulan Persentase Ketercapai

an Pelayanan Umum, Kepegawai

an Dan Keuangan Perangkat Daerah

12 Bulan 47,485,000 49,000,000 Panti Persinggahan

Sosial Margo Widodo

Penanggulangan Kemiskinan

Pembangunan Manusia Melalui

Pengurangan Kemiskinan Dan Peningkatan

Pelayanan Dasar

Surakarta Jumlah Bulan Terpenuhiny

a Pelayanan Jasa Surat Menyurat Dan

Kearsipan Perangkat Daerah

12 Bulan Persentase Ketercapai

an Pelayanan Umum, Kepegawai

an Dan Keuangan Perangkat

100% 51,350,000 61,620,000 Panti Pelayanan

Sosial Wanita Wanodyatama

Page 92: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Daerah

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Jl.Raya Slarang

No.119 Kesugihan Cilacap

Jumlah

Bulan Terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat

Menyurat Dan Kearsipan Perangkat

Daerah

12 Bulan Persentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum, Kepegawaian Dan Keuangan

Perangkat Daerah

100% 51,688,000 51,688,000 Panti

Pelayanan Sosial Lanjut

Usia Dewanata

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Jalan Betengan

Nomor 7 Kelurahan Bintoro, Kecamatan

Demak, Kabupaten Demak 59511

Jumlah

Bulan Terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat

Menyurat Dan Kearsipan Perangkat

Daerah

12 Bulan Presentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum, Kepegawaian Dan Keuangan

Perangkat Daerah

12 Bulan 37,290,000 39,000,000 Sasana

Pelayanan Sosial Anak

Kasih Mesra

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Purworejo,Purw

orejo,Purworejo;

Jumlah

Bulan Terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat

Menyurat Dan Kearsipan Perangkat

Daerah

12 Bulan Persentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum, Kepegawaian Dan Keuangan

Perangkat Daerah

100% 44,885,000 50,000,000 Panti

Pelayanan Sosial Lanjut

Usia Adi Yuswo

Page 93: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Karanganyar,Tawangmangu,Ta

wangmangu;

Jumlah Bulan

Terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat

Dan Kearsipan Perangkat Daerah

12 Bulan Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

100% 37,592,000 37,592,000 Panti Pelayan

an Sosial Anak Tawang

mangu

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Kota Semarang,Tem

balang,Sendangguwo;

Jumlah Bulan

Terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat

Dan Kearsipan Perangkat Daerah

12 Bulan Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

100% 42,217,000 43,000,000 Panti Pelayan

an Sosial Anak Mandiri

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Pemalang,Pemalang,Bojongbat

a;

Jumlah Bulan

Terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat

Dan Kearsipan Perangkat Daerah

12 Bulan Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

100% 26,134,000 26,134,400 Panti Pelayan

an Sosial Lanjut Usia

Bojongbata

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Kota Tegal Jumlah Bulan

Terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat

Dan Kearsipan Perangkat

12 Bulan Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan

100% 31,073,000 34,073,000 Sasana Pelayan

an Sosial Anak Suko

Mulyo

Page 94: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Daerah Perangkat Daerah

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Kendal,Cepiring

,Botomulyo;

Jumlah

Bulan Terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat

Menyurat Dan Kearsipan Perangkat

Daerah

12 Bulan Prosentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum, Kepegawaian Dan Keuangan

Perangkat Daerah

12 Bulan 30,976,000 32,000,000 Panti

Pelayanan Sosial Lanjut

Usia Cepiring

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Panti

Pelayanan Sosial Eks Psikotik Samekto Karti

Pemalang

Jumlah

Bulan Terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat

Menyurat Dan Kearsipan Perangkat

Daerah

12 Bulan Persentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum, Kepegawaian Dan Keuangan

Perangkat Daerah

100% 33,046,000 35,000,000 Panti

Pelayanan Sosial Eks

Psikotik Samekto Karti

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Sragen,Sidoharj

o,Jetak;

Jumlah

Bulan Terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat

Menyurat Dan Kearsipan Perangkat

Daerah

12 Bulan Persentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum, Kepegawaian Dan Keuangan

Perangkat Daerah

100% 73,619,000 888,342,800 Panti

Pelayanan Sosial Disabili

tas Grahita Raharjo

Page 95: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Jl. Karangsawah

No. 73 Sudagaran - Banyumas

Jumlah Bulan

Terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat

Dan Kearsipan Perangkat Daerah

12 Bulan Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

12 Bulan 43,026,000 46,000,000 Panti Pelayan

an Sosial Lanjut Usia

Sudagaran

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Jl. Pahlawan No. 12

Semarang

Jumlah Bulan

Terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat

Dan Kearsipan Perangkat Daerah

12 Bulan Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

12 Bulan 600,000,000 800,000,000 Sekretariat

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Jl. Raya Blora Km 5 Rembang

Jumlah Bulan

Terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat

Dan Kearsipan Perangkat Daerah

12 Bulan Presentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian, Dan Keuangan Perangkat

Daerah

12 Bulan 35,530,000 42,636,000 Panti Pelayan

an Sosial Lanjut Usia

Turusgede

Kegiatan Penyediaan

Jasa Komunikasi, Air Dan Listrik

Perangkat Daerah

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Jalan Suyoto Nomor 70

Lingkungan Kwaluhan Kelurahan Kertosari

Kecamatan Temanggung Kabupaten

Jumlah Bulan

Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air Dan

Listrik Perangkat Daerah

12 Bulan Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan

12 Bulan 90,000,000 120,000,000 Panti Pelayan

an Sosial Disabilitas

Netra Penganthi

Page 96: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Temanggung 56217

Perangkat Daerah

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Kota

Salatiga,Sidorejo,Salatiga;

Jumlah

Bulan Terpenuhinya Jasa Komunikasi,

Air Dan Listrik Perangkat Daerah

12 Bulan Persentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum, Kepegawaian Dan Keuangan

Perangkat Daerah

12 Bulan 54,000,000 65,000,000 Sasana

Pelayanan Sosial Anak

Woro Wiloso

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Jl.

Karangsawah No. 73 Sudagaran - Banyumas

Jumlah

Bulan Terpenuhinya Jasa Komunikasi,

Air Dan Listrik Perangkat Daerah

12 Bulan Presentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum, Kepegawaian Dan Keuangan

Perangkat Daerah

12 Bulan 29,400,000 35,000,000 Panti

Pelayanan Sosial Lanjut

Usia Sudagaran

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Semarang,Unga

ran Barat,Bandarjo;

Jumlah

Bulan Terpenuhinya Jasa Komunikasi,

Air Dan Listrik Perangkat Daerah

12 Bulan Persentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum, Kepegawaian Dan Keuangan

Perangkat Daerah

12 Bulan 216,000,000 216,000,000 Panti

Pelayanan Sosial Anak

Wira Adhi Karya

Page 97: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Jln. Raya Silarang -

Pemalang

Jumlah Bulan

Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air Dan

Listrik Perangkat Daerah

12 Bulan Presentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

12 Bulan 130,800,000 130,800,000 Panti Pelayan

an Sosial Lanjut Usia

Bisma Upakara

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Pemalang,Pemalang,Bojongbat

a;

Jumlah Bulan

Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air Dan

Listrik Perangkat Daerah

12 Bulan Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

100% 120,000,000 120,000,000 Panti Pelayan

an Sosial Lanjut Usia

Bojongbata

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Sukoharjo,Sukoharjo,Sukohar

jo;

Jumlah Bulan

Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air Dan

Listrik Perangkat Daerah

12 Bulan Prosentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

12 Bulan 151,200,000 181,440,000 Panti Pelayan

an Sosial Anak Taruna

Yodha

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Jepara Jumlah Bulan

Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air Dan

Listrik Perangkat Daerah

12 Bulan Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan

12 Bulan 73,200,000 80,500,000 Panti Pelayan

an Sosial Lanjut Usia

Potroyudan

Page 98: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Perangkat Daerah

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Kota

Magelang,Magelang Tengah,Magelang;

Jumlah

Bulan Terpenuhinya Jasa Komunikasi,

Air Dan Listrik Perangkat Daerah

12 Bulan Presentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum, Kepegawaian, Dan Keuangan

Perangkat Daerah

12 Bulan 81,000,000 100,000,000 Sasana

Pelayanan Sosial Anak

Kumuda Putera Puteri.

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Jl. Raya Blora

Km 5 Rembang

Jumlah

Bulan Terpenuhinya Jasa Komunikasi,

Air Dan Listrik Perangkat Daerah

12 Bulan Presentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum, Kepegawaian, Dan Keuangan

Perangkat Daerah

12 Bulan 76,800,000 84,480,000 Panti

Pelayanan Sosial Lanjut

Usia Turusgede

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Desa Salam

Sari Kecamatan Boja Kabupaten Kendal

Jumlah

Bulan Terpenuhinya Jasa Komunikasi,

Air Dan Listrik Perangkat Daerah

12 Bulan Persentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum, Kepegawaian Dan Keuangan

Perangkat Daerah

100% 77,400,000 85,000,000 Panti

Pelayanan Sosial Eks

Psikotik Ngudi Rahayu

Page 99: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Boyolali Jumlah Bulan

Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air Dan

Listrik Perangkat Daerah

12 Bulan Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

100% 86,400,000 103,680,000 Sasana Pelayan

an Sosial Anak Pamard

i Utomo

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Kota Semarang,Tem

balang,Kramas

Jumlah Bulan

Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air Dan

Listrik Perangkat Daerah

100% Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

100% 116,400,000 116,400,000 Panti Pelayan

an Sosial Pgot Mardi

Utomo

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Jl. Kartini No. 9 Purworejo

Jumlah Bulan

Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air Dan

Listrik Perangkat Daerah

185 Orang Presentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

100% 117,000,000 122,850,000 Panti Pelayan

an Sosial Anak Dharm

a Putera

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Kudus,Kota Kudus,Mlati

Lor;

Jumlah Bulan

Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air Dan

Listrik Perangkat Daerah

12 Bulan Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan

100% 62,400,000 62,400,000 Panti Pelayan

an Sosial Disabilitas

Netra Pendowo

Page 100: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Perangkat Daerah

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Kota

Semarang,Tugu,Tugurejo;

Jumlah

Bulan Terpenuhinya Jasa Komunikasi,

Air Dan Listrik Perangkat Daerah

12 Bulan Persentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum, Kepegawaian Dan Keuangan

Perangkat Daerah

12 Bulan 73,200,000 87,840,000 Panti

Persinggahan Sosial Margo

Widodo

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Surakarta Jumlah

Bulan Terpenuhinya Jasa Komunikasi,

Air Dan Listrik Perangkat Daerah

12 Bulan Persentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum, Kepegawaian Dan Keuangan

Perangkat Daerah

100% 95,400,000 114,500,000 Panti

Pelayanan Sosial Wanita

Wanodyatama

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Desa

Kedungrejo Kecamatan Rembang Kabupaten

Rembang

Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian

Dan Keuangan Perangkat Daerah

12 Bulan Persentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum, Kepegawaian Dan Keuangan

Perangkat Daerah

100% 55,800,000 61,300,000 Panti

Pelayanan Sosial Eks

Psikotik Pangrukti Mulyo

Page 101: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Jl. Raya Slarang N0.119

Kesugihan Cilacap

Jumlah Bulan

Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air Dan

Listrik Perangkat Daerah

12 Bulan Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

100% 105,000,000 105,000,000 Panti Pelayan

an Sosial Lanjut Usia

Dewanata

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Sragen,Sidoharjo,Jetak;

Jumlah Bulan

Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air Dan

Listrik Perangkat Daerah

12 Bulan Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

100% 162,000,000 194,400,000 Panti Pelayan

an Sosial Disabilitas

Grahita Raharjo

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Purworejo,Purworejo,Purworejo

;

Jumlah Bulan

Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air Dan

Listrik Perangkat Daerah

12 Bulan Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

100% 96,000,000 96,000,000 Panti Pelayan

an Sosial Lanjut Usia

Adi Yuswo

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Karanganyar,Tawangmangu,Ta

wangmangu;

Jumlah Bulan

Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air Dan

Listrik Perangkat Daerah

12 Bulan Presentase

Ketercapaian Pelayanan Umum

Kepegawaian Dan Keuangan

100% 44,400,000 44,400,000 Panti Pelayan

an Sosial Anak Tawang

mangu

Page 102: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Perangkat Daerah

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Kota

Semarang,Tembalang,Sendangguwo;

Jumlah

Bulan Terpenuhinya Jasa Komunikasi,

Air Dan Listrik Perangkat Daerah

12 Bulan Persentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum, Kepegawaian Dan Keuangan

Perangkat Daerah

100% 150,000,000 160,000,000 Panti

Pelayanan Sosial Anak

Mandiri

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Kota Tegal Jumlah

Bulan Terpenuhinya Jasa Komunikasi,

Air Dan Listrik Perangkat Daerah

12 Bulan Persentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum, Kepegawaian Dan Keuangan

Perangkat Daerah

100% 48,000,000 52,800,000 Sasana

Pelayanan Sosial Anak

Suko Mulyo

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Jalan Betengan

Nomor 7 Kelurahan Bintoro Kecamatan

Demak Kabupaten Demak 59511

Jumlah

Bulan Terpenuhinya Jasa Komunikasi,

Air Dan Listrik Perangkat Daerah

12 Bulan Presentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum, Kepegawaian Dan Keuangan

Perangkat Daerah

12 Bulan 40,800,000 50,000,000 Sasana

Pelayanan Sosial Anak

Kasih Mesra

Page 103: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Kendal,Cepiring,Botomulyo;

Jumlah Bulan

Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air Dan

Listrik Perangkat Daerah

12 Bulan Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

12 Bulan 86,400,000 90,000,000 Panti Pelayan

an Sosial Lanjut Usia

Cepiring

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Panti Pelayanan

Sosial Eks Psikotik Samekto Karti Pemalang

Jumlah Bulan

Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air Dan

Listrik Perangkat Daerah

12 Bulan Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

100% 93,600,000 100,000,000 Panti Pelayan

an Sosial Eks Psikotik

Samekto Karti

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Kota Semarang Jumlah Bulan

Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air Dan

Listrik Perangkat Daerah

12 Bulan Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

12 Bulan 969,600,000 1,200,000,000 Sekretariat

Kegiatan Penyediaan

Jaminan Barang Milik Daerah

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Kota Semarang Jumlah Bulan

Terpenuhinya Premi Asuransi Barang Milik

Daerah

12 Bulan Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan

12 Bulan 70,000,000 100,000,000 Sekretariat

Page 104: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Perangkat Daerah

Kegiatan

Penyediaan Jasa Kebersihan Dan

Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Jalan Suyoto

Nomor 70 Lingkungan Kwaluhan Kelurahan

Kertosari Kecamatan Temanggung Kabupaten

Temanggung 56217

Jumlah

Bulan Terpenuhinya Jasa Kebersihan

Dan Pelayanan Perkantoran Perangkat

Daerah

12 Bulan Persentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum, Kepegawaian Dan Keuangan

Perangkat Daerah

12 Bulan 322,800,000 350,000,000 Panti

Pelayanan Sosial Disabili

tas Netra Penganthi

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Kota

Salatiga,Sidorejo,Sidorejo Lor;

Jumlah

Bulan Terpenuhinya Jasa Kebersihan

Dan Pelayanan Perkantoran Perangkat

Daerah

12 Bulan Persentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum, Kepegawaian Dan Keuangan

Perangkat Daerah

12 Bulan 216,000,000 300,000,000 Sasana

Pelayanan Sosial Anak

Woro Wiloso

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Jl.

Karangsawah No. 73 Sudagaran - Banyumas

Jumlah

Bulan Terpenuhinya Jasa Kebersihan

Dan Pelayanan Perkantoran Perangkat

Daerah

12 Bulan Persentas

e Kecapaian Pelayanan Umum,

Kepagawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

12 Bulan 190,800,000 210,000,000 Panti

Pelayanan Sosial Lanjut

Usia Sudagaran

Page 105: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Pemalang,Pemalang,Surajaya;

Jumlah Bulan

Terpenuhinya Jasa Kebersihan Dan

Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah

12 Bulan Presentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

12 Bulan 271,200,000 271,200,000 Panti Pelayan

an Sosial Lanjut Usia

Bisma Upakara

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Semarang,Ungaran

Barat,Bandarjo;

Jumlah Bulan

Terpenuhinya Jasa Kebersihan Dan

Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah

12 Bulan Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

12 Bulan 1,137,000,000 1,137,000,000 Panti Pelayan

an Sosial Anak Wira

Adhi Karya

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Sukoharjo,Sukoharjo,Sukohar

jo;

Jumlah Bulan

Terpenuhinya Jasa Kebersihan Dan

Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah

12 Bulan Prosentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

12 Bulan 477,000,000 572,400,000 Panti Pelayan

an Sosial Anak Taruna

Yodha

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Kota Magelang,Magel

ang Tengah,Magelang;

Jumlah Bulan

Terpenuhinya Jasa Kebersihan Dan

Pelayanan Perkantoran Perangkat

12 Bulan Presentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian, Dan Keuangan

12 Bulan 262,800,000 450,000,000 Sasana Pelayan

an Sosial Anak Kumud

a Putera Puteri.

Page 106: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Daerah Perangkat Daerah

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Jepara Jumlah

Bulan Terpenuhinya Jasa Kebersihan

Dan Pelayanan Perkantoran Perangkat

Daerah

12 Bulan Persentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum, Kepegawaian Dan Keuangan

Perangkat Daerah

12 Bulan 517,200,000 568,900,000 Panti

Pelayanan Sosial Lanjut

Usia Potroyudan

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Jl. Raya Blora

Km 5 Rembang

Jumlah

Bulan Terpenuhinya Jasa Kebersihan

Dan Pelayanan Perkantoran Perangkat

Daerah

12 Bulan Presentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum, Kepegawaian, Dan Keuangan

Perangkat Daerah

12 Bulan 344,400,000 378,840,000 Panti

Pelayanan Sosial Lanjut

Usia Turusgede

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Desa Salam

Sari Kecamatan Boja Kabupaten Kendal

Jumlah

Bulan Terpenuhinya Jasa Kebersihan

Dan Pelayanan Perkantoran Perangkat

Daerah

12 Bulan Persentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum, Kepegawaian Dan Keuangan

Perangkat Daerah

100% 441,000,000 500,000,000 Panti

Pelayanan Sosial Eks

Psikotik Ngudi Rahayu

Page 107: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Boyolali Jumlah Bulan

Terpenuhinya Jasa Kebersihan Dan

Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah

12 Bulan Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

100% 190,800,000 228,960,000 Sasana Pelayan

an Sosial Anak Pamard

i Utomo

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Kota Semarang,Tem

balang,Kramas

Jumlah Bulan

Terpenuhinya Jasa Kebersihan Dan

Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah

100% Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

100% 350,400,000 350,400,000 Panti Pelayan

an Sosial Pgot Mardi

Utomo

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Jl. Kartini No. 9 Purworejo

Jumlah Bulan

Terpenuhinya Jasa Kebersihan Dan

Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah

185 Orang Presentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

100% 451,800,000 474,390,000 Panti Pelayan

an Sosial Anak Dharm

a Putera

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Kudus,Kota Kudus,Mlati

Lor;

Jumlah Bulan

Terpenuhinya Jasa Kebersihan Dan

Pelayanan Perkantoran Perangkat

12 Bulan Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan

100% 394,800,000 394,800,000 Panti Pelayan

an Sosial Disabilitas

Netra Pendowo

Page 108: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Daerah Perangkat Daerah

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Pemalang,Pema

lang,Bojongbata;

Jumlah

Bulan Terpenuhinya Jasa Kebersihan

Dan Pelayanan Perkantoran Perangkat

Daerah

12 Bulan Persentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum, Kepegawaian Dan Keuangan

Perangkat Daerah

100% 526,200,000 526,200,000 Panti

Pelayanan Sosial Lanjut

Usia Bojongbata

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Surakarta Jumlah

Bulan Terpenuhinya Jasa Kebersihan

Dan Pelayanan Perkantoran Perangkat

Daerah

12 Bulan Persentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum, Kepegawaian Dan Keuangan

Perangkat Daerah

100% 283,200,000 339,300,000 Panti

Pelayanan Sosial Wanita

Wanodyatama

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Sragen,Sidoharj

o,Jetak;

Jumlah

Bulan Terpenuhinya Jasa Kebersihan

Dan Pelayanan Perkantoran Perangkat

Daerah

12 Bulan Persentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum, Kepegawaian Dan Keuangan

Perangkat Daerah

100% 458,885,000 550,662,000 Panti

Pelayanan Sosial Disabili

tas Grahita Raharjo

Page 109: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Kota Semarang,Tugu

,Tugurejo;

Persentase Ketercapaian

Pelayanan Umum, Kepegawaian Dan

Keuangan Perangkat Daerah

12 Bulan Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

12 Bulan 459,000,000 550,800,000 Panti Persing

gahan Sosial Margo Widodo

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Desa Kedungrejo

Rembang Kode Pos 59251 Kecamatan Rembang

Kabupaten Rembang

Persentase Ketercapaian

Pelayanan Umum, Kepegawaian Dan

Keuangan Perangkat Daerah

12 Bulan Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

100% 329,400,000 340,000,000 Panti Pelayan

an Sosial Eks Psikotik

Pangrukti Mulyo

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Karanganyar,Tawangmangu,Ta

wangmangu;

Jumlah Bulan

Terpenuhinya Jasa Kebersihan Dan

Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah

12 Bulan Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

100% 231,000,000 231,000,000 Panti Pelayan

an Sosial Anak Tawang

mangu

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Purworejo,Purworejo,Purworejo

;

Jumlah Bulan

Terpenuhinya Jasa Kebersihan Dan

Pelayanan Perkantoran Perangkat

12 Bulan Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan

100% 247,200,000 250,000,000 Panti Pelayan

an Sosial Lanjut Usia

Adi Yuswo

Page 110: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Daerah Perangkat Daerah

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Kota Tegal Jumlah

Bulan Terpenuhinya Jasa Kebersihan

Dan Pelayanan Perkantoran Perangkat

Daerah

12 Bulan Persentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum, Kepegawaian Dan Keuangan

Perangkat Daerah

100% 306,600,000 309,000,000 Sasana

Pelayanan Sosial Anak

Suko Mulyo

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Jalan Betengan

Nomor 7 Kelurahan Bintoro Kecamatan

Demak Kabupaten Demak 59511

Jumlah

Bulan Terpenuhinya Jasa Kebersihan

Dan Pelayanan Perkantoran Perangkat

Daerah

12 Bulan Presentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum, Kepegawaian Dan Keuangan

Perangkat Daerah

12 Bulan 148,200,000 155,000,000 Sasana

Pelayanan Sosial Anak

Kasih Mesra

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Kendal,Cepiring

,Botomulyo;

Jumlah

Bulan Terpenuhinya Jasa Kebersihan

Dan Pelayanan Perkantoran Perangkat

Daerah

12 Bulan Prosentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum, Kepegawaian Dan Keuangan

Perangkat Daerah

12 Bulan 577,800,000 600,000,000 Panti

Pelayanan Sosial Lanjut

Usia Cepiring

Page 111: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Kota Semarang,Tem

balang,Sendangguwo;

Jumlah Bulan

Terpenuhinya Jasa Kebersihan Dan

Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah

12 Bulan Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

100% 536,400,000 540,000,000 Panti Pelayan

an Sosial Anak Mandiri

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Panti Pelayanan

Sosial Eks Psikotik Samekto Karti Pemalang

Jumlah Bulan

Terpenuhinya Jasa Kebersihan Dan

Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah

12 Bulan Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

100% 365,400,000 375,000,000 Panti Pelayan

an Sosial Eks Psikotik

Samekto Karti

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Jl.Raya Slarang No.119

Kesugihan Cilacap

Jumlah Bulan

Terpenuhinya Jasa Kebersihan Dan

Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah

12 Bulan Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

100% 441,000,000 441,000,000 Panti Pelayan

an Sosial Lanjut Usia

Dewanata

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Kota Semarang Jumlah Bulan

Terpenuhinya Jasa Kebersihan Dan

Pelayanan Perkantoran Perangkat

12 Bulan Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan

12 Bulan 3,400,000,000 4,000,000,000 Sekretariat

Page 112: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Daerah Perangkat Daerah

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Kota

Semarang,Semarang Selatan,Pleburan;

Jumlah

Bulan Terpenuhinya Jasa Kebersihan

Dan Pelayanan Perkantoran Perangkat

Daerah

12 Bulan Presentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum, Kepegawaian Dan Keuangan

Perangkat Daerah

12 Bulan 382,000,000 385,000,000 Sekreta

riat

Kegiatan

Rapat Koordinasi Dan Konsultasi

Dalam Dan Luar Daerah Perangkat Daerah

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Jalan Suyoto

Nomor 70 Lingkungan Kwaluhan Kelurahan

Kertosari Kecamatan Temanggung Kabupaten

Temanggung 56217

Jumlah

Bulan Terpenuhinya Pelaksanaan

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi

Ke Dalam Dan Luar Daerah

12 Bulan Persentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum, Kepegawaian Dan Keuangan

Perangkat Daerah

12 Bulan 55,000,000 50,000,000 Panti

Pelayanan Sosial Disabili

tas Netra Penganthi

Page 113: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Kota Salatiga,Sidorej

o,Sidorejo Lor;

Jumlah Bulan

Terpenuhinya Pelaksanaan Rapat-Rapat

Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam

Dan Luar Daerah

12 Bulan Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

12 Bulan 48,800,000 58,000,000 Sasana Pelayan

an Sosial Anak Woro

Wiloso

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Semarang,Unga

ran Barat,Bandarjo;

Jumlah

Bulan Terpenuhinya Pelaksanaan

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi

Ke Dalam Dan Luar Daerah

12 Bulan Persentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum, Kepegawaian Dan Keuangan

Perangkat Daerah

12 Bulan 55,000,000 129,820,000 Panti

Pelayanan Sosial Anak

Wira Adhi Karya

Penanggulangan Kemiskinan

Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan

Kemiskinan Dan Peningkatan Pelayanan

Dasar

Pemalang,Pemalang,Surajaya;

Jumlah Bulan Terpenuhinya

Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi Dan

Konsultasi Ke Dalam Dan Luar Daerah

12 Bulan Presentase Ketercapaian

Pelayanan Umum, Kepegawaian Dan

Keuangan Perangkat Daerah

12 Bulan 54,150,000 64,150,000 Panti Pelayanan Sosial

Lanjut Usia Bisma Upakar

a

Page 114: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Jl. Karangsawah

No. 73 Sudagaran - Banyumas

Jumlah Bulan

Terpenuhinya Pelaksanaan Rapat-Rapat

Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam

Dan Luar Daerah

12 Bulan Presentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

12 Bulan 55,000,000 105,000,000 Panti Pelayan

an Sosial Lanjut Usia

Sudagaran

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Sukoharjo,Suk

oharjo,Sukoharjo;

Jumlah

Bulan Terpenuhinya Pelaksanaan

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi

Ke Dalam Dan Luar Daerah

12 Bulan Prosentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum, Kepegawaian Dan Keuangan

Perangkat Daerah

12 Bulan 53,320,000 63,984,000 Panti

Pelayanan Sosial Anak

Taruna Yodha

Penanggulangan Kemiskinan

Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan

Kemiskinan Dan Peningkatan Pelayanan

Dasar

Kota Magelang,Magelang Tengah,Magela

ng;

Jumlah Bulan Terpenuhinya

Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi Dan

Konsultasi Ke Dalam Dan Luar Daerah

12 Bulan Presentase Ketercapaian

Pelayanan Umum, Kepegawaian, Dan

Keuangan Perangkat Daerah

12 Bulan 40,960,000 75,000,000 Sasana Pelayanan Sosial

Anak Kumuda Putera

Puteri.

Page 115: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Jepara Jumlah Bulan

Terpenuhinya Pelaksanaan Rapat-Rapat

Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam

Dan Luar Daerah

12 Bulan Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

12 Bulan 55,000,000 96,800,000 Panti Pelayan

an Sosial Lanjut Usia

Potroyudan

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Jl. Raya Blora

Km 5 Rembang

Jumlah

Bulan Terpenuhinya Pelaksanaan

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi

Ke Dalam Dan Luar Daerah

12 Bulan Presentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum, Kepegawaian, Dan Keuangan

Perangkat Daerah

12 Bulan 42,360,000 50,832,000 Panti

Pelayanan Sosial Lanjut

Usia Turusgede

Penanggulangan Kemiskinan

Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan

Kemiskinan Dan Peningkatan Pelayanan

Dasar

Boyolali Jumlah Bulan Terpenuhinya

Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi Dan

Konsultasi Ke Dalam Dan Luar Daerah

12 Bulan Persentase Ketercapaian

Pelayanan Umum, Kepegawaian Dan

Keuangan Perangkat Daerah

100% 55,000,000 74,304,000 Sasana Pelayanan Sosial

Anak Pamardi Utomo

Page 116: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Desa Salam Sari Kecamatan

Boja Kabupaten Kendal

Jumlah Bulan

Terpenuhinya Pelaksanaan Rapat-Rapat

Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam

Dan Luar Daerah

12 Bulan Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

100% 35,530,000 39,000,000 Panti Pelayan

an Sosial Eks Psikotik

Ngudi Rahayu

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Jl. Kartini No. 9

Purworejo

Jumlah

Bulan Terpenuhinya Pelaksanaan

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi

Ke Dalam Dan Luar Daerah

185 Orang Presentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum, Kepegawaian Dan Keuangan

Perangkat Daerah

100% 55,000,000 79,002,000 Panti

Pelayanan Sosial Anak

Dharma Putera

Penanggulangan Kemiskinan

Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan

Kemiskinan Dan Peningkatan Pelayanan

Dasar

Kudus,Kota Kudus,Mlati Lor;

Jumlah Bulan Terpenuhinya

Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi Dan

Konsultasi Ke Dalam Dan Luar Daerah

12% Persentase Ketercapaian

Pelayanan Umum, Kepegawaian Dan

Keuangan Perangkat Daerah

100% 55,000,000 58,280,000 Panti Pelayanan Sosial

Disabilitas Netra Pendow

o

Page 117: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Pemalang,Pemalang,Bojongbat

a;

Jumlah Bulan

Terpenuhinya Pelaksanaan Rapat-Rapat

Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam

Dan Luar Daerah

12 Bulan Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

100% 55,000,000 77,640,000 Panti Pelayan

an Sosial Lanjut Usia

Bojongbata

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Surakarta Jumlah

Bulan Terpenuhinya Pelaksanaan

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi

Ke Dalam Dan Luar Daerah

12 Bulan Persentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum, Kepegawaian Dan Keuangan

Perangkat Daerah

100% 55,000,000 67,700,000 Panti

Pelayanan Sosial Wanita

Wanodyatama

Penanggulangan Kemiskinan

Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan

Kemiskinan Dan Peningkatan Pelayanan

Dasar

Kota Semarang,Tembalang,Kramas;

Jumlah Bulan Terpenuhinya

Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi Dan

Konsultasi Ke Dalam Dan Luar Daerah

100% Persentase Ketercapaian

Pelayanan Umum Kepegawaian Dan

Keuangan Perangkat Daerah

100% 55,000,000 88,360,000 Panti Pelayanan Sosial

Pgot Mardi Utomo

Page 118: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Sragen,Sidoharjo,Jetak;

Jumlah Bulan

Terpenuhinya Pelaksanaan Rapat-Rapat

Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam

Dan Luar Daerah

12 Bulan Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

100% 55,000,000 102,420,000 Panti Pelayan

an Sosial Disabilitas

Grahita Raharjo

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Jl.Raya Slarang

No.119 Kesugihan Cilacap

Jumlah

Bulan Terpenuhinya Pelaksanaan

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi

Ke Dalam Dan Luar Daerah

12 Bulan Persentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum, Kepegawaian Dan Keuangan

Perangkat Daerah

100% 55,000,000 77,900,000 Panti

Pelayanan Sosial Lanjut

Usia Dewanata

Penanggulangan Kemiskinan

Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan

Kemiskinan Dan Peningkatan Pelayanan

Dasar

Kota Semarang,Tugu,Tugurejo;

Jumlah Bulan Terpenuhinya

Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi Dan

Konsultasi Ke Dalam Dan Luar Daerah

12 Bulan Persentase Ketercapaian

Pelayanan Umum, Kepegawaian Dan

Keuangan Perangkat Daerah

12 Bulan 55,000,000 116,568,000 Panti Persinggahan Sosial

Margo Widodo

Page 119: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Desa Kedungrejo

Rembang Kode Pos 59251 Kecamatan Rembang

Kabupaten Rembang

Persentase Ketercapaian

Pelayanan Umum, Kepegawaian Dan

Keuangan Perangkat Daerah

12 Bulan Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

100% 55,000,000 74,000,000 Panti Pelayan

an Sosial Eks Psikotik

Pangrukti Mulyo

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Purworejo,Purworejo,Purworejo

;

Jumlah Bulan

Terpenuhinya Pelaksanaan Rapat-Rapat

Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam

Dan Luar Daerah

12 Bulan Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

100% 55,000,000 68,000,000 Panti Pelayan

an Sosial Lanjut Usia

Adi Yuswo

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Karanganyar,Ta

wangmangu,Tawangmangu;

Jumlah

Bulan Terpenuhinya Pelaksanaan

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi

Ke Dalam Dan Luar Daerah

12 Bulan Persentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum, Kepegawaian Dan Keuangan

Perangkat Daerah

100% 48,050,000 48,050,000 Panti

Pelayanan Sosial Anak

Tawangmangu

Page 120: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Kota Tegal Jumlah Bulan

Terpenuhinya Pelaksanaan Rapat-Rapat

Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam

Dan Luar Daerah

12 Bulan Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

100% 55,000,000 68,000,000 Sasana Pelayan

an Sosial Anak Suko

Mulyo

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Jalan Betengan

Nomor 7 Kelurahan Bintoro Kecamatan

Demak Kabupaten Demak 59511

Jumlah

Bulan Terpenuhinya Pelaksanaan

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi

Ke Dalam Dan Luar Daerah

12 Bulan Presentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum, Kepegawaian Dan Keuangan

Perangkat Daerah

12 Bulan 39,900,000 44,000,000 Sasana

Pelayanan Sosial Anak

Kasih Mesra

Penanggulangan Kemiskinan

Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan

Kemiskinan Dan Peningkatan Pelayanan

Dasar

Kendal,Cepiring,Botomulyo;

Jumlah Bulan Terpenuhinya

Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi Dan

Konsultasi Ke Dalam Dan Luar Daerah

12 Bulan Prosentase Ketercapaian

Pelayanan Umum, Kepegawaian Dan

Keuangan Perangkat Daerah

12 Bulan 54,140,000 55,000,000 Panti Pelayanan Sosial

Lanjut Usia Cepiring

Page 121: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Kota Semarang,Tem

balang,Sendangguwo;

Jumlah Bulan

Terpenuhinya Pelaksanaan Rapat-Rapat

Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam

Dan Luar Daerah

12 Bulan Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

100% 55,000,000 65,000,000 Panti Pelayan

an Sosial Anak Mandiri

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Panti

Pelayanan Sosial Eks Psikotik Samekto Karti

Pemalang

Jumlah

Bulan Terpenuhinya Pelaksanaan

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi

Ke Dalam Dan Luar Daerah

12 Bulan Persentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum, Kepegawaian Dan Keuangan

Perangkat Daerah

100% 44,640,000 50,000,000 Panti

Pelayanan Sosial Eks

Psikotik Samekto Karti

Penanggulangan Kemiskinan

Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan

Kemiskinan Dan Peningkatan Pelayanan

Dasar

Kota Semarang,Semarang Selatan,Plebura

n;

Jumlah Bulan Terpenuhinya

Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi Dan

Konsultasi Ke Dalam Dan Luar Daerah

12 Bulan Presentase Ketercapaian

Pelayanan Umum, Kepegawaian Dan

Keuangan Perangkat Daerah

12 Bulan 511,900,000 520,000,000 Sekretariat

Page 122: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kegiatan Pelayanan

Penyediaan Makan Minum Rapat

Perangkat Daerah

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Jalan Suyoto Nomor 70

Lingkungan Kwaluhan Kelurahan Kertosari

Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung

56217

Jumlah Bulan

Terpenuhinya Penyediaan Makan Minum

Rapat Perangkat Daerah

12 Bulan Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

12 Bulan 7,500,000 15,000,000 Panti Pelayan

an Sosial Disabilitas

Netra Penganthi

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Kota Salatiga Jumlah Bulan

Terpenuhinya Penyediaan Makan Minum

Rapat Perangkat Daerah

12 Bulan Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

12 Bulan 7,080,000 9,000,000 Sasana Pelayan

an Sosial Anak Woro

Wiloso

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Semarang,Ungaran

Barat,Bandarjo;

Jumlah Bulan

Terpenuhinya Penyediaan Makan Minum

Rapat Perangkat Daerah

12 Bulan Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

12 Bulan 10,000,000 10,710,000 Panti Pelayan

an Sosial Anak Wira

Adhi Karya

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Pemalang,Pemalang,Surajaya;

Jumlah Bulan

Terpenuhinya Penyediaan Makan Minum

Rapat Perangkat Daerah

12 Bulan Presentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan

12 Bulan 10,000,000 27,324,000 Panti Pelayan

an Sosial Lanjut Usia

Bisma Upakara

Page 123: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Perangkat Daerah

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Jl.

Karangsawah No. 73 Sudagaran - Banyumas

Jumlah

Bulan Terpenuhinya Penyediaan Makan

Minum Rapat Perangkat Daerah

12 Bulan Presentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum, Kepegawaian Dan Keuangan

Perangkat Daerah

12 Bulan 10,000,000 16,650,000 Panti

Pelayanan Sosial Lanjut

Usia Sudagaran

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Sukoharjo,Suk

oharjo,Sukoharjo;

Jumlah

Bulan Terpenuhinya Penyediaan Makan

Minum Rapat Perangkat Daerah

12 Bulan Prosentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum, Kepegawaian Dan Keuangan

Perangkat Daerah

12 Bulan 2,920,000 3,504,000 Panti

Pelayanan Sosial Anak

Taruna Yodha

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Kota

Magelang,Magelang Tengah,Magelang;

Jumlah

Bulan Terpenuhinya Penyediaan Makan

Minum Rapat Perangkat Daerah

12 Bulan Presentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum, Kepegawaian, Dan Keuangan

Perangkat Daerah

12 Bulan 4,284,000 10,000,000 Sasana

Pelayanan Sosial Anak

Kumuda Putera Puteri.

Page 124: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Jepara Jumlah Bulan

Terpenuhinya Penyediaan Makan Minum

Rapat Perangkat Daerah

12 Bulan Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

12 Bulan 10,000,000 16,500,000 Panti Pelayan

an Sosial Lanjut Usia

Potroyudan

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Jl. Raya Blora Km 5 Rembang

Jumlah Bulan

Terpenuhinya Penyediaan Makan Minum

Rapat Perangkat Daerah

12 Bulan Presentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian, Dan Keuangan Perangkat

Daerah

12 Bulan 5,040,000 5,544,000 Panti Pelayan

an Sosial Lanjut Usia

Turusgede

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Boyolali Jumlah Bulan

Terpenuhinya Penyediaan Makan Minum

Rapat Perangkat Daerah

12 Bulan Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

100% 9,576,000 11,491,200 Sasana Pelayan

an Sosial Anak Pamard

i Utomo

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Desa Salam Sari Kecamatan

Boja Kabupaten Kendal

Jumlah Bulan

Terpenuhinya Penyediaan Makan Minum

Rapat Perangkat Daerah

12 Bulan Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan

100% 8,316,000 9,000,000 Panti Pelayan

an Sosial Eks Psikotik

Ngudi Rahayu

Page 125: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Perangkat Daerah

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Jl. Kartini No. 9

Purworejo

Jumlah

Bulan Terpenuhinya Penyediaan Makan

Minum Rapat Perangkat Daerah

185 Orang Presentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum, Kepegawaian Dan Keuangan

Perangkat Daerah

100% 10,200,000 10,710,000 Panti

Pelayanan Sosial Anak

Dharma Putera

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Kudus,Kota

Kudus,Mlati Lor;

Jumlah

Bulan Terpenuhinya Penyediaan Makan

Minum Rapat Perangkat Daerah

12 Bulan Persentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum, Kepegawaian Dan Keuangan

Perangkat Daerah

100% 9,900,000 9,900,000 Panti

Pelayanan Sosial Disabili

tas Netra Pendowo

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Pemalang,Pema

lang,Bojongbata;

Jumlah

Bulan Terpenuhinya Penyediaan Makan

Minum Rapat Perangkat Daerah

12 Bulan Persentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum, Kepegawaian Dan Keuangan

Perangkat Daerah

100% 8,700,000 8,700,000 Panti

Pelayanan Sosial Lanjut

Usia Bojongbata

Page 126: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Surakarta Jumlah Bulan

Terpenuhinya Penyediaan Makan Minum

Rapat Perangkat Daerah

12 Bulan Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

100% 6,300,000 7,600,000 Panti Pelayan

an Sosial Wanita Wanody

atama

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Sragen,Sidoharjo,Jetak;

Jumlah Bulan

Terpenuhinya Penyediaan Makan Minum

Rapat Perangkat Daerah

12 Bulan Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

100% 6,680,000 8,016,000 Panti Pelayan

an Sosial Disabilitas

Grahita Raharjo

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Kota Semarang,Tem

balang,Kramas;

Jumlah Bulan

Terpenuhinya Penyediaan Makan Minum

Rapat Perangkat Daerah

100% Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

100% 10,000,000 29,340,000 Panti Pelayan

an Sosial Pgot Mardi

Utomo

Page 127: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Jl.Raya Slarang No.119

Kesugihan Cilacap

Jumlah Bulan

Terpenuhinya Pelaksanaan Rapat-Rapat

Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Dan

Luar Daerah

12 Bulan Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

100% 10,000,000 21,504,000 Panti Pelayan

an Sosial Lanjut Usia

Dewanata

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Desa

Kedungrejo Rembang Kode Pos 59251 Kecamatan

Rembang Kabupaten Rembang

Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian

Dan Keuangan Perangkat Daerah

12 Bulan Persentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum, Kepegawaian Dan Keuangan

Perangkat Daerah

100% 10,000,000 19,000,000 Panti

Pelayanan Sosial Eks

Psikotik Pangrukti Mulyo

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Purworejo,Purw

orejo,Purworejo;

Jumlah

Bulan Terpenuhinya Penyediaan Makan

Minum Rapat Perangkat Daerah

11 Bulan Persentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum, Kepegawaian Dan Keuangan

Perangkat Daerah

100% 5,797,000 6,000,000 Panti

Pelayanan Sosial Lanjut

Usia Adi Yuswo

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Karanganyar,Ta

wangmangu,Tawangmangu;

Jumlah

Bulan Terpenuhinya Penyediaan Makan

Minum Rapat Perangkat Daerah

12 Bulan Persentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum, Kepegawaian Dan Keuangan

100% 10,000,000 12,540,000 Panti

Pelayanan Sosial Anak

Tawangmangu

Page 128: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Perangkat Daerah

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Kota

Semarang,Ngaliyan,Tambakaji;

Jumlah

Bulan Terpenuhinya Penyediaan Makan

Minum Rapat Perangkat Daerah

12 Bulan Persentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum, Kepegawaian Dan Keuangan

Perangkat Daerah

12 Bulan 9,900,000 11,880,000 Panti

Persinggahan Sosial Margo

Widodo

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Kota Tegal Jumlah

Bulan Terpenuhinya Penyediaan Makan

Minum Rapat Perangkat Daerah

12 Bulan Persentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum, Kepegawaian Dan Keuangan

Perangkat Daerah

100% 8,064,000 9,000,000 Sasana

Pelayanan Sosial Anak

Suko Mulyo

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Jalan Betengan

Nomor 7 Kelurahan Bintoro Kecamatan

Demak Kabupaten Demak 59511

Jumlah

Bulan Terpenuhinya Penyediaan Makan

Minum Rapat Perangkat Daerah

12 Bulan Presentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum, Kepegawaian Dan Keuangan

Perangkat Daerah

12 Bulan 4,864,000 5,300,000 Sasana

Pelayanan Sosial Anak

Kasih Mesra

Page 129: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Kendal,Cepiring,Botomulyo;

Jumlah Bulan

Terpenuhinya Penyediaan Makan Minum

Rapat Perangkat Daerah

12 Bulan Prosentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

12 Bulan 10,000,000 25,000,000 Panti Pelayan

an Sosial Lanjut Usia

Cepiring

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Kota Semarang,Tem

balang,Sendangguwo;

Jumlah Bulan

Terpenuhinya Penyediaan Makan Minum

Rapat Perangkat Daerah

12 Bulan Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

100% 8,160,000 8,500,000 Panti Pelayan

an Sosial Anak Mandiri

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Panti Pelayanan

Sosial Eks Psikotik Samekto Karti Pemalang

Jumlah Bulan

Terpenuhinya Penyediaan Makan Minum

Rapat Perangkat Daerah

12 Bulan Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

100% 10,560,000 12,000,000 Panti Pelayan

an Sosial Eks Psikotik

Samekto Karti

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Desa Kedungrejo

Rembang Kode Pos 59251 Tilp/Fax 0295 6980008

Kecamatan Rembang Kabupaten

Jumlah Bulan

Terpenuhinya Penyediaan Makan Minum

Rapat Perangkat Daerah

12 Bulan Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan

100% 10,000,000 20,000,000 Panti Pelayan

an Sosial Eks Psikotik

Pangrukti Mulyo

Page 130: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Rembang Perangkat Daerah

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Kota Semarang Jumlah

Bulan Terpenuhinya Penyediaan Makan

Minum Rapat Perangkat Daerah

8130

Orang

Presentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum, Kepegawaian Dan Keuangan

Perangkat Daerah

8130

Orang

170,850,000 200,000,000 Sekreta

riat

Kegiatan

Penyediaan Bahan Bacaan/Buku

Perpustakaan Perangkat Daerah

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Jalan Suyoto

Nomor 70 Lingkungan Kwaluhan Kelurahan

Kertosari Kecamatan Temanggung Kabupaten

Temanggung 56217

Jumlah

Bulan Tercukupinya Kebutuhan Bahan

Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat

Daerah

12 Bulan Persentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum, Kepegawaian Dan Keuangan

Perangkat Daerah

12 Bulan 2,640,000 5,000,000 Panti

Pelayanan Sosial Disabili

tas Netra Penganthi

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Kota

Salatiga,Sidorejo,Sidorejo Lor;

Jumlah

Bulan Tercukupinya Kebutuhan Bahan

Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat

Daerah

12 Bulan Persentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum, Kepegawaian Dan Keuangan

Perangkat Daerah

12 Bulan 1,068,000 1,500,000 Sasana

Pelayanan Sosial Anak

Woro Wiloso

Page 131: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Semarang,Ungaran

Barat,Bandarjo;

Jumlah Bulan

Tercukupinya Kebutuhan Bahan Bacaan/Buk

u Perpustakaan Perangkat Daerah

12 Bulan Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

12 Bulan 5,280,000 5,280,000 Panti Pelayan

an Sosial Anak Wira

Adhi Karya

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Pemalang,Pemalang,Surajaya;

Jumlah Bulan

Tercukupinya Kebutuhan Bahan Bacaan/Buk

u Perpustakaan Perangkat Daerah

12 Bulan Presentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

12 Bulan 2,640,000 3,640,000 Panti Pelayan

an Sosial Lanjut Usia

Bisma Upakara

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Jl. Karangsawah

No. 73 Sudagaran - Banyumas

Jumlah Bulan

Tercukupinya Kebutuhan Bahan Bacaan/Buk

u Perpustakaan Perangkat Daerah

12 Bulan Presentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

12 Bulan 6,700,000 7,000,000 Panti Pelayan

an Sosial Lanjut Usia

Sudagaran

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Sukoharjo,Sukoharjo,Sukohar

jo;

Jumlah Bulan

Tercukupinya Kebutuhan Bahan Bacaan/Buk

u Perpustakaan Perangkat

12 Bulan Prosentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan

12 Bulan 3,960,000 4,752,000 Panti Pelayan

an Sosial Anak Taruna

Yodha

Page 132: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Daerah Perangkat Daerah

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Kota

Magelang,Magelang Tengah,Magelang;

Jumlah

Bulan Tercukupinya Kebutuhan Bahan

Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat

Daerah

12 Bulan Presentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum, Kepegawaian, Dan Keuangan

Perangkat Daerah

12 Bulan 1,320,000 2,500,000 Sasana

Pelayanan Sosial Anak

Kumuda Putera Puteri.

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Jl. Raya Blora

Km 5 Rembang

Jumlah

Bulan Tercukupinya Kebutuhan Bahan

Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat

Daerah

12 Bulan Presentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum, Kepegawaian, Dan Keuangan

Perangkat Daerah

12 Bulan 2,640,000 3,168,000 Panti

Pelayanan Sosial Lanjut

Usia Turusgede

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Jepara Jumlah

Bulan Tercukupinya Kebutuhan Bahan

Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat

Daerah

12 Bulan Persentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum, Kepegawaian Dan Keuangan

Perangkat Daerah

12 Bulan 2,640,000 3,000,000 Panti

Pelayanan Sosial Lanjut

Usia Potroyudan

Page 133: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Jl. Ulawarman. Kramas.

Semarang

Jumlah Bulan

Tercukupinya Kebutuhan Bahan Bacaan/Buk

u Perpustakaan Perangkat Daerah

100% Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

100% 2,500,000 3,000,000 Panti Pelayan

an Sosial Pgot Mardi

Utomo

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Boyolali Jumlah Bulan

Tercukupinya Kebutuhan Bahan Bacaan/Buk

u Perpustakaan Perangkat Daerah

12 Bulan Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

100% 1,320,000 1,584,000 Sasana Pelayan

an Sosial Anak Pamard

i Utomo

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Jl. Kartini No. 9 Purworejo

Jumlah Bulan

Tercukupinya Kebutuhan Bahan Bacaan/Buk

u Perpustakaan Perangkat Daerah

185 Orang Presentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

100% 3,960,000 4,158,000 Panti Pelayan

an Sosial Anak Dharm

a Putera

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Desa Salam Sari Kecamatan

Boja Kabupaten Kendal

Jumlah Bulan

Tercukupinya Kebutuhan Bahan Bacaan/Buk

u Perpustakaan Perangkat

12 Bulan Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan

100% 2,640,000 2,800,000 Panti Pelayan

an Sosial Eks Psikotik

Ngudi Rahayu

Page 134: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Daerah Perangkat Daerah

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Kudus,Kota

Kudus,Mlati Lor;

Jumlah

Bulan Tercukupinya Kebutuhan Bahan

Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat

Daerah

12% Persentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum, Kepegawaian Dan Keuangan

Perangkat Daerah

100% 2,640,000 2,640,000 Panti

Pelayanan Sosial Disabili

tas Netra Pendowo

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Pemalang,Pema

lang,Bojongbata;

Jumlah

Bulan Tercukupinya Kebutuhan Bahan

Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat

Daerah

12% Persentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum, Kepegawaian Dan Keuangan

Perangkat Daerah

100% 3,960,000 3,960,000 Panti

Pelayanan Sosial Lanjut

Usia Bojongbata

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Surakarta Jumlah

Bulan Tercukupinya Kebutuhan Bahan

Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat

Daerah

12 Bulan Persentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum, Kepegawaian Dan Keuangan

Perangkat Daerah

100% 1,320,000 1,600,000 Panti

Pelayanan Sosial Wanita

Wanodyatama

Page 135: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Sragen,Sidoharjo,Jetak;

Jumlah Bulan

Tercukupinya Kebutuhan Bahan Bacaan/Buk

u Perpustakaan Perangkat Daerah

12 Bulan Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

100% 5,280,000 6,336,000 Panti Pelayan

an Sosial Disabilitas

Grahita Raharjo

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Jl.Raya Slarang No.119

Kesugihan Cilacap

Jumlah Bulan

Tercukupinya Kebutuhan Bahan Bacaan/Buk

u Perpustakaan Perangkat Daerah

12 Bulan Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

100% 5,400,000 5,400,000 Panti Pelayan

an Sosial Lanjut Usia

Dewanata

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Desa Kedungrejo

Rembang Kode Pos 59251 Kecamatan Rembang

Kabupaten Rembang

Persentase Ketercapaian

Pelayanan Umum, Kepegawaian Dan

Keuangan Perangkat Daerah

12 Bulan Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

12 Bulan 2,640,000 3,600,000 Panti Pelayan

an Sosial Eks Psikotik

Pangrukti Mulyo

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Purworejo,Purworejo,Purworejo

;

Jumlah Bulan

Tercukupinya Kebutuhan Bahan Bacaan/Buk

u Perpustakaan Perangkat

1 Tahun Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan

100% 2,640,000 3,000,000 Panti Pelayan

an Sosial Lanjut Usia

Adi Yuswo

Page 136: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Daerah Perangkat Daerah

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Karanganyar,Ta

wangmangu,Tawangmangu;

Jumlah

Bulan Tercukupinya Kebutuhan Bahan

Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat

Daerah

12 Bulan Persentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum, Kepegawaian Dan Keuangan

Perangkat Daerah

100% 1,320,000 1,320,000 Panti

Pelayanan Sosial Anak

Tawangmangu

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Kota

Semarang,Ngaliyan,Bambankerep;

Jumlah

Bulan Tercukupinya Kebutuhan Bahan

Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat

Daerah

12 Bulan Persentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum, Kepegawaian Dan Keuangan

Perangkat Daerah

12 Bulan 2,640,000 3,168,000 Panti

Persinggahan Sosial Margo

Widodo

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Kota

Semarang,Tembalang,Kramas;

Jumlah

Bulan Tercukupinya Kebutuhan Bahan

Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat

Daerah

100% Persentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum Kepegawaian Dan Keuangan

Perangkat Daerah

100% 2,640,000 2,640,000 Panti

Pelayanan Sosial Pgot

Mardi Utomo

Page 137: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Kota Tegal Jumlah Bulan

Tercukupinya Kebutuhan Bahan Bacaan/Buk

u Perpustakaan Perangkat Daerah

12 Bulan Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

100% 1,320,000 2,000,000 Sasana Pelayan

an Sosial Anak Suko

Mulyo

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Jalan Betengan Nomor 7

Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak

Kabupaten Demak 59511

Jumlah Bulan

Tercukupinya Kebutuhan Bahan Bacaan/Buk

u Perpustakaan Perangkat Daerah

12 Bulan Presentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

12 Bulan 1,320,000 1,440,000 Sasana Pelayan

an Sosial Anak Kasih

Mesra

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Kendal,Cepiring,Botomulyo;

Jumlah Bulan

Tercukupinya Kebutuhan Bahan Bacaan/Buk

u Perpustakaan Perangkat Daerah

12 Bulan Prosentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

12 Bulan 3,600,000 4,000,000 Panti Pelayan

an Sosial Lanjut Usia

Cepiring

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Kota Semarang,Tem

balang,Sendangguwo;

Jumlah Bulan

Tercukupinya Kebutuhan Bahan Bacaan/Buk

u Perpustakaan Perangkat

12 Bulan Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan

100% 2,640,000 3,000,000 Panti Pelayan

an Sosial Anak Mandiri

Page 138: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Daerah Perangkat Daerah

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Panti

Pelayanan Sosial Eks Psikotik Samekto Karti

Pemalang

Jumlah

Bulan Tercukupinya Kebutuhan Bahan

Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat

Daerah

12 Bulan Persentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum, Kepegawaian Dan Keuangan

Perangkat Daerah

100% 2,640,000 3,000,000 Panti

Pelayanan Sosial Eks

Psikotik Samekto Karti

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Jl.Raya Slarang

No.119 Kesugihan Cilacap

Jumlah

Bulan Tercukupinya Kebutuhan Bahan

Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat

Daerah

12 Bulan Persentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum, Kepegawaian Dan Keuangan

Perangkat Daerah

100% 5,010,000 5,010,000 Panti

Pelayanan Sosial Lanjut

Usia Dewanata

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Kota Semarang Jumlah

Bulan Tercukupinya Kebutuhan Bahan

Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat

Daerah

12 Bulan Persentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum, Kepegawaian Dan Keuangan

Perangkat Daerah

12 Bulan 26,645,000 30,000,000 Sekreta

riat

Page 139: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kegiatan Pemeliharaa

n Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Ru

mah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan

Dinas/Operasional Perangkat Daerah

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Jalan Suyoto Nomor 70

Lingkungan Kwaluhan Kelurahan Kertosari

Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung

56217

Jumlah Bulan

Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/

Berkala Rumah Jabatan/Rumah

Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Opera

sional Perangkat Daerah

12 Bulan Presentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

12 Bulan 150,000,000 200,000,000 Panti Pelayan

an Sosial Disabilitas

Netra Penganthi

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Kota

Salatiga,Sidorejo,Sidorejo Lor;

Jumlah

Bulan Terpenuhinya Pemeliharaa

n Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Ru

mah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan

Dinas/Operasional Perangkat Daerah

12 Bulan Persentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum, Kepegawaian Dan Keuangan

Perangkat Daerah

12 Bulan 150,000,000 230,000,000 Sasana

Pelayanan Sosial Anak

Woro Wiloso

Page 140: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Semarang,Ungaran

Barat,Bandarjo;

Jumlah Bulan

Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/

Berkala Rumah Jabatan/Rumah

Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Opera

sional Perangkat Daerah

12 Bulan Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

12 Bulan 150,000,000 222,508,000 Panti Pelayan

an Sosial Anak Wira

Adhi Karya

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Pemalang,Pema

lang,Surajaya;

Jumlah

Bulan Terpenuhinya Pemeliharaa

n Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Ru

mah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan

Dinas/Operasional Perangkat Daerah

12 Bulan Porsentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum, Kepegawaian Dan Keuangan

Perangkat Daerah

12 Bulan 150,000,000 200,000,000 Panti

Pelayanan Sosial Lanjut

Usia Bisma Upakara

Page 141: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Jl. Karangsawah

No. 73 Sudagaran - Banyumas

Jumlah Bulan

Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/

Berkala Rumah Jabatan/Rumah

Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Opera

sional Perangkat Daerah

12 Bulan Presentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

12 Bulan 150,000,000 205,000,000 Panti Pelayan

an Sosial Lanjut Usia

Sudagaran

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Sukoharjo,Suk

oharjo,Sukoharjo;

Jumlah

Bulan Terpenuhinya Pemeliharaa

n Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Ru

mah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan

Dinas/Operasional Perangkat Daerah

12 Bulan Prosentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum, Kepegawaian Dan Keuangan

Perangkat Daerah

12 Bulan 150,000,000 280,477,000 Panti

Pelayanan Sosial Anak

Taruna Yodha

Page 142: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Jepara Jumlah Bulan

Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/

Berkala Rumah Jabatan/Rumah

Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Opera

sional Perangkat Daerah

12 Bulan Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

12 Bulan 143,016,000 160,000,000 Panti Pelayan

an Sosial Lanjut Usia

Potroyudan

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Boyolali Jumlah

Bulan Terpenuhinya Pemeliharaa

n Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Ru

mah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan

Dinas/Operasional Perangkat Daerah

12 Bulan Persentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum, Kepegawaian Dan Keuangan

Perangkat Daerah

12 Bulan 93,452,000 112,142,400 Sasana

Pelayanan Sosial Anak

Pamardi Utomo

Page 143: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Jl. Kartini No. 9 Purworejo

Jumlah Bulan

Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/

Berkala Rumah Jabatan/Rumah

Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Opera

sional Perangkat Daerah

185 Orang Porsentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

1% 150,000,000 247,583,700 Panti Pelayan

an Sosial Anak Dharm

a Putera

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Desa Salam

Sari Kecamatan Boja Kabupaten Kendal

Jumlah

Bulan Terpenuhinya Pemeliharaa

n Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Ru

mah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan

Dinas/Operasional Perangkat Daerah

12 Bulan Persentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum, Kepegawaian Dan Keuangan

Perangkat Daerah

100 Bulan 110,740,000 120,000,000 Panti

Pelayanan Sosial Eks

Psikotik Ngudi Rahayu

Page 144: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Kudus,Kota Kudus,Mlati

Lor;

Jumlah Bulan

Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/

Berkala Rumah Jabatan/Rumah

Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Opera

sional Perangkat Daerah

12 Bulan Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

100 Bulan 88,168,000 88,168,000 Panti Pelayan

an Sosial Disabilitas

Netra Pendowo

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Surakarta Jumlah

Bulan Terpenuhinya Pemeliharaa

n Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Ru

mah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan

Dinas/Operasional Perangkat Daerah

12 Bulan Persentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum, Kepegawaian Dan Keuangan

Perangkat Daerah

100% 123,382,000 148,060,000 Panti

Pelayanan Sosial Wanita

Wanodyatama

Page 145: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Kota Semarang,Tem

balang,Kramas;

Jumlah Bulan

Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/

Berkala Rumah Jabatan/Rumah

Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Opera

sional Perangkat Daerah

100% Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

100% 150,000,000 220,564,000 Panti Pelayan

an Sosial Pgot Mardi

Utomo

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Sragen,Sidoharj

o,Jetak;

Jumlah

Bulan Terpenuhinya Pemeliharaa

n Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Ru

mah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan

Dinas/Operasional Perangkat Daerah

12 Bulan Persentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum, Kepegawaian Dan Keuangan

Perangkat Daerah

100% 150,000,000 287,078,400 Panti

Pelayanan Sosial Disabili

tas Grahita Raharjo

Page 146: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Desa Kedungrejo

Rembang Kode Pos 59251 Kecamatan Rembang

Kabupaten Rembang

Jumlah Bulan

Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/

Berkala Rumah Jabatan/Rumah

Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Opera

sional Perangkat Daerah

12 Bulan Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

100% 150,000,000 270,000,000 Panti Pelayan

an Sosial Eks Psikotik

Pangrukti Mulyo

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Karanganyar,Ta

wangmangu,Tawangmangu;

Jumlah

Bulan Terpenuhinya Pemeliharaa

n Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Ru

mah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan

Dinas/Operasional Perangkat Daerah

12 Bulan Persentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum, Kepegawaian Dan Keuangan

Perangkat Daerah

100% 150,000,000 230,585,000 Panti

Pelayanan Sosial Anak

Tawangmangu

Page 147: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Purworejo,Purworejo,Purworejo

;

Jumlah Bulan

Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/

Berkala Rumah Jabatan/Rumah

Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Opera

sional Perangkat Daerah

12 Bulan Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

100% 103,240,000 105,000,000 Panti Pelayan

an Sosial Lanjut Usia

Adi Yuswo

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Pemalang,Pema

lang,Bojongbata;

Jumlah

Bulan Terpenuhinya Pemeliharaa

n Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Ru

mah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan

Dinas/Operasional Perangkat Daerah

12 Bulan Persentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum, Kepegawaian Dan Keuangan

Perangkat Daerah

100% 150,000,000 314,492,000 Panti

Pelayanan Sosial Lanjut

Usia Bojongbata

Page 148: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Kota Magelang,Magel

ang Tengah,Magelang;

Jumlah Bulan

Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/

Berkala Rumah Jabatan/Rumah

Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Opera

sional Perangkat Daerah

12 Bulan Presentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian, Dan Keuangan Perangkat

Daerah

12 Bulan 83,200,000 150,000,000 Sasana Pelayan

an Sosial Anak Kumud

a Putera Puteri.

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Kota Tegal Jumlah

Bulan Terpenuhinya Pemeliharaa

n Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Ru

mah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan

Dinas/Operasional Perangkat Daerah

12 Bulan Persentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum, Kepegawaian Dan Keuangan

Perangkat Daerah

100% 100,260,000 110,000,000 Sasana

Pelayanan Sosial Anak

Suko Mulyo

Page 149: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Jalan Betengan Nomor 7

Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak

Kabupaten Demak 59511

Jumlah Bulan

Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/

Berkala Rumah Jabatan/Rumah

Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Opera

sional Perangkat Daerah

12 Bulan Porsentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

12 Bulan 72,884,000 100,000,000 Sasana Pelayan

an Sosial Anak Kasih

Mesra

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Kendal,Cepiring

,Botomulyo;

Jumlah

Bulan Terpenuhinya Pemeliharaa

n Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Ru

mah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan

Dinas/Operasional Perangkat Daerah

12 Bulan Prosentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum, Kepegawaian Dan Keuangan

Perangkat Daerah

12 Bulan 102,719,000 105,000,000 Panti

Pelayanan Sosial Lanjut

Usia Cepiring

Page 150: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Kota Semarang,Tem

balang,Tembalang;

Jumlah Bulan

Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/

Berkala Rumah Jabatan/Rumah

Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Opera

sional Perangkat Daerah

12 Bulan Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

100% 150,280,000 155,000,000 Panti Pelayan

an Sosial Anak Mandiri

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Panti

Pelayanan Sosial Eks Psikotik Samekto Karti

Pemalang

Jumlah

Bulan Terpenuhinya Pemeliharaa

n Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Ru

mah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan

Dinas/Operasional Perangkat Daerah

12 Bulan Persentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum, Kepegawaian Dan Keuangan

Perangkat Daerah

100% 147,610,000 155,000,000 Panti

Pelayanan Sosial Eks

Psikotik Samekto Karti

Page 151: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Jl.Raya Slarang No.119

Kesugihan Cilacap

Jumlah Bulan

Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/

Berkala Rumah Jabatan/Rumah

Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Opera

sional Perangkat Daerah

12 Bulan Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

100% 150,000,000 299,288,000 Panti Pelayan

an Sosial Lanjut Usia

Dewanata

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Kota

Semarang,Ngaliyan,Tambakaji;

Jumlah

Bulan Terpenuhinya Pemeliharaa

n Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Ru

mah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan

Dinas/Operasional Perangkat Daerah

12 Bulan Persentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum, Kepegawaian Dan Keuangan

Perangkat Daerah

12 Bulan 68,406,000 82,087,680 Panti

Persinggahan Sosial Margo

Widodo

Page 152: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Kota Semarang Jumlah Bulan

Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/

Berkala Rumah Jabatan/Rumah

Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Opera

sional Perangkat Daerah

12 Bulan Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

12 Bulan 1,200,000,000 2,000,000,000 Sekretariat

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Jl. Raya Blora

Km 5 Rembang

Jumlah

Bulan Terpenuhinya Pemeliharaa

n Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Ru

mah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan

Dinas/Operasional Perangkat Daerah

1 Tahun Presentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum, Kepegawaian, Dan Keuangan

Perangkat Daerah

1 Tahun 150,096,000 180,115,200 Panti

Pelayanan Sosial Lanjut

Usia Turusgede

Page 153: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kegiatan Pemeliharaa

n Rutin /Berkala Sarana Kantor Dan

Rumah Tangga Perangkat Daerah

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Jalan Suyoto Nomor 70

Lingkungan Kwaluhan Kelurahan Kertosari

Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung

56217

Jumlah Bulan

Tercukupinya Pemeliharaan Rutin

/Berkala Sarana Kantor Dan Rumah

Tangga Perangkat Daerah

12 Bulan Presentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

12 Bulan 38,570,000 40,000,000 Panti Pelayan

an Sosial Disabilitas

Netra Penganthi

Penanggulangan Kemiskinan

Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan

Kemiskinan Dan Peningkatan Pelayanan

Dasar

Kota Salatiga,Sidorejo,Sidorejo Lor;

Jumlah Bulan Tercukupinya

Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana

Kantor Dan Rumah Tangga Perangkat

Daerah

12 Bulan Persentase Ketercapaian

Pelayanan Umum, Kepegawaian Dan

Keuangan Perangkat Daerah

12 Bulan 28,540,000 35,000,000 Sasana Pelayanan Sosial

Anak Woro Wiloso

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Semarang,Ungaran

Barat,Bandarjo;

Jumlah Bulan

Tercukupinya Pemeliharaan Rutin

/Berkala Sarana Kantor Dan Rumah

Tangga Perangkat Daerah

12 Bulan Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

12 Bulan 33,450,000 33,450,000 Panti Pelayan

an Sosial Anak Wira

Adhi Karya

Page 154: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Pemalang,Pemalang,Surajaya;

Jumlah Bulan

Tercukupinya Pemeliharaan Rutin

/Berkala Sarana Kantor Dan Rumah

Tangga Perangkat Daerah

12 Bulan Porsentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

12 Bulan 70,000,000 180,000,000 Panti Pelayan

an Sosial Lanjut Usia

Bisma Upakara

Penanggulangan Kemiskinan

Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan

Kemiskinan Dan Peningkatan Pelayanan

Dasar

Jl. Karangsawah No. 73 Sudagaran -

Banyumas

Jumlah Bulan Tercukupinya

Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana

Kantor Dan Rumah Tangga Perangkat

Daerah

12 Bulan Presentase Ketercapaian

Pelayanan Umum, Kepegawaian Dan

Keuangan Perangkat Daerah

12 Bulan 70,000,000 117,000,000 Panti Pelayanan Sosial

Lanjut Usia Sudagaran

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Sukoharjo,Sukoharjo,Sukohar

jo;

Jumlah Bulan

Tercukupinya Pemeliharaan Rutin

/Berkala Sarana Kantor Dan Rumah

Tangga Perangkat Daerah

12 Bulan Prosentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

12 Bulan 93,632,000 1,123,584,000 Panti Pelayan

an Sosial Anak Taruna

Yodha

Page 155: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Kota Magelang,Magel

ang Tengah,Magelang;

Jumlah Bulan

Tercukupinya Pemeliharaan Rutin

/Berkala Sarana Kantor Dan Rumah

Tangga Perangkat Daerah

12 Bulan Presentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian, Dan Keuangan Perangkat

Daerah

12 Bulan 46,332,000 75,000,000 Sasana Pelayan

an Sosial Anak Kumud

a Putera Puteri.

Penanggulangan Kemiskinan

Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan

Kemiskinan Dan Peningkatan Pelayanan

Dasar

Jl. Raya Blora Km 5 Rembang

Jumlah Bulan Tercukupinya

Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana

Kantor Dan Rumah Tangga Perangkat

Daerah

1 Tahun Presentase Ketercapaian

Pelayanan Umum, Kepegawaian, Dan

Keuangan Perangkat Daerah

1 Tahun 35,730,000 39,303,000 Panti Pelayanan Sosial

Lanjut Usia Turusgede

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Boyolali Jumlah Bulan

Tercukupinya Pemeliharaan Rutin

/Berkala Sarana Kantor Dan Rumah

Tangga Perangkat Daerah

12 Bulan Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

100% 46,952,000 56,342,400 Sasana Pelayan

an Sosial Anak Pamard

i Utomo

Page 156: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Jepara Jumlah Bulan

Tercukupinya Pemeliharaan Rutin

/Berkala Sarana Kantor Dan Rumah

Tangga Perangkat Daerah

12 Bulan Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

12 Bulan 94,498,000 120,000,000 Panti Pelayan

an Sosial Lanjut Usia

Potroyudan

Penanggulangan Kemiskinan

Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan

Kemiskinan Dan Peningkatan Pelayanan

Dasar

Jl. Kartini No. 9 Purworejo

Jumlah Bulan Tercukupinya

Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana

Kantor Dan Rumah Tangga Perangkat

Daerah

185 Orang Porsentase Ketercapaian

Pelayanan Umum, Kepegawaian Dan

Keuangan Perangkat Daerah

100% 42,508,000 44,633,400 Panti Pelayanan Sosial

Anak Dharma Putera

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Desa Salam Sari Kecamatan

Boja Kabupaten Kendal

Jumlah Bulan

Tercukupinya Pemeliharaan Rutin

/Berkala Sarana Kantor Dan Rumah

Tangga Perangkat Daerah

12 Bulan Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

100% 61,534,000 68,000,000 Panti Pelayan

an Sosial Eks Psikotik

Ngudi Rahayu

Page 157: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Kudus,Kota Kudus,Mlati

Lor;

Jumlah Bulan

Tercukupinya Pemeliharaan Rutin

/Berkala Sarana Kantor Dan Rumah

Tangga Perangkat Daerah

12 Bulan Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

100% 55,820,000 55,820,000 Panti Pelayan

an Sosial Disabilitas

Netra Pendowo

Penanggulangan Kemiskinan

Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan

Kemiskinan Dan Peningkatan Pelayanan

Dasar

Surakarta Jumlah Bulan Tercukupinya

Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana

Kantor Dan Rumah Tangga Perangkat

Daerah

12 Bulan Persentase Ketercapaian

Pelayanan Umum, Kepegawaian Dan

Keuangan Perangkat Daerah

100% 40,354,000 48,430,000 Panti Pelayanan Sosial

Wanita Wanodyatama

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Sragen,Sidoharjo,Jetak;

Jumlah Bulan

Tercukupinya Pemeliharaan Rutin

/Berkala Sarana Kantor Dan Rumah

Tangga Perangkat Daerah

12 Bulan Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

100% 40,478,000 48,573,600 Panti Pelayan

an Sosial Disabilitas

Grahita Raharjo

Page 158: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Desa Kedungrejo

Rembang Kode Pos 59251 Kecamatan Rembang

Kabupaten Rembang

Jumlah Bulan

Tercukupinya Pemeliharaan Rutin

/Berkala Sarana Kantor Dan Rumah

Tangga Perangkat Daerah

12 Bulan Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

100% 52,968,000 55,000,000 Panti Pelayan

an Sosial Eks Psikotik

Pangrukti Mulyo

Penanggulangan Kemiskinan

Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan

Kemiskinan Dan Peningkatan Pelayanan

Dasar

Karanganyar,Tawangmangu,Tawangmangu;

Jumlah Bulan Tercukupinya

Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana

Kantor Dan Rumah Tangga Perangkat

Daerah

12 Bulan Persentase Ketercapaian

Pelayanan Umum, Kepegawaian Dan

Keuangan Perangkat Daerah

100% 43,996,000 43,996,000 Panti Pelayanan Sosial

Anak Tawangmangu

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Purworejo,Purworejo,Purworejo

;

Jumlah Bulan

Tercukupinya Pemeliharaan Rutin

/Berkala Sarana Kantor Dan Rumah

Tangga Perangkat Daerah

12 Bulan Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

100% 68,472,000 69,000,000 Panti Pelayan

an Sosial Lanjut Usia

Adi Yuswo

Page 159: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Pemalang,Pemalang,Bojongbat

a;

Jumlah Bulan

Tercukupinya Pemeliharaan Rutin

/Berkala Sarana Kantor Dan Rumah

Tangga Perangkat Daerah

12 Bulan Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

100% 70,000,000 212,751,000 Panti Pelayan

an Sosial Lanjut Usia

Bojongbata

Penanggulangan Kemiskinan

Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan

Kemiskinan Dan Peningkatan Pelayanan

Dasar

Kota Semarang,Tembalang,Kramas;

Jumlah Bulan Tercukupinya

Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana

Kantor Dan Rumah Tangga Perangkat

Daerah

100% Persentase Ketercapaian

Pelayanan Umum Kepegawaian Dan

Keuangan Perangkat Daerah

100% 70,000,000 144,724,000 Panti Pelayanan Sosial

Pgot Mardi Utomo

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Kota Tegal Jumlah Bulan

Tercukupinya Pemeliharaan Rutin

/Berkala Sarana Kantor Dan Rumah

Tangga Perangkat Daerah

12 Bulan Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

100% 52,260,000 57,500,000 Sasana Pelayan

an Sosial Anak Suko

Mulyo

Page 160: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Jalan Betengan Nomor 7

Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak

Kabupaten Demak 59511

Jumlah Bulan

Tercukupinya Pemeliharaan Rutin

/Berkala Sarana Kantor Dan Rumah

Tangga Perangkat Daerah

12 Bulan Presentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

12 Bulan 46,648,000 60,000,000 Sasana Pelayan

an Sosial Anak Kasih

Mesra

Penanggulangan Kemiskinan

Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan

Kemiskinan Dan Peningkatan Pelayanan

Dasar

Kendal,Cepiring,Botomulyo;

Jumlah Bulan Tercukupinya

Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana

Kantor Dan Rumah Tangga Perangkat

Daerah

12 Bulan Prosentase Ketercapaian

Pelayanan Umum, Kepegawaian Dan

Keuangan Perangkat Daerah

12 Bulan 70,000,000 165,000,000 Panti Pelayanan Sosial

Lanjut Usia Cepiring

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Kota Semarang,Tem

balang,Sendangguwo;

Jumlah Bulan

Tercukupinya Pemeliharaan Rutin

/Berkala Sarana Kantor Dan Rumah

Tangga Perangkat Daerah

12 Bulan Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

100% 70,000,000 110,000,000 Panti Pelayan

an Sosial Anak Mandiri

Page 161: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Panti Pelayanan

Sosial Eks Psikotik Samekto Karti Pemalang

Jumlah Bulan

Tercukupinya Pemeliharaan Rutin

/Berkala Sarana Kantor Dan Rumah

Tangga Perangkat Daerah

12 Bulan Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

100% 29,802,000 35,000,000 Panti Pelayan

an Sosial Eks Psikotik

Samekto Karti

Penanggulangan Kemiskinan

Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan

Kemiskinan Dan Peningkatan Pelayanan

Dasar

Jl.Raya Slarang No.119 Kesugihan Cilacap

Jumlah Bulan Tercukupinya

Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana

Kantor Dan Rumah Tangga Perangkat

Daerah

12 Bulan Persentase Ketercapaian

Pelayanan Umum, Kepegawaian Dan

Keuangan Perangkat Daerah

100% 70,000,000 178,753,000 Panti Pelayanan Sosial

Lanjut Usia Dewanata

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Kota Semarang,Ngali

yan,Tambakaji;

Jumlah Bulan

Tercukupinya Pemeliharaan Rutin

/Berkala Sarana Kantor Dan Rumah

Tangga Perangkat Daerah

12 Bulan Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

12 Bulan 36,833,000 44,199,840

Page 162: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Kota Semarang Jumlah Bulan

Tercukupinya Pemeliharaan Rutin

/Berkala Sarana Kantor Dan Rumah

Tangga Perangkat Daerah

12 Bulan Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

12 Bulan 646,618,000 1,000,000,000 Sekretariat

Penanggulangan Kemiskinan

Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan

Kemiskinan Dan Peningkatan Pelayanan

Dasar

Jl. Raya Blora Km 5 Rembang

Jumlah Bulan Tercukupinya

Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana

Kantor Dan Rumah Tangga Perangkat

Daerah

1 Tahun Presentase Ketercapaian

Pelayanan Umum, Kepegawaian, Dan

Keuangan Perangkat Daerah

1 Tahun 27,730,000 33,276,000 Panti Pelayanan Sosial

Lanjut Usia Turusgede

Kegiatan Penyediaan

Sarana Dan Prasarana Kantor

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Jalan Suyoto Nomor 70

Lingkungan Kwaluhan Kelurahan Kertosari

Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung

56217

Jumlah Unit Penyediaan

Sarana Dan Prasarana Kantor Perangkat

Daerah

1 Presentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

100% 50,000,000 400,000,000 Panti Pelayan

an Sosial Disabilitas

Netra Penganthi

Page 163: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Kota Salatiga,Sidorej

o,Sidorejo Lor;

Jumlah Unit Penyediaan

Sarana Dan Prasarana Kantor Perangkat

Daerah

1 Paket Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

100% 50,000,000 115,000,000 Sasana Pelayan

an Sosial Anak Woro

Wiloso

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Semarang,Ungaran

Barat,Bandarjo;

Jumlah Unit Penyediaan

Sarana Dan Prasarana Kantor Perangkat

Daerah

1 Paket Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

100% 50,000,000 87,000,000 Panti Pelayan

an Sosial Anak Wira

Adhi Karya

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Pemalang,Pemalang,Surajaya;

Jumlah Unit Penyediaan

Sarana Dan Prasarana Kantor Perangkat

Daerah

1 Porsentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

100% 50,000,000 490,000,000 Panti Pelayan

an Sosial Lanjut Usia

Bisma Upakara

Penanggulangan

Kemiskinan

Pemantapan Ketahanan

Energi, Pangan, Dan Sumber Daya Air

Jl. Karangsawah

No. 73 Sudagaran - Banyumas

Jumlah Unit Penyediaan

Sarana Dan Prasarana Kantor Perangkat

Daerah

1 Paket Presentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan

100% 45,250,000 50,000,000 Panti Pelayan

an Sosial Lanjut Usia

Sudagaran

Page 164: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Perangkat Daerah

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Sukoharjo,Suk

oharjo,Sukoharjo;

Jumlah Unit

Penyediaan Sarana Dan Prasarana Kantor

Perangkat Daerah

1 Paket Prosentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum, Kepegawaian Dan Keuangan

Perangkat Daerah

100% 50,000,000 231,184,000 Panti

Pelayanan Sosial Anak

Taruna Yodha

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Kota

Magelang,Magelang Tengah,Magelang;

Jumlah Unit

Penyediaan Sarana Dan Prasarana Kantor

Perangkat Daerah

1 Paket Presentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum, Kepegawaian, Dan Keuangan

Perangkat Daerah

100% 22,000,000 50,000,000 Sasana

Pelayanan Sosial Anak

Kumuda Putera Puteri.

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Jl. Raya Blora

Km 5 Rembang

Jumlah Unit

Penyediaan Sarana Dan Prasarana Kantor

Perangkat Daerah

1 Paket Presentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum, Kepegawaian, Dan Keuangan

Perangkat Daerah

100% 50,000,000 97,900,000 Panti

Pelayanan Sosial Lanjut

Usia Turusgede

Page 165: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Boyolali Jumlah Unit Penyediaan

Sarana Dan Prasarana Kantor Perangkat

Daerah

1 Paket Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

100% 50,000,000 291,600,000 Sasana Pelayan

an Sosial Anak Pamard

i Utomo

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Jl. Kartini No. 9 Purworejo

Jumlah Unit Penyediaan

Sarana Dan Prasarana Kantor Perangkat

Daerah

1 Presentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

100% 50,000,000 480,480,000 Panti Pelayan

an Sosial Anak Dharm

a Putera

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Jepara Jumlah Unit Penyediaan

Sarana Dan Prasarana Kantor Perangkat

Daerah

1 Paket Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

100% 50,000,000 400,000,000 Panti Pelayan

an Sosial Lanjut Usia

Potroyudan

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Desa Salam Sari Kecamatan

Boja Kabupaten Kendal

Jumlah Unit Penyediaan

Sarana Dan Prasarana Kantor Perangkat

Daerah

1 Paket Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan

100% 50,000,000 150,000,000 Panti Pelayan

an Sosial Eks Psikotik

Ngudi Rahayu

Page 166: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Perangkat Daerah

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Kudus,Kota

Kudus,Mlati Lor;

Jumlah Unit

Penyediaan Sarana Dan Prasarana Kantor

Perangkat Daerah

1 Paket Persentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum, Kepegawaian Dan Keuangan

Perangkat Daerah

100% 50,000,000 200,000,000 Panti

Pelayanan Sosial Disabili

tas Netra Pendowo

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Surakarta Jumlah Unit

Penyediaan Sarana Dan Prasarana Kantor

Perangkat Daerah

1 Paket Prosentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum Kepegawaian Dan Keuangan

Perangkat Daerah

100% 50,000,000 221,400,000 Panti

Pelayanan Sosial Wanita

Wanodyatama

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Sragen,Sidoharj

o,Jetak;

Jumlah Unit

Penyediaan Sarana Dan Prasarana Kantor

Perangkat Daerah

1 Paket Persentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum, Kepegawaian Dan Keuangan

Perangkat Daerah

100% 50,000,000 529,560,000 Panti

Pelayanan Sosial Disabili

tas Grahita Raharjo

Page 167: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Kota Semarang,Tugu

,Tugurejo;

Jumlah Unit Penyediaan

Sarana Dan Prasarana Kantor Perangkat

Daerah

1 Paket Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

100% 50,000,000 176,334,000 Panti Persing

gahan Sosial Margo Widodo

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Karanganyar,Tawangmangu,Ta

wangmangu;

Jumlah Unit Penyediaan

Sarana Dan Prasarana Kantor Perangkat

Daerah

1 Paket Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

100% 50,000,000 100,000,000

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Purworejo,Purworejo,Purworejo

;

Jumlah Unit Penyediaan

Sarana Dan Prasarana Kantor Perangkat

Daerah

1 Paket Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

100% 50,000,000 96,000,000 Panti Pelayan

an Sosial Lanjut Usia

Adi Yuswo

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Kota Semarang,Ngali

yan,Tambakaji;

Jumlah Unit Penyediaan

Sarana Dan Prasarana Kantor Perangkat

Daerah

1 Paket Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan

100% 36,833,000 37,000,000 Panti Persing

gahan Sosial Margo Widodo

Page 168: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Perangkat Daerah

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Pemalang,Pema

lang,Bojongbata;

Jumlah Unit

Penyediaan Sarana Dan Prasarana Kantor

Perangkat Daerah

1 Paket Persentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum, Kepegawaian Dan Keuangan

Perangkat Daerah

100% 50,000,000 236,000,000 Panti

Pelayanan Sosial Lanjut

Usia Bojongbata

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Kota

Semarang,Tembalang,Kramas;

Jumlah Unit

Penyediaan Sarana Dan Prasarana Kantor

Perangkat Daerah

1 Paket Persentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum Kepegawaian Dan Keuangan

Perangkat Daerah

100% 50,000,000 66,000,000 Panti

Pelayanan Sosial Pgot

Mardi Utomo

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Kota Tegal Jumlah Unit

Penyediaan Sarana Dan Prasarana Kantor

Perangkat Daerah

1 Paket Persentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum, Kepegawaian Dan Keuangan

Perangkat Daerah

100% 50,000,000 161,000,000 Sasana

Pelayanan Sosial Anak

Suko Mulyo

Page 169: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Jalan Betengan Nomor 7

Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak

Kabupaten Demak 59511

Jumlah Unit Penyediaan

Sarana Dan Prasarana Kantor Perangkat

Daerah

1 Presentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

100% 50,000,000 75,000,000 Sasana Pelayan

an Sosial Anak Kasih

Mesra

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Kendal,Cepiring,Botomulyo;

Jumlah Unit Penyediaan

Sarana Dan Prasarana Kantor Perangkat

Daerah

1 Paket Prosentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

100% 50,000,000 100,000,000 Panti Pelayan

an Sosial Lanjut Usia

Cepiring

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Kota Semarang,Tem

balang,Sendangguwo;

Jumlah Unit Penyediaan

Sarana Dan Prasarana Kantor Perangkat

Daerah

201 Unit Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

100% 50,000,000 330,000,000 Panti Pelayan

an Sosial Anak Mandiri

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Panti Pelayanan

Sosial Eks Psikotik Samekto Karti Pemalang

Jumlah Unit Penyediaan

Sarana Dan Prasarana Kantor Perangkat

Daerah

1 Paket Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan

100% 50,000,000 250,000,000 Panti Pelayan

an Sosial Eks Psikotik

Samekto Karti

Page 170: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Perangkat Daerah

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Jl.Raya Slarang

No.119 Kesugihan Cilacap

Jumlah Unit

Penyediaan Sarana Dan Prasarana Kantor

Perangkat Daerah

1 Paket Persentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum, Kepegawaian Dan Keuangan

Perangkat Daerah

100% 50,000,000 189,275,000 Panti

Pelayanan Sosial Lanjut

Usia Dewanata

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Desa

Kedungrejo Rembang Kode Pos 59251 Kecamatan

Rembang Kabupaten Rembang

Jumlah Unit

Penyediaan Sarana Dan Prasarana Kantor

Perangkat Daerah

1 Presentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum, Kepegawaian Dan Keuangan

Perangkat Daerah

100% 50,000,000 500,000,000 Panti

Pelayanan Sosial Eks

Psikotik Pangrukti Mulyo

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Kota Semarang Jumlah Unit

Penyediaan Sarana Dan Prasarana Kantor

Perangkat Daerah

1 Paket Persentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum, Kepegawaian Dan Keuangan

Perangkat Daerah

1 Paket 1,250,000,000 1,500,000,000 Sekreta

riat

Page 171: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Jl. Raya Blora Km 5 Rembang

Jumlah Unit Penyediaan

Sarana Dan Prasarana Kantor Perangkat

Daerah

1 Paket Presentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian, Dan Keuangan Perangkat

Daerah

1 Paket 50,000,000 94,800,000 Panti Pelayan

an Sosial Lanjut Usia

Turusgede

2,654,083,000 7,705,533,000

Kegiatan

Rehab Gedung Kantor Perangkat

Daerah

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Kota

Salatiga,Sidorejo,Sidorejo Lor;

Jumlah Unit

Gedung Yang Direhab

12 Bulan Persentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum, Kepegawaian Dan Keuangan

Perangkat Daerah

12 Bulan 60,000,000 80,000,000 Sasana

Pelayanan Sosial Anak

Woro Wiloso

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Jl.

Karangsawah No. 73 Sudagaran - Banyumas

Jumlah Unit

Gedung Yang Direhab

12 Bulan Presentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum, Kepegawaian Dan Keuangan

Perangkat Daerah

12 Bulan 80,000,000 680,000,000 Panti

Pelayanan Sosial Lanjut

Usia Sudagaran

Page 172: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Kota Magelang,Magel

ang Tengah,Magelang;

Jumlah Unit Gedung Yang

Direhab

12 Bulan Presentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian, Dan Keuangan Perangkat

Daerah

12 Bulan 60,000,000 250,000,000 Sasana Pelayan

an Sosial Anak Kumud

a Putera Puteri.

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Jl. Raya Blora Km 5 Rembang

Jumlah Unit Gedung Yang

Direhab

12 Bulan Presentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian, Dan Keuangan Perangkat

Daerah

12 Bulan 60,000,000 720,000,000 Panti Pelayan

an Sosial Lanjut Usia

Turusgede

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Boyolali Jumlah Unit Gedung Yang

Direhab

12 Bulan Presentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

12 Bulan 60,000,000 132,000,000 Sasana Pelayan

an Sosial Anak Pamard

i Utomo

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Jepara Jumlah Unit Gedung Yang

Direhab

12 Bulan Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan

12 Bulan 60,000,000 200,000,000 Panti Pelayan

an Sosial Lanjut Usia

Potroyudan

Page 173: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Perangkat Daerah

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Surakarta Jumlah Unit

Gedung Yang Direhab

12 Bulan Prosentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum Kepegawaian Dan Keuangan

Perangkat Daerah

12 Bulan 60,000,000 1,692,600,000 Panti

Pelayanan Sosial Wanita

Wanodyatama

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Sragen,Sidoharj

o,Jetak;

Jumlah Unit

Gedung Yang Direhab

12 Bulan Persentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum, Kepegawaian Dan Keuangan

Perangkat Daerah

12 Bulan 60,000,000 2,017,718,400 Panti

Pelayanan Sosial Disabili

tas Grahita Raharjo

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Desa Salam

Sari Kecamatan Boja Kabupaten Kendal

Jumlah Unit

Gedung Yang Direhab

12 Bulan Persentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum, Kepegawaian Dan Keuangan

Perangkat Daerah

12 Bulan 200,000,000 480,000,000 Panti

Pelayanan Sosial Eks

Psikotik Ngudi Rahayu

Page 174: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Purworejo,Purworejo,Purworejo

;

Jumlah Unit Gedung Yang

Direhab

12 Bulan Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

12 Bulan 50,000,000 50,000,000 Panti Pelayan

an Sosial Lanjut Usia

Adi Yuswo

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Kota Semarang,Ngali

yan,Tambakaji;

Jumlah Unit Gedung Yang

Direhab

12 Bulan Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

12 Bulan 760,000,000 1,680,000,000 Panti Persing

gahan Sosial Margo Widodo

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Kota Semarang,Tem

balang,Kramas;

Jumlah Unit Gedung Yang

Direhab

12 Bulan Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

12 Bulan 60,000,000 600,000,000 Panti Pelayan

an Sosial Pgot Mardi

Utomo

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Jalan Betengan Nomor 7

Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak

Kabupaten Demak 59511

Jumlah Unit Gedung Yang

Direhab

12 Bulan Porsentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan

12 Bulan 60,000,000 300,000,000 Sasana Pelayan

an Sosial Anak Kasih

Mesra

Page 175: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Perangkat Daerah

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Kendal,Cepiring

,Botomulyo;

Jumlah Unit

Gedung Yang Direhab

12 Bulan Prosentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum, Kepegawaian Dan Keuangan

Perangkat Daerah

12 Bulan 60,000,000 225,000,000 Panti

Pelayanan Sosial Lanjut

Usia Cepiring

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Kota

Semarang,Tembalang,Sendangguwo;

Jumlah Unit

Gedung Yang Direhab

12 Bulan Persentas

e Ketercapaian Pelayanan

Umum, Kepegawaian Dan Keuangan

Perangkat Daerah

12 Bulan 60,000,000 300,000,000 Panti

Pelayanan Sosial Anak

Mandiri

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Sukoharjo,Suk

oharjo,Sukoharjo;

Jumlah Unit

Gedung Yang Direhab

12 Bulan Presentasi

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

12 Bulan 60,000,000 720,000,000 Panti

Pelayanan Sosial Anak

Taruna Yodha

Page 176: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Kota Semarang Jumlah Unit Gedung Yang

Direhab

10 Paket Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

10 Paket 12,554,225,000 20,000,000,000 Sekretariat

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Pemalang,Pemalang,Bojongbat

a;

Jumlah Unit Gedung Yang

Direhab

12 Bulan Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

12 Bulan 60,000,000 300,000,000 Panti Pelayan

an Sosial Lanjut Usia

Bojongbata

Kegiatan Pengadaan

Kendaraan Dinas/Operasional

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Kota Semarang Jumlah Unit Kendaraan

Dinas Yang Diadakan

12 Unit Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

12 Unit 3,000,000,000 10,000,000,000 Sekretariat

Kegiatan Pendidikan

Dan Pelatihan Formal

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Semarang Jumlah Asn Yang

Mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar

12 Bulan Sdm Aparatur

Semakin Kompeten Dan Berkualita

s

12 Bulan 500,000,000 520,000,000 Sekretariat

Page 177: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

Urusan Bidang

Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional

Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2019

Prakiraan Maju Tahun 2020

Bidang Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur

Targe

t Tolok Ukur Target

Tolok

Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kegiatan Pelayanan

Informasi Perangkat Daerah

Penanggulangan

Kemiskinan

Pembangunan Manusia

Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Kota Semarang Jumlah Laporan

Informasi Publik Perangkat Daerah

1 Tahun Persentase

Ketercapaian Pelayanan Umum,

Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat

Daerah

1 Tahun 75,000,000 100,000,000 Sekretariat

Perencanaan Dan Evaluasi

Kinerja Perangkat Daerah

Persentase Ketercapai

an Perencanaan Dan Evaluasi

Kinerja Opd

100% 1,100,000,000 2,000,000,000

Kegiatan

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat

Daerah

Penanggulan

gan Kemiskinan

Pembangunan

Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Jl Pahlawan No

12 Semarang

Jumlah

Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang

Disusun

1

Dokumen

Persentas

e Ketercapaian Perencana

an Dan Evaluasi Kinerja Opd

1

Dokumen

550,000,000 1,000,000,000 Sekreta

riat

Kegiatan Penyusunan Dokumen

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penanggulangan Kemiskinan

Pembangunan Manusia Melalui

Pengurangan Kemiskinan Dan Peningkatan

Pelayanan Dasar

Jl Pahlawan No 12 Semarang

Jumlah Dokumen Evaluasi

Kinerja Perangkat Daerah

1 Dokumen

Persentase Ketercapai

an Perencanaan Dan Evaluasi

Kinerja Opd

1 Dokumen

550,000,000 1,000,000,000 Sekretariat

130,000,000,000 208,755,563,56

0

Page 178: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23
Page 179: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

BAB V

PENUTUP

Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah mengembalikan

keberfungsian sosial PMKS dimasyarakat/ lingkungannya,

dilakukan dengan metode Social Case Work (pekerjaan sosial

perorangan/ individu), Social Group Work (pekerjaan sosial dengan

kelompok) melalui pelayanan langsung (direct services) dengan

rehabilitasi sosial pada Panti pelayanan Sosial dan pelayanan tidak

langsung (indirect services) dengan dukungan kemitraan strategis

dengan Pemerintah kabupaten/ Kota dan masyarakat yang dilakukan

secara simultan, integrative dan berkelanjutan, dengan tetap

mengedepankan prinsip-prinsip penyelenggaraan kesejahteraan

sosial yang berperspektif HAM (pemenuhan hak dasar).

Rencana kerja tahun 2019 Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah

Pusat, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Tahun 2005 – 2025, isu strategis pembangunan sebagaimana Surat

Edaran Gubernur Jawa Tengah nomor 050/019604 tanggal 27 Des

2017 tentang Arahan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan serta

Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2019,

kebijakan pembangunan Jawa Tengah pada Tahun 2019 mengarah

pada Pencapaian Daya Saing Wilayah dan Masyarakat Jawa Tengah

Berlandaskan Pada Sumber Daya Manusia Yang Semakin

Berkualitas, Pelayanan Dasar Yang Makin Luas dan Kondusivitas

Wilayah Yang Makin Mantap serta Memperhatikan Keberlanjutan

Lingkungan, serta dinamika lingkungan strategis yang berkembang.

Mendasar pada kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial

dalam penyelenggaraan urusan wajib bidang sosial maka rencana

kerja tahun 2019 diarahkan guna mendukung pada 3 (tiga) prioritas

pembangunan Jawa Tengah yakni Penanggulangan Kemiskinan, ,

Pengelolaan Sumberdaya Alam – Lingkungan Hidup dan

Penanggulangan Bencana serta Tata Kelola Pemerintahan

Hal-hal penting yang menjadi catatan dalam penyusunan rencana

kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 antara lain:

Page 180: BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah di Indonesia ......BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, yang mengamanatkan bahwa urusan sosial adalah

urusan wajib dan pelayanan dasar yang harus menjadi prioritas

pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

2. Tahun 2019 merupakan tahun pertama implementasi RPJMD

tahun 2018-2023 sehingga dilakukan penyesuaian dalam hal

kewenangan yang termuat dalam tujuan dan sasaran

penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

3. Indikator Kinerja program Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

yakni Menurunnya Jumlah PMKS dan Meningkatnya Peran

PSKS, yang secara teknis dilaksanakan melalui 4 (empat)

program yakni Rehabilitasi Sosial, Penanganan Fakir Miskin,

Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Pemberdayaan Sosial.