BAB I PENDAHULUAN - lamongankab.go.id · Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, Staf Ahli dan Sekretariat ... ( RPJMD ) A. VISI DAN MISI Visi, Misi tujuan

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan 02 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, Staf Ahli dan Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Lamongan serta Peraturan Bupati Lamongan Nomor

48 Tahun 2008 tentang Kedudukan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dan Staf Ahli

Kab.Lamongan Bagian Keuangan dan Asset Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan adalah

unsur staf yang dipimpin oleh Seorang Kepala Bagian, Berkedudukan dibawah dan

bertanggungjawab kepada Asisten Administrasi Sekretariat Daerah.

Dalam Rangka membantu pelaksanaan Tugas-tugas Pimpinan Bagian Keuangan

dan Asset mempunyai Tugas Pokok “Menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan asset di

Sekretariat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Didalam mengembangkan tugas pokoknya tersebut, Bagian Keuangan dan Asset

Setda mempunyai Fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapan perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan asset di

Sekretariat Daerah.

2. Pelaksanaan fungsi fasilitasi dan koordinasi kebijakan strategis pengelolaan keuangan dan

asset pada Sekretariat Daerah

3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah.

4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi sesuai tugas dan

fungsinya.

Guna memudahkan pelaksanaan tugas dimaksud, Bagian Keuangan dan Asset Sekretariat

Daerah dibagi menjadi 3 (tiga) Sub Bagian yakni :

a. Sub Bagian Keuangan

b. Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Keuangan Daerah

c. Sub Bagian Bina Asset , yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian

Sebagai Upaya membantu Tugas-tugas Pimpinan dalam Penyelenggaraan

Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Tugas-tugas dibidang Pengelolaan Keuangan

dan Asset Sekretariat Daerah , maka Bagian Keuangan dan Asset Sekretariat Daerah

Kabupaten Lamongan menjabarkan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dalam suatu Program

2

Kerja Tahunan yang berpedoman pada Rencana Strategis, Kebijakan Umum Anggaran

dengan tetap memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang saat ini.

B. GAMBARAN UMUM

Berdasarkan PERDA Kabupaten Lamongan Nomor 02 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat DPRD Kabupaten

Lamongan dan Keputusan Bupati Lamongan Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kedudukan,

Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Lamongan. Bagian Keuangan

dan Asset adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian berkedudukan

dibawah dan bertanggungjawab kepada Asisten Administrasi Sekretaris Daerah. Adapun tugas

pokok Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset Sekretariat Daerah adalah

melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan, koordinasi, pembinaan, pengendalian

dan pemberian bimbingan teknis dalam penyelenggaraan bidang pengelolaan keuangan dan

Asset , meliputi keuangan Sekretariat Daerah, analisa, monitoring dan evaluasi keuangan

daerah serta bina Asset, Dalam menjalankan tugas pokok tersebut di atas Bagian Keuangan

dan Asset Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi, antara lain :

a. Penyiapan perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan asset di

Sekretariat Daerah.

b. Pelaksanaan fungsi fasilitasi dan koordinasi kebijakan strategis pengelolaan keuangan dan

asset pada Sekretariat Daerah

c. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah.

d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi sesuai tugas dan

fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Bagian Keuangan dan Asset Sekretariat Daerah

Kabupaten Lamongan Kepala bagian dibantu oleh 3 ( tiga ) Kepala Sub Bagian, antara lain :

1. Sub Bagian Keuangan Sekretariat Daerah ;

Tugas dan Fungsi :

a. Menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran

Sekretariat Daerah.

b. Melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan

anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung Sekretariat Daerah.

c. Melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah yang disampaikan

kepada Bupati melalui PPKD.

3

d. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan

Sekretariat Daerah.

e. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kegiatan bagian

Keuangan dan Asset Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan.

f. Melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan dan

Asset sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Keuangan Daerah ;

Tugas dan Fungsi :

a. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi realisasi pendapatan daerah.

b. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi penyerapan belanja dan pembiayaan

daerah.

c. Melaksanakan evaluasi, monitoring pertanggungjawaban keuangan Sekretariat

Daerah.

d. Melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan dan


3. Sub Bagian Asset.

Tugas dan fungsi :

a. Menyusun rencana kebutuhan barang di lingkungan Sekretariat Daerah.

b. Melaksanakan kegiatan penatausahaan barang milik daerah di lingkungan

Sekretariat Daerah.

c. Melaksanakan penyusunan laporan barang pengguna di lingkungan Sekretariat

Daerah.

d. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan asset di

lingkungan Sekretariat Daerah.

e. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan asset di

Sekretariat Daerah.

f. Melakukan pengurusan tata usaha dan kepegawaian Bagian Keuangan dan Asset.

g. Melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan dan


Sebagai upaya membantu tugas-tugas pimpinan dalam penyelenggaran Pemerintahan,

Pelaksanaan Pembangunan dan Tugas-tugas dibidang pengelolaan keuangan , maka

Bagian Keuangan dan Asset Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan menjabarkan

Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dalam suatu Program Kerja Tahunan yang

berpedoman pada Rencana Strategis, Kebijakan Umum Anggaran dengan tetap

memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang saat ini.

4

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

( RPJMD )

A. VISI DAN MISI

Visi, Misi tujuan dan sasaran Bagian Keuangan dan Asset Sekretariat Daerah

Kabupaten lamongan sesuai dengan Rencana Strategi Tahun 2016 – 2021 adalah

sebagai berikut :

1. Visi

Sejalan dengan Visi Pemerintahan Kabupaten Lamongan yang tertuang dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menegah ( RPJMD ) Tahun 2016 – 2021 serta

sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya, maka Bagian Keuangan dan

Asset Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan mempunyai visi :

“TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING”.

Guna mewujudkan visi tersebut, terkandung beberapa azas yakni : Azas Tertib

Penyelenggara Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas

Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas, guna menuju terwujudnya SDM Pengelola

Keuangan dan Aset Setda yang Handal dan Profesional.

2. Misi

Dalam mewujudkan Misi Bagian Keuangan dan Asset Sekretariat Daerah

Kabupaten Lamongan yang telah ditetapkan tersebut serta dengan didasarkan

pada tugas pokok dan fungsi masing-masing Sub Bagian yang ada di Bagian

Keuangan dan Asset Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, maka dalam

melaksanakan Misi tersebut menetapkan 1 (satu ) Misi sebagaimana yang tersirat

dalam Misi 4 RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

“MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI PELAYANAN PUBLIK“

5

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka merealisasikan pelaksanaan misi Bagian Keuangan dan Asset

Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, dan tujuan yang akan dicapai dalam waktu

5 ( lima ) tahun. Tujuan ini memberikan arah terhadap program kegiatan yang akan

dilaksanakan dan sebagai acuan dalam menentukan strategi operasionalisasi dan

keterkaitan pada peran misi serta program yang ditetapkan.

1. STRATEGI

Pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan peluang sekaligus tatangan yang

harus ditangani secara sistematis dan berkelanjutan. Disisi lain penyelenggaraan

tata pemerintahan yang baik dalam pengelolaan administrasi publik dan

pelaksanaan rencana pembangunan merupakan perwujudan responsibilitas dan

sensitifitas pemerintah terahadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam

mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan negara .

Dalam rangka proses penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik tersebut

diperlukan adanya langkah pembaharuan atau reformasi birokrasi. Upaya

mengimplementasi atau mewujudkan bidang pemerintahan umum khususnya

dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah dengan strategi di Bagian

Keuangan dan Asset Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana

yang sudah menjadi komitmen yang tersirat dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Pemerintahan Kabupaten Lamongan Tahun

2016 – 2021.

2. ARAH KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan maka

diuraikan kebijakan dapat terlaksana dengan baik. Program pembangunan jangka

menengah satuan kerja perangkat daerah selama lima tahun yang telah di

laksanakan oleh Bagian Keuangan dan Asset Sekretariat Daerah Kabupaten

Lamongan Tahun 2016 – 2021 .

6

C. PRIORITAS

Pada Bagian Keuangan dan Asset Sekretariat Daerah Kabupaten

Lamongan terdapat 3 (tiga) Program dan 16 ( enam belas ) Kegiatan yang kemudian

diimplementasikan dalam berbagai kegiatan sebagai berikut :

1) Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran, dengan kegiatan :

a. Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan

2) Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelporan Capaian Kinerja dan

Keuangan, dengan kegiatan :

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

d. Peyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi

3) Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Pengelolaan Keuangan dan

Aset :

a. Fasilitasi Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah

b. Monitoring dan Evaluasi Pajak Kendaraan Bermotor Milik Pemerintah Daerah

c. Peningkatan Administrasi Penatausahaan Barang Daerah

d. Peningkatan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Setda

e. Monitoring, Evaluasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

f. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelolan Keuangan dan Aset Setda

g. Penyusunan Laporan Barang Pengguna di Lingkungan Setda

h. Peningkatan Kepatuhan dan Ketaatan Pemungutan dan Penyetoran Pajak

Negara

i. Peningkatan Pemantapan Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan

Lingkungan Setda

j. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang

k. Validasi Data Aset Sekretariat Daerah

7

BAB III

URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

a. Ringkasan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SERTA DUKUNGAN PERSONIL ( PNS ) TAHUN 2017

KODE

URUSAN

PEMERINTAH

DAERAH

Jabatan

struktural

yang

harus ada

Jabatan

struktural

yang ada

Jabatan

Fungsional

Non

Struktural Staf Total Perbup Keterangan

URUSAN WAJIB

Urusan Sekretariat

Daerah

4 4 0 - 7 11 - Bagian

Keuangan

dan Aset

2. PROGRAM DAN KEGIATAN

a. Urusan Penunjang Sekretariat Daerah

Kegiatan yang ditangani oleh Bagian dan Asset setda dalam kurun waktu tahun

2017 terdiri dari 1 (satu) urusan 3 (tiga) Program dan 16 ( enam belas ) Kegiatan

yaitu :

URUSAN SEKRETARIAT DAERAH

1) Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran, dengan kegiatan :

a. Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan

2) Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelporan Capaian Kinerja

dan Keuangan, dengan kegiatan :

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

d. Peyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi

8

3) Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Pengelolaan Keuangan

dan Aset :

a. Fasilitasi Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah

b. Monitoring dan Evaluasi Pajak Kendaraan Bermotor Milik Pemerintah

Daerah

c. Peningkatan Administrasi Penatausahaan Barang Daerah

d. Peningkatan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Setda

e. Monitoring, Evaluasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

f. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelolan Keuangan dan Aset Setda

g. Penyusunan Laporan Barang Pengguna di Lingkungan Setda

h. Peningkatan Kepatuhan dan Ketaatan Pemungutan dan Penyetoran Pajak

Negara

i. Peningkatan Pemantapan Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan

Lingkungan Setda

j. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang

k. Validasi Data Aset Sekretariat Daerah

9

3. TINGKAT PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Adapun capaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan diuraikan sebagai berikut :

a. URUSAN SEKRETARIAT DAERAH

Pelaksananaan urusan tersebut dijabarkan dalam 3 (tiga) program dan 16 (enam belas) kegiatan yang didukung dengan dana sebesar

Rp. 1.203.293.600,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.124.628.679,00 atau 93,46 %. Sedangkan realisasi masing-masing program adalah

sebagai berikut :

Tabel 3.1 Tabel Capaian Program dan Kegiatan 2017

NO Program Kegiatan

% Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan

Input :

Tersedianya Dana Rp 493.293.600 Rp 493.293.600 Rp451.220.529 91,47

Output :

Tersedianya Jumlah Pegawai Tidak Tetap/Honorer

Orang 37 Orang 37 Orang 100

Outcome :

Tercapainya pendayagunaan aparatur honorer

Bagian 11 Bagian 11 Bagian 100

10

2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Input :

Tersedianya Dana Rp 10.000.000 Rp10.000.000 Rp 9.938.200 99,38

Output :

Jumlah Laporan Yang Disusun

3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 100

Outcome :

Prosentase Laporan Yang Disusun Dengan Tepat Waktu

100% 100% 100% 100

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Input :


Output :



Outcome :

Prosentase Laporan Yang 80% 80% 80% 80

Disusun Dengan

Tepat Waktu

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Input :

Tersedianya Dana

Rp 10.000.000 Rp10.000.000 Rp 8.071.900 80,72

11

Output :



Outcome :

Prosentase Laporan Yang Disusun Dengan Tepat Waktu

80% 80% 80% 80

Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi

Input :


Output :



Outcome :

Prosentase Tersedianya Laporan LKPJ, Renja SKPD, LPPD,LAKIP

100% 100% 100% 100

3. Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Pengelolaan Keuangan dan Aset

Fasilitasi Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Setda

Input :


Output :

Jumlah Bagian Di Setda Yang Dilaksanakan Fasilitasi


12

Outcome :

Prosentase Terwujudnya Ketertiban Dalam Pengadminitrasian Lingkup Setda

80% 80% 80% 80

Monitoring Dan Evaluasi Pajak Kendaraan Bermotor Milik Pemerintah Daerah

Input :


Output :

Jumlah Kendaraan Milik Pemda Yang Ditagihkan

Unit 1500 Unit 1500 Unit 100

Outcome :

Prosentase Ketertiban dan Kedisiplinan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

80% 80% 80% 80

Peningkatan Administrasi Penatausahaan Barang Daerah Di Lingkungan Setda

Input :


Output :

13

Jumlah Pengurus Barang Lingkup Setda Yang dilaksanakan Pembinaan

Orang 11 orang 11 orang 100

Outcome :

Prosentase Terwujudnya Ketertiban Dalam Pengadministrasian Barang Milik Daerah

80% 80% 80% 80

Peningkatan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Setda

Input :


Output :

Jumlah Bagian di Setda Yang dilaksanakan Penatausahaan Keuangan SKPD


Outcome :

Prosentase Terwujudnya 80% 80% 80% 80

Pengelola Keuangan Setda

Yang Handal dan Profesional

Monitoring, Evaluasi Pendapatan Belanja Dan Pembiayaan Daerah

Input :


Output :

14

Jumlah Laporan APBD yang

Kali 12 Kali 12 Kali 100

disusun secara periodik

bulanan

Outcome :

Prosentase Terwujudnya Ketertiban Dalam Penerimaan Pendapatan dan Penyerapan

80% 80% 80% 80

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Dan Asset Setda

Input :


Output :

Jumlah Sosialisasi/Bimtek/Seminar atas undangan Pemerintah/Badan/Lembaga Pusat terkait Regulasi Bidang Keuangan dan Aset Daerah

orang kali 4 orang 5 kali 4 orang 5 kali 100

Outcome :

Prosentase Terwujudnya Kesesuaian Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Barang Daerah Dengan Peraturan Yang Berlaku

80% 80% 80% 80

15

Penyusunan Laporan Barang Pengguna Di Lingkungan Setda

Input :


Output :

Jumlah Laporan Barang Laporan 15 Laporan 15 Laporan 100

Pengguna Bulanan,

Semesteran dan Tahunan Yang Disusun

Outcome :

Prosentase Terwujudnya Ketertiban Dalam Pengadministrasian Penatausahaan Barang milik Daerah di Setda

80% 80% 80% 80

Peningkatan Kepatuhan Dan

Input :

Ketaatan Pemungutan Dan


Penyetoran Pajak Negara

Output :

Jumlah Pelatihan Ketrampilan Pajak Yang dilaksanakan

Kali 2 Kali 2 Kali 100

Outcome :

Prosentase Terwujudnya Petugas Pengelola Keuangan Yang

80% 80% 80% 80

16

Menguasai Teknis Pemungutan dan Penyetoran Pajak-Pajak Negara

Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang

Input :


Output :

Jumlah laporan yang disusun

Laporan 2 Laporan 2 Laporan 100

Outcome :

Prosentase Terwujudnya Laporan Rencana Pengadaan Barang dan Rencana Pemeliharaan lingkup Setda dengan baik dan benar serta tepat waktu dan Penyetoran Pajak-Pajak Negara

80% 80% 80% 80

Validasi Data Asset Sekretariat Daerah

Input :


Output :

Jumlah Pengurus Barang, Pengurus Barang Pembantu, Bendahara Pengeluran dan Bendahara Pengeluaran Pembvantu

Orang/kali 24 Orang 2 Kali 24 Orang 2 Kali 100

17

yang dilaksanakan validasi data aset serta jumlah kegiatan validasi aset Bendahara Pengeluaran Pembvantu yang dilaksanakan validasi data aset serta jumlah

Outcome :

Prosentase Terwujudnya Data Aset Yang Akurat dan Penyetoran Pajak-Pajak Negara

80% 80% 80% 80

18

4. JUMLAH PEGAWAI, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DAN GOLONGAN, JUMLAH

PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL

Penyelenggaraan urusan desentralisasi khususnya urusan wajib Pemerintah daerah

melibatkan berbagai elemen masyarakat termasuk didalamnya adalah Aparatur Daerah.

Berikut diuraikan jumlah pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan, pangkat dan

golongan serta jumlah pejabat struktural dan fungsional :

a. Urusan Penunjang Sekretariat Daerah

Jumlah pegawai yang masuk dalam Urusan Penunjang Sekretariat Daerah adalah

sebagai berikut :

1) Dilihat dari tingkat pendidikan

Tabel 4.1

No Uraian Jenjang pendidikan

SD SMP SLTA D2 D3 S1 S2

1 Bagian

Keuangan

dan Asset

Setda

2 1 4 4

Jumlah 2 1 4 4

2) Dilihat dari pangkat dan golongan

Tabel 4.2

No Uraian Golongan

I II III IV

1 Bagian Keuangan

dan Asset Setda 0 2 8 1

Jumlah 0 2 8 1

19

3) Dilihat dari jumlah pejabat struktural dan fungsional

Tabel 4.3

No Uraian Eselon

Fungsional Staf IIA IIB IIIA IIIB IIID IVA

1 Bagian Keuangan

dan Asset Setda

1 3 1 6

Jumlah 1 3 1 6

5. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN

Alokasi dan realisasi anggaran belanja untuk masing-masing urusan adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 5.1

Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Wajib

SKPD Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) (%)

Bagian Keuangan dan Asset 1.203.293.600,00 1.124.628.679,00 93,46%

Jumlah 1.203.293.600,00 1.124.628.679,00 93,46%

Tabel 5.2

20

Anggaran, Realisasi dan Pelaksana Urusan Wajib

No

. Urusan Wajib

Anggaran setelah P. APBD Realisasi

Prosentase

(%)

SKPD

Pelaksana Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung

Total Belanja Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung

Total Realisasi

Belanja

Belanja

Pegawai

(Rp)

Belanja

Barang dan

Jasa

(Rp)

Belanja

Modal

(Rp)

Belanja

Pegawai

(Rp)

Belanja

Barang dan

Jasa

(Rp)

Belanja

Modal

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7 (3+4+5+6) 8 9 10 11 12 (8+9+10+11) 13 (12/8) 14

1. Urusan

Sekretariat

Daerah

14.071.820.850

751.155.120

353.138.480

99.000.000

15.275.114.450

13.485.762.895

709.994.500

315.934.179

98.700.000

14.610.391.574

95,65 %

Bagian KA

21

6. KESESUAIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Perencanaan program dan kegiatan pada Bagian Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah

Kabupaten Lamongan berdasarkan usulan dari RKPD Kabupaten Lamongan

7. KONDISI SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan semua urusan wajib diperlukan sarana dan

prasarana yang memadai. Berikut disampaikan tentang kondisi sarana dan prasarana

yang digunakan sebagaimana tabel :

Adapun Rincian asset daerah menurut kondisi sebagai berkut:

Tabel 7.1

Rincian Asset Daerah Menurut Kondisi

SKPD

BARANG ( UNIT ) NILAI ( Rp )

BAIK RUSAK ATAU

TDK DIGUNAKAN

JUMLAH BAIK RUSAK ATAU

TDK DIGUNAKAN

JUMLAH

Bagian 75 16 91 550.126.383,00 57.120.243,00 607.246.626,00

Keuangan dan Aset

Setda

Kab.Lamongan

8. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

URUSAN PENUNJANG SEKRETARIAT DAERAH

1. Bidang Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Belum optimalnya penggunaan perangkat lunak/software di masing-masing Bagian

sehingga menyebabkan pengelolaan keuangan utamanya pembuatan SPP untuk

pencairan dana di masing-masing Bagian masih dipusatkan pada Bagian Keuangan

dan Asset Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan.

22

Penyampaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) administratif dari masing-masing Bagian

yang disampaiakan ke Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset masih dijumpai

adanya keterlambatan dan belum dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah.

SOLUSI

Perlu dilakukan upaya nyata dengan bagian-bagian di lingkungan Sekretariat Daerah

Kabupaten Lamongan agar perangkat lunak/software yang sudah terpasang di masing-

masing bagian bisa dioperasionalkan dengan baik, sehingga setiap pengajuan pencairan

dana khususnya pembuatan SPP bisa dikerjakan di masing-masing bagian dan dapat

dimonitor secara online oleh Bagian Keuangan dan Asset Setda Kabupaten Lamongan.

Perlu adanya peningkatan dan pengawasan oleh masing-masing Kepala Bagian terhadap

Pengelolaan Keuangan agar dalam penyamapaian Surat Pertanggungjawaban

administrative yang disampaikan kepada Bagian Keuangan dan Asset Setda dapat tepat

waktu dan telah dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah.

D. INDIKATOR KINERJA KUNCI

1. Capaian Kinerja pada Tataran Pelaksana Kebijakan

a. Kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan

1). Program nasional (yang melekat di Kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan

oleh SKPD

2). Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah cq

Kementrian / LPNK

b. Penataan kelembagaan daerah

1) Pengisian jabatan struktural yang ada pada Bagian Keuangan dan Asset Setda

Kabupaten Lamongan sebanyak 4 (empat) jabatan dengan prosentase 100%

antara lain :

- Kepala Bagian

- Kasubbag Keuangan

- Kasubbag Asset

- Kasubbag Monitoring Evaluasi dan Keuangan Daerah

23

2) Jabatan yang harus ada pada Bagian Keuangan dan Asset Setda Kabupaten

Lamongan sebanyak 4 (empat) jabatan, terdiri dari :

- Kepala Bagian

- Kasubbag Keuangan

- Kasubbag Asset


3) Jabatan yang harus ada pada Bagian Keuangan dan Asset Setda Kabupaten

Lamongan sebanyak 4 (empat) jabatan, terdiri dari :

- Kepala Bagian

- Kasubbag Keuangan

- Kasubbag Asset


-

c. Pengelolaan Kepegawaian Daerah

1) Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan

dengan urusan terkait pada Bagian Keuangan dan Asset Setda Kabupaten

Lamongan sebanyak 11 (sebelas)

2) Total PNS yang ada pada Bagian Keuangan dan Asset Setda Kabupaten

Lamongan sebanyak 11 (sebelas)

3) Pejabat yang memenuhi syarat Diklatpim sebanyak 3 orang

d. Perencanaan Pembangunan Daerah

1) Sinkronisasi program RENJA SKPD dengan program RKPD

2) Sinkronisasi program RKA SKPD dengan program RENJA SKPD

Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD sebanyak 1 (satu) program

dengan prosentase 100 % antara lain : Program Fasilitasi dan Koordinasi

Kebijakan Strategis Pengelolaan Keuangan dan Aset

3) Perencanaan pelaksanaan program dan anggaran pada Bagian Keuangan dan

Asset Setda Kab.Lamongan yaitu :

24

NO BAGIAN KEUANGAN DAN ASSET 1.203.293.600 1.124.628.679 93,46 %

1 Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan 493.293.600 451.220.529 91,47 %

2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja Skpd 10.000.000 9.938.200 99,38

%

3 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 10.000.000 8.319.900 83,20 %

4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 10.000.000 8.071.900 80,72 %

5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi 25.000.000 22.593.650 90,37 %

6 Fasilitasi Penatausahaan Pengelolaan Keuangan

Setda 110.000.000 107.298.800 97,54

%

7 Monitoring Dan Evaluasi Pajak Kendaraan

Bermotor Milik Pemerintah Daerah 35.000.000 34.230.400 97,80

%

8 Peningkatan Administrasi Penatausahaan Barang

Daerah Di Lingkungan Setda 40.000.000 37.914.350 94,79

%

9 Peningkatan Penatausahaan Pengelolaan

Keuangan Setda 40.000.000 37.353.600 93,38

%

10 Monitoring, Evaluasi Pendapatan Belanja Dan

Pembiayaan Daerah 75.000.000 70.753.250 94,34

%

11 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola

Keuangan Dan Asset Setda 75.000.000 67.989.400 90,65

%

12 Penyusunan Laporan Barang Pengguna Di

Lingkungan Setda 30.000.000 28.860.000 96,20

%

13 Peningkatan Kepatuhan Dan Ketaatan

Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Negara 50.000.000 46.283.000 92,57

%

14

Peningkatan Pemantapan Penyusunan

Pertanggungjawaban Keuangan SetdaLingkungan

Setda

50.000.000 46.888.900 93,78

%

15 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang 10.000.000 9.304.900 93,05 %

16 Validasi Data Asset Sekretariat Daerah 140.000.000 137.607.900 98,29 %

25

4) Pengelolaan Keuangan Daerah

Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2017 pada

Pemerintah Kabupaten Lamongan sebesar Rp. 5.621.444.673.953.49 sedang

dana APBD yang dialokasikan pada Bagian Keuangan dan Asset sebesar Rp.

1.203.293.600,00 terealisasi sebesar Rp. 1.124.628.679,00 dengan prosentase

93,46 % dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Pegawai dengan anggaran 751.155.120,00 terealisasi sebesar

709.994.500,00.

- Belanja Modal dengan anggran 99.000.000,00 terealisasi sebesar

98.700.000,00.

- Belanja Barang dan Jasa dengan anggaran 353.138.480,00 terealisasi

sebesar 315.934.179,00.

Laporan Keuangan SKPD disusun berasarkan sistem pengendalian intern yang

memadahi yang isinya terbagi atas 6 (enam) jenis, yaitu :

- Surat pernyataan tanggungjawab Pengguna Anggaran

- Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

- Neraca

- Laporan Operasional (LO)

- Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

- Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

26

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Secara umum program kerja Bagian Keuangan dan Asset Sekretariat Daerah

Kabupaten Lamongan Tahun 2017 dapat dilaksanakan sesuai jadwal dan rencana yang telah

ditentukan dan terealisasi dengan baik, namun demikian masih perlu adanya upaya lebih

untuk meningkatkan pelayanan secara umum sehingga diharapkan semua pihak merasa puas

terhadap Kinerja Bagian Keuangan dan Asset Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan.

B. SARAN

Agar dapat meningkatkan kinerja yang telah dicapai sangat diharapkan adnya

kerjasama dan saling pengertian diantara berbagai pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi

Bagian Keuangan dan Asset Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan.

Perlu digaris bawahi bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Bagian

Keuangan dan Asset Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan masih jauh dari sempurna,

sehingga masih perlu adanya perbaikan-perbaikan baik format, penyajian maupun dalam

mengkaji permasalahan-permasalahan yang ada. Akhirnya semoga Allah Subhanahu Wata'ala

senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita semua

27

BAB I PENDAHULUAN - lamongankab.go.id · Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, Staf Ahli dan Sekretariat ... ( RPJMD ) A. VISI DAN MISI Visi, Misi tujuan

Documents